prof. h. rozali abdullah, sh. · ucapan terimakasih kepada gubernur-gubernur jambi terdahulu, yaitu...

Prof. H. Rozali Abdullah, SH.

2012

i

Sambutan Gubernur Jambi

Assalamu’alaikum Wr. Br.

Saya menyambut baik penulisan

perjuangan gigih rakyat Jambi dalam

mempertahankan gugusan Pulau

Berhala oleh Prof. H. Rozali

Abdullah, SH ini. Saya merasakan denyut dan getar

perjuangan secara faktual karena sebagai Gubernur saya

pun berada dalam pusaran perjuangan yang telah

mengambil masa puluhan tahun (1986-2011) untuk

mendapatkan kemantapan Legal Justice terhadap

kepemilikan gugusan Pulau Berhala dari institusi yang

ii

berwenang, untuk memutuskan masalah perbatasan

wilayah tersebut.

Apapun bentuk hingar bingar polemik, kita

meyakini alur kesejarahan dan hukum positif akan

memberi jalan mendapatkan pembenaran yang secara

legowo, diterima oleh semua pihak tanpa harus merasa

kalah atau menang dalam lingkup serumpun melayu dan

bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya

sebagai Pimpinan Pemerintahan dan bagian dari rakyat

masyarakat Jambi, menyampaikan penghargaan dan

ucapan terimakasih kepada Gubernur-Gubernur Jambi

terdahulu, yaitu Bapak Masjchun Sofwan, Bapak

Abdurrahman Sayoeti (Alm), dan Bapak Zulkifli Nurdin

yang telah memprakarsai pembentukan Tim Asistensi

dan tim kecil (yang masih tetap eksis sampai saat ini),

Soedarsono H dan semua pihak yang telah ikut serta

dalam berbagai upaya memperjuangkan gugusan Pulau

Berhala sebagai bagian wilayah Provinsi Jambi.

iii

Buku ini merekan perjalanan tersebut sebagai

penanda dan pertanggungjawaban sebagaimana tertulis

dalam pengantar penulisnya, Prof. H. Rozali Abdullah,

SH. Hemat saya tulisan ini akan sangat bermanfaat bagi

kita dan sekaligus sebagai perwujudan, bahwa kita tidak

melupakan sejarah dan kita pulalah yang membuat dan

mengisi sejarah ini.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.

Gubernur Provinsi Jambi,

d.t.o.

H. Hasan Basri Agus

iv

Sambutan Gubernur Jambi Periode tahun

1999 s/d 2005 dan 2005 s/d 2010

Drs. H. Zulkifli Nurdin

Assalamu’alaikum Wr. Br.

Dengan rasa hormat kepada Bapak

Masjchun Sofwan dan Bapak H.

Abdurrahman Sayoeti (Alm) sebagai

Gubernur di masa saya sebelum

dipercaya menjabat Gubernur Jambi, di mana upaya

kedua beliau itu, telah menebalkan tekad saya untuk

meningkatkan efektivitas kejuangan Pemerintah

Provinsi Jambi dalam mewujudkan keutuhan wilayah

Provinsi Jambi.

Pada awal masa jabatan saya selaku Gubernur,

telah meneruskan secara tertulis berbagai argumentasi

pada Menteri Dalam Negeri sebagai bahan penetapan

v

yang tampaknya memakan waktu juga. Pada tahun 2002

saya membentuk Tim Asistensi Pulau Berhala yang

terdiri dari berbagai unsur Pemerintah dan non

Pemerintah, serta tim kecil untuk lebih mendalami

berbagai naskah dan dokumen yang berkaitan erat

dengan gugusan Pulau Berhala. Kemudian melalui tim

itulah berbagai pertemuan telah dilakukan dan saya

semakin berkeyakinan, upaya-upaya yang dilakukan

akan berjalan kendati memakan waktu yang lama dan

berliku-liku, namun akan bermuara pada penyelesaian

sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan keterbatasan di masa jabatan

kepemimpinan saya, pada peralihan kepejabatan baru

Gubernur Jambi, yaitu Adinda H. Hasan Basri Agus dan

pasangannya H. Fachrori Umar, perjuangan pengukuhan

gugusan Pulau Berhala ini saya titipkan untuk semakin

digencarkan. Alhamdulillah upaya itu telah kita capai,

tetapi kita tidak perlu terlalu bereforia karena pihak

vi

lainpun akan berbuat maksimal untuk

mementahkannya.

Saya menyambut baik dan mendukung upaya Prof.

H. Rozali Abdullah, SH, yang telah merekam perjalanan

Jambi untuk meraih pengukuhan gugusan Pulau Berhala

sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam wilayah

Provinsi Jambi. Dan ini menjadi referensi yang sangat

berharga bagi generasi muda kita dan pihak-pihak lain,

dalam menyikapi sejarah dan ketata Pemerintahan

Provinsi Jambi.

Selamat dan salam.

Wassalmu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mantan Gubernur Jambi

d.t.o.

H. Zulkifli Nurdin

vii

DAFTAR ISI Halaman

Sambutan Gubernur Jambi ………………………………….

Drs. H. Zulkifli Nurdin ............................................................

Daftar Isi …………………………………………………………….

Kata Pengantar ……………………………………………………

BAB I Pendahuluan ……………………………………………..

BAB II Gugusan Pulau Berhala ……………………………..

BAB III Status Gugusan Pulau Berhala dilihat dari

beberapa aspek …………………………………………………...

BAB IV Penyelesaian Sengketa Gugusan Pulau

Berhala …………………………....................................................

BAB V Penutup ……………………………………………………

Apendix ………………………………………………………………

Daftar Pustaka ……………………………………………………

Daftar Undang-Undang ……………………………………….

Riwayat Hidup Penulis ……………………………………….

LAMPIRAN

i

iv

vii

viii

1

53

70

100

123

126

132

134

135

viii

KATA PENGANTAR

Sudah cukup panjang waktu yang dilalui, sudah

cukup sering pertemuan diadakan dan sudah cukup

banyak bukti yang diserahkan, sekarang tinggal

menunggu tekad dan keberanian Menteri Dalam Negeri

untuk memutus sengketa gugusan Pulau Berhala.

Berdasarkan bukti-bukti di masa lalu dan berdasarkan

undang-undang yang berlaku, rakyat Jambi yakin

seyakin-yakinnya, bahwa gugusan Pulau Berhala adalah

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari

wilayah Provinsi Jambi.

Buku ini sengaja ditulis sebagai

pertanggungjawaban kepada masyarakat dan generasi

yang akan datang, bahwa rakyat Jambi telah berjuang

dengan gigih, sesuai kemampuan yang ada, untuk

mempertahankan agar gugusan Pulau Berhala tetap

berada dalam wilayah Provinsi Jambi. Perjuangan ini

ix

dimotori oleh Pemerintah Provinsi Jambi dengan

melibatkan DPRD Provinsi Jambi, Lembaga Adat

Provinsi Jambi, serta tokoh masyarakat dan para

akademisi/pakar yang terlibat secara langsung dalam

Tim Asistensi Pulau Berhala.

Oleh karena itu, tidak boleh ada yang mengklaim,

bahwa perjuangan ini adalah berkat jasa seseorang atau

segelintir orang. Mereka, sejak dari Gubernur Maschun

Sjofwan, sampai dengan Gubernur Hasan Basri Agus,

Pemerintah Provisi Jambi, DPRD, Lembaga Adat, dan

Tim Asistensi Pulau Berhala beserta Tim Sekretariatnya,

telah bejuang dengan sungguh-sungguh, dalam waktu

yang cukup panjang dengan mencurahkan pikiran,

waktu dan tenaga.

Mereka bekerja tanpa pamrih, semata-mata demi

kecintaannya terhadap Jambi. Anggota Tim Asistensi

misalnya, telah bekerja mencari/mengumpulkan bahan-

bahan yang diperlukan, menganalisisnya, menyusun

x

laporan/makalah untuk disampaikan kepada Menteri

Dalam Negeri, Komisi II DPR-RI dan pihak-pihak lain

yang terkait. Mereka menghadiri pertemuan-

pertemuan/rapat-rapat itu dilakukan tanpa diberi

honorarium ataupun uang lelah. Mereka hanya diberi

uang perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku,

bila diberangkatkan ke Jakarta untuk menghadiri suatu

pertemuan. Itupun diinapkan di Mes Pemda Jambi.

Apabila dalam buku ini disebut-sebut Hotel Grand

Mulia, Hotel Borobudur, itu hanya sekadar tempat

pertemuan selama beberapa jam. Hal ini perlu

disampaikan untuk menepis tudingan dari pihak

tertentu yang mengatakan bahwa, “Tim Asistensi Pulau

Berhala telah menghambur-hamburkan uang rakyat”.

Kepada Gubernur Jambi, Bapak Hasan Basri Agus,

penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-

tulusnya, atas kesediaan beliau memberikan kata

sambutan dalam buku ini, di samping kesediaan beliau

xi

memfasilitasi penerbitan buku ini. Terimakasih juga

disampaikan kepada satu-satunya teman sepemikiran,

Sdr. Drs. H. Junaidi T. Noor, yang telah banyak

membantu dalam proses penyusunan buku ini, di mana

beliau bertindak sebagai konstributor ahli, dan sekaligus

sebagai editor, sesuai dengan bidang ilmunya, yaitu

administrasi/pemerintahan serta sejarah/kebudayaan.

Terimakasih juga disampaikan kepada Sdr. A. Husin, SE,

staf Biro Pemerintahan Provinsi Jambi, yang tidak

bosan-bosannya mencari/mengumpulkan bahan-bahan

yang diperlukan dalam penulisan buku ini.

Terimakasih juga disampaikan kepada cucu

tersayang Rizta Insani Ramadhanty, siswa kelas I, SMP

11 Jambi, yang telah banyak membantu dalam proses

pengetikkan. Dan tak lupa pula ucapan terimakasih

disampaikan kepada sahabat terdekat, di STISIP NH

Jambi, Sdr. Ray Franandes, S.Sos, yang biasanya dimintai

bantuan untuk memfinalisasi teknik pengetikan naskah.

xii

Bantuan ini sangat diperlukan, karena penulis adalah

tergolong orang yang memperlakukan laptop tidak lebih

sebagai mesin ketik.

Penghargaan juga perlu disampaikan kepada istri

dan anak-anak tercinta, yang selalu memberi dorongan,

agar saya selalu menjadi orang yang berguna, walaupun

sudah memasuki usia senja.

Sekian, semoga buku yang sederhana ini, bisa

bermanfaat bagi kita semua. Wassalam, terimakasih.

Telanaipura, Medio Agustus 2011.

Penulis

Prof. H. Rozali Abdullah, SH.

PERJUANGAN GIGIH RAKYAT JAMBI

DALAM MEMPERTAHANKAN GUGUSAN

PULAU BERHALA

Perjuangan Gigih Rakyat Jambi dalam Mempertahankan Gugusan Pulau Berhala – Liku-liku perjuangan

1

BAB I

PENDAHULUAN

Rentang waktu selama ± 27 tahun, bukanlah suatu

masa yang pendek. Selama itulah rakyat Jambi berjuang

dengan gigih, mempertahankan Gugusan Pulau Berhala

agar tetap berada dalam wilayah Provinsi Jambi, dari

upaya pihak lain yang ingin juga memiliki Gugusan Pulau

Berhala tersebut. Masalah Gugusan Pulau Berhala baru

timbul pada tahun 1984, dimana pada waktu itu Provinsi

Riau mengklaim secara sepihak, bahwa Gugusan Pulau

Berhala tersebut berada dalam wilayah Provinsi Riau.

Semenjak itu, Raja Muhammad yang moyangnya telah

mendiami dan berkebun kelapa di Pulau Berhala

semenjak tahun 1895, merasa terusik dengan adanya

klaim dari Provinsi Riau tersebut. Selama ini Raja

Muhammad bersama Pak Saleh yang berasal dari Rantau

Rasau, Wak Hasan, dan Pak Tancap yang keduanya


2

berasal dari Nipah Panjang, serta Mak Nur (Meli) yang

berasal dari Daik, yang selama ini hidup tenang

mengelola kebun kelapanya di samping menjadi nelayan,

sekarang menjadi terganggu dengan adanya klaim dari

Provinsi Riau. Selama ini tidak pernah terpikir oleh

mereka klaim Provinsi Riau tersebut, karena sebagai

warga yang berasal dari Jambi, yang telah mendiami

Pulau Berhala secara turun temurun dari nenek moyang

mereka, yang telah bermukim di Pulau Berhala

semenjak tahun 1895, meyakini bahwa Gugusan Pulau

Berhala adalah merupakan bagian yang tidak dapat

dipisahkan dari Provinsi Jambi.

Dengan adanya klaim sepihak dari Provinsi Riau,

Pemerintah Provinsi Jambi melakukan berbagai upaya

untuk mempertahankan agar Gugusan Pulau Berhala

tetap berada dalam wilayah Povinsi Jambi. Upaya-upaya

yang ditempuh oleh Provinsi Jambi, tentunya upaya-

upaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan


3

perundang-undangan yang berlaku, antara lain melalui

Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR-RI, yang

memang memiliki wewenang untuk menyelesaikan

masalah ini. Disamping itu, Pemerintah Provinsi Jambi

juga membentuk Tim, guna membantu Gubernur Jambi

dalam menghadapi masalah sengketa Gugusan Pulau

Berhala ini, yang anggotanya terdiri dari unsur

Pemerintah, tokoh Adat/ tokoh masyarakat, akademisi/

pakar dari bidang yang relevan.

Dalam upaya penyelesaian sengketa Gugusan

Pulau Berhala ini, Provinsi Jambi berpegang pada

beberapa prinsip, yaitu:

1. Perjuangan rakyat Jambi berkaitan dengan Gugusan

Pulau Berhala ini, bukanlah perjuangan untuk

merebut Gugusan Pulau Berhala dari pihak lain,

tetapi adalah suatu perjuangan untuk

mempertahankan agar Gugusan Pulau Berhala tetap

berada dalam wilayah Provinsi Jambi.


4

2. Sengketa Gugusan Pulau Behala ini pada hakekatnya

bukanlah merupakan sengketa perbatasan, tetapi

merupakan sengketa status kepemilikan.

3. Sengketa mengenai Gugusan Pulau Berhala ini adalah

merupakan sengketa yang terjadi di masa kini,

sehingga harus diselesaikan dengan hukum yang

berlaku sekarang (hukum positif).

Di samping itu, rakyat Jambi menyadari sepenuhnya

bahwa penyelesaian sengketa Gugusan Pulau Berhala,

harus tetap dilakukan dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI), sehingga tidak menimbulkan

perpecahan dan merusak kesatuan bangsa.

Perjuangan untuk mempertahankan Gugusan

Pulau Berhala ini, telah berlangsung dalam masa

pemerintahan 5 orang Gubernur dalam 7 masa jabatan,

yaitu:

1. H. Masjchun Sofwan, SH, periode I tahun 1979 s/d

1984 dan periode II tahun 1984 s/d 1989.


5

2. Drs. H. Abdurrahman Sayoeti, periode I tahun 1989

s/d 1994 dan periode II tahun 1994 s/d 1999.

3. Drs. H. Zulkifli Nurdin, periode I tahun 1999 s/d

2005 dan periode II tahun 2005 s/d 2010.

4. Drs. H. Hasan Basri Agus, MM, tahun 2010 s/d 2015.

Di samping itu berperan pula Dr. Ir. Sudarsono H. MA,

SH, selaku Pj. Gubernur Jambi yang bertugas di antara

masa jabatan Gubernur Jambi Drs. H. Zulkifli Nurdin

periode I dan periode II.

Pada masa Pemerintahan Gubernur H. Masjchun

Sofwan, SH, Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jambi pernah

mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri,

tertanggal 6 Mei l986, Nomor: 125.1/4063/1986, untuk

menanggapi surat Gubernur Kepala Daerah Tk. I Riau,

Nomor: 125.1/BP/8105, tertanggal 26 Maret 1985

perihal Pulau Berhala dan Pulau Cebia/Pulau Tujuh,

yang ditujukannya kepada Menteri Dalam Negeri dan

tembusannya disampaikan kepada Gubernur Kepala


6

Daerah Tk. I Jambi. Dalam surat tersebut Gubenur Jambi

menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengumpulan

data yang dilakukan oleh Tim Provinsi Jambi, di

beberapa instansi di Jakarta, antara lain Badan Arsip

Nasional, Museum Nasional, Jawatan Topografie

Angkatan Darat, dan Direktorat Jenderal Agraria, dapat

disimpulkan bahwa Pulau Berhala adalah termasuk

dalam Daerah Tingkat I Jambi.

Pada masa Gubernur Drs. H. Abdurrahman

Sayoeti, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi,

pernah mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri,

tertanggal 28 Februari 1989, Nomor: 185.5/1833/Pem,

perihal penyelesaian batas wilayah Provinsi Jambi

dengan Provinsi Riau. Dalam suratnya Gubernur Jambi

meminta Menteri Dalam Negeri segera menyelesaikan

batas wilayah Provinsi Jambi dengan Provinsi Riau,

terutama berkaitan dengan Pulau Berhala, Pulau Cebia,

dan Pulau Tujuh yang terletak di perbatasan Kabupaten


7

Tanjung Jabung (Provinsi Jambi) dengan Kabupaten

Kepulauan Riau (Provinsi Riau).

Pada tanggal 2 Januari 1990, Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Jambi, sekali lagi mengirim surat

kepada Menteri Dalam Negeri, menyusul surat

sebelumnya, dengan surat Nomor: 185.5/0146/Pem,

tertanggal 2 Januari 1990, yang ditandatangani oleh

Sekwilda, Drs. H. Z. Muchtar DM, yang isinya antara lain,

meminta diadakannya pembicaraan antara Pemerintah

Daerah Tingkat I Jambi dengan Pemerintah Daerah

Tingkat I Riau, yang dikoordinir oleh Tim Penyelesaian

Batas dari Departemen Dalam Negeri. Sebagai respon

dari kedua surat Gubernur Jambi tersebut di atas,

Departemen Dalam Negeri mengirim telegram kepada

Gubernur Jambi, dengan Nomor: 126/2009/PUOD,

tertanggal 23 Mei 1991, yang isinya meminta agar

Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi mengirimkan peta

Provinsi Jambi. Untuk memenuhi permintaan tersebut


8

Gubernur Jambi telah mengirimkan 2 buah peta Provinsi

Jambi, yaitu peta Provinsi Jambi dengan skala 1: 700.000

dan peta Administrasi Provinsi Jambi dengan skala 1:

1.325.000, dengan surat pengantar Nomor:

126/5370/Pem, tertanggal 28 Juni 1991.

Dalam masa Pemerintahan Gubernur Drs. H.

Zulkifli Nurdin, upaya mencari penyelesaian sengketa

Gugusan Pulau Behala ini semakin ditingkatkan, melalui

kerjasama dengan DPRD Provinsi Jambi dan Lembaga

Adat Jambi. Pertemuan-pertemuan yang semula hanya

dengan pihak Departemen Dalam Negeri dan Provinsi

Riau, sekarang juga dengan pihak Komisi II DPR-RI, yang

membidangi urusan Pemerintahan.

Gubernur Jambi, Drs. H. Zulkifli Nurdin, juga

membentuk Tim Asistensi melalui kerjasama dengan

Lembaga Adat Jambi, yang anggotanya terdiri dari unsur

Pemerintah, tokoh Adat/tokoh masyarakat,

akademisi/pakar yang memiliki keahlian sesuai


9

kebutuhan. Tim Asistensi bertugas membantu Gubernur

untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan,

alat-alat bukti baik berupa dokumen, seperti Staatblad,

traktat, dan piagam-piagam di masa lalu, yang ada

kaitannya dengan Gugusan Pulau Berhala, melakukan

pengkajian dan membuat laporan/makalah yang akan

disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Komisi

II DPR-RI. Yang diutamakan dalam hal ini adalah

mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan Gugusan Pulau Berhala dan

melakukan analisis yuridis¸ sehingga dapat

menghasilkan argumentasi-argumentasi/dalil-dalil yang

kuat untuk meyakinkan pihak-pihak yang berwenang

dalam penyelesaian sengketa ini. Di samping itu tidak

kalah pentingnya, mengumpulkan bukti-bukti lain, baik

dari aspek sejarah, sosial/budaya, politik dan

pemerintahan sebagai bukti pendukung.


10

Pada masa Gubernur Drs. H. Zulkifli Nurdin itu

juga, melalui surat Nomor: 126/1600/Pem, tertanggal

18 Maret 2000, yang ditujukan kepada Menteri Dalam

Negeri, Gubernur Jambi sekali lagi meminta Menteri

Dalam Negeri, untuk segera mencari penyelesaian

mengenai status Pulau Berhala. Dalam surat ini juga

disampaikan argumen-argumen disertai bukti-bukti,

baik bukti yang bersifat yuridis, doktrin (pendapat para

ahli), maupun bukti sejarah, untuk meyakinkan Menteri

Dalam Negeri, bahwa Pulau Berhala adalah merupakan

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Provinsi Jambi.

Untuk merespon permintaan Menteri Dalam

Negeri dan Otonomi Daerah, yang disampaikan melalui

surat Nomor: 136/208/UMPEM, tertanggal 23 Mei 2001,

perihal penataan batas wilayah, Gubernur Jambi melalui

surat Nomor: 136/3541/Pem, tanggal 15 Juni 2001,

telah melaporkan tentang penataan batas wilayah di

Provinsi Jambi, termasuk batas wilayah dengan Provinsi


11

Riau, yang berkaitan dengan Pulau Berhala. Surat

Gubernur Jambi ini ditandatangani oleh Sekretaris

Daerah (Drs. H. A. Chalik Saleh, MM) atas nama

Gubernur dan ditujukan kepada Dirjen Pemerintahan

Umum, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Dalam surat ini Gubernur Jambi sekali lagi meminta

Menteri Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan

masalah status Pulau Berhala, secara bijaksana dan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berhubung penyelesaian status Pulau Berhala ini

sudah berlarut-larut, dalam jangka waktu yang cukup

lama, sehingga Gubernur Jambi terpaksa berkali-kali

mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri, untuk

minta ketegasan Menteri Dalam Negeri mengenai status

Pulau Berhala ini. Salah satu surat Gubernur Jambi yang

ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri berkaitan

dengan status Pulau Berhala ini, adalah surat dengan

Nomor: 136/1675/Pemotda, tanggal 14 April 2005, yang


12

isinya meminta ketegasan Menteri Dalam Negeri, dalam

bentuk fatwa, berkenaan dengan status Pulau Berhala.

Surat ini ditandatangani oleh Dr. Ir. Sudarsono H. MA,

SH, selaku Pj. Gubernur Jambi, yang waktu itu ditunjuk

sebagai Pj. Gubernur Jambi, berhubung dengan telah

berakhirnya masa jabatan Drs. H. Zulkifli Nurdin,

sedangkan pemilihan calon Gubernur baru belum

dilangsungkan.

Semenjak terbentuknya Provinsi Kepri

berdasarkan UU No. 25 tahun 2002 dan Kabupaten

Lingga, berdasarkan UU No. 31 tahun 2003, klaim

Provinsi Kepri/Kabupaten Lingga terhadap Pulau

Berhala semakin meningkat, dengan semakin agresifnya

mereka melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan

fisik di Pulau Berhala, dengan mengabaikan keadaan

status quo yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri

tehadap Pulau Berhala. Sebaliknya Pemerintah Provinsi

Jambi, sangat menghargai dan mentaati keputusan


13

Menteri Dalam Negeri yang menyatakan Pulau Berhala

dalam keadaan status quo. Menteri Dalam Negeri

melarang kedua belah pihak, baik Propvinsi Jambi,

maupun Provinsi Kepri melakukan aktifitas

pembangunan fisik di Pulau Berhala, sampai adanya

penyelesain status Pulau Berhala. Keadaan status quo

Gugusan Pulau Berhala ini, dipertegas lagi oleh Menteri

Dalam Negeri melalui suratnya Nomor: 125.1/799/SJ,

tertanggal 24 April 2006.

Dengan pertimbangan tersebut di atas,

Pemerintah Provinsi Jambi tidak jadi mencairkan dana

yang sudah dianggarkan dalam APBD Provinsi Jambi

tahun 2006, untuk pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat Pulau Berhala. Di samping itu, melalui surat

Nomor: 125.1/2127/Pemotda, tertanggal 15 Mei 2006,

Gubernur Jambi Drs. H. Zulkifli Nurdin telah melarang

Bupati Tanjung Jabung Timur melakukan aktifitas

pembangunan fisik di Pulau Berhala, sesuai dengan


14

kebijakan yang sudah ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Dilapangan ternyata pihak Provinsi Kepri tetap

melakukan pembangun fisik. Sebagai reaksi atas sikap

Pemerintah Provinsi Kepri/Kabupaten Lingga tersebut,

Gubernur Jambi telah mengirim surat kepada Menteri

Dalam Negeri tertanggal 15 Desember 2006, Nomor:

640/5520/4/Ekbang yang isinya memprotes sikap

Pemerintah Provinsi Kepri/Kabupaten Lingga, yang

terus melakukan kegiatan pembangunan fisik di Pulau

Berhala, dengan mengabaikan dan melanggar kebijakan

Menteri Dalam Negeri, berkenaan dengan status Pulau

Berhala, yang dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri

dalam keadaan status quo.

Upaya Pemerintah Provinsi Jambi dalam mencari

penyelesaian sengketa Gugusan Pulau Berhala ini, tidak

hanya melalui surat menyurat sebagaimana

dikemukakan di atas, tetapi juga melalui berbagai

pertemuan dengan pihak-pihak terkait. Pada tanggal 26


15

Desember 1991 telah diadakan pertemuan antara

Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi

Riau, dengan difasilitasi oleh Muchtar Hasan, penjabat

dari Departemen Dalam Negeri yang menghasilkan

keputusan:

1. Masih diberi kesempatan masing-masing daerah

untuk menambah dan menyampaikan data tentang

Pulau Berhala.

2. Perioritas penyelesaian masih batas darat.

Pada pertemuan-pertemuan berikutnya antara

Provinsi Jambi dan Provinsi Riau, baik yang dihadiri oleh

penjabat dari Departemen Dalam Negeri maupun yang

tidak, yang berlangsung sampai tahun 1995, sesuai

dengan kesepakatan semula, baru membicarakan

masalah batas darat antara kedua Provinsi dan belum

menyentuh batas laut, yang berkaitan dengan status

Pulau Berhala.


16

Pada masa Gubernur Drs. H. Zulkifli Nurdin,

upaya-upaya penyelesaian sengketa Gugusan Pulau

Berhala semakin ditingkatkan, dengan mengadakan

pertemuan-pertemuan yang lebih intensif, baik dengan

Departemen Dalam Negeri maupun dengan Komisi II

DPR-RI, untuk menyampaikan sikap rakyat Jambi dalam

menghadapi sengketa Gugusan Pulau Berhala ini. Di

samping itu Gubernur Jambi juga membentuk Tim

Asistensi Pulau Berhala, melalui surat keputusan

Gubernur Nomor: 5 Tahun 2002, tertanggal 11 Januari

2002, dengan komposisi dan personalia sebagai berikut:

Pelindung : Gubernur Jambi.

Pengarah/Penasehat : 1. Ketua DPRD Provinsi Jambi.

2. Muspida Provinsi Jambi.

3. Ketua Lembaga Adat

Provinsi Jambi.

K e t u a : Drs. H. Hasip Kalimuddin

Syam, MM.


17

Anggota : 1. Drs. H. Hasan (Tokoh Adat).

2. Drs. Wahab Majid (Tokoh

Adat).

3. Drs. H. A. Somad (LSM).

4. Jefri Hendrik (Pemuda).

Bidang Kajian : 1. Drs. Fachruddin Saudagar

(Sejarahwan).

2. Ansorullah, SH, MH

(Akdemisi).

3. Sayuti, BA.

4. Wajdi Saidi (Akademisi).

5. H. Idrus Ibrahim (Tokoh

Adat).

Bidang Publikasi : 1. Suardi Sakiman (Pers).

2. Sakti Alam Wasir (Pers).

3. Asmuni Ismar (TVRI).

4. Syafri Rais (RRI).

5. Imam, S (BEM IAIN).


18

6. Gatot (BEM UNJA).

7. Syaid Denny K (BEM STMIK

NH).

8. Thamrin (BEM UNBARI).

Bidang Negoisasi : 1. H. M. Saman (Tokoh/DPRD).

2. Drs.Herman Basyir (Tokoh

Adat).

3. Dra. Masturo (LSM).

4. Drs. Junaidi T. Noor, MM.

5. Drs. Syabnikmat Nizam.

Konstributor Ahli : 1. Bupati/Walikota dalam

Provinsi Jambi.

2. Drs. Zaihifni Ishak (Tokoh

Masyarakat).

3. Rd. H. Abdullah (Tokoh

Adat).

4. H. Usman Meng (Tokoh

Masyarakat).


19

5. Prof. Dr. H. Sulaiman

Abdullah (Ulama).

6. Prof. H. Rozali Abdullah, SH

(Pakar Hukum).

7. A. Aziz Larose (Veteran).

8. Raja Rusli (Keluarga

Keturunan Datuk Paduko

Berhala).

9. Drs. Hasyim Hanafi.

Sekretariat Tim Asistensi :

Kepala Sekretariat : Asisten I Sekda Provinsi Jambi.

Wakil Kepala Sekrtariat : Kepala Biro Pemerintahan dan

Otonomi Daerah.

S e k r e t a r i s : Kabag. Otonomi Daerah dan

Pemerintahan Desa.

A n g g o t a : 1. Kemal Zarofi, BA.

2. Sayuti, BA.


20

3. Drs. Thamrin Mansyur.

4. Tatik Setyawan, SH.

5. Sugianto, SH.

6. Rusman.

7. A. Thalib, SE.

8. Sarjito.

9. Husaini.

10. Nurhayati.

11. Rosmini.

12. Rivinsyah.

13. Rd.Wawan Setyawan.

14. Pawu.

Tugas dari Tim Asistensi Pulau Berhala ini adalah:

1. Melakukan asistensi pada instansi/lembaga terkait

dalam pembicaraan/pembahasan dan pemantapan

status Pulau Berhala, baik di tingkat daerah maupun

di tingkat pusat.


21

2. Melakukan inventarisasi dan pengumpulan bahan-

bahan/dokumen pendukung pemantapan status

Pulau Berhala sebagai bagian dari wilayah Provinsi

Jambi.

3. Melakukan bebagai upaya dalam bentuk kajian,

negosiasi, sosialisasi, maupun publikasi melalui

berbagai sarana dan media yang ada di tingkat

daerah/regional, maupun pusat/nasional.

4. Melakukan fasilitasi dan supervisi pada berbagai

tingkat pembicaraan/pembahasan di daerah, antar

daerah dan pusat.

5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada

Gubernur Jambi.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Asistensi

ini, telah diberangkatkan beberapa Tim Kecil, ke Jakarta,

Palembang dan Padang untuk mencari/mengumpulkan

bahan-bahan yang ada relevansinya dengan masalah


22

Gugusan Pulau Berhala. Tim Kecil yang ditugaskan ke

Jakarta, terdiri dari:

1. Drs. H. Hasan.

2. Drs. A. Wahab Majid.

3. Drs. Zaihifni Ishak.

4. Prof. H. Rozali Abdullah, SH.

5. Drs. Junaidi T. Noor.

6. Drs. Fachruddin Saudagar.

7. Anshorullah,S.H.M.H. dan

8. Rosmini.

Tim ini bertugas mencari/mengumpulkan naskah-

naskah yang ada relevansinya dengan Gugusan Pulau

Berhala, di Perpustakaan Nasional, Badan Arsip Nasional

dan Museum Nasional di Jakarta. Bahan-bahan tersebut

diperlukan untuk memperkuat bukti-bukti, guna

mempertahankan Gugusan Pulau Berhala agar tetap

berada dalam wilayah Provinsi Jambi.


23

Pada tahun 2008 Tim Asistensi Pulau Berhala ini

diperbaharui melalui Surat Keputusan Gubernur Jambi,

Nomor: 296/Kep.Gub/B.PEMOTDA/2008, tertanggal 4

September 2008 dengan komposisi dan personalia

sebagai berikut:

1. Drs. H. Hasip Kalimuddin Syam, MM, sebagai Ketua -

tokoh Adat/tokoh masyarakat.

2. H. Syafruddin Effendi, SH, sebagai Wakil Ketua -

Pemerintah Provinsi Jambi.

3. Drs. H. Junaidi T. Noor, MM, sebagai Anggota - Staf

Khusus Gubernur Jambi.

4. Prof. H. Rozali Abdullah, SH, sebagai Anggota - Pakar

Hukum.

5. Drs. Fachruddin Saudagar, M.Pd, sebagai Anggota -

Pakar Sejarah.

Revisi Tim Asistensi Pulau Berhala ini dilakukan dengan

tujuan untuk merampingkan tim yang dirasakan terlalu

gemuk, agar lebih efiesen dan efektif dalam menjalankan


24

tugasnya. Tugas Tim Asistensi juga disederhanakan

menjadi:

1. Membantu Gubernur dalam melakukan asistensi

dengan instansi/lembaga terkait dalam

pembicaraan/pembahasan pemantapan status Pulau

Berhala baik ditingkat daerah maupun ditingkat

pusat.

2. Melakukan berbagai upaya dalam bentuk

musyawarah, negosiasi, supervisi, sosalisasi melalui

berbagai sarana dan media yang ada dalam rangka

penyelesaian penetapan status Pulau Berhala dalam


3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada

Gubernur Jambi.

Kemudian pada tahun 2009 Tim Asistensi Pulau

Berhala ini direvisi lagi, melalui Surat Keputusan

Gubernur Jambi, Nomor: 287/Kep.Gub./PEM/2009,

tertanggal 7 Juli 2009, dengan memasukkan Drs. H. Ali


25

Redo, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Jambi sebagai

Sekretaris.

Kemudian pada tahun 2010 Tim Asistensi Pulau

Berhala ini direvisi lagi melalui Surat Keputusan

Gubernur Jambi Nomor: 154/Kep.Gub/Pem/2010,

tertanggal 14 April 2010, dengan mengeluarkan Drs. H.

Ali Redo dari Tim, dan menempatkan yang bersangkutan

sebagai Kepala Sekretariat Tim Asistensi Pulau Berhala.

Pada masa Gubernur Drs. H. Hasan Basri Agus,

MM, Tim Asistensi Pulau Berhala ini direvisi lagi, melalui

Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor:

403/KEP.GUB/PEM/2010, tertanggal 16 November

2010, dengan menambahkan beberapa orang anggota

DPRD Provinsi Jambi sebagai anggota Tim Asistensi,

yaitu Drs. H. Aziz Yusuf dan Supriyono, SH. Di samping

itu ditunjuk pula, Drs. Abd. Zaki, M.Si, Asisten I Sekda

sebagai Sekretaris, Drs. H. Ali Redo sebagai Wakil

Sekretaris dan Sayuti, SH, sebagai Anggota.


26

Kemudian melalui surat Keputusan Gubernur

Jambi Nomor: 282/Kep.Gub/Pem/2011, tertanggal 7

Juni 2011, Tim Asistensi Pulau Berhala direvisi kembali,

sehingga komposisi dan personalianya menjadi sebagai

berikut:

1. Drs. H. Hasip Kalimuddin Syam, MM, sebagai Ketua.

2. Drs. Abd. Zaki, M.Si, sebagai Sekretaris.

3. Drs. Asvan Deswan, M.Si, sebagai anggota.

4. Drs. Djunaidi T. Noor, MM, sebagai anggota.

5. Prof. H. Rozali Abdullah, SH, sebagai anggota.

6. Drs. Fachruddin Saudagar, MPd, sebagai anggota.

7. Drs. A. R. Syahbandar, sebagai anggota.

8. DR. Iskandar Budiman, sebagai anggota.

9. Sayuti, SH, sebagai anggota.

Terakhir melalui surat Keputusan Gubernur Jambi

Nomor: 421/Kep.Gub/Pem/2011, tertanggal 20

September 2011, Tim Asistensi Pulau Berhala direvisi

kembali, sehingga komposisinya menjadi :


27

1. Drs. H. Hasip Kalimuddin Syam, MM, sebagai Ketua.

2. Dr. Hariyandi Roni, M.Si, sebagai Sekretaris.

3. Kailani, SH, M.Hum, sebagai anggota.

4. Drs. Djunaidi T. Noor, MM, sebagai anggota.

5. Prof. H. Rozali Abdullah, SH, sebagai anggota.

6. Drs. Fachruddin Saudagar, M.Pd, sebagai anggota.

7. Drs. A. R. Syahbandar, sebagai anggota.

8. DR. Iskandar Budiman, sebagai anggota.

9. Sayuti, SH, sebagai anggota.

Di samping Tim Asistensi, tidak kalah penting

peranan Tim Pendukung, yaitu Sekretariat Tim

Asistensi, yang selama ini memberikan dukungan

logistik serta menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan

oleh Tim Asistensi, dengan komposisi dan personalia

sebagai berikut:

1. Drs. H. Ali Redo, sebagai Kepala Sekretariat.

2. Sudirman, SH, MH, sebagai Anggota.

3. Sayuti, SH, sebagai Anggota.


28

4. Heriyanto, SH, sebagai Anggota.

5. Jangcik, Bsc, sebagai Anggota.

6. Drs. Amidi, M.Si, sebagai Anggota.

7. Padli Saleh, S.STP, M.Si, sebagai Anggota.

8. Husaini, SE, sebagai Pembantu.

9. Nurhayati, sebagai Pembantu.

Pada tahun 2009 Sekretariat Tim Asistensi Pulau

Berhala ini direvisi, bersamaan dengan direvisinya Tim

Asistensi, sehingga komposisi dan personalianya sebagai

berikut:

1. Sayuti, BA, SH, sebagai Kepala Sekretariat.

2. Mutiarawarman, S.Sos, sebagai Anggota.

3. A. Husin, SE, sebagai Anggota.

4. Bambang Irianto, SE, ME, sebagai Anggota.

5. Juferizal, S.Sos, sebagai Anggota.

6. Sarjito, sebagai Pembantu.

7. Nurhayati, sebagai Pembantu.

8. Ngesti Wahyuni, sebagai Pembantu.


29

9. Yuldanil, sebagai Pembantu.

Pada tahun 2010 Sekretariat Tim Asistensi Pulau

Berhala dirivisi lagi, bersamaan dengan direvisinya Tim

Asistensi Pulau Berhala, sehingga komposisi dan

personalianya menjadi sebagai berikut:

1. Drs. H. Ali Redo, sebagai Kepala Sekretariat.

2. Mutiarawan, S.Sos, sebagai Anggota.

3. A. Husin, SE, sebagai Anggota.

4. Bambang Irianto, S.E,ME, sebagai Anggota.

5. Juferizal, S.Sos, sebagai Anggota.

6. Sarjito, sebagai Pembantu Umum.

7. Nurhayati, sebagai Pembantu Umum.

8. Ngesti Wahyuni, sebagai Pemabantu Umum.

9. Yuldanil, sebagai Pembantu Umum.

Pada masa Gubenur Drs. H. Hasan Basri Agus, MM

Sekretariat Tim Asistensi Pulau Berhala ini direvisi

kembali, bersamaan dengan direvisinya Tim Asistensi,

dengan mengeluarkan Drs. H. Ali Redo, karena yang


30

bersangkutan memperoleh mutasi promosi, dan

menaikkan Mutiarawan, S.Sos, sebagai Kepala

Sekretariat.

Pada Januari 2001 Gubernur Jambi, dengan

disertai beberapa tokoh masyarakat/tokoh adat dan

sejarahwan Jambi, menghadap Menteri Dalam Negeri di

Jakarta, guna menjelaskan posisi Jambi dalam upaya

penyelesaian sengketa Gugusan Pulau Berhala.

Kemudian pada tanggal 5 Mei 2001, dilanjutkan dengan

pertemuan langsung antara delegasi dari Provinsi Jambi

dan Provinsi Riau di Jakarta, guna membicarakan upaya

penyelesaian sengketa Gugusan Pulau Berhala yang

difasilitasi oleh Departemen Dalam Negeri. Selanjutnya

pada tanggal 28 September 2001, diadakan kembali

pertemuan di Jakarta, antara delegasi Provinsi Jambi

dengan pihak Departemen Dalam Negeri, guna

menindaklanjuti permasalahan Gugusan Pulau Berhala.

Dalam pertemuan tersebut pihak Departemen Dalam


31

Negeri menjanjikan akan segera menyelesaikan batas

laut antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Riau, terkait

di dalamnya status Gugusan Pulau Berhala. Dalam

rangka upaya penyelesaian tersebut, pihak Departemen

Dalam Negeri akan segera mengirim tim ke Pulau

Berhala untuk meninjau secara langsung di lapangan.

Sesuai dengan janjinya, pada tanggal 30 Oktober 2001,

tim dari Departemen Dalam Negeri sampai di Jambi dan

langsung ke Pulau Berhala, bersama-sama tim Provinsi

Jambi, tanpa diikuti oleh tim dari Provinsi Riau.

Berdasarkan telegram Menteri Dalam Negeri

Nomor: T.094/695/Umpem, tertanggal 3 Desember

2001, delegasi dari Provinsi Jambi hadir di Kantor Ditjen

Umpem Departemen Dalam Negeri, guna mengikuti

Rapat Konsultasi tentang tindak lanjut penyelesaian

status Pulau Berhala. Dalam Rapat Konsultasi tersebut

Departemen Dalam Negeri memaparkan keberadaan

Pulau Berhala berdasarkan data yang telah disampaikan


32

oleh pihak Provinsi Jambi dan Provinsi Riau. Dari hasil

pemaparan tersebut pihak Departemen Dalam Negeri

menyimpulkan sementara :

1. Bahwa data yang disampaikan oleh Provinsi Jambi,

ternyata cukup kuat bila dibandingkan dengan data

yang disampaikan oleh Provinsi Riau.

2. Pihak Departemen Dalam Negeri waktu itu,

menyatakan belum berani mengambil keputusan,

karena masalahnya sudah sampai ditingkat pimpinan.

3. Dalam waktu dekat akan dipanggil kedua Gubernur,

yaitu Gubernur Jambi dan Gubernur Riau, guna

menuntaskan permasalahan status Gugusan Pulau

Berhala ini.

Untuk memperkuat upaya penyelesaian sengketa

Gugusan Pulau Berhala ini, pada tanggal 5 Februari

2002, Tim Asistensi Pulau Berhala Provinsi Jambi,

mengadakan pertemuan dengan Pimpinan DPRD

Provinsi Jambi, untuk mendorong pihak DPRD Provinsi


33

Jambi mengambil langkah-langkah konkrit, yang bisa

mempercepat proses penyelesaian sengketa Gugusan

Pulau Berhala. Sebagai tindak lanjut hasil pertemuan

tanggal 5 Februari 2002 tersebut, pada tanggal 6

Februari 2002, DPRD Proinsi Jambi mengadakan sidang

pleno, yang menghasilkan “Petisi Dewan”, berkenaan

dengan permasalahan Gugusan Pulau Berhala.

Pada tanggal 7 Februari 2002, Delegasi DPRD

Provinsi Jambi bersama-sama dengan Tim Asistensi

Pulau Berhala mengadakan pertemuan dengan Komisi II

DPR-RI, untuk menyampaikan Keputusan DPRD Provinsi

Jambi Nomor: 1 Tahun 2002, tentang petisi dewan

menyangkut masalah gugusan pulau berhala.

Setelah beberapa kali pertemuan lanjutan dengan

pihak Komisi II DPR-RI dan Departemen Dalam Negeri,

terakhir pada tanggal 11 Mei 2006 delegasi dari Provinsi

Jambi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi, Drs.

H. Zulkifli Nurdin, disertai Tim Asistensi Pulau Berhala,


34

mengadakan pertemuan dengar pendapat dengan

Komisi II DPR-RI, bertempat di ruang Komisi II DPR-RI

di Jakarta. Pada acara dengar pendapat tersebut,

Gubernur Jambi Drs. H. Zulkfli Nurdin memaparkan

sikap Provinsi Jambi berkenaan status Gugusan Pulau

Berhala, dengan mengemukakan beberapa argumentasi

dari berbagai aspek. Dalam acara dengar pendapat

tersebut, anggota Tim Asistensi juga diberi kesempatan

menyampaikan argumentasi dan bukti-bukti untuk

mengukuhkan klaim Provinsi Jambi, yang menyatakan

bahwa Gugusan Pulau Berhala adalah merupakan bagian

yang tidak dapat dipisahkan dari Provinsi Jambi. Pada

kesempatan tersebut telah berbicara Prof. H. Rozali

Abdullah, SH berkenaan aspek hukum, Drs. Fachruddin

Saudagar berkenaan aspek sejarah dan Drs. Junaidi T.

Noor dari aspek administrasi dan pemerintahan. Dari

hasil beberapa kali pertemuan dengan Komisi II DPR-RI,

lahirlah rekomendasi dari Komisi II DPR-RI, yang


35

menyatakan : “bahwa Gugusan Pulau Berhala secara

hukum, adalah merupakan bagian dari wilayah Provinsi

Jambi “.

Menteri Dalam Negeri dalam Rapat Kerja dengan

DPD RI tanggal 6 Februari 2006, dalam pidatonya

antara lain menyatakan: “Status Pulau Berhala adalah

bagian dari wilayah Provinsi Jambi”. Anehnya pada

keesokan harinya, yaitu pada tangal 7 Februari 2006,

keluar surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor:

080/208/SJ tertanggal 7 Februari 2006, yang isinya

meralat pidato Menteri Dalam Negeri yang disampaikan

dalam rapat kerja tanggal 6 Februari 2006 tersebut,

yang menyatakan bahwa: “Status Pulau Berhala adalah

bahagian dari wilayah Provinsi Jambi”, diubah menjadi :

“Sampai sekarang ini Pemerintah belum menetapkan

status Pulau Berhala, masuk wilayah Provinsi Kepri atau

Provinsi Jambi”. Surat tersebut ditandatangani oleh

Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian


36

Dalam Negeri.1 Apabila kita cermati surat dimaksud, kita

akan menemukakan beberapa kejanggalan, yaitu ralat

atas pidato menteri yang disampaikan dalam forum

resmi, hanya dilakukan melalui surat yang

ditandatangani oleh seorang Kepala Biro, dalam hal ini

dilakukan oleh Kepala Biro yang tidak ada relevansinya

dengan urusan Pemerintahan, yaitu Biro Perencanaan

dan Anggaran.

Sesudah tahun 2006, kegiatan Tim Asistensi Pulau

Berhala terhenti, menunggu turunnya keputusan

Menteri Dalam Negeri. Namun sesudah ditunggu

selama lebih dari 2 tahun, ternyata putusan Menteri

tersebut tidak kunjung turun. Nampaknya sikap Menteri

Dalam Negeri dalam hal ini terkesan maju mundur, dan

tidak berani mengambil suatu keputusan, padahal

menurut ketentuan Pasal 198 ayat (2) UU No. 32 Tahun

1Baca Laporan Provinsi Kepri, “Analisis Status Keberadaan Pulau Berhala Ditinjau

dari Aspek Sejarah, Pelayanan Pemerintahan dan Aspek Hukum”, 2006, hlm. 12.


37

2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan

tersebut berada di tangan Menteri Dalam Negeri.

Pada pertengahan tahun 2009, Menteri Dalam

Negeri meminta Gubernur Jambi dan Gubernur Kepri

mengadakan musyawarah langsung, untuk mencari

solusi penyelesian sengketa Gugusan Pulau Berhala.

Sebenarnya musyawarah tersebut tidak perlu, karena

Pasal 198 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah tidak mengharuskannya, berbeda dengan UU No.

22 Tahun 1999, yang memang mengharuskan adanya

musyawarah terlebih dahulu antara pihak yang

bersengketa, sebelum diputus oleh Menteri .

Untuk merespon permintaan Menteri Dalam

Negeri tersebut, Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin dan

Gubernur Kepri, Ismet Abdullah mengadakan pertemuan

langsung pada tanggal 12 Mei 2009, bertempat di Hotel

Grand Mulia Jakarta, dengan didampingi Tim masing-

masing, yaitu:


38

I. Tim Provinsi Jambi ( Tim Lima).

1. Hasip Kalimuddin Syam, sebagai Ketua.

2. Junaidi T. Noor, sebagai Anggota.

3. Syafruddin Effendi, sebagai Anggota.

4. Rozali Abdullah, sebagai Anggota.

Dalam pertemuan ini juga hadir Ali Redo, Kepala Biro

Pemerintahan Provinsi Jambi, sedangkan Fachruddin

Saudagar, sebagai anggota Tim Lima berhalangan

hadir.

II. Tim Provinsi Kepri:

1. Eddy Wijaya, Sekda Provinsi Kepri.

2. Arifin, Asisten Sekda Provinsi Kepri.

3. Andi Askar Pattarani, Tokoh Masyarakat.

4. Reni Yusneli, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi

Kepri.

5. Muryani Ekowati, Kepala Biro Hukum Provinsi

Kepri.

6. Usman Taufik, Sekda Kabupaten Lingga.


39

7. Fauzi Helmi, Kasubag Linmas, Provinsi Kepri.

Dari musyawarah ini dihasilkan kesepakatan:

1. Kedua Tim sepakat untuk tidak membuka dokumen

dan data tentang kepemilikan Pulau Berhala yang ada

pada masing-masing Provinsi.

2. Prinsip dasar dalam penyelesaian masalah adalah

”Semua pihak tidak ada yang merasa kehilangan”

(win-win solution).

3. Untuk menghindari distorsi terhadap hasil

pembahasan, maka kedua Tim sepakat tidak

mempublikasikan hasil rapat ke media massa, sampai

ditetapkan oleh Menteri.

4. Kedua Tim sepakat untuk melaksanakan pertemuan

sebagaimana arahan kedua Gubernur, sampai

menjelang bulan Puasa tahun 2009.

5. Pertemuan berikut direncanakan antara tanggal 23

s/d 26 Mei 2009, waktu dan tempat yang pasti akan


40

dikoordinasikan oleh Pemda Provinsi Kepri, dengan

Pemda Provinsi Jambi, melalui Biro Pemerintahan.

Setelah mencapai kesepakatan tersebut di atas,

kedua Gubernur meninggalkan ruang pertemuan, dan

perundingan dilanjutkan oleh kedua Tim. Dalam

pembicaraan lanjutan ini, Tim dari Provinsi Kepri,

menyampaikan usulan kepada Tim Provinsi Jambi,

berupa tawaran kerjasama dalam mengelola Pulau

Berhala secara terus-menerus. Dalam kerjasama ini,

nantinya pihak Provinsi Kepri akan memberikan

kemudahan- kemudahan kepada Provinsi Jambi dalam

pengurusan perizinan. Mendengar usulan ini sebenarnya

Tim Provinsi Jambi merasa tersinggung, karena usulan

Provinsi Kepri tersebut, jelas telah melecehkan Provinsi

Jambi. Apabila dalam pengelolaan bersama tersebut

pihak Provinsi Jambi, harus meminta izin kepihak

Provinsi Kepri, berarti pihak Provinsi Jambi mengakui

bahwa Gugusan Pulau Berhala tersebut adalah milik


41

Provinsi Kepri. Namun untuk menjaga suasana

kekeluargaan dalam pertemuan ini, Tim Provinsi Jambi

dengan berbasa-basi tetap mengatakan usul Kepri

tersebut sebagai suatu usul yang simpatik. Sebenarnya

dengan usulan tersebut, berarti Tim Provinsi Kepri telah

mengkhianati prinsip dasar yang sudah disepakati, yaitu

“Semua pihak tidak kehilangan” (win-win solution).

Justru sebelumnya prinsip ini diusulkan oleh Tim Kepri

sendiri dan Tim Provinsi Jambi menyetujuinya, karena

dengan prinsip itulah kita berharap bisa mencapai suatu

penyelesaian yang adil.

Usul Tim Provinsi Kepri tersebut, tidak akan

menyelesaikan masalah sengketa Gugusan Pulau Berhala

dengan tuntas, malah justru bisa meninggalkan “bom

waktu” untuk anak cucu kita dikemudian hari. Apabila

pihak Provinsi Jambi, diberi kesempatan untuk

mengelola Gugusan Pulau Berhala, seandainya berhasil,

terutama secara ekonomis, sudah pasti generasi


42

penerus dari Provinsi Kepri, akan menuntutnya kembali.

Di samping itu yang paling mendasar adalah keyakinan

pihak Provinsi Jambi, berdasarkan bukti-bukti yang

dimiliki, bahwa Gugusan Pulau Berhala tersebut adalah

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Provinsi Jambi.

Oleh karena itu sampai kapanpun pihak Provinsi Jambi,

tidak akan pernah melepaskan haknya atas Gugusan

Pulau Berhala tersebut. Selain daripada itu, dalam

sistem ketatanegaraan kita tidak dikenal sama sekali

adanya konsep pengelolaan bersama atas suatu wilayah,

karena setiap wilayah harus terbagi habis ke dalam

setiap daerah yang ada.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tim Provinsi

Jambi ingin penyelesain sengketa Gugusan Pulau Berhala

ini secara tuntas, sampai ke akar-akarnya, sehingga tidak

meninggalkan beban bagi anak cucu kita dikemudian

hari. Secara halus Tim Provinsi Jambi menolak usulan


43

Tim Provinsi Kepri tersebut, dengan menjanjikan akan

mempelajarinya terlebih dahulu.

Pertemuan kedua tanggal 28 Mei 2009, bertempat

di Hotel Borobudur di Jakarta, dihadiri oleh:

I. Tim Provinsi Jambi (Tim Lima):

1. Hasip Kalimuddin Syam.

2. Junaidi T.Noor.

3. Syafruddin Effendi.

4. Rozali Abdullah.

5. Fachruddin Saudagar.

Pertemuan juga dihadiri oleh Ali Redo, Kepala Biro

Pemerintahan Provinsi Jambi.

II. Tim Provinsi Kepri:

1. Eddy Wijaya.

2. Arifin.

3. Reni Yusneli.

4. Usman Taufik.

5. Misbardi.


44

Walaupun Tim Provinsi Jambi, berdasarkan bukti-

bukti yang dimilki, yakin sepenuhnya bahwa Gugusan

Pulau Berhala tersebut, adalah merupakan bagian yang

tidak dapat dipisahkan dari Provinsi Jambi, tetapi demi

menjaga hubungan baik dengan pihak Provinsi Kepri,

sebagai sesama rumpun Melayu dan demi memperoleh

kepastian hukum berkenaan status Gugusan Pulau

Berhala, maka dengan kebesaran jiwa, Tim Provinsi

Jambi mengusulkan agar Gugusan Pulau Berhala dibagi

fisiknya secara proporsional. Menurut pendapat pihak

Provinsi Jambi, inilah penyelesaian yang adil, sesuai

dengan prinsip yang sudah disepakati, yaitu tidak ada

pihak yang kehilangan (win-win solution). Usulan ini

disampaikan oleh Tim Provinsi Jambi, berdasarkan

arahan yang telah diberikan sebelumnya oleh Gubernur

Jambi, Drs. H. Zulkifli Nurdin. Malahan Gubenur Jambi

telah membentuk Tim untuk membuat peta pembagian

secara proporsional, yang diperkirakan cukup adil dan


45

dapat diterima oleh kedua belah pihak. Tim ini

menghasilkan 3 buah peta, dengan formula pembagian

yang berbeda satu sama lain, dan ketiga peta itu sudah

disampaikan kepada Tim dari Provinsi Kepri. Menurut

usulan Tim Provinsi Jambi, sesudah pembagian ini

disepakati, dan sudah jelas status kepemilikan atas

Gugusan Pulau Berhala, barulah kedua Tim bisa

membicarakan pengelolaan bersama atas Gugusan Pulau

Berhala yang sudah dibagi tersebut, yang nanti akan

dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama antara

kedua Gubernur. Berkenaan usulan Tim Provinsi Jambi

ini, Tim Provinsi Kepri berjanji akan memperlajarinya

lebih dahulu dan berkonsultasi dengan Gubenur Kepri.

Dalam pertemuan ketiga, yang diselenggarakan

pada tanggal 12 Agustus 2009, bertempat di Hotel

Borobudur Jakarta, dihadiri oleh:

I. Tim Provinsi Jambi:

1. Hasip Kalimuddin Syam.


46

2. Junaidi T. Noor.

3. Syafruddin Effendi.

4. Rozali Abdullah.

5. Fachruddin Saudagar.

Pertmuan ini juga dihadiri oleh. Ali Redo, Kepala Biro

Pemerintahan Provinsi Jambi.

II. Tim Provinsi Riau:

1. Arifin.

2. Reni Yusneli.

3. Mariyani Ekowati.

4. Misbardi.

Dalam pertemuan ini, dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Tim Provinsi Kepri belum dapat menyepakati usulan

Tim Provinsi Jambi, untuk membagi Pulau Berhala

menjadi 2 bagian.

2. Tim Provinsi Kepri tetap menginginkan Pulau

Berhala dikelola secara bersama-sama, ataupun Pulau


47

Berhala bisa dibagi atas 2 bagian dalam arti

pengelolaan, bukan dalam arti kepemilikan.

3. Tim Provinsi Jambi berpendapat, untuk melakukan

pengelolaan bersama atas Gugusan Pulau Berhala,

harus ditetapkan terlebih dahulu status kepemilikan

Gugusan Pulau Berhala.

4. Selanjutnya kedua Tim akan mengkonsultasikan

usulan kedua belah pihak kepada Gubernur masing-

masing, yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam

pertemuan berikutnya.

5. Kedua Tim akan berusaha mencari solusi terbaik

yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, yang

akan dijadikan dasar pembicaraan dalam pertemuan

berikutnya.

Sesuai dengan kesepakatan, pertemuan

berikutnya akan difasilitasi oleh Tim Provinsi Kepri,

termasuk menentukan tempat dan tanggal pertemuan.

Tetapi setelah ditunggu-tunggu, ternyata Tim Provinsi


48

Kepri tidak pernah menghubungi Provinsi Jambi,

berkenaan kelanjutan pertemuan yang sudah disepakati.

Setelah ditunggu beberapa waktu, akhirnya Gubernur

Jambi, Drs. H. Zulkifli Nurdin, melaporkan hasil

pertemuan kepada Menteri Dalam Negeri, sesuai

kesepakatan sebelumnya.

Sesudah penyampaian laporan tersebut, ternyata

Menteri Dalam Negeri waktu itu, Mardiyanto, masih

belum berani mengambil suatu keputusan. Mungkin ada

kekhawatiran, apabila sengketa Gugusan Pulau Berhala

ini diputus sebelum adanya kesepakatan antara kedua

belah pihak, akan ada reaksi nantinya, dari pihak yang

merasa dirugikan. Sebenarnya hal itu tidak merupakan

suatu masalah, karena itu sudah merupakan resiko

jabatan dari seorang menteri. Bagaimanapun adilnya

suatu keputusan, sudah pasti akan ada reaksi dari pihak

yang merasakan dirugikan. Walaupun demikian, tetap

ada cara untuk menyalurkan rasa ketidakpuasan itu


49

melalui mekanisme yang berlaku. Apalagi menurut Pasal

98 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, putusan menteri dalam hal ini

bersifat final.

Sebenarnya masalah status Gugusan Pulau Berhala

ini sudah terang benderang, berdasarkan bukti-bukti

yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak, hanya

tinggal lagi menunggu keberanian menteri untuk

memutusnya, sesuai dengan kewenangan yang

diberikan oleh Pasal 98 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan diangkatnya Gamawan Fauzi, sebagai

menteri Dalam Negeri yang baru, kita berharap beliau

akan punya keberanian untuk membuat putusan

mengenai sengketa Gugusan Pulau Berhala ini.

Setelah menunggu dalam waktu yang sangat lama,

akhirnya harapan baru tiba, dengan adanya telegram

dari Menteri Dalam Negeri yang baru, Gamawan Fauzi,


50

Nomor: T.005/2141/PUK, tertanggal 3 Desember 2010,

yang isinya meminta Gubernur Jambi yang baru, Hasan

Basri Agus dan Gubernur Kepri yang baru Muhammad

Sani, datang ke Jakarta untuk mengadakan pertemuan

dalam rangka percepatan penyelesaian status Pulau

Berhala.

Pada tanggal 6 Desember 2010 pagi, Gubernur

Jambi, Hasan Basri Agus berangkat ke Jakarta, dengan

didampingi 2 orang anggota Tim Asistensi Pulau

Berhala, yaitu Prof. H. Rozali Abdullah, SH dan Drs. H.

Junaidi T. Noor, serta Kepala Biro Pemerintahan, dengan

beberapa orang staf. Sesampai di Jakarta, jam 14.00 WIB,

pertemuan langsung diadakan di ruang kerja Dirjen

Pemerintahan Umum. Pertemuan antara Gubernur

Jambi Hasan Basri Agus, dengan Gubernur Kepri

Muhammad Sani, difasiltasi oleh Dirjen Pemerintah

Umum Kementerian Dalam Negeri, Ir. Timbul Pujianto,

MPM. Pada kesempatan ini kedua Gubernur diberikan


51

kesempatan untuk memaparkan sikap daerahnya

masing-masing, sesudah itu Dirjen Pemerintahan Umum,

menyampaikan pandangan dan arahannya, berkenaan

dengan kebijakan Pemerintah dalam menyelesaikan

status Gugusan Pulau Berhala. Pada akhir pertemuan

Menteri Dalam Negeri, melalui Dirjen Pemerintahan

Umum, berjanji akan segera menyelesaikan masalah

status Gugusan Pulau Berhala, berdasarkan dalil-dalil

dan bukti-bukti yang telah disampaikan kedua belah

pihak sebelumnya.

Menyimak pernyataan-pernyataan dari Menteri

Dalam Negeri, yang bertekad menyelesaikan semua

sengketa antar daerah, termasuk Gugusan Pulau

Berhala, dan berkaca dari tindakan-tindakan beliau

dalam menangani sengketa antar daerah yang terjadi di

banyak daerah, kita yakin dan berharap beliau akan

berani membuat putusan, guna menyelesaikan

sengketa-sengketa tersebut. Sekarang kita tinggal


52

menunggu sambil berdoa, semoga Menteri Dalam Negeri

dapat membuat putusan yang seadil-adilnya,

berdasarkan bukti yang sudah disampaikan kedua belah

pihak sebelumnya. Apapun putusannya nanti, itulah

hasil perjuangan rakyat Jambi. Rakyat Jambi, melalui

Pemerintah Provinsi Jambi, DPRD Provinsi Jambi,

Lembaga Adat Provinsi Jambi, beserta tokoh-tokoh

masyarakat/tokoh Adat dan para akademisi/pakar yang

telibat secara langsung dalam Tim Asistensi Pulau

Behala, telah berjuang dengan gigih, sesuai kemampuan

dan keahliannya, guna mempertahankan agar Gugusan

Pulau Berhala tetap berada dalam wilayah Provinsi

Jambi.



PULAU BERHALA

Perjuangan Gigih Rakyat Jambi dalam Mempertahankan Gugusan Pulau Berhala – Gugusan Pulau Berhala berada dalam wilayah kelautan Provinsi Jambi

53

BAB II

GUGUSAN PULAU BERHALA

Kita menggunakan istilah “Gugusan Pulau

Berhala”, karena yang kita perjuangkan sekarang bukan

hanya Pulau Berhala, tetapi juga beberapa pulau kecil

yang berada di sekitar Pulau Berhala, yaitu Pulau Telor,

Pulau Laya, Pulau Manjin dan beberapa pulau kecil

lainnya. Secara geografis Gugusan Pulau Berhala terletak

di laut yang membentang antara Pulau Sumatera dan

Pulau Singkep, dengan posisi lebih dekat ke pantai

Sumatera daripada ke Pulau Singkep. Laut yang terletak

antara Pulau Sumatera dan Pulau Singkep tersebut

dikenal dengan nama “Selat Berhala”. Selat tersebut

diberi nama Selat Berhala, karena di selat tersebut

terdapat Pulau Berhala.

Pulau Berhala terletak pada koordinat 0°.51’37” -

0°.51’43” lintang selatan dan 104°.24’19,2” -


54

104°.24’21,6” bujur timur. Jarak antara Pulau Berhala

dengan Nipah Panjang yang terletak di Kabupaten

Tanjung Jabung Timur, ± 7.46 mil (12 km), sedangkan

jarak antara Pulau Berhala dengan Pulau Singkep yang

terletak di Kabupaten Lingga ± 11.5 mil (18,5 km). Hal

ini berarti bahwa Pulau Behala tersebut berada di dalam

wilayah laut Provinsi Jambi, sebagaimana diatur dalam

Pasal 18 ayat (4) UU No. 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah. Sebenarnya jarak Pulau Berhala

dengan titik terluar pantai Sumatera, yaitu Ujung Jabung,

di muara Sungai Jambi (Sungai Batanghari), hanya 2,5

mil luat. Hal ini sebelumnya sudah ditegaskan dalam

“Piagam Tanah Simpang” yang ditulis oleh Anakndo

Ngebi Suthodilogo, dalam kitab kuno berjudul: “Silsilah

Raja-raja Jambi dan Undang Pencacahan yang

menyatakan:

“............adapun perbatasannya sebelah kanan keluar Kuala Jambi, Sungai Banu, di lautnya Pulau Berhala paduraksa dengan tanah Palembang, dan yang


55

sebelah kiri keluar Tungkal Babu, paduraksa dengan tanah Tungkal, dan di Kuala Jambi perbatasannya pinggir laut Tanjung Jabung di laut pulau Berhala sepemedilan ke lautnya paduraksa dengan tanah Lingga Daik”.2

Anak kalimat yang berbunyi “Pulau Berhala sepemedilan

ke lautnya paduraksa dengan tanah Lingga Daik”,

mengandung arti bahwa wilayah laut Jambi waktu itu

diukur mulai dari Pulau Berhala, ke arah tanah Lingga,

“sepemedilan” jauhnya (sekarang diukur dengan

tembakan meriam, yang jarak tembaknya mencapai 12

mil laut). Dari fakta ini, jelas bahwa Pulau Berhala

tersebut berada dalam wilayah laut Provinsi Jambi.

Apabila kita perhatikan keadaan Pulau Berhala di

masa lalu, melalui tulisan para penulis dan catatan para

penjabat Pemerintah Belanda di zamannya, kita semakin

yakin bahwa Pulau Berhala tersebut memang

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 2 Anakndo Ngebi Suthodilogo, “Silsilah Raja Jambi dan Undang Pencacahan”,

1211 H.


56

Provinsi Jambi. Seorang penulis berkebangsaan Belanda

yaitu J.W.J. Wellan dalam tulisannya ”Het Eiland Berhala

Bij Djambi” di dalam buku “Tijdschrift van Het Koninklijk

Nederlandch Aardrijkskundig”, oleh E.J. Brill, Leiden

(1925), menyebutkan bahwa kedalaman laut antara

Pulau Verella ( Pulau Berhala) dengan Tanjonbon

(Tanjung Jabung) adalah sekitar 7-12 vadem (13,6 -

22,56 m), dan di bahagian utara Pulau Varella (Pulau

Berhala), mempunyai kedalaman 16 -17 vadem (30 -

31,96 m).3

Jan Deman di dalam Atlas Nieuwe Groote

Lichtende Zeefakkel, Het Derde Deel (1753), dalam

catatannya menyebutkan bahwa jalur pelayaran di

sebelah barat Pulau Berhala kedalaman lautnya antara

11-12 vadem (21 vadem = 1,698/1,88 m). Sedangkan

dalam catatan Panduan Pelayaran (Zeemansgids)

3 Terjemahan S.Hartini Adi-Woso, dkk, 1998, J.W.J Wellan: “Het Eiland Berhala

Bij Dambi”, dalam Tijdschrift van Het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkundig

Genootschap, E.J. Brill, Leiden 1925.


57

terbitan akhir (lihat Penelitian Negeri No. 70 dan 72),

disebutkan bahwa di pantai barat dan utara Pulau

Berhala lebih dari 0,5 mil laut dari daratan terdapat

tempat pembuangan sauh, dengan kedalaman 7-8

vadem. Data ini menunjukkan bahwa laut yang terletak

antara Pulau Berhala dengan Pulau Sumatera relatif

dangkal, sehinga berdasarkan teori “landas kontinen”

dapat diperkirakan bahwa dulunya, Pulau Berhala

tersebut menyatu dengan Pulau Sumatera. Hal ini

diperkuat lagi dengan apa yang ditemukan dalam naskah

kuno yang berjudul: “Silsilah Raja-raja Jambi dan

Undang Pencacahan”, karangan Anakndo Ngebi

Suthodilogo, yang menyebutkan “Adapun Pulau Berhala

itu putusan Tanjung Jabung, masa itu baharulah watas

lutut dalam airnyo antara Tanjung Jabung dengan Pulau

Berhala. Lagi boleh berjalan kaki dari Tanjung Jabung ke

Pulau Berhala”.4

4 Suthodilogo, Op Cit.


58

Pulau Berhala panjangnya 1 km dan lebar 700 m,

dengan luas 53,32 Ha, terletak 60 m, di atas permukaan

laut, dengan iklim tropis. Permukaan Pulau Berhala

terdiri dari lereng-lereng curam, yang berbatuan (batu

granit), di antaranya terdapat 2 buah bukit kecil, dan

memiliki beberapa bibir pantai yang berpasir putih. Di

Pulau Berhala terdapat sumber mata air, sehingga dari

dulu sampai sekarang Pulau Berhala dijadikan tempat

persinggahan oleh para pelaut/nelayan, untuk

mengambil air minum. Pertanian yang mungkin

dikembangkan di Pulau Berhala adalah kelapa, karena

kelapa adalah tanaman yang cocok untuk kondisi tanah

dan iklim Pulau Berhala. Oleh karena itu mata pencarian

utama penduduk Pulau Berhala adalah sebagai nelayan

dan berkebun kelapa. Untuk kondisi sekarang, Pulau

Berhala boleh dikatakan tidak memiliki nilai ekonomis

yang tinggi.


59

Sebenarnya potensi yang dimiliki Pulau Berhala,

berupa alam yang indah dengan iklim tropis, serta

pantai yang berpasir putih, dapat dikembangkan sebagai

daerah wisata. Tetapi untuk itu dibutuhkan investasi

yang cukup besar, guna membangun sarana dan

prasarana. Potensi sumber daya alam lainnya yang

terkandung di Pulau Berhala, berupa bahan tambang,

masih sebatas isu, belum dilakukan penelitian yang

mendalam.

Penduduk yang mendiami Pulau Behala adalah

etnis Melayu yang mempunyai hubungan kekerabatan

dengan penduduk Kecamatan Nipah Panjang dan

Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jambung Timur.

Berdasarkan penuturan dari Raja Muhammad,

moyangnya telah mengusahakan perkebunan kelapa di

Pulau Berhala semenjak tahun 1895. Pada tahun 1905,

kebun kelapanya semakin luas, dengan 2000 batang

pohon. Pada tahun 1967, di samping Raja Muhammad,


60

di Pulau Berhala juga bermukim Pak Saleh, berasal dari

Rantau Rasau, Wak Hasan dan Pak Tancap berasal dari

Nipah Panjang dan Mak Nuk (Meli) berasal pulau Daik.

Tanah di Pulau Berhala 98% dimiliki oleh Raja Umar

dan Raja Rusli keturunan dari Raja Mahmud.

Pada tahun 1983 Pulau Berhala merupakan

bahagian dari RT. 13 Desa Sungai Itik, Kecamatan Nipah

Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung, dengan penduduk

sebanyak 9 KK, yang berasal dari Nipah Panjang, yaitu:

1. Keluarga Raja Mahmud.

2. Keluarga Raja Abdulrahman.

3. Keluarga Lingga.

4. Keluarga Mandak.

5. Kelurga Tolib dan

6. Keluarga Said Ahmad.

Sedangkan 3 KK lainnya berasal dari Pulau Singkep,

yaitu:

1. Keluarga Ahmad.


61

2. Keluarga Abu Bakar.

3. Keluarga Kari.

Dari tahun ke tahun penduduk Pulau Berhala

selalu berkembang, pada tahun 2001 berjumlah 12

KK/40 jiwa, tahun 2002 berjumlah 23 KK, tahun 2004

berjumlah 33 KK/136 jiwa dan pada tahun 2007, terdiri

31 KK/102 jiwa.

Secara administratif, semenjak tahun 1999, Pulau

Berhala berstatus sebagai sebuah RT, yaitu RT. 13

termasuk dalam Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu,

Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada Pemilu 1971,

1977 dan l982, penduduk Pulau Berhala menggunakan

hak pilihnya di Kecamatan Nipah Panjang. Sedangkan

pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, baik Pemilu

Legislatif maupun Pilpres, KPU Tanjung Jabung Timur

menempatkan sebuah TPS di Pulau Berhala yaitu TPS 6,

sebagai tempat pemungutan suara bagi penduduk Pulau

Berhala. Begitu juga pada Pemilihan Gubernur dan


62

Pemilihan Bupati Tanjung Jabung Timur, KPU Kabupaten

Tanjung Jabung Timur selalu menempatkan sebuah TPS

di Pulau Berhala. Hal ini membuktikan bahwa secara

administratif dan politis, Pulau Berhala adalah

merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jambi.

Sebelum dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri

Pulau Berhala dalam keadaan status quo, Pemerintah

Provinsi Jambi/Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam

rangka pemberian pelayanan dan peningkatan

kesejahteraan bagi masyarakat Pulau Berhala, telah

memberikan bantuan berupa bantuan proyek dan

bangunan fisik. Pada tahun2001 Provinsi Jambi, dan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah memberikan

bantuan melalui beberapa Dinas, kepada penduduk

Pulau Berhala:5

I. Dinas Kelautan dan Perikanan :

5 Baca Pemerintah Provinsi Jambi, “Gugusan Pulau Berhala merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Wilayah Provinsi Jambi (Suatu Analisis Yuridis,

Historis, Geografis, Pemerintahan dan Sosial Budaya)”, 2007, hlm. 40-42.


63

1. 4 (empat) unit kapal penangkap ikan.

2. 4 (empat) paket alat penangkap ikan (jaring tangsi).

3. 140 unit alat tangkap bubu.

4. 1 unit GPS.

5. 1 unit keramba penampung ikan, dengan ukuran 3

x 2,5 m.

6. 1 unit tempat pelelangan ikan mini.

7. 1 unit Pos Pengawas Terpadu, dengan ukuran 24

m².

8. Proyek pelestarian batu karang, dan

9. 1 unit mesin genset dan bangunan MCK untuk

Kelompok Tani.

II. Dinas Kimpraswil .

1. Perbaikan rumah penduduk sebanyak 50 unit.

2. Pembangunan 14 unit rumah.

3. Pembanguan Pendopo ( melalui Bakti TNI).

4. Penataan makam Datuk Paduko Berhalo.


64

5. Pembangunan dermaga dan jalan cor beton

sepanjang 1,5 km.

6. Pembangunan Pos AIRUD (dengan personil 3

orang).

7. Pembangunan Pos BABINKANTIBMAS dan

BABINSA (dengan personil masing-masing 1 orang).

III. Dinas Pendidikan :

1. Pembangunan 1 gedung Sekolah Dasar (2 lokal).

2. Penempatan 2 orang guru SD.

3. Pembayaran honororium guru SD untuk tahun

2003, 2004 dan 2005.

IV. Dinas Kesehatan.

1. Membangun 1 unit Puskesmas Pembantu (lengkap

dengan peralatan/obat-obatan).

2. Pengadaan 1 orang tenaga medis (tenaga honorer).


65

V. Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan, telah

memberikan bantuan berupa:

1. Memberikan bantuan bibit sawo, rambutan, jeruk

kepada kelompok tani.

2. Memberikan ayam sebanyak 100 ekor untuk

Kelompok Tani.

VI. Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah

memberikan bantuan berupa:

1. Bantuan modal usaha sebesar Rp.20.000.000.-

2. Pelatihan pembuatan ikan sale.

Selain melalui Dinas, Pemerintah Provinsi Jambi sendiri

telah memberikan bantuan berupa:

1. Tanah seluas 2 Ha.

2. 1 unit TV 21 inci dan 1 unit parabola.

3. Msing-masing 1 set peralatan olah raga bulu tangkis

dan volleyball.


66

4. Meja belajar dan papan tulis.

5. Peralatan rumah tangga untuk para medis.

Sebenarnya Pulau Berhala telah memiliki sejarah

yang panjang, dan cukup berperan di zamannya. Di masa

jayanya Kerajaan Melayu Jambi, sekitar abad ke 4 - 18 M,

masyarakat internasional telah mengenal Pulau Berhala.

Di masa itu sudah dikenal beberapa pelabuhan dagang

sebagai bandar internasional yang disinggahi oleh

pedagang-pedagang mancanegara. Bandar internasional

tersebut antara lain, Muaro Tebo, Muara Tembesi (San-

fo-tsi), Jambi (Chan-pi) dan Kumpeh (Kien-pi) sebagai

pelabuhan transit. Dengan adanya perdagangan bebas

waktu itu, maka pelayaran dari mancanegara ke

pelabuhan tersebut di atas menjadi sangat ramai. Waktu

itu Selat Berhala adalah merupakan pintu masuk ke

pelabuhan tersebut di atas. Dengan ramainya pelayaran

di Selat Berhala, maka waktu itu Pulau Berhala berfungsi

sebagai mercu suar (penunjuk arah) bagi kapal-kapal


67

yang akan masuk ke kuala Jambi, menuju pelabuhan

Muaro Tebo, Muara Tembesi dan Jambi.

Dengan perannya sebagai mercu suar (penunjuk

arah) bagi kapal-kapal dari mancanegara, yang akan

memasuki pelabuhan yang ada di Kerajaan Melayu

Jambi, maka Pulau Berhala semakin dikenal oleh para

pelaut/pedagang dari mancanegara, yang terdiri dari

berbagai bangsa, seperti Cina, Jepang, Vietnam, Thailand,

Srilangka, India, Birma, Arab, Persia, Turki, Perancis,

Portugis, di samping bangsa Belanda sendiri. Bangsa-

bangsa tersebut menyebut Pulau Behala dengan

sebutannya masing-masing, sesuai dengan

bahasa/dialek yang dipakainya. Pelaut/pedagang dari

Arab, Turki dan Iran menyebut Pulau Berhala dengan

sebutan “Pulau Dakjal”. Orang Belanda menyebutnya

Pulau Afgod, sedangkan Tome Pires, seorang pelaut

Portugis menyebutnya “Pulau Berella”. Orang Jerman

menyebutnya “Pulau Bertail” dan orang Perancis


68

menyebutnya “Pulau Verella”. Apapun sebutan yang

digunakan, sesuai bahasa/dialek masing-masing,

maksudnya tetaplah Pulau Berhala, karena di Pulau

tersebut banyak terdapat patung-patung (berhala)

peninggalan agama Budha.

Begitu seringnya pelaut/pedagang asing berlalu-

lalang di sekitar Pulau Berhala, sebelum memasuki

pelabuhan yang ada di Kerajaan Melayu Jambi, mereka

merasa dan meyakini bahwa Pulau Berhala tersebut

adalah milik Kerajaan Melayu Jambi. Sebagai contoh

pelaut/pedagang Portugis, untuk bisa berlayar di

perairan Selat Berhala, harus mendapatkan izin

bergerak/berlayar dari “Pangeran” (Raja) Jambi. Hal ini

ditulis oleh J.W.J. Wellan, dalam bukunya yang berjudul:

“Het Eiland Berhala Bij Jambi “, ( 1925) sebagai berikut:

“Sehelai surat di awal 1653 sangat menarik, yaitu yang disebut perbatasan daerah “Pangeran” (Raja) Jambi. Bekas pedagang Jacop Nolpe mengeluh pada Pangeran (Raja) Jambi dengan adanya kapal


69

Portugis di Sungai Jambi. Dia khawatir orang-orang asing ini merugikan perdagangan Compagnie. Dia mendapat jawaban bahwa Pangeran telah memberi surat bebas bergerak di Sungai Jambi kepada nakhoda Portugis. Daerah hukumnya terbentang dari timur hingga Sungai Item ke laut, dan dari laut sampai Pulau Verella (Berhala), serta di utara sampai Sungai Tocnkal (Tungkal)”.6

6 S.Hartini Adi-Woso, dkk, Op. Cit, hlm. 3.



PULAU BERHALA

Perjuangan Gigih Rakyat Jambi dalam Mempertahankan Gugusan Pulau Berhala – Status Gugusan Pulau Berhala mulai dari Kerajaan Melayu Jambi sampai zaman kemerdekaan

70

BAB III

STATUS GUGUSAN PULAU BERHALA

DILIHAT DARI BEBERAPA ASPEK

Upaya pembuktian bahwa Gugusan Pulau Berhala

adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan

dari wilayah Provinsi Jambi, harus dilakukan melalui

berbagai aspek, seperti aspek sejarah, sosial/budaya,

administrasi/pemerintahan dan aspek hukum. Semua

aspek tersebut saling berkaitan dan saling mendukung

satu sama lain, namun yang paling menentukan dalam

hal ini adalah aspek hukum, karena sengketa Gugusan

Pulau Berhala adalah menyangkut masalah hukum, yaitu

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berhubung sengketa Gugusan Pulau Berhala tersebut

terjadi di masa sekarang, maka hukum yang

diberlakukan adalah hukum positif, yaitu peraturan


71

perundang-undangan yang berlaku, yang ada kaitannya

dengan Gugusan Pulau Berhala.

I. Status Gugusan Pulau Berhala ditinjau dari aspek

sejarah.

Dengan menelusuri sejarah Jambi di masa lalu,

mulai dari Kerajaan Melayu Jambi, sampai zaman

kemerdekaan, kita akan menemukan bukti-bukti

yang menunjukkan bahwa Gugusan Pulau Berhala,

adalah merupakan bagian yang tidak dapat

dipisahkan dari Provinsi Jambi. Bukti-bukti tersebut

berupa dokumen-dokumen, seperti piagam, traktat,

staatsblad dan catatan-catatan para penulis dan

penjabat Pemerintah Belanda di zamannya.

“Piagam Tanah Simpang”, yang ditulis ulang

oleh Anakndo Ngebi Suthodilogo, dalam naskah kuno

yang berjudul: “Silsilah Raja-raja Jambi dan Undang

Pencacahan”, antara lain menyebutkan:


72

“bahwa telah dilakukan pembagian tanah antara Orang Kayo Hitam dengan saudaranya Orang Kayo Pingai. Dalam pembagian tersebut, Orang Kayo Pingai mendapat bagian mulai Tanah Tanjung Dalam Kumpeh yang sebelah kanan hilir sungai Ketapang seliuk selingkuh sungai itu, terjun ke arah dalam, dari situ menuju sungai Banu, paduraksa dengan tanah Palembang, milir sampai muaranya di laut Pulau Benu. Dan yang sebelah ke hilir sungai Pambusiran meliuk selingkuh sungai itu dari situ menuju Pematang Patah, dari situ menuju ke arah dalam, dari situ mendarat menuju Tungkal Babu dan kelautnya Pulau Berhala sepemedilan kelautnya paduraksa dengan tanah Lingga Daik. Maka adalah adat, orang Simpang itu mengetahui rantau dan orang kuala mengetahui laut”.7

Dari pernyataan ini terbukti bahwa Pulau Berhala

jelas merupakan bagian dari wilayah Kerajaan

Melayu Jambi.

Ada beberapa peristiwa yang terjadi di

Kerajaan Melayu Jambi, yang dicatat oleh J.W.J.

7 Suthodilogo, Op Cit.


73

Wellan dalam tulisannya yang berjudul : “Het Eiland

Berhala Bij Jambi”, l925, yang dapat membuktikan

bahwa Pulau Berhala tersebut adalah merupakan

bagian dari Kerajaan Melayu Jambi. Salah satu

catatannya menyebutkan:

“Sehelai surat di awal Maret 1653 sangat menarik, yaitu yang disebut perbatasan daerah “Pangeran” (Raja) Jambi. Bekas pedagang Jacop Nolpe mengeluh pada Pangeran Jambi dengan adanya kapal Portugis di Sungai Jambi. Dia khawatir orang-orang asing ini merugikan perdagangan Compagnie. Dia mendapat jawaban bahwa Pangeran telah memberi surat bebas bergerak di Sungai Jambi pada Nakhoda Portugis. Daerah hukumnya terbentang dari timur hingga Sungai Item ke laut, dan dari laut sampai Pulau Verella (Behala), serta diutara sampai Sungai Tonckal (Tungkal)”.

Selanjutnya J.W.J. Welland mencatat pula dalam

tulisannya:

“Hak milik Raja Jambi atas Pulau Berhala ini sekali lagi masih dibicarakan, antara lain


74

dengan kasus Tn. Skinner melawan Engelsche Oost-Indische Compagnie. Ternyata Pangeran Rattow (Pangeran Ratu), Raja Jambi yang disebut “roggebbroodkuning” (roti dari sejenis gandum kasar), yaitu sebutan dalam tulisan resmi untuk raja yang tidak disenangi oleh pegawai Compagnie dan Pangeran Pulau Bhrala (Berhala), atas persetujuan dan sepengetahuan keluarga raja serta para pembesar, telah menjualnya pada Tn. Skinner, keturunannya, dan mereka yang mendapat haknya. Dapat ditambahkan bahwa Skinner berkali-kali kalah dalam proses yang “wajar”, dan pulau kembali menjadi milik Jambi, sehingga sekarang juga masuk Keresidenan Jambi”.8

Kemudian dalam beberapa literatur yang

ditulis oleh para penulis di zamannya, yang dapat

diterima sebagai suatu doktrin, akan dapat

membuktikan bahwa Pulau Berhala adalah

merupakan bagian dari Provinsi Jambi. Salah satu di

8 S.Hartini Adi-Woso, dkk, Op. Cit, hlm. 3.


75

antaranya adalah apa yang dikemukakan oleh J.

Tideman, dalam bukunya “Djambi“, menyebutkan:

”Tot de residentic behooren de Berbak-eilanden aan monding van de Soengai Berbak, de rechterunitmonding Van de Batang Hari, en de Berhala groep, gelegan tegenover Tandjung Djabung. (Wilayah Keresidenan Jambi meliputi juga Pulau Berbak, wilayah Soengai Berbak di Muara Batang Hari dan juga Gugusan Pulau Berhala yang merupakan bagian Tandjung Djabung)”.9

Dalam Encyclopedia Van Nederlandsch Indie,

Mr. Dr. Paulus, menyebutkan: ” bahwa Pulau Berhala

termasuk di dalam wilayah Keresidenan Jambi”.10

Peta-peta resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Belanda, juga membuktikan bahwa Pulau Berhala

tersebut termasuk dalam wilayah administrasi

Afdeeling Jambi. Salah satu di antaranya adalah

9 J. Tideman, “Djambi”, (Koninklijk Vereneging Kolonial Instituut, Amsterdam

Madeling Nomor XLII, 1938), hlm. 14. 10

Mr. Dr. Paulus, “Encyclopedia Van Nederlandsch Indie”, 1917, hlm. 12.


76

Schetskaart Residentie Djambi, Aangevende de

Plaatsnamen en Genzen, Schaal 1 : 70.000.

Di samping itu yang tidak kalah pentingnya

adalah Staatsblad, yang merupakan produk hukum

resmi dari Pemerintah Belanda, untuk membuktikan

bahwa Gugusan Pulau Berhala adalah merupakan

bagian dari Keresidenan Jambi. Salah satu di

antaranya adalah Staatsblad Van Nederlandsch Indie,

Nomor: 187 Tahun 1906, Binnelandsch Bestuur,

Sumatera’s Wetkust, Palembang, Djambi, Korinci.

(Instelling van het Djambi). Staatsblad ini

menyebutkan bahwa Keresidenan Jambi berasal dari

Kerajaan Melayu Jambi. Berhubung Pulau Berhala

merupakan bagian wilayah Kerajaan Melayu Jambi,

maka dengan sendirinya Pulau Berhala juga menjadi

bagian dari Keresidenan Jambi.

Sebenarnya apabila kita mau menilainya secara

objektif, kalau kita telusuri sejarah Kesultanan Lingga


77

di masa lalu, sebenarnya Provinsi Kepri juga

mempunyai bukti sejarah yang menunjukan bahwa

Pulau Berhala pernah berada di bawah Kesultanan

Lingga. Kontrak 1 Desember 1857, (Contract met den

Sultan van Lingga, Riouw en Onderhoorigheden dd 1

Desember 1857), menyebutkan bahwa Pulau Berhala

dan seluruh gugusan pulau-pulau di sekitarnya

menjadi daerah kekuasaan (taklukan) Sultan Lingga.

Terbukti kemudian pada saat pembangunan menara

api (mercu suar) sebagai pemandu pelayaran di Selat

Berhala, Pemerintah Belanda pada tahun 1858

mengajukan permohonan izin kepada Sultan Lingga

untuk mendapatkan tempat pembangunan menara

api tersebut di perairan Selat Berhala. Hal ini jelas

membuktikan bahwa pada waktu itu Pulau Berhala

berada di bawah kekuasaan Sultan Lingga.11 Hal ini

berarti sebelumnya Gugusan Pulau adalah

11

Laporan Provinsi Kepri, Op. Cit., hlm. iii.


78

merupakan bagian wilayah Kerajaan Melayu Jambi,

kemudian melalui penaklukan dikuasai oleh

Kesultanan Lingga. Tetapi kemudian “Korte

Verklaring Lingga 1905”, menyebutkan bahwa secara

de facto Kesultanan Lingga adalah taklukan

Pemerintah Belanda, sehingga semenjak itu seluruh

wilayah Kesultanan Lingga, berada di bawah

kekuasan Pemerintah Belanda, sudah barang tentu di

dalamnya juga termasuk Pulau Berhala. Hal ini

berarti semenjak itu Pulau Berhala tidak lagi berada

di bawah kekuasaan Sultan Lingga, tetapi berada di

bawah kekuasaan Pemerintah Belanda. Berdasarkan

hal ini kemudian Pemerintah Belanda

mengembalikan Pulau Berhala kepada Jambi, melalui

Staatsblad tahun 1906 No. 187, dengan membentuk

Keresidenan Jambi, dimana di dalam Staatsblad

tersebut disebutkan bahwa Keresidenan Jambi

berasal dari Kerajaan Melayu Jambi. Berhubung Pulau


79

Berhala sebelumnya adalah merupakan bagian dari

Kerajaan Melayu Jambi, maka dengan sendirinya

Pulau Berhala juga merupakan bagian dari

Kresidenan Jambi.

Dari fakta sejarah yang dikemukakan di atas,

ternyata kepemilikan atas Pulau Berhala, belangsung

secara silih berganti, antara Kerajaan Melayu Jambi,

Kesultanan Lingga dan Pemerintah Belanda.

Mengingat begitu besarnya peranan Pulau Berhala di

masa itu, malah orang-orang Johor pernah

mengklaim bahwa Pulau Berhala itu milik mereka.12

Silih bergantinya kepemilikan Pulau Berhala di masa

lalu, bisa disebabkan karena penaklukan, atau adanya

perjanjian dan bisa juga karena kebijakan Pemerintah

Belanda waktu itu. Oleh karena itu fakta sejarah dan

hukum dimasa lalu, tidak dapat digunakan sebagai

dasar membuat putusan untuk kasus di masa

12

S.Hartini Adi-Woso, dkk, Op. Cit, hlm. 4


80

sekarang, terkecuali tidak ada hukum di masa

sekarang yang mengaturnya. Khusus untuk masalah

Gugusan Pulau Berhala, cukup banyak peraturan

perundang-undangan yang mengaturnya. Prinsipnya,

masalah yang timbul sekarang, harus diselesaikan

dengan hukum positif, yaitu hukum yang berlaku

sekarang. Dalam hal ini berlaku adagium : “Lex a

priori derogat lex posteriori” . ( Hukum yang baru

mengenyampingkan hukum yang terdahulu).

II. STATUS PULAU BERHALA DILIHAT DARI ASPEK

SOSIAL/BUDAYA.

Rakyat Jambi berjuang dengan gigih

mempertahankan Gugusan Pulau Berhala, agar tetap

berada dalam wilayah Provinsi Jambi, bukan karena

motif ekonomi. Rakyat Jambi memperjuangkan

Gugusan Pulau Berhala, karena menyangkut harkat

dan martabat rakyat Jambi sendiri. Bagi rakyat Jambi


81

keberadaan Gugusan Pulau Berhala, mengandung

nilai sejarah dan nilai budaya yang sangat luhur. Di

Pulau Berhala dimulainya sejarah Kerajaan Melayu

Jambi, dan di Pulau Berhala pula dimakamkan leluhur

raja-raja Jambi, yaitu Datuk Paduko Berhala.

Ada pihak tertentu yang dengan sinis

mengatakan: “Apabila orang Jambi mengklaim Pulau

Berhala sebagai milik mereka, karena di sana

dimakamkan Datuk Paduko Berhala, mengapa orang

Jawa tidak mengklaim Makasar sebagai milik mereka,

karena di sana dimakamkan Pangeran Diponegoro?”.

Pernyataan semacam ini adalah sangat kekanak-

kanakan, dan menunjukan yang bersangkutan tidak

memahami sejarah. Masalah Pangeran Diponegoro

dengan Datuk Paduko Berhala berbeda sama sekali.

Pangeran Diponegoro sebagai Pahlawan Nasional,

dimakamkan di Makasar karena beliau dibuang ke

Makasar oleh penjajah Belanda dan meninggal di


82

sana. Sedangkan Datuk Paduko Berhala, pernah

bermukim di Pulau Berhala, memulai perannya ikut

membangun Kerajaan Melayu Jambi di sana, dan

dimakamkan di sana. Malahan hukum adat

dibeberapa daerah, mengajarkan, bahwa salah satu

bukti kepemilikan atas tanah ulayat adalah adanya

“bepandam bepekuburan” di tanah tersebut.

Sejarah mencatat bahwa Datuk Paduko

Berhala, sebelumnya bernama Achmad Barus II,

putra Raja Turki. Sumber lain menyebutkan bahwa

Datuk Paduko Berhala sebelumnya bernama Ahmad

Salim.13 Dalam pelayarannya, Achmad Barus II

(Ahmad Salim) kebetulan terdampar di Pulau Berhala

dan sementara bemukim di sana. Sebagai seorang

muslim Achmad Barus II (Ahmad Salim), melihat

banyaknya berhala (patung-patung) peninggalan

13

Uka Tjandrasasmita, “Seminar Sejarah Maritim Indonesia: Kajian Sejarah

Pulau Berhala”, (Jakarta, 2002), hlm. 2.


83

agama Budha di Pulau Berhala, hatinya terpanggil

untuk memusnahkan berhala-berhala tersebut.

Konon karena hal itulah beliau diberi gelar Datuk

Paduko Berhala. Dari Pulau Berhala inilah beliau

memulai melangkahkan kakinya untuk ikut berperan

dalam membangun Kerajaan Melayu Jambi, bersama

istrinya Putri Selaro Pinang Masak. Perkawinannya

dengan Putri Selaro Pinang Masak, raja Kerajaan

Jambi waktu itu, membuka peluang baginya untuk

melahirkan keturunan raja-raja Jambi dikemudian

hari dan sekaligus menyebarkan agama Islam. Dari

perkawinannya dengan Putri Selaro Pinang Masak,

lahirlah beberapa orang putra-putri, yang nanti akan

memerintah di Kerajaan Melayu Jambi, yaitu Orang

Kayo Pingai, Orang Kayo Kedataran, Orang Kayo

Hitam, dan yang bungsu seorang putri bernama

Orang Kayo Gemuk. Dari sinilah bermula turunan

raja-raja Kerajaan Melayu Jambi, bermula dari Orang


84

Kayo Pingai, kemudian digantikan oleh Orang Kayo

Hitam dan terakhir sampai ke Sulthan Thaha

Syaifuddin.

Setelah hampir 20 tahun Datuk Paduko Berhala

mendampingi Putri Selaro Pinang Masak memerintah

Kerajaan Melayu Jambi, yang waktu itu berpusat di

Ujung Jabung, pada 1480 M, beliau wafat dan

dimakamkan di Pulau Berhala, atas wasiat dari beliau.

Makam inilah yang dikeramatkan oleh rakyat Jambi ,

karena Datuk Paduko Berhala merupakan cikal bakal

keturunan raja-raja Kerajaan Melayu Jambi, dan

penyebar agama Islam di masanya. Oleh karena itu

setiap tahun Pemerintah bersama warga masyarakat

Jambi, mengadakan “haul”, memperingati hari ulang

tahun wafatnya Datuk Paduko Berhala yang

diselenggarakan di Pulau Berhala.

Dari aspek sosial kemasyakatan dan budaya,

penduduk Pulau Berhala, yang sebelumnya berasal


85

dari Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu,

Kabupaten Tangjung Jabung Timur, memiliki bahasa

dan adat istiadat yang sama dengan penduduk

Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu pada

umumnya. Dari sisi mata pencaharian penduduk

Pulau Berhala sama dengan mata pencaharian

penduduk Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan

Sadu, yaitu sebagai nelayan dan petani kelapa.

Berhubung secara geografis jarak antara Pulau

Berhala dengan Kecamatan Nipah Panjang dan

Kecamatan Sadu, relatif sangat dekat, sehingga

hubungan komunikasi dan transportasi menjadi

lancar. Dari sisi perekonomian, Pulau Berhala sangat

tergantung kepada Kecamatan Nipah Panjang dan

Kecamatan Sadu. Kebutuhan sembako penduduk

Pulau Berhala pada umumnya dipasok dari

Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu.


86

Dilihat dari aspek sosial budaya, penduduk

Pulau Berhala merasakan bahwa mereka adalah

merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari

rakyat Jambi dan sebaliknya rakyat Jambi merasakan

adanya keterikatan batin antara mereka dengan

Gugusan Pulau Berhala.

III. STATUS GUGUSAN PULAU BERHALA DILIHAT

DARI ASPEK ADMINISTRASI/PEMERINTAHAN.

Berdasarkan UU No. 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Tebo, Muaro

Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, jo UU

No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi

Kepulauan Riau, jo UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, Gugusan Pulau Berhala adalah

merupakan bagian wilayah administrasi Provinsi

Jambi. Gugusan Pulau Berhala merupakan RT. 13

Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu, Kabupaten


87

Tanjung Jabung Timur. Sebenarnya jauh sebelum

pemekaran daerah, Gugusan Pulau Berhala juga

sudah berstatus sebagai RT.13 Desa Sungai Itik.

Hanya saja waktu itu tidak berarada dalam wilayah

Kecamatan Sadu, tetapi berada dalam wilayah

Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung

Jabung.

Penduduk Pulau Berhala yang berjumlah 136

jiwa, terdiri dari 33 KK, adalah pemegang kartu

penduduk Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung

Jabung Timur, dengan kata lain penduduk Pulau

Berhala adalah warga Provinsi Jambi. Hal ini

dibuktikan lagi dengan kenyataan dalam beberapa

kali Pemilu, penduduk Pulau Berhala menggunakan

hak pilihnya di wilayah hukum Provinsi Jambi, yaitu

di Kecamatan Nipah Panjang. Malahan sejak Pemilu

tahun 2004, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur

selalu menempatkan 1 TPS di Pulau Berhala, sebagai


88

tempat pemungutan suara bagi warga RT. 13 Pulau

Berhala. Untuk jelasnya dapat dikemukakan di sini

berapa kali Pemilu yang pernah diselenggarakan,

yang melibatkan penduduk Pulau Berhala sebagai

pemilih. Pada Pemilu legislatif tahun 1971 s/d tahun

1982, penduduk Pulau Berhala, menggunakan hak

pilihnya di Kecamatan Nipah Panjang. Semenjak

Pemilu tahun 2004, sampai dengan Pemilu tahun

2009, baik Pemilu Legislatif, Pilpres, maupun Pemilu

Kepala Daerah, KPU Kabupaten Tanjung Timur selalu

menempatkan 1 TPS di Pulau Berhala, sebagai tempat

pemungutan suara bagi penduduk Pulau Berhala. Hal

ini secara administrasi dan politis, membuktikan

bahwa Pulau Berhala adalah merupakan bagian


Sebagaimana telah dikemukakan pada Bab.

Pendahuluan, sebelum Menteri Dalam Negeri

menetapkan Pulau Berhala dalam keadaan status quo,


89

Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur, selalu menganggarkan dalam APBD

masing-masing, dana untuk pemberdayaan dan

peningkatan kesejateraan penduduk Pulau Berhala.

Tetapi setelah Pulau Berhala ditetapkan dalam

keadaan status quo oleh Menteri Dalam Negeri,

bantuan dan kegiatan pembangunan di Pulau Berhala

terpaksa dihentikan, demi menghormati dan

mentaati Keputusan Menteri Dalam Negeri. Sangat

disayangkan pihak Provinsi Kepri/Kabupaten Lingga,

secara agresif tetap melakukan kegiatan

pembangunan fisik di Pulau Berhala, dengan

mengabaikan penetapan Menteri Dalam Negeri

mengenai status quo tersebut.

Secara administrasi dapat dilihat beberapa

peta, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda,

seperti Schetskaart Residentie Djambi, Aangenvende

de Plaatsnamen en Genzen, schaal 1 : 70.000 dan peta


90

Ichtisar Kepulauan Indonesia dan sekitarnya, yang

dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oceanografi TNI

Angkatan Laut tahun l997, yang dengan jelas

menempatkan Gugusan Pulau Berhala dalam wilayah

administrasi Provinsi Jambi. Hanya saja sangat

disayangkan, peta-peta yang ditemukan di kantor-

kantor Pemerintah di Provinsi Jambi, tidak ada yang

mencantumkan Pulau Berhala sebagai bagian dari

wilayah administrasi Provinsi Jambi. Penulis pernah

mengusulkan kepada pihak yang berwenang di

Provinsi Jambi, agar dibuat peta Provinsi Jambi,

dengan mencantumkan Gugusan Pulau Berhala,

sebagai bagian dari wilayah administrasi Provinsi

Jambi. Untuk legalisasi dari peta tersebut perlu

ditetapkan, setidak-tidaknya dengan Peraturan

Gubernur.


91

IV. STATUS GUGUSAN PULAU BERHALA DILIHAT

DARI ASPEK HUKUM.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya,

perjuangan rakyat Jambi, berkenaan dengan Gugusan

Pulau Berhala, bukanlah bertujuan merebut Gugusan

Pulau Berhala dari Provinsi Kepri, tetapi adalah untuk

mempertahankan agar Gugusan Pulau Berhala tetap

berada dalam wilayah Provinsi Jambi. Hal ini

dilakukan karena rakyat Jambi yakin, berdasarkan

bukti-bukti yang ada, baik bukti hukum, bukti sejarah

atau bukti-bukti lainnya, Pulau Berhala adalah


wilayah Provinsi Jambi, sejak zaman Kerajaan Melayu

Jambi, sampai sekarang.

Berikut ini dikemukakan beberapa bukti

hukum, dari berbagai zaman yaitu:

1. Zaman Kerajaan Melayu Jambi:

a. Piagam Tanah Simpang.


92

Menurut Piagam Tanah Simpang, sebagaimana

telah dikemukakan sebelumnya, menyebutkan

bahwa pada saat terjadi pembagian wilayah

antara Rangkayo Pingai dengan saudaranya

Rangkayo Hitam, Rangkayo Pingai mendapat

bagian wilayah yang di dalamnya termasuk

Pulau Berhala. Fakta ini membuktikan bahwa

Pulau Berhala adalah merupakan bagian dari

wilayah Kerajaan Melayu Jambi.

b. Surat izin bergerak (berlayar) yang diberikan

oleh Pangeran Jambi (Pangeran Ratu).

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya

Pangeran Jambi (Pangeran Ratu), telah

memberikan surat izin bergerak (berlayar)

kepada nakhoda Portugis di Sungai Jambi dan

Selat Berhala. Hal ini membuktikan bahwa Pulau

Berhala adalah termasuk dalam wilayah

kekuasaan Kerajaan Melayu Jambi.


93

c. Kasus Tn. Skinner.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya,

Pangeran Jambi (Pangeran Ratu) pernah

bersengketa dengan Tn. Skinner berkenaan

dengan Pulau Berhala. Berkali-kali masalah ini

dibawa pada proses yang wajar, selalu Tn.

Skinner dikalahkan, sehingga akhirnya Pulau

Berhala kembali menjadi milik Jambi. Hal ini

membuktikan bahwa Pulau Berhala adalah

termasuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan

Melayu Jambi.

2. Zaman Hindia Belanda.

a. Staatsblad Tahun 1906 No. 187.

Staatsblad Tahun 1906 No. 187 tentang

pembentukan Keresidenan Jambi, menjelaskan

bahwa Keresidenan Jambi berasal dari Kerajaan

Melayu Jambi, ditambah dengan Kerinci.

Sebagaimana telah dibuktikan sebelumnya,


94

Pulau Berhala merupakan bagian wilayah

kekuasaan Kerajaan Melayu Jambi, sehingga

dengan demikian Pulau Berhala, juga

merupakan bagian Keresidenan Jambi.

b. Encyclopedia Van Nederlands Indie.

Dalam Encyclopedia Van Nederlands Indie,

disebutkan bahwa Pulau Berhala termasuk

dalam wilayah administrasi Afdeeling Jambi.14

c. J. Tideman.

Menurut J. Tideman Kepulauan Berhala (Berhala

Group) termasuk di dalam wilayah administrasi

Onderafdeeling Jambi, yang terletak di antara

0°.47’ - 1°.55’ Lintang Selatan dan 102°.40’ -

104°.33’ Bujur Timur.15

14

Mr. Dr. Paulus, Op. Cit., hlm. 276. 15

J. Tideman, Op. Cit., hlm. 4.


95

d. Schetskaart Residentie Djambi.

Dalam Schetskaart Residentie Djambi, yang

membagi Keresidenan Jambi, atas 6 (enam)

Onderafdeeling, menempatkan Pulau Berhala

dalam wilayah adminstrasi Onderafdeeling

Jambi.

e. Peta Ichtisar Kepulauan Indonesia dan

Sekitarnya.

Peta Ichtisar Kepulauan Indonesia dan

sekitarnya, yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro

Oceanografi TNI Angkatan Laut, tahun 1977,


96

dengan jelas menempatkan Pulau Berhala

dalam wilayah administrasi Provinsi Jambi.

3. Zaman Merdeka.

a. UU No. 12 Tahun 1956.

UU No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan

Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Tengah,

menyebutkan bahwa Kabupaten Merangin dan

Kabupaten Batang Hari berasal dari

Keresidenan Jambi (Pasal 1 butir 13 dan14).

Dengan demikian berarti Pulau Berhala juga

termasuk dalam wilayah Kabupaten Batang

Hari.

b. UU Drt. UU No. 19 tahun 1957 jo UU No. 6 tahun

1958.

UU Drt. No. 19 Tahun 1957, kemudian menjadi

UU No. 6 tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat,

Jambi dan Riau, tidak menyebutkan secara


97

eksplisit batas-batas ketiga daerah tersebut.

Oleh karena itu untuk menentukan batas-batas

ketiga Daerah Swatantra tersebut, harus

didasarkan pada ketentuan Pasal 1 butir 13 dan

14 UU No. 12 tahun 1956, sebagaimana telah

dikemukakan di atas, pada angka 1, yaitu sama

dengan batas Keresidenanan Jambi, dimana di

dalamnya termasuk Pulau Berhala.

Kemudian bukti-bukti tersebut di atas dikukuhkan

oleh hukum positif, yaitu UU No. 54 Tahun 1999, tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Tebo, Muaro

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, UU No. 25

tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan

Riau dan UU No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan

Daerah.

Dari semua bukti-bukti tersebut di atas, dapat

dilakukan konstruksi hukum, dengan alur pikir

sebagaimana dikemukakan di bawah ini:


98

1. Apabila Keresidenan Jambi berasal dari Kerajaan

Melayu Jambi, yang di dalamnya termasuk Gugusan

Pulau Berhala, maka dengan sendirinya Gugusan

Pulau Berhala, juga menjadi bagian Kereidenan Jambi.

2. Apabila Kabupaten Merangin dan Kabupaten Batang

Hari, berasal dari Keresidenan Jambi, yang di

dalamnya termasuk Gugusan Pulau Berhala, maka

dengan sendirinya Gugusan Pulau Berhala, juga

menjadi bagian dari Kabupaten Batang Hari.

3. Apabila Provinsi Jambi, berasal dari Kabupaten

Merangin dan Kabupaten Batang Hari, (kemudian

ditambah dengan Kerinci), yang di dalamnya

termasuk Gugusan Pulau Berhala, maka dengan

sendirinya Gugusan Pulau Berhala, juga menjadi

bagian dari Provinsi Jambi. Hal ini kemudian

dikukuhkan dengan UU No. 54 tahun 1999, UU No.

25 tahun 2002 dan UU No. 32 tahun 2004.


99

Alur Pikir (Secara Hukum) Mengenai Status Gugusan

Pulau Berhala

Kerajaan Melayu Jambi

Piagam Tanah Simpang (1211)

Gugusan Pulau Berhala Masuk dalam

Kerajaan Melayu Jambi

Keresidenan Jambi Berasal dari bekas Kerajaan Melayu

Jambi

Staatsblad No. 178 Tahun 1906

Keresidenan Jambi

Kabupaten Merangin & Kabupaten Batanghari

Berasal dari Keresidenan

Jambi

Provinsi Jambi

UU No. 12 Tahun 1956

Ditambah Kabupaten

Kerinci

UU Drt. No. 19 Tahun 1957/ UU No. 61

Tahun 1958

Dengan Sendirinya Gugusan Pulau Berhala Masuk Wilayah

Provinsi Jambi


Penjelasan Pasal 3


(Pasal 18 Ayat 4)


(Pasal 9 Ayat 4)



PULAU BERHALA

Perjuangan Gigih Rakyat Jambi dalam Mempertahankan Gugusan Pulau Berhala – Penyelesaian sengketa Gugusan Pulau Berhala berdasarkan perundang-undangan yang berlaku

100

BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA GUGUSAN PULAU

BERHALA

I. Bukti hukum yang menyatakan Gugusan Pulau

Berhala bagian wilayah Provinsi Jambi.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya,

sengketa Gugusan Pulau Berhala adalah sengketa di

masa kini, sehingga harus diselesaikan dengan

hukum masa kini, hukum positif, yaitu peraturan

perundang-undangan yang berlaku sekarang.

Berkenaan dengan sengketa Gugusan Pulau Berhala,

ada 4 Undang-undang yang terkait yaitu UU No. 54

Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur, UU No. 25 Tahun 2002,

tentang Pembentukan Provinsi Kepri, UU 32 Tahun


101

2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 31

Tahun 2003, tentang Pembentukkan Kabupaten

Lingga.

1. UU No. 54 Tahun 1999.

Pasal 9 ayat (4) UU No. 54 Tahun 1999,

tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,

Tebo, Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur, dengan tegas menyatakan bahwa :

“Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebelah utara

dan timur berbatas dengan laut Cina Selatan”.

Pasal ini memastikan bahwa Gugusan Pulau

Berhala termasuk dalam wilayah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur, karena Gugusan Pulau

Berhala terletak jauh di sebelah selatan Laut Cina

Selatan. Memang UU No. 54 Tahun 1999 ini

mengandung sedikit masalah, karena pembuat

undang-undang tidak akurat dalam menentukan


102

batas wilayah. Apabila kita perhatikan dalam peta,

Laut Cina Selatan berada jauh di sebelah utara

Pulau Berhala, malah di sebelah selatannya

terdapat Pulau Anambas, dan hampir seluruh

pulau-pulau di kepulaun Riau, berada di sebelah

selatan Laut Cina Selatan. Seandainya orang Jambi

memiliki sifat “serakah”, mereka akan menuntut

semua pulau-pulau yang ada di sebelah selatan

Laut Cina Selatan, karena Kabupaten Tanjung

Jabung Timur, sebelah utara dan timur berbatas

dengan Laut Cina Selatan. Orang Jambi tidak akan

pernah melakukan hal itu, karena orang Jambi

hanya akan memperjuangkan mati-matian apa

yang memang menjadi haknya. Agama kita

mengajarkan, “perjuangkanlah hakmu, walaupun

sebesar biji bayam”.


103

2. UU No. 25 Tahun 2002.

UU No. 25 Tahun 2002, tentang

Pembentukan Provinsi Kepri, dalam penjelasan

Pasal 3, dinyatakan:

“Provinsi Kepulauan Riau dalam undang-undang ini tidak termasuk Pulau Berhala, karena Pulau Berhala termasuk di dalam wilayah Provinsi Jambi, sesuai dengan UU No. 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur”.

Ada pihak tertentu yang mengatakan bahwa

penjelasan suatu pasal tidak mengikat secara

hukum, oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar

untuk menyatakan bahwa Pulau Berhala termasuk

di dalam wilayah Provinsi Jambi. Pendapat tesebut

adalah keliru, karena menurut teori hukum:

a. Penjelasan suatu pasal adalah merupakan

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pasal

yang bersangkutan.


104

b. Penjelasan dari suatu undang-undang adalah

merupakan sikap resmi dari pembuat undang-

undang, yaitu Pemerintah bersama dengan

DPR. Oleh karena itu, setidak-tidaknya

penjelasan suatu undang-undang mempunyai

kekuatan mengikat secara administratif.

c. Sebagai contoh, di dalam UUD 1945, sebelum

diamandemen, tidak ditemukan satu pasalpun

yang menyatakan Negara Republik Indonesia,

sebagai negara hukum. Pernyataan itu hanya

ditemukan di bagian Penjelasan Umum, yang

berbunyi: “Indonesia ialah Negara yang

Berdasarkan atas Hukum (Rechtstaat)”. Tetapi

kenyataannya semua orang mengakui bahwa

Indonesia adalah suatu Negara Hukum

(Rechtstaat), walaupun tidak ada satu pasalpun

yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia

sebagai Negara Hukum (Rechtstaat).


105

3. UU No. 32 Tahun 2004.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 18 ayat (4),

menyatakan bahwa: “kewenangan mengelola

wilayah laut Provinsi paling jauh 12 (duabelas) mil

laut dari garis pantai kelaut lepas, dan/atau ke

arah perairan kepulauan”. Berdasarkan data

geografis, jarak Pulau Berhala ke Ujung Jabung

(titik terluar dari Kabupaten Tanjung Timur),

hanya 2,5 mil laut dan jarak antara Pulau Berhala

dengan ibukota Kecamatan Nipah Panjang, hanya

7,46 mil laut. Hal ini berarti bahwa Gugusan Pulau

Berhala berada dalam wilayah laut Provinsi Jambi.

4. UU No. 31 Tahun 2003.

a. Lex apriori derogat lex posteriori.

Pasal 4 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Lingga, menyatakan:


106

‘’Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut

Bangka dan Selat Berhala”. Ada pihak tertentu

yang berpendapat, bahwa berdasarkan Pasal 4

ayat (1) tersebut, berarti Pulau Berhala

termasuk wilayah Kabupaten Lingga, karena

Kabupaten Lingga sebelah selatan berbatasan

dengan Selat Berhala. Dengan menggunakan

adagium: “Lex apriori, derogat lex posteriori”

(Hukum yang lahir belakangan

mengenyampingkan hukum terdahulu), ada

pihak tertentu yang berpendapat bahwa

dengan adanya UU No. 31 Tahun 2003

(posteriori) bisa mengenyampingkan undang-

undang terdahulu (apriori), yaitu UU No. 25

Tahun 2002, tentang Pembentukan Provinsi

Kepri. Apabila pendapat ini diterima, berarti

Provinsi Kepri akan kehilangan payung

hukumnya.


107

b. Pendapat Dr. E. Utrecht, SH.

Utrecht dalam bukunya Hukum Administrasi

Negara Indonesia, menyatakan: “Tiap ketetapan

yang dibuat, harus berdasar pada undang-

undang, isinya dan tujuannya harus sesuai

dengan isi dan tujuan dari undang-undang yang

menjadi dasar ketetapan itu”.16 Pihak yang

berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat

(1) UU No. 31 Tahun 2003, Pulau Berhala

termasuk wilayah Kabupaten Lingga, jelas

pendapat itu bertentangan dengan penjelasan

Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2002, yang

menyatakan bahwa: “Provinsi Kepulauan Riau

dalam undang-undang ini tidak termasuk Pulau

Berhala, karena Pulau Berhala termasuk

wilayah Provinsi Jambi, sesuai UU No. 54 Tahun

1999, tentang Pembentukan Kabupaten

16

Dr. E. Utrecht, SH, “Hukum Administrasi Negara Indonesia”, 1964, hlm. 123.


108

Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur”. Apabila kita perhatikan

konsiderans UU No. 31 Tahun 2003, pada

bagian mengingat, tercantum sebagai dasar

pembentukannya UU No. 25 Tahun 2002.

Berdasarkan pendapat Dr. E. Utrecht tersebut

di atas, semestinya UU No. 31 Tahun 2003,

tidak boleh bertentangan dengan UU No. 25

Tahun 2002. Selanjutnya apabila kita cermati

penjelasan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2002 dan

Pasal 4 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2003,

sebenarnya kedua pasal tersebut tidak saling

bertentangan, hanya saja ada pihak tertentu,

yang keliru dalam memahami arti “selat”.

c. Pengertian Selat.

Menurut ketentuan umum yang dimaksud selat

adalah laut yang terletak antara dua daratan


109

(pulau) besar. Sebagai contoh, Selat Sunda

terletak antara Pulau Jawa dengan Pulau

Sumatera, Selat Gaspar terletak antara Pulau

Bangka dengan Pulau Belitung, Selat Bali

terletak antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali,

Selat Makasar terletak antara Kalimantan

dengan Pulau Sulawesi, dll. Dari beberapa

contoh tersebut, ternyata tidak ada selat yang

terletak antara pulau besar dengan pulau kecil.

Berdasarkan hal ini, maka yang dimaksud Selat

Berhala adalah laut yang terletak antara Pulau

Sumatera dengan Pulau Singkep, bukan laut

yang terletak antara Pulau Sumatera dengan

Pulau Berhala. Diberi nama Selat Berhala,

karena di selat tersebut terdapat Pulau Berhala

(lihat peta). Dengan apa yang dijelaskan di atas,

bahwa yang dimaksud Selat Berhala adalah laut

yang terletak antara Pulau Sumatera dengan


110

Sumber : ATLAS Indonesia & Sekitarnya, Penerbit Karya Anda, Surabaya Indonesia.

Pulau Singkep, maka berdasarkan Pasal 4 ayat

(1) UU No. 31 tahun 2003 tersebut, Pulau

Berhala termasuk wilayah Provinsi Jambi,

sesuai dengan penjelasan Pasal 3 UU No. 25

Tahun 2002.

Dari bukti-bukti hukum tersebut di atas, dapat

diyakini bahwa Gugusan Pulau Berhala adalah




111

II. Cara Penyelesaian Sengketa Gugusan Pulau

Berhala.

Sengketa Gugusan Pulau Berhala antara

Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepri, haruslah

diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri, berdasarkan

wewenang yang diberikan oleh Pasal 198 ayat (2)

UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah

yang berbunyi: “Apabila terjadi perselisihan antar

provinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di

wilayahnya, serta antara provinsi dengan

kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam

Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud”. Pasal

ini merupakan suatu lex specialis, sehingga

mengenyampingkan peraturan perundang-undangan

lain, yang mengatur hal yang sama. Pasal ini sengaja

dibuat oleh pembuat undang-undang, agar sengketa

antar daerah yang terjadi di banyak daerah, dapat

diselesaikan dengan cepat, sehingga tidak


112

mengganggu stabilitas politik dan keamanan di

daerah, yang pada gilirannya bisa mengganggu

kelancaran proses pembangunan. Apabila sengketa

antar daerah diselesaikan melalui proses peradilan

biasa, hal itu akan memakan waktu yang panjang,

sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sebenarnya

Pasal 198 UU No. 32 Tahun 2004 ini sengaja dibuat

lebih sederhana, untuk lebih mempermudah dan

mempercepat proses penyelesian sengketa antar

daerah tersebut.

Apabila kita bandingkan dengan ketentuan

yang sama, dalam UU No. 22 Tahun 1999, tentang

Pemerintahan Daerah, ternyata dalam ketentuan

yang lama, cara penyelesaiannya lebih rumit,

sehingga menjadi lebih sulit. Cara penyelesaian

sengketa menurut UU No. 22 Tahun 1999,

menekankan pada adanya musyawarah terlebih

dahulu antara daerah yang bersengketa, dan


113

berdasarkan hasil musyawarah itulah menteri

membuat keputusan. Menurut Rozali Abdullah:

“Dalam prakteknya, musyawarah tersebut sulit untuk

mencapai kesepakatan, karena masing-masing daerah

diselimuti oleh ego kedaerahan, sehingga mereka lupa,

bahwa kepentingan bangsa dan negara harus

diletakan di atas kepentingan lainnya”.17

Pembuat UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, menyadari kelemahan ini, dan

mencoba mengatasinya dengan memberi

kewenangan yang lebih luas kepada Menteri Dalam

Negeri atau Gubernur, untuk dapat dengan cepat

menyelesaikan perselisihan antar daerah tersebut.

Apabila terjadi perselisihan dalam

penyelenggaran fungsi pemerintahan, antar provinsi,

antara provinsi dengan kabupaten/kota di

17

Prof. H. Rozali Abdullah, SH, “Pelaksanaan Otonomi Luas, dengan Pemilihan

Kepala Daerah secara Langsung”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.

176.


114

wilayahnya dan antara provinsi dengan

kabupaten/kota di luar wilayahnya, wewenang untuk

menyelesaikannya berada pada Menteri Dalam

Negeri. Menteri dapat memutus sengketa ini, setelah

mendengar pihak-pihak yang bersengketa dan

memeriksa alat-alat bukti yang ada, tanpa perlu

adanya musyawarah terlebih dahulu antara pihak-

pihak yang bersengketa.

Tetapi kenyataannya sampai sekarang, sedikit

sekali sengketa antar daerah yang bisa diselesaikan.

Penyelesaian sengketa tersebut berlarut-larut,

memakan waktu bertahun-tahun, malahan sengketa

Gugusan Pulau Berhala, telah berlangsung lebih

hampir 30 tahun. Kendalanya bukan tereletak pada

aturan main dan mekanisme penyelesaiannya, tetapi

justru terletak pada kemauan dan keberanian

Menteri Dalam Negeri untuk menyelesaikannya.

Menteri Dalam Negeri, terkesan takut, apabila nanti


115

timbul reaksi yang keras dari pihak yang merasa

dirugikan. Sebenarnya hal itu tidak perlu

dicemaskan, karena pada kenyataanya, betapapun

adilnya suatu putusan, pasti ada reaksi dari pihak

yang merasa dirugikan dan hal itu sudah merupakan

resiko jabatan seorang menteri. Kalaupun ada

keberatan dari pihak yang merasa dirugikan, itu bisa

diselesaikan melalui mekanisme sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat sikap dari Menteri Dalam Negeri yang

baru, Gamawan Fauzi, melalui pernyataan-

pernyataan dan tindakannya, kita rasanya

mempunyai harapan baru, untuk menyelesaian

semua sengketa daerah yang terbengkalai selama ini,

termasuk di dalamnya sengketa Gugusan Pulau

Berhala. Bukti-bukti dari kedua belah pihak sudah

menumpuk di tangan beliau, rekomendasi dari

Komisi II DPR-RI sudah ada, kedua belah pihak sudah


116

didengar berkali-kali, sekarang tinggal memutusnya.

Mari kita tunggu sambil berdoa, semoga Menteri

Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, diberi kekuatan dan

keberanian oleh Tuhan Yang Maha Esa, untuk

menyelasaikan semua sengketa tersebut.

III. Kemungkinan penyelesaian sengketa antar

daerah melalui proses peradilan.

1. Melalui Mahkamah Konsitusi (MK).

Menurut ketentuan Pasal 10 UU Nomor: 24 Tahun

2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, “Mahkamah

Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir, dan putusannya bersifat

final untuk :

a. Menguji undang-undang terhadap UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.


117

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga

negara, yang kewenangannya diberikan oleh

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Memutus pembubaran Partai Politik, dan

d. Memutus sengketa hasil Pemilihan Umum.

Dilihat dari kewenangan Mahkamah Konstitusi

tersebut di atas, kemungkinan pertama yang bisa

ditempuh adalah melalui uji materil undang-

undang yang berkaitan dengan Gugusan Pulau

Berhala, asal bisa dibuktikan bahwa ada pasal-

pasal dalam undang-undang dimaksud yang

bertentangan dengan UUD Negara Republik

Indonesia Tahun l945. Akan tetapi, setelah

dicermati rasanya tidak ada pasal-pasal dalam

undang-undang yang berkaitan dengan Pulau

Berhala, bertentangan dengan UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Kemungkinan

kedua, melalui sengketa kewenangan lembaga


118

negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini

bisa dilakukan, apabila Mahkamah Konstitusi

seandainya berpendapat, bahwa Pemerintah

Daerah adalah merupakan salah satu lembaga

negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD

Negara Republik Indonesia Tahun1945. Menurut

pendapat kita rasanya hal ini tidak mungkin,

karena yang dimaksud lembaga negara dalam

Pasal 10 huruf b, UU No. 24 Tahun 2003 adalah

lembaga negara di tingkat Pusat, seperti Presiden,

MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah

Konstitusi, dan BPK. Entahlah kalau-kalau

Mahkamah Konstitusi membuat suatu terobosan

pula, seperti halnya kewenangan memutus

sengketa Pemilu.


119

2. Melalui Mahkamah Agung (MA).

Menurut ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor:

14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung,

“Mahkamah Agung mempunyai kewenangan

menguji secara materil, hanya peraturan

perundang-undangan dibawah undang-undang”.

Dari ketentuan pasal 31 ayat (1) di atas, jelas

bahwa Mahkamah Agung tidak berwenang

melakukan uji materil (judicial review) terhadap

undang-undang, tentunya dalam hal ini termasuk

Undang-undang yang berkaitan dengan Pulau

Berhala tersebut, yaitu UU Nomor: 54 Tahun 1999,

UU Nomor: 25 Tahun 2002 dan UU Nomor: 31

Tahun 2003. Oleh karena itu, keinginan pihak-

pihak tertentu untuk mencari penyelesaian

sengketa gugusan Pulau Berhala melalui judicial

review (uji materil) di Mahkamh Agung, tidak

mungkin dilakukan, karena tidak sesuai dengan


120

ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

IV. Kemungkinan penyelesaian melalui Peradilan

Tata Usaha Negara setelah adanya putusan

Menteri Dalam Negeri.

Apabila seandainya keputusan Menteri Dalam

Negeri mengenai sengketa Gugusan Pulau Berhala ini

sudah ada, untuk mengajukan gugatan di Peradilan

Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara, perlu dikaji lebih dahulu

kemungkinannya. Menurut Rozali Abdullah: “Putusan

pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat di

Peradilan Tata Usaha Negara adalah putusan pejabat

Tata Usaha Negara yang bersifat individual, kongkrit,

final dan menimbulkan akibat hukum”.18 Melihat

18

Prof. H. Rozali Abdullah, SH, “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara”,

(Jakarta: CV. Rajawali, 1992), hlm.18.


121

keempat syarat tersebut di atas, kemungkinan dapat

digugatnya keputusan Menteri Dalam Negeri dalam

sengketa Gugusan Pulau Berhala, tergantung pada

bentuk produk hukum yang akan dikeluarkan.

Apabila produk hukumnya dalam bentuk “keputusan

menteri” (beschikking), kemungkinan dapat digugat

melalui Peradilan Tata Usaha Negara, sebaliknya

apabila produk hukumnya dalam bentuk “peraturan

menteri” (regelling), jelas tidak dapat digugat di

Peradilan Tata Usaha Negara. Peraturan menteri

tersebut, hanya bisa dilakukan uji materil di

Mahkamah Agung. Tetapi masalahnya bukan itu,

karena Pasal 198 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004,

tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan dengan

tegas bahwa: “Keputusan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2), bersifat final”. Hal ini

berarti bahwa setelah menteri memutus sengketa

antar daerah berdasarkan ketentuan Pasal 198 UU


122

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh oleh

pihak-pihak yang merasa dirugikan, karena

keputusan menteri tersebut bersifat final. Dengan

demikian Permendagri No. 44 Tahun 2011 ini bersifat

tetap dan mengikat.



PULAU BERHALA

Perjuangan Gigih Rakyat Jambi dalam Mempertahankan Gugusan Pulau Berhala – Sikap dan harapan ke depan masyarakat Jambi

123

BAB. V

PENUTUP

Sudah cukup panjang waktu yang dilalui, sudah

cukup sering pertemuan diadakan dan sudah cukup

banyak bukti yang diserahkan, sekarang tinggal lagi

menunggu tekad dan keberanian Menteri Dalam Negeri

untuk memutus sengketa Gugusan Pulau Berehala.

Berdasarkan bukti-bukti di masa lalu dan berdasarkan

undang-undang yang berlaku, rakyat Jambi yakin

seyakin-yakinnya, bahwa Gugusan Pulau Berhala adalah



Secara geografis, budaya dan ekonomis, Gugusan

Pulau Berhala dirasakan sangat dekat dengan Provinsi

Jambi, sehingga akan lebih efiesen dan efektif apabila

Gugusan Pulau Berehala dikuasai dan dikelola oleh

Provinsi Jambi. Sebenarnya bagi rakyat Jambi, apapun


124

keputusan Menteri Dalam Negeri, rakyat Jambi akan

menerimanya dengan iklas, asal putusan itu diambil

dengan adil. Siapapun yang mengusai Gugusan Pulau

Berhala, bagi rakyat Jambi tidak masalah, asalkan tetap

berada dalam lingkungan wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Rakyat Jambi berjuang dengan gigih,

mempertahankan Gugusan Pulau Berhala, karena

berdasarkan bukti-bukti yang ada, rakyat Jambi yakin

seyakin-yakinnya, bahwa Gugusan Pulau Berhala adalah

milik rakyat Jambi dari dulu hingga sekarang. Rakyat

Jambi percaya, apa yang diajarkan oleh agama kita,

“Perjuangkanlah hakmu, walaupun sebesar biji bayam”.

Oleh karena itu, rakyat Jambi akan terus berjuang

dengan gigih untuk mempertahankan haknya atas

Gugusan Pulau Berhala, dan sebaliknya tidak akan

pernah berusaha merebut yang bukan haknya.


125

Untuk menggambarkan sikap rakyat Jambi

berkenaan dengan Gugusan Pulau Berhala, sebagai

masyarakat rumpun Melayu, penulis mencoba

menggambarkannya melalui beberapa bait pantun.

Dari batin berjalan ke Muaro Jambi, Singgah sebentar di kota Sengeti. Rakyat Jambi yakin Pulau Berhala milik Jambi, Karena didukung banyak bukti. Dari kuala berlayar ke Sungai Jambi, Membawa pinang dalam sekoci. Kami ndak rela Pulau Berhala lepas dari Jambi, Akan berjuang sepenuh hati. Pohon dadap pohon kenari, Anak gembala membawa bedil. Kami berharap pada Pak Menteri, Status Berhala tolong selesaikan dengan adil.

126

APENDIX

PERMENDAGRI NO. 44 TAHUN 2011 TENTANG

WILAYAH ADMINISTRATIF PULAU BERHALA

Sekitar tanggal 10 Oktober 2011, berembus

kabar di tengah-tengah masyarakat, 2011 baik

melalui media massa, maupun dari mulut ke mulut,

bahwa Menteri Dalam Negeri telah memutuskan

Pulau Berhala masuk wilayah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur, Provinsi Jambi. Dari hari ke hari berita

ini semakin santer terdengar, tetapi sesudah

dikonfirmasi kebenarannya kepada Gubernur Jambi,

Hasan Basri Agus, beliau dengan tegas menyatakan

belum mengetahui tentang kebenaran berita

tersebut. Malahan beliau berjanji akan mencek

kebenarannya ke Kementerian Dalam Negeri.

Sesudah dicek ke Kementerian Dalam Negeri,

ternyata berita itu benar adanya, di mana Menteri

127

Dalam Negeri telah menandatangani Permendagri

No. 44 Tahun 2011, tertanggal 29 September 2011

berkenaan status Pulau Berhala dan diundangkan

pada tanggal 7 Oktober 2011. Di dalam Pasal 3

Permendagri No. 44 Tahun 2011 tersebut, dengan

tegas dinyatakan bahwa : “Pulau Berhala masuk

wilayah administrasi Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Provinsi Jambi”.

Alhamdulillah wa syukurillah, dengan

diterbitkannya Permendagri No. 44 Tahun 2011, yang

menyatakan bahwa Pulau Berhala masuk wilayah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi,

berarti perjuangan dan do’a rakyat Jambi, didengar

dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dengan

memberi kekuatan dan keberanian kepada Menteri

Dalam Negeri untuk memutus sengketa mengenai

status Gugusan Pulau Berhala ini, dengan adil

berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah

128

disampaikan oleh kedua belah pihak, baik Provinsi

Jambi maupun Provinsi Kepri.

Apabila ada pihak tertentu yang mengatakan

bahwa keputusan Menteri Dalam Negeri berkenaan

status Pulau Behala ini datangnya secara tiba-tiba

dan diputuskan secara sepihak, adalah tidak benar.

Penyelesaian masalah status kepemilikkan Gugusan

Pulau Berhala ini, sudah berlangsung dalam waktu

yang cukup panjang, melalui beberpa orang

Gubernur dari kedua belah pihak dan beberapa

orang Menteri Dalam Negeri. Kedua belah pihak

sudah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk

menyampaikan dalil-dalil disertai bukti-bukti untuk

mendukung klaimnya masing-masing. Malahan

Menteri Dalam Negeri juga telah memberi

kesempatan kepada pihak Provinsi Jambi dan

Provinsi Kepri untuk berunding/bermusyawarah

secara langsung, guna mencari penyelesian yang adil

129

atas sengketa Gugusan Pulau Berhala, yang dapat

diterima oleh kedua belah pihak. Tetapi sangat

disayangkan sesudah pertemuan ketiga, ternyata

pihak Provinsi Kepri, secara sepihak memutuskan

untuk tidak melanjutkan perundingan, sehingga

terhenti sampai disitu, tanpa menghasilkan suatu

kesepakatan.

Terakhir, pada tanggal 6 Desember 2010,

Menteri Dalam Negeri mengundang Gubernur Jambi,

Hasan Basri Agus dan Gubernur Kepri, Muhammad

Sani, untuk datang ke Jakarta, guna mengadakan

pertemuan dalam rangka percepatan penyelesaian

status Pulau Berhala. Dalam pertemuan yang

difasilitasi oleh Dirjen Pemerintahan Umum,

Kementerian Dalam Negeri, Ir. Timbul Pujianto, MPM,

Gubernur Jambi dan Gubernur Kepri diberi

kesempatan untuk menyampaikan sikap terakhir

daerahnya masing-masing, berkenaan dengan status

130

Gugusan Pulau Berhala. Sesudah itu Dirjen

Pemerintahan Umum, menyampaikan pandangan

dan arahannya, berkenaan dengan kebijakan

Pemerintah dalam menyelesaikan status Pulau

Berhala. Pada akhir pertemuan, Menteri Dalam

Negeri melalui Dirjen Pemerintahan Umum, berjanji

akan segera menyelesaikan masalah status Pulau

Berhala.

Dari fakta-fakta yang dikemukakan di atas,

tidak ada alasan bagi pihak tertentu untuk

mengatakan bahwa keputusan Menteri Dalam Negeri

mengenai status Pulau Berhala ini, datangnya tiba-

tiba dan diputuskan secara sepihak. Hanya saja

dalam hal ini, kemungkinan teman-teman di Provinsi

Kepri belum siap menerima kenyataan yang ada.

Sebelumnya pihak Provinsi Jambi, berkali-kali

menegaskan akan menerima apapun keputusan

Menteri Dalam Negeri berkenaan status Gugusan

131

Pulau Berhala, asal keputusan tersebut, diambil

dengan adil berdasarkan bukti-bukti yang ada. Bagi

Provinsi Jambi, tidak masalah, di manapun Gugusan

Pulau Berhala ditempatkan, asal tetap dalam wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seyogyanya

teman-teman dari Provinsi Kepri, juga bersikap

demikian, karena Permendagri No. 44 Tahun 2011,

tidak lebih dari suatu “pengukuhan” terhadap

kepemilikan Provinsi Jambi atas Gugusan Pulau

Berhala, baik secara de yure maupun secara de facto.

Kita berharap dengan adanya Permendagri No. 44

Tahun 2011, jangan sampai merusak hubungan baik

yang sudah ada selama ini, antara masyarakat

Provinsi Kepri dengan masyarakat Provinsi Jambi,

sebagai sesama masyarakat serumpun Melayu.

Telanaipura, Medio Oktober 2011

132

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Rozali, SH. 1992. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: CV. Rajawali.

Abdullah, Rozali. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas dan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Adiwoso,S.Hartini, dkk. 1998 (Penterjemah). Wellan, J.W.J. Het Eiland Berhala Bij Djambi, 1925.

Keuchenius, W.H. 1912. Tijdschrift voor Het Binnelandsch Bestuur Drien Veertiggste del Batavia, Kolf & Co.

Paulus, Mr. Dr. 1917. Encyclopedia Van Nederlandsch Indie.

Suthodilogo, Anakndo Ngebi. 1211 H. Naskah Kuno Silsilah Raja-raja Jambi dan Undang Pencacahan.

Tideman, J. 1938. Djambi. Amsterdam: Madeling Nomor XLII Koninklijk Vereneging Kolonial Instituut.

Tjandrasasmita, Uka. 2002. Kajian Sejarah Pulau Berhala, Seminar Sejarah Maritim Indonesia. Jakarta.

133

Utrecht, Dr. E. S.H. 1964. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta: PT. Penerbit Balai Buku “ICHTIAR”.

Pemerintah Provinsi Jambi. 2007. Gugusan Pulau Berhala merupakan Bagian yang tidak Terpisahkan dari Wilayah Provinsi Jambi.

Pemerintah Provinsi Kepri. 2006. Analisis Status Pulau Berhala ditinjau dari aspek Sejarah, Pelayanan Pemerintah, dan Hukum.

134

DAFTAR UNDANG-UNDANG

UU No. 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Tengah.

UU Drt. No. 19 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah, Jambi, dan Riau, kemudian menjadi UU No. 6 Tahun 1958.

UU No. 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

UU No. 25 Tahun 2002, tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.

UU No. 31 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Lingga.

UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

135

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap : Prof. H. Rozali Abdullah, SH

Lahir : Maninjau, 28 Februari 1942.

Alamat : Komplek Perumahan Dosen Universitas Jambi, No.23 Telanaipura Jambi.

Pendidikan : Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 1969.

Riwayat Pekerjaan : 1. Diangkat sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Unja, tahun 1970.

2. Diangkat sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Unja, tahun 1973.

3. Diangkat sebagai Kepala Humas Unja, tahun 1975.

4. Diangkat sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unja, tahun 1979.

5. Diangkat sebagai Dekan Fakultas Hukum Unja, periode I, tahun 1981.

6. Diangkat sebagai Dekan Fakultas Hukum Unja, periode II, tahun 1985.

7. Diangkat sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Unja, tahun 1992.

8. Diangkat sebagai Dekan Fakultas Hukum Unja, periode III, tahun 1993.

136

9. Diangkat sebagai Dekan Fakultas Hukum Unja, periode IV, tahun 1996.

10. Dosen Pasca Sarjana UNSRI, tahun 2002 – 2003.

11. Dosen Pasca Sarjana IAIN Jambi, tahun 2001 – 2002.

12. Dosen Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Unja, tahun 2002 – 2003.

13. Staf Ahli DPRD Provinsi Jambi, tahun 2001 – 2002.

14. Ketua KPU Provinsi Jambi, tahun 2003.

15. Ketua STISIP Nurdin Hamzah, tahun 2009-2011.

Buku-buku yang dipublikasikan :

1. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa, Penerbit CV.Rajawali Jakarta, tahun 1984.

2. Hukum Kepegawaian di Indonesia, Penerbit CV.Rajawali Jakarta, tahun 1987.

3. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, penerbit CV.Rajawali Jakarta, tahun 1992.

4. Pelaksanaan Otonomi Luas dan Issu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif,

137

5. Penerbit PT.Raja Grafindo Persada Jakarta, tahun 2000.

6. Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Peradilan HAM di Indonesia, penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, tahun 2002.

7. Pelaksanaan Otonomi Luas, dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, tahun 2005.

8. Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas, penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, tahun 2009.

Motto : Bekerja dengan ikhlas dan bertanggung jawab.

Prof. H. Rozali Abdullah, SH, Dosen Tatanegara yang mengajar di beberapa Perguruan Tinggi di Jambi, telah banyak menerbitkan buku tentang bidang ilmunya termasuk buku “Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas” diterbitkan PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2009.

Lahir di Maninjau Sumatera Barat 28 Februari 1942 dengan mottonya “bekerja ikhlas dan bertanggungjawab”.

“Saya merasakan denyut dan getar perjuangan secara faktual karena sebagai Gubernur saya pun berada dalam pusaran perjuangan yang telah mengambil masa puluhan tahun (1986 – 2011) untuk mendapatkan kemantapan Legal Justice terhadap kepemilikan Gugusan Pulau Berhala” (H. Hasan Basri Agus – Gubernur Jambi).

“Alhamdulillah upaya untuk meraih pengukuhan Gugusan Pulau Berhala sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam wilayah Provinsi Jambi telah kita capai. Tetapi kita tidak perlu terlalu bereforia karena pihak lain pun akan berbuat maksimal untuk mementahkannya” (H. Zulkifli Nurdin – Gubernur Jambi, 1999 – 2010).

prof. h. rozali abdullah, sh. · ucapan terimakasih kepada gubernur-gubernur jambi terdahulu, yaitu...

Documents