Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si, DFM

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Daring dalam acara BIMTEK PHPUKADA

21 Oktober 2020

Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuahMahkamah Agung dan badan peradilan yang

berada di bawahnya dalam lingkunganperadilan umum, lingkungan peradilanagama, lingkungan peradilan militer,

lingkungan peradilan tata usaha negara, danoleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

2

UUD 1945 (Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2))

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun

2011(Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2))

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal

29 ayat (1) dan ayat (2))

3

Berdasarkan ketentuan tersebut

Mahkamah Konstitusi memiliki

empat kewenangan dan satu

kewajiban

4

Menguji UU terhadap

UUD

Memutus sengketa

kewenangan

konstitusional lembaga

negara

Memutus pembubaran

partai politik

Memutus perselisihan

hasil pemilu

KEWENANGAN

5

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan

putusan atas pendapat Dewan Perwakilan

Rakyat mengenai dugaan Pelanggaran

oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

menurut UUD.

6

Dalam perkembangan pelaksanaan kewenangannya, Mahkamah

Konstitusi menyatakan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003

bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 50 memuat ketentuan yang

menyatakan bahwa UU yang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi

adalah UU yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945. Pasal

tersebut dinyatakan inkonstitusional berdasarkan putusan No.

066/PUU-II/2004 (Pengujian UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin).

7

Berdasarkan putusan No. 138/PUU-VII/2009

Mahkamah Konstitusi menyatakan berwenang

menguji Peraturan Pemerintah Pengganti UU

dengan pertimbangan bahwa perpu menimbulkan

norma hukum baru yang kekuatan berlakunya

sama dengan UU

8

PeraturanMahkamahKonst i tus i

Nomor06 /PMK/2005

TentangPedomanBeracara

DalamPenguj ian

UU.

PeraturanMahkamahKonst i tus i

Nomor08 /PMK/2006

TentangPedoman

Beracara DalamSengketa

KewenanganKonst i tus iona l

Lembaga

Negara .

PeraturanMahkamahKonst i tus iNomor 12

Tahun2008

TentangProsedurBeracara

DalamPembubaran Par ta iPo l i t i k .

Pera turanMahkamahKonst i tus i

Nomor 1 , 4 , 5 , 6 TentangPedomanBeracara

DalamPerse l is ihan

Has i lPemi l ihan Gubernur ,

Bupat i , dan Wal iko ta .

PeraturanMahkamahKonst i tus i

Nomor 2Tahun 2018

tentangPedomanBeracara

DalamPerse l is ihanHasi l Pemi lu

DPR,DPRD Prov , DPRD

Kota dan PMK 3 /2018

tentang Pedoman Beracara

DalamPerse l is ihanHasi l Pemi lu

DPD

PeraturanMahkamahKonst i tus i

Nomor 4Tahun 2018

tentangPedomanBeracara

da lamPerse l is ihanHasi l P i lpres

dan Pi lwapres .

PeraturanMahkamahKonst i tus iNomor 21

Tahun2009

TentangPedomanBeracara

DalamMemutusPendapat

DPR Mengena i

DugaanPelanggar

an OlehPres idenDan/Atau

Waki lPres iden .

9

pengujian UU yang

berkenaan dengan materi

muatan dalam ayat, pasal,

dan/atau bagian UU yang

dianggap bertentangan

dengan UUD 1945. (Pasal 4

ayat (2) PMK No. 06/PMK/

2005).

Pengujian

Materiilpengujian UU yang

berkenaan dengan proses

pembentukan UU dan hal-

hal lain yang tidak

termasuk pengujian

materiil. (Pasal 4 ayat (3)

PMK No. 06/PMK/2005).

Pengujian

Formil

10

Berdasarkan putusan No. 27/PUU-VII/2009,Mahkamah Konstitusi telah menetapkanbahwa batas waktu pengujian formil suatu UUadalah 45 hari setelah UU tersebut dimuatdalam lembaran negara.

11

Pemohon

•Perorangan warga negara

•Kesatuan masyarakat hukum

adat

•Badan hukum publik atau

privat

•Lembaga Negara

Objek

•Formil: Proses pembentukan

UU

•Materiil: materi muatan ayat,

pasal dan/atau bagian dari UU

12

Pemohon dan/atau termohon dapat didampingikuasa.

Lembaga negara dapat diwakili pejabat yangditunjuk atau kuasanya.

Dalam praktek yang terjadi kuasa hukum yangberacara di Mahkamah Konstitusi tidak harusadvokat

Jaksa pengacara negara dapat menjadi kuasadalam persidangan di Mahkamah Konstitusi

Dalam perselisihan hasil pemilu tahun 2009 jaksamenjadi kuasa dari Komisi Pemilihan Umum

13

Permohonan pengujian undang-undangmemuat:

1. Identitas Pemohon;

2. Uraian mengenai hal yang menjadi dasarpermohonan yang meliputi:

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi;

b. Kedudukan hukum (legal standing);

c. Alasan permohonan pengujian.

14

adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yangdiberikan oleh UUD 1945;

hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohondianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yangdimohonkan pengujian;

kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus)dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurutpenalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugiandimaksud dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;

adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonanmaka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akanatau tidak lagi terjadi.

15

Mahkamah Konstitusi juga memberikan legalstanding kepada organisasi non pemerintah yangpeduli terhadap isu tertentu yang berkaitandengan berlakunya UU tertentu untukmengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi.

Pembayar pajak (tax payer) juga memilikikewenangan mengajukan perkara di MahkamahKonstitusi. Timbulnya legal standing dalam halini akan dilihat dari keterkaitan antarapembayaran pajak dengan ketentuan yang diujiPutusan No. 003/PUU-I/2003 (Pengujian UUSurat Utang Negara)

16

Pihak

•MPR

•DPR

•DPD

•Presiden

•BPK

•Pemerintah Daerah

•Lembaga Negara lain yang

kewenangannya diberikan oleh UUD

Objek

Kewenangan konstitutional

lembaga negara yang

dianggap diambil, dikurangi,

dihalangi, diabaikan,

dan/atau dirugikan oleh

lembaga negara yang lain

17

18

Pihak

•Pasangan Calon sebagai Pemohon

•KPU / KIP Provinsi atau KPU / KIP Kabupaten / Kota sebagai

Termohon

Objek

•Hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang

mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti

putaran kedua Pemilukada; atau terpilihnya Pasangan Calon

sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah

Permohonan sekurang-kurangnya

memuat:

Identitas lengkap

Pemohon yang dilampiri

fotokopi KTP dan bukti

sebagai peserta

Pemilukada

Uraian yang jelas mengenai:

a. Kesalahan hasil penghitungan suara

yang ditetapkan oleh Termohon;

b. Permintaan / petitum untuk

membatalkan hasil penghitungan suara

yang ditetapkan oleh Termohon;

c. Permintaan / petitum untuk

menetapkan hasil penghitungan suara

yang benar menurut Pemohon.

19

Berdasarkan putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008(Pilgub Jawa Timur), Mahkamah Konstitusimenyatakan bahwa hasil pemilukada dapatdibatalkan apabila terjadi pelanggaran yangbersifat terstruktur, sistematis, dan massif yangmempengaruhi hasil pemilu.

20

21

22

Para pihak yang mempunyaikepentingan langsung:

1. Perorangan warga negaraIndonesia calon anggota DPDpeserta Pemilu sebagai Pemohon;

2. Partai politik peserta pemilusebagai Pemohon;

3. Partai politik dan partai politiklokal peserta Pemilu anggotaDPRA dan DPRK di Aceh sebagaiPemohon;

4. KPU sebagai Termohon

Objek PHPU adalah penetapanperolehan suara hasil Pemilu yangtelah diumumkan secara nasionaloleh KPU yang mempengaruhi:

1. Terpenuhinya ambang batasperolehan suara 4% sebagaimanadimaksud dalam UU No. 7 Tahun2017 tentang Pemilu;

2. Perolehan kursi parpol pesertaPemilu di suatu dapil;

3. Perolehan kursi parpol dan parpollokal peserta Pemilu di Aceh;

4. Terpilihnya calon anggota DPD.

23

Para pihak dalam PHPUPresiden dan WakilPresiden adalah:

1. Pasangan Calon sebagaiPemohon;

2. KPU sebagai Termohon.

Objek PHPU Presiden danWapres adalah penetapanperolehan suara hasilPemilu Presiden dan Wapresyang dilakukan secaranasional oleh KPU yangmempengaruhi:

1. Penentuan pasangan calonyang masuk pada putarankedua Pemilu Presiden danWapres; atau

2. Terpilihnya pasangan calonsebagai Presiden danWapres.

24

Pemohon adalahPemerintah yang dapatdiwakili oleh Jaksa Agungdan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presidenuntuk itu.

Termohon adalah parpolyang diwakili oleh pimpinanparpol yang dimohonkanuntuk dibubarkan yang dapat didampingi ataudiwakili oleh kuasahukumnya.

Parpol dapat dibubarkanoleh MK apabila:

1. ideologi, asas, tujuan, program parpolbertentangan dengan UUD 1945; dan/atau

2. Kegiatan parpolbertentangan dengan UUD 1945 atau akibat yang ditimbulkannyabertentangan dengan UUD 1945.

25

Pihak yang memohon putusanMahkamah atas Pendapat DPRadalah DPR yang diwakili olehPimpinan DPR yang dapatmenunjuk kuasa hukumnya.

Pihak yang diduga melakukanpelanggaran adalah Presidendan/atau Wakil Presiden yangdapat didampingi dan /ataudiwakili oleh kuasa hukumnya.

DPR wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan:

1. Presiden dan atau Waprestelah melakukan pelanggaranhukum berupa pengkhianatanterhadap negara, korupsi,penyuapan, tindak pidanaberat lainnya, atau perbuatantercela;

2. Presiden dan/atau Waprestidak lagi memenuhi syaratsebagai Presiden dan/atauWapres berdasarkan UUD1945.

26

Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannyabersifat final.

Putusan Mahkamah Konstitusi memperolehkekuatan hukum tetap sejak selesaidiucapkan dalam sidang pleno terbuka untukumum.

27

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (NO)

Mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan

Pemohon

Menolak sebagian atau seluruh permohonan Pemohon

Konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) atau

inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional)

Menunda keberlakuan putusan

28