prinsip-prinsip pokok untuk penyelenggaraan dan ... kelompok kerja internasional untuk...

Download Prinsip-Prinsip Pokok untuk Penyelenggaraan dan ... KELOMPOK KERJA INTERNASIONAL UNTUK PRINSIP-PRINSIP

Post on 25-Dec-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Prinsip-Prinsip Pokok untuk Penyelenggaraan dan Pengawasan Zakat yang Efektif

    Inisiatif Bersama antara BI, Baznas, & IRTI— IDB

    Kelompok Kerja Internasional untuk Prinsip-Prinsip Pokok Zakat

    Mei 2016

    Inisiatif Pengembangan Sektor Sosial Syariah

  • Ucapan Terima Kasih Naskah ini disusun sebagai dokumen untuk Prinsip-Prinsip Pokok Zakat. Dokumen ini disusun bersama oleh Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS) dan Bank Sentral Republik Indonesia bekerja sama dengan Islamic Research and Training Institute (IRTI – IDB) serta perwakilan negara- negara terpilih yang menyelenggarakan sistem dan pengamat zakat

    Untuk informasi lebih lanjut: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia Menara Syafruddin Prawiranegara (Gedung B) Lantai 21, Jl. M. H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, Indonesia Telepon: +62-21-29814295, Fax: +62-21-2311128 Email: DEKS@bi.go.id

    Prinsip-Prinsip Pokok untuk Penyelenggaraan dan Pengawasan Zakat yang Efektif

    Inisiatif Pengembangan Sektor Sosial Syariah

  • KELOMPOK KERJA INTERNASIONAL UNTUK PRINSIP-PRINSIP POKOK ZAKAT

    Anggota1

    1 Nama-nama yang muncul dalam daftar IWG-ZCP sudah berpartisipasi dalam setidaknya satu putaran dari 3 putaran total kelompok kerja.

    Inisiatif Pengembangan Sektor Sosial

    Prof. Dr. Nasim Shah Shirazi Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank

    Prof. Dr. Mohammed Obaidullah Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank

    Mrs Nana Mintarti The National Board of Zakat of Indonesia

    Mr. Teten Kustiawan The National Board of Zakat of Indonesia

    Mrs. Hermin Rachim The National Board of Zakat of Indonesia

    Mr. Amran Hazali Pusat Pungutan Zakat Malaysia

    Tuan Haji Asrin Abdul Manas Pusat Pungutan Zakat Malaysia

    Hj. Arrifa Binti Ariffin Lembaga Zakat Selangor

    Dr. Saleh Alawaji Department of Zakat and Income Tax, Saudi Arabia

    Dr. Syed Zafar Mahmood Zakat Foundation of India

    Dr. Shamsiah Abdul Karim Asset Development Islamic Religious Council of Singapore

    Dr. G.M. Arif Pakistan Institute of Development Economics

    Mr. Elnur Salihovic Islamic Community of Bosnia

    Mr. M Hoosen Essof South Africa National Zakat Fund

    Mr. Ariff Shaikh South Africa National Zakat Fund

    Mr. Resat Baser IHH Humanitarian Relief Foundation, Turkey

    Mr. Mohammed Abdel Raziq The Zakat Chamber of Sudan

    i

    Prinsip-Prinsip Pokok untuk Penyelenggaraan dan Pengawasan Zakat yang Efektif

  • KELOMPOK KERJA INTERNASIONAL UNTUK PRINSIP-PRINSIP POKOK ZAKAT

    Pengamat2

    2 Penunjukan pengamat berdasarkan pada kapasitas teknis tiap orang. Kontribusi diberikan dalam bentuk masukan kepada kelompok kerja.

    Inisiatif Pengembangan Sektor Sosial

    Prof. Dr. Abdul Ghafar Ismail Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank

    Prof. Dr. M. Aslam Haneef International Islamic University Malaysia (IIUM)

    Dr. Mustafa Omar (Uganda) International Islamic University Malaysia (IIUM)

    Aswin Januar Syaf YARSI

    Dr Abd Halim Mohd Noor Institute Kajian Zakat Malaysia

    Assoc Prof. Dr. Ahmad Zaki Hj Abd latiff Institute Kajian Zakat Malaysia

    Nasirwan Islamic Banking Department - OJK

    Mr. Waleed Alatabani World Bank

    Prof. Dr. K.H. Muhammad Tholhah Hasan Badan Waqaf Indonesia (BWI)

    Prof. Dr.Ir. Lilik Sutiarso, M.Eng Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UGM

    Dr. Raditya Sukmana Universitas Airlangga, Indonesia

    Dian Maysita Telaga, PhD Universitas Padjadjaran, Indonesia

    Dr. Ahmad Juwaini World Zakat Forum

    Dr. Sutan Emir University College of Bahrain

    Prof. Magda Ismail Abdel Mohsin Elsayedali INCEIF

    ii

    Prinsip-Prinsip Pokok untuk Penyelenggaraan dan Pengawasan Zakat yang Efektif

  • Inisiatif Pengembangan Sektor Sosial iii

    Daftar Isi

    I. Kata Pengantar

    Latar Belakang Tujuan Metodologi Aspek Pengaturan dalam Zakat

    II. Metodologi Evaluasi

    Penggunaan Metodologi Evaluasi Kepatuhan Pertimbangan Praktis dalam Melakukan Evaluasi

    III. Usulan Prinsip-Prinsip Pokok dengan Kriterianya untuk Evaluasi Kepatuhan

    Fondasi Hukum: PPZ 1 – 3 Pendekatan Pengawasan: PPZ 4 – 6 Tata Kelola Zakat: PPZ 7 – 8 Fungsi Perantara: PPZ 9 – 10 Manajemen Risiko: PPZ 11 – 14 Tata Kelola Syariah: PPZ 15 – 18

    • Kegiatan Umum dalam Pengelolaan Zakat • Fondasi Kelembagaan • Kualifikasi Pengelola Zakat • Infrastruktur Pendukung • Kerangka Peraturan Umum untuk Pengelolaan Zakat Peraturan Zakat dan Prinsip-Prinsip Pokok

    Basel dalam Perbandingan dengan Prasyarat untuk Pengawasan Zakat yang Efektif

  • Inisiatif Pengembangan Sektor Sosial iv

    Prinsip-Prinsip Pokok untuk Penyelenggaraan dan Pengawasan Zakat yang Efektif

    Daftar Istilah

    Syariah : ajaran wahyu berdasarkan Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad (saw.) dan mencerminkan semua aspek agama Islam, termasuk keyakinan dan perbuatan.

    Zakat : harta atau pajak wajib yang ditetapkan oleh Islam atas semua Muslim yang memiliki harta di atas batas pengecualian dengan persentase yang ditetapkan berdasarkan syariah.

    Ijtihad : secara bahasa berarti upaya, kerja keras, ketekunan. Nalar atau penafsiran hukum independen atau inovatif (oleh ahli fiqih yang berkualifikasi) untuk merumuskan aturan tentang masalah tertentu berdasarkan bukti yang ditemukan dalam sumber Islam.

    Nisab : jumlah minimum harta yang menentukan seseorang dianggap mampu untuk membayar zakat.

    Haul : periode harta yang telah dizakati.

    Ashnaf : delapan kategori penerima zakat yang memenuhi syarat yang telah ditentukan berdasarkan syariah.

    Masakeen : (masyarakat miskin), orang-orang yang tidak memiliki apa pun dan harus meminta makanan, pakaian, dan tempat bernaung kepada orang lain.

    Fuqaraa : (masyarakat miskin atau yang membutuhkan), orang-orang ini memiliki sejumlah uang, tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka tiap hari. Kebanyakan kaum lansia termasuk ke dalam ‘fuqaraa’. Nabi Muhammad bersabda, “Bukan termasuk golongan kami mereka yang tidak bersikap lemah lembut kepada orang-orang muda dan tidak menghormati orang-orang lanjut usia di antara kami.” (At-Tirmidhi). Sebuah fakta yang menyedihkan bahwa orang-orang lanjut usia cenderung diabaikan dalam masyarakat saat ini. Menurut penelitian terbaru, orang-orang lanjut usia termasuk kelompok yang paling dikucilkan dan menjadi miskin.

    Definisi masakeen dan fuqaraa berdasarkan mazhab Hanafi, sedangkan mazhab Shafii memiliki definisi sebaliknya.

    Amil Zakat : orang-orang yang berwenang mengelola zakat. Alquran telah memberi mereka hak untuk menerima imbalan atas pekerjaan mereka (maksimum satu per delapan), termasuk mengumpulkan, mencatat, menjaga, membagikan, dan mendistribusikan zakat. Pemerintah dapat menambah atau mengurangi jumlah imbalan tersebut berdasarkan dana aktual yang dibutuhkan dan peraturan yang berlaku.

    Fi sabi ‘Lillah : ‘di jalan Allah’ dan terkait dengan siapa pun yang berjuang untuk tujuan kebenaran, termasuk pengeluaran untuk menyebarkan Islam dan semua tujuan amal.

  • Inisiatif Pengembangan Sektor Sosial iv

    Prinsip-Prinsip Pokok untuk Penyelenggaraan dan Pengawasan Zakat yang Efektif

    Gharimun : peminjam, orang-orang yang memiliki utang karena kebutuhan pribadi atau sosial dengan ketentuan bahwa utang tersebut diizinkan dalam syariah. Orang-orang ini harus diberi zakat jika mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar utang, kecuali untuk memenuhi kebutuhan pokok. Bantuan harus juga diberikan kepada mereka yang memiliki utang akibat kewajiban sosial, seperti membantu yatim piatu atau merenovasi sekolah.

    Ibnus’ Sabil : musafir adalah orang yang bepergian yang menghadapi kekurangan uang. Orang- orang ini bisa menerima zakat jika mereka bepergian dengan tujuan yang halal. Dalam situasi saat ini, pengungsi atau orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka bisa termasuk ke dalam kategori ini.

    Riqab : orang-orang yang menjadi tawanan atau budak. Zakat bisa digunakan untuk membeli kebebasan orang-orang tersebut. Dalam keadaan saat ini, akan sangat sulit untuk menemukan budak seperti yang dipraktikkan pada zaman dahulu dan dibahas dalam literatur klasik. Tetapi, Yusuf Al Qaradawi berpendapat bahwa orang atau negara yang dijajah oleh pihak lain dapat dikategorikan sebagai budak dalam zaman modern, dan oleh karena itu, memenuhi syarat untuk menerima zakat berdasarkan asnaf ini.

    Mualaf : diterjemahkan secara harfiah sebagai ‘orang-orang yang berpindah agama ke agama Islam’. Mazhab Shafii membatasi status ‘mu’allaf baru’ sampai maksimum dua tahun. Tetapi, mayoritas mazhab setuju untuk memasukkan non-Muslim yang tidak bersikap menentang Muslim dan yang sedang sangat putus asa, sebagai bagian dari asnaf ini. Hal ini dapat menarik hati mereka untuk menjadi lebih dekat dengan Islam.

  • Prinsip-Prinsip Pokok untuk Penyelenggaraan dan Pengawasan Zakat yang Efektif

    I. Kata Pengantar

    Latar Belakang

    1. Program pembangunan ekonomi ditetapkan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat di tiap negara di seluruh dunia. Dengan berkoordinasi dengan kementerian terkait dan lembaga keuangan lainnya, seperti bank sentral dan pengawas lembaga keuangan, pemerintah telah berupaya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Sejumlah indikator telah dibuat untuk mengukur tingkat capaian, seperti tingkat inflasi, produk domestik b