Assalamualaikum Wr.Wb

Devinta Dhia Widyani 1102013077Dewi Anindya 1102013078 Dharawira Sudaningrum 1102013080Gamar Fauzie Bajammal 1102013117

KELUARGA BERENCANA

Pendahuluan Sejak awal islam, perdebatan tentang boleh atau tidaknya pembatasan jumlah kelahiran bayi telah terjadi, berawal dari isu tentang ‘azl (coitus interruptus) beranjak ke pembatasan keluarga, dan akhirnya pengaturan keluarga.

Dari sisi fiqih, perspektif hukum ber- KB, disamping bergantung pada tujuan (niat), juga bergantung pada metode dan alat yang digunakan.

‘azl (coitus interruptus) disebut juga senggama terputus, adalah teknik pengendalian kelahiran dimana penis dikeluarkan dari vagina sebelum ejakulasi.

Pengertian KB Merupakan suatu tindakan perencanaan pasangan suami- istri untuk mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval kelahiran, dan menentukan jumlah anak sesuai dengan kemampuannya serta kondisi masyarakat dan negara.

Pencegahan Kehamilan Menurut Fuqaha

Ibnu Hibban (270-354 H), Ibnu Hazm, Mazhab Zhahiriyyah, dll menyatakan ‘azl haram karena berarti memutuskan keturunan, termasuk pembunuhan tersembunyi, yang berarti pula bertentangan dengan tuntunan syarak untuk berketurunan dalam pernikahan.

Ulama fiqih Madinah, membedakan atas dua sudut pandang. Dari sudut kepentingan umat, hukumnya makruh, karena merupakan upaya menyedikitkan keturunan, padahal Nabi saw menganjurkan agar memperbanyak keturunan, dan dari sudut hubungan suami- istri, tergantung pada adanya kerelaan kedua belah pihak, jika masing- masing rela, maka hukumnya mubah, bukan makruh.

Ulama mazhab Hanafi membolehkannya dengan syarat ada kerelaan dari pihak istri. Karena hal itu termasuk hak suami- istri, mereka bisa memilih melakukannya atau tidak. Namun, ulama Mutaakhkhirin dari kalangan mazhab ini tidak mempersayaratkan adanya kerelaan pihak istri.

Jumhur Ulama Sunni, Syi’ah, dan Ibadiyyah menyatakan hukumnya mubah.

Al- Baihaqi (w. 1066 M) menyimpulkan bahwa kalangan yang membolehkan ‘azl lebih besar jumlahnya dan lebih dapat dipercaya daripada yang menolaknya.

Hukum ber- KBa. Alasan kelompok ulama yang membolehkan KB, dari segi nash, tidak ada nash yang sharih secara eksplisit melarang ataupun memerintahkannya, maka hukumnya boleh, sejalan dengan kaidah hukum islam, yang artinya :

“Pada dasarnya segala sesuatu dan perbuatan hukumnya adalah mubah, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”

Mereka juga beralasan dari sudut pandang ekonomi dan kesehatan, antara lain sebagai berikut :

1.Memberikan kesempatan bagi wanita berisitirahat diantara dua kehamilan.

2.Jika salah satu atau kedua orang pasangan suami- istri memiliki penyakit yang dapat menularkan.

3.Untuk melindungi kesehatan ibu.

4.Jika keuangan suami tidak mencukupi untuk membiayai lebih banyak anak.

5.Imam al- Ghazali menambahkan satu lagi, yaitu untuk menjaga kecantikan ibu.

Beberapa dalil- dalil yang digunakan para ulama yang membolehkan KB antara lain :

1. Ayat yang menekankan agar meninggalkan generasi yang kuat, bukan yang lemah.

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

2. Ayat yang menekankan agar merencakan keluarga dengan menjaga kesehatan ibu dan anak, baik selama hamil, melahirkan, menyusui, dan mengasuhnya.

Artinya : Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdo’a: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai, berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”.

b. Alasan kelompok ulama yang menolak KB, antara lain sebagai berikut :

1.Sama dengan pembunuhan bayi

2.Merupakan tindakan tidak wajar dan bertentangan dengan fitrah

3.Mengindikasikan pada ketidakyakinan akan perintah dan ketentuan Allah

4.Berarti mengabaikan do’a Nabi agar umat islam memperbanyak jumlahnya

5.dll

Metode ber- KB Secara garis besar, ada 3 metode yaitu : tanpa alat bantu, menggunakan alat bantu, dan sterilisasi.

Secara global, dibagi 2 yaitu : yang sifatnya sementara, dan permanen.

Contoh- contoh alat kontrasepsi yang sifatnya sementara : kondom, cervical cap, spermisida, suntikan, tisu KB, IUD (intra uterine device), dan pil anti konseptis (lyndiol).

Pandangan Ulama Indonesia tentang KB

Majlis Tarjih Muhammadiyah menilai bahwa mencegah kehamilan adalah bertentangan dengan ajaran islam, sebab diantara tujuan pernikahan dalah memperoleh keturunan, maka termasuk terlarang.

Sementara Dewan Hisbah PERSIS berpendapat, jika tujuannya untuk mengatur jumlah kelahiran, bukan membatasi, maka hukumnya halal.

Bahtsul Masail NU menetapkan hukum dasar ber- KB yang meliputi 3 metode (tanpa alat, dengan alat kontrasepsi, dan sterilisasi), dua metode pertama hukumnya makruh dan metode ketiga haram. Namun, jika karena alasan darurat, maka hukumnya mubah.

Fatwa dari Pengurus Besar Syuriah NU pada tahun 1969, yaitu :

1. KB harus diartikan sebagai pengaturan kehamilan untuk kesejahteraan dan bukan pencegahan kehamilan untuk pembatasan keluarga.

2. KB harus didasarkan atas kepentingan kesejahteraan ibu dan anak, bukan karena takut akan kemiskinan, kelaparan, dsb.

3. KB tidak boleh dilakukan dengan pengguguran kandungan.

4. Tidak diperbolehkan merusak dan atau menghilangkan bagian tubuh suami maupun istri.

5. KB merupakan masalah perorangan, bukan gerakan massal dengan ketetapan yang dipaksakan.

6. KB harus mendapat persetujuan dari pasangan suami- istri yang bersangkutan.

7. KB tidak boleh bertentangan dengan hukum- hukum agama dan kesusilaan.

8. Supaya dijaga benar jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan maksiat/ tindakan amoral, dll.

Kontroversial Hukum Penggunaan IUD

Ada dua alasan yang dipersoalkan para ulama, karena segi pemasangannya yang mengharuskan melihat kemaluan wanita pemakainya, dan segi fungsi atau cara kerja alat.

Menurut MUI, pemasangan IUD dalam pelaksanaan KB dapat dibenarkan jika pemasangan dan pengontrolan dilakukan oleh tenaga medis wanita, atau jika terpaksa dapat dilakukan oleh tenaga medis pria dengan didampingi oleh suami atau wanita lain.

Menurut dewan Hisbah PERSIS difatwakan bahwa menggunakan IUD hukumnya syubhat. Pemasangan IUD bisa diterima jika memang keadaannya darurat, dan tidak ada cara lain yang lebih efektif.

Sedangkan menurut ulama- ulama NU, pada dasarnya menggunakan IUD itu hukumnya boleh, tetapi karena cara memasangnya harus melihat aurat vital maka hukumnya haram, termasuk kategori haram lighairi.

PengebirianTindakan menghilangkan kelenjar testis agar tidak memproduksi mani (pada hewan jantan) atau memotong ovarium (pada hewan betina); menjadikannya mandul. Dalam bahasa arab disebut Al- Ikhsha’.

Para ulama menyatakan, semua bentuk penggunaan metode KB yang bersifat permanen diharamkan dalam islam.

Metode KB permanen (ta’qim daaim)

Dalam bahasa arab disebut ta’qim yang berarti memutus dan kering yang menghalangi terjadinya jejak, atau menciptakan kemandulan.

Meliputi : vasektomi, tubektomi, histerektomi (pengangkatan rahim).

Fatwa Ulama Indonesia tentang Sterilisasi

“Melakukan usaha vasektomi (usaha mengikat atau memotong saluran benih pria/vas deferens), sehingga pria itu tidak dapat menghamilkan, dan tubektomi (usaha mengikat atau memotong kedua saluran telur, sehingga pada umumnya tidak dapat hamil lagi) bertentangan dengan hukum islam (haram), kecuali dalam keadaan sangat darurat seperti menghindarkan penyakit dari ibu/bapak terhadap anak keturunannya yang bakal lahir, atau terancamnya jiwa si ibu bila ia mengandung atau melahirkan lagi. ”

Sebagaimana hukum- hukum pada bidang- bidang ijtihadiyah yang lain, hukum menggunakan alat kontrasepsi tertentu akan mengalami pergeseran hukum sejalan dengan perubahan waktu, situasi, dan kondisinya.

Hal ini sejalan dengan kaidah hukum islam, yang artinya :

“Hukum- hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan keadaan.”

Terimakasih..Assalamualaikum