HUKUM PERIKATAN

Hijrah Lahaling, SHI.MHHUKUM PERIKATANTOPIK BAHASANI. Perikatan Pada UmumnyaPengertian PerikatanUnsur PerikatanSumber PerikatanSchuld dan HaftungJenis-Jenis PerikatanPerikatan Untuk Memberikan SesuatuPerikatan untuk Berbuat Sesuatu Dan Perikatan untuk Tidak Berbuat Sesuatu

2Ingkar Janji (Wanprestasi)Keadaan Memaksa (Force Majeur)Resiko

II. Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Undang-UndangSumber PerikatanPerikatan yang Lahir dari UU Akibat Perbuatan Orang yang Halal dan yang Melawan Hukum

III. Hapusnya Perikatan

Perikatan HapusPembayaran SubrogasiTentang Penawaran Pembayaran Tunai, diikuti oleh Penyimpanan atau PenitipanPembaharuan Utang (Novasi)Pengoperan Utang dan Pengoperan KontrakKompensasi Atau Perjumpaan UtangPercampuran UtangPembebasan UtangMusnahnya Barang yang TerutangKebatalan dan Pembatalan Perikatan

PERIKATAN PADA UMUMNYAa. Pengertian PerikatanPerikatan menurut Buku III B.W: Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.6b. Unsur Perikatan1) Hubungan Hukumialah hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan hak pada 1 (satu) pihak dan melekatkan kewajiban pada pihak lainnya.2) KekayaanYang dimaksudkan dengan kriteria perikatan itu adalah ukuran-ukuran yang dipergunakan terhadap sesuatu hubungan hukum sehingga hubungan hukum itu dapat disebutkan suatu perikatan. Di dalam perkembangan sejarah, apa yang dipakai sebagai kriteria itu tidak tetap. Dahulu yang menjadi kriteria ialah hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang atau tidak. Apabila hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang, maka hubungan hukum tersebut merupakan suatu perikatan. 3) Pihak-PihakDalam hubungan hukum itu harus terjadi antara 2 (dua) orang atau lebih. Pihak yang berhak atas prestasi, pihak yang aktif adalah kreditur atau yang berpiutang, dan pihak yang wajib memenuhi prestasi, pihak yang pasif adalah debitur atau yang berutang. Mereka ini yang disebut subjek perikatan.4) Prestasi (Objek Hukum)Pasal 1234 KUHPerdata Prestasi itu dibedakan atas: memberikan sesuatu, mis: pemberian sejumlah uang, memberi benda untuk dipakai (menyewa), penyerahan hak milik atas benda tetap dan bergerak.berbuat sesuatu, mis: membangun rumahtidak berbuat sesuatu, mis: A membuat perjanjian dengan B ketika menjual apoteknya, untuk tidak menjalankan usaha apotek dalam daerah yang sama.9c. Sumber PerikatanPerikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari Undang-Undang (Pasal 1233). Perikatan yang lahir dari UU dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari UU saja atau yang lahir dari UU karena suatu perbuatan orang (Pasal 1352). Yang belakangan ini, dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum (Pasal 1353).10d. Schuld dan HaftungSetiap debitur mempunyai kewajiban menyerahkan prestasi kepada kreditur. Karena itu debitur mempunyai kewajiban untuk membayar utang. Dalam istilah asing kewajiban itu disebut Schuld. Sementara Haftung ialah seorang debitur berkewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditur sebanyak utang debitur, guna pelunasan utang tadi, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar utang tersebut.e. Jenis-Jenis PerikatanPerikatan BersyaratAdalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari, yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi. Misalnya: apabila saya berjanji pada seseorang untuk membeli mobilnya kalau saya lulus dari ujian. Di sini, dapat dikatakan bahwa jual beli itu hanya akan terjadi, kalau saya lulus dari ujian. saya mengizinkan seorang mendiami rumah saya, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu akan berakhir apabila secara mendadak saya di berhentikan dari pekerjaan saya2)Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktuPerbedaan antara suatu syarat dengan suatu ketetapan waktu ialah yang pertama berupa suatu kejadian atau peristiwa yang belum tentu atau tidak akan terlaksana, sedangkan yang kedua adalah suatu hal yang pasti akan datang, meskipun mungkin belum dapat ditentukan kapan datangnya, misalnya meninggalnya seseorang3) Perikatan yang membolehkan memilih Ini adalah suatu perikatan dimana terdapat dua atau lebih macam prestasi, sedangkan kepada si berhutang diserahkan yang mana ia akan lakukan. Misalnya, ia boleh memilih apakah ia akan memberikan kuda atau mobilnya atau uang satu juta rupiah.4) Perikatan tanggung-menanggung adalah suatu perikatan di mana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan, atau sebaliknya. Beberapa orang sama-sama berhak menagih suatu piutang dari satu orng. Tetapi perikatan semacam ini, sedikit sekali terdapat dalam praktek e) Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagiApakah suatu perikatan dapat dibagi atau tidak? Tergantung pada kemungkinan tidaknya membagi prestasi. Pada hakekatnya tergantung pula dari kehendak atau maksud kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian. Persoalan tentang dapat atau tidaknya dibagi suatu perikatan, barulah tampil ke muka jika salah satu pihak dalam perjanjian telah digantikan oleh beberapa orang lain. Hal mana biasanya terjadi karena meninggalnya satu pihak yang menyebabkan ia digantikan dalam segala hak-haknya oleh sekalian ahli warisnya.f) Perikatan dengan Penetapan HukumanUntuk mencegah jangan sampai si berhutang dengan mudah saja melalaikan kewajibannya, dalam praktek banyak dipakai perjanjian dimana si berhutang dikenakan suatu hukuman, apabila ia tidak menepati kewajibannya. Hukuman ini, biasanya ditetapkan dalam suatu jumlah uang tertentu yang sebenarnya merupakan suatu pembayaran kerugian yang sejak semula sudah ditetapkan sendiri oleh para pihak yang membuat perjanjian itu. F. Perikatan Untuk Memberikan Sesuatu1. Kewajiban dalam Perikatan Memberikan SesuatuAdalah perikatan untuk menyerahkan dan merawat benda, sampai pada saat penyerahan dilakukan (Pasal 1235)2.Kewajiban Ganti RugiPasal 1236: Si berutang (debitur) adalah berwajib memberikan ganti biaya rugi dan bunga kepada si berpiutang (kreditur) apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya.

G. Perikatan Untuk Berbuat Sesuatu dan Tidak Berbuat Sesuatu1) Kewajiban Ganti RugiPasal 1239 dan Pasal 1242: Tiap-Tiap Perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban, memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.2) Eksekusi RielPasal 1241: Apabila perikatan tidak dilaksanakannya, maka si berpiutang boleh juga dikuasakan supaya ia sendirilah mengusahakan pelaksanaannya atas biaya si berutang

H. Ingkar Janji (Wanprestasi)Wanprestasi adalah apabila seorang berhutang tidak memenuhi kewajibannya atau seorang debitur yang lalai yang menyebabkan ia dapat di gugat di depan hakim.Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia: Tidak memenuhi kewajibannyaTerlambat memenuhinyaMemenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikanI. Keadaan Memaksa (overmacht atau Force Majeur)Adalah kerugian yang menimpa pihak yang berkontrak yang juga dapat terjadi karena faktor di luar kendali kedua pihak (manusia) atau di luar kekuasaannya.Keadaan memaksa, ada yang bersifat mutlak (absolut) dan ada yg bersifat tidak mutlak (relatif).1) Yang bersifat Mutlak (Absolut)Yaitu dalam halnya sama sekali tidak mungkin lagi melaksanakan perjanjiannya. Mis: barangnya sudah hapus karena bencana alam.2) Yang bersifat Tidak Mutlak (Relatif)Yaitu berupa suatu keadaan dimana perjanjian masih dapat juga dilaksanakan, tetapi dengan pengorbanan-pengorbanan yang sangat besar dari debitur. Mis: harga barang naik sangat tinggi, atau tiba-tiba pemerintah mengeluarkan peraturan yang melarang dengan ancaman hukuman untuk mengeluarkan suatu macam barang dari suatu daerah, yang menyebabkan debitur tidak dapat mengirimkan barangnya kepada si kreditur.J. ResikoAdalah kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian.Pasal 1237: bahwa dalam suatu perjanjian mengenai pemberian suatu barang tertentu, sejak lahirnya perjanjian itu barang tersebut sudah menjadi tanggungan orang yang berhak menagih penyerahannya.Resiko ada 2 (dua):1. Resiko pada perjanjian sepihakYaitu suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban hanya pada satu pihak saja. Mis: seseorang menjanjikan akan memberikan seekor kuda dan kuda ini sebelum diserahkan mati karena disambar petir, maka perjanjian dianggap hapus. Orang yang harus menyerahkan kuda bebas dari kewajiban untuk menyerahkan ia pun tidak usah memberikan sesuatu kerugian dan akhirnya yang menderita kerugian ini ialah orang yang akan menerima kuda itu.Lain halnya, bila si berhutang (yang harus menyerahkan barang) itu lalai dalam kewajibannya untuk menyerahkan barangnya, maka sejak saat itu resiko berpindah di atas pundaknya, meskipun ia masih juga dapat dibebaskan dari pemikulan resiko itu, jika ia dapat membuktikan bahwa barang tersebut juga akan hapus seandainya sudah berada di tangan si berpiutang sendiri.2. Resiko dalam Perjanjian Timbal BalikYaitu resiko dalam perjanjian yang meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak.Menurut pasal 1460, dalam hal suatu perjanjian jual beli mengenai suatu barang yang sudah ditentukan sejak saat ditutupnya, perjanjian barang itu sudah menjadi tanggungan si pembeli, meskipun ia belum diserahkan dan masih berada di tangan si penjual. Dengan demikian, jika barang itu hapus bukan karena salahnya si penjual, si penjual masih tetap berhak untuk menagih harga yang belum di bayar. Lain halnya dengan perjanjian pertukaran barang yang diatur dalam pasal 1545.

Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang

A. Sumber PerikatanPasal 1233:Tiap-Tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang

Pasal 1352:Perikatan-Perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orangLanjutan Sumber Perikatan.1. Persetujuan (perjanjian)2. Undang-Undang :a. UU saja, yaitu perikatan yang timbul oleh hubungan kekeluargaan.b. UU karena suatu perbuatan orang:Perbuatan yang diperbolehkan (tidak melawan hukum/rechtmatig)Perbuatan yang berlawanan hukum (onrechtmatig)

B. Perikatan yang lahir dari UU 1.UU saja, yaitu perikatan yang timbul oleh hubungan kekeluargaan.Misalnya: kewajiban anak terhadap orang tuanya (pasal 321): tiap-tiap anak berwajib memberi nafkah kepada orang tuanya dan para keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, apabila mereka dalam keadaan miskinb. UU karena suatu perbuatan orang:Perbuatan yang diperbolehkan (tidak melawan hukum/rechtmatig). Misalnya yang diatur dalam pasal 1354 tentang mengurus kepentingan orang lain dengan sukarela (zaakwaarneming)

Perbuatan yang berlawanan hukum (onrechtmatig)Diatur dalam pasal 1365: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Perikatan Wajar (naturlijke vebintenis), yaitu suatu perikatan yang berada di tengah-tengah antara perikatan moral atau kepatutan dan suatu perikatan hukum, atau boleh dikatakan sebagai suatu perikatan hukum yang tidak sempurna. Contoh perikatan ini antara lain ialah : hutang-hutang yang terjadi karena perjudian (Pasal 1788), tidak dizinkan untuk menuntut pembayaran.

Hapusnya PerikatanA. Perikatan HapusPasal 1381, menyebutkan 10 macam perikatan-perikatan hapus:Karena Pembayaran;Karena Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.Karena Pembaharuan hutang;Karena perjumpaan hutang atau KompensasiKarena Percampuran hutang;Karena Pembebasan hutang;

Karena musnahnya barang yang terutang;Karena kebatalan atau Pembatalan;Karena berlakunya suatu syarat-batal, yang diatur dalam bab kesatu Buku III;Karena Lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

1. PembayaranPasal 1382: Tiap-Tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, sepertinya seorang yang turut berutang atau seorang penanggung utang.Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh seorang pihak ketiga, yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja orang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utangnya si berutang, atau jika ia bertindak atas namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan hak-hak si berpiutang. (Subrogasi)2.Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Pasal 1404:Jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangnya, dan jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada PengadilanPenawaran yang sedemikian, diikuti dengan penitipan, membebaskan si berutang, dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut uu sedangkan apa yang dititipkan secara itu tetap atas tanggungan si berpiutang.3. Pembaharuan Utang (Novasi) Yaitu suatu pembuatan perjanjian baru yang menghapuskan suatu perikatan lama, sambil meletakkan suatu perikatan baru. Diatur dalam pasal 1414-1418

4. Perjumpaan Hutang atau Kompensasi Pasal 1425:Jika 2 (dua) orang saling berutang 1(satu) pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan, dengan cara dan dalam hal-hal yang akan disebutkan sesudah ini

5. Karena Percampuran hutangAdalah percampuran kedudukan (kualitas) dari partai-partai yang mengadakan perjanjian, sehingga kualitas sebagai kreditur menjadi 1 (satu) dengan kualitas dari debitur. Dalam hal ini demi hukum hapuslah perikatan yang semula ada di antara kedua belah pihak tersebut (pasal 1436)6. Pembebasan HutangIalah pembuatan atau pernyataan kehendak dari kreditur untuk membebaskan debitur dari perikatan dan pernyataan kehendak tersebut diterima oleh debitur . Menurut pasal 1439 pembebasan utang itu tidak boleh dipersangkakan , tetapi harus dibuktikan. 7. Hapusnya barang yang dimaksudkan dalam perjanjianPasal 1444:jika barang tertentu yang menjadi bahan persetujuan, musnah tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, sedemikian sehingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada. Maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.8. Pembatalan PerjanjianPerjanjian-perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang menurut UU tidak cakap untuk bertindak sendiri, bagitu pula yang dibuat karena paksaan, kekhilafan atau penipuan atau pun mempunyai sebab yang bertentangan dengan UU, kesusilaan atau ketertiban umum dapat dibatalkan. Dan keadaan antara kedua belah pihak dikembalikan seperti pada waktu perjanjian belum di buat.