POLITIK LUAR NEGERI INDONESIAERA ORDE BARU TINJAUAN DEVELOPING

COUNTRY SUATU TELAAH AWAL

Abstrak

Politik luar negeri suatu negara merupakan rangkaian ke-bijakan yang ditujukan pada dunia luar. la dipengaruhi dandibentuk oleh dinatnika interaksi antara berbagai faktor in-ternal dan eksternal. la merupakan pencerminan dari "kepen-tingan nasional yang ditujukan ke luar negeri, dan merupakanbagian dari keseluruhan kebijakan politik nasional yang tidakdapat dipisahkan dari kondisi riil di dalam negeri" .Demikianpula dengan politik luar negeri Indonesia khususnya di eraorde baru. Dimana pada era orde baru merupakan era dimanabangsa dan Negara Indonesia bisa dikatakan era awal me-lakukan pembangunan dalam berbagai macam aspek, pen-dekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah historisdeveloping country.

A. Pendahuluan

Ada beberapa alasan pemilihan terhadap judul di atas.Yang pertama pilihan terhadap orde baru karena era ini me-makan waktu yang cukup panjang (lama) mulai akhir tahun1966 sampai dengan pertengahan 1998, atau sekitar tiga puluh-dua tahun, suatu era yang lebih panjang dibandingkan denganera orde lama (1945 -1965 atau 21 tahun) maupun era ref ormasisampai sekarang yang baru melangkah selama sepuluh tahun.Dengan tenggang waktu yang cukup lama tersebut diharapkanfenomenayangdisorot padakurunordebaru diharapkandapatmerepresentasikan kondisi pada saat itu. Yang kedua, era OrdeBaru merupakan era dimana bangsa dan Negara Indonesia bisa

293

dikatakan eraawal melakukan pembangunan dalam berbagaimacam aspek, setelah sebelumnya di era Orde Lama lebih banyakdiwarnai oleh konflik baik secara internal dalam negeri, denganterjadinya berbagai macam pergolakan di beberapa daerah,maupun secara eksternal terjadinya konflik dengan luar negeriseperti dengan Malaysia dan negara-negara yang pro AmerikaSerikat Yang ketiga, pada era Orde Baru Indonesia banyak men-jalin kerjasama, baik secara bilateral, multi lateral kawasanseperti ASEAN, maupun masuk keanggotaan organisasi duniaseperti OPEC, IGGI, IMF, UNESCO, WHO, UNDP, GAIT danlain sebagainya.

Sedangkan pendekatan pada developing country digunakanmengingat pada Masa Orde baru Indonesia sedang gencar-gen-carnya melakukan proses pembangunan dalam berbagai macambidang, yang dimulai sejak PELITA (Pembangunan Lima Tahun)Pertama pada tahun 1968 sampai dengan PELITA Kelima padatahun 1997, yang memakan waktu relatif lama sekitar 29 tahun.Sehingga asumsi Developing Country tersebut menurut penyusunrelatif sesuai dengan kondisi Indonesia di era Orde Baru sebagai-rnana telah penyusun paparkan pada paragraf di atas.

Hanya yang menjadi problem disiiii menurut penyusunadalah apakah politik luar negeri Indonesia pada era orde barumemang benar-benar telah sesuai dengan konsep DevelopingCountry atau justeru sebaliknya, ataukah terdapat hal-hal tertentuyang dipandang sesuai dengan konsep Developing Country disatu sisi, namun di sisi lain (kebijakan luar negeri Indonesia)terdapat hal-hal yang tidak sesuai. Oleh karena itulah makamakalah yang sederhana ini berupaya untuk menelusurinyadalam rangka berusaha mencari jawabannya.

B. Pengantar ke arah Pembahasan

Dalam mempelajari politik luar negeri, pengertian dasaryang harus diketahui yaitu bahwa politik luar negeri pada

294

dasarnya merupakan "action theory", atau kebijaksanaan suatuNegara yang ditujukan ke Negara lain untuk mencapai suatukepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri (foreignpolicy) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arahserta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan me-majukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia inter-nasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakanstrategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteksdalam negeri dan luar negeri, serta sekaligus menentukanketerlibatan suatu Negara di dalam isu-isu internasional ataulingkungan di sekitarnya.1

Salah satu cara untuk memahami konsep politik luar negeriadalah dengan jalan memisahkannya ke dalam dua komponen:politik dan luar negeri. Politik (policy) adalash seperangkat ke-putusan yang menjadi pedoman untuk bertindak, atau se-perangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaranyang telah ditetapkan sebelumnya. Policy itu sendiri berakarpada konsep "pililwn (choices)" memilihtindakanatau membuatkeputusan-keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkangagasan mengenai kedaulatan dan konsep "wilayah" akanmembantu upaya memahami konsep luar negeri (foreign).Kedaulatan berarti control atas wilayah (dalam) yang dimilikioleh suatu Negara. Jadi, politik luar negeri (foreign policy) berartiseperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukanke luar wilayah suatu Negara.

Pemahaman tersebut di atas diperlukan agar dapat di-bedakan antara politik luar negeri dan politik domestic (dalamnegeri). Tidak dapat dipungkiri pula bahwasannya pembuatanpolitik luar negeri selalu terkait dengan konsekuensi-kon-sekuensi yang ada di dalam negeri. Meminjam istilah HenryKissinger, seorang akademisi sekaligus praktisi politik luar

1 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, Pengantarlimn Hubjingan Internasional, cet. I, (Bandung: Rosdakarya, 2005), him. 47.

295

negeri Amerika Serikat, menyatakan bahwa "foreign policy be-gins when domestic policy ends" Dengan kata lain studi politikluar negeri berada pada intersecsion antara aspek dalam negerisuatu Negara (domestic) dan aspek internasional (eksternal) darikehidupan suatu Negara. Karena itu studi politik luar negeritidak dapat menisbikan struktur dan proses baik dari sisteminternasional (lingkungan eksternal) maupun dari system politikdomestic. Dengan demikian sulit untuk memisahkan antarapolitik luar negeri dengan politik dalam negeri. Pemisahan inihanya dimungkinkan untuk keperluan analisis atau penelitiandalam Hubungan Internasional2.

Politik luar negeri merupakan salah satu bidang kajianstudi Hubungan Internasional. Politik luar negeri merupakanstudi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspekeksternal, tetapi juga aspek-aspek internal suatu Negara. Negarasebagai actor yang melakukan politik luar negeri tetap menjadiunit politik utama dalam system hubungan internasional, meski-pun actor-aktor non Negara semakin penting perannya dalamHubungan Internasional.

Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu system,rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestic sebagaiinput yang mempengaruhi politik luar negeri suatu Negaradipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proseskonversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalamperumusan politik luar negeri suatu Negara mengacu padapemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkunganeksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuanyang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimiliki-nya.

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencanatindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan Negaradalam mengahadapi Negara lain atau unit politik internasional

z Ibid., him. 47-48

296

lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spe-sifik yang dituangkan dalam terminology kepentingan nasional.Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatuNegara memang bertujuan untuk mencapai kepentingannasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingannasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapayang berkuasa pada waktu itu. Untuk memenuhi kepentingannasionalnya, Negara-negara maupun actor dari Negara melaku-kan berbagai macam kerjasama diantaranya adalah kerjasamabilateral, trilateral, regional dan multilateral.

Menurut Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri yaituupaya suatu Negara melalui keselurSuhan sikap dan aktifitas-nya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari ling-kungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri menurutnya dituju-kan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsunganhidup suatu Negara. Lebih lanjut Rosenau bahwa bila mengkajikebijakan luar negeri suatu Negara maka akan memasukifenomena yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan inter-nal (internal life) dan kebutuhan eksternal (eksternal needs) ter-masuk didalamnya adalah kehidupan internal dan eksternalseperti aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapa-bilitas, institusi dan aktifitas rutin yang ditujukan untuk men-capai dan memelihara identitas social, hokum, dan geografisuatu Negara sebagai Negara bangsa3.

Dalam perwujudan operasionalnya politik luar negerisuatu negara senantiasa menyesuaikan diri dengan perubahandan perkembangan yang terjadi di sekitarnya. Penyesuaian itubagi Indonesia berarti aktif berperan dalam mengusahakan agarperubahan dan perkembangan itu mengarah kepada terwujud-nya dunia yang lebih damai, lebih adil dan lebih sejahtera menujusasaran-sasaran kepentingan nasional. Karena itu, diplomasiIndonesia merupakan suatu upaya besar untuk menghimpun ber-

3 Ibid., him. 48^9

297

bagai unsur kekuatan nasional secara maksimal guna memper-tahankan kepentingan nasional secara langsung4.

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untukmemahami gejala hubungan internasional di kawasan AsiaTenggara termasuk salah satunya Indonesia. Salah satu pen-dekatan tersebut adalah pendekatan sistemik atau pendekatansistem yang digunakan oleh Donald McCloud untuk men-jelaskan gejala hubungan internasional di Asia tenggara.McCloud mendasarkan pilkirannya pada pendapat beberapapenulis lain. Menurut pendekatan ini Asia Tenggara diasumsi-kan sebagai bagian dari subordinate state system yang didalamnyaterdapat Asia Selatan, Asia Tenggara dan Cina. Berdasarklanlogika ini politik luar negeri masing-masing negara di AsiaTenggara dipengaruhi oleh posisinya sebagai subordinate sys-tem. Sementara Sheldon W Simon memahami Asia Tenggarabukan sebagai sebuah sistem, tetapi lebih sebagai sebuah kawas-an. Alasan yang diajukan adalah bahwa di dalam kawasantersebut terjalin hubungan yang tumpang tindih dalam sektorpolitik, ekonomi dan militer. Sekalipun demikian, penulis inimengakui bahwa Asean merupakan sistem politik yang palingterlembaga di kawasan tersebut. Sementara itu penulis lainmenganggap bahwa Asia Tenggara sebagai sebuah subsistemdari global sistem yang lebih besar.5

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas McCloud meng-ajukan hipotesis bahwa Asia Tenggara dapat dilihat sebagaisebuah subsistem dari sistem yang yang lebih luas. Denganmenggunakan model sistem ini orang akan lebih mudah mem-pelajari politik luar negeri dan hubungan regional di antaraNegara-negara di kawasaan tersebut. Bahkan lebih jauh di-katakan dengan pendekatan sistem pula hubungan kawasan

4 Sularto, St. (Editor), Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi, (Jakarta:Kompas, 2001), him. 90-91.

5 Bambang Cipto, Hubungan Internasional di Asia Tenggara, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2007), him. 1-2

298

tersebut dengan yang lebih besar (global sistem) akan lebihmudah pula dijelaskan.6

Salah satu cirri utama kebanyakan Negara-negara yangsedang berkembang adalah komitmen mereka terhadap pem-bangunan nasional. Pembangunan nasional dilakukan melaluioperencanaan nasional. Perencanaan nasional meliputi pengam-bilan keputusan-keputusan, dan pilihan-pilihan tentang bagai-mana sebaiknya memanfaatkan sumber-sumber yang tersediauntuk meraih tujuan-tujuan tertentu, yaitu tujuan pembangunannasional, pada suatu waktu di masa depan. Kendatipun hakikatperencanaan nasional itu terdapat di mana-mana, ruang lingkup,isi dan metodologinya dapat berbeda dari suatu Negara keNegara lain. Perbedaan itu dapat dilihat dalam variasi konseppembangunan nasional7.

Saul M. Katz (1971) mendef inisikan pembangunan nasionalsebagai "perubahan social yang besar dari satu keadaan nasionalke keadaan nasional yang lain", bersifat spesifik dari waktu kewaktu, dari budaya yang satu ke budaya yang lain atau dariNegara yang satu ke Negara yang lain. Hal ini terikat oleh waktudan bertumpu pada lingkungan social budaya. Karenanya, kon-sep pembangunan nasional dapat diintrepretasikan dari banyaksegi. Sifat multiintrepretasi konsep pembangunan tersebutsesungguhnya dapat dibenarkan karena ternyata bahwa konseptersebut adalah suatu gejala transcendental dan multidisipliner,suatu ideology yang berakar dalam sejarah suatu Negara dantertanam di dalam suatu konfigurasi social budaya.8

Mengenai model pembangunan nasional, secara garis besarterdapat tiga model pembangunan nasional:

'IM<f.,hlm27 Moeljarto T., Politik Pembangunan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987),

Mm. 31.»Ibid., him. 31

299

1. Pembangunan Nasional berorientasi pertumbuhan.Model ini memandang tujuan pembangunan nasionalsebagai pertumbuhan ekonomi dalam arti sempit, yaknimenyangkut kapasitas ekonomi nasional yang semuladalam jangka waktu yang lama berada dalam kondisistatis, kemudian bangkit untuk menghasilkan pening-katan GNP per tahun pada angka 5 sampai 7 persen ataulebih.

2. Pembangunan nasional berorientasi pada kebutuhandasar/ kesejahteraan.Model kedua ini muncul untuk mengoreksi kekuranganmodel pembangunan yang pertama yang hanya berorien-tasi pada pertumbuhan. Jadi problemnbya adalah meng-upayakan peningkatan kualitas kerja lebih daripadakuantitas kerja. Model pembangunan yang kedua ini ber-upaya memecahkan masalah kemiskinan melalui rneka-nisme "trickle-down effect",

3. Pembangunan nasional berorientasi pada pengembangansumber day a manusia.Model pembangunan yang ketiga ini berpusat padamanusia, berwawasan lebih jauh daripada sekedar angkapertumbuhan GNP atau pengadaan pelayanan sosial.Peningkatan perkembangan manusia dan kesejahteraanmanusia, persamaan dan sustainability manusia menjadifocus sentral proses pembangunan pelaksana pembangun-an yang menentukan tujuan, sumber-sumber pengawasandan untuk mengarahkan proses-proses yang mempeng-aruhi kehidupan mereka9.

C. Pembahasan

Ciri khas yang sangat menonjol dari politik luar negeriIndonesia sejak perjuangan dan perebutan kemerdekaan ialah:

9 Ibid., Mm. 32-35

300

1. Rasa nasionalisme yang teramat tebal. 2. Rasa curiga yangmendasar terhadap negara-negara besar yang berusaha men-dominasi Indonesia. 3. Rasa percaya diri yang teramat kuat.Kesemua ini adalah akibat dari keberhasilan perjuangan danperebutan untuk mencapai kemerdekaan pada tahun 1945.Ketiga unsur tersebut membawa bangsa Indonesia kepada suatupolitik luar negeri yang bebas aktif atau politik luar negeri tidakmau bergabung dengan blok negara manapun,

Bebas aktif adalah politik luar negeri RI, yang berdasarkanPancasila dan UUD1945. Sila kedua adalah Kemanusiaan yangadil dan beradab, sebagai perwujudan dalam UUD 1945 sebagai-mana tercantum di dalam pembukaan UUD 1945, yaitu bahwapemerintah Negara RI ikut melaksanakan ketertiban dunia yangberdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilansosial.

Bebas artinya tidak terikat oleh suatu ideologi atau olehpolitik negara asing atau blok Negara-negara tertentu, atau negaranegara adikuasa (super power). Aktif artinya dengan sumbanganrealistis giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negaralain.

Politik luar negeri yang bebas aktif, mendukung kemer-dekaan bangsa-bangsa dari kungkungan penjajahan, memper-erat hubungan dengan bangsa-bangsa lain dengan sama derajat,tegak sama tinggi dan duduk sama rendah.

Dalam GBHN 1983 dikatakan antara lain; pelaksanaanpolitik luar negeri yang bebas dan aktif dilaksanakan secarakonsekuen dan diabdikan untuk kepentingan nasional, terutamauntuk kepentingan di segala bidang.10 Politik bebas aktif biladikaitkan dengan pelaksanaan hubungan luar negeri Indone-sia dapat dijabarka sebagai berikut: 1. Pelaksanaan politik luarnegeri yang bebas aktif dilaksanakan secara konsekuen. 2. In-

0 BP 7 Pusat, Balian Penatamn P-i, (Jakarta, BP 7 Pusat 1983), him. 373

301

donesia berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia. 3.Peranan Indonesia ikut serta dalam memecahkan persoalan-per-soalan dunia. 4. Mengadakan kerjasama diantara negara-negaradi kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, terutamaNegara Asean. 5. Kerjasama Asean di berbagai bidang dan aspek.6. Peranan Indonesia di dunia internasional dalam menggalangpersahabatan dan perdamaian. 7. Dalam mewujudkan tatanandunia baru melakukan kerjasama dalam forum-forum sepertiorganisasi Negara-negara Non Blok, Organisasi Konperensi Islam(OKI), Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan lain lain. 8. Kerja-sama ekonomi di dunia internasional. 9. Setiap perkembangandan kemungkinan gejolak dunia, baik politik maupun ekonomi,diikuti secara seksama dan mengambil langkah-langkah sertaupaya apabila membahayakan kepentingan nasional.

Pada masa Orde Baru pedoman bebas aktif tetap diguna-kan, hal ini ditegaskan oleh Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966. Sifat dan landasan politik luar negeri tetap, hanya pelak-sanaannya dipulihkan pada maksudnya yang murni yaitu: "Pe-laksanaan politik luar negeri diabadikan pada kepentingan nasi-onal, terutama kepada kepentingan ekonomi kita yang mendasardewasa ini".

Selanjutnya lebih jelas ditegaskan: "Pelaksanaan politikluar negeri yang bebas aktif itu terus diabdikan kepada kepen-tingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan disegala bidang. Tekanan kepada masalah-masalah ekonomi karenapembangunan ekonomi inilah yang merupakan tugas nasionalyang paling besar dewasa ini. Dalam hubungan ini kerjasama dibidang ekonomi dengan negara-negara maju yang selama iniditempuh akan dilanjutkan dan akan dimanfaatkan secara opti-mal sebagai pelengkap sumber-sumber pembangunan.

Politik luar negeri Indonesia mendukung kepentingan bangsamelalui pembangunan. Kebijaksanaan pemerintah telah menun-jukkan hasil yang baik, misalnya Indonesia kembali menjadianggota PBB, konfrontasi dengan Malaysia berakhir, kerjasama

302

regional (Asean) terbentuk dan semakin berkembang, hubungandengan banyak negara bertambah erat11.

Pada masa Suharto, kepentingan nasional di bidang eko-nomi lebih diprioritaskan tanpa melupakan stabilitas politikyang menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi. Pada masa mi,elit kepemimpinan nasional lebih didominasi oleh para tekno-krat yang memprioritaskan perbaikan ekonomi domestik melaluiprogram pembangunan yang mengkombinasikan stabilitas denganpertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Sedangkan lingkungan internasional, terutama di kawasanAsia Tenggara, pada akhir dekade tahun 1%0-an, ditandai dengankecenderungan kerjasama antar negara untuk membentukstruktur kerjasama kawasan yang dapat menjamin stabilitas danpertumbuhan ekonomi kawasan. Kecenderungan ini terjadikarena inisiatif-inisiatif ke arah pengaturan kerjasama kawasanyang berkembang sebelumnya seperti ASA (Association of South-east Asian), SEATO (Southeast Asian Treaty Organization) danMAPHILINDO (Malaysia Philipina Indonesia) tidak lagi dipan-dang sebagai instrument yang tepat untuk menciptakan tertibkawasan. Selain itu perang Vietnam yang berkepanjangan, yangmelibatkan negara-negara besar, juga menyadarkan negara-negara Asia Tenggara akan pentingnya usaha untuk membentukstruktur keamanan sendiri, lepas dari negara besar12.

Seperti telah disebutkan di atas, jika pada masa SukarnoIndonesia berjuang untuk mendapat posisi politik yang signifi-kan di lingkungan internasional, maka pada masa suharto pene-kanan diberikan kepada peningkatan kondisi ekonomi dan sta-bilitas politik domestik. Kedua hal pragmatis ini bersifat timbalbalik dalam arti pencapaian stabilitas politik merupakan stimu-lus positif bagi pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya.

11 A.W. Widjaja, Indonesia Asia Afrika Nan Blok Politik Bebas Aktif, 0akarta:Bina Aksara, 1986), him. 15

12 Zainuddin Djafar, Perkembangan studi Hubungan Internasional DanTantangan Masa Depan, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1996), him. 99

303

Jika dikaitkan dengan politik luar negeri yang dijalankanIndonesia, maka pencapaian kedua tujuan ekonomi dan politiktersebut sangat berganhmg pada tiga hal, yaitu:

(1) Peran Indonesia untuk menciptakan lingkungan regionalyang kondusif bagi pencapaian kepentingan nasionalnya.

(2) Hubungan Indonesia dengan actor actor (state actor ataunon state actor) lain di dunia internasional, terutama padaaktor-aktor yang dapat memberi kontribusi positif bagipertumbuhan ekonomi Indonesia.

(3) Citra Indonesia di dunia Internasional.

Terciptanya suatu lingkungan regional yang kondusif me-rupakan salah satu prioritas Indonesia pada akhir dekade 1960-an dan awal 1970-an. Indonesia menganggap hal ini penting,karena Indonesia membutuhkan adany a lingkungan yang relatif estabil di sekelilingnya yang dapat membuat Indonesia berkon-sentrasi penuh pada pembangunan ekonomi domestik. Kondisitersebut berusaha dicapai Indonesia dengan dua cara:

(1) Memperbaiki citra Indonesia di lingkungan Asia Tenggarayang cenderung dipandang sebagai negara yang ber-haluan kiri yang radikal. Perbaikan citra tersebut antaralain dilakukan dengan menanggalkan kebijakan antiimperialisme barat, dan menunjukkan orientasi ideologibaru sebagai negara yang non dan anti komunis. Usaha-usaha untuk mengakhiri konfrontasi dengan Malaysiadan pembekuan hubungan diplomatik dengan RRCmerupakan indikasi perbaikan citra tersebut.

(2) Yang dilakukan Indonesia untuk menciptakan lingkung-an regional yang kondusif adalah dengan melibatkan diridalam pembentukan wadah kerjasama regional antaraNegara-negara Asia Tenggara. Kerjasama regional ter-sebut terwujud dalam institusi Asean pada tahun 1967.

304

Dalam Asen, Indonesia lebih mengutamakan adanyakerangka interaksi yang diakui bersama. Selain itu me-lalui Asean Indonesia mengharapkan terjalinnya prosesinstitusionalisasi yang akan membuat negara-negara AsiaTenggara dapat berdialog untuk menyamakan persepsitentang masalah-masalah yang terjadi di kawasannya.13

Strategi diplomasi tersebut dinilai sebagai suatu strategiyang efektif ditandai dengan stabilnya interaksi negara-negaradi kawasan Asia Tenggara, yang tergabung dalam Asean, selamatiga dekade stabilitas yang tercipta di kawasan Asia Tenggaratidak berarti potensi konflik antar negara hilang, namun adakesepakatan diantara Negara-negara Asia Tenggara untuk me-nahan perilaku yang dapat mengundang terjadinya perangterbuka. Walaupun negara-negara Asia Tenggara terlibat dalamsengketa teritorial, baik antara anggota ASEAN maupun yangmelibatkan negara di luar ASEAN seperti Spratly, namun merekamenahan diri untuk tidak melakukan intensi-intensi politikmiliter yang dapat dipandang sebagai aksi provokatif dari negaralain.

Keberhasilan strategi diplomasi Indonesia di Asia Tenggarauntuk menciptakan lingkungan regional yang stabil jugaditentukan oleh gaya diplomasi yang cenderung low profile.Perubahan gaya dari agresif/konfrontatif ke gaya yang cen-derung low profile ini ternyata efektif, ditandai dengan adanyapengakuan Negara-negara di kawasan asteng akan kepemim-pinan Indonesia untuk menciptakan tertib kawasan.

Faktor kedua yang berpengaruh pada pencapaian ekonomidan politik masa Suharto adalah interaksi Indonesia denganaktor lain dalam sistem internasional. Secara teoritis, interaksiantara aktor dalam sistem internasional dapat bersifat kerjasama,

13 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik, cet. II, (Jakarta:FT Eresco, 1985), Mm. 75

305

persaingan (kompetisi) dan konflik. Sebagai bagian dari usahauntuk mencapai kepentingan nasional maka strategi yang se-harusnya dilakukan Indonesia nielalui politik luar negerinyaadalah bagaimana menjalin kerjasama erat dengan aktor Iain,bagaimana menciptakan persaingan persaingan yang kons-truktif dan bagaimana mengeliminasi dampak-darnpak negatif edari konflik antara negara yang melibatkan Indonesia.14

Selama ini Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara yang dipandang dapat member! kontribusi positif bagipertumbuhan ekonomi domestik dan penciptaan lingkunganinternasional yang stabil. Kerjasama tersebut dilakukan baikmelalui hubungan bilateral maupun multilateral melalui lembaga-lembaga internasional. Keterlibatan Indonesia di ASEAN, IGGI(dan CGI), OPEC, dan sejenisnya terutama diarahkan untukkedua hal di atas.

Masalah klasik yang muncul dalam pola interaksi ini ada-lah masalah bantuan luar negeri. Masalah bantuan Luar negeriini selalu disertai dengan dilema kemandirian bagi pelaksanaanpolitik luar negeri Indonesia. Di satu sisi Indonesia mem-butuhkan aliran modal dari luar untuk menyangga pertumbuh-an ekonominya. Namun di sisi Iain, ketergantungan Indonesiayang relatif besar akan bantuan luar negeri dapat menjadi f aktorpenghambat yang memperlemah posisi tawar Indonesia didunia inrternasional. Kasus pembubaran IGGI diganti denganCGI merupakan indikasi empiris tentang keberadaan dilematersebut.

Selain itu kerjasama dengan negara Iain juga diarahkanuntuk turut menentukan arah perkembangan sistem internasi-onal. Secara normatif Indonesia memiliki cita-cita besar tentangperdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaianabadi dan kesejahteraan sosial seperti yang diamanatkan UUD

14 A.W. Widjaja, Indonesia Asia Afrika Non Blok Politik Bebas Aktif, (Jakarta:Bina Aksara, 1986), him. 67

306

1945. Untuk mencapai cita-cita tersebut disadari benar bahwakemampuan yang dimiliki Indonesia saat ini belum dapatmendukung satu peran global yang sangat aktif. Karena itusementara membangun kemampuan yang dimilikinya, Indo-nesia juga melibatkan diri dalam organisasi internasional seperti,PBB, Gerakan Non Blok, OKI dan sejenisnya untuk memper-kenalkan cita-cita tersebut kepada bangsa-bangsa lain.

Perkembangan yang terjadi saat ini, karena berakhirnyaperang dingin antara AS dan US, adalah masalah relevansi ke-beradaan organisasi internasional dalam lingkungan yangsedang berubah. Pada Gerakan Non Blok, misalny a acuan konsepNon Blok pada pertikaian global AS dan US tidak lagi relevandengan situasi baru, karena bubarnya US. Masalah yang samajuga dihadapi oleh PBB. Berakhirnya perang dingin, dipandangsebagai saat yang tepat bagi PBB untuk lebih berperan dalammewujudkan stabilitas dunia.

Kecenderungan tersebut harus diantisipasi Indonesia denganturut terlibat aktif memberikan kontribusi bagi pengembanganbadan-badan internasional yang ada .Pertanyaan tentangrelevansi Gerakan non blok ,yang muncul pada saat Indonesiamenjabat sebagai ketua Gerakan Non Blok, justru menjadi momenyang tepat untuk memberikan arah baru bagi gerakan ini.Demikian juga dengan PBB deasakan untuk menjau ulang peranPBB disistem internasional pasca bipolar, merupakan kesempat-an buat Indonesia dan Negara-negara berkembang lain mem-bentuk struktur baru PBB yang lebih dapat mewakili kepenting-an dunia ketiga.15

Pola interaksi lain yang terjadi antara Indonesia dengannegara lain adalah pola kompetisi. Dalam pola ini yang menjadimasalah adalah adanya perbedaan persepsi antara negara-negara utara dan selatan tentang pernbentukan tata dunia baru,

15 Zainuddin Djafar, Perkembangan studi Hitbungan Internasional DanTantangan Masa Depan, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1996), him. 123

307

baik yang berdimensi politik atau ekonomi. Indonesia, sepertiNegara-negara berkembang pada umumnya cenderung me-nolak pola persaingan yang didasari pada pemilikan power danideology tertentu yang mengarah kepada usaha untuk men-dominasi negara yg lebih lemah.

Pola persaingan yg diinginkan didasarkan pada kondisisaling ketergantungan antara negara. Dalam kondisi interpen-densi, maka Negara-negara di dunia berusaha untuk menye-laraskan kepentingannya dengan negara lain. Harmonisasi ke-pentingan ini penting untuk dilakukan karena gejolak yang tim-bul di suatu kawasan karena adanya usaha pemaksaan kepen-tingan akan berpengaruh terhadap negara-negara pada sistemsecara keseluruhan. Dalam kondisi ini memerlukan power darisuatu negara untuk tidak menjadi Negara yang melakukandominasi, tetapi justeru dijadikan landasan untuk mengem-bangkan kemitraan dengan negara lain yg lebih lemah.

Masalah utama yang dihadapi Indonesia untuk melakukanharmonisasi ini adalah tidak mudah untuk membuat Negara-negara maju "melepas" dominasi di bidang ekonomi, politikdan militer tanpa adanya keyakinan bahwa hal tersebut tidakditujukan untuk mengembangkan kerjasama yang akan meng-untungkan semua negara yang akan terlibat. Selain itu masalahlain yang dihadapi Indonesia untuk melakukan harmonisasi iniadalah kemampuan Indonesia untuk melaksanakan peluangyang ada. Seberapa besar peluang untuk berkembang menjadimitra sejajar dengan negara maju dapat dimanfaatkan akansangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk meng-optimalisasi sumber daya yang dimilikinya.

Dari masalah-masalah tersebut terlihat bahwa keberhasilanpolitik Indonesia tidak hanya ditentukan oleh Departemen LuarNegeri saja, namun juga ditentukan dari implementasi kebijak-an instansi lain. Usaha Departemen Luar Negeri dalam melaku-kan kerjasama dengan negara lain untuk menciptakan kemitraanglobal baru memiliki arti yang signifikan jika aktor-aktor lain

308

dapat memanfaatkan demi kelangsungan pembangunanbangsa16.

Pola interaksi terakhir adalah konflik antar negara yangmelibatkan Indonesia. Untuk mengurangi dampak negatif yangditimbulkan dari konflik antar negara, pada dasarnya Indone-sia menerapkan strategi untuk tidak berpartisipasi dalam konflikantar negara di luar kepentingan Indonesia dan menolak campurtangan negara lain yang tidak berkepentingan pada konflik yangterjadi di kawasan Asia Tenggara dan konflik antara negaraIndonesia dengan negara lain.

Masalah utama yg ditimbulkan dari strategi ini adalahkecenderungan Indonesia untuk bersikap pasif. Pasif itas Indo-nesia ini cenderung membawa Indonesia pada sikap defensifdan terjebak untuk melayani pola permainan negara lain yangmenjadi seteru Indonesia. Kasus Indonesia dan Portugal seputarmasalah Timor Timur menunjukkan bahwa seringkali Indone-sia tidak siap untuk melayani manuver politik yang dilakukanPortugal di badan-badan internasional. Ketidaksiapan Indone-sia untuk melakukan maneuver politik seterunya di dunia inter-nasional seringkali disebabkan karena Indonesia tidak meletak-kan masalah yang berkembang menjadi isu internasional dalamproporsi yang tepat.17

Masalah Timor Timur, sebagai contoh, memang secaradomestik tidak lagi merupakan masalah yang menimbulkanmasalah yang membahayakan stabilitas dan integritas nasional.Dalam lingkungan domestik memang tidak ada lagi perdebatanberarti tentang status Timor Timur atau mekanisme penyatuanTimor-Timor di kancah domestik telah diterima secara luasbahwa Timor Timur, berdasarkan kemauan rakyatnya sendiri,telah memililih untuk berintegrasi dengan Indonesia (pada tahun

" A. W. Widjaja, Indonesia Asia Afrika Non Blok Politik Bebas Aktif, 0akarta:Bina Aksara, 1986), him. 112

17 A. Ubaedillah dan Abdul Rozak (Penyunting), Demokrasi, Hak AsasiManusia dan Masyarakat Madam, (Jakarta: ICCE dan UIN Syarif Hidayatullah,2007), him. 134

309

1976), namun di lingkungan Internasional, masalah Timor-Timur tetap merupakan masalah yang potensial berkembangmenjadi isu internasional yang dapat merusak citra Indonesia.Perdebatan seputar aneksasi versus integrasi Timor Timur masihterus berkembang dalam forum-forum internasional baik yangdiadakan oleh lembaga internasional antara pemerintah atauyang bersifat trans nasional.18

Selama ini Indonesia melakukan sosialisasi masalah-masalah HAM, lingkungan hidup dan demokrasi sebagai masa-lah dalam negeri, yang sepenuhnya berada di bawah wewenangpemerintah. Halinitidakberartibahwa Indonesia mengecilkanmasalah-masalah tersebut, namun Indonesia meletakkan sebagaibagian dari kedaulatan nasional yang tidak boleh diintervensioleh negara lain.

Persepsi seperti ini mempunyai suatu kelemahan men-dasar, yaitu Indonesia sebenarnya berusaha menunjukkan bahwamasalah-masalah tersebut berusaha ditangani Indonesia menurutkerangka acuan Indonesia, namun kerangka acuan tersebuttidak sepenuhnya dipahami dan disepakati negara lain sebagaisolusi yang tepat. Ketidaksepakatan akan solusi ini akan makinmemperburuk jika penanganan HAM, lingkungan hidup dandemokratisasi seperti masalah Timtim, OPM di Irian Jay a masa-lah buruh dan sejenisnya oleh instansi non Departemen LuarNegeri di lingkup domestik tidak berjalan baik.

18 Zainuddin Djafar, Perkembangan studi Hubungan Internasional DanTmtmgan Mastt Depan, (Jakarta: FT Dunia Pustaka Jaya, 1996), him. 106

310

Daftar Pustaka

Abdul Rozak (editor), Demokrasi HAM & Masyarakat Madani, cet.2000, Jakarta: Tim ICCE

Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Rmu Politik cet. XXVIII, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2006

Cipto, Bambang, Tekanan Amerika Terhadap Indonesia, cet. I,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Cipto, Bambang, Hubungan Internasional di Asia Tenggara,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

Djafar, Zainuddin, Perkembangan studi Hubungan InternasionalDan Tantangan Masa De-pan, Jakarta: PT Dunia PustakaJaya, 1996.

Jackson, Robert & Georg Sorensen, Pengantar Studi HubunganInternasional, alih bahasa Dadan Suryadipura, Yogya-karta: Pustaka Pelajar, 2005

Moeljarto T., Politik Pembangunan, Yogyakarta: Tiara Wacana,1987.

Noor, Deliar, Pemikiran Politik di Negeri Barnt, Jakarta: Rajawali,1982.

Perwita, Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan MochamadYani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, cet. I,Bandung: Rosdakarya, 2005.

Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik, cet.II, Jakarta: PT Eresco

Sularto, St. (Editor), Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi,Jakarta: Kompas, 2001.

Ubaedillah, A dan Abdul Rozak (Penyunting), Demokrasi, HakAsasi Manusia dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE danUIN Syarif Hidayatullah, 2007.

Widjaja, A W., Indonesia Asia Afrika Non Bhk Politik Bebas Aktif,Jakarta: Bina Aksara, 1986

311

BP 7 Pusat, Bahan Penataran P-4, Jakarta, BP 7 Pusat 1983

Ni'mah Afifah: Dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu AgamaAlmaata Yogyakarta.

312