politik luar negeri indonesia

SEJARAH INDONESIA

POLITIK LUAR NEGERIINDONESIA

Disusun oleh :

XII TKJ 2

IMROATUL FUADAHM FARRIH FUADIWILDAN HIBATULLAHYOLAN MAULITA WIGUNA

BAB IV – INDONESIA DALAM PANGGUNG DUNIA

SMK NEGERI 2 PEKALONGAN

MENU

LANDASAN

TUJUAN

L.OPERASIONALORDE LAMA

L.OPERASIONAL DEMOKRASI TERPIMPIN

TINDAKAN RI

POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF

L.OPERASIONALORDE BARU

LANDASAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Pancasila sebagai Landasan Idiil

Pancasila merupakan Ideologi bangsa dan negara Indonesia. Karena itu, Pancasila menjadi landasan yang menjiwai politik luar negeri Indonesia.



MENU

LANDASAN

TUJUAN



TINDAKAN RI



LANDASAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Kelima sila yang termuat dalam pancasila, berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal mencakup seluruh sendi manusia. Hal ini karena pancasila sebagai falsafah negara mengikat seluruh bangsa Indonesia, sehingga parpol manapun yang berkuasa di Indonesia tidak dapat menjalankan suatu politik negara yang menyimpang dari pancasila.



MENU

LANDASAN

TUJUAN



TINDAKAN RI



UUD 1945 (HASIL AMANDEMEN) sebagai Landasan Konstitusional

UUD 1945 (dan hasil amandemennya) merupakan konstitusi bangsa Indonesia. Yang menjadi landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia dalam hal ini meliputi:

Pembukaan UUD 1945 alinea I:“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan.”

Pembukaan UUD 1945 alinea IV:“... Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”



MENU

LANDASAN

TUJUAN



TINDAKAN RI



Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009 Sebagai Landasan Operasional. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar

Negeri dinyatakan, bahwa hubungan luar negeri dan politik luar negeri RI didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, serta Garis-Garis Besar Haluan Negara. Selanjutnya penjelasan dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tadi menyebutkan:

Pelaksanaan politik luar negeri RI haruslah merupakan pencerminan ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan landasan idiil yang memengaruhi atau menjiwai politik luar negeri RI..



MENU

LANDASAN

TUJUAN



TINDAKAN RI



..Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif berdasarkan atas hukum dasar, yaitu UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang tidak lepas dari tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat.

Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah landasan operasional politik luar negeri RI yaitu suatu landasan pelaksanaan yang menegaskan dasar, sifat, dan pedoman perjuangan untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia.



MENU

LANDASAN

TUJUAN



TINDAKAN RI



Tujuan politik luar negeri bebas aktif tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Adapun uraian tentang tujuan politik luar negeri Indonesia dalam preambul tersebut kurang lebihnya sebagai berikut:

a) Indonesia menghendaki pergaulan internasional tertib tanpa pertikaian, perang, atau penjajahan oleh satu bangsa kepada bangsa lain.

b) Indonesia mengupayakan agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi, sosial, dan politik antara negara satu dengan yang lain.

TUJUAN POLITIK LUAR NEGERI



MENU

LANDASAN

TUJUAN



TINDAKAN RI



a) Indonesia berusaha agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh bangsa Indonesia sendiri, tetapi juga disumbangkan kepada masyarakat di negara lain.

b) Indonesia berusaha memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan berpartisipasi aktif dalam organisasi internasional untuk mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.

c) Indonesia mengupayakan agar setiap manusia di muka bumi bergaul dengan damai antara satu dengan yang lain, menghormati hak asasi manusia, juga menghormati kedaulatan negara masing-masing.

TUJUAN POLITIK LUAR NEGERI



MENU

LANDASAN

TUJUAN



TINDAKAN RI



LANDASAN OPERASIONAL ORDE LAMA

Maklumat Politik Pemerintah (1 November 1945) yang isinya adalah:

Politik damai dan hidup berdampingan secara damai.

Tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain.

Politik bertetangga baik dan kerjasama dengan semua negara di bidang ekonomi, politik, dan lain-lain

Selalu mengacu pada piagam PBB dalam melakukan hubungan dengan negara lain



MENU

LANDASAN

TUJUAN



TINDAKAN RI



LANDASAN OPERASIONAL DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1965)

Pada saat masa demokrasi terpimpin. Landasan politik luar negeri Indonesia adalah:

Pembukaan alinea ke IPasal 11 dan pasal 13 ayat 1 dan 2 UUD 1945Amanat Presiden “Manifesto Politik Republik Indonesia” .

Yang kemudian berubah menjadi Garis Haluan Besar Negara / GBHN.

ISI PEDOMAN PELAKSANAAN

GBHN



MENU

LANDASAN

TUJUAN



TINDAKAN RI



ISI GARIS HALUAN BESAR NEGARA

“Tudjuan djangka pendek jaitu melandjutkan perdjuangan anti imperialisme ditambah dengan mempertahankan kepribadian Indoneisa di tengah-tengah tarikan-tarikan ke kanan dan ke kiri jang sekarang sedang berlaku kepada negara kit dalam pergolakan dunia menudju kepada suatu imbangan baru. Sementara dalam djangka pandjang di bidang luar negeri Revolusi Indonessia bertudjuan melenjapkan imperialisme di mana-mana, dan mentjacapai dasar-dasar bagi perdamaian dunia jang kekal dan abadi. Menurut Manipol, diplomasi jang sesuai dengan fungsinja sebagai art jang berhubungan dengan tjara melaksanakannja harus tidak mengenal kompromi, harus radikal dan revolusioner “



MENU

LANDASAN

TUJUAN



TINDAKAN RI



PEDOMAN PELAKSANAAN MANIFESTO POLITIK

Pedoman manipol Indonesia berdasarkan tanggal 17 Agustus 1960 “Djalanja Revolusioner Kita”, yang menetapkan cara pelaksanaan Manipol di bidang politik luar negeri.

Manipol, Djarek merupakan embrio kelahiran serta doktrin baru, yaitu duania tidak berbagi dalam Blok Barat, Timur dan Asia Afrika/ Blok Ketiga. Namun, dunia terbagi menjadi 2 blok yang saling bertentangan yaitu: New Emerging Forces / Nefos dan Old Established Forces / Oldefos.



MENU

LANDASAN

TUJUAN



TINDAKAN RI



PEDOMAN PELAKSANAAN MANIFESTO POLITIK

Nefos adalah kekuatan baru yang sedang bangkit. Sedangkan, Oldefos adalah kekuatan lama yang sudah mapan. Kedua doktrin tersebut menjadi dasar politik luar negeri anti imperialis dan kolonialis yang lebih militan. Soekarno mewujudkan gagasan Nefos dan Oldefos dengan suatu strategi diplomasi yang agresif dan konfrontatif dengan negara-negara Barat.



MENU

LANDASAN

TUJUAN



TINDAKAN RI



LANDASAN OPERASIONAL ORDE BARUTAP MPRS no. XII/ MPRS/ 1966 tanggal 5 Juli 1996

TAP MPR tanggal 22 Maret 1973

TAP MPR RI no. IV/ MPR/ 1978

TAP MPR RI no. II/ MPR/ 1983



MENU

LANDASAN

TUJUAN



TINDAKAN RI



TAP MPRS no.XII/ MPRS/ 1996

Tap MPRS ini menyatakan bahwa sifat politik luar negeri Indonesia:

1. Bebas aktif, anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

2. Mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat.



MENU

LANDASAN

TUJUAN



TINDAKAN RI



TAP MPR tanggal 22 Maret 1973

Tap MPR ini berisi:1. Terus melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif

dengan mengabdikan kepada kepentingan nasional, khususnya pembangunan ekonomi.

2. Mengambil langkah-langkah untuk memantapkan stabilitas wilayah Asia Tenggar dan Pasifik Barat Daya, sehingga memungkinkan negara di wilayah ini mampu mengurus masa depannya sendiri melalui pembangunan ketahanan nasional masing-masing, serta memperkuat wadah dan kerjasama antara negara anggota PBB Asia Tenggara.



MENU

LANDASAN

TUJUAN



TINDAKAN RI



PERBEDAAN TAP MPRS No.IV/MPR/1973 DENGAN TAP MPRS

Pergantian ini seiring dengan pergantian pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, sehingga konsep perjuangan Indonesia yang selalu didengung-dengungkan oleh Soekarno sebagai anti-kolonialisme dan anti-imperialisme tidak muncul dalam TAP MPR 1973 di atas. Selain itu, sosok politik luar negeri Indonesia juga lebih difokuskan pada upaya pembangunan bidang ekonomi dan peningkatan kerjassama dengan dunia internasional.



MENU

LANDASAN

TUJUAN



TINDAKAN RI



TAP MPR RI no.IV/MPR/1978 & TAP MPR RI no. II/MPR/1983

Tap MPR RI No. II/MPR/1978, pelaksanaan politik luar negeri telah diperluas yang ditujukan untuk kepentingan pembangunan di segala bidang. Hal ini berbeda dengan TAP MPR sebelumnya, yang hanya mencakup satu aspek saja (bidang ekonomi).

Kemudian sasaran politik luar negeri Indonesia diperjelas secara spesifik dan rinci pada Tap MPR RI No. II/MPR/1983, yang merupakan bukti bahwa Indonesia sudah mulai mengikuti perkembangan pollitik luar negeri pada masa itu.



MENU

LANDASAN

TUJUAN



TINDAKAN RI



LANDASAN OPERASIONAL REFORMASI

Masa ini dimulai dari masa pemerintan Presiden B.J. Habibie sampai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, secara substansi landasan operasional politik luar negeri Indonesia dapat dilihat melalui:

TAP MPR No. IV/MPR/1999 (19 Oktober 1999) tentang GBHN dalam rangka mewujudkan tujuan nasional periode 1999-2004. GBHN ini yang menekan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya krisis ekonomi dan ekonomi nasional pada 1997 yang kemudian mengancam integrasi NKRI.

Selanjutnya ketetapan ini menetapkan sasaran yang harus dicapai:1.Menegaskan kembali pelaksanaan politik bebas dan aktif menuju

pencapaian tujuan nasional.2.Ikut serta di dalam perjanjian internasional dan peningkatan kerjasama

untuk kepentingan rakyat Indonesia.3.Memperbaiki peforma, penampilan diplomat Indonesia dalam rangka

suksesnya pelaksanaan diplomasi pro-aktif di semua bidang.4.Meningkatan kualitas diplomasi dalam rangka mencapai pemulihan

ekonomi yang cepat melalui intensifikasi kerjasam regional dan internasional.



MENU

LANDASAN

TUJUAN



TINDAKAN RI



TINDAKAN RI UNTUK MENARIK SIMPATI NEGARA LAIN

a)Indonesia memilih tidak memihak kepada salah satu blok yang ada. Hal ini diuraikan oleh Syahrir yang pada saat itu menjabat menjadi Perdana Mentri di dalam pidatonya pada Inter Asian Relations Confrence di New Delhi pada tanggal 23 Maret- 2 April 1947.

b)Mencari dukungan dunia Internasional terhadap perjuangan kemerdekaannya. Karena, keterikatannya pada salah satu blok yang ada belum tentu mendatangkan keuntungan bagi perjuangan kemerdekaanya.



MENU

LANDASAN

TUJUAN



TINDAKAN RI



TINDAKAN RI UNTUK MENARIK SIMPATI NEGARA LAIN

Secara resmi politik luar negeri Indonesia baru mendapatkan bentuknya pada Wakil Presiden Mohammad Hatta memberikan keterangannya kepada BP KNIP mengenai kedudukan politik Indonesia pada bulan September 1948, pada saat itu Hatta mengatakan pidato “Mendayung Antara Dua Karang” bahwa:

“... Tetapi mestikah kita bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika. Apakah tidak ada pendirian yang lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik Interasional, melainkan kita harus menjadi subyek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya.”



MENU

LANDASAN

TUJUAN



TINDAKAN RI



POLITIK LUAR NEGERI RI BEBAS AKTIF

Indonesia memilih dasar politik luar negeri yang bebas aktif yang artinya dalam menjalankan politik luar negerinya Indonesia tidak memihak tetapi juga “aktif” dalam usaha memelihara peerdamaian dan meredakan pertentangan yang ada di antara dua blok tersebut dengan cara “bebas” mengadakan persahabatan dengan semua negara atas dasar saling menghargai.

TERIMA KASIH . . .

Power Point ini akan berakhir dalam hitungan

politik luar negeri indonesia

Education