politik luar negeri dan hubungan internasional

41
Presentasi PKn Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri

Upload: ayu-nuswantari

Post on 08-Jan-2017

8.835 views

Category:

Education


12 download

TRANSCRIPT

Presentasi PKnHubungan Internasional dan Politik Luar Negeri

8. Pramesthi K.W (26)7. Nur Adiana A. (24)

9. Santika Anggara K. (29)10. Sekar Almira I.J (30)

PENGERTIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pengertian Hubungan Internasio

nal

Kesimpulan

PENGERTIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Hubungan Internasional adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah internasional dan sistem yang membentuk hubungan Internasional serta para aktor yang terlibat di dalamnya.

Daniel S.Papp

PENGERTIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Hubungan Internasional adalah hubungan antar bangsa, berkembang pula kebiasaan ataupun peraturan hukum yang merupakan kesepakatan bersama.

Mochtar Kusumaatmadja

PENGERTIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Hukum & Hubungan Internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan negara-negara.

Hugo de Groat

KESIMPULAN PENGERTIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Hubungan Internasional adalah hubungan yang mengatur perilaku setiap negara untuk berinteraksi dengan negara lain dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan.

Prinsip Pelaksanaan Hubungan Internasional

a. Sovereignty :Setiap negara wajib mengakui persamaan derajat sebagai negara merdeka dan berdaulat sehingga semua pihak dapat menyelesaikan kepentingan – kepentingannya atas dasar persamaan dan tanpa adanya tekanan.

b. Reciprocity : hubungan timbal balik antara negara – negara

yang terlibat hubungan

c. Courtesy ( kepantasan ) : Masing – masing negara sepantasnya saling menjaga kehormatan negara – negara lain.

d. Pacta Sunt Servanda : Setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian antarbangsa wajib untuk menaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.

e. Tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

Sifat Hubungan InternasionalPersahabatan

Persengketaan

Permusuhan

Peperangan

Asas-asas dalam Hubungan Internasional

–Asas Kebangsaan (ekstrateritorial) warga negara tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya dimana dia berada –Asas Teritorial berlaku bagi semua

orang & barang yg berada di wilayahnya baik warga negara atau orang asing–Asas Kepentingan umum wewenang

negara melindungi & mengatur kepentingan masyarakat

Bentuk – bentuk hubungan Internasional

Perwakilan dan Perutusan

Perjanjian Internasional

Lembaga Regional dan Internasional

Lembaga Regional dan Internasional

- Pengertian Hubungan regional:Hubungan yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan (region) , bersifat law making treaty terbatas dan treaty contractContoh: NATO,ANZUS,Pakta Warsawa, MEE / EEC, APEC, ASEAN, Uni Eropa

- Pengertian Hubungan internasional:

Hubungan antarbangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu Negara untuk mencapai kepentingan nasional Negara tersebut.Hubungan itu diantaranya yaitu hubungan politis, budaya, ekonomi ataupun pertahan dan keamanan.

- Contoh: PBB, ASEAN, GNB

APEC

Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) merupakan forum regional yang terbentuk oleh perubahan kondisi politik dan ekonomi dunia pada akhir dekade 1980, yang menciptakan saling ketergantungan diantara negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

Perwakilan dan PerutusanPERWAKILAN DIPLOMATIK

Perwakilan Diplomatik : lembaga kenegaraan diluar negeri yang bertugas dalam membina dan menyelenggarakan tugas-tugas hubungan politik dengan negara lain.Tugas dan wewenang ini dilakukan oleh perangkat korps Diplomatik, yaitu (C.D):a. Duta besar (Ambassador)b. Duta (Ervoye Extraordinaire et ministre fleni to centiaire) dan menteri berkuasa penuh/Gerzantc. Menteri Residen (Minister Resident)d. Kuasa usaha (Charges d`affaires)

PERWAKILAN KONSULERDalam membina / Menyelenggarakan

hubungan yang Non-politis Duta Besar Dibantu Oleh Korps Consuler Yang Terdiri Dari:

1. Konsul Jenderal2. Wakil Konsul3. Agen Konsul 4. KonsulTugas pokok perwakilan konsuler, menjaga

duta memajukan kepentingan - kepentingan perdangangan, industri, pelayaran dan persetujuan-persetujuan dagang ekonomi lainnya.

Perjanjian Internasionala.Traktat:Perjanjian dua negara atau lebih yg sifatnya formal & sangat mengikatb.Konvensi :Perjanjian yg lebih khusus namun bersifat multilateral, tidak menyangkut kebijakan tingkat tinggi. c.Pakta: Traktat dalam arti sempit & memerlukan ratifikasid.Persetujuan (agreement):Perjanjian bersifat teknis/adminitratife.Protokol:Persetujuan yg melengkapi konvensif. Piagam (Statuta) :Himpunan peraturan yang ditetapkan sebagai persetujuan internasional

g. Charter:Bentuk perjanjian internasional yang digunakan untuk membentuk badan- badan tertentu dan mengikat pihak- pihak yang terlibat

h. Covenant: Bentuk perjanjian internasional yang bertujuan untuk menjamin terciptanya perdamaian dunia, meningkatkan kerjasama internasional, dan mencegah terjadinya peperangan

i. Modus Vivensi: Dokumen yang mencatat hasil persetujuan internasional yang

bersifat sementaraj. Deklarasi (Declaration): Bentuk pernyataan internasional yang bertujuan memperjelas

adanya hukum yang berlaku atau untuk menciptakan hukum baru dan mengikat pihak- pihak yang terlibat

Macam-macam Perjanjian Internasional

1. Kerjasama Bilateral- Perjanjian yang dilakukan oleh hanya 2 negara

saja, bersifat treaty contract- mis : Indonesia – Cina2. Kerjasama Multilateral- Perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara

tanpa dibatasi oleh suatu region tertentu, bersifat internasional, bersifat law making treaty

ORGANISASI

INTERNASIONAL

ASEANASEAN beranggotakan semua negara di Asia tenggara (kecuali Papua Nugini). Berikut ini adalah negara-negara anggota ASEAN:•Filipina (negara pendiri)•Indonesia (negara pendiri)•Malaysia (negara pendiri)•Singapura (negara pendiri)•Thailand (negara pendiri)•Brunei Darussalam (7 Januari 1984)•Vietnam (28 Juli 1995)•Laos (23 Juli 1997)•Myanmar (23 Juli 1997)•Kamboja (30 April 1999)•Timor Leste

TUJUAN ASEAN1. Menjalin kerjasama negara-negara Asia Tenggara dibidang

Ekonomi, sosial dan budaya2. Menjaga dan maningkatkan perdamaian dan stabilitas

keamanan Asia Tenggara3. Meningkatkan peran negara-negara ASEAN dalam kancah

internasional4. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan

pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara5. Saling membantu dalam hal pelatihan dan penelitian bidang

pendidikan, profesi, dan teknik.6. Meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri,

perdagangan, dan jasa untuk meningkatkan taraf hidup7. Memulihkan kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan

organisasi internasional dan regional

DASAR ASEAN

A. Saling menghormati kemerdekaan, integritas teritorial, dan identitas semua bangsa

B. Mengakui hak setiap bangsa dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing- masing

C. Penyelesaian pertengkatan dan persengketaan secara damai

D. Tidak menggunakan ancaman atau kekuatanE. Menjalankan kerjasama secara aktif

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Tujuan PBB:a. Memelihara perdamaian & keamanan duniab. Mengembangkan persahabatan antar bangsa

berdasar azas persamaan Hakc. Mewujudkan kerjasama internasional dalam

memecahkan masalah internasionald. Menjadi pusat penyerasian tindakan bangsa2 dalam

mencapai tujuan bersama

Asas PBB

a. Asas persamaan kedaulatan bagi semua anggotab. anggota wajib memenuhi kewajiban sesuai dengan

piagam PBBc. anggota menyelesaikan sengketa dengan damaid. Dalam hubungan internasional menghindari

anacaman & kekerasane. Memberi bantuan kepada PBB sesuai dengan

piagam PBBf. PBB tidak berkuasa mencampuri urusan dalam

negeri suatau negara

BADAN-BADAN POKOK PBB

1. Majelis umum (General Assembly)2. Dewan keamanan (Security council)3. Dewan Ekonomi dan sosial (Economic and

Sosial Council)4. Dewan Perwalian (Trusteeship Council)5. Mahkamah Internasional (International

Court of Justice)6. Sekretaris Jendral (Secretary General)

Organisasi-organisasi dibawah PBB1. UNESCO Pengetahuan &

budaya2. UNICEF Kesejahteraan

anak-anak3. FAO Makanan4. WHO Kesehatan5. ILO Perburuhan6. ITU Telekomunikasi7. UNHCR Pengungsi8. UPU Kesatuan Pos9. IPCC Perubahan Iklim10. UNEP Lingkungan

Pengertian Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Pengertian Politik

Luar Negeri

Kesimpulan

Pengertian Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Bebas: Tidak terikat oleh suatu ideologi atau suatu politik negara asing atau blok-blok negaratertentu atau negara adikuasa (superpower)

Aktif:Aktif memberikan sumbangan realistis giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerja sama internasional dengan cara menghormati kedaulatan negara lain.

A.W Wijaya

Pengertian Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Bebas:Bangsa Indonesia tidak memihak pada kekuatan kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, sebagaimana tercermin dalam pancasila.

Aktif:Dalam menjalankan kebijakan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif reaktif atas kejadian-kejadian internasional tetapi bersifat aktif.

Mochtar Kusumaatmaja

Pengertian Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Bebas:Bangsa Indonesia memiliki hak yang penuh untuk menentukan sikap dan keinginannya sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat termasuk dalam menentukan hubungan internasionalnya.

Aktif:Bangsa Indonesia berperan aktif dalam upaya menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kesimpulan

Landasan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Landasan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Landasan Idiil

Pancasila

Landasan Struktural

UUD 1945

Pembukaan UUD 1945

Pasal 11

Pasal13

Landasan Operasional

Penjabaran Landasan Idiil dan Struktural

Ketetapan MPR

GBHN

Undang-undang

Keputusan Presiden

Landasan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Landasan Idiil

Pancasila

Sila Ke-2

Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Landasan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

1. Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”

2. Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945”… dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, …”

Landasan Struktural

UUD

1945

Alinea 1 dan

4

Landasan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

1. UUD 1945 Pasal 11”Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.”

2. UUD 1945 Pasal 13Ayat 1: ”Presiden mengangkat duta dan konsul.”Ayat 2: ”Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”Ayat 3: ”Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Landasan Struktural

UUD

1945

Pasal 11 dan 13

Landasan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Ketetapan MPR Nomor XII/MPR/1996 tentang

Kebijakan Politik Luar Negeri

Landasan Operasional

Ketetapan MPR

Landasan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

1. GBHN 19732. GBHN 19783. GBHN 19834. GBHN 19885. GBHN 19936. GBHN 19997. Program Pembangunan Nasional Tahun 20048. Subkebijakan Luar Negeri9. Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Nasional

Landasan Operasional

GBHN

Landasan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Undang- Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentangHubungan Luar Negeri

Landasan Operasional

Undang-undang

Landasan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Stuktur Organisasi

DeparemenLuar Negeri

Landasan Operasional

Keputusan

Presiden

Faktor Penyebab Indonesia memilih sistem Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Faktor InternalLetak Geografis

Sejarah Perjuangan Bangsa

Kepentingan Nasional

Penduduk dan Kekayaan Alam

Faktor Eksternal

Adanya Blok Amerika dan Blok Uni Soviet

Timbulnya Konflik Regional

Prinsip pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif

Negara Indonesia melaksanakan politik damai.

Negara Indonesia bersahabat dengan semua bangsa.

Negara Indonesia memperkuat hukum Internasional dan Organisasi Internasional.

Negara Indonesia berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran nasional.

Negara Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional.

Negara Indonesia berusaha menyongkong perjuangan bangsa yang masih terjajah melalui PBB.