1. Eka Susanti (051314008)2. Raras Hartiwi (0513140 24)3. Linda Ervana (0613140 )4. Veronika Yulita Retno (061314004)5. Ratno Pama Saputra (061314032)

Bagaimana jalannya politik dalam Negeri Australiaa) Pemerintahan Pusat (The Commonwealth

Goverment)b) Pemerintahan Negara Bagian ( The State

Goverment)c) Pemerintahan Lokal ( Local Goverment Bagaimana latar belakang terbentuknya politik

luar negeri Australia ? Bagaimana politik luar Negeri Australia sebelum

Perang Dunia, Perang Dunia I, II, dan pasca Perang Dunia?

Bagaimana contoh aplikasi politik luar Negeri Australia dengan negara-negara tetangga ?

Nilai-nilai universal

Commonwealth of Australia terdiri dari enam negara bagian (state)

New South wales ( NSW, dengan ibu kota Sydney)

Victoria (Vic, dengan ibu kota melbourne) Queensland ( Qld, dengan ibu kota Brisbane South Australia (SA, dengan ibu kota

Adelaide) Western Australia ( WA, dengan ibu kota

Perth), Tazmania ( Tas, dengan ibu kota Hobart)

New South Wales dan Victoria koloni pertama yang menyatakan pemerintahan sendiri pada tahun 1855

Western Australia merupakan koloni terakhir yang bergabung di tahun 1892

Pajak Langsung dan Pajak Tidak Lansung

Pemerintah Pusat

Federal Goverment

Dikepalai oleh

Senate House of Representatives

Gubernur JendralPerdana MenteriCabinet

Membuat Undang-Undang

Legislatif

Undang-Undang dan Konstitusi diatur oleh

Pengadilan Tinggi

Yudikatif

Didanai oleh

Interpretasi Konstitusi

Pertahanan Perpajakkan Urusan luar negeri Perdagangan luar negeri Komunikasi Imigrasi Transportasi Pendidikan Pembangunan Hal –hal yang berkaitan dengan Antartica

Pajak dan kekayaan

Pemerintah Negara Bagian

Dikepalai oleh

•Legislative Council•Legislative Assembly

•Gubernur •Premier •Cabinet

Membuat Undang-Undang

Legislatif

Pengadilan tinggi Negara bagian

Yudikatif

Didanai oleh

Important legal decission

Pendidikan Pembinaan hukum dan ketertiban

masyarakat Pembangunan lingkungan hidup. Penyediaan jasa Perumahan Kesehatan Transportasi

Pajak kekayaan

Pemerintah Lokal

Dikepalai oleh

Anggota Dewan Perwakilan Kota

Wali kota

Membuat Undang-Undang

Legislatif

Didanai oleh

Ada pendapat dari kalangan pemerintah federal Australia “tidak ada perbedaan kepentingan antara Australia dengan Inggris”

Australia melakukan inisiatif sendiri untuk menguasai Irian agar dapat mempertahankan diri mereka dari serangan bangsa luar, terlebih lagi setelah terdengar kabar bahwa akan diadakannya pendudukan oleh Jerman di kawasan Irian

• Politik luar negeri Australia sejak federasi 1901 merupakan bagian dari kebijakan luar negeri pemerintahan Inggris. Pemerintah Inggris mewakili dan memfasilitasi semua kepentingan Australia dalam luar negerinya dengan negara-negara lain.

• Keterlibatan Australia dalam perang dunia I bukan karena Australia terkena langsung dampak dari perang itu, melainkan didorong perasaan setia kawan dan merasa berhutang budi kepada Inggis

• Setelah PD I selesai, mulai timbul kesadaran dalam diri rakyat Australia bahwa Australia dapat dan berhak disejajarkan dengan negara-negara lain yang sudah lama berdiri. Pemerintah dan rakyat Australia menuntut pengakuan penuh sebagai negara yang berdaulat penuh. Dalam perundingan–perundingan perdamaian di Versailles dalam rangka membentuk Liga Bangsa Bangsa perdana menteri William Hughes mendesak agar Australia memiliki hak yang sama dengan bangsa-bangsa merdeka lainnya. Tuntutan Hughes ini akhirnya diterima oleh Inggris, dan Australia bersama negara-negara dominion lainnya diijinkan mengirimkan wakilnya sendiri.

• Pengakuan bagi Australia sebagai sebuah negara merdeka, tidak berarti melahirkan keinginan untuk melepaskan diri dari politik luar negari Inggris, dan melaksanakan politik luar negerinya sendiri. Pemerintah Inggris belum mau memberikan kewenangan bagi Australia untuk melaksanakan politik luar negerinya sendiri. Sementara Australia sendiri tidak berniat melepaskan diri sepenuhnya dari kebijakan luas negeri Inggris. Apa yang diingginkan Australia adalah sedikit ruang gerak dalam mencapai kepentingan-kepentingan di luar negeri. Australia bersama Selandia Baru menolak tekanan yang dilakukan yang dilakukan oleh koloni-koloni Inggris lainnya Kanada, Afrika Selatan dan Irlandia, yang mengajukan sebuah defenisi baru dalam hubungan dengan pemerintahan inggis pada Imperial Conference 1921-1923

Pada Imperial Conference 1929, dibentuk sebuah komisi Perdana mentri Dominion, yang diketuai oleh Mentri Luar negeri Inggris Arthur Balfour, untuk menjabarkan definisi baru mengenai status dominion di dalam Kerajaan Inggris.

Pada tahun 1931, Statua of Wesmister secara resmi mengakhiri kekuasaan parlemen Inggris atas negara-negara dominion. Dengan demikian Inggris tidak lagi mengawasi hubungan luas negeri Australia. sejak itu Australia bebas menandatanggani perjanjian, menyatakan perang maupun perdamaian dengan negara lain., tanpa harus berkonsultasi dengan Inggris.

Serangan Jerman terhadap polandia pada tanggal 1 September 1939, menyulut api PD II. Dua hari kemudian Inggris menyatakan perang terhadap Jerman Australia dengan perdana menteri Robert Menzies juga segera menyatakan dukungannya terhadap Inggris.

Dua tahun setelah meletusnya PD II, pada tangggal 7 desember 1941 Jepang menyerang dengan tiba-tiba pangkalan AS Di Pear Harbour. Perang pasifik berkobar. Serangan Jepang ini yang melibatkan AS secara langsung dalam kancah PD II. Dalam beberapa minggu saja, jepang berhasil menguasai Malaya (Malaysia), Filipina, dan Indonesia.

Tahun 1943 pemerintahan berganti ketangan Partai Buruh Masalah luar negeri mulai menjadi perhatian utama Australia didukung pula oleh kenyataan bahwa Inggris tidak dapat diandalkan sebagai pelindung pertahanan Australia ketika Jepang mampu menggerakan pasukannya untuk menduduki pulau-pulau di utara Australia.

Orang yang paling berpengaruh dalam meletakan dasar-dasar kebijakan luar negeri Australia yang independent tersebut Dr. H.V. Evatt yang menjabat sebagai menteri Luar negeri, baik dibawah PM Curtin maupun PM chifley.

Serangan jepang ini merupakan ancaman langsung bagi Australia menyadari bahwa Inggris tidak mungin memberi bantuan, Australia meminta bantuan kepada AS. Dalam perang ini, secara langsung Australia mengalami bahwa hanya dengan bantuan Angkatan laut dan angkatan udara AS, Australia bisa terhindar dari serbuan jepang.

Peristiwa jatuhnya Malaya, Singapura, dan Hindia Balanda (Indonesia ketangan Jepang, menghadapkan Australia untuk pertamakalinya dalam sejarahnya harus menentukan sikapnya sendiri untuk menjamin keamanan dirinya dari serangan arah utara. Dalam keadaan nyata bahwa Inggris tidak mampu menjamin keamanan Australia dari serangan bangsa lain sadar bahwa AS yang menyelamatkannya dari serbuan Jepang, Australia mulai makin dekat dengan AS.

Pada tanggal 1 September 1951, Menteri Luar negeri Australia, Percy Spender, menandatanggani pakta ANZUS(Australia, New Zealand and United States of America) di San Fransisco. Pakta ANZUS merupakan sebuah perjanjian pertahanan bersama yang menghubungkan antara Australia, dan New Zealand dengan kekuatan AS. Perjanjian ini dilakukan Australia tanpa ikut serta dari Inggris. Sejak perjanjian inilah Australia tidak lagi menyandarkan diri pada perlindungan keamanan dari angkatan laut Inggris.

Australia menyadari diri sebagai negara yang terletak di Pasifik dan dekat dengan Asia, pada tahun 1950-an pemerintahan Australia menyadari adanya bahaya komunis dari daratan Asia. Untuk membendung penyebaran komunis itu, pada tahun 1954 Australia bergabung dalam organisasi pakta pertahanan bersama regional anti komunis di Asia Tenggara yang terkenal dengan nama SEATO ( Southeast Asia Treaty Organization).

Australia makin meningkatkan hubungan kerjasama dengan negara-negara tetangga realisasinya Colombo PlanAustralia bersama dengan mentri-mentri luar negeri negara-negara yang tergabung dalam British Commonwealth of Nation yang diselenggarakan di Colombo tahun 1950.

Colombo Planmerupakan suatu rencana untuk membantu nagara sedang berkembang di Asia Selatan dan Asia Tenggara, terutama dalam peningkatan ekonomi.