polemik publik cuti 6 bulan: 2016 tentang air susu · pdf filemasyarakat. bukan pada poin...

29

Upload: dinhnhan

Post on 20-Feb-2018

217 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: POLEMIK PUBLIK CUTI 6 BULAN: 2016 TENTANG AIR SUSU · PDF filemasyarakat. bukan pada poin pemberian ASI Ekslusif. ... ibu menyusui. tinggal yang menjadi problematika kini adalah mengenai
Page 2: POLEMIK PUBLIK CUTI 6 BULAN: 2016 TENTANG AIR SUSU · PDF filemasyarakat. bukan pada poin pemberian ASI Ekslusif. ... ibu menyusui. tinggal yang menjadi problematika kini adalah mengenai

POLEMIK PUBLIK CUTI 6 BULAN:TINJAUAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN

SOSIOLOGIS PERATURANGUBERNUR ACEH NOMOR 49 TAHUN2016 TENTANG AIR SUSU EKSLUSIF

COPYRIGHT 2016HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG UNDANG

DILARANG MENGUBAH, MENGUTIP, MEMPERJUALBELIKAN ISI DOKUMEN INI TANPA SEIZINDARI JARINGAN SURVEY INISIATIF

Page 3: POLEMIK PUBLIK CUTI 6 BULAN: 2016 TENTANG AIR SUSU · PDF filemasyarakat. bukan pada poin pemberian ASI Ekslusif. ... ibu menyusui. tinggal yang menjadi problematika kini adalah mengenai

R I S E T P U S T A K A J A R I N G A N S U R V E I I N I S I A T I F P a g e | 1

Page 4: POLEMIK PUBLIK CUTI 6 BULAN: 2016 TENTANG AIR SUSU · PDF filemasyarakat. bukan pada poin pemberian ASI Ekslusif. ... ibu menyusui. tinggal yang menjadi problematika kini adalah mengenai

R I S E T P U S T A K A J A R I N G A N S U R V E I I N I S I A T I F P a g e | 2

TINJAUAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS PERATURAN GUBERNUR ACEH

NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG AIR SUSU EKSLUSIF

LATAR BELAKANG

Kehadiran Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 Tahun 2016 tentang Air Susu

Ekslusif (Pergub ASI) menuai kontroversi di kalangan masyarakat Aceh. Gelombang pro

dan kontra timbul terkait dengan adanya ketentuan dalam pergub tersebut yang

mengatur cuti hamil melahirkan bagi PNS dan tenaga honor yang berbeda dari ketentuan

yang berlaku secara nasional. Dalam Pasal 28 Ayat (3) disebutkan bahwa Pemerintah wajib

memberikan cuti melahirkan selama 6 (enam) bulan setelah waktu melahirkan untuk masa

pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif. Serta bagi suami diberikan cuti hamil selama 7

(tujuh) hari sebelum melahirkan (ayat 4) . Sedangkan untuk cuti melahirkan, suami

diberikan cuti 7 (tujuh) hari setelah melahirkan (ayat 5). Sedangkan untuk pekerja atau

buruh, ditentukan oleh perusahaan atau melalui perjanjian kerja antara pekerja dan

perusahaan atau dengan serikat pekerja.

Poin cuti inilah yang kemudian menimbulkan reaksi beragam di kalangan

masyarakat. bukan pada poin pemberian ASI Ekslusif. Waktu cuti selama 6 bulan tersebut

dianggap terlalu lama sehingga dapat membuat pns tidak produktif dan bertentangan

dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi (PP Nomor 24 Tahun 1976 tentang cuti

PNS).

Di lain pihak mereka yang mendukung kehadiran Pergub ini, menyatakan waktu

enam bulan sebagaimana diatur dalam pergub itu sudah sangat efektif bagi proses

pemulihan ibu dan tumbuh kembang bayi. Oleh pihak ini, Pergub ASI dinilai visioner dan

menjadi cerminan bahwa Gubernur Aceh Zaini Abdullah perhatian terhadap kebutuhan

kaum hawa serta generasi Aceh di masa depan. Dukungan terhadap cuti melahirkan itu

umumnya disuarakan kalangan aktivis yang bergerak di bidang isu gender dan perempuan.

Page 5: POLEMIK PUBLIK CUTI 6 BULAN: 2016 TENTANG AIR SUSU · PDF filemasyarakat. bukan pada poin pemberian ASI Ekslusif. ... ibu menyusui. tinggal yang menjadi problematika kini adalah mengenai

R I S E T P U S T A K A J A R I N G A N S U R V E I I N I S I A T I F P a g e | 3

Melihat polemik yang terjadi saat ini, Jaringan Suvei Inisiatif berinisiatif untuk

mengkaji secara lebih mendalam terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 Tahun 2016

tentang Air Susu Ekslusif ditinjau dari persepektif Filosofis, yuridis dan sosiologis.

Diharapkan dengan adanya Kajian ini dapat memberikan masukan dan tawaran jalan

tengah baik bagi kubu pro dan kontra terhadap Pergub ASI tersebut.

kiranya semua pihak pasti setuju pentingnya mempersiapkan generasi emas bagi

Aceh di masa depan, dengan mendukung pemberian ASI ekslusif serta gizi yang cukup bagi

ibu menyusui. tinggal yang menjadi problematika kini adalah mengenai langkah serta cara

yang ditempuh dalam menjalankan program tersebut.

TUJUAN PENULISAN

1. Mengetahui landasan filosofis pembentukan Pergub ASI dalam Menetapkan cuti 6

bulan bagi PNS dan Tenaga Kontrak di Aceh

2. Mengetahui dalam hal yuridis sejauhmana yuridiksi/kewenangan Pemerintah Aceh

dalam Menetapkan cuti 6 bulan bagi PNS dan Tenaga Kontrak di Aceh

3. Mengetahui dampak sosiologis dari Penerapan cuti 6 bulan bagi PNS dan Tenaga

Kontrak di Aceh

METODOLOGI PENULISAN

Riset ini merupakan penelitian hukum dengan basis kajian peraturan perundang

undangan. Riset ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan kajian hukum

normatif. Tipe penelitian dalam tulisan ini bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan

jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil analisa peraturan perundangan,

kajian bahan pustaka, serta informasi narasumber. Sebagai bagian dari penelitian hukum,

data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

Page 6: POLEMIK PUBLIK CUTI 6 BULAN: 2016 TENTANG AIR SUSU · PDF filemasyarakat. bukan pada poin pemberian ASI Ekslusif. ... ibu menyusui. tinggal yang menjadi problematika kini adalah mengenai

R I S E T P U S T A K A J A R I N G A N S U R V E I I N I S I A T I F P a g e | 4

1. Data primer

Data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS;

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Ekslusif;

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan

perempuan;

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan;

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 Tahun 2016 tentang ASI Ekslusif.

2. Data sekunder

Data sekunder digunakan dalam rangka mendukung serta memperkuat analisis dan

pembahasan dari temuan bahan hukum primer. Jenis bahan hukum sekunder

berhubungan dengan objek analisis primer. Misalnya pendapat ahli maupun sumber

referensi yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Mengingat

spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka dokumen yang

ditekankan untuk dikaji dan di cari lebih dalam adalah bahan hukum perundang-

undangan. Informasi narasumber menjadi bagian dari data sekunder yang digunakan

untuk melengkapi analisis data primer.

Page 7: POLEMIK PUBLIK CUTI 6 BULAN: 2016 TENTANG AIR SUSU · PDF filemasyarakat. bukan pada poin pemberian ASI Ekslusif. ... ibu menyusui. tinggal yang menjadi problematika kini adalah mengenai

R I S E T P U S T A K A J A R I N G A N S U R V E I I N I S I A T I F P a g e | 5

ALUR PENULISAN

OBJEK KAJIAN

Peraturan Gubernur AcehNomor 49 tentang ASI

Ekslusif

PENGUMPULAN DATA

(Peraturan Perundangundangan, Bahan

Kepustakaan)

ANALISIS &PEMBAHASAN

RISET SELESAI

TINJAUAN FILOSOFIS,YURIDIS DANSOSIOLOGIS

PERATURAN GUBERNURACEH NOMOR 49

TAHUN 2016 TENTANGAIR SUSU EKSLUSIF

Page 8: POLEMIK PUBLIK CUTI 6 BULAN: 2016 TENTANG AIR SUSU · PDF filemasyarakat. bukan pada poin pemberian ASI Ekslusif. ... ibu menyusui. tinggal yang menjadi problematika kini adalah mengenai

R I S E T P U S T A K A J A R I N G A N S U R V E I I N I S I A T I F P a g e | 6

BAB ITINJAUAN FILOSOFIS

Dasar filosofis merupakan landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu kebijakan ke dalam peraturan perundang-undangan. Dasarfilosofis sangat penting untuk menghindari pertentangan peraturan perundang-undanganyang disusun dengan nilai-nilai yang hakiki dan luhur ditengah-tengah masyarakat, misalnyanilai etika, adat, agama dan lainnya. Dengan demikian dalam proses penyusunan peraturanperundang-undangan pada hakikatnya tidak boleh dilakukan secara pragmatis denganlangsung menuju pada penyusunan pasal per pasal tanpa kajian atau penelitian yangmendalam terlebih dahulu.

Peraturan perundangan-undangan yang dibentuk tanpa pengkajian teoritis dansosiologis yang mendalam akan cenderung mewakili kepentingan-kepentingan pihakberwenang pembentuk peraturan sehingga ketika diterapkan ke masyarakat yang terjadiadalah penolakan-penolakan. Masyarakat merasa tidak memiliki (tidak ada sense ofbelonging) atas suatu peraturan perundang-undangan akibat proses pembentukannyatidak partisipatif dengan mengikutkan dan meminta pendapat mereka.

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai Tinjauan Filosofis Pergub ASI dilihat dari batangtubuh pergub Asi di bagian pertimbangan yang menjadi dasar filosofis dibentuknya PergubASI Ekslusif.

Page 9: POLEMIK PUBLIK CUTI 6 BULAN: 2016 TENTANG AIR SUSU · PDF filemasyarakat. bukan pada poin pemberian ASI Ekslusif. ... ibu menyusui. tinggal yang menjadi problematika kini adalah mengenai

R I S E T P U S T A K A J A R I N G A N S U R V E I I N I S I A T I F P a g e | 7

Untuk mengkaji tinjauan filosofis dari Pergub ASI, idealnya dapat dilihat dari naskah

akademik sebagai bahan dan landasan bagi pembentukan Pergub ini. Namun proses

perancangan Pergub ASI tanpa didahului oleh naskah akademik yang sejatinya

merupakan komponen penting dalam proses penyusunan produk hukum. pembuatan

naskah akademik itu penting agar jelas tujuan membuat produk hukum dimaksud.

Naskah akademik akan membantu si pembuat peraturan itu untuk menemukan logika

akademikya. Sehingga jelas mengapa suatu masalah diatur demikian. Selain itu

urgensitas Naskah akademik dikarenakan detail dari rumusan tidak mungkin dituangkan

dalam pasal. Pasal hanya berisi norma hukum dengan bahasa yang ringkas dan padat.

Penjelasan dan maksud kata demi kata dalam pasal bisa ditelusuri dalam naskah

akademik dan hasil-hasil pembahasan (memorie van toelichting).

Penyusunan Naskah Akademik dalam proses pembentukan peraturan perundang-

undangan di Indonesia masih bersifat fakultatif (bukan keharusan). Sehingga tidak jarang

masih banyak ditemukan produk hukum, terutama di tingkat lokal, yang tidak

menyertakan naskah akademik sebagai komposisi utama penyusunan produk hukum.

Pergub ASI ini adalah salah satu contohnya.

Terlepas dari absennya naskah akademik tersebut, setidaknya tinjauan filosofis dari

Pergub ASI ini hemat kami dapat dilihat dari Poin menimbang. Sehingga fokus kajian dari

tinjauan filosofis dari penulisan ini adalah mengkaji poin-poin menimbang dari Pergub

Aceh Nomor 49/2016 tentang ASI Ekslusif.

1. Landasan Syariat Islam dan PP 32 Tahun 2012

Pada poin pertimbangan huruf a Pergub ASI, disebutkan :

bahwa pemberian Air susu Ibu merupakan bagian dari pelaksanaan Syariat Islam diAceh dan sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Esklusif,bahwa setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Ekslusif kepada bayi yangdilahirkannya.

Dari poin huruf a tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa landasan filosofis

yang utama dari pembentukan pergub ini ASI ekslusif adalah sebagai bagian dari

implementasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh. selain itu didukung dengan PP

Nomor 32/2012 yang juga menganjurkan (tidak diwajibkan, sehingga digunakan kata

“harus”) agar setiap ibu memberikan ASI Ekslusif kepada bayi yang dilahirkannya.

Page 10: POLEMIK PUBLIK CUTI 6 BULAN: 2016 TENTANG AIR SUSU · PDF filemasyarakat. bukan pada poin pemberian ASI Ekslusif. ... ibu menyusui. tinggal yang menjadi problematika kini adalah mengenai

R I S E T P U S T A K A J A R I N G A N S U R V E I I N I S I A T I F P a g e | 8

Berkaitan dengan syariat Islam, perlu dilihat pandangan Islam mengenai soal

menyusui tersebut. Perlu diketahui bahwa dalam mencari hukum suatu perkara

dalam Islam, maka yang paling utama dijadikan rujukan adalah Al-Qur’an. baru

setelah tidak ditemukan dasarnya dalam Al-Qur’an maka selanjutnya mencari dalam

hadis Nabi, terutama dalam Kitab 9 Hadis yang masyhur. Dan bila juga tak ditemukan

maka selanjutnya didasarkan pada pendapat jumhur ulama dan Qiyas.

Dalam Alquran disebutkan, masa menyusui dalam ajaran Islam adalah dua

tahun. Firman Allah SWT, "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua

tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan," (QS al-Baqarah [2]:

233). Namun tak ada salahnya jika si ibu tak sampai dua tahun dalam menyusui

bayinya. Menyusui sampai bayi berumur dua tahun hanyalah sebatas anjuran, bukan

kewajiban. Ini diterangkan dalam penghujung ayat tersebut, "Apabila keduanya ingin

menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan,

maka tidak ada dosa atas keduanya." (QS al-Baqarah [2]: 233).

Dari dua ayat tersebut, mayoritas ulama menyimpulkan bahwa dua tahun

adalah jangka waktu yang ditentukan Allah untuk menyusui. Seperti pendapat Ibnu

Katsir ketika menafsirkan ayat tersebut. Walau ayat ini berbentuk khabar (informasi)

namun ada unsur perintah yang harus dilaksanakan umat Islam. "Ini merupakan

petunjuk dari Allah SWT kepada para ibu agar mereka menyusui anak-anaknya dengan

pemberian ASI yang sempurna selama dua tahun," terang Ibnu Katsir. Pandangan Ibnu

Abbas, masa dua tahun untuk menyusui hanya diperuntukkan bagi bayi yang lahir

prematur, seperti enam bulan masa kandungan. Sementara, jika lahir dalam usia

kandungan lebih dari enam bulan, jangka waktu untuk menyusui otomatis berkurang

dari dua tahun.

Ibnu Abbas berdalil dengan Alquran surat al-Ahqaf [46] ayat 15, "Kami

perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya,

ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah

(pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan."Dalam ayat ini

disebutkan, masa mengandung dan menyusui totalnya selama 30 bulan. Jika dua

tahun (24 bulan) dihabiskan untuk menyusui, maka sisanya hanya enam bulan untuk

masa mengandung. Jika masa mengandung sampai 9 bulan, maka otomatis masa

menyusui menjadi 22 bulan. Pemberian ASI selama dua tahun bukan tanpa alasan.

Page 11: POLEMIK PUBLIK CUTI 6 BULAN: 2016 TENTANG AIR SUSU · PDF filemasyarakat. bukan pada poin pemberian ASI Ekslusif. ... ibu menyusui. tinggal yang menjadi problematika kini adalah mengenai

R I S E T P U S T A K A J A R I N G A N S U R V E I I N I S I A T I F P a g e | 9

Hal ini sebagai bukti, bahwa ajaran Islam sangat memperhatikan asupan nutrisi yang

diberikan kepada bayi. Dunia kedokteran membuktikan, ASI yang diberikan selama

dua tahun terbukti menjadikan bayi lebih sehat.

Dari uraian ayat Quran dan pandangan jumhur ulama diatas, dapat disimpulkan

bahwa dalam Islam sangat mengajurkan dan mengutamakan masa menyusui selama

dua tahun. Hal tersebut dikarenakan Menyusui selama dua tahun disebut sebagai

bentuk maksimalnya perhatian orang tua kepada bayinya. "Dan Kami perintahkan

kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah

mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya

dalam dua tahun." (QS Luqman [31]: 14).

Sehingga apabila Pergub ASI konsisten, kaffah dan tidak parsial dalam

menjadikan ketentuan syara sebagai landasan filosofis dari kehadiran pergub ini,

maka selayaknya ketentuan maksimal (2 tahun) tersebut idealnya yang diadopsi.

Sebagaimana Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) yang menetapkan pemberian ASI

selama 2 tahun sebagai bagian dari Hak Asasi Anak yang wajib dipenuhi oleh semua

ibu.

Di negara berasaskan Syariat Islam itu, Bagi ibu yang tidak memberikan ASI

dikenakan sanksi kecuali ada alasan lain yang membenarkan seorang ibu tidak

menyusui (seperti alasan medis). Sedangkan anjuran menyusui selama 6 bulan tidak

dapat ditemukan keutamaanya dalam pandangan Islam baik dari Al-Quran, Hadist

maupun pendapat jumhur ulama.

2. Alasan kesehatan

Pada poin pertimbangan huruf b Pergub ASI, disebutkan :

bahwa 80% (delapan puluh persen) perkembangan otak anak dimulai sejak dalamkandungan sampai usia 3 (tiga) tahun (periode emas). sehingga diperlukan pemberianASI ekslusif selama 6 (enam) bulan dan diteruskan sampai anak berusia 2 (dua) tahunsehingga setiap ibu berkewajiban memberikan ASI kepada anaknya.

Dalam poin b tersebut, alasan utama diberikannya ASI ekslusif selama 6 bulan

adalah dalam rangka menjaga kesehatan perkembangan otak anak. Sehingga

disinilah logika cuti 6 bulan diterapkan. Namun disatu sisi jangka waktu pemberian

ASI ekslusif ini diteruskan sampai anak berusia 2 tahun, namun disisi lain pergub ini

Page 12: POLEMIK PUBLIK CUTI 6 BULAN: 2016 TENTANG AIR SUSU · PDF filemasyarakat. bukan pada poin pemberian ASI Ekslusif. ... ibu menyusui. tinggal yang menjadi problematika kini adalah mengenai

R I S E T P U S T A K A J A R I N G A N S U R V E I I N I S I A T I F P a g e | 10

hanya mengatur cuti selama 6 bulan. Apabila pemberian ASI ekslusif adalah wajib 6

bulan cuti dan ditambah hingga anak berusia 2 tahun, maka ada defisit cuti yang

harusnya diberikan kepada ibu menyusui yaitu 18 bulan.

Selain itu di dalam pertimbangannya tersebut pemerintah Aceh juga

menambahkan frasa “setiap ibu berkewajiban memberikan ASI kepada anaknya”.

Frasa wajib tersebut dapat menimbulkan dampak hukum. Secara logika hukum

apabila ada suatu aturan yang diwajibkan bagi subjek hukum dan dilanggar maka

akan ada sanksi yang menanti. Sehingga seharusnya frasa ini dapat ditinjau lebih jauh

penggunaanya. Tidak setiap ibu dapat memberikan ASI baik karena alasan medis

maupun karena alasan khusus.

3. Advokasi dan sosialisasi Program ASI ekslusif

Pada poin pertimbangan huruf d Pergub ASI, disebutkan :

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PP Nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASIEkslusif, Pemerintah Aceh dalam program pemberian ASI ekslusif bertanggung jawabmelaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI ekslusif dalam skalaprovinsi serta membina, monitoring dan mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaandan pencapaian program pemberian ASI Ekslusif di Faskes, Satuan pendidikankesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat dalamskala provinsi

Dalam PP tersebut disebutkan tanggung jawab Pemerintah baik Provinsi

maupun Kabupaten/kota di Indonesia terkait program ASI ekslusif. Yaitu

melaksanakan advokasi, sosialisasi membina, monitoring, mengevaluasi dan

mengawasi pelaksaaan dan pencapaian program ASI ekslusif di instansi

pemerintahan, fasilitas pelayanan kesehatan dan kegiatan masyarakat umum.

Benar bahwa pemerintah provinsi diberikan tanggung jawab untuk advokasi

dan sosialisasi program ASI dalam PP tersebut. namun dalam PP 32/2012 itu tidak

ada pengaturan cuti bagi pns atau tenaga kontrak dalam rangka mensukseskan

program ASI Ekslusif. PP tersebut memang memberikan kewenangan untuk

berkreatifitas bagi pemerintahan Provinsi dalam rangka mensukseskan program ASI

dalam skala provinsi. Dengan catatan, tentunya kreatifitas tersebut dilakukan tanpa

berbenturan dengan peraturan lain yang berlaku di Indonesia. Berkaca dari PP

32/2012, bahwa mekanisme cuti ternyata bukanlah satu satunya langkah yang dapat

Page 13: POLEMIK PUBLIK CUTI 6 BULAN: 2016 TENTANG AIR SUSU · PDF filemasyarakat. bukan pada poin pemberian ASI Ekslusif. ... ibu menyusui. tinggal yang menjadi problematika kini adalah mengenai

R I S E T P U S T A K A J A R I N G A N S U R V E I I N I S I A T I F P a g e | 11

ditempuh agar program ASI ekslusif terselenggara dengan baik. Justru Poin penting

dalam PP 32/2012 adalah penyediaan fasilitas khusus bagi ibu menyusui (tempat

memerah ASI) baik di tempat kerja, instansi pemerintahan, fasilitas kesehatan dan

sarana umum sebagai indikator keberhasilan program pemberian ASI ekslusif.

Penyediaan sarana dan prasana tempat memerah asi tersebut selayaknya

dilakukan Pemerintah Aceh tiga tahun lalu, setahun setelah PP 32/2012 berlaku.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 41 PP 32/2012 :

Pada saat Peraturan Pemerintahan mulai berlaku, Pengurus Tempat Kerja dan/ataupenyelenggara tempat sarana umum, wajib menyesuaikan dengan ketentuanPeraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun

4. Cuti hamil dan cuti melahirkan dalam Qanun 6 Tahun 2009

Pada poin pertimbangan huruf e Pergub ASI, disebutkan :

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentangPemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemerintah Aceh dan PemerintahKabupaten/Kota serta lembaga lainnya wajib memberikan cuti hamil dan cutimelahirkan bagi para pekerja perempuan dan suami dari pekerja perempuan.

Pada Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 diatas memang memberikankewenangan bagi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota untukmemberikan cuti bagi wanita hamil dan melahirkan. Namun dalam pasal yangmengatur cuti tersebut hemat kami harus dibaca secara utuh meliputi ayatberikutnya dari pasal tersebut.

di ayat (2) disebutkan : Cuti hamil bagi pekerja perempuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diberikan 20 (dua puluh) hari sebelum waktu melahirkan.

Kemudian pada ayat (3) Cuti melahirkan bagi pekerja perempuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberikan 90 (sembilan puluh) hari setelah waktu melahirkan.dalam Qanun 6/2009 tidak disebutkan cuti bagi perempuan hamil 6 bulansebagaimana tertuang dalam Pergub ASI. Justru Qanun 6/2009 selaras denganregulasi yang lebih tinggi yaitu PP Nomor 24/1979 tentang cuti. Dimana diatur bahwacuti sebelum melahirkan adalah 20 hari dan cuti melahirkan maksimal diberikan 90hari setelah waktu melahirkan.

apabila ditinjau dari dimensi kemanusiaan, ketentuan ini dinilai dapatmenguatkan Ikatan Kasih sayang dan nilai emosional antara ibu dan anak. Dimensi inidiyakini Merupakan hal yang paling dasar (azasi) sebagai pemenuhan hak Anak danIbu.

Page 14: POLEMIK PUBLIK CUTI 6 BULAN: 2016 TENTANG AIR SUSU · PDF filemasyarakat. bukan pada poin pemberian ASI Ekslusif. ... ibu menyusui. tinggal yang menjadi problematika kini adalah mengenai

R I S E T P U S T A K A J A R I N G A N S U R V E I I N I S I A T I F P a g e | 12

BAB IITINJAUAN YURIDIS

Landasan/ dasar yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum(rechtsgrond) bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Dasar yuridis ini terdiri daridasar yuridis dari segi formil dan dasar yuris dari segi materiil. Dasar yuridis dari segi formiladalah landasan yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain untuk memberikewenangan (bevoegdheid) bagi suatu instansi membuat aturan tertentu. Sedangkan dasaryuridis dari segi materiil yaitu dasar hukum untuk mengatur permasalahan (objek) yangakan diatur.

Dengan demikian dasar yuridis ini sangat penting untuk memberikan pijakanpengaturan suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik hukum ataupertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

BAB ini membahas pandangan hukum yang pro maupun kontra terhadap pergub ASI,juga melakukan analisis peraturan perundangan terkait untuk mengetahui sejauhmanakewenangan dan legalitas Pemerintah Aceh dalam menerapkan kebijakan cuti 6 bulan

Page 15: POLEMIK PUBLIK CUTI 6 BULAN: 2016 TENTANG AIR SUSU · PDF filemasyarakat. bukan pada poin pemberian ASI Ekslusif. ... ibu menyusui. tinggal yang menjadi problematika kini adalah mengenai

R I S E T P U S T A K A J A R I N G A N S U R V E I I N I S I A T I F P a g e | 13

Bila diklasifikasikan, maka terdapat dua pandangan hukum yang dominan dalam

menyikapi menyikapi diterbitkannya Pergub ASI.

Pandangan pertama, menyatakan bahwa Pergub Asi bertentangan dengan regulasi

yang lebih tinggi. Secara hukum pemerintah Aceh dinilai tidak memiilki kewenangan serta

legalitas dalam menentapkan cuti melebihi ketentuan yang diatur secara nasional.

Pandangan kedua, menyatakan bahwa pemerintah Aceh dapat menetapkan cuti 6 bulan

karena Aceh dianggap memiliki kekhususan dalam mengatur rumah tangganya sendiri

(self government). asas lex specialist digunakan sebagai pamungkas bagi pihak yang

kontra terhadap kebijakan ini.

PANDANGAN HUKUM KONTRA /PENOLAKAN TERHADAP KEBIJAKAN CUTI 6 BULAN

Pandangan hukum yang menolak kehadiran Pergub ASI ini dapat dilihat dari

pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut aturan yang baru ditandatangani

pada 12 Agustus 2016 itu tak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya.

"'UU-nya kan tidak begitu dan tentu peraturan di bawah tidak boleh bertentangan

dengan UU," kata JK di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2016).1

Pandangan senada yang menilai pergub ASI bertabrakan dengan aturan

diatasnya,Kepala Kantor Regional VIII BKN Aceh Makmur Ibrahim mengatakan, pihaknya

akan melakukan telaah dan mengkaji kembali Pergub Nomor 49 Tahun 2016 Tentang

Pemberian Asi Eksklusif atau yang lebih populer dengan Pergub Cuti Bersalin itu. Menurut

Makmur, pergub yang diterbitkan Gubernur Aceh Zaini Abdullah itu melebihi

kewenangan yang diatur dalam PP 24 Tahun 1976 yang mengatur cuti bagi wanita hamil

dan melahirkan maksimal 3 bulan2

Pakar Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Mawardi Ismail

mengatakan, pengaturan cuti bersalin dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor

49 Tahun 2016 Tentang Pemberian ASI Ekslusif, bukanlah kewenangan gubernur Aceh.

Karena, regulasi ini bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu, Peraturan

1 http://news.detik.com/berita/3287736/jk-sebut-pergub-aceh-yang-atur-cuti-bersalin-6-bulan-bertentangan-dengan-uu?utm_source=News&utm_medium=Msite&utm_campaign=ShareFacebook2 https://www.modusaceh.co/news/bkn-aceh-pergub-cuti-bersalin-melebihi-kewenangan-pp/index.htmla

Page 16: POLEMIK PUBLIK CUTI 6 BULAN: 2016 TENTANG AIR SUSU · PDF filemasyarakat. bukan pada poin pemberian ASI Ekslusif. ... ibu menyusui. tinggal yang menjadi problematika kini adalah mengenai

R I S E T P U S T A K A J A R I N G A N S U R V E I I N I S I A T I F P a g e | 14

Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti bagi PNS, dan Pasal 118 Undang-

Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006. 3

Menurut Mawardi, kebijakan cuti bersalin ini adalah kebijakan pemerintah pusat

secara nasional, hal tersebut dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1976 tentang Cuti bagi PNS, yang juga sejalan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Di sana dijelaskan bahwa, tentang hak

PNS seperti mendapatkan gaji dan cuti, lalu kemudian dalam pasal 24 disebutkan

ketentuan lebih lanjut mengenai hak PNS diatur dengan PP. jadi bukan diatur dengan

peraturan gubernur.Selain itu, jelas Mawardi, Pergub tentang cuti bersalin selain

bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi juga bertentangan dengan Pasal 118 UU

Pemerintahan Aceh, di sana dijelaskan PNS adalah satu kesatuan manajemen pegawai

negeri sipil secara nasional, yang manajemennya meliputi, menetapkan formasi

pengadaan, penganggkatan, pemberhentian, pemindahan, penetapan pensiun, gaji

tunjangan, hak dan kewajiban PNS.

Menurut Mawardi, dari konsideran yang tercatat dalam pergub tersebut,

sesungguhnya pergub ini bertujuan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Ekslusif. Dimana dalam PP tersebut diatur,

setiap ibu harus memberikan ASI ekslusif dan pemerintah harus memberikan dukungan

untuk itu.

Adapun bentuk dukungan yang disebutkan dalam PP itu, kata Mawardi, terdapat

dalam Pasal 30, di mana pengurus tempat kerja dan penyelengara tempat umum harus

mendukung pemberian ASI ekslusif ini. menurut Mawardi, yang diinginkan oleh PP ini

adalah kewajiban penyedian sarana dan prasarana untuk pemberian ASI ekslusif, yang

juga pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 15

Tahun 2013 Tentang Tatacara Penyediaan Fasilitas Khusus Ibu Menysui. bukan memberi

cuti melebihi kewenanangan, melainkan menyediakan sarana dan prasarana dalam

memberikan ASI ekslusif. 4

3 https://www.modusaceh.co/news/mawardi-ismail-cuti-bagi-pns-bersalin-bukan-kewenangan-gubernur-aceh/index.html4 https://www.modusaceh.co/news/pergub-cuti-bersalin-berpotensi-jadi-bahan-tertawaan/index.html

Page 17: POLEMIK PUBLIK CUTI 6 BULAN: 2016 TENTANG AIR SUSU · PDF filemasyarakat. bukan pada poin pemberian ASI Ekslusif. ... ibu menyusui. tinggal yang menjadi problematika kini adalah mengenai

R I S E T P U S T A K A J A R I N G A N S U R V E I I N I S I A T I F P a g e | 15

Pandangan yang menilai pergub ASI batal demi hukum, datang dari Akademisi

Hukum Tata Negara Universitas Abulyatama (Unaya) Aceh, Wira Admadinata menilai,

Pergub Cuti Bersalin, batal demi hukum. Karena, regulasi tersebut melanggarkan

kewenangan hukum yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun

1976 Tentang Cuti PNS.5

Menurut Wira, hukum yang lebih rendah tidak bisa mengatur objek yang berbeda

dari hukum yang lebih tinggi dalam suatu masalah yang sejenis, karena itu tidak

dibenarkan dalam hukum. Wira yang juga Dekan Fakultas Hukum Unaya itu menjelaskan,

meski Aceh diberikan kekhususan oleh Pemerintah Pusat, namun Aceh tidak boleh

semena-mena. Harus dilihat sampai sejauh mana otoritas atau kewenangan Aceh dalam

masalah kepegawaian.Dalam konteks otonomi khusus, yang bisa diatur dengan qanun

dalam masalah kepegawaian apabila itu menyangkut pegawai Aceh dan anggaran APBA.

Namun, tetap tidak melanggar aturan yang lebih tinggi, baik itu Peraturan Pemerintah

(PP) atau Undang-undang (UU).Maka dengan lahirnya Pergub ini, Wira menilai, terjadi

mismanagement dalam pengelolaan pemerintahan. Seharusnya, kata Wira, pemerintah

yang baik harus tertib hukum dan tertib administrasi, sehingga tidak menimbulkan

kecurigaan jika produk regulasi yang dibuat karena dilatar belakangi oleh kepentingan

politik.

PANDANGAN HUKUM PRO/MENDUKUNG TERHADAP KEBIJAKAN CUTI 6 BULAN

Dilain pihak, tidak sedikit Juga yang setuju dengan kebijakan cuti 6 bulan bagi ibu

hamil dan melahirkan itu. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan,

pada prinsipnya, peraturan daerah yang tidak melanggar kewenangan pusat

diperbolehkan. Daerah juga mempunyai kewenangan sendiri dalam menentukan aturan.

"Aceh itu kan otonomi khusus dengan dasar syariah Islam. Sepanjang tidak mencakup enam

kewenangan pusat, terserah daerah. Kalau DPRD-nya setuju dan dibuat perda, ya enggak ada

masalah," ucap Tjahjo di JIExpo, Jakarta, Selasa 30 Agustus 2016 malam. Hanya saja,

5 https://www.modusaceh.co/news/wira-admadinata-pergub-cuti-bersalin-batal-demi-hukum/index.html

Page 18: POLEMIK PUBLIK CUTI 6 BULAN: 2016 TENTANG AIR SUSU · PDF filemasyarakat. bukan pada poin pemberian ASI Ekslusif. ... ibu menyusui. tinggal yang menjadi problematika kini adalah mengenai

R I S E T P U S T A K A J A R I N G A N S U R V E I I N I S I A T I F P a g e | 16

politikus PDI Perjuangan itu tidak bisa menjamin aturan ini akan diterapkan kepada seluruh

PNS di Indonesia. Sebab, banyak pertimbangan dalam melaksanakan aturan itu.6

Pakar Hukum Universitas Syiah Kuala M Jafar mengatakan, Peraturan Gubernur

(Pergub) mengenai cuti hamil dan melahirkan bagi pegawai negeri sipil (PNS) selama enam

bulan, apabila mengacu pada peraturan lebih tinggi tidak menjadi masalah apabila

kewenangannya melebihi dari peraturan pemerintah.7

Menurutnya ada dua prinsip yang harus dilihat dalam pergub tersebut, yakni

peraturan yang lebih tinggi akan mengalahkan peraturan yang lebih rendah, peraturan

yang khusus mengalahkan peraturan yang umum, serta peraturan yang baru mengalahkan

peraturan yang lama.Jakfar menjelaskan, apabila pergub ini merupakan penjabaran dari

peraturan yang lebih tinggi menyangkut asi ekslusif dan menyangkut kewenangan Aceh

dalam bidang kepegawaian, itu tidak jadi persoalan. Jadi itu yang perlu dikaji lebih lanjut

adalah landasan hukum dari pergub ini. Karena UUPA ini merupakan peraturan yang baru,

itu bisa menyampingkan peraturan yang lama," PP itu sudah sangat lama. Jadi kalau ada

perintah UUPA atau penjabaran dari ketentuan UUPA tidak ada persoalan dengan PP. Karena

Aceh daerah khusus (lex specialis). Bahkan kalau UUPA bertentangan dengan undang-undang

sekali pun, tetap UUPA yang berlaku. Apalagi dengan PP," ungkapnya

Jakfar juga mengungkapkan, UUPA merupakan sesuatu yang bersifat masih umum,

sehingga untuk menjelaskan itu akan diatur dalam pergub. "Kalau ada hak dan kewajiban

dalam UUPA, itu sudah termasuk mengatur masuk kerja, jam kerja, gaji, cuti dan sebagainya.

Kalau merupakan penjabaran dari UUPA tidak masalah bertentangan dengan peraturan lain,"

jelas staf ahli Gubenur Zaini Abdullah itu sebagaimana yang dilandisir modus co.

6 http://www.ajnn.net/news/mendagri-persilakan-aceh-terapkan-aturan-cuti-melahirkan-6-bulan/index.html

7 http://www.ajnn.net/news/pergub-cuti-hamil-ini-penjelasan-pakar-hukum-unsyiah/index.html?1470488345000

Page 19: POLEMIK PUBLIK CUTI 6 BULAN: 2016 TENTANG AIR SUSU · PDF filemasyarakat. bukan pada poin pemberian ASI Ekslusif. ... ibu menyusui. tinggal yang menjadi problematika kini adalah mengenai

R I S E T P U S T A K A J A R I N G A N S U R V E I I N I S I A T I F P a g e | 17

KEWENANGAN DAN LEGALITAS PEMERINTAH ACEH DALAM MENETAPKAN KEBIJAKAN

CUTI 6 BULAN

Pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo yang mempersilahkan Aceh menerapkan cuti

6 bulan menjadi angin segar bagi pihak yang pro terhadap kebijakan cuti 6 bulan. Namun

pada dasarnya pernyataan mendagri ini harus dilihat dalam kerangka pernyataan politis

dari seorang pejabat publik. Ini dikarenakan bahasa mendagri yang masih mengambang

dan bersayap menimbulkan multi tafsir terhadap dukungan pusat terhadap Pergub ASI.

Mendagri menyatakan bahwa pada prinsipnya, peraturan daerah yang tidak melanggar

kewenangan pusat diperbolehkan. Namun jelas bahwa pengaturan cuti PNS hingga kini

masih merupakan domain pusat.

Menyangkut dengan kewenangan pemerintah Aceh untuk memberlakukan aturan

yang berbeda dari PP 24/1976 melalui kebijakan cuti 6 bulan bagi PNS dan tenaga kontrak

di lingkup pemerintah Aceh, perlu dilihat dasar hukum lain yang kiranya memberikan

kewenangan bagi pemerintah Aceh untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Dalam ayat 118 UUPA diatur mengenai aspek pengaturan manajemen kepegawaian

Aceh. pada ayat (1) disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil di Aceh merupakan satu

kesatuan manajemen Pegawai Negeri Sipil secara nasional.

Lalu pada ayat (2) Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Aceh sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan,

pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban,

kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah. Ayat (3)

Pengelolaan manajemen pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

diserahkan pelaksanaannya kepada Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota.

Ketentuan pada pasal 118 tersebut haruslah dilihat secara utuh. pada ayat (1) secara

tegas dinyatakan dalam UUPA bahwa PNS Aceh merupakan satu kesatuan manajemen

PNS secara nasional. Sifat manajemen satu atap ini mengharuskan Aceh tunduk dan

mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku secara nasional alam rangka

pembinaan dan manajemen kepegawaian. Terkecuali di pasal ini disebutkan bahwa sistem

kepegawaian Aceh tersendiri dan merupakan bagian terpisah dari manajemen

kepegawaian secara nasional. Maka Pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk

Page 20: POLEMIK PUBLIK CUTI 6 BULAN: 2016 TENTANG AIR SUSU · PDF filemasyarakat. bukan pada poin pemberian ASI Ekslusif. ... ibu menyusui. tinggal yang menjadi problematika kini adalah mengenai

R I S E T P U S T A K A J A R I N G A N S U R V E I I N I S I A T I F P a g e | 18

membuat regulasi yang mengatur aspek kepegawaian di Aceh dalam rangka menjalankan

pemerintahan sendiri (self government).

mengenai kata2 " dapat diserahkan" Pasal 118 ayat (3) UU No.11/2006, kata "dapat

diserahkan", secara hukum bermakna boleh diserahkan, boleh tidak, tetapi sampai

sekarang pengelolaan manajemen kepegawaian oleh nasional kepada Aceh belum

diserahkan. Ketentuan cuti bersalin bagi PNS berlaku secara nasional dan hingga kini masih

menggunakan PP Nomor 24 Tahun 1976, yang diatur pada pasal 19 disebutkan pada ayat

(1) : Untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga, Pegawai Negeri Sipil wanita

berhak atas cuti bersalin. Ayat (2) Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya,

kepada Pegawai Negeri Sipil wanita diberikan cuti diluar tanggungan Negara. Kemudian ayat

(3) diatur Lamanya cuti-cuti bersalin tersebut dalam ayat (1) dan (2) adalah 1 (satu) bulan

sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.

Hemat kami apabila memang pemerintah Aceh tetap bersikukuh menjalankan

kebijakan cuti 6 bulan tersebut, secara hukum hal tersebut hanya bisa dilakukan bagi

tenaga kontrak /honorer (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/PPPK) . Hal ini

demikian dapat dilakukan karena tenaga kontrak/honorer tersebut tidak terikat dengan

aturan cuti sebagaimana pp 24/1976 karena mereka tidaklah berstatus sebagai PNS. Selain

itu manajemen tenaga kontrak/honorer berbeda dengan manajemen PNS.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara (ASN.) bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen

PPPK diatur dalam PP tersendiri. Sedangkan hingga kini Peraturan Pemerintah yang

mengatur manajemen tenaga kontrak/honorer tersebut belum ada.

Sehingga klausul hubungan hukum antara pegawai tidak tetap dan Pemerintah

Aceh adalah murni hubungan keperdataan. Jadi, layaknya seperti hubungan hukum

melakukan pekerjaan atas dasar kemitraan (partnership) didasarkan pada asas kebebasan

berkontrak dalam Pasal 1338 jo Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meski

demikian hak, kewajiban dan tanggung jawab PPPK tersebut diatur dalam UU ASN. Hanya

saja mengenai hak cuti bagi pegawai kontrak belumlah ada regulasi khusus yang

mengatur. Sehingga dengan demikian pemerintah Aceh dapat saja membuat regulasi

khusus bagi tenaga kontrak/honorer tersebut.

Page 21: POLEMIK PUBLIK CUTI 6 BULAN: 2016 TENTANG AIR SUSU · PDF filemasyarakat. bukan pada poin pemberian ASI Ekslusif. ... ibu menyusui. tinggal yang menjadi problematika kini adalah mengenai

R I S E T P U S T A K A J A R I N G A N S U R V E I I N I S I A T I F P a g e | 19

namun dari segi hukum hal demikian tidak dapat dilakukan serta merta bagi PNS

karena ada regulasi lebih tinggi yang membatasi hal tersebut. Mengenai argumentasi

bahwa kewenangan pemerintah Aceh dalam penetapan cuti adalah termasuk ranah

kekhususan (lex specialist). Namun asas lex specialist sejatinya adalah penjabaran dari

aturan umum ke aturan khusus. Andaikata ada pasal di UUPA yang mengatur kewenangan

cuti PNS merupakan kewenangan preogratif pemerintah Aceh, maka barulah Pemerintah

Aceh dapat menjabarkan aturan tersebut ke dalam instrumen hukum pelaksana seperti

Qanun atau pergub.

dalam UU ASN, Bab XV, Pasal 132 diatur mengenai ketentuan manajemen ASN harus

memperhatikan kekhususan daerah tertentu : kebijakan dan manajement ASN yang diatur

dalam UU ini dilaksanakan dgn memperhatikan kekhususan daerah terentu dan warga negara

berkebutuhan khusus. Penjelasan Pasal Ini: yg dimaksud dgn daerah tertentu misalnya:

daerah yg memiliki otonomi khusus, daerah perbatasan, daerah konflik, daerah terpencil, dan

daetah istimewa.Namun poin memperhatikan kekhususan tersebut tentunya kekhususan

suatu daerah harus memperhatikan hukum yang lebih tinggi. Dengan kata lain, apabila

Pemerintah Aceh ingin memiliki kewenangan tersendiri dalam hal pengaturan manajemen

kepegawaian, maka secara hukum terdapat dua solusi :

Pertama , melakukan revisi/perubahan UUPA di senayan dalam rangka memperluas

kewenangan Aceh dalam hal pengaturan manajemen kepegawaian. Meski manajemen

kepegawaian Aceh terintegrasi dengan manajemen pusat. Namun UUPA dapat

memperluas kewenangan pemerintah Aceh untuk menyelenggarakan pengelolaan

kepawaian berbasis kearifan lokal dan nilai nilai keislamanan, dengan terlebih dahulu

melakukan penyempurnaan terhadap pasal pasal terkait dalam UUPA.

Kedua, melakukan pendekatan atau lobi ke pemerintah pusat agar segera

menyerahkan pengelolaan manajemen kepegawaian secara penuh kepada Aceh

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) UU No.11/2006. Pengelolaan manajemen

ini kemudian dituangkan dalam PP tersendiri yang mengatur tentang kewenangan

pengelolaan kepegawaian oleh Pemerintah Aceh, dimana termasuk aturan cuti 6 bulan di

dalamnya.

Page 22: POLEMIK PUBLIK CUTI 6 BULAN: 2016 TENTANG AIR SUSU · PDF filemasyarakat. bukan pada poin pemberian ASI Ekslusif. ... ibu menyusui. tinggal yang menjadi problematika kini adalah mengenai

R I S E T P U S T A K A J A R I N G A N S U R V E I I N I S I A T I F P a g e | 20

BAB IIITINJAUAN SOSIOLOGI

Tinjauan sosiologis mengkaji realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukummasyarakat, aspek sosial ekonomidan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasakeadilan masyarakat). Tujuan kajian sosiologis ini adalah untuk melihat efek dari PergubASI ini di masyarakat dan dalam kehidupan.

BAB ini akan menguraikan pandangan masyarakat terhadap kebijakan cuti 6 bulanyang tertuang dalam Pergub ASI, juga membahas key problem dalam rangkamenemukan akar permasalahan problematika ibu menyusui di Aceh sehingga dapatdiketahui landasan sosiologis akan kebutuhan Pergub ASI.

Ketentuan cuti 6 bulan diberlakukan dalam rangka Pemberian ASI Eksklusif yang

diyakini akan mewujudkan Lahirnya Generasi Emas bagi Aceh yaitu generasi yang cerdas,

sehat dan kuat serta Bertaqwa. Ditinjau dari persepektif ini, maka memang pemberian

kesempatan cuti tersebut memiliki niat mulia agar anak dan ibu dapat terbangun

hubungan emosional antara ibu dan bayi.

Page 23: POLEMIK PUBLIK CUTI 6 BULAN: 2016 TENTANG AIR SUSU · PDF filemasyarakat. bukan pada poin pemberian ASI Ekslusif. ... ibu menyusui. tinggal yang menjadi problematika kini adalah mengenai

R I S E T P U S T A K A J A R I N G A N S U R V E I I N I S I A T I F P a g e | 21

Berdasarkan informasi dari beberapa narasumber, diantaranya menyambut baik

adanya ketentuan cuti 6 bulan bagi ibu hamil dan melahirkan. namun meski demikian

sebagian besar narasumber menyatakan tidak akan mengambil ketentuan cuti 6 bulan

tersebut. alasan yang dikemukakan beragam. Diantaranya karena dengan mengambil

cuti 6 bulan PNS tidak mendapatkan tunjangan selain gaji, seperti tunjangan prestasi

kerja (TPK), uang makan dan tunjangan jabatan bagi yang memiliki posisi di instansi. “

kalau kami sepertinya tidak akan mengambil cuti 6 bulan tersebut. karena cukup dengan 3

bulan saja sebenarnya dari segi pendapatan kami sudah banyak berkurang. Terlebih bagi

perempuan pasca melahirkan otomatis pengeluaran bertambah dengan kehadiran si buah

hati.sedang pendapatan malah menurun karena minus TPK dan honorarium lainnya” keluh

salah seorang ibu muda yang bekerja di salah satu instansi pemerintah Aceh yang minta

dirahasiakan identitasnya.

Narasumber lain, mengatakan bahwa ketentuan cuti 6 bulan tersebut selain

berpengaruh terhadap pendapatan, juga berpengaruh terhadap beban kerja serta

penilaian kinerja PNS yang mengambil cuti tersebut. “ pengalaman di dinas kami, ada

bendahara yang tahun lalu mengambil cuti melahirkan 3 bulan. Namun ketika selesai cuti

pekerjaan menjadi menumpuk. Karena memang harus diakui ada posisi yang memang tidak

bisa dikerjakan oleh orang lain karena beragam faktor. Walhasil bendahara kami sempat

stress pasca melahirkan. cuti 3 bulan saja sudah ditelepon atasan kapan masuk. Bayangkan

kalau 6 bulan” ungkap salah seorang PNS wanita di lingkup pemerintah Aceh.

Kemudian ada juga pendapat yang menyatakan bahwa ketentuan cuti 6 bulan

tersebut dapat menyebabkan menurunnya produktifitas dari SKPA. Sebagaimana

penuturan seorang PNS pria di salah satu instansi Pemerintah Aceh “ ketentuan cuti

tersebut juga berlaku bagi tenaga kontrak/honorer. Hal ini jelas akan menganggu kinerja

dan produktivitas SKPA. Alasan menggunakan tenaga kontrak ini jelas karena dinas

kekurangan tenaga terutama berkaitan dengan pekerjaan pekerjaan teknis dan

administratif. Bayangkan apabila ada tenaga kontrak yang sangat dibutuhkan tenaganya

kemudian ramai ramai cuti hamil. Bagaimana dengan produktifiktas SKPA tersebut dalam

mengejar target dan capaian. Disisi lain. tidak ada alokasi dana dari Pemerintah Aceh sendiri

apabila tenaga kontrak cuti hamil maka posisinya bisa digantikan dengan merekrut tenaga

kontrak lain dalam rangka menjalankan tugas tertentu” ujar nya.

Page 24: POLEMIK PUBLIK CUTI 6 BULAN: 2016 TENTANG AIR SUSU · PDF filemasyarakat. bukan pada poin pemberian ASI Ekslusif. ... ibu menyusui. tinggal yang menjadi problematika kini adalah mengenai

R I S E T P U S T A K A J A R I N G A N S U R V E I I N I S I A T I F P a g e | 22

Ketentuan cuti hamil 6 bulan tersebut dinilai juga kelak dapat menimbulkan reaksi

kecemburan sosial dari perempuan yang bekerja di sektor swasta di Aceh. sebagaimana

penuturan Nanda, salah seorang karyawati perusahaan pembiayaan di Banda Aceh “ wah

enak sekali PNS bisa cuti hamil selama 6 bulan. Kalau kami jangan kan 6 bulan. Sebulan saja

sudah syukur sebenarnya. Itupun sebentar bentar dipanggil bos karena ada tugas yang

harus dikerjakan. Harusnya dalam Pergub itu juga diatur secara tegas bahwa sektor swasta

juga wajib 6 bulan kerja. buka melimpahkan kewenangan itu pada perusahaan. Secara

logika bisnis. Perusahaan jelas tidak mau rugi dengan memberikan cuti 6 bulan bagi

karyawatinya. Jadi aturan itu seperti macan ompong. Tidak memiliki taring untuk memaksa

pengusaha. Jadinya kalau begini anak anak kami tidak akan mendapatkan gizi dan perhatian

yang cukup selayaknya PNS yang bisa cuti 6 bulan ” curhat nanda.

Berkaca dari informasi yang diperoleh dari narasumber di lapangan. Maka pergub

ini meski memiliki niat dan tujuan mulia, namun disinyalir dapat menimbulkan dampak

sosial yang tidak sedikit. diantaranya kesenjangan sosial yang makin melebar antara

sektor pemerintahan dan swasta di Aceh, potensi merosotnya kinerja SKPA serta

menimbulkan pengaruh bagi pendapatan PNS yaitu hilangnya TPK, honorarium dan

tunjangan lainnya. Selain itu pengaruh lain adalah kepada penilaian hasil kinerja PNS

diperkirakan tidak maksimal ekses dari lamanya PNS cuti hingga 6 bulan.

KEBIJAKAN PUBLIK BERBASIS DATA DAN FAKTA

Sebuah kebijakan publik pada hakikanyat adalah respon untuk menjawab situasi

atau kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Situasi dan kebutuhan ini

bisa dilihat sebagai problem kunci yang menjadi dasar dan alasan kenapa kebijakan itu

dibutuhkan. Jadi sebuah kebijakan publik harus beranjak dari prinsip evidence-based,

berbasis data dan fakta. Sementara data dan fakta lahir dari proses verifikasi yang kita

sebut dengan kajian atau penelitian. Artinya sebelum dirumuskan argumentasi yang

menjadi basis kebijakan terlebih dulu harus scientifical and empirical verified and proven.

terkait dengan kebijakan cuti hamil-melahirkan selama 6 bulan, perlu merumuskan

key problem polemik terkait dengan kebijakan cuti hamil-melahirkan selama 6 bulan

tersebut. pertanyaan utamanya adalah apa key problemnya sehingga kebijakan ini

dibutuhkan? Sudah pernahkah dibuat kajian terhadap permasalahan ini?

Page 25: POLEMIK PUBLIK CUTI 6 BULAN: 2016 TENTANG AIR SUSU · PDF filemasyarakat. bukan pada poin pemberian ASI Ekslusif. ... ibu menyusui. tinggal yang menjadi problematika kini adalah mengenai

R I S E T P U S T A K A J A R I N G A N S U R V E I I N I S I A T I F P a g e | 23

Pertanyaan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak

bergerak dari asumsi-asumsi dangkal yang belum tentu valid dan jelas basis ilmiahnya.

Beberapa pihak mengaitkan kebijakan ini dengan fenomena stunting (anak bertubuh

pendek). Lalu juga ada justifikasi soal waktu dimana durasi 6 bulan dipercaya sebagai

ukuran waktu Si Ibu bisa memberi ASI secara maksimal kepada bayinya.

Untuk itu perlu dilakukan uji valiitas kedua argumentasi ini dengan mengajukan

beberapa pertanyaan. Semisal, adakah korelasi antara stunting dengan asupan ASI? Jika

ada seberapa signifikan? lalu apakah ini menjadi satu-satunya faktor, atau ada faktor lain,

seperti faktor genetik atau nutrisi non ASI misalnya.

Lalu soal waktu, idealnya perlu dilakukan terlebih dahulu evaluasi terkait durasi cuti

selama 3 bulan yang selama ini diterapkan secara nasional. Kemudian perlu dilakukan

wawancara terhadap pihak pekerja perempuan yang bekerja di intansi pemerintahan ini.

apakah ada testimoni yang berisi komplain dari para ibu-ibu PNS dan tenaga kontrak

yang bekerja di birokrasi pemerintah di Aceh atas durasi cuti 3 bulan selama ini? apakah

pernah ada aspirasi mereka untuk meminta tambah durasi cuti selama 6 bulan? Persepsi

dan aspirasi dari mereka ini sangat penting karena merekalah stakeholder yang paling

berkepentingan dengan kebijakan ini.

Jika kita selisik dari fakta sehari-hari sesungguhnya dalam konteks Aceh, besaran

asupan ASI eksklusif dan durasi waktu ibu menyusui tampak tidak menjadi permasalahan

serius yang kemudian harus melahirkan kebijakan baru berupa penambahan aturan cuti

hamil-melahirkan. argumentasi yang memperkuat kesimpulan ini sekaligus menepis

signifikansi kebijakan yang dituangkan dalam qanun Aceh no 49 tahun 2016 ini setidaknya

terdapat dua faktor

Pertama , adalah terkait jam kerja di lingkungan birokrasi pemerintahan di Aceh dan

kedua, terkait dengan penghasilan dan kondisi ekonomi PNS dan tenaga kontrak. Dalam

rentang kerja 8,5 jam sehari kurang lebih, dari 08.00 – 16.45, PNS memilki waktu istirahat

selala satu jam 12.30.01.30 yang sering dimanfaatkan oleh PNS di Aceh dengan makan

siang di rumah. Nah PNS yang menyusui bisa memanfaatkan dan menyiasati waktu

istirahat ini dengan menyusui bayinya dirumah. Sementara di luar jam istirahat, berkat

teknologi mereka juga bisa memompa ASI-nya dan menyimpannya di lemari es sehingga

sewaktu-waktu bisa disusui dengan dot ketiak si baya membutuhkan, tentu dengan

Page 26: POLEMIK PUBLIK CUTI 6 BULAN: 2016 TENTANG AIR SUSU · PDF filemasyarakat. bukan pada poin pemberian ASI Ekslusif. ... ibu menyusui. tinggal yang menjadi problematika kini adalah mengenai

R I S E T P U S T A K A J A R I N G A N S U R V E I I N I S I A T I F P a g e | 24

dihangatkan terlebih dahulu. Fakta inilah yang selama ini berlangsung tanpa pernah ada

laporan menimbulkan masalah serius si bayi kekurangan asupan ASI.

Pada sudut pandang yang lain, jika aturan 6 bulan cuti hamil-melahirkan ini berlaku,

maka dari wawancara narasumber ditemukan potensi menimbulkan masalah ekonomi

bagi PNS. Rata-rata PNS sudah terikat dengan kredit konsumtif sehingga gaji mereka

bahkan banyak yang lebih dari setengah, harus dipotong setiap bulan dalam rangka

pelunasan kredit. Dalam kondisi seperti demikian tentu mereka sangat berharap pada

TPK sebagai bahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jika

aturan Gubernur Zaini ini berlaku maka bagi PNS otomatis hanya menerima gaji pokok

yang sebagiannya terpotong untuk membanyak kredit, tanpa TPK. Lebih buruk adalah

tenaga kontrak yang bahkan tidak menerima renumerasi dalam bentuk apapun karena

statusnya yang honorer dimana honornya dibayar berdasarkan kehadiran dan kinerja.

cuti 6 bulan dengan penghasilan yang minim bahkan nihil, dalam kondisi ekonomi

Aceh yang belumlah mapan, berpotensi membebani PNS-PNS yang hamil dan menyusui.

Tanpa penghasilan stabil tentu menimbulkan tanda tanya bagaimana mereka memenuhi

kebutuhan sehari-hari, terutama asupan nutrisi untuk merangsang produksi ASI yang

dibutuhkan si bayi, sementera uang untuk membeli semua kebutuhan itu mereka tidak

punya. Karena alasan ini banyak PNS, termasuk tenaga kontrak justru tidak mau berlama-

lama cuti di rumah. Dan sejauh ini, dari hasil wawancara narasumber dan pengamatan

dilapangan, mereka bisa menyesuaikan dan menyiasati waktu untuk tetap dapat

memberi asupan ASI sesuai kebutuhan nutrisi bayi tanpa banyak menimbulkan persoalan.

Oleh karena itu komparasi dengan beberapa negara yang menerapkan cuti hamil-

melahirkan 6 bulan, bahkan lebih, untuk memperkuat argumentasi penerapan kebijakan

cuti 6 bulan, maka perlu juga dilihat bahwa tidak selamanya permbandingan ini dapat

diterapkan apple to apple dengan negara lain. ini karena karasteristik dimasing masing

wilayah tidaklah simetris disebabkan perbedaan kondisi sosial budaya dan ekonomi

masing-masing wilayah.

Page 27: POLEMIK PUBLIK CUTI 6 BULAN: 2016 TENTANG AIR SUSU · PDF filemasyarakat. bukan pada poin pemberian ASI Ekslusif. ... ibu menyusui. tinggal yang menjadi problematika kini adalah mengenai

R I S E T P U S T A K A J A R I N G A N S U R V E I I N I S I A T I F P a g e | 25

KESIMPULAN

1. Ditinjau dari perspektif filosofis, pertimbangan Pergub ASI berlandaskan ketentuan

Syariat Islam. Namun secara syara Islam mengutamakan dan menganjurkan agar bayi

disusui hingga dua tahun bukan 6 bulan sebagaimana diatur dalam Pergub tersebut.

selain itu berdasarkan analisa dari beragam regulasi lain yang mengatur tentang

pemberian ASI ekslusif, penekan bukan pada cuti namun pada penyediaan fasilitas

khusus bagi ibu menyusui seperti tempat memerah ASI di instansi pemerintahan,

fasiltas pelayanan kesehatan dan tempat sarana Umum oleh pemerintah provinsi dan

kabupaten/kota.

2. Ditinjau dari persepektif yuridis, ketentuan yang mengatur cuti 6 bulan bagi PNS dan

tenaga kontrak/honor di lingkup pemerintah Aceh berpotensi bersebarangan dengan

regulasi lain yang lebih tinggi yang mengatur ketentuan cuti seperti PP Nomor 24

tahun 1976. Juga bertentangan dengan Qanun nomor 6/2009 tentang pemberdayaan

perempuan anak yang mengatur cuti hamil dan melahirkan bagi perempuan adalah 3

bulan. Oleh karena itu perlu kiranya dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan

aturan terkait yang lebih tinggi.

3. Ditinjau dari perspektif sosiologis, ketentuan cuti 6 bulan memberikan dampak sosial

berupa kecemburan sosial antara pegawai swasta dan pegawai negeri di Aceh.

ketentuan tersebut juga dinilai akan memberikan dampak berupa menunnya kinerja

dan produktifitas SKPA. Selain itu ketentuan cuti 6 bulan tersebut dapat berpengaruh

pada penerimaan pendapatan PNS, beban kerja dan peniliaian kinerja. Dari segi kultur

ibu menyusui di Aceh, besaran asupan ASI eksklusif dan durasi waktu ibu menyusui

tampak tidak menjadi permasalahan serius yang kemudian harus melahirkan kebijakan

baru berupa penambahan aturan cuti hamil-melahirkan.

Page 28: POLEMIK PUBLIK CUTI 6 BULAN: 2016 TENTANG AIR SUSU · PDF filemasyarakat. bukan pada poin pemberian ASI Ekslusif. ... ibu menyusui. tinggal yang menjadi problematika kini adalah mengenai

R I S E T P U S T A K A J A R I N G A N S U R V E I I N I S I A T I F P a g e | 26

REKOMENDASI JSI

1. Pada dasarnya kebijakan Pemberian ASI ekslusif memiliki tujuan mulia dan merupakan

terobosan dalam perspektif kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan aspek

hak hak perempuan khususnya ibu hamil dan menyusui. Dengan demikian keberadaan

Pergub ini hendaknya ditindak lanjuti pula dengan sarana fasilitas bagi ibu hamil dan

menyusui.

2. Pemerintah Aceh perlu meninjau kembali pasal pasal yang mengatur cuti 6 bulan

sebagaimana diatur dalam Pergub ASI, untuk diselaraskan/harmonisasi dengan

peraturan yang lebih tinggi yang mengatur ketentuan cuti hamil/melahirkan.

3. melakukan pendekatan atau lobi ke pemerintah pusat agar segera menyerahkan

pengelolaan manajemen kepegawaian secara penuh kepada Aceh sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) UU No.11/2006.

4. Merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menerapkan kebijakan cuti 6

bulan bagi ibu hamil/melahirkan yang berstatus sebagai PNS, Tenaga Kontrak/Honorer

untuk diberlakukan secara nasional. Dengan demikian akan ada regulasi secara

nasional yang mengikat dan mengatur ketentuan cuti 6 bulan sehingga Pergub ASI

tidak akan bertentangan dengan peraturan diatasnya

Page 29: POLEMIK PUBLIK CUTI 6 BULAN: 2016 TENTANG AIR SUSU · PDF filemasyarakat. bukan pada poin pemberian ASI Ekslusif. ... ibu menyusui. tinggal yang menjadi problematika kini adalah mengenai

R I S E T P U S T A K A J A R I N G A N S U R V E I I N I S I A T I F P a g e | 27

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS;

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Ekslusif;

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan

perempuan;

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan;

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 Tahun 2016 tentang ASI Ekslusif.

INTERNET

http://news.detik.com/berita/3287736/jk-sebut-pergub-aceh-yang-atur-cuti-

bersalin-6-bulan-bertentangan-dengan uu?utm_source=News&utm

https://www.modusaceh.co/news/bkn-aceh-pergub-cuti-bersalin-melebihi-

kewenangan-pp/index.htmla

https://www.modusaceh.co/news/mawardi-ismail-cuti-bagi-pns-bersalin-bukan-

kewenangan-gubernur-aceh/index.html

https://www.modusaceh.co/news/pergub-cuti-bersalin-berpotensi-jadi-bahan-

tertawaan/index.html

https://www.modusaceh.co/news/wira-admadinata-pergub-cuti-bersalin-batal-

demi-hukum/index.html