POLA PENGENDALIAN PERKEMBANGAN KAWASAN MEGA-URBANISASI GERBANGKERTASUSILA PLUS

Oleh :NUNGKI MEIRIYA 3208.206.002

Pembimbing :Prof. Ir Johan Silas

Dr.Ing.Ir Bambang Soemardiono

Latar Belakang

Globalisasipembangunan Kota Besar secara pesat, ex Jakarta dan Surabaya

Munculnya fenomenakawasan yang menyatu

secara fisik dengan model mega-urbanisasi sepertiJAKARTA (JABODETABEK) dan Surabaya (GERBANG-

KERTASUSILA Plus)

Contoh kasus JABODETABEK menyebabkan banyak dampaknegatifnya dari pada positifnya

Bagaimana dengan konsepmega-urbanisasi GERBANG-

KERTASUSILA Plus?

Pola pengendalian perkembangan kawasan mega-urbanisasi, dengan linkage yang dapat

meningkatkan kerjasama antar kota/kabupatendi GERBANGKERTASUSILA Plus

PeningkatanKebutuhan Ekonomi

Menurut Tjahjati (1997) diperlukan pembangunan regional terpadu dan lebihsensitif terhadap kebutuhan daerah

Permasalahan, Tujuan dan Sasaran

Permasalahan• Apa kelemahan/tantangan dan

kekuatan/peluang wilayah GERBANGKERTASUSILA plus sehingga tidak terdapat optimasi dalam pembangunannya

Tujuan dan Sasaran Mengidentifikasi kekuatan/peluang, dan

kelemahan/tantangan dalamperkembangan kawasan mega-urbanisasiGERBANGKERTASUSILA Plus– Mengidentifikasi faktor-faktor pertumbuhan

ekonomi kawasan, PDRB, LQ, tingkat/lajuurbanisasi dan pola pembangunan jalan

• Konsep/mekanisme seperti apa yang dapat mengendalikan perkembangan yang terjadi di kawasan mega-urbanisasi sehingga kawasan GERBANGKERTASUSILA Plus akan lebih dinamis dan sustainable

Merumuskan konsep pengendalian perkembangan mega-urbanisasi di kawasan GERBANGKERTASUSILA Plus.– Meng-iterasi-kan kriteria pengendalian

kawasan mega-urbaniasasiGERBANGKERTASUSILA Plus

Kajian Pustaka dan Teori

Pengendalian Perkembangan Perkotaan : pengendalian merupakan suatutindakan agar memanfaatan ruang sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, dalam hal ini pengendalian merupakan satu kesatuan dalam penataan ruangagar efektif dan efisien.

Proses Urbanisasi dan Fenomena Mega-Urbanisasi : urbanisasi merupakanfenomena yang terjadi pada dinamika perkembangan kawasan perkotaan. Dalam skala besar menimbulkan banyak permasalahan fisik dan non-fisik.

Morfologi Kawasan Perkotaan : dalam perkembangannya suatu kota tidakdapat berdiri sendiri, dan akan selalu bersinergi dengan kawasan sekitarnya. Hal ini menyebabkan adanya regionalisasi kawasan perkotaan denganhinterland di sekitarnya.

Konsep Regionalisasi Kawasan Perkotaan : terdapat 2 (dua)konsep dalamregionalisasi yaitu : network city dan PUR (Policentris Urban Region). Perbedaan antara keduanya adalah pada deferensiasi fungsi dimasing-masing sub pusat.

Tahapan Penelitian

Pertumbuhan penduduk dan urbanisasiKota/Kabupaten

Tahun1971 1980 1990 1995* 2000 2005*

Kabupaten Pasuruan 4,8 16,0 22,0 24,5 37,7 37,2Kabupaten Sidoarjo 6,2 21,7 50,4 67,6 85,7 85,6Kabupaten Mojokerto 0,0 6,8 21,6 29,6 41,8 58,5Kabupaten Jombang 5,6 11,2 23,7 32,5 54,6 56,3Kabupaten Gresik 7,9 14,2 25,8 34,2 49,8 51,3Kabupaten Tuban 5,6 7,4 11,2 12,7 18,9 16,9Kabupaten Bojonegoro 6,1 8,4 11,4 12,1 16,8 19,1Kabupaten Lamongan 2,3 8,6 9,0 9,6 16,8 15,4Kabupaten Bangkalan 4,6 10,1 15,2 18,6 21,6 21,8Kota Pasuruan 100,0 97,8*** 88,2*** 83,7*** 96,6*** 96,2***Kota Mojokerto 100,0 100,0 97,0 98,0 100,0 100,0Kota Surabaya 100,0 86,1 97,5 98,9 100,0 100,0

Sumber : Sensus Penduduk tahun 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2005,diolahKeterangan :(*) merupakan data dari survey penduduk antar sensus (supas) yang

dilakukan 5 tahun, sedangkan yang lainnya merupakan data sensuspenduduk tiap sepuluh tahun.

(**) pada tahun tersebut, Kabupaten Gresik masih bernama KabupatenSurabaya

(***) mulai tahun 1975, terdapat penambahan luas Kota Pasuruan dariKabupaten Pasuruan sehingga terjadi peningkatan proporsi pendudukKota yang tinggal di kawasan perdesaan

Kondisi Ekonomi dan Matrik UrbanisasiGERBANGKERTASUSILA Plus

Berdasarkan (1) Kontribusi PDRB sektor non-primer pada perekonomian dan (2)

Prosentase tenaga kerja yang bekerja padasektor non-primer,

Penyediaan infrastruktur jalan dan aktifitaskomuting

Jaringan jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di GKS Plus sangat rendah. Kelas IIIB/IV dan IIIC/V merupakan kelasjalan yang tingkataksesibilitas dan kondisiperkerasan sederhana. Kelas jalan tersebutmerupakan jalanlingkungan.

Didapatkan hitungan sebagai berikut : Pearson correlation of indeks komposit sosial ekonomi

and indeks komposit spasial = 0,408 P-Value = 0,188

Indeks Komposit Sosial-Ekonomi dan Spasial GERBANGKERTASUSILA Plus

Untuk mengetahui hubungan antara sosial-ekonomi dan spasial maka dilakukan dengan perhitungan korelasi antara keduanya. Berikutdiberikan dugaan awal :H0 = tidak terdapat hubungan antara

perkembangan sosial-ekonomi dan spasialH1 = perkembangan sosial-ekonomi berhubungan

dengan perkembangan spasial atausetidak-tidaknya hubungan tersebutderajatnya rendah.

Dengan α = 1%

Sehingga dapat disimpulkan:Dari hasil hitungan korelasi, derajat hubungan antara sosial-ekonomi dan spasial bersifat substansial dan sifatnya

saling mempengaruhi. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan dan ketidak-optimalan dalam pembangunan konsep

jejaring di kawasan GERBANGKERTASUSILA Plus. Sinkronisasi perkembangan wilayah antara Kota/Kabupaten yang satu dengan yang lain masih belum terjadi.

Dengan mengkonfirmasi kondisi eksisting didapatkanKekuatan/Peluang dan Kelemahan/Tantangan

Kekutaan/Peluang

Aspek Sosial Kependudukan Laju penduduk terus meningkat Peningkatan penduduk yang

menempati kawasan perkotaan Aspek Ekonomi

Peningkatan laju perth. ekonomi Terjadi perubahan struktur ekonomi

dari agraris menjadi non-agraris Aspek Fisik, Infrastruktur dan Lingkungan

hidup Jarak cukup berdekatan Jaringan jalan terhubung Pusat aktifitas menyebar. Memiliki sumber daya air

Kelemahan/Tantangan

Aspek Sosial Kependudukan Penyebaran penduduk belum merata Arus urbanisasi tinggi

Aspek Ekonomi Terjadi pergeseran struktur ekonomi Pertumbuhan ekonomi belum merata, Peningkatan jumlah industry

Aspek Fisik, Infrastruktur dan Lingkunganhidup Perkembangan jaringan jalan lambat. Terjadi alih fungsi lahan produktif Peningkatan lahan terbangun Penurunan kualitas lingkungan Pola pergerakan masih terpusat ke

Surabaya.

Hubungan Sosial-Ekonomi dan Spasial

Nilai kondisi sosial-ekonomi-spasial tertinggi saat ini ada di Kota Surabaya.

Kabupaten yang memiliki kondisi spasial cukup memadai lainnya adalah Kabupaten Sidoarjo.

Namun, kondisi sosial-ekonomi pada Kabupaten Sidoarjo sangat rendah

Kota Pasuruan, secara sosial-ekonomi, Kota Pasuruan cukup tinggi mendekati Kota Surabaya tetapi kondisi spasial sangat rendah.

Kondisi yang sama juga terjadi di Kota Mojokerto.

• Dari model tersebut juga telah menjawab hipotesis kedua mengenai kegagalan teori network cities dan policentrisurban region (PUR) yang belum memecahkan permasalahan mega-urbanisasi

• Kesenjangan pembangunan sosial-ekonomi dan fisik antara Kota Surabaya dengan Kabupaten/Kota lainnya• Sehingga diperlukan adanya pola pengendalian dalam perkembangan kawasan tersebut

Sintesis Pola Pengendalian berdasarkankesepakatan para nara sumber

Aspek KriteriaNon-Fisik

Kebijakan : Terkait dengan perumusan kebijakandalam pembangunan Kabupaten/Kota (khususnyadalam dokumen RPJPD/RPJMD)

- Kabupaten/Kota dapat berntegrasi secara sektoral- Menerapkan kebijakan ramah lingkungan- Menyeimbangkan antara kepentingan swasta, pemerintah dan masyarakat dalam

perumusan kebijakan

Perencanaan : Terkait dengan perumusan action plan/RENSTRADA Kabupaten/Kota yang dilakukan setiap tahun.

- Perencanaan Pola Pembangunan yang berkelanjutan- Memperhatikan aspek prescription - Domain public digunakan sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan rencana

Dokumen Tata ruang - Sesuai dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi (Propinsi/Nasional)- Menekankan pada aspek lingkungan hidup- Menyeleseikan masalah, alokasi SDA yang tepat serta berorientasi masa depan

Perijinan- Menerapkan efektifitas dalam pelaksanaannya- Memperhatikan efisiensi- Menggunakan azas equity dalam pelayanannya

Mekanisme Insentif dan Disinsentif

Insentif :- Dapat menarik minat para pengembang/investor- Dapat meningkatkan perkembangan kawasan

Disinsentif :- Dapat meminimalisasi penyimpangan tata guna lahan- Dapat meminimalisasi kegiatan yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan

Non-Fisik

Prasarana - Pembangunan yang menghubungkan antar Kabupaten/Kota- Bersifat komprehensif dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi- Didukung dengan penyediaan perumahan, air bersih, listrik lintas kota

Investasi Development Generator

Dalam hal ini investasi berbentuk prasarana skala wilayah dan modern antara lain:- Integrasi dalam pembangunan Infrastruktur, utilitas modern, komunikasi dan akses

pelabuhan dan bandara udara- Infrastruktur listrik air, pengolahan air buangan, dan telekomunikasi

Kesimpulan

• Terjadi ketidak-optimalan pembangunan jejaring GERBANGKERTASUSILA Plus sehingga, dapat diidentifikasi Peluang/kekuatan danKelemahan/tantangan, sbb

– Peluang/kekuatan yang dimaksud mencakup pada dinamika yang potensial untuk dikembangkan antara lain lajukependudukan, aktifitas sosial-ekonomi yang mulai berkembang, serta kondisi fisik yang homogen.

– Kelemahan/tantangan yang menghambat terkait dengan pola penyebaran kependudukan, infrastruktur, pusatpertumbuhan dan pola pergerakan yang masih terpusat ke Kota Surabaya.

• Pendekatan network cities dan policentris urban region masih belum dapatmemecahkan permasalahan mega-urbanisasi di GERBANGKERTASUSILA Plus sehingga perlu dirumuskan adanya pola pengendalian dalamperkembangan kawasannya. Berdasarkan kesepakatan sementara daripara stakeholder didapatkan bahwa dalam pola pengendalian ada 2 pendekatan yaitu:

• Non-fisik terdiri dari Kebijakan, Proses Perencanaan, Dokumen tata ruang, Perijinan dan Mekanisme insentif-disinsentif

• Fisik terdiri dari Prasarana dan Investasi development generator

Daftar Pustaka Arikunto, Suharsimi. (1998), Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, PT. Rineka Cipta, Jakarta Glasson, John. (1997) An introduction to regional planning concepts, theory and practice second edition,

Hutchinson, Melbourne Mantra, Ida Bagus. (2000), Demografi Umum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Riyadi, Rakhmad. (2001), Dinamika Spasial Wilayah Perkotaan (Kasus daerah Sleman DIY), Dimensi

keruangan Kota : Teori dan Kasus, UI Press, Jakarta Harold Sackman. (1975), Dephi Critique, Health and Company, Lexington MA D.C McGee, Terrance Gary, Ginsburg, Norton dan Kopple, Bruce. (1991), The Extended Metropolis Settlement

Transition in Asia, University of Hawaii Press, USA Miller, Eric J dan Meyer, Michael D. (2001), Urban Transportation Planning, McGraw-Hill international

edition, Singapore Pain, Kathy dan Hall, Peter. (2006), The Polycentric Metropolis Learning from Mega City Regions in Europe,

Earth scan, London-UK. Robinson, Ira M dan McGee, T.G. (1995), The Mega Urban Region of South East Asia, UBC Press,

University of Melbourne Oetomo, et all (2003), Teknik Sampling, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Williams, Jack F., dan D. Brunn, Stanley. (1983), Cities of The World : World Regional Urban Development,

Harper & Row, New York Yunus, Hadi Sabari. (2000), Struktur Tata Ruang Kota, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Yunus, Hadi Sabari. (2006), Megapolitan, Konsep, Problematika dan Prospek, Pustaka Pelajar, Yogjakarta

Referensi/Sumber Data -----------. 1996. Managing the Mega Urban Regions. UNHCS. New York Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (2005), Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya, 2015, Bappeda Kota Surabaya, Surabaya Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur (2005), Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur, Bappeda Propinsi Jawa Timur, Surabaya Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur (2005), Executive Summary Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur, Bappeda

Propinsi Jawa Timur, Surabaya Badan Pusat Statistik (1971), Sensus Penduduk tahun 1971, BPS, Jakarta Badan Pusat Statistik (1980), Sensus Penduduk tahun 1980, BPS, Jakarta Badan Pusat Statistik (1990), Sensus Penduduk tahun 1990, BPS, Jakarta Badan Pusat Statistik (1995), Survey Penduduk antar Sensus tahun 1995, BPS, Jakarta Badan Pusat Statistik (2000), Sensus Penduduk tahun 2000, BPS, Jakarta Badan Pusat Statistik (2005), Survey Penduduk antar Sensus tahun 2005, BPS, Jakarta Badan Pusat Statistik (2009), Jawa Timur dalam Angka 2009, BPS, Surabaya Badan Pusat Statistik (2009), Kota Surabaya dalam Angka 2009, BPS, Surabaya Badan Pusat Statistik (2009), Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2009, BPS, Sidoarjo Badan Pusat Statistik (2009), Kabupaten Pasuruan dalam Angka 2009, BPS, Pasuruan Badan Pusat Statistik (2009), Kota Pasuruan dalam Angka 2009, BPS, Pasuruan Badan Pusat Statistik (2009), Kabupaten Mojokerto dalam Angka 2009, BPS, Mojokerto Badan Pusat Statistik (2009), Kota Mojokerto dalam Angka 2009, BPS, Mojokerto Badan Pusat Statistik (2009), Kabupaten Gresik dalam Angka 2009, BPS, Gresik Badan Pusat Statistik (2009), Kabupaten Lamongan dalam Angka 2009, BPS, Lamongan Badan Pusat Statistik (2009), Kabupaten Tuban dalam Angka 2009, BPS, Tuban Badan Pusat Statistik (2009), Kabupaten Bojonegoro dalam Angka 2009, BPS, Bojonegoro Badan Pusat Statistik (2009), Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota se Jawa Timur 2004-2008, kerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Jawa Timur, Surabaya Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Propinsi Jawa Timur (2007), Studi Penelitian dan Penyiapan Rencana Tata Ruang Wilayah GKS Plus, Kerjasama Swakelola antara

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Jawa Timur dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya Dinas Perhubungan dan DLLAJ Propinsi Jawa Timur (2009), Panjang dan Kelas Jalan 2006, Dishub, Surabaya Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur (2006), Jumlah Tenaga Kerja Industri 2006, Disnaker, Surabaya Sekretaris Negara. (2004), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Presiden Republik Indonesia, Jakarta Sekretaris Negara. (2007), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Presiden Republik Indonesia, Jakarta Sekretaris Negara. (2008), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang, Presiden Republik Indonesia, Jakarta World Bank dan The Asia Foundation. (2004), Improving The Business Environment in East Java Views From Private Sector, Jakarta