pokok gempa

Upload: adhy

Post on 02-Mar-2018

241 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/26/2019 POKOK GEMPA

    1/18

    POKOK-POKOK

    PIKIRAN

    DEREGULASI DAN

    DEBIROKRATISASI

    PERIZINAN

    I. PENDAHULUAN

    Deregulasi dan debirokratisasi perijinan usaha merupakan kebijakanyang diambil untuk memperbaharui proses penyelenggaraanpelayanan usaha kepada masyarakat oleh pemerintah, selama inidirasakan menghambat atau tersendat, untuk disempurnakan melaluiproses percepatan pelayanan dengan memotong mata rantaipengaturan pelayanan dan unit organisasi yang terlibat.Proses penyempurnaannya harus terpadu, lintas instansi, lintassektor, dan dikoordinasikan oleh satu instansi Pemerintah yang

    memiliki kompetensi dan kewenangan untuk mengambil dession finalkebijakan yang tumpang tindih, mengurangkan aturan prosedur, danrasionalisasi kelembagaan pemerintah.Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan iklim investasiyang berdaya saing global dan mencapai sasaran pembangunanekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat. Sasaran yang harusdicapai pada era Kabinet ndonesia !ersatu, seperti ditetapkan dalamPeraturan Presiden "epuiblik ndonesia #omor $ Tahun %&&' tentang"encana Pembangunan (angka )enengah #asional Tahun %&&*+%&&, adalah-

    a. Pertumbuhan konomi Tahun %&&'/ ','0, menjadi %&& /$,10 dengan rata+rata pertumbuhan per tahun / 1,10

    b. nvestasi )asyarakat Dalam PD! tahun %&&* / 21,& 0menjadi %&& / %*,*0.

    c. nvestasi Pemerintah Dalam PD! tahun %&&* / 3,*0 menjadi%&& / *,20 .

    d. kspor #on )igas, tahun %&&* / ','0 menjadi %&&4 / 4,$0.

    e. Penduduk )iskin, tahun %&&* / 21,10 menjadi %&& / 4,%0.

    f. 5apangan Kerja 6pengangguran terbuka7, tahun %&&3 / ,'0menjadi %&& / ',2 0.

    5okakarya sistem pengaturan tatalaksana perijinan bidang ekonomi,di Provinsi Sumatera 8tara, pada tanggal 22 )ei %&&$8paya untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan melalui -

    a. Penyempurnaan peraturan perundang+undangan di bidangusaha9

    b. Penyederhanaan prosedur pelayanan usaha9

  • 7/26/2019 POKOK GEMPA

    2/18

    c. Perkuatan kelembagaan dan kewenangan9

    d. Pengembangan sistem informasi.

    II. PERMASALAHAN

    2. Dalam tahun 2+%&&*, investasi berupa pembentukanmodal tetap bruto hanya tumbuh 2,30 pertahun, jauhdibawah tahun 22+21 yang tumbuh rata+rata 2&,10pertahun. Dengan lambatnya pemilikan investasi, perananinvestasi berupa pembentukan modal tetap bruto terhadapPD!, menurun, dari %,10 pada tahunm 2$, menjadi2,$0 pada tahun %&&3 atau 10 dari volume investasitahun 2$ 6harga konstan tahun 37

    %. :nalisis penghambat laju pertumbuhan investasi-

    a. ndonesia menghadapi tantangan eksternal yang sangatmarginal, sebagai pengaruh kebijakan ekonomi dunia,persaingan pengaruh kekuasaan dan politik antar #egara,rendahnya rasa aman terhadap keamanan dandemokratisasi, dan rendahnya kepercayaan dalam tatahubungan antar negara, menjadi faktor penentu dalampertumbuhan investasi usaha. daya tarik investasi darinegara+negara pesaing ndonesia seperti- "";, .2.22&.+ atau 41,$0 dari

    income per capita income. Perbandingan di negara lainseperti, )alaysia dengan prosedur, dan waktu yangdibutuhkan 3& hari, dan biaya yang diperlukan sebesar

  • 7/26/2019 POKOK GEMPA

    3/18

    8S>.$$ atau 2,$0 dari income per capita.

  • 7/26/2019 POKOK GEMPA

    4/18

    5angkah yang ditempuh-

    a. )enata aturan main yang jelas pemangkasanbirokrasi dalam prosedur perijinan dan pengelolaanusaha dengan prinsip transparansi dan

    kepemerintahan yang baik.

    b. )enata aturan main yang jelas, pemangkasanbirokrasi dalam pengelolaan eksporBimpor,kepelabuhanan, kepabeanan, perpajakan, lokasi,gangguan, pertanahan, lingkungan hidup, dan lain+lain, dengan prinsip transparansi dankepemerintahan yang baik.

    %. )enjamin kepastian usaha dan peningkatan penegakkan

    hukum, dan perlindungan hak+hak pelaku ekonomi.

    3. )emperbaiki harmonisasi peraturan perundang+undanganyang bersifat nasional dan kedaerahan, denganmengedepankan prinsip kepastian hukum, deregulasi, danefisiensi dalam biaya, dan waktu pengurusan.

    *. )enetapkan standardisasi sarana dan prasarana kerja,pelayanan terpadu satu atap atau satu pintu.

    '. )enerapkan keputusan )enteri P:##o.13BKPB).P:#B$B%&&3 tentang Pedoman 8mum

    penyelenggaraan Pelayanan Publik, dalam prosespenyempurnaan sistem dan prosedur kelembagaanpelayanan.

    IV. PRINSIP-PRINSIP POKOK DEREGULASI DAN

    DEBIROKRATISASI

    2. T8C:S D:# =8#CS

    a. )empertegas fungsi murni pemerintahan-27 )ana yang masih perlu pengaturan%7 )ana yang tidak lagi perlu pengaturan!agi fungsi murni pemerintahan yang masih perlupengaturan, diperjelas-a7 )ana fungsi pemerintahan yang dilaksanakan olehpusat dan mana yang sudah waktunya 6efektif danefisien7 dilimpahkan ke pemerintah daerah.b7 )ana fungsi pemerintahan yang sudah waktunyadilaksanakan oleh masyarakat yang juga pelakupenting pembangunan

    b. Semua ketentuan yang mengatur tentang hal+halyang berlaku umum, ditetapkan dengan Peraturan

    PresidenBPeraturan )enteriBPeraturanDaerahBPeraturan Cubernur, !upati, alikota, dantidak ada lagi pengaturan lebih lanjut oleh pejabat

  • 7/26/2019 POKOK GEMPA

    5/18

    struktural di bawahnya.

    c. Peranan instansi pemerintahBaparatur pemerintah dipusat dititik beratkan pada pemberianarahBpelayanan informasi dan perumusan

    kebijakanBpengaturan. Peranan nstansi Pemerintahdi daerah sebagai pelaksana dari berbagaikebijakanBpengaturan dari pusat.

    %. 5AK:S 8S:@:

    a. 5okasi usaha diarahkan sesuai dengan ketentuan"8T" atau "DT". :pabila belum ada, penempatanlokasi usaha disesuaikan dengan lokasi peruntukanwilayah yang telah disepakati di daerah setempat.

    b. 5okasi usaha perusahaan yang didirikan dalamrangka P):BP)D# di daerah yang telah adaKawasan !erikat atau Kawasan ndustri,diprioritaskan di kawasan.

    c. 5okasi usaha perusahaan dimungkinkan di tanahmilik sendiri yang telah memiliki hak atas tanah, dansepanjang sesuai dengan "8T"B"DT" atauperuntukan wilayah yang telah disepakati di daerahsetempat.

    3. P"(#:# 8S:@:

    a. Perijinan usaha 6jin 8saha7 hanya diperlukan dalamrangka pengendalian terhadap sesuatukegiatanBusaha masyarakat yang memang perludikendalikan, dengan tujuan-27 Pengembangan usaha yang sehat.%7 Perlindungan bagi konsumen dengan jaminanmutu.37 Pencegahan pencemaran dan kerusakanlingkungan

    b. Pemberian perijinan, seperti jin 8saha, sedekatmungkin dengan masyarakat pemohon ijin agar tidakmenimbulkan ekonomi biaya tinggi.Dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi,pelayanan terdepan berada di KabupatenBKota atauKecamatan 6untuk skala kecil7, dan diselenggarakandalam satu unit organisasi pelayanan terpadu satuatap atau satu pintu. Kelembagaan unit organisasipelayanan terpadu sebagai unit struktural setaradengan Dinas yang melaksanakan fungsi lini. 8nitorganisasi ini memperoleh pelimpahan kewenangan

    seluruh sektor usaha dari)enteriBCubernurB!upatiBalikota. Kewenangan unitorganisasi pelayanan terpadu, dibatasi sampai

  • 7/26/2019 POKOK GEMPA

    6/18

    dengan pemberian perijinan usaha dengan sistemyang terukur pada Keputusan )enteri P:##o.13BKPB).P:#B$B%&&3. Proses pembinaansetelah perijinan usaha dikeluarkan 6persetujuanBjin8saha7, diserahkan kewenangan pembinaannya

    kepada unit organissi sektoral pembinanya.

    c. Ein 8saha dapat diberikan dengan cara-27 Persetujuan Prinsip, khusus P): untuk persiapan.%7 Pendaftaran, bersifat data umum dan tanpadilengkapi persyaratan, kecuali #PP badan usaha,#PP orang pribadi 6pemegang sahamperusahaanBusaha perorangan7, dan bukti pelunasanpembayaran pajak.37 Ein 8saha Tetap hanya diberikan kepada bidangusaha yang perlu dikendalikan 6vide huruf a7.

    d. Perluasan dengan peningkatan kapasitas produksi,tidak perlu memiliki Ein Perluasan atau PendaftaranPerluasan, cukup diwajibkan melapor secara tertuliskepada instansi Pemerintah yang membina perijinan.Perluasan dengan peningkatan investasi, perludilaporkan tertulis nilai rencana investasi dan sumberdana investasinya kepada nstansi Pemerintah yangmembina bidang usaha.

    e. Perusahaan dengan kriteria, antara lain tidakmenimbulkan pencemaran yang membahayakanmasyarakat dan merusak lingkungan, perusahaankecilBusaha rakyat, dibebaskan dari kewajiban

    memiliki Ein 8saha, dan hanya wajib mendaftarkanusahanya, tanpa disertai persyaratan kelengkapandokumen, kecuali #PP Arang Pribadi. nstansiPemerintah yang membina periEinan mengeluarkanTanda Pendaftaran yang keberlakuannya samadengan Ein 8saha. Setelah Tanda Pendaftarandikeluarkan, nstansi yang membinaperiEinanBPelayanan Terpadu, menyerahkankewenangan pembinaannya kepada unit organisasisektoral pembinanya.

    f. !entuk formulir permohonan EinBpendaftarandisederhanakan, dibatasi pada persyaratan yang

    terkait dengan #PP, identitas diri, pengesahanbadan hukum untuk perseroan dan yang sejenis.=ormulir pelaporan kegiatan usaha disederhanakandan dibakukan, dan dibatasi pada realisasiproduksiBusaha dan investasi.

    g. Prosedur untuk memperoleh Ein 8saha danpendaftaran, sampai pemberian keputusandisederhanakan, serta mengikuti langkah+langkahpada keputusan )enteri P:##o.13BKPB).P:#B$B%&&3. Pemohon ijin danpendaftaran diberikan hak dan kesempatan bandingapabila merasa dirugikankepada pejabat atasan pemberi ijin atau dalam haltidak dicapai kesepakatan dilaksanakan melalui

  • 7/26/2019 POKOK GEMPA

    7/18

    Peradilan T8#.

    h. Ein 8saha dan Tanda Pendaftaran berlaku untukselamanya usaha yang bersangkutan masihmenjalankan kegiatan usahanya. Ein 8saha dan

    Tanda Pendaftaran berlaku untuk seluruh ndonesiadan tanpa dibatasi oleh kewenangan nstansiPemerintah sesuai dengan batas administratifpemerintahan. Pembatasan tertentu hanya dapatdiberikan pada usaha hutan dan tambang yangterkait dengan hak atas areal dan lokasi.

    i. 5ingkup perijinan didasarkan pada kelompok atasjenis usaha, dan pada iEin dirinci komoditinya.

    j. Setiap perijinan usaha tidak dikenakan biaya apapun.:pabila ada ketentuan perundangan yang lebih tinggi

    mengatur biaya6pungutanBiuran7, maka agar tidak bertentangandengan ketentuan yang lebih rendah dinyatakandengan "p.&,+. :pabila pungutanBiuran tidak dapatdihindari karena alasan tertentu, pelaksanaannyaharus terlebih dahulu mendapat persetujuan )enteriKeuangan, dan dana yang dipungut disetor ke Kas#egaraBKas Daerah.

    k. Ein+iEin lain yang menjadi kewenangan PemerintahDaerah, seperti )! 6Ein )endirikan !anguan7, @A6Ein 8ndang+8ndang Cangguan7, Ein 5okasi dan jindaerah lainnya disederhanakan dan diberi

    kemudahan. !agi kegiatan usaha dilokasi Kawasan!erikat atau Kawasan lainnya, tidak diperlukan Ein5okasi, @A dan ijin daerah lainnya sepanjangPengelola Kawasan telah memiliki jin 5okasi, @Adan jin daerah lainnya. "etribusi yang diwajibkankepada kegiatan usaha di Kawasan, menjaditanggungjawab Pengelola Kawasan. PemerintahDaerahhanya memungut retribusi dari Pengelola Kawasan.

    l. Ein @ak :tas Tanah disederhanakan dankewenangan pembinaan @ak :tas Tanah olehnstansi Pemerintah di KabupatenBKota diperluas darisebelumnya 2&& @a menjadi '&& @a.

    V. PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN

    2. @akekat Pelayanan Publik:dalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yangmerupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintahsebagai abdi masyarakat

    %. :saE Pelayanan Publik

    a. Transparansi

  • 7/26/2019 POKOK GEMPA

    8/18

    Terbuka, mudah, dapat diakses oleh semua pihakyang membutuhkan, dan disediakan secara memadaiserta dimengerti.

    b. :kuntabel,

    Dapat dipertanggungjawabkan sesuai denganketentuan perundang+undangan.

    c. Kondisional,Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi danpenerima pelayanan dengan tetap berpegang padaprinsip efisiensi dan efektifitas.

    d. Partisipatif)endorong peran serta masyarakat dalampenyelenggaraan pelayanan puiblik denganmemperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan

    masyarakat.

    e. Kesamaan @akTidak diskriminatif dalam arti tidak membedakansuku, ras, agama, golongan, gender, dan statusekonomi.

    f. KeseimbanganPemberi dan penerima pelayanan publik harusmemenuhi hak dan kewajiban masing+masing pihak.

    3. Prinsip Pelayanan Publik

    a. Kesederhanaan.Tidak berbelit+belit, mudah dipahami, dan mudahdilaksanakan

    b. Kejelasan.27 Persyaratan teknis dan administratif pelayananpublik.%7 8nit kerjaBpejabat yang berwenang dantanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan,penyelesaian keluhanBpersoalanBsengketa dalam

    pelaksanaan pelayanan publik.37 "incian biaya pelayanan publik dan tata carapembayaran.

    c. Kepastian aktu.Dapat diselesaikan dalam waktu yang telahditetapkan

    d. :kurasi.Produk pelayanan publik diterima dengan benar, dantepat.

    e. Keamanan.Proses dan produk pelayanan publik memberikan

  • 7/26/2019 POKOK GEMPA

    9/18

    rasa aman, dan kepastian hukum.

    f. TanggungjawabPimpinan penyelenggara pelayanan publik ataupejabat yang di tunjuk bertanggungjawab atas

    penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaiankeluhanBpersoalan dalam pelaksanaan pelayananpublik.

    g. Kelengkapan Sarana dan PrasaranaTersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatankerja, dan pendukung lainnya yang memadaitermasuk penyediaan sarana teknologitelekomunikasi dan informatika.

    h. Kemudahan :ksesTempat, lokasi, dan sarana pelayanan yang

    memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dandapat memanfaatkan teknologi komunikasi daninformatika.

    i. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan.Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan,dan santun, ramah, serta memberikan pelayanandengan ikhlas.

    j. Kenyamanan5ingkungan pelayanan harus tertib, teratur,disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi,lingkungan yang indah dan sehat

    *. Standat Pelayanan Publik.Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standarpelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanyakepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayananmerupakan ukuran yang dibutuhkan dan wajib ditaati olehpemberi dan atau penerima pelayanan.Standar pelayanan sekurang+kurangnya meliputi-

    a. Prosedur Pelayanan.

    Dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan,termasuk pengaduan.

    b. aktu Penyelesaian.Ditetapkan sejak saat pengajuan permohonansampai penyelesaian pelayanan, termasukpengaduan.

    c. !iaya Pelayanan.!iayaBtarif pelayanan termasuk rinciannya yangditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.

    d. Produk Pelayanan.@asil pelayanan yang akan diterima sesuai ketentuan

  • 7/26/2019 POKOK GEMPA

    10/18

    yang ditetapkan.

    e. Sarana dan Prasarana.Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yangmemadai oleh penyelenggara pelayanan publik.

    f. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan.Kompetensi petugas pemberi pelayaan harusditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan,keahlian, ketrampilan, sikap, dan perilaku yangdibutuhkan.

    '. Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik27. =ungsionalpola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara

    pelayanan, sesuai dengan tugas, fungsi, dasnkewenangannya.%7. TerpusatPola pelayanan publik diberikan secara tunggal olehpenyelenggara pelayanan berdasarkan pelimpahanwewenang dari penyelenggara pelayanan terkait lainnyayang bersangkutan.37. Terpadua7.Terpadu Satu :tapPola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalamsatu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yangtidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melaluibeberapa pintu. Terhadap jenis pelayanan yang sudah dekat

    dengan masyarakat tidak perlu disatu atapkanb7.Terpadu Satu PintuPola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan padasatu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yangmemiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.*7. Cugus TugasPetugas pelayanan publik secara perorangan atau dalambentuk gugus tugas ditempatkan pada instansi pemberipelayanan dan lokasi pemberian pelayanan tertentu.Selain pola pelayanan sebagaimana tersebut, instansi yangmelakukan pelayanan publik dapat mengembangkan polapenyelenggaraan pelayanannya sendiri dalam rangka upayamenemukan dan menciptakan inovasi peningkatan

    pelayanan.

    1. !iaya Pelayanan PublikPenetapan besaran biaya pelayanan publik perlumemperhatikan hal+hal sebagai berikut-2. Tingkat kemampuan dan daya beli masyarakat9%. #ilaiBharga yang berlaku atas barang dan atau jasa93. "incian biaya harus jelas untuk jenis pelayanan publikyang memerlukan tindakan seperti penelitian, pemeriksaan,pengukuran, dan pengujian.*. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang danmemperhatikan prosedur sesuai ketentuan peraturanperundang+undangan.

    $. Pelayanan !agi Penyandang ;acat, 5anjut 8sia, anita

  • 7/26/2019 POKOK GEMPA

    11/18

    @amil dan !alita.Penyelenggara pelayanan wajib mengupayakan tersedianyasarana dan prasarana yang diperlukan serta memberikanakses khusus berupa kemudahan pelayanan bagipenyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil dan balita.

    4. Tingkat Kepuasan )asyarakat8kuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukanoleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasaanpenerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayananmemperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dandiharapkan. Aleh karena itu setiap penyelenggara pelayanansecara berkala melakukan survei indeks kepuasanmasyarakat.

    . Pengawasan Pengaduan dan SengketaPengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, dilakukan

    melalui-27. Pengawasan melekat yaitu pengawasan yang dilakukanoleh atasan langsung sesuai dengan ketentuan peraturanperundang+undangan.%7. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukanoleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuanperaturan perundang+undangan37. Pengawasan masyarakat yaitu pengawasan yangdilakukan oleh masyarakat, berupa laporan atau pengaduan.

    2&. Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa27. PengaduanSetiap pimpinan unit penyelenggara pelayanan publik wajib

    menyelesaikan setiap laporan atau pengaduan masyarakatmengenai ketidakpuasan dalam pemberian pelayanan sesuaikewenangannya. 8ntuk menampung pengaduan masyarakattersebut, unit pelayanan menyediakan loketBkotakpengaduan. Dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat,pimpinan unit penyelenggara pelayanan publik perlumemperhatikan hal+hal sebagai berikut-

    a. Prioritas penyelesaian pengaduan9

    b. Penentuan pejabat yang menyelesaikan pengaduan9

    c. Prosedur penyelesaian pengaduan9

    d. "ekomendasi penyelesaian pengaduan9

    e. Pemantauan dan evaluasi penyelesaian pengaduan9

    f. Pelaporan proses dan hasil penyelesaian pengaduankepada pimpinan9

    g. Penyampaian hasil penyelesaian pengaduan kepadayang mengadukan9

    h. Dokumentasi penyelesaian pengaduan.%.7 SengketaDalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh

  • 7/26/2019 POKOK GEMPA

    12/18

    unit penyelenggara pelayanan publik yangbersangkutan dan terjadi sengketa, makapenyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalurhukum.

    22. 22. valuasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan PublikPimpinan penyelenggara pelayanan publik wajib secaraberkala mengadakan evaluasi terhadap kinerjapenyelenggaraan pelayanan di lingkungan instansinyamasing+masing. Kegiatan evaluasi ini dilakukan secaraberkelanjutan dan hasilnya secara berkala dilaporkan kepadapimpinan tertinggi penyelenggara pelayanan publik.Penyelenggara pelayanan publik yang kinerjanya dinilai baikperlu diberikan penghargaan untuk memberikan motivasiagar lebih meningkatkan pelayanan. Sedangkan

    penyelenggara pelayanan publik yang kinerjanya dinilaibelum sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat,perlu terus melakukan upaya peningkatan. Dalam melakukanevaluasi kinerja pelayanan publik harus menggunakanindikator yang jelas dan terukur sesuai ketentuan yangberlaku.

    VI. PENUTUP

    8paya pemerintah dalam meningkatkan investasi penanaman modal,merupakan prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi, dandampaknya dirasakan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan

    masyarakat. Salah satu cara untuk dapat tumbuh danberkembangnya investasi dan efektifitas pelayanan publik, dengancara mendekatkan pusat+pusat pelayanan kepada masyarakat yangdilayani. Peran pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, sertajajaran perangkat daerahnya, merupakan ujung tombak dalammemberikan kemudahan berusaha. Pemerintah daerah dianggappaling mengenal permasalahan, kondisi serta potensi yang dimilikimasyarakat. Selain dari itu, daerah pun merupakan unsur strategisdalam menegakkan hukum, menjamin kepastian hukum, dankepastian berusaha. Aleh karena itu, penempatan kegiatan usahapadalokasi tertentu yang telah disetujui dan ditetapkan sebagai tempatusaha, harus memberikan jaminan dan kepastian berusaha. Dalam

    era globalisasi, kepastian hukum dan kepastian berusaha menjadifaktor penting. Aleh karena itu perencanaanTata "uang #asional danDaerah harus diatur dalam produk hukum. Ketentuan ini merupakanbagian dari substansi 8ndang+8ndang tentang :dministrasiPemerintahan 6Fusuf7

    PETA ZONASI GEMPA

    moojuSep 2nd, 20142 Comments

    Analisis hazard kegempaan di Indonesia untuk perencanaan struktur bangunan tahan gempa

    Analisis kerentanan bangunan gedung pada wilaah rawan gempa

    http://puskim.pu.go.id/author/junjunan-muhammad/http://puskim.pu.go.id/author/junjunan-muhammad/http://puskim.pu.go.id/peta-zonasi-gempa/#commentshttp://puskim.pu.go.id/peta-zonasi-gempa/#commentshttp://puskim.pu.go.id/peta-zonasi-gempa/#commentshttp://puskim.pu.go.id/author/junjunan-muhammad/
  • 7/26/2019 POKOK GEMPA

    13/18

    Surat !daran "enteri #ekerjaan $mum %omor&12'S!'"'2010 (entang #emberlakuan #eta )onasi

    *empa Indonesia

    Manfaat :

    $ntuk menunjang pembangunan in+rastruktur ke #$an ang tahan gempa sesuai S%I 0-1.2/

    2002 (ata cara perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan gedung

  • 7/26/2019 POKOK GEMPA

    14/18

  • 7/26/2019 POKOK GEMPA

    15/18

    A%*$%A% A!A3

    AA% *!"#A

    @hmm, masih seputar gempa juga, aku jadi pengen sedikit mbahas dari segi arsitektural

    6ceileeeG7 he he. ini sih subjektif lo ya, pure pendapat aku, dari pelajaran struktur yang aku

    dapet selama ini. Salah satu penyebab utama parah tidaknya kerusakan dan banyaknya korban

    gempa adalah masalah struktur bangunan. !angunan tahan gempa, lebih tepatnya tanggap

    gempa 6member waktu lebih lama kepada penghuninya untuk keluar dari rumah sebelum

    ambruk7, seperti yang dah pernah aku bahas sebelumnya, mempunyai struktur yang berbeda

    dengan bangunan biasa. Di daerah rawan gempa, kita tidak bisa begitu saja mengabaikan

  • 7/26/2019 POKOK GEMPA

    16/18

    masalah struktur. Pondasi rumah, kalau pemilihan struktur, perhitungan, dan pemasangannya

    tidak benar, bisa berakibat fatal buat bangunan.

    #ah, sekarang kenapa gempa di Fogyakarta tahun %&&* lalu yang hanya ', S" bisa memakan

    banyak korban dan banyak bangunan yang hancurH Padahal di daerah sumatera yang lebih

    sering gempa n biasanya kekuatannya lebih besar, bangunannya g terlalu banyak yang rubuhHPermasalahan utamanya bukan pada kuatnya gempa, tapi lebih kepada kekuatan struktur

    bangunan..

    Di sumatera, jelas jarak antar bangunan tidak serapat di jawa.

    (adi ketika satu bangunan rubuh, tidak mengenai bangunan

    tetangganya. Selain itu, karena daerah sumtera sudah sangat

    akrab dengan gempa, pembangunan rumahBbangunan mereka

    sudah lebih memperhatikan masalah ini dan memperhitungkan

    strukturnya dengan lebih teliti.

    Sedangkan di (awa, masyarakatnya kebanyakan masih kurang menyadari hal ini. Dalam

    membangun rumah+pun tidak memperhatikan masalah peraturan jarak% bangunan. Saya

    teringat saat saya pernah menjadi relawan yang mendata kerusakan gempa FK. aktu itu

    pemda meminta bantuan mahasiswa sipil dan arsitektur FK+Solo untuk mendata kerusakan

    akibat gempa di FK+(ateng. Dari sana, bisa dilihat, bangunan yang rubuh biasanya adalah

    bangunan yang menggunakan struktur alakadarnya untuk membangun rumahnya. !ahkan

    masih banyak ditemui rumah tanpa tulangan, hanya merupakan tumpukan batu bata yang di

    susun. !etonBtembok bata bersifat kaku, statis. !ila beton di pasang tanpa penahan, tulangan,

    struktur, jelas saja akan mengalami keretakan dan rubuh ketika di guncang oleh gempa.

    )ungkin karena pulau (awa dulunya jarang sekali terkena gempa, apalagi di atas ' S", jadi

    masyarakat masih banyak yang membangun bangunan sekadarnya tanpa memikirkan struktur.:palagi bangunan% lama yang banyak ditemukan di jawa. (arak antar bangunan yang sangat

    rapat juga membuat semakin banyak rumah yang rubuh 6menjalar dari satu rumah ke rumah

    yang lain7. (elas, kan penyebab utma kerusakan di (awa apaH

    #ah, mulai sekarang masyarakat di daerah rawan gempa seharusnya mulai memperhitungkan

    gaya vertical dan horiEontal, dan memikirkan struktur bangunan dengan baik bila ingin

    membangun bangunan. Tidak ;uma di (awa, siapapun yang tinggal di daerah rawan gempa

    harus memperhatikan dan memperhitungkan struktur dengan baik bila ingin membangun rumah.

    @al simple yang perlu diperhatikan, bentuk bangunan sebaiknya sederhana saja agar

    penyaluran gaya dan bebannya lebih sederhana n stabil. lebihkan panjang tulanganBbegisting

    kolomBsloofBbalok kira% '&cm untuk di tekuk dan saling dikaitkan pada titik% pertemuan 6kolom

    dengan balok, balok dengan balok, kolom dengan sloof7 agar ikatan struktur bangunannya lebih

    kuat. @al ini bisa mengantisipasi adanya beban horiEontal yang terjadi saat gempa. Trus, seperti

    yang sudah pernah saya sarankan, agar dinding tidak ambruk saat terjadi goncangan, lebih baik

    lagi bila kita memberi tulangan diagonal dan horiEontal pada dinding sebelum dinding di plester.

    Sebenarnya ada banyak metode yang bisa diterapkan untuk membuat rumah kita lebih tanggap

    gempa. Kemarin saat saya berdiskusi banyak dengan pak Kahar dan bu 8mmul masalah

    bangunan% tanggap gempa yang banyak dibangun di FK+Klaten, saya jadi lebih banyak tahu.

    Selain cara simple tadi, kita juga bisa membangun rumah dengan menerapkan struktur plat

    lantai % pada lantai 2 rumah kita. Seluruh lantai ditutupi tulangan, seperti sloof yang meluas.

  • 7/26/2019 POKOK GEMPA

    17/18

    5ebih tepatnya terlihat seperti balok dan plat lantai %. Tetapi biayanya, jelas jauh lebih mahal.

    Tapi tingkat tanggap gempanya jauh lebih baik.

    Selain itu ada juga metode yang menggunakan bambu sebagai tulangan dinding. (adi

    dindingnya tidak menggunakan bata sebagai bahan penutup utama. :walnya tembok dinding

    dipasang kira+kira 2 meter sebagai penguat struktur utama bambunya di sepanjang dinding.Setelah itu bamboo yang sudah dipotong tipis% di anyam silang di struktur utama dinding

    bamboo tadi. Setelah terpasang, itu langsung di cor 6diisi beton7. (adi dindingnya tidak

    menggunakan bata, tetapi beton dengan tulangan bamboo. !elum ada penelitian mendalam sih

    tentang metode ini, baru diterapkan di FK. Tapi masuk akal juga, kanH !amboo itu sifatnya

    elastis jadi saat terjadi gaya horiEontal dan vertical, bangunan bisa lebih stabil.

    :da juga menggunakan bahan seperti karet sebagai struktur utama 6yang ini saya belum begitu

    paham7, ada juga struktur dome yang jelas lebih stabil penyaluran gayanya dan lebih tanggap

    gempa dan angin kencang 6lihat penjelasan saya tentang rumah dome di postingan terdahulu7.

    Dome juga tahan angin kencang karena bentuknya yang tanpa sudut membuat angin tidak

    begitu tertahan bangunan dan langsung diteruskan. Tapi penggunaan struktur dome di daerah

    tropis, apalagi di ndonesia 6masalah kultur7 masih membutuhkan banyak penyesuaian. Karena

    bentuk dome+nya membuat hawa di dalam rumah jauh lebih hangat daripada luar rumah.

    @hmmG jadi sekarang jika ingin membangun rumah atau bangunan di daerah rawan gempa,

    jangan lupa perhitungkan strukturnya, ya. Disesuaikan dengan cost juga. Semakin banyak

    costnya, jangan ;uma semakin besar bangunannya, tapi harusnya buat bangunan semakin

    aman dan nyaman. !uat apa bangunan besar jika mudah ambruk saat gempa atau bencana

    lainH Keamanan tetap yang utama

    $"A3 (A%**A# *!"#A

    aru aja pulang kuliah struktur nih55 tadi topikna sih space +rame, tapi mbahasna

    jadi kemana5 (ermasuk soal rumah tahan gempa ang sekarang lagi marak dibangun

    di

    Indonesia5 Sebenerna, gada rumah ang tahan gempa5 6uasa Allah siapa sih ang

    bisa nolak7 86, mungkin bangunanna g rubuh, tapi kalo tanahna kebelah7 3e he55

    tetep aja

    kan7 9ang bener, ang ada itu rumah tanggap gempa5 9aitu rumah ang

    memberikan waktu kepada penghuni rumah untuk sadar, dan berpikir, sampai keluar

    dari rumah, sebelum rumahna hancur5 6orban gempa

    kan kebanakan meninggal karena ketimpa dinding rumah5 egitu gempa, g sampe

    berapa detik, karena pas mbangun rumah g mengabaikan

    gaa horizontal, rumah langsung aja rubuh5 Apalagi pake batu bata, ang kaku5

  • 7/26/2019 POKOK GEMPA

    18/18

    %ah, rumah tanggap gempa ini dalam perancanganna memperhitungkan

    gaa :ertical dan horizontal ang bisa terjadi5 umah tanggap gempa biasana

    memiliki bentuk denah ang sederhana5 * neko25 6otak aja, ato lingkaran aja5 ;adi

    gaa ang disalurkan juga g rumit5 6alopun pengen bikin rumah'bangunan letter