petunjuk umum pengusulan phln

Upload: jaxassss

Post on 09-Apr-2018

236 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    1/62

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    2/62

    PETUNJUK TEKNIS

    PENGAJUAN USULAN KEGIATAN YANGDIBIAYAI DARI PINJAMAN DAN/ATAU

    HIBAH LUAR NEGERI

    PETUNJUK UMUM(BUKU I)

    KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN

    PEMBANGUNAN NASIONAL

    JAKARTA 2006

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    3/62

    Seluruh Buku Petunjuk Teknis PengajuanUsulan Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjamandan/atau Hibah Luar Negeri (Buku I, II, III,

    dan IV) dapat didownload di situs BadanPerencanaan Pembangunan Nasional

    (www.bappenas.go.id)

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    4/62

    Kata Pengantar

    Dalam rangka mencapai sasaran program pembangunan

    nasional seperti yang telah dituangkan dalam RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009,masih dibutuhkan sumber pendanaan luar negeri sebagai salahsatu alternatif pembiayaan. Kebutuhan pinjaman luar negeritersebut adalah untuk mempercepat pencapaian sasaranpembangunan nasional dan menutupi defisit AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Untuk meningkatkan efektifitas pemanfaatan pinjaman/hibahluar negeri telah dilakukan berbagai penyempurnaan manajemenpinjaman/hibah luar negeri melalui penyempurnaan peraturanyang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaanpinjaman/hibah luar negeri, antara lain Peraturan PemerintahNomor 2/2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atauPenerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau HibahLuar Negeri. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintahtersebut dan dalam rangka sinkronisasi perencanaan kegiatandan perencanaan keuangan dari sumber pinjaman/hibah luarnegeri telah ditetapkan tiga Peraturan Menteri, yaitu (1)Peraturan Menteri Negara Perencanaan PembangunanNasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan NasionalNomor PER.005/M.PPN/06/2006 tentang Tata CaraPerencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan

    yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, (2)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentangTata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah, dan (3) PeraturanMenteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2006 tentang Tata CaraPemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang DananyaBersumber dari Pinjaman Luar Negeri. Peraturan tersebut di atasdiharapkan dapat memberikan landasan yang kuat dalamkoordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan

    yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri.

    i

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    5/62

    Dalam rangka meningkatkan pemahaman atas penyempurnaanperaturan tersebut di atas, khususnya yang berkaitan denganperencanaan dan pengusulan kegiatan yang dibiayai

    pinjaman/hibah luar negeri, sebagai petunjuk teknis pelaksanaanPeraturan Menteri Negara Perencanaan PembangunanNasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan NasionalNomor PER.005/M.PPN/06/2006 diterbitkan empat bukuPetunjuk Teknis Pengajuan Usulan Kegiatan yang Dibiayai dariPinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, yaitu :(1) Buku I Petunjuk Umum(2) Buku II Petunjuk Pengisian Dokumen Usulan Kegiatan(3) Buku III Petunjuk Peningkatan Kesiapan Rencana

    Pelaksanaan Kegiatan(4) Buku IV Petunjuk Penyusunan Rencana Pelaksanaan

    Kegiatan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri

    Buku ini merupakan Buku I yang menguraikan secara garis besartentang penyempurnaan manajemen pinjaman dan/atau hibah

    luar negeri.

    Semoga buku ini dapat memberikan gambaran mengenai seluruhproses perencanaan, pengusulan hingga pemantauan kegiatanyang dibiayai pinjaman dan /atau hibah luar negeri.

    Jakarta, Agustus 2006

    Deputi Bidang Pendanaan PembangunanKementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

    Lukita Dinarsyah Tuwo

    ii

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    6/62

    Daftar Isi

    hal

    Kata Pengantar....................................................................................... i

    Daftar Isi................................................................................................iii

    Daftar Istilah.........................................................................................vi

    BAB 1 PENDAHULUAN................................................................. 1

    1.1. Latar Belakang....................................................................... 1

    1.2. Proses Perencanaan dan Dokumen Kegiatan yang

    Berkaitan dengan Pinjaman dan/atau Hibah Luar

    Negeri ..................................................................................... 7

    1.2.1. Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri

    (RKPLN)................................................................... 10

    1.2.2. Daftar Rencana Pinjaman dan/atau Hibah

    Luar Negeri Jangka Menengah (DRPHLN-JM).. 13

    1.2.3. Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau

    Hibah Luar Negeri (DRPPHLN) ......................... 23

    1.2.4. Peningkatan Kesiapan Rencana Kegiatan

    Pemda/BUMN........................................................ 25

    1.2.5. Daftar Kegiatan ....................................................... 29

    1.2.6. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman

    dan/atau Hibah Luar Negeri (RPK-PHLN) ....... 30

    iii

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    7/62

    BAB 2 PENGUSULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI

    PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI.....33

    2.1. Umum................................................................................... 33

    2.1.1. Bantuan Teknik (Technical Assistance/TA) .......... 33

    2.1.2. Bantuan Proyek (Project Assistance/PA) ............... 34

    2.2. Kriteria Pengajuan Usulan Kegiatan ................................ 34

    2.2.1. Usulan Kegiatan dari Kementerian

    Negara/Lembaga.................................................... 35

    2.2.2. Usulan Kegiatan dari Pemerintah Daerah .......... 37

    2.2.3. Usulan Kegiatan dari Badan Usaha Milik

    Negara ...................................................................... 39

    2.3. Persyaratan Pengajuan Usulan Kegiatan......................... 40

    BAB 3 PENYUSUNAN DOKUMEN PERSYARATAN

    PENGAJUAN USULAN KEGIATAN............................ 43

    3.1. Dokumen Persyaratan Umum .......................................... 44

    3.1.1. Dokumen Studi Kelayakan Kegiatan................... 44

    3.1.2. Dokumen Kerangka Acuan Kerja......................... 46

    3.1.3. Daftar Isian Pengusulan Kegiatan........................ 47

    3.1.4. Ringkasan Proyek (Project Digest)......................... 48

    3.2. Dokumen Persyaratan Khusus..........................................50

    3.2.1. Surat Persetujuan Pemerintah Daerah Calon

    Penerima Penerushibahan..................................... 50

    3.2.2. Surat Persetujuan Direksi BUMN Calon

    Penerima Penerushibahan dan Surat

    iv

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    8/62

    Persetujuan Menteri BUMN untuk BUMN

    Calon Penerima Penerushibahan ......................... 50

    3.2.3. Surat Persetujuan DPRD Untuk Penerusan

    Pinjaman Atas Usulan Pemerintah Daerah......... 51

    3.2.4. Surat Persetujuan Menteri Pembinaan BUMN

    Untuk Penerusan Pinjaman BUMN ..................... 51

    v

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    9/62

    Daftar Istilah

    APBD : Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah

    APBN : Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara

    Bappenas : Badan Perencanaan PembangunanNasional

    BUMN : Badan Usaha Milik Negara

    DIPK : Daftar Isian Pengusulan KegiatanDRPHLN-JM : Daftar Rencana Pinjaman dan/atau HibahLuar Negeri Jangka Menengah

    DRPPHLN : Daftar Rencana Prioritas Pinjamandan/atau Hibah Luar Negeri

    FKE : Fasilitas Kredit EksporKAK : Kerangka Acuan KerjaMeneg PPN : Menteri Negara Perencanaan

    Pembangunan NasionalNPHLN : Naskah Perjanjian Hibah Luar NegeriNPPLN : Naskah Perjanjian Pinjaman Luar NegeriPemda : Pemerintah DaerahPHLN : Pemberi Hibah Luar NegeriPPLN : Pemberi Pinjaman Luar NegeriRKPLN : Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar

    Negeri

    RPJM : Rencana Pembangunan Jangka MenengahRPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah

    DaerahRPK-PHLN : Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman

    dan/atau Hibah Luar Negeri

    vi

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    10/62

    BAB 1 PENDAHULUANBAB 1

    PENDAHULUAN

    1.1. Latar Belakang

    Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan seperti yang

    telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

    Menengah (RPJM) 2004-2009, masih dibutuhkan pendanaan darisumber luar negeri. Sumber pendanaan luar negeri yang diterima

    Pemerintah terdiri dari pinjaman dan hibah luar negeri.

    Pendanaan luar negeri tersebut digunakan mendukung atau

    bahkan untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan

    pada berbagai bidang prioritas, sebagaimana tertuang dalam

    Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri (RKPLN) Pemerintah

    2006-2009.

    Pinjaman luar negeri Pemerintah dapat berbentuk pinjaman

    program maupun pinjaman proyek. Pinjaman program berupa

    pinjaman uang yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai

    kegiatan pembangunan, sedangkan pinjaman proyek digunakan

    untuk membiayai kegiatan pembangunan yang telah disepakati

    bersama antara Pemerintah dan Pemberi Pinjaman Luar Negeri

    (PPLN). Dalam pembahasan lebih lanjut, yang dimaksud dengan

    pinjaman luar negeri disini adalah pinjaman proyek. Sedangkan

    1

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    11/62

    hibah luar negeri dapat berbentuk uang, barang dan jasa yang

    dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan

    pembangunan sesuai dengan kesepakatan dengan Pemberi

    Hibah Luar Negeri (PHLN).

    Jenis pinjaman luar

    negeri dapat berupa

    pinjaman lunak,

    fasilitas kredit ekspor,

    pinjaman campuran

    dan pinjaman

    komersial. Secara

    umum, sumber

    pendanaan luar negeri

    dapat berasal dari (1)

    bilateral/pemerintah negara lain; (2) lembaga multilateral, dan;

    (3) perbankan atau lembaga keuangan internasional, berupa

    fasilitas kredit ekspor dan pinjaman komersial.

    Kotak 1.Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

    Pinjaman Luar Negeri adalah setiappenerimaan negara baik dalam bentukdevisa dan/atau devisa yang dirupiahkan,

    rupiah, maupun dalam bentuk barangdan/atau jasa yang diperoleh dari pemberipinjaman luar negeri yang harus dibayarkembali dengan persyaratan tertentu.Hibah Luar Negeri adalah setiappenerimaan negara baik dalam bentukdevisa dan/atau devisa yang dirupiahkan,rupiah, maupun dalam bentuk barang

    dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberihibah luar negeri yang tidak perlu dibayarkembali.

    Pengelolaan pinjaman luar negeri menjadi salah satu bagian yang

    tidak terpisahkan dalam kebijakan pengelolaan ekonomi makro.

    Pengadaan pinjaman luar negeri disusun dengan

    mempertimbangkan kemampuan Pemerintah untuk membayar

    kembali pinjaman tersebut di masa yang akan datang serta

    2

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    12/62

    kemampuan Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah

    (Pemda) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pelaksana

    kegiatan dalam penyerapan dana pinjaman.

    Sesuai dengan RPJM 2004-2009, kebijakan Pemerintah dalam

    pengelolaan pinjaman luar negeri dalam rangka mencapai

    kemandirian dalam pendananaan pembangunan adalah

    menurunkan porsi pinjaman luar negeri dalam pembiayaan

    APBN. Sementara itu, kebijakan dalam pemanfaatan hibah luar

    negeri terutama untuk mendorong peningkatan kemampuan

    sumber daya manusia pada bidang keahlian yang belum dimiliki

    Indonesia dengan persyaratan tidak mengikat dan tidak

    menimbulkan ketergantungan di masa yang akan datang.

    Pendanaan luar negeri sebagai salah satu alternatif sumber

    pendanaan pembangunan, perlu dimanfaatkan secara optimal

    sehingga dapat meningkatkan kapasitas ekonomi nasional.

    Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan pendanaan luar

    negeri tersebut, Pemerintah melakukan penyempurnaan

    perencanaan, pengusulan dan penilaian kegiatan yang akan

    dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri, melalui

    penyempurnaan berbagai peraturan dan tata cara perencanaan

    dan pengadaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri, antara lain

    dengan menyusun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun

    3

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    13/62

    2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau

    Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah

    Luar Negeri.

    Dalam rangka mengoperasionalisasikan pelaksanaan PP Nomor

    2 Tahun 2006 tersebut telah disusun 3 (tiga) Peraturan Menteri,

    yaitu:

    a. Peraturan Menteri Negara Perencanaan PembangunanNasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

    Nomor PER.005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara

    Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan

    yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;

    b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah; dan

    c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2006tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah dari

    Pemerintah yang Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar

    Negeri.

    Tujuan penyempurnaan peraturan tersebut diatas adalah :

    a. Meningkatkan efektifitas pemanfaatan pinjaman/hibah luarnegeri dalam pencapaian sasaran pembangunan.

    4

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    14/62

    b. Meningkatkan transparansi dalam proses perencanaan danpengelolaan kegiatan yang dibiayai oleh pinjaman dan/atau

    hibah luar negeri.

    c. Meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembagapemerintah dalam merencanakan dan mengelola kegiatan

    yang dibiayai pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

    d. Meningkatkan integrasi dalam proses perencanaan danpelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan

    pinjaman dan/atau hibah luar negeri ke dalam Anggaran

    Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    e. Meningkatkan kemampuan dan peran dari KementerianNegara/Lembaga, Pemda, dan BUMN dalam merencanakan

    dan menyusun rencana kegiatan yang dibiayai dengan

    pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

    f. Meningkatkan rasa kepemilikan (ownership) dari KementerianNegara/Lembaga, Pemda, dan BUMN atas kegiatan yang

    dibiayai pinjaman dan/atau hibah luar negeri1.

    g. Meningkatkan koordinasi dengan Pemberi Pinjamandan/atau Hibah Luar Negeri dalam menyusun dan

    merencanakan penggunaan dana pinjaman dan/atau hibah.

    1 sejalan dengan deklarasi Paris

    5

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    15/62

    Kotak 2. Deklarasi Paris

    Deklarasi Paris (2 Maret 2005) tentang efektifitas pemanfaatan

    bantuan luar negeri (aid) ditandatangani oleh 91 negara dan 26lembaga multilateral dan bilateral.

    Deklarasi Paris tersebut menyatakan bahwa seluruh penandatangandeklarasi sepakat akan memberikan komitmen dalam mempercepatpeningkatan efektifitas pemanfaatan bantuan luar negeri melaluilangkah-langkah sebagai berikut:a. Meningkatkan kemampuan negara-negara penerima bantuan

    (partner) dalam menyusun strategi pembangunan nasional dankerangka kerja operasional (dalam perencanaan, pembiayaan, danpenilaian kinerja).

    b. Meningkatkan kesesuaian bantuan dengan prioritas, sistem danprosedur serta membantu meningkatkan kapasitas negara-negarapenerima bantuan (partner).

    c. Meningkatkan akuntabilitas (accountability) kebijakan, strategi, dankinerja pemanfaatan bantuan kepada masyarakat dan parlemen dinegara donor dan penerima bantuan.

    d. Menghilangkan duplikasi kegiatan dan melakukan rasionalisasikegiatan donor agar dana dapat digunakan seefektif mungkin.

    e. Melakukan reformasi dan menyederhanakan kebijakan danprosedur dari donor untuk meningkatkan kerjasama danpenyesuaian prioritas, sistem dan prosedur negara-negarapenerima bantuan (partner).

    f. Menyusun standar dan ukuran-ukuran atas kinerja danakuntabilitas sistem dari negara-negara penerima bantuan (partner)

    dalam manajemen keuangan publik, pengadaan barang dan jasa,perlindungan hukum dan lingkungan hidup, yang sejalan denganpraktek yang dapat diterima secara luas serta dapat dilaksanakandengan mudah.

    6

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    16/62

    1.2. Proses Perencanaan dan Dokumen Kegiatan yang

    Berkaitan dengan Pinjaman dan/atau Hibah Luar

    Negeri

    Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri

    merupakan bagian dari usaha dalam rangka pencapaian sasaran

    RPJM. Sumber daya yang bersumber dari luar negeri, baik

    berupa pinjaman maupun hibah diarahkan untuk mencapai

    sasaran prioritas yang telah dinyatakan dalam RPJM yang

    selanjutnya telah diperinci ke dalam Rencana Strategis (Renstra)

    Kementerian Negara/Lembaga, Rencana Pembangunan Jangka

    Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja BUMN yang

    menyediakan pelayanan publik. Bidang-bidang prioritas

    pembangunan yang pencapaian sasarannya dapat dibiayaimelalui pinjaman luar negeri dijabarkan lebih lanjut dalam

    Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri (RKPLN).

    Dalam rangka mengefektifkan pemanfaatan dana yang

    bersumber dari luar negeri dan meningkatkan koordinasi antarlembaga pemerintah maupun dengan pihak Pemberi Pinjaman

    dan/atau Hibah Luar Negeri, dilakukan penyempurnaan proses

    perencanaan pemanfaatan pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

    7

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    17/62

    Proses perencanaaan tersebut dimulai dengan (lihat Gambar 1):

    a. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri(RKPLN);

    b. Penyusunan Daftar Rencana Pinjaman dan/atau Hibah LuarNegeri Jangka Menengah (DRPHLN-JM) yang berisi rencana

    kegiatan sesuai dengan periode RPJM;

    c. Penyusunan Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atauHibah Luar Negeri (DRPPHLN) yang berisi daftar kegiatan

    prioritas yang telah siap dilaksanakan serta mempunyai

    indikasi sumber pendanaan;

    d. Penyampaian Daftar Kegiatan yang diusulkan untuk dibiayaidari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri kepada Menteri

    Keuangan dan calon PPLN/PHLN;

    e. Penandatanganan Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri(NPPLN) dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri

    (NPHLN) antara Menteri Keuangan dengan calon

    PPLN/PHLN;

    f. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pinjamandan/atau Hibah Luar Negeri (RPK-PHLN) merupakan bahan

    penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan

    pemantauan pelaksanaan kegiatan yang disusun berdasarkan

    NPPLN/NPHLN yang telah ditandatangani.

    8

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    18/62

    RKPLN

    DRPHLN JM

    DRPPHLN

    Daftar Kegiatan

    Naskah Perjanjian PHLN

    RPK-PHLN

    RPJM Telah ditetapkan oleh Presiden

    Disusun oleh Menteri Keuangan dan Meneg PPNDitetapkan oleh Presiden

    Ditetapkan oleh Meneg PPN

    Ditetapkan oleh Meneg PPN

    Disampaikan oleh Meneg PPN kepada MenteriKeuangan

    Ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan PihakPenyedia PHLN

    Disusun oleh Meneg PPN bersama instansipelaksana

    Gambar 1. Dokumen Perencanaan Pinjaman dan/atau HibahLuar Negeri

    Dengan adanya tahapan perencanaan yang dimulai dari

    penyusunan dokumen RKPLN hingga penyusunan dokumen

    RPK-PHLN, proses penyiapan kegiatan yang akan dibiayai dari

    pinjaman dan/atau hibah luar negeri dapat dilakukan secara

    sistematis dan bertahap mulai dari penyusunan arah kebijakanpemanfaatan sumber dana luar negeri hingga pengintegrasian

    rencana kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah dalam

    rangka penyiapan RAPBN. Disamping itu, dengan adanya

    penyempurnaan proses perencanaan dan penyusunan dokumen

    perencanaan kegiatan tersebut maka proses penyiapan kegiatan

    9

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    19/62

    10

    yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri menjadi

    efektif, transparan dan dapat diarahkan untuk menunjang

    pencapaian prioritas bidang pembangunan, serta meningkatkan

    koordinasi antar lembaga pemerintah maupun dengan pemberi

    pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Dengan demikian,

    diharapkan bahwa seluruh tahap perencanaan dan pelaksanaan

    pinjaman dan/atau hibah luar negeri dapat dipantau dan

    dievaluasi sehingga dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri

    dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

    Alur perencanaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri dalam

    kerangka kelembagaan dapat dilihat pada Gambar 2.

    1.2.1. Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri (RKPLN)

    RKPLN merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana

    kebutuhan pinjaman luar negeri, dan arah dan kebijakan

    pemanfataan serta prioritas bidang pembangunan yang dibiayai

    dengan pinjaman luar negeri (yang disebut juga dengan Strategi

    Peminjaman/Borrowing Strategy). Prioritas bidang tersebut

    merupakan bagian dari prioritas pembangunan yang tercantum

    dalam RPJM. Periode berlakunya RKPLN sama dengan periode

    berlakunya RPJM. Penyusunan RKPLN dimaksudkan untuk

    meningkatkan kehatian-hatian dalam memanfaatkan pinjaman

    luar negeri dan memberikan arah dalam penyusunan rencana

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    20/62

    DKementerian PPN/Bappenas

    RKPLN (Borrowing Strategy)

    Calon PPLN/PHLN

    LendingProgram

    Kesesuaian denganRKPLN & RPJM

    DRPHLN-JM

    SinkronisasiKegiatan

    IndikaKeuang

    PermintaanInformasi

    KemampuanKeuangan

    Pemda/BUMN

    Kelayakan

    Kesiapan

    DRPPHLN

    Daftar Kegiatan

    IndikasiKomitmenPendanaan

    Penet

    N

    RPKPHLN

    Mana

    KegiatanPemda/BUMN

    KegiatanK/L

    Gambar 2. Alur Perencanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Neg

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    21/62

    kegiatan. Tujuan penyusunan RKPLN adalah untuk (1)

    Pemanfaatan pinjaman luar negeri yang lebih efisien, tepat

    sasaran dan memberikan manfaat yang optimal, (2) Menjamin

    adanya pengelolaan pinjaman luar negeri pemerintah yang

    berkelanjutan dengan meminimalkan resiko pengelolaannya, dan

    (3) Memberikan pedoman umum kepada semua

    kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam pengelolaan

    pinjaman luar negeri untuk satu waktu pelaksanaan kerjasama.

    RKPLN disusun dengan memperhatikan manajemen pinjaman

    yang baik, antara lain sebagai berikut:

    a. penentuan jumlah pinjaman (debt targeting),b. kemampuan membayar kembali (repayment capacity),c. pengurangan risiko (risk mitigation),d. kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dengan

    memperhatikan ketentuan mengenai pembatasan jumlah

    kumulatif pinjaman dan jumlah kumulatif defisit APBN.

    Penyusunan RKPLN dilakukan oleh Meneg PPN/Kepala

    Bappenas bersama-sama dengan Menteri Keuangan. Dokumen

    RKPLN ditetapkan oleh Presiden sebagai acuan bagi seluruh

    Kementerian Negara/Lembaga, Pemda maupun BUMN dalam

    menyusun rencana kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman

    luar negeri.

    12

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    22/62

    1.2.2. Daftar Rencana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri

    Jangka Menengah (DRPHLN-JM)

    Daftar Rencana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Jangka

    Menengah (DRPHLN-JM) adalah dokumen perencanaan yang

    berisi informasi rencana kegiatan usulan Kementerian

    Negara/Lembaga, Pemda, dan BUMN yang layak dibiayai dari

    pinjaman dan/atau hibah luar negeri selama periode RPJM (lima

    tahun). Pada dasarnya, pengusulan kegiatan-kegiatan tersebut

    dalam DRPHLN-JM untuk mendapat indikasi komitmen

    pendanaan dari Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

    DRPHLN-JM ditetapkan oleh Meneg PPN/Kepala Bappenas.

    Untuk dapat menampung penyempurnaan rencana kegiatan

    maupun adanya usulan kegiatan baru yang dianggap layak

    untuk dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri,

    DRPHLN-JM dapat diperbaharui.

    Dalam rangka mengoptimalkan pinjaman dan/atau hibah luar

    negeri, pengusulan rencana kegiatan hanya dapat dilakukan oleh

    Menteri pada Kementerian Negara, Pimpinan Lembaga, Kepala

    Daerah, dan Direksi BUMN (one gate policy). Kebijakan satu pintu

    (one gate policy) dalam pengusulan kegiatan tersebut

    dimaksudkan untuk meningkatkan kehati-hatian dalam

    pemanfaatan pinjaman dan/atau hibah luar negeri dan agar

    13

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    23/62

    terjadi sinergi antara berbagai kegiatan dalam instansi pengusul

    serta mempertimbangkan kemampuan sumber daya lainnya dari

    instansi pengusul.

    Atas usulan kegiatan yang telah disampaikan oleh Kementerian

    Negara/Lembaga/Pemda/BUMN, Meneg PPN/ Kepala

    Bappenas melakukan penilaian usulan kegiatan, meliputi

    penilaian administrasi, penilaian teknis, dan penilaian

    pendanaan.

    a. Penilaian Administrasi

    Penilaian administrasi meliputi kelengkapan dokumen

    administrasi sebagaimana dipersyaratkan.

    b. Penilaian Teknis

    Penilaian teknis mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

    1) Kesesuaian Usulan Kegiatan Dengan Sasaran Program

    RPJMKegiatan yang diusulkan harus merupakan bagian dari

    pencapaian sasaran prioritas bidang pembangunan yang

    tercantum dalam RPJM. Prioritas bidang pembangunan yang

    sasarannya akan dibiayai dari pinjaman luar negeri dijelaskan

    dalam RKPLN Oleh sebab itu, usulan kegiatan harus

    14

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    24/62

    menggambarkan keterkaitan usulan kegiatan dengan prioritas

    bidang pembangunan yang tercantum dalam RKPLN, yang

    meliputi:

    a. Bidang penanggulangan kemiskinan, dan kesenjangan;b. Bidang kesempatan kerja, investasi dan ekspor;c. Bidang sarana dan prasarana;d. Bidang revitalisasi pertanian, pedesaan, kelautan, dan

    perikanan;

    e. Bidang pendidikan dan kesehatan;f. Bidang hukum, pemberantasan korupsi, dan reformasi

    birokrasi;

    g. Bidang pertahanan dan keamanan.

    2) Kelayakan Teknis

    Penilaian yang dilakukan berupa penilaian terhadap hasil

    analisis prediksi kebutuhan barang dan jasa yang perlu

    disediakan oleh instansi pengusul melalui pelaksanaan

    kegiatan yang diusulkan dalam jangka waktu tertentu beserta

    skenario dan analisa sensitivitas atas rencana pelaksanaan

    kegiatan tersebut. Penilaian juga dilakukan terhadap

    efektivitas rencana kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan

    kegiatan.

    15

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    25/62

    Hal yang dianalisis antara lain adalah penilaian pencapaian

    tujuan. Hal ini untuk mengukur kemungkinan pencapaian

    tujuan kegiatan berdasarkan aktivitas yang direncanakan.

    Penilaian yang dilakukan antara lain berupa penilaian

    terhadap bentuk pencapaian tujuan langsung dan tidak

    langsung, penilaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang

    dari kegiatan yang ditetapkan.

    3) Kelayakan Ekonomi

    Penilaian yang dilakukan berupa penilaian terhadap efisiensi

    penggunaan sumber daya (input) dengan manfaat (outcomes)

    yang diperoleh dalam pelaksanaan rencana kegiatan,

    mencakup aspek sosial, lingkungan dan/atau ekonomi.

    Manfaat dari kegiatan yang diusulkan baik berupa manfaat

    langsung maupun tidak langsung telah diidentifikasikan dan

    dihitung baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Risiko

    yang akan muncul pada setiap pelaksanaan suatu kegiatan

    harus diidentifikasikan dan diperhitungkan, jenis risiko apa

    saja yang akan timbul, cara mengatasi risiko dan siapa yang

    paling tepat/mampu untuk menangani risiko tersebut.

    16

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    26/62

    4) Kelayakan Finansial

    Penilaian finansial dilakukan atas usulan kegiatan investasi

    yang dapat memberikan penerimaan langsung bagi pengguna

    pinjaman. Penilaian terhadap aspek finansial dapat dilakukan

    antara lain melalui perhitungan biaya-biaya finansial kegiatan

    beserta tahun implementasinya, arus pendanaan (cash flow)

    kegiatan, nilai Financial Internal Rate of Return (FIRR) atau

    Return on Equity (ROE), perhitungan Cost Recovery, dan

    perhitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR).

    5) Kemampuan Pelaksanaan Instansi Pengusul

    Kemampuan pelaksanaan instansi pengusul sekurang-

    kurangnya dinilai berdasarkan dua hal, yaitu kemampuan

    sumber daya manusia dan kemampuan pendanaan.

    Kemampuan sumber daya manusia dinilai berdasarkan

    ketersediaan staf yang memiliki kemampuan dalam

    mengelola kegiatan, kemampuan tentang substansi kegiatan,

    baik secara teknis maupun keuangan serta kemampuan dalam

    melaksanakan pelelangan paket kegiatan. Kemampuan

    pendanaan dinilai berdasarkan kemampuan instansi

    pelaksana untuk menyediakan dana pendamping dan

    penganggaran pelaksanaan kegiatan. Disamping itu juga

    dapat dilihat kemampuan dari pelaksana kegiatan dalam

    17

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    27/62

    menyediakan fasilitas pendukung dan data-data yang

    diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

    6) Penilaian Pendanaan

    Penilaian pendanaan dilakukan melalui sinkronisasi yang

    mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

    a) Keselarasan dengan RKPLN

    Kegiatan yang diusulkan harus sesuai dengan prioritas dan

    arah kegiatan yang terdapat dalam RKPLN. Kegiatan yang

    diusulkan untuk dapat dibiayai dari pinjaman luar negeri

    harus masuk dalam jumlah batas maksimum dana

    pinjaman luar negeri yang dapat digunakan pada waktu

    yang ditetapkan.

    b)Ketersebaran Kegiatan Antar Wilayah Yang Dibiayai Dari

    Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri

    Kegiatan yang diusulkan perlu mempertimbangkan

    ketersebaran wilayah/daerah penerima manfaat darikegiatan yang diusulkan. Hal tersebut dimaksudkan agar

    dapat meningkatkan pemerataan dalam pembangunan

    nasional yang pada akhirnya akan meningkatkan

    pertumbuhan perekonomian secara lebih merata.

    18

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    28/62

    c) Keterkaitan Dengan Kegiatan Lain Dari Instansi

    Pengusul

    Kegiatan yang diusulkan sangat mungkin terkait dengan

    kegiatan lain dalam instansi pengusul, bila dilihat dari

    jenis, tujuan dan sasaran kegiatan. Keterkaitan kegiatan

    tersebut dapat terjadi dengan kegiatan yang telah

    dilaksanakan, atau kegiatan yang sedang dilaksanakan,

    bahkan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Jenis

    keterkaitan kegiatan yang diusulkan dengan kegiatan lain

    dalam instansi pengusul dapat bersifat saling melengkapi,

    saling menggantikan atau saling berurutan.

    d)Keselarasan Dengan Kegiatan Yang Terkait Secara

    Langsung Dari Instansi Lain

    Kegiatan yang diusulkan dapat juga terkait dengan

    kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi lain, baik yang

    berasal dari instansi Kementerian Negara/Lembaga

    maupun dengan instansi di daerah. Keterkaitan tersebut

    harus saling melengkapi dan meningkatkan penerimamanfaat dari kegiatan-kegiatan yang saling terkait tersebut.

    19

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    29/62

    e) Kinerja Atas Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai Dari

    Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Yang Sedang

    Berjalan Pada Instansi Pengusul

    Kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman

    dan/atau hibah luar negeri yang sedang berjalan

    merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian

    usulan rencana kegiatan. Hal ini dimaksudkan untuk

    menjaga agar rencana kegiatan yang telah disetujui dapat

    dilaksanakan sesuai dengan target dan jadual yang telah

    disepakati, sehingga menghindari terjadinya kelambatan-

    kelambatan dalam penyerapan pinjaman dan/atau hibah

    luar negeri.

    Penilaian kinerja dari instansi pelaksana dalam

    melaksanakan kegiatan dapat dilihat dari (a) kesesuaian

    hasil pelaksanaan kegiatan dengan indikator kinerja yang

    telah ditentukan pada saat perencanaan kegiatan, (b)

    kesesuaian jadual pelaksanaan kegiatan dengan rencana

    yang telah ditentukan, (c) jumlah penyerapan danadibandingkan dengan rencana penggunaan pinjaman, dan

    (d) banyaknya terjadi permasalahan administrasi penarikan

    dana dari pemberi pinjaman ke pemerintah (backlog).

    20

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    30/62

    f) Kemampuan Penyediaan Dana Pendamping

    Pelaksanaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri

    membutuhkan dana pendamping berupa penyediaan

    sumber daya baik berupa anggaran maupun barang dan

    jasa yang harus disediakan oleh instansi pelaksana. Dana

    pendamping berasal dari bagian anggaran instansi

    pelaksana, bukan merupakan dana tambahan (on top)

    dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai

    pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Dengan demikian,

    kemampuan instansi pengusul maupun pelaksana dalam

    menyediakan dana pendamping merupakan salah satu

    penilaian kelayakan. Besarnya dana pendamping

    pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh pinjaman

    dan/atau hibah luar negeri merupakan kesepakatan antara

    pemberi dan penerima pinjaman yang dituangkan dalam

    dokumen persiapan kegiatan.

    Informasi rencana kegiatan yang terdapat pada DRPHLN-JM

    dapat digunakan sebagai:

    a. Bahan dalam melakukan koordinasi dalam rangkamenyempurnakan rencana kegiatan yang telah disusun oleh

    berbagai institusi yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan

    tersebut;

    21

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    31/62

    b. Bahan dalam menyusun rencana kerjasama pembangunandengan pihak pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri.;

    dan

    c. Bahan untuk lembaga bilateral, multilateral maupun lembaga-lembaga internasional lain yang berminat melakukan

    kerjasama dengan pemerintah dalam bentuk penyediaan

    pinjaman dan/atau hibah.

    Dengan adanya informasi rencana kegiatan tersebut, juga akan

    memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk

    menyampaikan masukan kepada lembaga penanggung jawab

    kegiatan guna menyempurnakan rencana kegiatan. Pada

    prinsipnya, DRPHLN-JM sebagai dokumen perencanaan

    kegiatan yang akan dibiayai pinjaman dan/atau hibah luar

    negeri mengacu kepada RPJM maupun RKPLN. Dengan

    demikian, masa berlaku DRPHLN-JM sama dengan masa

    berlaku RPJM maupun RKPLN. Dokumen DRPHLN-JM dapat

    disempurnakan setiap tahun untuk menampung

    penyempurnaan rencana maupun menambah rencana kegiatan

    baru yang layak dibiayai pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

    22

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    32/62

    1.2.3. Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah Luar

    Negeri (DRPPHLN)

    Berdasarkan DRPHLN-JM, Meneg PPN/Kepala Bappenas

    melakukan koordinasi dengan calon Pemberi Pinjaman dan/atau

    Hibah Luar Negeri, baik dalam rangka kerjasama bilateral,

    multilateral maupun dengan berbagai lembaga keuangan

    internasional. Koordinasi ini ditujukan untuk menyusun rencana

    kegiatan yang disepakati akan dibiayai oleh calon Pemberi

    Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

    Rencana kegiatan dalam DRPHLN-JM yang telah disepakati oleh

    pemerintah dan calon Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar

    Negeri, selanjutnya akan dilakukan persiapan lebih rinci dalam

    rangka memenuhi berbagai kriteria kesiapan pelaksanaaan

    (readiness criteria) kegiatan, yang meliputi penyusunan rencana

    kegiatan rinci serta penyempurnaan dokumen studi kelayakan

    yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

    Penyusunan rencana kegiatan rinci mencakup uraian jenis

    kegiatan yang akan dilaksanakan, lokasi kegiatan, rencana

    alokasi anggaran, penentuan satuan kerja, organisasi

    pelaksanaan dan jadual pelaksanaan, rencana penyediaan dana

    pendamping, dan rencana penyediaan lahan yang dibutuhkan

    serta mekanisme pengadaan barang dan jasa.

    23

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    33/62

    Kotak 3. Kriteria Kesiapan (Readiness Criteria)

    a. Telah disusun rencana kegiatan rinci ;b. Telah disusun indikator kinerja pelaksanaan kegiatan untuk

    keperluan monitoring dan evaluasi;c. Telah ada pernyataan kesediaan dari Pemda/BUMN untuk

    menyiapkan dana pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewajibanPemda/BUMN yang bersangkutan, termasuk dana pendamping,sesuai dengan rencana jadual pelaksanaan;

    d. Telah dialokasikan dana pendamping untuk tahun pertamapelaksanaan kegiatan yang disiapkan dalam Rencana KerjaKementerian Negara/Lembaga/Pemda/BUMN;

    e. Telah ada rencana pengadaan tanah dan/atau pemukimankembali, termasuk ketersediaan dana yang diperlukan dalamRencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga/Pemda/BUMN;

    f. Telah disusun rancangan pembentukan Unit Manajemen Proyekdan Unit Pelaksana Proyek; dan

    g. Telah disusun rencana pengelolaan kegiatan.

    Proses peningkatan kesiapan pelaksanaan kegiatan tersebut

    dilakukan oleh instansi penanggung jawab kegiatan dengan

    koordinasi kantor Kementerian Negara PPN/Bappenas. Tahap

    peningkatan kesiapan merupakan langkah penting untuk

    menentukan rencana kepastian pelaksanaan dan pembiayaan,

    serta menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan.

    Rencana kegiatan yang telah mendapat indikasi pendanaan dari

    calon Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dan telah

    memenuhi sebagian besar kriteria kesiapan pelaksanaan kegiatan

    akan disusun dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau

    Hibah Luar Negeri (DRPPHLN). DRPPHLN ini memuat usulan

    24

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    34/62

    kegiatan yang akan ditindaklanjuti ke tahap negosiasi dengan

    calon Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

    DRPPHLN ditetapkan oleh Meneg PPN/Kepala Bappenas setiap

    tahun.

    Untuk menjaga kepastian dalam pelaksanaan kegiatan yang akan

    dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri, setiap

    kegiatan yang telah tercantum dalam DRPPHLN selama 2 (dua)

    tahun berturut-turut dan belum mendapat pembiayaan dari

    Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, kegiatan

    tersebut tidak akan dicantumkan lagi dalam DRPPHLN pada

    tahun berikutnya.

    1.2.4. Peningkatan Kesiapan Rencana Kegiatan Pemda/BUMN

    Khusus untuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemda

    maupun BUMN, baik dalam rangka penerushibahan maupun

    penerusan pinjaman luar negeri, perlu dilakukan terlebih dahulu

    penilaian indikasi kemampuan keuangan Pemda/BUMN yang

    akan melaksanakan kegiatan tersebut. Penilaian indikasi

    kemampuan keuangan tersebut dilakukan untuk mendapatkan

    indikasi kelayakan Pemda/BUMN tersebut untuk menerima

    kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar

    negeri.

    25

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    35/62

    Kotak 4. Koordinasi Perencanaan Kegiatan yang akan dilaksanakanPemda dengan Departemen Keuangan

    a. Kegiatan PenerushibahanPeraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2006 tentang Tata

    Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah:Pasal 10

    (2)Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuanganmenyampaikan data keuangan Daerah kepada KementerianNegara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebagaibahan pertimbangan penyusunan DRPPHLN.

    (3)Data keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)antara lain meliputi :

    a.

    peta kapasitas fiskal Daerah.b. Rincian alokasi Hibah yang diterima masing-masing Daerahuntuk 5 (lima) tahun terakhir.

    b. Kegiatan Penerusan PinjamanPeraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.010/2006 tentang TataCara Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananyabersumber dari Pinjaman Luar Negeri:

    Pasal 2

    (2)Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaanmenyampaikan informasi mengenai indikasi kemampuankeuangan Daerah kepada Menteri Negara PerencanaanPembangunan Nasional/Kepala Bappenas, sebagai bahanpenyusunan DRPPHLN yang dilakukan Menteri NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

    (3)Indikasi kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (2) meliputi :

    a.

    Indikasi proyeksi perhitungan tentang kemampuanPemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban pembayarankembali pinjaman (Debt Service Coverage Ratio/DSCR)

    b. Informasi jumlah pinjaman Pemerintah Daerah yangbersangkutan; dan

    c. Kinerja pinjaman Daerah.

    26

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    36/62

    Penilaian indikasi kemampuan keuangan Pemda maupun

    BUMN dilakukan melalui koordinasi dengan Departemen

    Keuangan untuk melakukan penilaian awal mengenai indikasi

    kemampuan keuangan Pemda maupun BUMN dalam memenuhi

    persyaratan pelaksanaan kegiatan yang diusulkan. Untuk

    penilaian indikasi kemampuan keuangan Pemda, Departemen

    Keuangan (sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 52

    dan 53 tahun 2006) menyampaikan data keuangan Daerah

    Pengusul kegiatan kepada Meneg PPN/Kepala Bappenas yang

    kemudian digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan

    dalam penilaian kegiatan yang berkaitan dengan Pemda dalam

    rangka penyusunan DRPPHLN.

    Untuk pengusulan hibah, data keuangan yang dimaksud antara

    lain meliputi:

    a. peta kapasitas fiskal daerah, yang menggambarkankemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui

    penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

    (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana

    pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya

    dibatasi untuk pembiayaan tertentu) untuk membiayai tugas

    pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan

    dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin;

    27

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    37/62

    b. rincian alokasi hibah dari Pemerintah yang diterima daerahdalam 5 (lima) tahun terakhir.

    Untuk pengajuan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan

    pinjaman, data keuangan yang dimaksud antara lain meliputi:

    a. Indikasi proyeksi perhitungan tentang kemampuan Pemdadalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman

    (Debt Service Coverage Ratio/DSCR);

    b. Informasi jumlah pinjaman Pemda yang bersangkutan; danc. Kinerja pinjaman Daerah.

    Setelah DRPPHLN terbit, Kementerian Negara/Lembaga/

    Pemda/BUMN yang kegiatannya tercantum dalam DRPPHLN

    harus terus mematangkan persiapan rencana pelaksanaan

    kegiatan. Rencana pelaksanaan kegiatan tersebut berisi antara

    lain pencantuman dan pengalokasian rencana kegiatan beserta

    dana pendampingnya dalam Rencana Kerja dan Anggaran

    Kementerian Negara/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah

    Daerah atau dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan,

    menyiapkan sumber daya manusia calon pengelola kegiatan,

    serta menyiapkan rencana dan anggaran pengadaan tanah

    dan/atau pemukiman kembali apabila kegiatan tersebut

    memerlukan tanah maupun pemukiman kembali.

    28

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    38/62

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    39/62

    dan penandatanganan Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau

    Hibah Luar Negeri.

    1.2.6. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman dan/atau

    Hibah Luar Negeri (RPK-PHLN)

    Dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dengan

    pelaksanaan kegiatan yang dibiayai pinjaman dan/atau hibah

    luar negeri, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Naskah

    Perjanjian Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri

    ditandatangani, Menteri pada Kementerian Negara/Lembaga,

    Kepala Pemerintahan Daerah, Direksi BUMN selaku penanggung

    jawab kegiatan harus menyampaikan rencana pelaksanaan

    kegiatan kepada Meneg PPN/Kepala Bappenas. Rencana

    pelaksanaan kegiatan tersebut berisi antara lain rincian jenis

    kegiatan, lokasi, alokasi anggaran, satuan kerja pelaksana

    kegiatan, jadual pelaksanaan, kebutuhan dana pendamping, serta

    mekanisme pengadaan barang dan jasa dari kegiatan yang

    dibiayai pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

    Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan yang disampaikan,

    Meneg PPN/Kepala Bappenas menyusun Rencana Pelaksanaan

    Kegiatan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (RPK-PHLN).

    RPK-PHLN tidak hanya berisi informasi rencana pelaksanaan

    dari kegiatan-kegiatan yang didanai pinjaman dan hibah luar

    30

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    40/62

    negeri baru tetapi juga menyajikan informasi rencana

    pelaksanaan dari seluruh pinjaman dan/atau hibah luar negeri

    yang sedang berjalan. Informasi dalam RPK-PHLN dapat

    digunakan sebagai:

    a. bahan penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah dalamrangka penyiapan RAPBN setiap tahun.

    b. acuan dalam pemantauan pelaksanaan kegiatan.c. acuan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan

    dengan informasi yang tertuang dalam NPPLN/NPHLN.

    d. bahan penyusunan Rencana Kerja KementerianNegara/Lembaga yang terkait dengan pinjaman luar negeri

    bagi instansi pelaksana kegiatan.

    Apabila terjadi perubahan rencana pelaksanaan kegiatan,

    Menteri pada Kementerian Negara/Lembaga, Kepala Daerah,

    dan Direksi BUMN harus menyampaikan usulan perubahan

    tersebut kepada Meneg PPN/Kepala Bappenas. Berdasarkan

    usulan perubahan tersebut, Meneg PPN/Kepala Bappenas akan

    melakukan koordinasi dengan seluruh instansi yang terkait,

    untuk membahas usulan perubahan rencana pelaksanaan

    tersebut, termasuk dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah

    Luar Negeri.

    31

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    41/62

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    42/62

    BAB 2 PENGUSULAN KEGIATAN YANG

    DIBIAYAI PINJAMAN DAN/ATAU

    HIBAH LUAR NEGERI

    BAB 2

    PENGUSULAN KEGIATAN YANG

    DIBIAYAI PINJAMAN DAN/ATAUHIBAH LUAR NEGERI

    2.1. Umum

    DRPHLN-JM berisi rencana kegiatan Kementerian

    Negara/Lembaga, Pemda, dan BUMN yang layak dibiayai dari

    pinjaman maupun hibah dari luar negeri. Secara umum, rencana

    kegiatan yang tercantum dalam DRPHLN-JM dibagi menjadi 2

    jenis kegiatan, yaitu rencana kegiatan yang berbentuk Bantuan

    Teknik (Technical Assistance/TA) dan Bantuan Proyek (Project

    Assistance/PA). Sejak awal perencanaan kegiatan, instansi

    pengusul suatu kegiatan sudah harus mengidentifikasi jenis

    usulan kegiatan, apakah bentuk usulan kegiatan tersebut

    merupakan bantuan proyek atau bantuan teknis.

    Bantuan Teknik (Technical Assistance/TA)2.1.1.

    Bantuan Teknik (TA) adalah suatu rencana kegiatan yang

    menggunakan sumber daya luar negeri yang diarahkan untuk

    meningkatkan kapasitas/kemampuan sumber daya manusia dan

    sistem manajemen pemerintahan melalui pemanfaatan tenaga

    33

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    43/62

    ahli, pendidikan dan pelatihan, penelitian, maupun lokakarya

    atau seminar.

    Pembiayaan kegiatan Bantuan Teknik seoptimal mungkin

    menggunakan dana hibah luar negeri. Pemanfaatan pinjaman

    luar negeri untuk kegiatan Bantuan Teknik hanya digunakan

    untuk membiayai kegiatan pengadaan keahlian yang belum

    tersedia atau tidak cukup tersedia di Indonesia.

    Bantuan Proyek (Project Assistance/PA)2.1.2.

    Secara umum Bantuan Proyek adalah suatu kegiatan

    pembangunan yang memanfaatkan berbagai sumber daya luar

    negeri dengan kegiatan utama meningkatkan aset fisik instansi

    pengusul atau masyarakat. Pemanfaatan pinjaman luar negeri

    seoptimal mungkin digunakan untuk membiayai kegiatan yang

    akan menambah aset fisik.

    2.2. Kriteria Pengajuan Usulan Kegiatan

    Instansi yang dapat mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai

    melalui pinjaman atau hibah luar negeri adalah Kementerian

    Negara/Lembaga, Pemda, dan BUMN. Agar suatu kegiatan

    yang diusulkan layak untuk mendapatkan pinjaman dan/atau

    hibah luar negeri, kegiatan tersebut harus memenuhi kriteria

    34

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    44/62

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    45/62

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    46/62

    1) kegiatan digunakan untuk memperluas dan meningkatkanpelayanan yang disediakan BUMN;

    2) BUMN tidak memiliki sumber daya yang memadai untukmelaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran

    program prioritas bidang dalam RKPLN. Indikator

    kemampuan BUMN dinilai berdasarkan laporan keuangan

    BUMN; dan

    3) kegiatan yang diusulkan merupakan bidang tugasKementerian Negara/Lembaga pengusul.

    2.2.2. Usulan Kegiatan dari Pemerintah Daerah

    Pemda (Propinsi/Kabupaten/Kota) dapat mengajukan :

    a. Rencana kegiatan yang akan dibiayai melalui penerusanpinjaman luar negeri kepada Pemda yang bersangkutan.

    Inisiatif penyusunan rencana kegiatan tersebut dapat disusun

    oleh Pemda yang bersangkutan atau dapat pula diinisiasi oleh

    Kementerian Negara/Lembaga yang membidangi rencana

    kegiatan tersebut. Namun pengusulan rencana kegiatan

    penerusan pinjaman hanya dapat dilakukan oleh Pemda yang

    akan melaksanakan rencana kegiatan penerusan pinjaman

    tersebut.

    b. Rencana kegiatan yang akan dibiayai melalui penerushibahan,hanya untuk kegiatan yang direncanakan akan dibiayai

    melalui hibah luar negeri.

    37

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    47/62

    a. Kriteria kegiatan yang diusulkan oleh Pemda yang akanditeruspinjamkan, harus memenuhi kriteria umum dan

    kriteria khusus, yaitu:

    1) kegiatan investasi untuk prasarana dan/atau sarana yangmenghasilkan penerimaan pada APBD Pemda yang

    diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana

    dan/atau sarana tersebut;

    2) kegiatan merupakan urusan Pemda;3) kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang

    merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka

    Menengah Daerah dan sejalan dengan program RPJM.

    4) kegiatan memberikan manfaat langsung bagi pelayananmasyarakat daerah setempat; dan

    5) Pemda mempunyai kemampuan fiskal untuk memenuhikewajiban pembayaran kembali pinjaman.

    Kementerian Negara/Lembaga dapat menginisiasi kegiatan

    penerusan pinjaman yang akan diusulkan oleh Pemda.

    Kegiatan penerusan pinjaman yang diinisiasi Kementerian

    Negara/Lembaga, disamping memenuhi kriteria tersebut di

    atas, juga harus memenuhi kriteria (a) kegiatan dilaksanakan

    oleh lebih dari satu Pemda dan (b) kegiatan dalam bidang

    tugas Kementerian Negara/Lembaga pengusul.

    38

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    48/62

    b. Kriteria kegiatan yang diusulkan oleh Pemda untuk yang akanditerushibahkan, harus memenuhi kriteria umum dan kriteria

    khusus, yaitu:

    1) kegiatan untuk menunjang peningkatan fungsipemerintahan;

    2) kegiatan untuk memberikan layanan dasar umum; dan3) kegiatan untuk pemberdayaan aparatur Pemda.

    2.2.3. Usulan Kegiatan dari Badan Usaha Milik Negara

    BUMN yang menyediakan barang/jasa yang sesuai dengan

    prioritas bidang yang dicantumkan dalam RPJM maupun

    RKPLN dapat mengusulkan rencana kegiatan yang akan dibiayai

    melalui pinjaman luar negeri sebagai penerusan pinjaman.

    Kriteria untuk kegiatan yang diusulkan oleh BUMN melalui

    pemerintah yang dijadikan kegiatan yang diteruspinjamkan,

    harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus, yaitu:

    a. kegiatan investasi untuk memperluas dan meningkatkanpelayanan serta meningkatkan penerimaan BUMN; dan

    b. BUMN mempunyai proyeksi kemampuan keuangan untukmemenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman, yang

    dinilai berdasarkan laporan keuangan BUMN.

    39

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    49/62

    2.3. Persyaratan Pengajuan Usulan Kegiatan

    Kegiatan yang akan diusulkan oleh Kementerian

    Negara/Lembaga, Pemda, dan BUMN harus memenuhi

    persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan tersebut terdiri

    dari persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan

    umum adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap

    pengusul kegiatan, sedangkan persyaratan khusus adalah

    persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusul kegiatan, yangdisesuaikan dengan instansi pengusul dan jenis penerusan

    pinjaman atau penerushibahan.

    Persyaratan Umum terdiri dari:

    a.

    Daftar Isian Pengusulan Kegiatan (DIPK)b. Studi Kelayakan Kegiatanc. Kerangka Acuan Kerja (KAK)

    Persyaratan Khusus adalah sebagai berikut:

    a. Usulan dari Kementerian Negara/Lembaga dalam rangkapenerushibahan kepada:

    1) Pemda,Melampirkan Surat Persetujuan Pemerintah Daerah Calon

    Penerima Penerushibahan. Hal ini dimaksudkan agar

    rencana kegiatan yang disusun oleh Kementerian

    40

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    50/62

    Negara/Lembaga dan akan dilaksanakan oleh Pemda

    telah dikoordinasikan serta seluruh syarat pelaksanaaan

    kegiatan yang direncanakan telah disetujui oleh Pemda

    calon pelaksana kegiatan;

    2) BUMNMelampirkan Surat Persetujuan Direksi BUMN dan Surat

    Persetujuan Menteri yang Bertanggung Jawab di Bidang

    Pembinaan BUMN. Hal ini dimaksudkan agar rencana

    kegiatan yang disusun oleh Kementerian

    Negara/Lembaga yang akan dilaksanakan oleh BUMN

    telah dikoordinasikan serta seluruh syarat pelaksanaaan

    kegiatan yang direncanakan telah disetujui oleh BUMN

    calon pelaksana kegiatan maupun Menteri yang

    bertanggung jawab di bidang pembinaan BUMN.

    b. Usulan dari Pemerintah Daerah untuk penerusan pinjamanMelampirkan Surat Persetujuan DPRD Calon Penerima

    Penerusan Pinjaman. Hal ini dimaksudkan untuk

    meningkatkan kehati-hatian Pemda dalam menyusun rencana

    kegiatan yang membawa dampak beban keuangan di masa

    yang akan datang, yaitu berupa pengembalian pokok dan

    bunga pinjaman.

    41

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    51/62

    c. Usulan dari BUMN untuk penerusan pinjamanMelampirkan Surat Persetujuan Menteri yang Bertanggung

    Jawab di Bidang Pembinaan BUMN. Hal ini dimaksudkan

    untuk meningkatkan kehati-hatian BUMN dalam menyusun

    rencana kegiatan yang membawa dampak beban keuangan di

    masa yang akan datang, yaitu berupa pengembalian pokok

    dan bunga pinjaman.

    42

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    52/62

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    53/62

    3.1. Dokumen Persyaratan Umum

    Persyaratan umum pengusulan kegiatan yang dibiayai melalui

    pinjaman dan/atau hibah luar negeri adalah Dokumen Studi

    Kelayakan Kegiatan, Kerangka Acuan Kerja dan Daftar Isian

    Pengusulan Kegiatan. Selain dari ketiga persyaratan umum

    tersebut, untuk memudahkan penilaian usulan kegiatan, instansi

    pengusul menyusun ringkasan informasi mengenai usulan

    rencana kegiatan yang diajukan dalam Lembar RingkasanKegiatan, yang disusun berdasarkan informasi dari ketiga

    dokumen persyaratan umum.

    3.1.1. Dokumen Studi Kelayakan Kegiatan

    Studi Kelayakan Kegiatan adalah suatu rangkaian penelitianyang dilakukan dengan kriteria dan metoda tertentu dengan

    tujuan untuk mendapatkan gambaran penilaian atas usulan

    kegiatan. Studi Kelayakan Kegiatan dapat berbeda antara satu

    kegiatan dengan kegiatan lainnya dilihat dari bentuk dan

    kedalaman penelitian yang dilakukan sesuai dengan tingkat

    kerumitan dan risiko yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan

    suatu kegiatan. Semakin besar dan kompleks suatu kegiatan,

    umumnya akan memerlukan Studi Kelayakan Kegiatan yang

    lebih luas dan mendalam.

    44

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    54/62

    Dalam pelaksanaan studi kelayakan, manfaat dan risiko dari

    kegiatan yang akan diusulkan diperhitungkan dengan rinci.

    Manfaat langsung maupun tidak langsung akan diidentifikasi

    dan dihitung secara kualitatif dan kuantitatif. Risiko yang

    mungkin terjadi akibat pelaksanaan kegiatan harus diidentifikasi

    dan diperhitungkan, termasuk langkah-langkah antisipasi yang

    dapat dilakukan untuk mengatasi risiko tersebut.

    Analisis kelayakan kegiatan dilihat dari berbagai aspek yang

    terkait dengan instansi pengusul, penerima manfaat, maupun

    lingkungan dimana kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Secara

    garis besar aspek-aspek tersebut dapat dikelompokkan menjadi

    tiga bagian besar, yaitu: kelayakan teknis, kelayakan ekonomi,

    dan kelayakan finansial. Berdasarkan hasil analisis kelayakan

    dari ketiga aspek tersebut, diperoleh gambaran mengenai

    kelayakan suatu kegiatan untuk dilaksanakan dan dibiayai

    dengan pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

    Hasil suatu Studi Kelayakan Kegiatan yang telah dilakukan,

    umumnya berlaku untuk kurun waktu tertentu. Hal tersebut

    dimaksudkan agar asumsi-asumsi dan prediksi kondisi yang

    digunakan pada saat melakukan Studi Kelayakan Kegiatan

    masih relevan dengan kondisi pada saat kegiatan tersebut akan

    dilaksanakan.

    45

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    55/62

    Suatu kegiatan dapat dikatakan layak untuk dilaksanakan

    apabila manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut lebih besar

    daripada dampak negatif (risiko) yang ditimbulkan, serta

    terdapat cara untuk mengatasi risiko tersebut. Bila dipandang

    perlu untuk mengetahui lebih rinci atas manfaat dan dampak

    negatif yang akan terjadi pada kegiatan yang diusulkan, serta

    cara mengatasi risiko tersebut, dapat dilakukan pendalaman

    Studi Kelayakan Kegiatan pada tahap Peningkatan Kesiapan

    Kegiatan.

    3.1.2. Dokumen Kerangka Acuan Kerja

    Kerangka Acuan Kerja (KAK) disusun setelah melakukan Studi

    Kelayakan Kegiatan. Pada tahap ini dilakukan penyusunan

    rancangan pelaksanaan usulan kegiatan. Rancangan tersebut

    menjelaskan bagaimana suatu kegiatan akan dilaksanakan dan

    ketentuan apa saja yang harus dipenuhi oleh pelaksana kegiatan,

    agar hasil yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan pada

    studi kelayakan.

    Kerangka Acuan Kerja adalah dokumen yang berisi ketentuan-

    ketentuan dan arahan dalam melaksanakan kegiatan, termasuk

    gambaran mengenai informasi bentuk kegiatan yang akan

    dikerjakan. Kerangka Acuan Kerja harus dibuat secara rinci dan

    46

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    56/62

    jelas untuk menghindari/mengurangi permasalahan yang akan

    muncul akibat kesalahan dalam memahami Kerangka Acuan

    Kerja tersebut.

    3.1.3. Daftar Isian Pengusulan Kegiatan

    Berdasarkan dokumen Studi Kelayakan Kegiatan dan Kerangka

    Acuan Kerja yang telah disiapkan, selanjutnya dapat disusun

    Daftar Isian Pengusulan Kegiatan (DIPK). Penyusunan DIPK

    tersebut dilaksanakan untuk mempermudah para pengambil

    keputusan dalam menilai kelayakan suatu kegiatan yang akan

    dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

    DIPK adalah daftar isian yang telah ditentukan formatnya,

    sehingga pengusul kegiatan dapat mudah menyajikan informasi

    penting yang akan disampaikan. DIPK dikelompokkan menjadi 4

    (empat) bagian besar, yaitu: 1) Umum, 2) Kegiatan, 3)

    Pembiayaan , dan 4) Dokumen Persyaratan Pengusulan Kegiatan.

    DIPK merupakan salah satu persyaratan umum yang harus

    dipenuhi oleh pengusul kegiatan. Untuk mengurangi

    pengulangan korespondensi yang tidak perlu antara pihak

    pengusul kegiatan dan Kantor Meneg PPN/Bappenas, DIPK

    harus diisi dengan data yang mutakhir dan akurat.

    47

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    57/62

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    58/62

    Gambar 3. Lembar Ringkasan Kegiatan dalam DRPHLN JM

    49

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    59/62

    3.2. Dokumen Persyaratan Khusus

    Dokumen yang termasuk dalam Persyaratan Khusus adalah

    sebagai berikut:

    3.2.1. Surat Persetujuan Pemerintah Daerah Calon Penerima

    Penerushibahan

    Penerushibahan kepada Pemda akan mengakibatkan tanggung

    jawab pelaksanaan kegiatan kepada Pemda tersebut. Oleh sebabitu diperlukan persetujuan dari Pemda sebagai suatu syarat yang

    harus dipenuhi dalam pengusulan rencana kegiatan yang akan

    diterushibahkan oleh Kementerian Negara/Lembaga kepada

    Pemda. Syarat tersebut dinyatakan dalam bentuk Surat

    Persetujuan Pemerintah Daerah Calon Penerima Penerushibahan

    untuk bersedia melaksanakan kegiatan yang diusulkan serta

    memenuhi berbagai persyaratan dalam pelaksanaan kegiatan.

    3.2.2. Surat Persetujuan Direksi BUMN Calon Penerima

    Penerushibahan dan Surat Persetujuan Menteri BUMN

    untuk BUMN Calon Penerima Penerushibahan

    Penerushibahan kepada BUMN akan mengakibatkan tanggung

    jawab pelaksanaan kegiatan kepada Direksi BUMN dan

    menambah aset BUMN tersebut. Oleh sebab itu diperlukan

    persetujuan Direksi BUMN dan Menteri yang bertanggung jawab

    dalam pembinaan BUMN sebagai suatu syarat. Dengan

    50

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    60/62

    demikian, syarat yang harus dipenuhi dalam pengusulan rencana

    kegiatan yang akan diterushibahkan oleh Kementerian

    Negara/Lembaga kepada BUMN, adalah persetujuan Direksi

    BUMN yang akan menerima penerushibahan untuk

    melaksanakan kegiatan yang direncanakan dan persetujuan

    menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan BUMN.

    Persetujuan tersebut dicantumkan dalam bentuk Surat

    Persetujuan Direksi BUMN dan Surat Persetujuan Menteri yang

    Bertanggung Jawab di Bidang Pembinaan BUMN.

    3.2.3. Surat Persetujuan DPRD Untuk Penerusan Pinjaman

    Atas Usulan Pemerintah Daerah

    Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri

    sebagai penerusan pinjaman bagi Pemda mempunyai dampak

    keuangan pada APBD di masa yang akan datang berupa

    pengembalian pokok dan bunga pinjaman luar negeri.

    Memperhatikan hal tersebut, maka rencana pelaksanaan

    pinjaman harus mendapat rekomendasi dari DPRD, berupa Surat

    Persetujuan DPRD yang bersangkutan.

    3.2.4. Surat Persetujuan Menteri Pembinaan BUMN Untuk

    Penerusan Pinjaman BUMN

    Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri

    sebagai penerusan pinjaman bagi BUMN mempunyai dampak

    51

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    61/62

  • 8/7/2019 Petunjuk Umum Pengusulan PHLN

    62/62