perubahan yang dilakukan: beban...

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar

Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015

Pasal 18

(1) Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.


Contoh Waktu Penyelesaian Studi

Permendikbud No. 44 Tahun 2015 Contoh

Pasal 18

(1) Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.

(4) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.

Program Sarjana

Sm Gasal Sm Genap

Tahun I : 18 sks 18 sks

Tahun II : 24 sks 24 sks

Tahun III : 24 sks 24 sks

Tahun IV : 12 sks

------------------------------------------------

78 sks 66 sks

--------------------------------

144 sks




Pasal 18

(2) Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.




Pasal 18

(3) Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.




Pasal 18

(4) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.

(5) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.




Pasal 24

(5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 25

(5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: a. ijazah, bagi lulusan program

diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;

b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;

c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;




Pasal 25

d. gelar; dan e. surat keterangan pendamping

ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.

(6) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.

(7) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.


Perubahan Yang Dilakukan: Kewajiban Pembimbing


PROGRAM DOKTOR

Pasal 26 ayat (10) huruf b

b. yang menjadi pembimbing utama, harus sudah pernah memublikasikan paling sedikit 2 karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Direktorat Jenderal.

PROGRAM DOKTOR

Pasal 27 ayat (15) huruf b

b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: 1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal

nasional terakreditasi atau

jurnal internasional yang

bereputasi; atau 2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui

oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.


Perubahan Yang Dilakukan: Karya Ilmiah Calon Lulusan

Lampiran Permendikbud No. 49 Tahun 2014

Lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015

MAGISTER

mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan memublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara

MAGISTER

mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan

tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi

atau diterima di jurnal internasional;


Perubahan Yang Dilakukan: Karya Ilmiah Calon Lulusan

Lampiran Permendikbud No. 49 Tahun 2014

Lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015

DOKTOR

mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta memublikasikan 2 tulisan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks;

DOKTOR

mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk

disertasi, dan makalah yang telah

diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;


Ketentuan Peralihan


Pasal 64

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

a. rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

Pasal 66


a. rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

Sikap

Keterampilan

Keterampilan Khusus

Disusun oleh a. forum program studi sejenis atau nama lain yang

setara; atau b. pengelola program studi dalam hal tidak memiliki

forum program studi sejenis; untuk diusulkan kepada dan ditetapkan oleh Menteri

Ditetapkan dalam Lampiran Pemenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti

Standar Kompetensi

Lulusan

Capaian Pembelajaran

Pengetahuan

Keterampilan Umum

Ditetapkan dalam Lampiran Pemenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti


Standar Kompetensi Lulusan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)

dinyatakan


Ketentuan Peralihan


Pasal 64


b. lahan dan bangunan perguruan tinggi yang digunakan melalui perjanjian sewa menyewa wajib menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun;

c. pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun;

Pasal 66


b. persyaratan pembimbing utama, wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (15) huruf b paling lama 3 (tiga) tahun;

c. lahan dan bangunan perguruan tinggi yang digunakan melalui perjanjian sewa menyewa wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 36 paling lama 20 (dua puluh tahun);


Ketentuan Peralihan


Pasal 64


d. Peraturan Menteri yang terbit sebelum peraturan ini dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 66


d. pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun; dan

e. semua ketentuan tentang kriteria minimum yang berfungsi sebagai standar pendidikan tinggi dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 belum ditetapkan.


Standar Nasional Pendidikan Di Dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi


Biro Hukum dan Organisasi Februari 2016

SISTEMATIKA Sistematika Permenristekdikti No. 44/2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

BAB III STANDAR NASIONAL

PENELITIAN

BAB II STANDAR NASIONAL

PENDIDIKAN

BAB IV STANDAR NASIONAL

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

BAB I KETENTUAN

UMUM

BAB VI KETENTUAN

PENUTUP

STANDAR KOMPETENSI

LULUSAN

STANDAR ISI

STANDAR PROSES

STANDAR PENILAIAN

STANDAR DOSEN & TENAGA

KEPENDI

STANDAR SARANA &

PRASARANA

STANDAR PENGELOLAAN

STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN

STANDAR HASIL

STANDAR ISI

STANDAR PROSES

STANDAR PENILAIAN

STANDAR PENELITI

STANDAR SARANA &

PRASARANA

STANDAR PENGELOLAAN


STANDAR HASIL

STANDAR ISI

STANDAR PROSES

STANDAR PENILAIAN

STANDAR PELAKSANA

STANDAR SARANA &

PRASARANA

STANDAR PENGELOLAAN


DEFINISI

KOMPONEN SN DIKTI

TUJUAN SN DIKTI

KEWAJIBAN ATAS SN DIKTI

RUANG LINGKUP RUANG LINGKUP RUANG LINGKUP

Rumusan Pengetahuan &

Keterampilan Khusus yg belum

dikaji

Pengelolaan & Penyelenggaraan

PT

Permen yang terbit sebelum

permen ini

Pendirian PT dan Pembukaan

Program Studi


STANDAR NASIONAL

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT

STANDAR NASIONAL

PENELITIAN

STANDAR NASIONAL

PENDIDIKAN

Tujuan : 1. Menjamin Tercapainya Tujuan

Pendidikan Tinggi 2. Menjamin Mutu Pembelajaran,

Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

3. Mendorong PT Melampaui SN Dikti

Peran: 1. Sebagai Dasar Pemberian Izin

Pendirian PT Dan Izin Pembukaan Prodi

2. Sebagai Dasar Penyelenggaraan Pembelajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

3. Sebagai Dasar Penyelenggaraan Dan Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan Tinggi


Evaluasi Program Pembelajaran

1. Standar

Kompetensi Lulusan

7. Standar

pengelolaan

8. Standar

pembiayaan

8 Standar Penelitian & 8 Standar PPM

3. Standar Proses

Dosen Maha

siswa

Sumber

belajar

KO

NS

EP

KU

RIK

UL

UM

Rencana Pembelajaran

Semester

Lulusan

memiliki capaian

pembelajaran

4. Standar

Penilaian

2. Standar

Isi

5. StandarDosen

6. Standar SarPras

SN Dikti sebagai acuan menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum


Bagan Tahap Penyusunan Kurikulum Program Studi

Analisis SWOT Tracer Study

Standar Kompetensi Lulusan

Capaian Pembelajaran Lulusan

Pemilihan Bahan Kajian

Besaran sks

Mata Kuliah Mata Kuliah Mata Kuliah Mata Kuliah

Kurikulum Program Studi

Visi PT Visi Keilmuan

Masukan Stakeholders

KKNI & AQRF Standar Dikti

Peta Keilmuan

Program Studi

Ranah Pendidikan

Metode Pembelajaran


1

2

3

4

5

7

8

9

6

STANDAR DITENDIK

STANDAR SARPRAS

STANDAR PROSES

STANDAR ISI

STANDAR PENILAIAN

STANDAR PENGELO-

LAAN

STANDAR PEMBIAYA

AN

ACUAN ACUAN

Dirumuskan sesuai jenis dan jenjang program studi, dicantumkan pada Lampiran SN DIKTI, dan dapat ditambahkan oleh Perguruan Tinggi

Dirumuskan oleh forum prodi sejenis atau

pengelola prodi (dlm hal tidak memiliki forum Prodi)

dan ditetapkan dalam Kepmenristekdikti

1. Standar Kompetensi Lulusan

MENCAPAI MENCAPAI


perubahan yang dilakukan: beban...

Documents