1

INDUSTRIALISASI DAN PERKEMBANGAN SEKTOR

INDUSTRY

MARIATUL QIBTIYAH11140694

5V-MA

FAKULTAS EKONOMI MANAJEMEN

2

Sektor Industri Untuk Memperkuat Pondasi Ekonomi Indonesia.......

3

AKSELERASI INDUSTRI MANUFAKTUR

SASARAN

INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019

Industri (%) 6,0 6,9 7,5 8,1 8,6

Share dalam PDB (%) 20,8 21,0 21,1 21,3 21,6

Pertumbuhan PDB rata-rata 7,0 persen

4

Alur Proses Keseluruhan Industri Di Indonesia

SDA Pemrosesan Keberlangsungan Proses SDA Proses / Manufakturing Produk Akhir

Sumber Bahan

Mentah / Bahan

Baku :

Contoh :

a) Tambang

b) Hutan

c) Pertanian

Tantangan dalam proses industri :a) SDM berkualitasb) Teknologic) Green Environment

Pemrosesan

SDA [Proses

Hilirisasi]

Contoh :

a) Logam

b) Mineral

c) Rotan

d) CPO Tantangan dalam merealisasikan proses manufaktur (Industri Hulu)a) SDM yang berkualitasb) Produk berteknologi tinggic) Standarisasid) Green environment

Produk Akhir

Bernilai

Tambah

Tinggi

Perdagangan Bebas Regional / Global : FTA, AEC, APEC, etc

5

Kontribusi Sektor Industri Terhadap GDP• GDP per

Sektor

• PDB Dunia diisi oleh Sektor Jasa sebagai kontributor terbesar (63%), sebagai hasil dari perkembangan nilai tambah sektor industri

• PDB Indonesia diisi oleh kontributor terbesar dari sektor industri (45%) namun masih berada pada tahap sektor bernilai tambah rendah, yang berimbas pada share PDB Indonesia terhadap PDB global sebesar hanya 1,4%

5.9% 30.7%63.4

%

JasaIndustri

Pertanian

Sektor Jasa terutama dipacu oleh imbas dari perkembangan nilai tambah di sektor industri

Kontribusi PDB Global berdasarkan sektor(PDB Dunia US$ 72 Trilyun)

14.43% 14.17

%

30.75%14.33%

7.01%

7.52%

11.79%

Transportasi

Pertanian

Industri (Non Migas

Industri (Migas)

44,92 %

Kontribusi PDB Indonesia berdasarkan sektor

(PDB Indonesia US$ 1 Trilyun)

Perdagangan & Hotel

Keuangan

Lain-Lain

6

Sektor Industri Indonesia DiharapkanDapat Mensupport Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

Kontribusi Industri Berat IndonesiaIndonesia akan menghadapi

Fase Perangkap “Pendapatan Kelas Menengah”

Butuh >2 tahun untuk

bertransformasi

Percepatan pengembangan industri

diperlukan untuk menghindari perangkap

“middle income”

Kontribusi Industri Berat Indonesia / sektor dengan nilai tambah tinggi masih cukup rendah (± 9%) yang berdampak pada lambatnya transisi perkembangan industri ringan ke arah industri berat.

RUU Industri mengikutsertakan : ❶ Pengembangan SDM ❷ Kerjasama antar industri dan ❸ Fasilitasi Inovasi, yang keseluruhan ketiganya diharapkan dapat mengakselerasi pengembangan industri bernilai tambah tinggi.

Agriculture Service Industry (Oil & Gas)

Industry (Non Oil &

Gas)

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

1,311,037

3,693,254

1,287,415

2,793,790

Food, Beverage & TobaccoTransport & MachineryFerilizer, chemical & othersBasic metals, iron, & steelsConstructionOthers

Industri berat hanya

berkontribusi

±8,79% dari total

kontribusi total

sektor industri

1,9 %

1 %

5,8 %

7

...... Pengembangan Sektor Industri Indonesia

Roadmap Ekonomi APINDO

Rekomendasi Program1-Tahun

Melanjutkan percepatanreformasi birokrasi dan

perijinan untuk mendukung perbaikan iklim investasi

Peningkatan kapasitasSDM industri manufaktur

untuk mendongkrak produktivitas dalam rangkamemenangkan persaingan

Pengembangan skema kebijakanterintegrasi, terinstitusionalisasi serta

insentif legal-formal dalam mendukung daya saing ekspor manufaktur, dalam kerangka

kesepakatan di dalam WTO

Implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI)

akan menjadi insentif untuk peningkatan mutu produk

domestik

Percepatanpengembangan

intra dan inter koridorekonomi melalui koridor infrastruktur energi dan

logistik sebagai stimulus perkembangan investasi

industri manufaktur

MEMILIKI VISI :

Menuju kedigdayaan sektor industri yang berdaya saing global, yang memiliki nilai tambah tinggi serta mampu menyerap tenaga kerja

8

...... REKOMENDASI PROGRAM TRANSFORMASI INDUSTRI UNTUK 5 TAHUN KEDEPAN

Fokus terhadap pengembangan industri pengolahan

pertanian, komponen, serta industri ringan akan

membuka lapangan kerja dalam rangka kesiapan

bergabung dengan global supply chain, sementara

dengan tetap mempromosikan kesiapan industri

berat, khususnya kesiapan SDM, dan akses kepada

infrastruktur energi dan logistik

Perbaikan konektivitas logistik multi-

moda serta koridor inter dan intra-

ekonomi yang dapat dapat

meningkatkan daya saing industriPeningkatan dukungan melalui insentif

dan R&D, khususnya di sektor yang

memproduksi produk derivatif dengan

nilai tambah tinggi

Sektor Industri yang mampu menyerap tenaga kerja dan menciptakan produktivitas merupakan kunci kesuksesan keberlanjutan transformasi struktural Indonesia menuju negara dengan income per kapita yang tinggi

Pengembangan aglomerasi kawasan industri

dekat dengan pelabuhan, sehingga

terhubung dengan industri pendukung

domestik lainnya dan dengan global supply

chain serta terkait dengan ketersediaan

SDM, khususnya di wilayah Jawa Tengah,

Jawa Timur bagian utara, Lampung, dan

Kalimantan bagian selatan

9

Rekomendasi Roadmap Ekonomi APINDO Menuju Sektor Industri Manufaktur Berdaya Saing Global

Menekan Hambatan-Hambatan Umum (General)

Strategi Lintas-Sektor

Fokus kebijakan sektor industri manufaktur secara umum harus diarahkan kepada fasilitasi ijin industri ringan serta industri pengolahan / komponen, yang dapat membuka lapangan kerja serta menarik investasi industri berat di sekitarnya.Disaat kesiapan industri berat terus diperbaiki (khususnya SDM, infrastruktur, dan kesiapan teknologi), opsi untuk bergabung dengan supply chain global akan membantu akselerasi growth industrialisasi Indonesia. Kondisi pangsa pasar domestik dan lokasi geografis dalam kawasan market Asia Timur menjadi aset berharga dalam menarik investasi industri ringan dan penyerapan tenaga kerja. Perkembangan industri ringan yang signifikan akan menjadi daya tarik minat investasi industri berat di sekitarnya.

Strategi Sektor

10

STRATEGI SEKTOR – Sektor Padat Karya

Reformasi kebijakan upah dan pesangon sangat dibutuhkan bagi perbaikan industri padat karya

STRATEGI SEKTOR – Sektor Makanan Dan Minuman

Kebijakan yang menjamin kualitas supply chain sangat dibutuhkan oleh sektor Makanan dan Minuman

pulp & paper

11

STRATEGI SEKTOR – Sektor Elektronik

Tantangan utama sektor ini : terkoneksi secara kontinyu dengan jaringan global production network (GPN)Kesuksesannya akan didukung oleh :• Kemampuan insinyur / SDM terdidik atau terlatih• Jaringan logistik fisik tingkat-pertama

(dikarenakan produksi JPG menuntut jaringan logistik antar negara yang efisien)

• Dukungan layanan (layanan bisnis), manajemen logistik, desain, pengemasan

• Kerjasama yang baik dengan perusahaan PMASTRATEGI SEKTOR – Sektor Alat Berat

Kebijakan pengembangan industri berat bergantung penuh terhadap kemampuan industri ringan pendukungnya

12

STRATEGI LINTAS–SEKTOR – Makro Ekonomi (Fiskal-Moneter)

Expansi ruang fiskal bagi infrastruktur, dengan komitmen melakukan perubahan, seperti :a. Peningkatan rasio belanja infrastruktur terhadap

GDP dari 2,5% menjadi 4,5% pada 2019. Hal ini menuntut realokasi penuh dari subsidi BBM ke pos pengeluaran infrastruktur.

b. Perbaikan insentif fiskal bagi Pemda untuk memelihara kualitas infrastruktur, tidak hanya dengan membangun sarana baru.

c. Memberi kesempatan bagi Pemda untuk mencari sumber pendanaan bagi pembiayaan proyek infrastruktur.

d. Memperbaiki koordinasi institusi antar pemerintah dalam hal seleksi proyek serta persiapan pelaksanaan pembangunan.

e. Perbaikan implementasi UU Penyediaan Lahan bagi infrastruktur publik (UU No. 2 Tahun 2012).

Menjaga nilai tukar Rupiah bagi tingkat daya saing produk / barang ekspor Indonesia.

Pengembangan lembaga pembiayaan investasi industri dengan skema insentif yang terintegrasi dan terinstitusionalisasi bagi pengembangan kredit nasional yang pro-industri untuk mendukung sektor tersebut agar memiliki daya saing ekspor dan berkarakter industri substitusi impor.

13

STRATEGY LINTAS–SEKTOR – Infrastruktur

Mengembangkan kluster industri yang dekat dengan pelabuhan dan terkoneksi dengan global supply chain, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur bagian utara, Lampung, serta bagian selatan Kalimantan. Manajemen infrastruktur dan rencana spasial daerah akan menjadi sangat penting bagi ekspansi kluster industri manufaktur.

Mengimplementasikan infrastruktur penunjang aktivitas ekspor serta pengembangan kluster industri manufaktur, seperti :a. Jalan lingkar luar, akses jalan ke pelabuhan,

ketersediaan energi, akses ke pergudangan, serta fasilitas dasar yang dibutuhkan bagi kehidupan pekerja.

b. Increasing international port with potential to become international hub

Menggantikan sistem pengangkutan barang dari truk ke moda kereta untuk jangkauan transport yang lebih panjang dan muatan yang lebih besar. Hal ini akan membutuhkan pengembangan lintasan kereta dan stasiun di kawasan industri, tempat dimana sebagian industri berada.

14

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN / INVESTASI INDUSTRI

15

GAMBARAN UMUM ARAH INVESTASI SEKTOR INDUSTRI

No. PROGRAM APBN MASYARAKAT PERUSAHAAN SWASTA

1 Sekolah Vokasi Industri

Investasi peningkatan kapasitan dan kualitas Penyelenggaraan pendidikan Investasi peningkatan

kapasitan dan kualitas

2 Pelatihan KerjaPenyiapan tenaga terampil untuk industri baru dan sudah investasi

Up-grading skill untuk mengisi medium skill jobs

On the job training (spesifik industri)

3 Kawasan IndustriInvestasi swasta belum layak terutama di luar Pulau Jawa

Di Pulau Jawa dan daerah lain yang layak

4 Industri Strategis Investasi Operasi bisnis dengan BUMN

5Revitalisasi Permesinan Industri

Kerjasama Pemerintah dan swasta (berbagi beban)

Kerjasama Pemerintah dan swasta (berbagi beban)

6Pembinaan IKM dan Industri Kreatif

Bersama APBD Partisipasi Pemanfaatan CSR

16Sumber: Bank Indonesia, 2014.

Permintaan Kredit Baru Berdasarkan Jenis Kredit (%)

17

Sektor yang paling banyak menyerap kredit perbankan adalah sektor rumah tangga (21,5%), sektor perdagangan besar dan eceran (19,7%), dan sektor industri pengolahan (17,9%) dengan total proporsi sebesar 59,1% dari total kredit perbankan. Risiko kredit yang muncul akibat adanya konsentrasi kredit pada sektor-sektor tertentu tersebut dianggap tidak terlalu besar karena penyebaran terhadap sektor-sektor yang ada cukup merata.

Sumber : OJK, 2014.

Konsentrasi Pemberian Kredit Terhadap Tiga Sektor(2013-2014)

Pemberian kredit terhadap sektor industri pengolahan tetap kuat antara lain dipicu dari kenaikan harga komoditas global serta perbaikan ekonomi negara maju seperti Amerika dan Jepang yang merupakan mitra dagang utama Indonesia.

18

Konsentrasi Penyebaran Pembiayaan 7 Sektor Usaha / Industri Lainnya

Sumber : OJK, 2014.

19

Prioritas Target Pemberian Kredit Baru

Keterangan : 1) Prioritas pertama 2) Prioritas kedua 3) Prioritas ketigaSumber: Bank Indonesia, 2014.

20Ket : PNB = Produk Nasional Bruto.

Kebutuhan Investasi (trilyun Rupiah)

Sumber : RPJMN 2015-2019, Bappenas.

21

Sumber Pembiayaan Investasi Masyarakat (trilyun Rupiah)

Sumber : RPJMN 2015-2019, Bappenas.

22

ARAH KEBIJAKAN1. Pengembangan Perwilayahan Industri2. Penumbuhan Populasi Industri3. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor & Nilai Tambah Per Labour )

Peningkatan Efisiensi Teknis• Pembaharuan / revitalisasi permesinan industri• Peningkatan dan pembaharuan keterampilan tenaga kerja• Optimalisasi ke-ekonomian lingkup industri (economic of scope) melalui pembinaan

klaster industri Peningkatan Penguasaan Iptek / Inovasi

• Infrastruktur mutu (measurement, standardization, testing, and quality)• Layanan perekayasaan dan teknologi• Penyelenggaraan riset dan pengembangan teknologi• Penumbuhan entrepreneur berbasis inovasi teknologi (teknopreneur)

Peningkatan Penguasaan dan Pelaksanaan Pengembangan Produk Baru (New Product Development) oleh industri domestik

Pembangunan Faktor Input• Peningkatan kualitas SDM Industri• Akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau

23

1 pemerintah perlu segera mensupport serta memberi asistensi terhadap sumber-sumber pembiayaan baru untuk menutupi kesenjangan kebutuhan investasi industri

3 Dalam upaya memberi kepastian investasi, diperlukan UU baru yang mengatur hubungan di antara pihak kreditur-debitur.

2

4

realokasi anggaran pemerintah yang lebih menitikberatkan kepada pembiayaan investasi sektor industri, serta mengajak pihak swasta berperan aktif dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur

Kebijakan lain yang dapat diambil pemerintah adalah dengan membentuk lembaga keuangan dan investasi.

SUPPORT STRATEGIS

24

DAFTAR PUSTAKAwww.akpi.net/wp../07/APINDO_semnas_kadin-04012017