persepsi pegawai biro umum tentang hasil analisis …

UNIVERSITAS INDONESIA

”PERSEPSI PEGAWAI BIRO UMUM TENTANG HASIL ANALISIS

JABATAN PADA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

MENENGAH”

JURNAL

TRIANA SURYANI FITRI

Dra. EVA ANDAYANI, M.Si.

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI EKSTENSI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DEPOK

DESEMBER 2012

ii

ABSTRAK

Nama : Triana Suryani Fitri Program Studi : Ilmu Administrasi Negara Judul : Persepsi Pegawai Biro Umum Tentang Hasil Analisis Jabatan Pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah xv + 108 Halaman + 5 Lampiran + 33 Tabel + 3 Grafik Daftar Pustaka: 36 Buku, 1 Tesis, 1 Skripsi, 1 Jurnal Skripsi ini meneliti persepsi pegawai biro umum mengenai hasil analisis jabatan yang mencakup uraian jabatan dan persyaratan jabatan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif dan berdasarkan teori dari Sofyandi (2008). Dalam pengumpulan data, telah disebarkan kuesioner kepada responden yang dipilih dengan menggunakan teknik penarikan sampel aksidental. Penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun persepsi pegawai biro umum tentang hasil analisis jabatan pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah dipersepsikan dengan baik, namun masih terdapat 1 (satu) indikator yaitu pengalaman pekerjaan sesuai dengan bidang pekerjaan yang belum dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Kata kunci : Persepsi pegawai biro umum; analisis jabatan; uraian jabatan; persyaratan jabatan.

UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM SARJANA EKSTENSI

iii

ABSTRACT

Name : Triana Suryani Fitri Study Program : Public Administration Title : The Perception of Bureau Employee about the Result of Job Analysis at

State Minister for Cooperatives Small and Medium Enterprises xv + 108 Pages + 5 Attachments + 33 Tables + 3 Chart Bibiliography: 36 Literature books, 1 Thesis, 1 Script, 1 Journal The focus of this study was the Bureau Employee. The objective of this study was to understand what the perception of bureau employee about the result of job analysis, which is contains two dimensions : job description dan job specification. This research was quantitative descriptive interpretive, based on theories by Sofyandi (2008). The data were collected using accidental sampling technique. This study shows that despite the perception of bureau employees about the results of the analysis of positions in the State Minister for Cooperatives Small and Medium Enterprises has been perceived very well, but there is still a one indicators: work experience in accordance with the line of work that has not been done by the State Minister for Cooperatives Small and Medium Enterprises.

Key words : Perception of bureau employee; job analysis; job description; job specification.

UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM SARJANA EKSTENSI

Universitas Indonesia 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Terjadinya krisis ekonomi yang berlanjut dengan krisis multi dimensi dewasa ini,

memberikan peringatan kepada kita untuk bersatu dan bekerja keras untuk melaksanakan

reformasi dalam segala bidang kehidupan. Dengan melaksanakan reformasi secara sungguh-

sungguh, diharapkan kita mampu melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan,

pemantapan dan pengembangan pembangunan dengan paradigma baru dengan mengacu pada

GBHN 1999 dan UUD 1945. Dengan adanya krisis ekonomi, oleh dorongan pemerintah

Indonesia melakukan pengenalan koperasi kepada masyarakat, hal ini sudah dilakukan bahkan

sejak pemerintahan penjajahan Belanda telah mulai diperkenalkan. Gerakan koperasi sendiri

mendeklarasikan sebagai suatu gerakan yang sudah dimulai sejak tanggal 12 Juli 1947

melalui Kongres Koperasi di Tasikmalaya. Pengalaman di tanah air kita lebih unik karena

koperasi yang pernah lahir dan telah tumbuh secara alami di jaman penjajahan, kemudian

setelah kemerdekaan diperbaharui dan diberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam

penjelasan undang-undang dasar. Atas dasar itulah kemudian melahirkan berbagai penafsiran

bagaimana harus mengembangkan koperasi. Secara khusus pemerintah memerankan fungsi

“regulatory” dan “development” secara sekaligus (www.smecda.com).

Selama ini koperasi yang dikembangkan dengan dukungan pemerintah dengan basis

sektor-sektor primer dan distribusi yang memberikan lapangan kerja terbesar bagi penduduk

Indonesia. Sebagai contoh sebagian besar KUD sebagai koperasi program di sektor pertanian

didukung dengan program pembangunan untuk membangun KUD. Disisi lain pemerintah

memanfaatkan KUD untuk mendukung program pembangunan pertanian untuk swasembada

beras seperti yang selama PJP I, menjadi ciri yang menonjol dalam politik pembangunan

koperasi. Bahkan koperasi secara eksplisit ditugasi melanjutkan program yang kurang berhasil

ditangani langsung oleh pemerintah bahkan bank pemerintah, seperti penyaluran kredit

BIMAS menjadi KUT, pola pengadaan beras pemerintah, TRI dan lain-lain sampai pada

penciptaan monopoli baru yaitu cengkeh (www.smecda.com).

Secara historis pengembangan koperasi di Indonesia yang telah digerakan melalui

dukungan kuat program pemerintah yang telah dijalankan dalam waktu lama, dan tidak

mudah ke luar dari kungkungan pengalaman tersebut. Keberadaan koperasi sebagai lembaga

ekonomi rakyat yang dilihat dari sisi usianyapun yang sudah lebih dari 50 tahun berarti sudah

relatif matang. Sampai dengan tahun 2008, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan


Usaha Kecil Menengah, jumlah koperasi di seluruh Indonesia sebanyak 108.930 unit. Jumlah

pada tahun 2008 jika dibandingkan dengan jumlah koperasi pada tahun-tahun sebelumnya

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah koperasi aktif juga mengalami

perkembangan yang cukup menggembirakan. Jumlah koperasi aktif pada tahun 2004

sebanyak 93.402 unit dan data terakhir pada tahun 2008 jumlah koperasi yang aktif sebanyak

108.930 unit dan yang tidak aktif sebesar 46.034 unit (www.depkop.co.id).

Gambar 1. Jumlah Koperasi (Dalam Unit) Tahun 2004-2008

Sumber : www.depkop.co.id

Untuk mencapai jumlah koperasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam hal

ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah senantiasa melakukan koordinasi baik

horizontal maupun vertikal dengan instansi-instansi terkait, yaitu baik di daerah maupun di

pusat agar mempunyai kesamaan tindakan yang didasari oleh visi dan misi pembangunan

koperasi (www.smecda.com). Berangkat dari peningkatan jumlah koperasi dari tahun ke

tahun, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah perlu mengutamakan kualitas

sumber daya manusia yang dimiliki dalam menjalin hubungan yang baik dengan para anggota

koperasi. Untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah perlu melakukan perencanaan sumber daya manusia yang tepat.

Dalam memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas dan tepat

guna, maka perlu dilakukan perencanaan sumber daya manusia yang baik, karena

perencanaan sumber daya manusia merupakan fungsi yang pertama-tama harus dilaksanakan

dalam organisasi. Sesuai yang dikemukakan oleh Drs.Faustino Cardoso Gomes (2001 : 84)

yaitu perencanaan sumber daya manusia adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh


manajemen guna menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk

menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat.

Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan

ditetapkan. Dengan adanya perencanaan sumber daya manusia yang baik, akan mampu

meningkatkan produktivitas kerja yang baik dengan berdasarkan kompetensi.

Perihal dengan adanya kebutuhan untuk melakukan perencanaan sumber daya manusia

yang baik, maka perlu diadakannya analisis jabatan sebagai dasar untuk melakukan

perencanaan sumber daya manusia, sebagimana yang diungkapkan oleh Robbins sebagai

berikut : “Analisis jabatan yaitu suatu bentuk pengembangan uraian terperinci dari tugas-tugas

yang harus dilakukan dalam suatu jabatan, penentuan hubungan dari suatu jabatan dengan

jabatan lain yang ada, dan penentuan tentang pengetahuan, keterampilan dan kemampuan-

kemampuan lain yang diperlukan karyawan untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan

efisien” (Robbins, 2002 : 204).

Dengan dilakukannya analisis jabatan secara benar dan tepat, maka Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat mengetahui dengan pasti rincian uraian tugas

masing-masing dalam setiap bagian dan dapat mengetahui persyaratan yang dibutuhkan dari

seorang pegawai untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut. Sehubungan dengan hal ini

akan berdampak pada kemampuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk

memilih dan menerapkan strategi sumber daya manusia yang tepat guna, sehingga akan dapat

menghasilkan sumber-sumber daya manusia yang berkualitas bagi visi dan misi Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pada saat ini, terdapat beberapa permasalahan pada biro umum terkait dengan analisis

jabatan dalam hal latar belakang pendidikan apakah sesuai dengan bidang pekerjaan, yaitu

dimana terjadi ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan bidang pekerjaan

yang dijalaninya, hal ini akibat pada jaman dahulu formasi jabatan pada saat penerimaan

calon pegawai negeri sipil tidak disesuaikan dengan latar belakang pendidikannya (hasil

wawancara dengan kasubag rumah tangga, kabag kepegawaian, kasubag humas, kasubag tata

usaha). Sebagai contoh di bagian hubungan masyarakat pada sub bagian publikasi dimana

seharusnya latar belakang pendidikannya berasal dari sarjana jurusan ilmu komunikasi, tetapi

pada kenyataannya yang memegang jabatan tersebut lulusan dengan jurusan ilmu administrasi

negara. Hal ini menyebabkan kurangnya publikasi tentang koperasi dan UKM kepada anggota

koperasi dan masyarakat sebelum tahun 2000. Sebagai contoh selain diatas, juga terdapat

pada bagian rumah tangga pada sub bagian pemeliharaan yang dimana latar belakang

pendidikannya seharusnya lulusan S1 kelistrikan, tetapi pegawai yang memegang jabatan di


sub bagian kelistrikan kebanyakan lulusan dari sekolah teknik mesin. Kondisi diatas,

terkadang menjadi berisiko jika dipegang dengan yang tidak berpengalaman dan tidak

mempunyai wawasan tentang pekerjaan tersebut, sehingga tugas-tugas tersebut tidak dapat

terselesaikan secara optimal dan terkesan lambat dalam menyelesaikannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa analisis jabatan sangat diperlukan untuk

menentukan strategi sumber daya manusia yang tepat guna. Lalu perspektif pegawai sangat

penting untuk diperhatikan sebagai pelaksana hasil dari analisis jabatan, hal ini dikarenakan

suatu penerapan analisis jabatan diperlukan suatu persepsi dari Sumber Daya Manusia dalam

hal ini yaitu pegawai dengan tujuan untuk mengetahui apakah penerapan analisis jabatan

sangat mempengaruhi pekerjaan pegawai tersebut atau tidak dan apakah memberikan

pengaruh terhadap lembaga pemerintahan itu sendiri serta akan berdampak pada motivasi

kerja pegawai yang bersangkutan.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya dengan melihat

begitu pentingnya penerapan suatu analisis jabatan dalam rangka reformasi birokrasi pada

suatu lembaga pemerintahan khususnya pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah, dimana tidak bisa terlepas dari persepsi pegawai biro umum mengenai hasil

analisis jabatan, karena masih terdapatnya beberapa permasalahan yang terkait dengan

analisis jabatan. Oleh karena itu pokok permasalahan yang akan penulis teliti adalah

“Bagaimana Persepsi Pegawai Biro Umum Tentang Hasil Analisis Jabatan di Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian pada skripsi ini adalah bertujuan untuk menjelaskan persepsi pegawai biro

umum tentang hasil analisis jabatan pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.


BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia

Perencanaan SDM merupakan fungsi pertama dalam manajemen SDM dan sebagai

bagian dari fungsi perencanaan strategis organisasi yang didefinisikan sebagai suatu proses

sistematis dan berkesinambungan dalam menentukan kebutuhan SDM di masa depan baik

kuantitas dan kualitas pada waktu yang tepat, dalam jangka panjang guna mengantisipasi

perubahan lingkungan dan organisasi serta meminimasi biaya dalam rangka pencapaian

tujuan individu dan organisasi (Sofyandi, 2008 : 58).

2.2 Analisis Jabatan

Analisis jabatan merupakan suatu proses yang sistematik untuk mengetahui mengenai

isi dari suatu jabatan yang meliputi tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan, tanggung jawab,

kewenangan, dan kondisi kerja, dan mengenai syarat-syarat kualifikasi yang dibutuhkan

seperti pendidikan, keahlian, kemampuan, pengalaman kerja, dan lain-lain, agar seseorang

dapat menjalankan tugas-tugas dalam suatu jabatan dengan baik. (Sofyandi, 2008 : 58).

Bentuk-bentuk penyajian hasil analisis jabatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

(Sofyandi, 2008 : 96-98)

1. Deskripsi jabatan/uraian jabatan/gambaran jabatan (job description), diartikan sebagai

suatu keterangan singkat yang ditulis dengan cermat mengenai tugas, kewajiban.

Tanggung jawab, dan wewenang dalam suatu jabatan tertentu. Isi deskripsi jabatan

meliputi :

• Identifikasi jabatan. Terdiri dari : nama jabatan, nama jabatan kesetaraan, kode

jabatan.

• Sifat jabatan yang terdiri dari : uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab,

hubungan dengan jabatan lain, pengawasan yang diperlukan, peralatan/mesin yang

digunakan, kondisi kerja dan istilah khusus yang perlu diketahui.

• Kualifikasi/persyaratan pemangku jabatan yang terdiri dari : kualifikasi umum dan

kualifikasi khusus.

2. Persyaratan jabatan/kualifikasi jabatan/tuntutan minimal kualitas jabatan/spesifikasi

jabatan (job specification) merupakan suatu pernyataan mengenai kualitas minimal

seorang karyawan untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Persyaratan tersebut

meliputi :


• Syarat umum yang terdiri dari : tingkat pendidikan, pengalaman kerja, keahlian

kerja, pengetahuan kerja.

• Syarat khusus yang terdiri dari : kondisi fisik, jenis kelamin, bakat, minat, emosi,

dan lain-lain.

3. Klasifikasi jabatan/golongan jabatan (job classification) merupakan pengelompokan

dari jabatan-jabatan berdasarkan basis tertentu. Basis pengelompokan terdiri dari dua

macam yaitu :

• Pengelompokan berdasarkan tugas (duties classification), yaitu sistem

pengelompokan jabatan berdasarkan tugas dan tanggung jawab jabatan.

• Pengelompokan berdasarkan peringkat (rank classification), yaitu sistem

pengelompokkan jabatan berdasarkan kepangkatan.

4. Desain pekerjaan/rancangan pekerjaan (job design), merupakan suatu rancangan

aktivitas yang terdapat dalam suatu jabatan tertentu. Penyusunan rancangan pekerjaan

dilakukan setelah analisis jabatan dan penyusunan struktur organisasi.

2.3 Persepsi

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan–hubungan yang

di peroleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi juga merupakan

proses memberikan makna pada stimulasi indrawi (Rakhmat, 1988 : 51).

2.4 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1. Operasionalisasi Konsep

Konsep Variabel Dimensi Sub dimensi Indikator Skala

a. Wewenang 1. Kewenangan terdefinisikan secara jelas

2. Tidak overlapping dengan posisi lain

3. Kesesuaian wewenang dengan posisi

Ordinal

b. Tanggung

Jawab

Karyawan

1. Memperoleh kejelasan mengenai tanggung jawab yg

diemban secara keseluruhan

2. Arah pertanggungjawaban jelas

3. Kompetensi yg diberikan sesuai dengan tanggung

jawab pekerjaan

Ordinal

Has

il A

nal

isis

Jab

atan

Pen

erap

an H

asil

An

alis

is J

aba

tan

Ura

ian

Jab

atan

c. Kondisi

Kerja

1. Peraturan atau kebijaksanaan perusahaan dapat

dipahami

2. Adanya kejelasan koordinasi dalam melaksanakan

pekerjaan

Ordinal


d. Fasilitas

Kerja

1. Kelengkapan fasilitas untuk mendukung kelancaran

pekerjaan

2. Kesesuaian fasilitas dengan kebutuhan kerja

Ordinal

e. Standar

Hasil Kerja

1. Kejelasan mengenai target dengan bidang pekerjaan

2. Kesesuaian target dengan bidang pekerjaan

Ordinal

a. Pendidikan

dan

Pelatihan

1. Kesesuaian tanggung jawab pekerjaan dengan latar

belakang pendidikan

2. Kesesuaian tanggung jawab pekerjaan dengan latar

belakang pengalaman kerja

3. Efektivitas pelatihan dalam menunjang pekerjaan

Ordinal P

ersy

arat

an J

abat

an b. Kompetensi 1. kesesuaian pekerjaan dengan pengetahuan

2. kesesuaian pekerjaan dengan keahlian

3. kesesuaian pekerjaan dengan keterampilan

4. kesesuaian pekerjaan dengan minat

5. pengetahuan yang dimiliki dapat menunjang

pekerjaan secara efektif

6. keahlian yang dimiliki dapat menunjang pekerjaan

secara efektif

7. keterampilan yang dimiliki dapat menunjang

pekerjaan secara efektif

8. minat yang dimiliki dapat menunjang pekerjaan

secara efektif

Ordinal

Sumber : Pengolahan data penelitian dari Sofyandi (2008)


BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu peneliti melakukan suatu

rangkaian penelitian yang berawal dari teori (Neumann, 2003: 126).

3.2 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan

untik memberikan gambaran yang lebih detail mengeni suatu gejala atau fenomena (Prasetyo

dan Jannah, 2005 : 42). Adapun hal yang ingin diteliti adalah persepsi pegawai biro umum

tentang hasil analisis jabatan pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Penelitian ini berdasarkan dimensi waktunya merupakan penelitian cross-sectional, yaitu

penelitian yang dilakukan dalam satu waktu tertentu (Prasetyo dan Jannah, 2005 : 45).

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah para pegawai biro umum pada Kementerian Koperasi

dan Usaha Kecil Menengah yaitu berjumlah 138 orang dengan jumlah sampel 58 orang yang

diperoleh dari rumus Slovin. Jenis pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan

metode nonprobabilita adalah suatu teknik penarikan sampel yang mendasarkan pada setiap

anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama (Prasetyo dan Jannah, 2005 : 122).

Adapun teknik penarikan sampel nonprobabilita yang digunakan yaitu teknik penarikan

sampel aksidental, yaitu sampel dapat terpilih karena berada pada waktu, situasi, dan tempat

yang tepat (Prasetyo dan Jannah, 2005 : 135).

Berikut ini merupakan penjabaran dari pengambilan sampel peneliti yang

menggunakan rumus Slovin. Dan rumusnya adalah :

N

n = ----------------

N (e)2+1

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Jumlah populasi

e = Taraf kesalahan sebesar 10%

(Umar, 2000 : 146)


Berdasarkan rumus tersebut dengan menggunakan taraf kesalahan 10% atau

mendapatkan tingkat kepercayaan 90%, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

138

n = -------------------

138(0, 10)2 + 1

138

= ---------- = 57,98 58 orang

2,38

3.4 Teknik Analisis Data

Pengukuran indeks yang digunakan peneliti adalah skala Likert, karena data yang

dicari menyangkut sikap, pendapat dan persepsi responden terhadap pertanyaan yang

diajukan. Menurut Sugiyono, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan

persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena hasil. (Sugiyono, 2007 : 107).

Tabel 2. Skala Pengukuran

Alternatif Jawaban Bobot Nilai

Sangat Setuju 5

Setuju 4

Ragu-Ragu 3

Tidak setuju 2

Sangat tidak setuju 1

(Sumber : Sugiyono, 2003 : 108)

Penelitian ini menggunakan skala pengukuran ordinal yaitu merupakan skala yang

memiliki urutan, namun jarak antara titik-titik atau kategori terdekat tidak perlu menunjukkan

rentang yang sama. Skala ordinal hanya mengidentifikasikan kategori yang menjadi urutan

pertama posisinya lebih tinggi daripada urutan kedua, dan urutan kategori kedua mempunyai

kedudukan yang lebih tinggi daripada urutan ketiga, dan seterusnya (Siagian, 2004 : 144).

Kemudian setelah memperoleh data pernyataan berupa indikator dari responden atas

kuesioner, selanjutnya data pernyataan tersebut akan dihitung sesuai dengan bobot tiap

pernyataan. Total skor dan nilai rata-rata akan menunjukkan persepsi dari responden yang


kemudian dikategorisasikan menurut rentang skala yang sesuai.Rumus perhitungan rentang

skala adalah sebagai berikut : (Umar, 2005 : 225)

Rentang Skala (RS) = n (m-1)

m

Keterangan :

n = jumlah sampel

m = jumlah alternatif jawaban tiap item

Dimana :

n = 58 responden

m = 5

Maka : Rentang Skala (RS) = 58 (5-1) = 46,4

5

Selanjutnya perhitungan rentang skala dilanjutkan dengan penghitungan batas atas dan batas

bawah yang menggunakan rumus :

Batas atas = jumlah sampel x bobot terendah

Batas bawah = jumlah sampel x bobot tertinggi

Rentang Skala yang dipergunakan adalah :

58 + 46,4 = 104,4

104,4 + 46,4 = 150,8

150,8 + 46,4 = 197,2

197,2 + 46,4 = 243,6

243,6 + 46,4 = 290

Kategori Persepsi dari nilai rata-rata adalah :

58 - 104,4 = Sangat Tidak Baik

104,4 - 150,8 = Tidak Baik

150,8 - 197,2 = Cukup Baik

197,2 - 243,6 = Baik

243,6 - 290 = Sangat Baik


BAB IV

Analisis Persepsi Pegawai Biro Umum Tentang Hasil Analisis Jabatan Pada

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

4.1 Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian mengenai persepsi pegawai biro umum tentang hasil analisis

jabatan pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bisa terlihat pada tabel 1.

Tabel 3 menunjukkan bahwa kedua dimensi, yaitu dimensi uraian jabatan dan dimensi

persyaratan jabatan menunjukkan hasil dengan kategori baik. Selain itu terlihat nilai total

maupun rata-rata dari dimensi uraian jabatan lebih tinggi dari yang ditunjukkan oleh dimensi

persyaratan jabatan. Maka dimana bisa memperlihatkan bahwa pegawai biro umum

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merasakan adanya kesesuian yang lebih

besar antara uraian jabatan dan kondisi nyata yang apabila dibandingkan dengan kesesuaian

antara persyaratan jabatan dan kondisi nyata. Secara keseluruhan dari 23 (dua puluh tiga)

indikator, semua indikator menunjukkan hasil dengan kategori baik.

Adapun nilai rata-rata yang didapat dari keseluruhan 23 (dua puluh tiga) indikator

menunjukkan angka 224,27. Berarti grafik tersebut menunjukkan bahwa persepsi pegawai

biro umum pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atas hasil analisis jabatan

menunjukkan hasil yang baik.

Dari hasil pengambilan data, diperoleh informasi mengenai karakteristik responden

seperti pada tabel 4. Data dari tabel 4 memperlihatkan bahwa mayoritas responden berjenis

kelamin laki-laki daripada berjenis kelamin perempuan. Hal ini disebabkan karena biro umum

merupakan bagian yang mengurusi tentang pelayanan antara internal maupun eksternal

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, oleh karena itu biro umum membutuhkan

tenaga ekstra yang bisa bekerja melayani 24 jam. Salah satu contohnya yaitu bagian rumah

tangga yang sangat membutuhkan tenaga yang kuat dan jam kerja yang tidak menentu.

Mengenai jabatan responden, di mana pada bagian rumah tangga memiliki jumlah responden

terbanyak, kemudian diikuti oleh bagian hubungan masyarakat, lalu bagian tata usaha dan

bagian kepegawaian memiliki jumlah responden yang sama yaitu sebesar 13,79%. Perbedaan

jumlah responden yang cukup signifikan disebabkan karena adanya kebutuhan dari

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang disesuaikan dengan bidangnya

masing-masing. Usia responden biro umum berada pada rentang usia 31 tahun sampai dengan

45 tahun. Hal ini dikarenakan lembaga pemerintahan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah tidak setiap tahun membuka untuk pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil karena


dilihat dari kebutuhan pekerjaan di biro umum dan persetujuan dari Badan Kepegawaian

Negara. Maka banyak pegawai yang bekerja disana sudah mencapai umur diatas 30 tahun dan

umur yang dibawah 30 tahun merupakan pegawai yang 5 tahun belakangan ini baru masuk di

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Masa kerja responden pada biro umum

sebagian besar responden memiliki masa kerja lebih dari 4 (empat) tahun. Banyak masyarakat

yang berbondong-bondong ingin masuk sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tujuan dan

alasan yang bermacam-macam, hal ini terbukti dari lamanya masa kerja pegawai di biro

umum yang bekerja di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Sedangkan sisanya

masa kerja responden yaitu dibawah 4 (empat) tahun dikarenakan Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah tidak setiap tahun membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil,

jadi yang masa kerjanya antara 1-2 tahun dan 3-4 tahun yaitu responden yang baru masuk

sekitar tahun 2008 sampai dengan terakhir pembukaan CPNS pada tahun 2011. Sebagian

besar responden memiliki tingkat pendidikan setingkat S1 dan SMA/Sederajat yang masing-

masing diperoleh dengan persentase sebesar 43.10%, kemudian disusul dengan Diploma 3

sebesar 12.07% dan S2 sebesar 1.73%. Sebagian besar responden sebelum masuk

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah belum pernah bekerja diperusahaan swasta

maupun lembaga pemerintahan dengan perolehan sebesar 51.72% dan sebagian responden

sudah pernah bekerja yaitu sebesar 48.28%. Hal ini dikarenakan pegawai yang sebelum

masuk di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan yang masih baru

lulus dari perguruan tinggi yang kemudian mengikuti tes penerimaan CPNS. Dan pegawai

yang mengikuti seleksi penerimaan CPNS dan yang sudah jadi PNS di Kementerian Koperasi

dan Usaha Kecil Menengah, bidang pekerjaan yang mereka kerjakan sesuai dengan latar

belakang pendidikannya. Kemudian pegawai yang sudah pernah bekerja, rata-rata mereka

bekerja di perusahaan swasta dan bidang pekerjaan yang sekarang mereka kerjakan dengan

bidang pekerjaan ditempat pekerjaan sebelumnya yaitu sama karena mereka bekerja sesuai

dengan keahlian dari pendidikan yang telah mereka miliki.

Tabel 3. Tabel Skor dan Rentang Skala

Persepsi No Pernyataan STS TS R S SS

Skor Keterangan

1 Wewenang terdefinisi dengan jelas 1 6 6 160 60 233 Baik

2 Wewenang sesuai dengan bidang pekerjaan 0 8 3 172 50 233 Baik

3 Wewenang tidak tumpang tindih dengan jabatan lain 2 2 15 164 45 228 Baik

4 Adanya kejelasan tanggung jawab 1 8 15 136 70 230 Baik



Skor Keterangan

5 Adanya kejelasan alur pertanggungjawaban 1 6 18 148 55 228 Baik

6 Kompensasi sesuai dengan tanggung jawab 0 12 24 132 55 223 Baik

7 Peraturan dan kebijakan perusahaan dapat dipahami 0 4 15 164 50 233 Baik

8 Adanya kejelasan alur koordinasi 0 0 15 160 65 240 Baik

9 Tersedianya fasilitas yang lengkap 1 12 24 108 80 225 Baik

10 Fasilitas yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan 0 10 27 140 45 222 Baik

11 Adanya kejelasan mengenai target kinerja 1 8 33 136 40 218 Baik

12 Target kinerja sesuai dengan bidang pekerjaan 0 4 33 148 40 225 Baik

Total skor dimensi Uraian Jabatan 2.738 Baik

Rata-Rata skor dimensi Uraian Jabatan (2738/12) 228,2 Baik

13 Latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaan 0 20 21 140 30 211 Baik

14 Latar belakang pekerjaan sesuai dengan bidang pekerjaan 0 22 18 124 50 214 Baik

15 Adanya pelatihan yang efektif dalam menunjang pekerjaan 1 14 30 104 70 219 Baik

16 Pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan bidang pekerjaan 1 12 15 160 30 218 Baik

17 Keahlian yang dimiliki sesuai dengan bidang pekerjaan 1 6 21 168 25 221 Baik

18 Keterampilan yang dimiliki sesuai dengan bidang pekerjaan 1 12 18 144 45 220 Baik

19 Minat yang dimiliki sesuai dengan bidang pekerjaan 1 12 33 120 50 216 Baik

20 Pengetahuan yang dimiliki efektif dalam menunjang pekerjaan 2 2 18 164 40 226 Baik

21 Keahlian yang dimiliki efektif dalam menunjang pekerjaan 2 4 12 164 45 227 Baik

22

Keterampilan yang dimiliki efektif dalam menunjang pekerjaan 1 4 24 156 40 225 Baik

23 Minat yang dimiliki efektif dalam menunjang pekerjaan 1 6 24 136 60 227 Baik

Total skor dimensi Persyaratan Jabatan 2.424 Baik

Rata-Rata skor dimensi Persyaratan Jabatan (2424/11) 220,4 Baik

Total Skor 5.162 Baik

Rata-Rata Skor

224,27 Baik

Sumber : Hasil pengolahan data, 2012


STB TB CB B SB

58 104,4 150,8 197,2 243,6 290

Gambar 2. Kategori Persepsi Berdasarkan Rentang Skala

Sumber : Hasil pengolahan data penelitian, 2012

Tabel 4. Karakteristik Responden

Karakteristik Responden Frekuensi

Jenis Kelamin : • Laki-Laki • Perempuan

42 16

Jabatan : • Bagian Kepegawaian • Bagian Tata Usaha • Bagian Hubungan Masyarakat • Bagian Rumah Tangga

8 8 10 32

Usia Karyawan : • 17 Tahun-30 Tahun • 31 Tahun-45 Tahun • 46 Tahun-55 Tahun

18 22 18

Masa Kerja : • 1 Tahun-2 Tahun • 3 Tahun-4 Tahun • Lebih dari 4 Tahun

4 6 48

Latar Belakang Pendidikan : • SMA/Sederajat • Diploma 3 (D3) • S1 • S2

25 7 25 1

Pengalaman Pekerjaan : • Belum Pernah Bekerja • Sudah Pernah Bekerja

30 28

Jumlah 58


224,27


4.2 Pembahasan

4.2.1 Dimensi Uraian Jabatan

Persepsi pegawai biro umum terkait dengan dimensi uraian jabatan dikategorikan baik.

Hal ini terlihat dari nilai rata-rata dari 12 indikator yang menunjukkan dimensi uraian

jabatan mencapai 228,2 (Tabel 5).

Dari tabel 5, terlihat ada beberapa indikator dalam dimensi uraian jabatan. Pertama,

kejelasan definisi wewenang. Data menunjukkan bahwa hampir seluruh responden sebesar

68.97% merasakan adanya kejelasan mengenai wewenang pekerjaannya. Wewenang

masing-masing bagian tercantum dalam uraian jabatan secara tertulis dalam Peraturan

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.

05/Per/M.KUKM/IX/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah.

Kedua, kesesuaian wewenang dengan bidang pekerjaan. Dapat terlihat dari tabel 5

bahwa sebagian besar responden menganggap wewenangnya telah sesuai dengan bidang

pekerjaan yaitu dengan perolehan sebesar 74.14% dan sebanyak 6.9% responden memilih

tidak setuju kalau bidang pekerjaannya sesuai dengan wewenangnya. Hal ini berarti bahwa

sebagian besar pegawai biro umum telah dapat memahami bidang pekerjaan yang mereka

kerjakan dan telah mendapatkan hak-hak yang diperlukan untuk dapat bekerja sesuai

dengan bidang pekerjaan masing-masing.

Ketiga, wewenang tidak tumpang tindih dengan jabatan lain. Hasil penelitian

menunjukkan sebagian besar responden merasa bahwa terdapat batasan yang jelas dalam

pemberian wewenang sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing karena wewenang

dan tugas masing-masing bagian di biro umum dijelaskan didalam Peraturan Menteri

Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.

05/Per/M.KUKM/IX/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah.

Keempat, kejelasan tanggung jawab. Berdasarkan data tabel 5, dapat terlihat bahwa

sebesar 58.62% responden merasa telah memperoleh kejelasan mengenai tanggung jawab

yang sesuai dengan jabatannya. Hanya 6.9% dan 1.72% pegawai biro umum yang

merasakan ketidakjelasan dalam menjalankan pekerjaannya.

Kelima, kejelasan alur pertanggungjawaban. Data pada tabel 5 menunjukkan bahwa

mayoritas responden telah memperoleh kejelasan mengenai alur pertanggungjawaban.

Responden sangat jelas dalam alur pertanggungjawaban karena dari setiap jabatan telah

tertera pada lembar uraian jabatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara


Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 05/Per/M.KUKM/IX/2010

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Keenam, kesesuaian kompensasi dengan tanggung jawab. Berdasarkan data pada tabel

5, terlihat bahwa sebesar 18.97% dan 56.89% yang menyatakan setuju terhadap kesesuaian

kompensasi dengan tanggung jawab, sebesar 13.79% mengatakan ragu-ragu, dan sebesar

10.35% menyatakan ketidaksetujuan terhadap kesesuaian kompensasi dengan tanggung

jawab.

Ketujuh, peraturan dan kebijakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

dapat menengah. Data pada tabel 5 memperlihatkan bahwa sebagian besar responden

merasa bahwa Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik

Indonesia No. 05/Per/M.KUKM/IX/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah dapat dipahami dengan jelas dan hanya sedikit

pegawai biro umum yang tidak memahami peraturan dengan jelas.

Kedelapan, kejelasan alur koordinasi. Berdasarkan data pada tabel 5, dapat terlihat

bahwa responden sebesar 68.97% dan 22.41% menjawab setuju dan sangat setuju dalam

kejelasan alur koordinasi di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan

responden tidak ada yang menyatakan ketidaksetujuannya dalam kejelasan alur koordinasi.

Kesembilan, tersedianya fasilitas yang lengkap. Data pada tabel 5 memperlihatkan

bahwa adanya pemerataan penyebaran persepsi responden di biro umum mengenai fasilitas

yang tersedia di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bahwa responden

sebanyak 27.59% dan 46.55% menyatakan sangat setuju dan setuju kalau fasilitas sudah

lengkap dalam menunjang pekerjaan, sebanyak 13.79% menyatakan ragu-ragu, dan

responden sebanyak 1.72% dan 27.59% mengatakan ketidaksetujuan jika fasilitas di

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sudah lengkap dalam menunjang

pekerjaann.

Kesepuluh, kesesuaian fasilitas dengan kebutuhan pekerjaan. Berdasarkan data pada

tabel 5, dapat terlihat separuh lebih responden menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap

kesesuaian fasilitas dengan kebutuhan pekerjaan yaitu sebanyak 60.34% dan 15.52%

responden, dan tidak terdapat responden yang mengungkapkan ketidaksetujuannya.

Kesebelas, adanya kejelasan mengenai target kinerja. Berdasarkan data pada tabel 5,

dapat terlihat dengan jelas bahwa adanya persetujuan dari sebagian besar responden

mengenai adanya kejelasan target kinerja di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah. Hal tersebut berarti Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah


mampu membuat dan menyusun target kinerja yang diharapkan dari setiap pegawai biro

umum dengan baik sehingga dapat dipahami oleh pegawai.

Keduabelas, kesesuaian target dengan bidang pekerjaan. Data pada tabel 5 terlihat

dengan jelas bahwa mayoritas responden mengungkapkan persetujuan atas kesesuaian target

kinerja dengan bidang pekerjaan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah menetapkan target kinerja yang sesuai dengan

bidang pekerjaan dan dapat diterima oleh pegawai biro umum.

Tabel 5. Dimensi Uraian Jabatan


Skor Keterangan

1 Wewenang terdefinisi dengan jelas 1 6 6 160 60 233 Baik

2 Wewenang sesuai dengan bidang pekerjaan 0 8 3 172 50 233 Baik

3 Wewenang tidak tumpang tindih dengan jabatan lain 2 2 15 164 45 228 Baik

4 Adanya kejelasan tanggung jawab 1 8 15 136 70 230 Baik

5 Adanya kejelasan alur pertanggungjawaban 1 6 18 148 55 228 Baik

6 Kompensasi sesuai dengan tanggung jawab 0 12 24 132 55 223 Baik

7 Peraturan dan kebijakan perusahaan dapat dipahami 0 4 15 164 50 233 Baik

8 Adanya kejelasan alur koordinasi 0 0 15 160 65 240 Baik

9 Tersedianya fasilitas yang lengkap 1 12 24 108 80 225 Baik

10 Fasilitas yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan 0 10 27 140 45 222 Baik

11 Adanya kejelasan mengenai target kinerja 1 8 33 136 40 218 Baik 12

Target kinerja sesuai dengan bidang pekerjaan 0 4 33 148 40 225 Baik

Total skor dimensi Uraian Jabatan 2.738 Baik Rata-Rata skor dimensi Uraian Jabatan (2738/12)

228,2 Baik


4.2.2 Dimensi Persyaratan Jabatan

Persepsi pegawai biro umum yang terkait dengan dimensi persyaratan jabatan juga

dikategorikan baik. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata dari 11 indikator yang menunjukkan

dimensi persyaratan jabatan mencapai 220.4 (tabel 6).

Pertama, kesesuaian bidang pekerjaan dengan latar belakang pendidikan. Data

memperlihatkan bahwa sebagian besar responden menyatakan kesetujuannya mengenai


kesesuaian bidang pekerjaan dengan latar belakang pendidikan, dan tidak ada responden

yang mengatakan tidak setuju terhadap kesesuaian bidang pekerjaan dengan latar belakang

pendidikan.

Kedua, kesesuaian bidang pekerjaan dengan pengalaman kerja. Data tersebut

menunjukkan bahwa walaupun mayoritas responden menyatakan persetujuan atas

kesesuaian bidang pekerjaan dengan pengalaman kerja, juga terdapat sejumlah responden

yang menyatakan tidak setuju sebanyak 18.97%.

Ketiga, adanya pelatihan yang efektif. Data pada tabel 6 memperlihatkan bahwa masih

terdapat sejumlah responden yang menyatakan ketidaksetujuan atas pernyataan adanya

pelatihan yang efektif. Pada kenyataannya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah telah mengadakan beberapa program pelatihan bagi pegawai biro umum.

Keempat, kesesuaian pengetahuan pegawai biro umum. Melalui data pada tabel 6,

terlihat bahwa sebagian besar responden merasakan bahwa pengetahuan yang mereka miliki

telah sesuai dengan bidang pekerjaan. Pentingnya pengetahuan mengenai bidang pekerjaan

telah disadari oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sehingga dalam

melakukan proses penerimaan calon pegawai negeri sipil, hal tersebut menjadi salah satu

faktor pertimbangan.

Kelima, kesesuaian keahlian pegawai biro umum. Data tersebut memperlihatkan

adanya keberagaman jawaban dari responden yang menyatakan tentang kesesuaian keahlian

pegawai biro umum, dimana sebanyak 8,62% dan 72,42% yang menyatakan kesetujuannya,

12,07% respoden yang ragu-ragu terhadap pernyataan ini, serta 5,17% dan 1,72% yang

tidak setuju terhadap keahlian yang responden miliki sudah sesuai dengan bidang

pekerjaannya.

Keenam, kesesuaian keterampilan pegawai biro umum. Data tersebut menunjukkan

bahwa mayoritas responden menyatakan kesetujuannya atas pernyataan keterampilan

karyawan operasional telah sesuai dengan bidang pekerjaan

Ketujuh, kesesuaian minat pegawai biro umum. Berdasarkan data pada tabel 6, dapat

terlihat bahwa jawaban responden yang beranekaragam, ada yang menyatakan

kesetujuannya, ragu-ragu, bahkan ada yang menyatakan ketidaksetujuannya tentang

pernyataan minat pegawai biro umum yang kesesuaiannya dengan bidang pekerjaan.

Kedelapan, pengetahuan pegawai biro umum efektif dalam menunjang pekerjaan.

Data pada tabel 6 menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa pengetahuan yang

mereka miliki telah dapat menunjang pekerjaan secara efektif. Dalam hal ini, Kementerian


Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terus berupaya untuk meningkatkan pengetahuan

pegawai biro umum.

Kesembilan, keahlian pegawai biro umum efektif dalam menunjang pekerjaan.

Dengan memperlihatkan data tersebut, dapat terlihat bahwa secara signifikan bahwa

sebagian besar responden berpendapat keahlian yang mereka miliki telah dapat menunjang

pekerjaan secara efektif, tetapi ada juga responden yang menyatakan ketidaksetujuannya

terhadap keahlian yang mereka miliki dapat menunjang pekerjaan sehari-hari.

Kesepuluh, keterampilan pegawai biro umum efektif dalam menunjang pekerjaan.

Data pada tabel 6 memperlihatkan bahwa sebagian besar responden berpendapat

keterampilan yang mereka miliki telah dapat menunjang pekerjaan secara efektif, selain

yang menyatakan persetujuannya, ada juga yang ragu-ragu dan ketidaksetujuannya kalau

keterampilan yang responden miliki efektif dalam menunjang pekerjaan.

Kesebelas, minat pegawai biro umum efektif dalam menunjang pekerjaan.

Berdasarkan data pada tabel 6, dapat terlihat bahwa 20,70% dan 58,62% responden yang

berpendapat minat yang mereka miliki telah dapat menunjang pekerjaan secara efektif,

13,79% menyatakan keragu-raguannya, serta 5,17% dan 1,72% yang menyatakan tidak

setuju dan tidak sangat setuju jika minat yang mereka miliki efektif dalam menunjang

pekerjaan.

Tabel 6. Dimensi Persyaratan Jabatan


Skor Keterangan

1 Latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaan 0 20 21 140 30 211 Baik

2 Latar belakang pekerjaan sesuai dengan bidang pekerjaan 0 22 18 124 50 214 Baik

3 Adanya pelatihan yang efektif dalam menunjang pekerjaan 1 14 30 104 70 219 Baik

4 Pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan bidang pekerjaan 1 12 15 160 30 218 Baik

5 Keahlian yang dimiliki sesuai dengan bidang pekerjaan 1 6 21 168 25 221 Baik

6 Keterampilan yang dimiliki sesuai dengan bidang pekerjaan 1 12 18 144 45 220 Baik

7 Minat yang dimiliki sesuai dengan bidang pekerjaan 1 12 33 120 50 216 Baik

8 Pengetahuan yang dimiliki efektif dalam menunjang pekerjaan 2 2 18 164 40 226 Baik

9 Keahlian yang dimiliki efektif dalam menunjang pekerjaan 2 4 12 164 45 227 Baik

10

Keterampilan yang dimiliki efektif dalam menunjang pekerjaan 1 4 24 156 40 225 Baik



Skor Keterangan

11 Minat yang dimiliki efektif dalam menunjang pekerjaan 1 6 24 136 60 227 Baik

Total skor dimensi Persyaratan Jabatan 2.424 Baik Rata-Rata skor dimensi Persyaratan Jabatan (2424/11)

220,4 Baik Sumber : Hasil pengolahan data penelitian, 2012


BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pada penelitian dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada 58 (lima

puluh delapan) responden pegawai biro umum dengan 23 (dua puluh tiga) indikator, peneliti

dapat menyimpulkan bahwa hasil analisis jabatan di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah sudah dijalankan dengan baik dan telah dipersepsikan oleh pegawai biro umum

dengan baik. Namun masih terdapat 1 (satu) indikator pada dimensi persyaratan jabatan yang

belum dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, lalu mempunyai

skor paling rendah dan hampir mendekati rentang skala cukup baik yaitu pengalaman

pekerjaan sesuai dengan bidang pekerjaan.

5.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan perihal dengan latar belakang pekerjaan sesuai

dengan bidang pekerjaan, yaitu kaitan antara pengalaman pekerjaan dengan kesesuaian bidang

pekerjaan juga perlu diperhatikan pada saat penerimaan calon pegawai negeri sipil.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebaiknya lakukan hal tersebut pada saat

seleksi terakhir yaitu pada saat wawancara, dimana pada setiap kepala bagian harus

menanyakan kepada calon pegawai tentang pengalaman pekerjaan di tempat sebelumnya,

apakah sesuai dengan bidang pekerjaannya atau tidak, dan seharusnya Kementerian Koperasi

dan Usaha Kecil Menengah menjadikan hal ini menjadi bahan pertimbangan apakah calon

pegawai layak atau tidak ditempatkan di bagian yang sedang dibutuhkan.


DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Gomes, Faustino Cardoso. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Andi Offset, 1995.

Newmann W.L. Social Research Methods : Quantitative and Qualitative Approaches. USA : Allyn and Bacon, 2003.

Prasetyo, Bambang dan Lina M. Jannah. Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

Robinson, Stephen. Perilaku Organisasi, jilid 1. Jakarta : PT. Prenhallindo, 1998.

Rakhmat, Jalalludin. Psikologi Komunikasi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1988.

Siagian, Dergibson dan Sugiarto. Metode Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Sofyandi, Herman. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008.

Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta, 2006.

Umar, Husein. Metode Riset Bisnis. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Sumber Internet :

www.smecda.com

www.depkop.co.id

persepsi pegawai biro umum tentang hasil analisis …

Documents