persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi badan ... · pdf filepersepsi masyarakat...

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSIBADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA FATUFIA

KECAMATAN BAHODOPI KABUPATEN MOROWALI

OLEH:

KISWANSTB: 20908029

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratanuntuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Ilmu Politik

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHANFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAHKENDARI

2013

ii

HALAMAN PERSETUJUAN

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dipertahankan di hadapan

Panitia Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kendari.

Judul : Pelaksanaan Tertib Administrasi PemerintahanKelurahan Dalam Memberikan Pelayanan KepadaMasyarakat (Studi Di Kelurahan Konda KecamatanKonda Kabupaten Knawe Selatan)

Nama : HENI SARIPA

No. Stambuk : 20908095

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Kendari, Juni 2013

Menyetujui:

Pembimbing I

Drs. Akhyar Abdullah, M.Si

Pembimbing II

Andi Syaiful, S.Sos, M.Si

Mengetahui:

Ketua Program StudiIlmu Pemerintahan

Wahyuddin, S.IP, M.Si

iii

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSIBADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA FATUFIA

KECAMATAN BAHODOPI KABUPATEN MOROWALI

OLEH:

KISWANSTB:20908029

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi Program Studi IlmuPemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas MuhammadiyahKendari pada tanggal 20 Juni 2013 untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politikdengan sebutan S.IP dan hasilnya dinyatakan telah memenuhi syarat dandinyatakan lulus.

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Ketua : Dr. RifaiNur, M.Hum (…………………….......)

Sekretaris : Drs. Akhyar Abdullah, M.Si (………………………...)

Anggota : Wahyuddin, S.IP, M.Si (………………………...)

Kendari, 22 Juni 2013

Mengetahui,Dekan Fisip UMK

Drs. Muh. Arsyad, M.Si

iv

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kiswan

Stambuk : 20908029

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar

merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan jiplakan atau plagiat dari

tulisan orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan

atau plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Kendari, Juni 2013

Yang membuat pernyataan

KISWAN

v

ABSTRAK

Kiswan (20908029) : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan FungsiBadan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Fatufia Kecamatan BahodopiKabupaten Morowali, di bawah bimbingan: Dr. Rifai Nur, M.Hum selakuPembimbing I dan Abd. Rahman, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadappelaksanaan fungsi BPD di Desa Fatufia, dan untuk mengetahui berbagai faktoryang menjadi pendorong dan penghambat pelaksanaan fungsi tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala Keluarga (KK) yangberjumlah 147 KK. Adapun sampel ditetapkan secara acak dan sederhana diambil5% dari jumlah populasi yaitu sebanyak 30 KK. Untuk mendukung data yang ada,maka dalam penelitian ini ditetapkan informan sebanyak 5 orang dari pengurusBPD.

Hasil penelitian menunjukkan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaanfungsi BPD diketahui bahwa (1) Fungsi menetapkan peraturan desa kurangterlaksana karena adanya hambatan dalam pelaksanaannya yaitu minimnya saranadan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi, (2) Fungsi menampung danmenyalurkan aspirasi masyarakat kurang terlaksana karena masih terdapat kendaladalam pelaksanaannya yaitu masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsiyang diemban oleh BPD, sehingga dalam proses menampung dan menyalurkanaspirasi masyarakat sering mendapat pertentangan atau perdebatan darimasyarakat, (3) Pelaksanaan fungsi pengawasan telah terlaksana dengan baiksesuai implementasi karena di dukung koordinasi dan kerjasama antar lembagayang ada di desa. Adapun faktor pendorong pelaksanaan fungsi BPD diketahuibahwa (1) Koordinasi dan kerjasama antar lembaga, (2) Kemampuan danpengalaman organisasi kemasyarakatan pengurus BPD. Sedangkan faktorpenghambat yaitu, (1) Masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi-fungsiyang diemban oleh BPD, sehingga dalam pelaksanaan fungsi BPD seringkalimendapat pertentangan atau perbedaan dari masyarakat, dan (2) Minimnya saranadan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi. Oleh karena itu terdapatnyaberbagai faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan fungsi BadanPermusyawaratan Desa (BPD), sehingga dalam pelaksanaan fungsi tersebut dapatberjalan dan juga kadang terhambat dalam pelaksanaannya.

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat

dan hidayahnya-Nya, sehingga tulisan ini bisa terselesaikan sebagaimana yang

diharapkan. Sesuai dengan keberadaan penulis maka apa yang tertuang dalam

tulisan ini merupakan perwujudan dari upaya optimal yang telah penulis lakukan.

Penulis menyadari bahwa proses kegiatan penulisan, penyusunan, serta

perbaikan materi skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan dan bimbingan

dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih

yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Rifai Nur, M.Hum selaku pembimbing I dan

Bapak Abd. Rahman, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan

bimbingan dan arahan dengan tulus dan ikhlas, sehingga tulisan ini dapat

terselesaikan.

Kemudian yang teristimewa saya haturkan sembah sujud tak terhingga

kepada Ayahanda Bapak Kayum dan Ibunda tercinta Sa’adia yang telah

memberikan curahan kasih sayang, perhatian, dukungan, dan pengorbanan atas

segalanya demi keberhasilan penulis dalam penyelesaian studi.

Oleh karena itu patutlah kiranya pada kesempatan ini penulis juga

menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Rifai Nur, M.Hum, selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Kendari.

2. Bapak Drs. Muh. Arsyad, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kendari

vi

KATA PENGANTAR











terselesaikan.











vi

KATA PENGANTAR











terselesaikan.











vii

3. Bapak Wahyuddin, S.IP, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Muhammadiyah Kendari

4. Para Dosen Civitas Akademik lainnya yang telah memberikan

pengetahuan dan pelayanan administrasi sehingga tulisan ini dapat

terselesaikan.

5. Bapak Kepala Desa, Pengurus BPD, dan Sekretaris Desa Fatufia

beserta seluruh pihak yang telah banyak membantu memberikan data

dan informasi selama penulis mengadakan penelitian.

6. Kakakku tercinta yakni Karlina dan adikku tersayang yakni Zulkifli

dan Jefri, serta iparku yakni Albert dan teman terdekatku yakni

Herawati Waode yang tulus membantu penulis dalam menyelesaikan

studi.

7. Teman-teman seperjuangan dari BMB (Bungku Muna Buton) yaitu

Bang Sahid, Bang Bayu, Aswar, Harto, La Samurani dan teman-teman

lain yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu.

8. Rekan-rekan seangkatan Program Studi Ilmu Pemerintahan angkatan

2009 yang senantiasa membantu penulis selama proses perkuliahan.

Penulis berdoa apa yang telah diberikan kepada penulis mendapat pahala

dan amal disisi Allah SWT serta senantiasa mendapat perlindungan-Nya dalam

menjalankan aktivitas kehidupan, Amin.

Kendari, Juni 2013

Penulis

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ......................................................................... iHALAMAN PERSETUJUAN ......................................................... iiHALAMAN PENGESAHAN ........................................................... iiiPERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ........................................ ivABSTRAK ........................................................................................ vKATA PENGANTAR ...................................................................... viDAFTAR ISI ..................................................................................... viiiDAFTAR TABEL ............................................................................. x

BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Masalah ............................................ 1B. Rumusan Masalah ..................................................... 8C. Tujuan Penelitian ..................................................... 9D. Manfaat Penelitian .................................................... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKAA. Konsep Persepsi ........................................................ 10B. Proses Terbentuknya Persepsi.................................... 12C. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ........... 16D. Faktor-Faktor yang Menjadi Pendorong dan

Penghambat Pelaksanaan Fungsi BPD ...................... 23E. Kerangka Pikir ........................................................... 29

BAB III METODE PENELITIANA. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian .................... 31B. Populasi dan Sampel ................................................. 31C. Teknik Pengumpulan Data ........................................ 31D. Teknik Analisis Data ................................................. 32E. Defenisi Operasional ................................................. 34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASANA. Deskripsi Lokasi Penelitian ........................................ 36B. Data Umum Responden yang Diteliti ......................... 42C. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan

Fungsi BPD ................................................................ 461. Pelaksanaan Fungsi Menetapkan Peraturan Desa 462. Pelaksanaan Fungsi Menampung dan

Menyalurkan Aspirasi Masyarakat ....................... 493. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan .......................... 52

D. Faktor Pendorong dan Penghambat PelaksanaanFungsi BPD ................................................................ 551. Faktor Pendorong ................................................. 55

ix

a. Koordinasi/kerjasama antar lembaga ............ 55b. Kemampuan/pengalaman organisasi

pengurus BPD ................................................ 572. Faktor Penghambat ............................................... 59

a. Masyarakat belum sepenuhnya memahamiFungsi-fungsi yang diemban oleh BPD .......... 60

b. Sarana dan prasarana penunjang ..................... 62

BAB V PENUTUPA. Kesimpulan ................................................................. 64B. Saran-Saran ................................................................. 65

DAFTAR PUSTAKALAMPIRAN-LAMPIRAN

x

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Fatufia Menurut Usia danJenis Kelamin Tahun 2012 ............................................. 37

Tabel 2 Klasifikasi Tingkat Pendidikan Penduduk Desa FatufiaTahun 2012 ..................................................................... 38

Tabel 3 Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa FatufiaTahun 2012 ..................................................................... 39

Tabel 4 Sebaran Agama yang Dianut oleh PendudukDesa Fatufia Tahun 2012 ............................................... 40

Tabel 5 Sebaran Suku Penduduk Desa Fatufia Tahun 2012 ....... 41

Tabel 6 Sebaran Responden Menurut Tingkat Umur .................. 42

Tabel 7 Sebaran Responden Menurut Jenis Kelamin .................. 43

Tabel 8 Sebaran Responden Menurut Tingkat Pendidikan ......... 44

Tabel 9 Sebaran Responden Menurut Mata Pencaharian ............ 45

Tabel 10 Sebaran Responden Menurut Agama yang Dianut ........ 46

Tabel 11 Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan FungsiMenetapkan Peraturan Desa ........................................... 47

Tabel 12 Jenis-Jenis Peraturan Desa Fatufia yangSudah di Tetapkan .......................................................... 49

Tabel 13 Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan FungsiMenampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat ..... 50

Tabel 14 Jenis-Jenis Aspirasi yang ditampung dan disalurkanoleh BPD ........................................................................ 52

Tabel 15 Tanggapan Responden Terhadap PelaksanaanFungsi Pengawasan ........................................................ 53

Tabel 16 Tanggapan Responden Terhadap PelaksanaanKoordinasi/Kerjasama Antar Lembaga Oleh BPD ....... 55

Tabel 17 Jalur Koordinasi yang dilakukan oleh BPD ................... 57

xi

Tabel 18 Tanggapan Responden Terhadap PengalamanOrganisasi Kemasyarakatan Pengurus BPD .................. 57

Tabel 19 Tanggapan Responden Terhadap Masyarakat yangBelum Sepenuhnya Memahami Fungsi-Fungsi yangDiemban Oleh BPD ........................................................ 60

Tabel 20 Tanggapan Responden terhadap Sarana dan PrasaranaPenunjang Pelaksanaan Fungsi BPD .............................. 62

Tabel 21 Keadaan Sarana dan Prasarana BPD Desa FatufiaTahun 2013 ..................................................................... 63

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa,

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah

yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau

dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan

masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan

Permusyawaratan Desa atau yang sering disingkat BPD atau sebutan lain yang

sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, BPD adalah

unsur lembaga dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Peran BPD

sangat penting, karena sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan

masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan dibentuknya BPD

diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik dimulai dari

sistem pemerintahan terkecil yaitu desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk ditiap-tiap desa di

seluruh Indonesia yang pembentukannya di latar belakangi oleh Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maupun

2

Undang-Undang penggantinya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan fungsi dari lembaga ini yakni

sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan, maka

diharapkan dengan efektifnya pelaksanaan fungsi tersebut dapat diwujudkan

keseimbangan kekuatan antara elemen masyarakat yang direpresentasikan

oleh BPD dengan pemerintah desa. Di level desa perlu dibangun good

governance (tata kelola pemerintahan yang baik) yang memungkinkan

keterlibatan seluruh elemen desa yang direpresentasikan melalui kelembagaan

BPD dalam setiap urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan serta

merumuskan kepentingan desa. Tentunya ini dapat terwujud apabila BPD

memiliki posisi tawar (bargaining position) yang kuat tidak hanya terhadap

pemerintah desa tetapi juga terhadap pemerintah supra desa.

Pelaksanaan fungsi BPD di Desa Fatufia yang menjadi ukuran dalam

menilai kinerja organisasi tersebut meskipun dinilai baik, namun terlepas dari

penilaian masyarakat tersebut ternyata masih ditemukan sejumlah fakta yang

apabila dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja organisasi menunjukkan

bahwa ada beberapa indikator kinerja yang belum terpenuhi dalam struktur

keanggotaan BPD di Desa Fatufia yaitu masih adanya sejumlah elemen

masyarakat yang belum terwakili dalam struktur keanggotaan lembaga

tersebut. Fungsi pengawasan dari BPD dinilai sebagai fungsi yang paling

gencar dilaksanakan dibandingkan pelaksanaan fungsi-fungsi yang lain yaitu

menetapkan peraturan desa dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi

3

masyarakat, dimana merupakan fungsi yang paling minim dalam hal

penerapan dan pelaksanaannya.

Masih terdapatnya pelaksanaan fungsi dari BPD yang dinilai masih

minim, tentu tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan fungsi tersebut yaitu faktor pendorong dan penghambat. Salah

satu faktor pendorong yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan fungsi

tersebut adalah pengalaman individu yang dimiliki oleh anggota BPD perihal

pelaksanaan fungsinya, seperti pengalaman kegiatan organisasi

kemasyarakatan, dan adapun salah satu faktor-faktor yang dapat menghambat

yaitu kurangnya sarana dan prasarana. Mengutip pendapat yang menyorot

tentang kinerja Lembaga Musyawarah Desa (LMD) menyatakan bahwa:

berdasarkan hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat

kemampuan para anggota Lembaga Musyawarah Desa masih terbatas

sehingga dengan keterbatasan itu para anggota Lembaga Musyawarah Desa

belum memahami, mengkaji dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang

digariskan dalam undang-undang, maupun yang telah ditetapkan dalam

berbagai peraturan pelaksanaannya.

Identik dengan masalah yang melingkupi Lembaga Permusyawaratan

Desa, kondisi itu juga masih terjadi pada pembentukan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD), apalagi dengan nuansa yang lebih dinamis,

dimana Badan Permusyawaratan Desa semakin dituntut untuk dapat berperan

secara aktif menjalankan fungsinya dalam rangka peran partisipatif lembaga

dalam membangun desa.

4

Peran partisipatif tersebut akan terhambat secara kolektif, apabila

kemampuan sumber daya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

sangat rendah dan atau konteks pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) di arahkan kepada tujuan dan maksud tertentu, demi kepentingan

kelompok atau golongan tertentu.

Karena begitu kompleksnya fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa

(BPD), sehingga untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan fungsinya,

perlu kiranya dikenali beberapa faktor penghambat yang sering terjadi dalam

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai suatu lembaga yaitu antara lain :

(1) Dari aspek hubungan dalam organisasi pemerintahan Desa, (2)

Komunikasi dan kerjasama organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD),

dan (3) dari Aspek kemampuan individual anggota Badan Permusyawaratan

Desa (BPD).

Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi, merupakan salah satu wilayah

Desa yang secara administratif berada dalam wilayah Kabupaten Morowali

Propinsi Sulawesi Tengah. Di lihat dari segi geografisnya, wilayah Desa

Fatufia sangat dekat dengan Ibukota Kabupaten Morowali. Kondisi ini

menyebabkan Desa Fatufia harus dapat memposisikan diri secara administrasi

dan struktural untuk dapat mengikuti dinamisasi perkembangan wilayah desa-

desa yang ada disekitarnya.

Dinamisasi pertumbuhan pembangunan di Desa Fatufiia, seluruh

komponen dalam struktur Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan aparaturnya

beserta BPD) dituntut untuk dapat berinisiatif secara aktif dalam rangka

5

pemikiran perkembangan dan pertumbuhan Desa Fatufia. Perkembangan dan

pertumbuhan Desa Fatufia sangat di dukung oleh tingkat kemampuan

Pemerintah Desa untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa, tingkat perekonomian dan pendapatan masyarakat Desa, pertumbuhan

produksi dan hasil usaha masyarakat. Untuk kesemua itu, diperlukan tatanan

peraturan yang bersifat mengikat. Dalam arti bahwa ketentuan dan peraturan

yang berlaku dalam masyarakat Desa Fatufia tumbuh dan berkembang

berdasarkan aspirasi dan dinamika masyarakat.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu bentuk

struktur kelembagaan BPD sebagai perumus, dan pengayom dalam ketentuan

peraturan desa, dimana hal ini harus didukung oleh koordinasi struktural

intern kelembagaan, kemampuan individu yang berupa kecakapan dalam

merumuskan aspirasi masyarakat ke dalam peraturan desa yang bersifat

mengikat.

Pelaksanaan fungsi BPD di Desa Fatufia dipengaruhi oleh beberapa

faktor, faktor tersebut dapat saja menjadi faktor Pendorong dan penghambat

pelaksanaan fungsi. Faktor tersebut dapat saja bersumber dari individu

pengurus BPD yang berupa tingkat pendidikan dan pengalaman, hubungan

organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan lembaga lain yang

ada di desa, dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap fungsi BPD, sarana

dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi.

Dikalangan masyarakat Desa Fatufia, masih terdapat perbedaan

pandangan terhadap realisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

6

Hal ini menyebabkan realisasi pelaksanaan fungsi badan tersebut masih

sering disalah artikan atau tidak dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat,

karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang fungsi yang diemban

oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal pokok yang menjadi

perdebatan adalah adanya pandangan yang sempit dan keliru yaitu bahwa

BPD hanya bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dari Kepala Desa.

Sementara tugas dan kewajiban BPD yang harus dilakukan sangat kompleks

di antara (1) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, (2)

Mengayomi adat istiadat, (3) Merumuskan rencana pembangunan desa

bersama dengan pemerintah desa, (4) Menggali, menampung, menghimpun,

merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, (5) Mengawasi atas

kebijakan yang dijalankan pemerintah desa, (6) Melaksanakan peraturan desa,

(6) Menyetujui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), (7)

Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, (8) Membentuk

panitia pemilihan kepala desa.

Adanya keinginan untuk mengetahui persepsi masyarakat, dilakukan

sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) yang ditujukan untuk lebih meningkatkan kinerja dan kualitas sebagai

wadah pengayom, legislasi dan menampung aspirasi masyarakat di desa.

Pelaksanaan fungsi pengayoman adat oleh BPD dapat berjalan dengan baik

jika adanya peran dari BPD dan juga kesadaran masyarakat yang cukup tinggi

terhadap nilai-nilai sosial yang harus tetap dijaga dan dipatuhi seperti

mengedepankan nilai-nilai sosial musyawarah dalam menyelesaikan

7

perselisihan yang timbul di dalam masyarakat akan menghasilkan jalan keluar

yang dapat memuaskan hasil yang diterima. Fungsi BPD dalam Pemerintahan

Desa sangat penting, salah satunya sebagai penyalur aspirasi masyarakat.

Usulan atau masukan untuk rancangan suatu Peraturan Desa dapat datang dari

masyarakat dan disampaikan melalui BPD. Inisiatif juga bisa datang dari

Kepala Desa. Usulan-usulan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh BPD

apakah usulan tersebut mencakup semua keperluan warga desa atau masalah

tersebut datangnya hanya dari satu golongan tertentu untuk memenuhi

kepentingan mereka sendiri.

Berkenaan dengan hal di atas, BPD harus tanggap terhadap kondisi

sosial masyarakat, setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu

membawa sebuah perubahan yang bersifat positif bagi semua warga desa.

Inisiatif dalam pembuatan Peraturan Desa baik yang datangnya dari anggota

BPD maupun dari Kepala Desa terlebih dahulu dituangkan dalam rancangan

Peraturan Desa. Rancangan yang datang dari Kepala Desa diserahkan kepada

BPD untuk dibahas dalam rapat BPD untuk mendapatkan persetujuan dari

anggota BPD, demikian juga sebaliknya apabila rancangan Peraturan Desa

datang dari BPD maka harus dimintakan persetujuan Kepala Desa. Setelah

mendapatkan persetujuan bersama, maka rancangan tersebut diserahkan

kepada Desa untuk dijadikan sebuah Peraturan Desa.

BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan

peraturan desa berpedoman kepada kebijakan yang telah disepakati

bersama yaitu program kerja, APBDes serta berbagai peraturan perundang-

8

undangan yang berlaku. Konsisten dalam melakukan pengawasan terhadap

bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan dan

keputusan yang telah ditetapkan bersama akan mengurangi adanya

penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa. Tujuan dilakukan pengawasan yaitu agar pelaksanaan

suatu kegiatan dapat berjalan dan mencapai hasil sebagaimana yang telah

direncanakan atau diprogramkan sebelumnya.

Di Desa Fatufia, fungsi BPD belum dilaksanakan secara optimal. Hal

ini ditunjukkan dengan terdapatnya persepsi masyarakat yang menganggap

BPD tidak menjalankan fungsinya yakni fungsi pengawasan terhadap

pelaksanaan program yang telah disepakati, sehingga banyak program yang

dijalankan oleh kepala desa sering terjadi penyelewengan. Begitu juga dengan

Aspirasi masyarakat yang ditampung dan disalurkan BPD belum representatif.

Berdasarkan pemikiran di atas penulis tertarik untuk melakukan kajian

khusus mengenai persepsi masyarakat tentang pelaksanaan fungsi Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam suatu judul penelitian yaitu: “Persepsi

Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam

penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Fatufia.

9

2. Faktor - faktor apakah yang menjadi pendorong dan penghambat

pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Fatufia.

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini

bertujuan:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Fatufia.

2. Untuk mengetahui faktor - faktor yang menjadi pendorong dan

penghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di

Desa Fatufia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Sebagai bahan referensi dan bahan pembanding dalam pembahasan dan

pengkajian ilmu pengetahuan khususnya mengenai persepsi masyarakat

terhadap pelaksanaan fungsi BPD demi kemajuan dan penyempurnaan

kelembagaan Desa di Desa Fatufia dan bagi peneliti lain yang berminat

pada topik yang sama meskipun lokasi yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Desa khususnya di Desa Fatufia dalam rangka

meningkatkan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa demi

kemajuan Sistem Pemerintahan Desa.

10

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Konsep Persepsi

Secara etimologis, persepsi berasal dari kata perception (Inggris) dan

berasal dari bahasa latin perception; dari percipare yang artinya menerima

atau mengambil (Sobur, 2003: 445).

Menurut kamus lengkap psikologi, persepsi adalah: (1) Proses

mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan

indera, (2) Kesadaran dari proses-proses organis, (3) (Titchener) satu

kelompok penginderaan dengan penambahan arti-arti yang berasal dari

pengalaman di masa lalu, (4) Variabel yang menghalangi atau ikut campur

tangan, berasal dari kemampuan organisasi untuk melakukan pembedaan

diantara perangsang-perangsang, (5) Kesadaran intuitif mengenai kebenaran

langsung atau keyakinan yang serta merta mengenai sesuatu (Chaplin, 2006:

358).

Selanjutnya menurut Leavit (dalam Sobur, 2003: 445) persepsi dalam

arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu,

sedangkan dalam arti luas persepsi adalah pandangan atau pengertian yaitu

bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.

Definisi persepsi menurut para ahli sangat beragam, seperti yang

dikemukakan berikut ini. Persepsi menurut Epstein & Rogers (dalam

Stenberg, 2008: 105) adalah seperangkat proses yang dengannya kita

mengenali, mengorganisasikan dan memahami cerapan-cerapan inderawi yang

11

kita terima dari stimuli lingkungan.

Persepsi didefinisikan sebagai suatu proses yang menggabungkan dan

mengorganisir data-data indera kita (penginderaan) untuk dikembangkan

sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk

sadar akan diri kita sendiri (Shaleh, 2009: 110).

Menurut Wittig (1977: 76) persepsi adalah proses menginterpretasikan

stimulus oleh seseorang (perception is the process by which a person

interprets sensory stimuli). Persepsi muncul dari beberapa bagian pengalaman

sebelumnya.

Definisi persepsi yang diberikan oleh Desiderato (dalam Rakhmat,

1996: 51) adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan

pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli inderawi (sensory

stimuli). Hubungan dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari

persepsi. Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi inderawi tidak

hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan

memori.

Persepsi dalam pengertian psikologi menurut Sarwono (2002: 94)

adalah proses pencarian informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh

informasi tersebut adalah penginderaan (penglihatan, pendengaran, peraba dan

sebagainya). Sebaliknya, alat untuk memahaminya adalah kesadaran atau

kognisi.

12

Menurut Moskowitz dan Ogel (dalam Walgito, 2003: 54), persepsi

merupakan proses yang integrated dari individu terhadap stimulus yang

diterimanya. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa persepsi itu

merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus

yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang

berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu.

Menurut Thoha (2007: 141),bahwa: Persepsi pada hakikatnya adalah

proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi

tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan,

perasaan, dan penciuman, pada dasarnya memahami persepsi bukan suatu

pencatatan yang benar terhadap suatu situasi yang dihadapi, melainkan

merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi.

Selanjutnya Dimyati dan Mudjiono (2006: 239), mengemukakan

dengan adanya persepsi tentang sesuatu, mengakibatkan sikap menerima,

menolak, atau bisa juga mengabaikan.

B. Proses Terbentuknya Persepsi

Persepsi menurut Slameto (2010: 102) adalah proses yang menyangkut

masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi

manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya.

Persepsi dalam pengertian diatas merupakan Proses persepsi individu

dituntut untuk memberikan penilaian terhadap suatu obyek, persepsi tersebut

dapat bersifat positif atau negatif. Persepsi menjadikan diri berinteraksi

dengan sekitarnya, khususnya antar manusia. Kehidupan sosial salah satunya

13

di dalam kelas tidak lepas dari interaksi antara masyarakat dengan

masyarakat serta antara masyarakat dan pemerintah. Adanya interaksi antar

komponen yang ada menjadikan masing-masing komponen (masyarakat dan

pemerintah) akan saling memberikan tanggapan, penilaian dan persepsinya.

Persepsi penting adanya untuk menumbuhkan komunikasi aktif, sehingga

dapat meningkatkan kapasitas interaksi dalam masyarakat.

Feigi (dalamYusuf,1991: 108), menjelaskan proses pembentukan

persepsi sebagai pemaknaan hasil pengamatan yang diawali dengan adanya

stimuli. Setelah mendapat stimuli, pada tahap selanjutnya terjadi seleksi yang

berinteraksi dengan "interpretation", begitu juga berinteraksi dengan

"closure". Proses seleksi terjadi pada saat seseorang memperoleh informasi,

maka akan berlangsung proses penyeleksian pesan tentang mana pesan yang

dianggap penting dan tidak penting. Proses closure terjadi ketika hasil seleksi

tersebut akan disusun menjadi satu kesatuan yang berurutan dan bermakna,

sedangkan interpretasi berlangsung ketika yang bersangkutan memberi

tafsiran atau makna terhadap informasi tersebut secara menyeluruh. Menurut

Asngari (1984: 12-13) pada fase interpretasi ini, pengalaman masa silam

atau dahulu memegang peranan yang penting.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa dalam persepsi

individu mengorganisasikan dan menginterprestasikan stimulus yang

diterimanya sehingga stimulus tersebut mempunyai arti bagi individu yang

bersangkutan. Dengan demikian, stimulus merupakan salah satu faktor yang

berperan dalam pembentukan persepsi. Sejalan hal tersebut dapat

14

disimpulkan bahwa proses terbentuknya persepsi berawal dari sebuah

rangsangan atau stimulus yang kemudian diinterprestasikan sesuai dengan

pengenalan, penalaran, dan perasaan individu yang disebut juga sebagai

variabel psikologis yang muncul diantara rangsangan dan tanggapan.

Selanjutnya Sobur (2003: 447), mengemukakan dalam proses persepsi

terdapat tiga komponen utama yaitu:

1. Seleksi adalah proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari

luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.

2. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga

mempunyai arti bagi seseorang.

3. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah

laku sebagai reaksi.

Jadi proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan

pembulatan terhadap informasi yang diterima, sehingga menghasilkan sebuah

bentuk tingkah laku sebagai reaksi.

Dalam menelaah proses terbentuknya persepsi sangat dipengaruhi oleh

faktor fungsional yang menentukan persepsi seseorang yang berasal dari

kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain termasuk yang kita sebut

sebagai faktor-faktor personal (Rakhmat1998:55). Selanjutnya Rakhmat

menjelaskan yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli,tetapi

karakteristik orang yang memberi respon terhadap stimuli.

Persepsi meliputi juga kognitif (pengetahuan), yang mencakup

penafsiran objek, tanda dan orang dari sudut pengalaman yang bersangkutan

15

(Gibson,1986:54). Selaras dengan pernyataan tersebut Krech, dkk. (dalam Sri

Tjahjorini Sugiharto (2001:19) mengemukakan bahwa persepsi seseorang

ditentukan oleh dua faktor utama, yakni pengalaman masa lalu dan faktor

pribadi.

Dalam pengertian diatas secara lebih jauh akan melahirkan lima prinsip

dasar tentang persepsi yang perlu diketahui agar menjadi komunikator yang

efektif seperti diungkapkan Slameto (2010:103-105) yaitu:

1. Persepsi Itu Relatif Bukan Absolut

Artinya: pada dasarnya manusia bukan merupakan instrumen ilmiah yang

mampu menyerap segala sesuatu persis seperti keadaan yang sebenarnya.

2. Persepsi Itu Selektif

Artinya: Seseorang hanya memperhatikan beberapa rangsangan dari

banyak rangsangan yang ada disekelilingnya pada saat-saat tertentu.

Persepsi itu selektif berarti bahwa rangsangan yang diterima akan

tergantung pada apa yang pernah dipelajari, pada suatu yang menarik

perhatian dan kearah mana persepsi itu mempunyai kecenderungan.

Keterbatasan dalam kemampuan seseorang untuk menerima rangsangan.

3. Persepsi Itu Tatanan

Artinya: orang yang menerima rangsangan dilakukan dengan hubungan-

hubungan atau kelompok- kelompok. Jika rangsangan datang tidak

lengkap maka akan dilengkapi dengan sendirinya sehingga hubungan itu

menjadi jelas.

16

4. Persepsi Dipengaruhi Oleh Harapan dan Kesiapan

Artinya: harapan dan kesiapan penerima pesan akan menentukan pesan

yang akan dipilih untuk diterima, selanjutnya pesan yang dipilih akan

ditata dan kemudian pesan akan di interpretasi.

5. Persepsi Seseorang atau Kelompok Berbeda dengan Persepsi Orang atau

Kelompok Lain Walaupun Situasinya Sama.

Artinya: perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-

perbedaan individual, perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam

sikap atau perbedaan dalam motivasi.

C. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sebelum dikemukakan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan.

Desa, akan dikemukakan terlebih dahulu mengenai pengertian Badan

Permusyawaratan Desa. Di era otonomi daerah ini pemerintah daerah diberi

keleluasaan untuk mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan prinsip

demokrasi. Dalam mewujudkan prinsip demokrasi tersebut maka didalam

pemerintahan desa dibentuklah suatu badan yang dapat mewujudkan aspirasi

dari masyarakat desa. Badan tersebut dinamakan Badan Permusyawaratan

Desa atau sering kita sebut dengan BPD.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah unsur lembaga dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa. Peran BPD sangat penting, karena

sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena

itu, sesuai dengan tujuan dibentuknya BPD diharapkan dapat terwujudnya

suatu proses demokrasi yang baik dimulai dari sistem pemerintahan terkecil

17

yaitu desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan

demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggap sebagai parlemennya desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga baru di desa pada

era otonomi daerah di Indonesia.

BPD merupakan salah satu bentuk pemerintahan permusyawaratan

yang terdapat di desa. Menurut Ndraha dalam buku Napitupulu (2007: 15)

menjelaskan bahwa konsep pemerintahan permusyawaratan dapat dijelaskan

dari konsep Governance relationship yaitu terjadinya hubungan pemerintahan

diterangkan melalui berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan

parlementologi ,ilmu politik, sosiologi, dan antropologi

Pemerintahan Permusyawaratan merupakan lembaga yang berperan

aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai penghubung antara masyarakat

dan pemerintah desa agar pembangunan dapat dilaksanakan secara bersama-

sama . Hal tersebut sejalan dengan Napitupulu (2007: 15) yang menyatakan

inti dari konsep pemerintahan permusyawaratan itu adalah “rakyat bersama-

sama membentuk negara dan mengisi jabatan-jabatan negara serta menyusun

suatu sistem pemerintahan melalui suatu mekanisme pemilihan tertentu”.

Dengan demikian pemerintah Permusyawaratan akan menjaring

aparatur yang benar-benar mewakili seluruh kelompok dalam masyarakat.

Praktik pemerintahan yang demokratis itu akan melembagakan suatu sistem

pemerintahan permusyawaratan yang memberikan kesempatan yang sama

18

kepada semua rakyat untuk memimpin suatu wilayah dalam proses

pemerintahan.

Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam bab XI bagian ketiga

pasal 209 bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan

peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki kedudukan sejajar dengan

pemerintah desa, dengan fungsi utama pengawasan kinerja pemerintah desa

(fungsi legislasi) meliputi pengawasan pelaksanaan peraturan desa, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan menetapkan peraturan desa,

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BPD terbentuk sebagai salah satu implementasi dari pada Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang erat

kaitannya dengan pemerintahan desa dikenal sebagai Badan Perwakilan Desa.

Berdasarkan atas pergantian undang-undang tersebut dengan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 maka kata perwakilan diganti dengan

Permusyawaratan dengan demikian BPD berganti nama menjadi Badan

Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan fungsinya maka BPD ini dapat

dikatakan sebagai lembaga permusyawaratan atau DPR kecil yang berada di

desa yang mewadahi aspirasi masyarakat desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan

daerah disebutkan bahwa di desa dibentuk pemerintahan desa dan badan

19

Permusyawaratan desa, jadi BPD berkedudukan sebagai bagian dari

pemerintah desa. BPD merupakan badan Permusyawaratan di desa sebagai

wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Kedudukan sejajar sebagai mitra pemerintahan desa ini terlihat dalam

pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa, “badan

Permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala

desa”. Sebagai sebuah lembaga yang terbentuk dari, oleh, dan untuk

masyarakat, maka BPD dapat disebut sebagai lembaga permusyawaratan

desa, yang memiliki fungsinya: 1) Pengawasan terhadap pelaksana peraturan

desa dan peraturan lainnya. 2) Mengawasi pelaksanaan keputusan kepala

desa. 3) Mengawasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. 4)

Mengawasi kebijakan desa.

Perlu untuk lebih diperjelas soal fungsi dari Badan Permusyawaratan

Desa (BPD). Dalam pasal 34 PP No 72 Tahun 2005 disebutkan bahwa BPD

berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi

mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan

pelaksanaan kinerja pemerintah Desa. Dengan fungsi yang demikian kuat,

maka BPD sewajarnya berada pada posisi yang setingkat di atas pemerintah

desa. Untuk itu kemudian BPD mempunyai wewenang ialah diantaranya:

1. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan

Peraturan Kepala Desa

20

3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

4. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa

5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan

aspirasi masyarakat, dan

6. Menyusun tata tertib BPD

Bab II Wewenang BPD Pasal 2 Tentang Tata Tertib Badan

Permusyawaratan Desa Fatufia, memutuskan bahwa:

1. BPD sebagai lembaga permusyawaratan rakyat di desa, merupakan

wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila.

2. BPD mempunyai wewenang

a) Melaksanakan pengawasan terhadap:

1. Pelaksanaan peraturan desa dan peraturan perundang-undangan

lainnya yang khusus mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa.

2. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

b) Menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat desa.

Yang harus dipikirkan lebih jauh adalah: (a) Mengupayakan

standarnisasi penilaian hasil kerja pemerintah desa; (b) Batasan kewenangan

pemerintah desa, dan (c) Mekanisme penyelesaian masalah yang terjadi antar

lembaga pemerintah desa.

BPD akan berfungsi sebagai sebuah lembaga yang mempersiapkan

segala hal yang berkaitan dengan pembangunan di desa, kemudian akan

dilaksanakan sepenuhnya oleh Kepala Desa sebagai eksekutif, melalui sebuah

21

mekanisme kontrol dari BPD, hingga pada penerimaan laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan kepada BPD. Dengan demikian

kelembagaan BPD akan mengatur soal-soal: (a) Mekanisme penampungan

serta penggalian aspirasi rakyat; (b) Mekanisme pembuatan peraturan agar

aspirasi yang diterima tadi dapat direalisasikan; (c) Mekanisme melakukan

kontrol pengawasan agar pelaksanaan dan aspirasi tersebut dapat berjalan

sesuai yang diharapkan; (d) Mekanisme penerimaan pertanggung

pertanggungjawaban dari hasil-hasil yang telah dilaksanakan (Team work

lapera, 2011: 103).

Untuk pelaksanaan fungsi-fungsi ini, biasanya akan dibuatkan suatu

aturan tersendiri dalam kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Realisasi pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut di atas tentunya

memerlukan berbagai sarana dan prasarana Pendorong, terutama integritas

lembaga, kemampuan individu anggota lembaga dan koordinasi antar

lembaga sebagai bentuk kerja sama yang sinergis dalam mewujudkan

rencana-rencana yang telah dirumuskan dalam bentuk aplikasi kegiatan untuk

menuju sasaran yang dihadapi.

Jika suatu keputusan tepat dan pelaksanaannya, maka sukses yang

dicapai akan sangat memuaskan. Jika keputusan tepat, sedangkan

pelaksanaannya jelek, maka hal itu bisa menghambat tercapainya sasaran,

apabila keputusan tidak tepat dan pelaksanaannya baik, hasilnya bisa dua

kemungkinan yaitu menyelamatkan kebijaksanaan yang kurang baik atau

mempercepat kegagalan. Apabila keputusan tidak tepat dan pelaksanaannya

22

jelek, maka hasilnya adalah kegagalan total. Rumusan ini mengandung

makna bahwa suatu keputusan yang tepat harus dibarengi pula dengan

pelaksanaannya atau langkah-langkah yang tepat. Jika keduanya sulit tercapai

maka kegagalan yang akan diperoleh (Salusu. 198 : 118)

Selain dari faktor teknik pengambilan keputusan dalam konsep

kelembagaan, faktor yang harus diperhatikan dalam perumusan keputusan

adalah objek penerima kebijaksanaan atau keputusan tersebut yaitu

masyarakat. Diharapkan bahwa setiap keputusan yang dibuat harus

memperhatikan hasil akhir (dampak) dari pelaksanaan kebijaksanaan tersebut

terhadap masyarakat sebagai kelompok sasaran penerima, karena kelompok

sasaran tersebut memiliki kondisi dan peranan yang saling berbeda dan

beraneka ragam.

Peran strategis Badan Permusyawaratan Desa terletak pada kewenangan

memutuskan setiap kebijakan yang akan dijalankan oleh Pemerintah Desa,

dimana hal itu sangat terkait dengan konsep pelaksanaan kebijaksanaan yang

dalam kajiannya menelaah sekurang-kurangnya 3 unsur yaitu: (1) Adanya

program yang dijalankan; (2) Adanya kelompok masyarakat yang menjadi

sasaran serta (3) Adanya unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan

yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan serta

pengawasan dari proses pelaksanaan tersebut

Dengan demikian, dalam lembaga Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) yang menurut ketentuannya adalah perumus suatu kebijakan strategis

di Desa dan sekaligus bertindak sebagai pengawas dari pelaksanaan kegiatan

23

tersebut harus mampu membuat keputusan atau kebijakan yang tepat terarah

sesuai kondisi dan prioritas dalam masyarakat, serta harus mampu melakukan

evaluasi dan pengawasan yang optimal, agar apa yang telah digariskan dalam

kebijakan yang permanen tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat

secara keseluruhan. Untuk hal itu tentunya dibutuhkan kesatuan pemahaman,

koordinasi yang mantap antar seluruh unsur atau lembaga di dalam desa dan

yang paling utama adalah kemampuan sumber daya anggota Badan

Permusyawaratan Desa harus memadai

D. Faktor –Faktor yang Menjadi Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan

Fungsi (BPD)

Sebelum dikemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan

Fungsi BPD, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai pengertian

pelaksanaan. Dimana untuk mewujudkan suatu tujuan atau target, maka

haruslah ada pelaksanaan yang merupakan proses kegiatan yang

berkesinambungan sehingga tercapai tujuan yang diharapkan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Santoso Sastropoetro (1982: 183)

sebagai berikut: pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan

tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam

kenyataannya.

Selanjutnya dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh

Poerwadarmita (1986: 553), mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan

tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan

sebagai berikut: Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan

24

rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal

(perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan.

Berdasarkan batasan dikemukakan oleh Poerwadarmita di atas, maka

dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang

dilakukan oleh pelaksana. Jadi dengan demikian kedua pengertian tersebut

diatas mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal dari kata

laksana.

Sedangkan pengertian pelaksanaan menurut The Liang Gie (1977: 191)

sebagai berikut: Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua

rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan

melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana

pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara

dilaksanakan.

Kemudian SP. Siagian (1984: 120), menyatakan bahwa jika suatu

rencana yang terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang

“achievement oriented” telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya.

Lebih lanjut, Siagian (1984: 121) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada

beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka

panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir

sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan

dan prosedur-prosedur tertentu.

2. Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis,

25

dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas- sumber-sumber

3. Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan

sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam

hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.

4. Review artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis

pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan jadwal

waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran

dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan dan penyimpangan.

Pelaksanaan sebagaimana dikatakan oleh Jones (dalam Idrus, 1992: 9)

adalah suatu yang sederhana dan mudah dimengerti, “ambil pekerjaan dan

laksanakan”. Suatu definisi yang teramat sederhana karena hanya berbentuk

suatu istilah, tetapi “laksanakan” memerlukan keterlibatan banyak orang,

uang dan keterampilan organisasi dari apa yang tersedia. Demikian juga kata

“kerjakan” juga memerlukan keterlibatan banyak orang, uang dan

keterampilan organisasi dari apa yang tersedia. Dengan kata lain pelaksanaan

adalah suatu proses yang memerlukan ekstra sumber agar dapat memecahkan

masalah pekerjaan.

Pressman dan Widalusky (dalam Muh. Idrus Mufty, 1992: 11)

memandang pelaksanaan sebagai suatu proses interaksi antara penentuan

tujuan dengan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dengan demikian pelaksanaan menjadi jaringan yang mampu untuk

mengaitkan hubungan yang menjadi mata rantai hubungan berikutnya yang

memungkinkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Karena itulah unsur

26

yang saling terkait merupakan konsep penting dari pelaksanaan.

Allison (dalam Abdullah, 1987: 44) mengemukakan bahwa konsep

pelaksanaan merupakan tahap yang penting dan kritis yang memerlukan kerja

sama segenap pihak dalam penyusunan dan pelaksanaan suatu kebijaksanaan.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi pelaksanaan itu ialah

untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan

ataupun sasaran kebijaksanaan dapat diwujudkan secara “out come” (hasil

akhir). Sebab itu fungsi pelaksanaan mencakup pula penciptaan apa yang ada

yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang

dirancang secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan

dan sasaran yang dikehendaki.

Menurut Abdullah (1988) pengertian dan unsur-unsur pokok dari proses

pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan program (kebijaksanaan) ialah rangkaian tindak lanjut

(setelah sebuah program atau kebijaksanaan diterapkan), yang terdiri atas

pengambilan keputusan, langkah-langkah strategis maupun operasional

yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijaksanaan

menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program (kebijaksanaan)

yang ditetapkan.

2. Proses pelaksanaan dalam kenyataan sesungguhnya dapat berhasil, kurang

berhasil ataupun gagal sama sekali, ditinjau dari sudut hasil yang dicapai

atau “out come”, karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlibat

sebagai unsur yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung maupun

27

menghambat pencapaian sasaran program.

3. Dalam proses pelaksanaan sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur

penting dan mutlak yaitu: (i) Program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan

yang dapat menjadi ukuran utama dalam melaksanakan kegiatan; (ii)

Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan

diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut; dan (iii) Unsur

pelaksanaan (implementer) baik organisasi maupun perorangan yang

bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari

pelaksanaan tersebut.

Faktor pelaksanaan menempati posisi yang paling penting dalam

menentukan keberhasilan suatu program untuk diwujudkan. Maka dalam

proses kegiatannya menurut Bintoro (1991: 199) perlu memperhatikan

beberapa hal, antara lain

1. Perlu ditentukan secara jelas siapa atau badan/lembaga mana secara

fungsional akan diserahi wewenang mengkoordinasikan program didalam

suatu sektor.

2. Perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik.

Dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsional perlu

dituangkan kedalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan ditaati oleh

semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut.

3. Perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam

bentuk badan kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan tanggung

jawab dan koordinasi yang jelas.

28

4. Perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan

pelaksanaan pembiayaannya.

5. Bertolak dari rumusan di atas maka dapatlah diambil sebuah kesimpulan,

bahwa pelaksanaan itu adalah suatu kegiatan dalam proses merealisasikan

suatu program dengan melalui prosedur dan tata cara yang dianggap tepat.

Selanjutnya perlu ditegaskan bahwa hendaknya suatu pelaksanaan

harus dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa segi yang berpengaruh

diantaranya adalah pelaksanaan itu sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Seperti yang dikemukakan Bintoro (1991: 219), suatu segi lain dari dapatnya

dipertanggungjawabkan suatu pelaksanaan pemerintah adalah apakah

pelaksanaannya itu sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian

pelaksanaan sebagai suatu kegiatan untuk merealisasikan tujuan terhadap

sebuah sasaran sehingga suatu pelaksanaan akan mengarah kepada usaha

yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian tentang pelaksanaan di atas, maka dapat

dikemukakan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan fungsi BPD.

1. Faktor Pendorong

Koordinasi antar lembaga atau jalinan kerjasama yang baik antar

lembaga, diperlukan dalam menunjang kegiatan pembangunan (Cause

dalam Abdullah, 1990: 21). Selain itu Pengalaman organisasi juga adalah

faktor yang sangat berpengaruh dalam proses interaksi individu dalam

masyarakat. Dengan pengalaman organisasi yang cukup, dapat melakukan

29

tugas-tugasnya merumuskan keputusan yang tepat bagi organisasi, dan

menyusupi keseluruhan cara bertindak organisasi (Salusu, 1989: 114).

Jadi dapat disimpulkan faktor Pendorong pelaksanaan fungsi BPD

adalah sebagai berikut: (1) Koordinasi/kerjasama antar lembaga (2)

Kemampuan pengalaman organisasi kemasyarakatan pengurus.

2. Faktor Penghambat

Masyarakat sepenuhnya belum memahami fungsi yang diemban

oleh BPD, hal ini akan mengakibatkan perbedaan pemahaman antara

masyarakat dengan anggota BPD dalam merealisasikan fungsinya. Faktor

penghambat yang lain adalah sarana dan prasarana yang mutlak

diperlukan dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa

(BPD), tanpa sarana dan prasarana yang memadai, maka tidak mungkin

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat melaksanakan fungsinya

secara maksimal.

Jadi dapat disimpulkan faktor penghambat pelaksanaan fungsi

BPD adalah sebagai berikut: (1) Masyarakat belum sepenuhnya

memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD, (2) Minimnya sarana

dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi.

E. Kerangka Pikir

Persepsi masyarakat terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

tentunya tidak terlepas dari keberadaan dan pelaksanaan fungsi yang di

emban oleh BPD sebagai lembaga perwujudan demokrasi yang terbentuk

dari, oleh dan untuk masyarakat. Keberadaan BPD akan diterima dan

30

menimbulkan persepsi yang baik di tengah-tengah masyarakat dalam

melaksanakan serta mewujudkan kinerjanya jika dalam melaksanakan

fungsinya berhasil menetapkan peraturan desa yang dapat dilihat dari

beberapa indikator yang telah ditentukan dalam wewenang BPD, siap

menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah

desa, dan mampu mengawasi pelaksanaan peraturan desa. Namun dalam

pelaksanaan fungsi BPD tidak terlepas dari faktor pendorong dan penghambat

dalam pelaksanaan fungsi tersebut antara lain, faktor pendorong yaitu

koordinasi/kerjasama antar lembaga, dan kemampuan/pengalaman organisasi

kemasyarakatan pengurus, selain itu ada juga faktor penghambat yakni,

masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh

BPD dan minimnya sarana dan prasarana pendukung.

Adapun bagan kerangka pikir mengenai persepsi masyarakat terhadap

pelaksanaan fungsi BPD, dapat di gambarkan sebagai berikut:

BAB III

Persepsi MasyarakatTentang Fungsi BPD

Fungsi BPD1. Menetapkan peraturan desa2. Menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat3. Mengawasi pelaksanaan peraturan

desa

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Fungsi BPD1. Faktor Pendorong Koordinasi / kerjasama antar lembaga Kemampuan/pengalaman organisasi kemasyarakatan pengurus

BPD2. Faktor Penghambat Masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang

diemban oleh BPD Minimnya sarana dan prasarana

31

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi

Kabupaten Morowali. Pemilihan lokasi ini didasarkan pertimbangan bahwa di

Desa ini terdapat persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) di nilai belum optimal. Adapun waktu

penelitian untuk memperoleh data dan informasi dilaksanakan pada bulan

Februari sampai dengan April 2013 tentang pelaksanaan fungsi BPD tahun

2012.

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan Kepala Keluarga yang berjumlah 147 KK.

Mengingat jumlah populasi cukup banyak, maka penarikan sampel dilakukan

secara simple random sampling sebesar 5% dari jumlah populasi yaitu

sebanyak 30 KK, selain itu di tetapkan informan sebanyak 5 orang dari

pengurus BPD.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, baik

data primer maupun sekunder yaitu:.

1. Angket / Quesioner, yaitu dengan cara pembagian quesioner (daftar

pertanyaan) kepada responden yang telah dipilih untuk diisi. Teknik ini

32

dipergunakan untuk mengetahui Persepsi masyarakat terhadap

pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Fatufia.

2. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan

informan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Wawancara

digunakan untuk mengetahui faktor Pendorong dan penghambat

pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

3. Dokumentasi, yaitu menelaah berbagai dokumen-dokumen resmi yang

dimiliki seperti, arsip-arsip, buku, dan literatur lainnya yang berhubungan

dengan permasalahan yang diteliti.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

metode analisis data kualitatif yaitu mendeskripsikan serta menganalisis data

yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian diolah dan ditabulasi

berdasarkan sifat dan jenisnya selanjutnya di interpretasi secara deskriptif

untuk menjawab rumusan masalah. Miles dan Huberman (2007:16-20

Penerjemah: Rohidi), mengemukakan bahwa analisis terdiri dari beberapa alur

kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu pengumpulan data, reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berikut penjelasan dari

alur kegiatan dari analisis sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data collecting atau pengumpulan data yaitu pengumpulan data

pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.

2. Reduksi Data

33

Data reduction atau penyederhanaan data adalah proses memilih,

memfokuskan, menyederhanakan, dengan membuat abstraksi, mengubah

data mentah menjadi yang dikumpulkan dari penelitian kedalam catatan

yang telah diperiksa. Tahap ini merupakan Tahap analisis data yang

mempertajam atau memusatkan, membuat sekaligus dapat dibuktikan.

3. Penyajian Data

Data Display atau penyajian data adalah menyusun informasi

dengan cara tertentu sehingga diperlukan penarikan kesimpulan atau

pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu untuk memahami

peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih

lanjut berdasarkan pemahaman.

4. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Conclutions drawing atau penarikan kesimpulan adalah

merupakan langkah ketiga meliputi makna yang telah disederhanakan,

disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-

pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang

memungkinkan diprediksi hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum

empiris.

Adapun siklus dari keseluruhan proses analisis data oleh Miles dan

Huberman digambarkan dalam skema berikut.

34

Gambar

Siklus dari keseluruhan proses analisis data oleh Miles dan Huberman

E. Definisi Operasional

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai variabel penelitian ini yaitu

variabel bebas, maka persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi BPD

yaitu:

1. Fungsi menetapkan Peraturan Desa, yaitu peranan BPD dalam menetapkan

Peraturan Desa yang di mulai dari proses rancangan, pembahasan sampai

pada tahap penetapan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

2. Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi, yaitu menangani aspirasi

yang diterima dari masyarakat kemudian menindak lanjuti aspirasi

tersebut kepada Pemerintah Desa atau instansi yang berwenang.

3. Fungsi mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa, yaitu pengawasan yang

dilakukan oleh BPD kepada Pemerintah Desa agar menjalankan

programnya sesuai dengan rencana, tujuan dan ketentuan peraturan desa

yang berlaku.

Pengumpulan Data

Penyajian Data

Menarik Kesimpulan /

Verifikasi

Reduksi Data

35

Faktor Pendorong pelaksanaan fungsi BPD yaitu:

1. Koordinasi antar lembaga, yaitu suatu aktifitas atau kegiatan

mengintegrasikan dan mengsinkronkan berbagai pelaksanaan fungsi dari

berbagai elemen yang terkait, instansi maupun organisasi dalam hal ini

koordinasi antar lembaga yang dilaksanakan oleh anggota BPD kepada

pemerintah desa, maupun lembaga-lembaga lain di tingkat desa dan yang

diatasnya.

2. Kemampuan/pengalaman organisasi kemasyarakatan pengurus, yaitu

suatu pengalaman berorganisasi yang dimiliki oleh pengurus BPD baik itu

didapatkan melalui organisasi formal maupun tidak formal.

Faktor penghambat

1. Masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang diemban

oleh BPD, yaitu fungsi BPD belum seluruhnya dipahami dengan baik oleh

masyarakat, sehingga menimbulkan perbedaan pandang antara masyarakat

dengan anggota BPD dalam merealisasikan fungsinya.

2. Minimnya sarana dan prasarana, yaitu sarana dan prasarana yang dimiliki

masih sangat minim sehingga berpengaruh kepada kinerja BPD di dalam

melaksanakan fungsinya.

36

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Letak Wilayah

Desa Fatufia merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah

Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah yang

terbentuk pada tanggal 12 Oktober Tahun 1970 yang secara geografis berada

di sebelah Selatan Ibukota Kabupaten Morowali. Adapun jarak Desa Fatufia

ke Ibukota Kecamatan Bahodopi adalah ± 5 Km dan Ibukota Kabupaten

Morowali ± 45 Km, jarak dari Ibukota Propinsi ± 500 Km. Adapun yang

menjadi batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Keurea

- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Labota

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Trans Bahomakmur

Adapun luas wilayah Desa Fatufia 119,79 km2, yang sebagian besar

merupakan lokasi lahan pertambangan yang berada pada kawasan pegunungan

dan lokasi lahan perkebunan yang berada pada kawasan rata dan berbukit.

Selain itu dari luas wilayah Desa Fatufia meliputi 5 Dusun yaitu Dusun I,

Dusun II, Dusun III, Dusun IV, Dusun V.

Sejak defenitifnya menjadi desa otonom hingga sekarang Desa Fatufia

baru dipimpin oleh 6 Orang Kepala Desa.

37

2. Jumlah dan Usia Penduduk

Mengenai jumlah penduduk Desa Fatufia untuk tahun 2012 berjumlah

825 jiwa yang terdiri dari 415 Jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 410 berjenis

kelamin perempuan serta jumlah kepala keluarga yaitu 147 KK. Hal ini dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Fatufia Menurut Usia dan JenisKelamin Tahun 2012

NoKlasifikasi Usia

(Tahun)

Jenis Kelamin Jumlah(Jiwa)

Persentase(%)Laki-laki Perempuan

1 0 – 4 29 32 61 7,39

2 5 – 9 22 17 39 4,73

3 10 – 14 30 28 58 7,03

4 15 – 19 23 20 43 5,21

5 20 – 24 36 44 80 9,70

6 25 – 29 49 43 92 11,15

7 30 – 34 53 49 102 12,36

8 35 – 39 52 45 97 11,76

9 40 – 44 40 48 88 10,67

10 45 – 49 31 30 61 7,39

11 50 – 54 25 21 46 5,58

12 55 – 59 19 24 43 5,21

13 60 – Ke atas 6 9 15 1,82

Total 415 410 825 100,00

Sumber: Kantor Desa Fatufia, Tahun 2012

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki

lebih besar dari jumlah penduduk perempuan, demikian pula dengan tingkat

usia produktif yaitu antara 15-54 tahun menunjukkan jumlah yang cukup besar

yaitu mencapai 7,82% (609 jiwa) dari jumlah penduduk.

38

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat produktivitas

penduduk cukup tinggi dari besarnya jumlah penduduk yang berada dalam

usia produktif yang juga ditunjang oleh daya dukung lahan yang cukup luas

untuk bidang pertanian dan perkebunan.

3. Pendidikan dan Mata Pencaharian Penduduk

a. Tingkat Pendidikan

Mengenai tingkat pendidikan penduduk Desa Fatufia dapat

dikatakan mengikuti berbagai level pendidikan mulai dari tingkat SD

sampai dengan Perguruan Tinggi. Begitu pula dengan yang belum masuk

sekolah. Mengenai tingkat pendidikan tersebut dikemukakan dalam tabel

sebagai berikut.

Tabel 2. Klasifikasi Tingkat Pendidikan Penduduk Desa FatufiaTahun 2012

NoKlasifikasi Usia

(Tahun)

Jenis KelaminJumlah(Jiwa)

Persentase(%)Laki –

laki Perempuan

1Belum Sekolah/Tidak PernahSekolah

107 121 228 27,64

2 SD/Sederajat 91 104 195 23,64

3 SMP/Sederajat 124 103 227 27,52

4 SMA/Sederajat 87 75 162 19,64

5 Diploma 4 3 7 0,85

6 Sarjana 4 2 6 0,73

Total 417 408 825 100,00


Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar

penduduk Desa Fatufia yang belum/tidak pernah sekolah merupakan

39

kelompok terbesar yaitu mencapai 28%, sedangkan yang terkecil yaitu

kelompok penduduk yang berlatar belakang pendidikan Perguruan Tinggi

(Diploma, Sarjana) yaitu hanya 2% dari jumlah penduduk Desa Fatufia

b. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian sebagian besar penduduk Desa Fatufia

Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali bekerja sebagai karyawan di

perusahaan tambang nikel. Hal ini disebabkan karena terbukanya

lowongan kerja oleh perusahaan untuk masyarakat Desa Fatufia, dimana

perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan PT. Bintang Delapan

Mineral yang merupakan salah satu perusahaan terbesar di Kabupaten

Morowali. Mata pencaharian lain yang terdapat di Desa Fatufia ialah

petani/berkebun, nelayan, pedagang, pegawai negeri sipil, TNI, POLRI

dan pertukangan. Sebaran mata pencaharian penduduk dapat terlihat dalam

tabel berikut.

Tabel 3. Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Fatufia Tahun 2012

No Mata Pencaharian Jumlah Persentase (%)

1 Karyawan Perusahaan Tambang 81 55,10

2 Petani/Berkebun 26 17,69

3 Nelayan 15 10,20

4 Pedagang 11 7,48

5 Pegawai Negeri Sipil 8 5,44

6 TNI 1 0,68

7 POLRI 1 0,68

8 Pertukangan 4 2,72

Total 147 100,00


40

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa 55,10% dari jumlah

Kepala Keluarga Penduduk Desa Fatufia bermata pencaharian sebagai

karyawan dan merupakan kelompok terbesar, disusul petani/berkebun

17,69%, selanjutnya nelayan 10,20%, pedagang yaitu sebanyak 7,48%,

pegawai negeri sipil sebanyak 544%, pertukangan sebanyak 2,72%, dan

kelompok terkecil adalah kepala Keluarga yang bermata pencaharian

sebagai (TNI dan POLRI) yaitu hanya 1,36% dari jumlah Kepala Keluarga

Desa Fatufia.

4. Sosial Budaya

a. Agama

Masyarakat Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten

Morowali yang saat ini berjumlah 825 Jiwa yang terdiri dari laki-laki 415

dan perempuan 410 jiwa dengan jumlah 147 KK memeluk agama Islam

dan Kristen Protestan. Agama Islam merupakan agama mayoritas yang

dianut oleh penduduk Desa Fatufia, sebagaimana dikemukakan dalam

tabel berikut.

Tabel 4. Sebaran Agama yang Dianut oleh Penduduk Desa FatufiaTahun 2012

No Agama Yang Dianut Jumlah Persentase (%)

1

2

Islam

Kristen Protestan

809

16

98,06

1,94

Total 825 100,00


41

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang

memeluk Agama Islam merupakan kelompok mayoritas yaitu sebanyak

98,06%, dan kelompok penduduk yang beragama Kristen Protestan

merupakan kelompok terkecil yaitu hanya 1,94% dari jumlah penduduk

Desa Fatufia. Kenyataan ini menyebabkan suasana kehidupan beragama di

Desa Fatufia diwarnai oleh kehidupan agama Islam.

b. Suku

Kelompok suku bangsa penduduk Desa Fatufia terdiri dari suku

Bungku yang merupakan kelompok suku mayoritas, suku Bajo, suku

Bugis, suku Jawa, suku Tolaki, dan suku Tator sebagaimana dikemukakan

dalam tabel berikut.

Tabel 5. Sebaran Suku Penduduk Desa Fatufia Tahun 2012

No Nama Suku Jumlah Persentase (%)

1 Bungku 632 76,61

2 Bajo 135 16,36

3 Bugis 21 2,55

4 Jawa 24 2,91

5 Tolaki 8 0,97

6 Tator 5 0,61

Total 825 100,00


Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa kelompok suku

Bungku merupakan kelompok suku terbesar yaitu sebanyak 76,61%,

kemudian disusul suku Bajo yaitu sebanyak 16,36%. Selain dari itu masih

terdapat suku pendatang lainnya yang jumlahnya tidak memenuhi 10%,

42

dari jumlah penduduk Desa Fatufia yaitu suku Tolaki dan Tator sebanyak

1,58%, suku Bugis 2,55%, dan suku Jawa 2,91%.

B. Data Umum Responden yang Diteliti

1. Umur Responden

Umur responden yaitu penduduk Desa Fatufia yang diambil dari

berbagai umur, yakni mulai dari umur 25 tahun ke atas, jumlah responden

menurut golongan umur dapat dirincikan sebagaimana dikemukakan pada

tabel berikut.

Tabel 6. Sebaran Responden Menurut Tingkat Umur

No Umur (thn)Responden

Jumlah Persentase (%)P. BPD KK

1

2

3

4

25 – 35

36 – 45

46 – 55

56 – 65

4

1

4

15

9

2

8

16

9

2

22,86

45,71

25,71

5,71

Total 5 30 35 100,00

Sumber: Olahan Data Kuesioner. Tahun 2013

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 35

responden adalah jumlah terbanyak berada pada tingkat umur 36-45 tahun

yaitu sebanyak 16 orang (45,71%), sedangkan responden yang terkecil berada

pada tingkat umur 56-65 tahun yaitu hanya 2 orang (5,71%). Pemilihan

responden yang berumur di tengah usia ini dilihat dari tingkat pengalaman dan

keaktifannya dalam segala urusan kegiatan dalam masyarakat, sedangkan yang

lanjut usia dilihat dari pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari

karena telah cukup lama beraktivitas dalam masyarakat, sehingga dapat

43

dianggap mengetahui secara rinci kegiatan Badan Permusyawaratan Desa

(BPD).

2. Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan data yang diperoleh di lokasi penelitian, maka dapat

diketahui jenis kelamin dari 35 responden sebagaimana dikemukakan pada

tabel berikut.

Tabel 7. Sebaran Responden Menurut Jenis Kelamin

NoJenis

Kelamin

RespondenJumlah

Persentase

(%)P. BPD KK

1

2

Laki – Laki

Perempuan

4

1

26

4

30

5

85,71

14,29

Total 5 30 35 100,00


Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 35 responden

didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 30 orang (85,71%), sedangkan

jumlah responden perempuan hanya sebanyak 5 orang dengan persentase

14,29%. Pemilihan responden laki-laki sesuai dengan populasi penelitian yang

akan diteliti yaitu Kepala Keluarga (KK), sedangkan responden perempuan

dilakukan karena pada saat pengisian angket Kepala Keluarga sedang berada

di luar desa atau sementara tidak berada ditempat dan responden perempuan

tersebut dianggap mengetahui secara rinci kegiatan BPD Desa Fatufia.

44

3. Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan responden tersebar mulai dari tingkat SD sampai

dengan tingkat pendidikan Sarjana, sebagaimana dikemukakan pada tabel

berikut.

Tabel 8. Sebaran Responden Menurut Tingkat Pendidikan

NoTingkat

Pendidikan

RespondenJumlah

Persentase

(%)P. BPD KK

1

2

3

4

5

SD/Sederajat

SMP/Sederajat

SMA/Sederajat

Diplomat

Sarjana

-

3

2

-

-

2

10

14

1

3

2

13

16

1

3

5,71

37,14

45,71

2,86

8,57

Total 5 30 35 100,00


Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat

pendidikan responden yang terbanyak adalah pada klasifikasi pendidikan

SMA yaitu sebanyak 16 orang (45,71%), sedangkan yang terendah adalah

klasifikasi pendidikan Diploma yaitu hanya 1 orang (2,86%).

Pemilihan responden dengan berbagai latar belakang pendidikan

dianggap memungkinkan untuk mewakili masyarakat secara keseluruhan

dengan berbagai layar belakang pendidikan sebagaimana halnya keterwakilan

masyarakat pada lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

4. Mata Pencaharian Responden

Selain itu keterwakilan masyarakat melalui responden juga dinilai dari

latar belakang pekerjaan atau nama mata pencaharian sebagaimana

dikemukakan pada tabel berikut.

45

Tabel 9. Sebaran Responden Menurut Mata Pencaharian

NoJenis Mata

Pencaharian

RespondenJumlah

Persentase

(%)P. BPD KK

1

2

3

4

5

6

Petani

Nelayan

PNS

Pegawai Swasta

Pedagang

Pertukangan

2

-

-

2

1

-

11

8

2

4

4

1

13

8

2

6

5

1

37,14

22,86

5,71

17,14

14,29

2,86

Total 5 30 35 100,00


Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa responden

terbanyak berasal dari kalangan petani yaitu sebanyak 13 orang (37,14%),

kemudian kalangan nelayan yaitu 8 orang (22,86%), selanjutnya pada

responden yang mewakili mata pencahariannya sebagai pegawai swasta

sebanyak 6 orang (17,14), kemudian yang pencahariannya sebagai pedagang

sebanyak 5 orang (14,29), Sedangkan kelompok responden terkecil yang tidak

mencapai 10% berasal dari kalangan PNS yaitu hanya 2 orang (5,71%) dan

pertukangan 1 orang (2,86%). Besarnya jumlah responden dari kalangan

petani karena penduduk Desa Fatufia sebagian besar bermata pencaharian

sebagai petani dan dianggap mengetahui kegiatan BPD, sehingga dengan

besarnya dan pengetahuannya tentang kegiatan BPD dalam responden

merupakan bentuk keterwakilan masyarakat dalam penelitian ini.

46

5. Agama yang Dianut Responden

Dari 35 responden penelitian yang terdiri dari 5 orang anggota BPD

dan 30 Kepala Keluarga (KK) menganut agama mayoritas yaitu agama Islam

sebagaimana dikemukakan pada tabel berikut.

Tabel 10. Sebaran Responden Menurut Agama yang Dianut

NoAgama yang

Dianut

RespondenJumlah

Persentase

(%)P. BPD KK

1 Islam 5 30 35 100

Total 5 30 35 100


Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 35

responden seluruhnya menganut agama Islam atau 35 orang (100%) beragama

Islam. Besarnya kelompok responden yang berasal dari agama Islam

mengingat karena sebagian besar penduduk Desa Fatufia mayoritas menganut

agama Islam, sehingga dalam penelitian ini dianggap dapat mewakili

masyarakat Desa Fatufia dalam memberikan keterangan mengenai kegiatan

BPD.

C. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi BPD

1. Pelaksanaan Fungsi Menetapkan Peraturan Desa

Menetapkan peraturan desa merupakan fungsi BPD yang dimulai dari

proses rancangan, pembahasan, sampai pada tahap penetapan peraturan desa

bersama kepala desa.

Dari hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap

pelaksanaan fungsi menetapkan peraturan desa oleh BPD di Desa Fatufia,

47

berdasarkan hasil isian angket oleh responden masyarakat, diketahui bahwa

fungsi tersebut telah dilaksanakan. Adapun persepsi masyarakat terhadap

pelaksanaan fungsi tersebut dikemukakan dalam tabel berikut.

Tabel 11. Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan FungsiMenetapkan Peraturan Desa

No Tanggapan Responden Jumlah Persentase (%)

1

2

3

Terlaksana

Kurang Terlaksana

Tidak Terlaksana

14

16

-

46,67

53,33

-

Total 30 100,00


Berdasarkan data pada tabel di atas tentang adanya tanggapan

responden mengenai pelaksanaan fungsi menetapkan peraturan desa oleh BPD

di Desa Fatufia menunjukkan bahwa persentase sebaran jawaban responden,

dimana 14 responden (46,67%) menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi

menetapkan peraturan desa terlaksana, dan 16 responden (53,33%)

menyatakan kurang terlaksana, hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan

fungsi tersebut terdapat hambatan

Pengertian responden yang menyatakan terlaksana adalah dengan

melihat bahwa BPD telah melaksanakan fungsinya seperti membuat dan

menetapkan Peraturan Desa yaitu Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Pencalonan,

Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Desa

Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pengutan Desa. Dengan adanya peraturan

desa di atas berdampak positif pada masyarakat seperti Perdes Tentang

Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dimana

48

terdapat sebagian masyarakat mengetahui mekanisme atau tata cara pemilihan

Kepala Desa serta pemberhentian Kepala Desa. Sedangkan untuk responden

yang menyatakan kurang terlaksana mendasari alasan jawabannya karena

melihat bahwa fungsi menetapkan peraturan desa tidak berjalan dengan

optimal.

Hasil wawancara dengan informan pengurus Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) Fatufia dikatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan fungsi menetapkan peraturan desa oleh BPDselalu berkoordinasi dan kerja sama dengan seluruh elemen/lembaga dalammasyarakat, sehingga dalam membuat dan menetapkan peraturan desa atauketentuan yang akan dijalankan di desa benar-benar sesuai dengan kondisimasyarakat ” (Idrus, Wakil Ketua BPD, Wawancara, 25 Februari 2013).

Selaras dengan hal di atas dipertegas oleh ketua BPD Desa Fatufia

mengemukakan bahwa:

“Proses pembuatan peraturan desa memang dibutuhkan kerjasamaantar lembaga dan tingkat kemampuan, wawasan dan pengalamankemasyarakatan yang cukup, sehingga dalam pembuatan peraturan desa akandapat memenuhi keinginan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat”(Basrudin, Wawancara, 26 Februari 2013).

Namun dengan adanya tanggapan di atas, pengakuan dari anggota

BPD Desa Fatufia bahwa:

“Pelaksanaan fungsi menetapkan peraturan desa oleh BPD dapatberjalan dengan optimal namun karena sarana dan prasarana pendukung dalammenjalankan fungsi ini belum memadai, sehingga fungsi ini belumsepenuhnya berjalan dan terlaksana dengan baik” (Naswin, Wawancara, 2Maret 2013).

“Hambatan yang sangat nyata yang saat ini dihadapi oleh pengurusBPD Desa Fatufia dalam membuat dan menetapkan peraturan desa adalahtidak tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi. Olehkarena itu ada peraturan desa yang seharusnya dibuat atau dijalankan kadangterhambat atau tertunda karena BPD tidak mempunyai sarana dan prasaranayang memadai” (Nadir, anggota BPD, Wawancara, 7 Maret 2013).

49

Dengan demikian dapat diketahui bahwa fungsi menetapkan peraturan

desa oleh BPD di Desa Fatufia kurang terlaksana. Dimana seharusnya BPD

menetapkan 8 peraturan desa yang wajib ditetapkan, namun yang

dilakukannya hanya 2.

Untuk itu dapat dilihat mengenai jenis-jenis peraturan desa pada tabel

berikut.

Tabel 12. Jenis-Jenis Peraturan Desa Fatufia yang Sudah di Tetapkan

No Jenis Peraturan Desa Jumlah Keterangan

12

Peraturan Desa Tentang Pungutan DesaPeraturan Desa Tentang Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa

1

1

Terlaksana

Terlaksana


2. Pelaksanaan Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat merupakan

wewenang dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wujud

kedaulatan masyarakat desa dalam menampung, menyalurkan dan

mengarahkan setiap ide dan aspirasi masyarakat.

Dari hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap

pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,

berdasarkan hasil isian angket oleh responden masyarakat, diketahui bahwa

fungsi tersebut telah dilaksanakan. Adapun tanggapan responden terhadap

pelaksanaan fungsi tersebut dikemukakan dalam tabel berikut.

50

Tabel 13. Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan FungsiMenampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat


1

2

3

Terlaksana

Kurang Terlaksana

Tidak Terlaksana

7

23

-

23,33

76,67

-

Total 30 100,00



responden mengenai pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat oleh BPD di Desa Fatufia sebagian besar 23 responden

(76,67%) menyatakan kurang terlaksana, dan 7 responden (23,33%) yang

menyatakan terlaksana.

Pernyataan responden yang menyatakan terlaksana memberikan alasan

bahwa apa yang menjadi aspirasi masyarakat telah dapat ditindak lanjuti oleh

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti aspirasi untuk pemberhentian

Kepala Desa yang terlibat KKN, BPD membentuk panitia pemilihan Kepala

Desa yang baru. Sedangkan alasan responden yang menyatakan kurang

terlaksana dengan alasan bahwa mereka tidak puas dengan hasil yang mereka

rasakan, hal ini disebabkan karena adanya kepentingan lain setiap individu

pengurus BPD. Oleh karena itu dengan kurang terlaksananya fungsi tersebut

menunjukan adanya hambatan dalam pelaksanaannya.

Hambatan pelaksanaan fungsi BPD dalam fungsi menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut, sesuai dengan pernyataan anggota

BPD Desa Fatufia yang mengatakan bahwa:

51

“Pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasimasyarakat menjadi kurang terlaksana dengan baik disebabkan karena masihrendahnya animo masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan masalahnyakepada pengurus BPD, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman danpengetahuan masyarakat terhadap fungsi yang diemban oleh BPD, dimanasebagian masyarakat beranggapan bahwa BPD hanya berfungsi mengawasikepala desa. oleh karena itu sehingga BPD belum dapat mengakomodirseluruh masalah yang berkembang di dalam masyarakat,” (Siti Ramadhan,Wawancara, 10 Maret 2013).

Sejalan dengan ungkapan di atas, dikuatkan oleh ketua BPD

mengemukakan bahwa:

“Kendala utama yang dihadapi dalam menampung dan menyalurkanaspirasi masyarakat adalah masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsiyang diemban oleh BPD, sehingga dalam proses menampung danmenyalurkan aspirasi kadangkala terjadi perbedaan pandangan antarapengurus BPD dengan masyarakat” (Basrudin, Wawancara 13 Maret 2013).

Terhadap kendala dalam melaksanakan fungsi menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat, anggota BPD mengemukakan bahwa:

“Pelaksanaan fungsi ini seharusnya dapat berjalan dan dilaksanakandengan baik, namun karena masyarakat bermasa bodoh untuk menyalurkandan menyelesaikan permasalahan yang terjadi kepada BPD, sehingga dalampelaksanaan fungsi ini hanya sebagian kecil saja aspirasi yang diterima darimasyarakat” (Naswin, Wawancara, 16 Maret 2013).

Senada dengan tanggapan di atas wakil ketua BPD mengemukakan

bahwa:

“Diakui bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsiyang diemban oleh BPD dan kurangnya inisiatif masyarakat untukmenyelesaikan masalahnya kepada pengurus BPD, dikarenakan sosialisasiyang dilakukan oleh BPD untuk diketahui kedudukan dan fungsinya masihminim, hal ini disebabkan karena minimnya sarana dan prasarana pendorongpelaksanaan fungsi, dan sumber dana yang tidak tersedia untuk melakukansosialisasi tersebut” (Idrus, Wawancara, 21 Maret 2013).

Untuk itu dapat dilihat mengenai jenis-jenis aspirasi yang ditampung

oleh BPD pada tabel berikut.

52

Tabel 14. Jenis-Jenis Aspirasi yang ditampung dan disalurkan oleh BPD

No Jenis Aspirasi Tujuan Keterangan

1

2

Pemberhentian Kepala Desa

Pembentukan panitia PILKADES

Camat

BPD

Selesai

Selesai


Data tabel di atas menunjukan bahwa hanya terdapat 2 jenis aspirasi

yang ditampung dan diselesaikan oleh BPD. Seharusnya BPD menerima,

menampung dan menindak lanjuti puluhan aspirasi yang ada dalam

masyarakat, namun karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BPD

mengenai kedudukan dan fungsinya kepada masyarakat, sehingga masyarakat

sepenuhnya belum memahami fungsi–fungsi yang diemban oleh BPD. Hal ini

mengakibatkan kurangnya inisiatif masyarakat untuk menyampaikan dan

menyelesaikan permasalahannya kepada pengurus BPD. Oleh karena itu

diketahui bahwa dalam pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat yang diemban BPD kurang terlaksana.

3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan wewenang dari Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan kontrol dan pengawasan

terhadap setiap ketentuan dan peraturan desa dan kegiatan pemerintahan desa.

Mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD, berdasarkan

hasil isian angket responden menyatakan telah dilaksanakan. Adapun hasil

persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan tersebut, masyarakat memberikan

tanggapan bahwa pelaksanaan terlaksana dengan baik dan kurang terlaksana.

53

Sebaran jawaban responden tersebut selanjutnya dikemukakan dalam tabel

berikut.

Tabel 15. Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan FungsiPengawasan


1

2

3

Terlaksana

Kurang Terlaksana

Tidak Terlaksana

26

4

-

86,67

13,33

-

Total 30 100,00


Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan tanggapan responden

terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) di Desa Fatufia, 26 responden (86,67%) masyarakat menyatakan

terlaksana, dan 4 responden (13,33%) menyatakan kurang terlaksana. Pada

responden yang menyatakan fungsi pengawasan telah terlaksana adalah

dengan melihat realitas bahwa pengurus BPD telah melakukan pengawasan

dalam bidang pelaksanaan peraturan desa yaitu tentang Pencalonan,

Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dimana Kepala Desa

yang dianggap terlibat KKN telah berhasil dilengserkan oleh BPD, dan

kemudian BPD membentuk Panitia untuk menyelenggarakan pemilihan

Kepala Desa yang baru. Sedangkan untuk responden yang menyatakan kurang

terlaksana memberi alasan bahwa efektivitas dan optimalisasi pengawasan

yang dilakukan tidak tercapai. Adanya pernyataan masyarakat yang

menyatakan kurang terlaksana menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan

dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD.

54

Hasil wawancara dengan informan oleh ketua Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) memberikan keterangan bahwa:

“Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) di Desa Fatufia menerapkan tingkat koordinasi dan kerja sama yangbaik, yaitu dengan melaksanakan koordinasi antar lembaga yang ada di desasebagai pendukung pelaksanaan fungsi dan bekerja sama yang baik, sehinggaproses pengawasan dilakukan secara sungguh-sungguh dan dapat mencapaihasil yang optimal, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa tetap dibutuhkansarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan fungsi pengawasan”(Basrudin, Wawancara 21 Maret 2013).

Dengan demikian diketahui bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan

oleh BPD sudah terlaksana dengan baik, hal ini didorong oleh faktor

koordinasi dan kerja sama antar lembaga. Oleh karena itu dalam rangka

melaksanakan fungsi pengawasan ini, pengurus BPD di Desa Fatufia dapat

mempertimbangkan beberapa aspek yang melingkupi dan berhubungan

dengan fungsi tersebut, termasuk koordinasi dengan mitra kerjanya

(pemerintah desa) sebagai objek diawasi.

Selain itu tujuan pengawasan yang dilakukan harus dapat diarahkan

untuk membuat suatu penilaian objektif dan bukan hanya bersifat mencari-cari

kesalahan dan atau ingin menjatuhkan pemerintah desa. Olehnya dengan

tujuan yang demikian akan mengarahkan fungsi pengawasan pada substansi

yang sebenarnya yaitu mewakili kepentingan masyarakat yang membutuhkan

suatu bentuk kegiatan pemerintah yang mendahulukan kepentingan

masyarakat secara keseluruhan, bukan kepentingan kelompok atau

perseorangan.

55

D. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Fungsi BPD

1. Faktor Pendorong

Dalam pembahasan mengenai faktor pendorong pelaksanaan fungsi

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Fatufia, sebagaimana telah

dikemukakan dalam kerangka pikir yaitu, (1) Koordinasi/kerja sama antar

lembaga, (2) Kemampuan/pengalaman organisasi kemasyarakatan pengurus

BPD.

a. Koordinasi/kerjasama antar lembaga

Berdasarkan hasil isian angket dapat diketahui bahwa koordinasi

antar lembaga baik yang berada di desa yaitu pemerintah desa maupun

lembaga yang berada diatasnya, terjalin dengan baik.

Kriteria terjalin dalam penelitian ini adalah dengan melihat situasi

dan tingkat koordinasi atau hubungan yang dilakukan oleh BPD dengan

lembaga lainnya, yang meliputi keadaan dan intensitas koordinasi yang

dilakukan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat tanggapan responden

tentang koordinasi antar lembaga tersebut pada tabel berikut.

Tabel 16. Tanggapan Responden Terhadap PelaksanaanKoordinasi/Kerjasama Antar Lembaga Oleh BPD


1

2

3

Baik

Cukup Baik

Tidak Baik

30

-

-

100

-

-

Total 30 100


56

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh

responden menyatakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Fatufia

dalam melaksanakan fungsinya melakukan jalinan koordinasi yang baik

dengan lembaga lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pelaksanaan

fungsi BPD Desa Fatufia selalu melaksanakan koordinasi dengan lembaga

lain.

Data tersebut sejalan dengan keterangan anggota BPD Desa Fatufia

menyatakan bahwa:

“Terhadap pelaksanaan seluruh fungsi BPD Desa Fatufia selaludilakukan koordinasi dan jalinan kerja sama dengan lembaga atau institusilainnya yang ada di desa atau tingkatan di atasnya, sehingga prosespelaksanaan fungsi BPD Desa Fatufia dapat berjalan lancar” (Nadir,Wawancara 28 Maret 2013).

Senada dengan ungkapan tersebut dikuatkan oleh keterangan

kepala Desa Fatufia bahwa:

“Pada setiap pelaksanaan fungsi BPD Desa Fatufia selalumelakukan koordinasi dengan pemerintah desa. Hal ini tentunya demimendorong tercapainya tujuan pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut”(Jalaludin Ismail, SH. 4 April 2013).

Data tersebut di atas memberikan gambaran bahwa pengurus

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Fatufia sepenuhnya

menerapkan asas kerjasama dan koordinasi dengan lembaga lain yang

berada desa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa salah satu faktor

yang mendorong pencapaian atau target pelaksanaan fungsi-fungsi BPD

Desa Fatufia adalah karena pengurus secara kontinyu melakukan

koordinasi dengan lembaga lain yaitu kepada Kepala Desa, Kepala Dusun,

Karang Taruna (KT), Kelompok Tani, dan Kelompok Nelayan.

57

Untuk itu dapat dilihat jalur koordinasi yang dilakukan oleh BPD

Desa Fatufia pada tabel berikut.

Tabel 17. Jalur Koordinasi yang dilakukan oleh BPD

No Jalur Koordinasi Sifat Koordinasi Keterangan

1

2

3

4

5

Kepala Desa

Kepala Dusun

Karang Taruna

Kelompok Tani

Kelompok Nelayan

Sering

Sering

Sering

Sering

Sering

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana


b. Kemampuan/pengalaman organisasi pengurus BPD

Mengenai tingkat kemampuan/pengalaman organisasi pengurus

BPD Desa Fatufia, tentunya didasari oleh latar belakang kebiasaan

individu pengurus berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Oleh

responden dinyatakan bahwa kemampuan/pengalaman organisasi pengurus

BPD Desa Fatufia sangat mendorong pelaksanaan fungsinya. Mengenai

tingkat kemampuan/pengalaman organisasi pengurus dikemukakan dalam

tabel berikut.

Tabel 18. Tanggapan Responden Terhadap Pengalaman OrganisasiKemasyarakatan Pengurus BPD


1

2

3

Mendorong

Kurang Mendorong

Tidak Mendorong

30

-

-

100

-

-

Total 30 100Sumber: Olahan Data Kuesioner. Tahun 2013

58


responden mengenai kemampuan/pengalaman organisasi kemasyarakatan

pengurus BPD seluruhnya menyatakan mendorong untuk melaksanakan

fungsinya. Dari jawaban responden berdasarkan alasan bahwa anggota

BPD cukup banyak bergelut dengan kegiatan administrasi dan

berhubungan dengan masyarakat seperti ketua BPD yang saat ini sudah

menjabat 2 kali masa periode dan pada periode sebelumnya juga

memegang jabatan sebagai ketua, wakil ketua BPD yang saat ini juga

pernah menjawab sebagai ketua BPD pada periode sebelumnya, kemudian

anggota BPD lainnya mempunyai latar belakang aktivitas keseharian

sebagai ketua organisasi kemasyarakatan yaitu mantan Ketua Kelompok

Tani, sedangkan yang lainnya adalah mantan Fasilitator Desa (FD) pada

program P2DTK atau sekarang PNPM, mantan ketua KPPS pada

pemilihan presiden. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh

pengurus BPD sebelumnya telah bergelut dengan kegiatan administrasi

dan organisasi, sehingga dalam melaksanakan fungsi yang diembannya

dalam kepengurusan BPD Desa Fatufia dianggap dapat berjalan dengan

lancar.

Hasil wawancara dengan informan pengurus Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) Fatufia dikatakan bahwa:

“Latar belakang keseharian sebagian besar pengurus BPD DesaFatufia sebelumnya adalah sebagai ketua organisasi dan selama ini telahaktif dalam kegiatan kemasyarakatan, sehingga sangat mendorongpelaksanaan fungsi yang diemban sebagai pengurus BPD Desa Fatufia”(Naswin, Anggota BPD, Wawancara 5 April 2013).

59

Selaras dengan hal di atas, dipertegas oleh wakil ketua BPD Desa

Fatufia mengemukakan bahwa:

“Sebagian besar dari pengurus BPD Desa Fatufia saat ini telahbanyak membantu kegiatan-kegiatan kemasyarakatan khususnya kegiatankepemudaan, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan menjadi pengurusBPD, apa yang telah dilakukan akan semakin meningkat karena telahmengetahui dengan jelas seluruh aspek permasalahan dalam masyarakat”(Idrus, Wawancara 5 April 2013).

Pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa tingkat

kemampuan/pengalaman organisasi kemasyarakatan pengurus BPD di

Desa Fatufia dapat menjadi pendorong pelaksanaan fungsi-fungsi BPD

yang diembannya saat ini. Didasari oleh latar belakang

kemampuan/pengalaman tersebut yang sebelumnya sangat bersentuhan

dengan aktivitas yang dijalankan dalam kepengurusan BPD yaitu

menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan

desa.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat pelaksanaan fungsi yang diemban oleh BPD

berdasarkan defenisi operasional yang telah dikemukakan meliputi: (1)

Masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh

BPD, dan (2) Minimnya sarana dan prasarana.

60

a. Masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang

diemban oleh BPD

Mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap fungsi-fungsi

yang diemban oleh BPD, sebagian responden memberikan tanggapan

bahwa masyarakat memahami fungsi BPD, sedangkan yang lainnya

menyatakan belum memahami atau mengetahui sepenuhnya fungsi-fungsi

yang diemban oleh BPD. Sebaran tanggapan responden tersebut

dikemukakan dalam tabel berikut.

Tabel 19. Tanggapan Responden Terhadap Masyarakat yang BelumSepenuhnya Memahami Fungsi-Fungsi yang DiembanOleh BPD

No Tanggapan Responden Jumlah Persentase(%)

1

2

3

Memahami Fungsi BPD

Kurang Memahami Fungsi BPD

Tidak Memahami Fungsi BPD

8

22

-

26,67

73,33

-

Total 30 100,00


Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian

besar masyarakat atau 22 responden (73,33%) menyatakan bahwa

Masyarakat kurang memahami fungsi yang diemban oleh BPD, hal ini

dapat menghambat pelaksanaan fungsi BPD. Sedangkan sebagian kecil

masyarakat 8 responden (26,67%) menyatakan memahami fungsi–fungsi

yang diemban oleh BPD.

Tanggapan responden yang menyatakan kurang memahami fungsi

BPD memberi alasan bahwa anggota BPD tidak pernah mensosialisasikan

61

mengenai fungsinya, sehingga sepengetahuan masyarakat bahwa BPD

hanya memiliki satu fungsi yaitu sebagai pengawas kepala desa dalam

menjalankan tugasnya. Hal ini mengakibatkan kurang terlaksananya

terhadap fungsi-fungsi lain yang diemban oleh BPD dan berbagai masalah

yang harus diselesaikan seringkali terjadi perbedaan sudut pandangan

antara masyarakat dengan pengurus BPD. Kemudian pada responden yang

menyatakan memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD dengan

melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan BPD seperti BPD membentuk

panitia untuk pemilihan Kepala Desa.

Terhadap masalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap

fungsi ini, Ketua BPD Desa Fatufia mengemukakan bahwa:

“Masyarakat belum sepenuhnya dapat memahami fungsi-fungsiyang diemban oleh BPD, sehingga mereka hanya melihat konteks individuyang duduk sebagai pengurus BPD bukan dalam bentuk organisasi yangmewakili aspirasi masyarakat” (Basrudin, Wawancara 11 April 2013).

Data tersebut di atas, memberikan gambaran bahwa persoalan

hambatan yang terjadi karena masyarakat belum sepenuhnya dapat

memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD. Oleh karena itu perlu

dilakukan sosialisasi secara rutin mengenai kedudukan dan fungsi BPD

kepada masyarakat, dengan demikian secara perlahan akan mengarah

kepada peningkatan perhatian dan antusias masyarakat dalam memberikan

dukungan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

62

b. Sarana dan prasarana penunjang

Mengenai sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), oleh responden dinyatakan bahwa

keadaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi BPD Desa

Fatufia kurang memadai, sebagaimana dikemukakan dalam tabel berikut.

Tabel 20. Tanggapan Responden terhadap Sarana dan PrasaranaPenunjang Pelaksanaan Fungsi BPD


1

2

3

Memadai

Kurang Memadai

Tidak Memadai

-

30

-

100

Total 30 100Sumber: Olahan Data Kuesioner. Tahun 2013

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh

responden menyatakan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi

BPD kurang memadai. Hal ini jelas akan mempengaruhi optimalisasi

pelaksanaan fungsi BPD.

Alasan responden menyatakan kurang memadai adalah sebagai

suatu lembaga formal yang ada di desa dan merupakan pencerminan

aspirasi masyarakat desa, seharusnya BPD mempunyai ruangan kantor

tersendiri dan tidak bergabung kepada kantor Kepala Desa sebagai mitra

kerjanya, dan tidak tersedianya peralatan administrasi yang cukup, serta

tidak ada mekanisme kerja yang dibuat dalam suatu perencanaan dan time

schedule yang jelas.

63

Untuk mengetahui gambaran tentang keadaan Sarana dan prasarana

BPD Desa Fatufia dalam melaksanakan pekerjaan dapat dilihat pada tabel

berikut.

Tabel 21. Keadaan Sarana dan Prasarana BPD Desa FatufiaTahun 2013

No Sarana dan Prasarana Jumlah Keadaan

1235

Mesin KetikKursi PlastikMeja KerjaStempel Dinas

1511

Kurang BaikBaikBaik

Kurang BaikSumber: Kantor Desa Fatufia, Tahun 2013

Terhadap sarana dan prasarana penunjang ini, anggota BPD Desa

Fatufia mengemukakan bahwa:

“Hambatan yang sangat nyata saat ini dihadapi oleh pengurus BPDDesa Fatufia adalah tidak tersedianya sarana dan prasarana penunjangpelaksanaan fungsi. Oleh karena itu kadangkala terjadi hal-hal yangseharusnya segera teratasi atau program yang terealisir harus tertunda atauterhambat hanya karena BPD tidak mempunyai sarana dan prasarana yangmemadai” (Siti Ramadhan, Wawancara 12 April 2013).

Oleh ketua BPD Desa Fatufia, masalah ketersediaan sarana dan

prasarana penunjang pelaksanaan fungsi BPD ini mengemukakan bahwa:

“Telah dilakukan upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan saranadan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi BPD agar tercapaioptimalisasi dalam melaksanakan fungsi tersebut. Namun karenaketerbatasan dana pemerintah desa, sehingga hal tersebut belum terwujud”(Basrudin, Ketua BPD, Wawancara 15 April 2013).

Berdasarkan jawaban responden dan informan tersebut di atas

diketahui bahwa salah satu faktor penghambat utama optimalisasi

pelaksanaan fungsi BPD Desa Fatufia adalah karena minimnya sarana dan

prasarana penunjang dalam pelaksanaan fungsi BPD.

64

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) adalah sebagai berikut: (a) Untuk pelaksanaan fungsi

menetapkan peraturan desa belum sepenuhnya terlaksana dengan baik

karena terdapat adanya hambatan dalam pelaksanaannya yaitu minimnya

sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi. Selanjutnya (b) Untuk

pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

belum terlaksana dengan baik disebabkan karena masyarakat belum

sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD, dimana

sering terjadi kesalahpahaman atau perbedaan antara masyarakat dengan

pengurus BPD dalam menampung, dan menindak lanjuti aspirasi, dan (c)

Untuk pelaksanaan fungsi pengawasan sudah terlaksana dengan baik

karena didorong oleh koordinasi dan kerjasama yang baik antar lembaga

yang ada di desa.

2. Faktor pendorong pelaksanaan fungsi BPD di Desa Fatufia Kecamatan

Bahodopi Kabupaten Morowali adalah (1) Melaksanakan koordinasi dan

kerja sama dengan lembaga lain, (2) Pengalaman organisasi

kemasyarakatan pengurus BPD dalam memahami setiap aspirasi dan

kepentingan masyarakat. Adapun faktor penghambat yaitu, (1) Masyarakat

belum sepenuhnya memahami fungsi yang diemban oleh BPD yang

65

mengakibatkan BPD dalam menjalankan fungsinya seringkali mendapat

perdebatan atau pertentangan dari masyarakat, dan (2) Ketersediaan sarana

dan prasarana yang tidak memadai,

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil pembahasan maka disarankan sebagai berikut.

1. Diharapkan agar pengurus BPD Desa Fatufia dapat memperhatikan

tanggapan, usul dan saran yang diberikan oleh masyarakat, dan

memperhatikan pelaksanaan fungsi-fungsi yang diemban, dengan

demikian akan memberikan petunjuk dan arah bagi pengurus dalam

mengoptimalkan kinerja pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

2. Diharapkan agar pengurus BPD Desa Fatufia untuk mengoptimalkan

faktor pendorong yang terdapat dalam organisasi BPD, dengan demikian

akan terjadi peningkatan kinerja pengurus BPD dalam melaksanakan

fungsinya, sedangkan untuk faktor penghambat harus diminimalisir dan

dicari cara mengatasinya, sehingga tidak menghambat kinerja pengurus

BPD dalam melaksanakan fungsinya.

3. Diharapkan partisipasi masyarakat Desa Fatufia untuk menyediakan sarana

dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi BPD, dan jangan menunggu

bantuan dari pemerintah, dengan demikian akan mendorong dan dapat

mengoptimalkan kinerja BPD dalam melaksanakan fungsi-fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Rozali. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan KepalaDaerah Secara Langsung. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pengembangan Desa Aspiratif. Yogyakarta: GrahaIlmu.

Adisubrata, Winarna Surya. 2003. Perkembangan Otonomi Daerah diIndonesia. Semarang: Aneka Ilmu.

Beratha I Nyoman. 1991. Pengembangan Desa Berwawasan Lingkungan. Jakarta:Bumi Aksara.

Dadang Juliantara. 2000. Arus bawah Demokrasi dan Otonomi PemberdayaanDesa. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.

Dimyatidan Mudjiono. 2006. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta.

Miles dan Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.

Rakhmat, Jalaludin. 1996. Keluarga Sakinah, Suatu Tinjaun Psikologi danAgama. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Rasyid, Ryaas. 1997. Perkembangan Pemikiran Tentang Masyarakat Kewargaan.Dalam Jurnal Ilmu Politik No. 17. hal. 3-11. Jakarta: PT GramediaPustaka Utama.

Salusu. 1986. Suatu Analisis Tentang Proses Pengambilan Keputusan Strategikpada Tingkat Managemen Eksekutif Puncak, Sebuah Studi Kasus padaUniversitas Hasanudin Antara Tahun 1974-1982 Unhas. Ujung Pandang.

Saparin. 1977. Tata Pemerintahan dan Administrasi Desa. Jakarta: GhaliaIndonesia.

Sarwono, Sarlito. 2009. Pengantar Psikologi Umum. Jakarta: Rajawali Press

Sedarmayanti. 2003. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalamrangka Otonomi Daaerah. Bandung: Mandar Maju.

Shaleh, Abdul Rahman. 2009. Psikologi Suatu Pengantar Dalam PerspektifIslam. Jakarta: Kencana.

Slameto. 2010. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta:Rineka Cipta.

Sobur, Alex. 2003. Psikologi Umum. Bandung: Pustaka Setia.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: GhaliaIndonesia.

Stenberg, J Robert. 2008. Psikologi Kognitif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sulastomo. 2001. Demokrasi atau Democracy. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Syarifin, Pipin. dan Jubaedah, Dedah. 2006. Pemerintahan Daerah di Indonesia :Bandung: Pustaka Setia.

Team Work Lapera. 2001. Politik Pemberdayaan; Jalan Mewujudkan OtonomiDesa. Yogyakarta: Lapera Pustaka Umum.

Thoha, Miftah. 1984. Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasi. AlumniBandung.

........................ (2007). Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya.Jakarta : P.T. Rajagrafindo Perkasa.

Usman, Sunyoto. 1998. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Walgito, Bimo. 2003. Psikologi Sosial. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Wasistiono, Sadu dan Tahir, M. Irwan. 2006. Prospek Pengembangan Desa.Bandung: Fokus Media.

Widjaja. 2003. Otonomi Desa. Jakarta: Raja Grafindo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang PedomanPembentukan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Fatufia Tentang Peraturan Tata TertibBadan Permusyawaratan Desa Fatufia.

DAFTAR PERTANYAAN (ANGKET)

Assalamu Alaikum, Wr, Wb.Salam sejahtera semoga Tuhan Yang Maha Kuasa tetap memberikan perlindungandan rahmatNya kepada kita semua, amin.Melalui daftar pertanyaan ini, diharapkan bantuan Bapak/Ibu, Sdr(i) untukmengisi jawaban sesuai dengan kenyataan dan perasaan Bapak/Ibu, Sdr(i).Daftar pertanyaan ini adalah untuk kepentingan penelitian yang berjudul:PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI BADANPERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA FATUFIA KECAMATANBAHODOPI KABUPATEN MOROWALI. Tidak ada hubungannya dengankepentingan-kepentingan lainnya.Oleh karena itu diharapkan kesediaan Bapak/Ibu, Sdr(i) untuk membantukelancaran penelitian ini. Atas perhatian, bantuan dan kerjasamanya disampaikanterima kasih.

I. Petunjuk Pengisian:Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda ( √ ) pada salahsatu jawaban yang dianggap benar sesuai dengan kenyataan menurutpandangan Bapak/Ibu, Sdr(i), dan berikan alasan secara singkat dan objektif.

II. Identitas Responden: Nomor Responden1. Nama :2. Jenis Kelamin :3. U m u r :4. Pend. Terakhir :5. Pekerjaan :6. Alamat :

III. Pertanyaan:1. Apakah anda setuju dengan fungsi menetapkan peraturan desa yang

diemban oleh BPD?a. Setujub. Kurang setujuc. Tidak setuju

Alasannya: …………………………………………………………

2. Apakah anda setuju bila BPD merumuskan, membuat, dan menetapkanaturan dengan alasan kepentingan masyarakat?a. Setujub. Kurang setujuc. Tidak setuju

Alasannya: …………………………………………………………

3. Bagaimana pandangan anda tentang pelaksanaan fungsi menetapkanperaturan desa oleh BPD?a. Terlaksanab. Kurang terlaksanac. Tidak terlaksana

Alasannya: …………………………………………………………

4. Apakah anda setuju dengan fungsi menampung dan menyalurkanaspirasi masyarakat yang diemban oleh BPD?a. Setujub. Kurang setujuc. Tidak setuju

Alasannya: …………………………………………………………

5. Apakah anda setuju apabila segala bentuk aspirasi masyarakat harusditangani oleh BPD, kemudian menyalurkannya sesuai dengan petunjukdan kebutuhan?a. Setujub. Kurang setujuc. Tidak setuju

Alasannya: …………………………………………………………

6. Bagaimana pandangan anda tentang pelaksanaan fungsi menampung danmenyalurkan aspirasi masyarakat oleh BPD?a. Terlaksanab. Kurang terlaksanac. Tidak terlaksana

Alasannya: …………………………………………………………...

7. Apakah anda setuju dengan fungsi mengawasi pelaksanaan peraturandesa oleh BPD yang diemban oleh BPD?a. Setujub. Kurang setujuc. Tidak setuju

Alasannya: …………………………………………………………

8. Apakah anda setuju bila BPD melakukan pengawasan dan penerapanyang ketat terhadap pelaksanaan peraturan desa dengan alasankepentingan pembangunan?a. Setujub. Kurang setuju

c. Tidak setuju

Alasannya: …………………………………………………………

9. Bagaimana pandangan anda tentang pelaksanaan fungsi mengawasipelaksanaan peraturan desa oleh BPD?a. Terlaksanab. Kurang terlaksanac. Tidak terlaksana

Alasannya: ………………………………………………………..

10. Menurut anda apakah koordinasi dan kerjasama antar lembaga yangdilakukan oleh BPD telah terjalin dengan baik?a. Baikb. Cukup baikc. Tidak baik

Alasannya: ………………………………………………………..

11. Menurut anda apakah kemampuan/pengalaman organisasi dari pengurusBPD mendorong dalam melaksanakan fungsi-fungsinya?a. Mendorongb. Cukup mendorongc. Kurang mendorong

Alasannya: ………………………………………………………..

12. Menurut anda apakah masyarakat sudah memahami sepenuhnyamengenai fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD?a. Memahamib. Kurang memahamic. Tidak memahami

Alasannya: ………………………………………………………..

13. Menurut anda apakah sarana dan prasarana penunjang pelaksanaanfungsi BPD telah memadai?a. Memadaib. Kurang memadaic. Tidak memadai

Alasannya: ………………………………………………………..

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

I. Identitas Informan:1. Nama :2. Jenis Kelamin :3. U m u r :4. Pend. Terakhir :5. Pekerjaan :6. Jabatan :7. Alamat :

II. Faktor Penunjang dan Penghambat Pelaksanaan Fungsi BPD1. Faktor-faktor apakah yang selama ini menurut bapak/ibu yang menjadi

penunjang pelaksanaan fungsi BPD? dijelaskan...............................

2. Mengapa faktor-faktor tersebut menjadi penunjang pelaksanaan fungsiBPD ? dijelaskan ................................................................................

3. Faktor-faktor apakah yang selama ini menurut bapak/ibu yang menjadipenghambat pelaksanaan fungsi BPD? dijelaskan ...............................

4. Mengapa faktor-faktor tersebut menjadi penghambat pelaksanaan fungsiBPD? dijelaskan ................................................................................

5. Menurut bapak/ibu bagaimana koordinasi antar lembaga yang dilakukanoleh BPD dalam rangka menjalankan fungsi BPD ? dijelaskan

6. Menurut bapak/ibu apakah pengalaman organisasi kemasyarakatanpengurus BPD berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi BPD?dijelaskan ……………………………………………………………….

7. Menurut bapak/ibu bagaimana dukungan masyarakat terhadappelaksanaan fungsi BPD ? dijelaskan …………………......................

8. Menurut bapak/ibu apakah fasilitas sarana dan prasarana yang adadapat/tidak dapat membantu terhadap pelaksanaan fungsi BPD?dijelaskan ……………………………………………………………….

9. Menurut bapak/ibu apakah tingkat pendidikan pengurus BPDberpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi BPD? dijelaskan……………………………………………………………………………

persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi badan ... · pdf filepersepsi masyarakat...

Documents