perda haji balangan

8
 Menimbang : Mengingat : BUPATI BALANGAN PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN BALANGAN NOMOR 2? TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BALANGAIV, a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadahl Haji, fengelolaan dan pelaksanaan penyeleng€araan ibadah fraii ai b."irfr dan transportasi jemaah haji dari Daerah ke embarkasi dan embarkasi kemba-li ke Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a2 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah; 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2oo3 tentang Pembentukan Kabupiten Tanih Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a265l'; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2aO4 tentang Pemerint4"t Daerah- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44g7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomot 32 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49aa\ 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyeienggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2OOB Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$ail; 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2al1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Upload: rivanerde

Post on 04-Oct-2015

222 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Perda haji Kabupaten Balangan

TRANSCRIPT

  • Menimbang :

    Mengingat :

    BUPATI BALANGANPERATURAN DAERAH I(ABUPATEN BALANGAN

    NOMOR 2? TAHUN 2013TENTANG

    PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI DAERAH

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    BUPATI BALANGAIV,

    a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2)undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang PenyelenggaraanIbadahl Haji, fengelolaan dan pelaksanaan penyelengaraanibadah fraii ai b."irfr dan transportasi jemaah haji dari Daerahke embarkasi dan embarkasi kemba-li ke Daerah menjaditanggung jawab Pemerintah Daerah dan ditetapkan denganPeraturan Daerah;

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a2 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentangPenyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah;

    1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2oo3 tentang PembentukanKabupiten Tanih Bumbu dan Kabupaten Balangan di ProvinsiKalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor a265l';

    2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2aO4 tentang Pemerint4"tDaerah- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 44g7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomot 32 Tahun 2OO4tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubiikIndonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 49aa\

    3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang PenyeienggaraanIbadah Haji (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2OOBNomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor a$ail;

    4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2al1 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

  • 5.

    6.

    7.

    2

    Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 82' TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomorS23a\;Undang-Un.d.angNomor13Tahun200stentangPenyelenggaraanIbadah Haji (Lemb ararr Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor6A,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNornor a8a5);Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengeiolaan lC.rrtrg^t Daerah (Lembaran- Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor a578);Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOZ tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah'pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2OO7 Nomor bZ, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor a737);peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentangpelaksanaan undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentangPenyelenggaraanlbadahHaji(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2oL2 Nomor 186, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5345);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2oa6 tentangpedoman Pengeiolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor2L Tahun 2otl tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2oa6 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah;

    peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008tentang urusan Pemerintah yang menjadi KewenanganPemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran DaerahKabupaten Balangan Tahun 2OO8 Nomor 02, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomot 43h

    Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2OAgtentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Balangan Tahun 2OA9 Nomor 10, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);

    13.

    t4,

    15.

    16.

    Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH I{ABUPATEN BALANGAN

    dan

    BUPATI BALANGAN

    MEMUTUSI{AN

  • 3MCNCTAPKAN : PERATIIRAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAANIBADATI HAJI DI DAERAH.

    BAB IKETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.2. pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

    penyelen ggar aan pemerintahan daerah.3. Bupati adalah BuPati Balangan.4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah

    SKPD dalam lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.5. penyelenggaraan Ibadah Haji adaiah rangkaian kegiatan pengelolaan

    pelat

  • (1)

    (2)

    4

    Bagian KesatuTim Pemeriksa ri;:L-'"n Jemaaah

    Haji Daerah

    Pasal 3

    Bupati membentuk tim pemeriksa kesehatan calon jemaah

    Tim sebagaimana dimaksud. .pada ayat ltt dibentuk

    Peran gkat p *t' jiiv;il;tidan gi urusan ke sehatan'

    ayat (3) lebih lanjut ditetapkan dengan

    haji Daerah'pada Satuan Kerja

    melakukanmenYeluruh,pemeriksaan

    (4)

    (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas

    pemeriks,"'L"tr'"tlt' a*9^' aan tan3utan pada jemaah secara

    meiiputi p.;;il;;; nsili p"*".it.."*', laboratorium, dan

    lainnya.

    Tugas Tim sebagaimana dimaksud padakeputusan BuPati'

    Baqian KeduaTim PembekalarrEalon Jemaah Haji Daerah

    Pasal 4

    BupatimembentuktimpembekalancalonjemaahhajiDaerah.Tim sebagaimana dimaksud padS ayat ltt dibentuk padaPerangkat Oaerah yang membidangi urusan keagamaan'

    Tim sebagaimana dimaksud pada lryt (1) bertugasbimbingarTp.*i.kalan terkait dengan pelraksanaan ibadah haji

    (1)

    (2\Satuan Kerja

    melaksanakankepada calon

    jemaah haji Daerah'(4) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut ditetapkan dengan

    keputusan BuPati.

    Bagian KetigaTim Pemberangkatan dan Penjemputan Jemaah Haji Daerah

    Pasal 5

    Bupati membentuk tim pemberangkatan jemaah haji Daerah'

    Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Satuan Kerjaperangkat Daerah yang membidangi urusan keagamaan.

    Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan persiapanpemberanlkatan jemaah haji dari Daerah ke embarkasi dan penjemputanjemaah haji dari debarkasi ke Daerah.Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut ditetapkan dengankeputusan Bupati.

    (3)

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

  • 5Bagian KeempatPemandu Haji Daerah

    Pasal 6

    (1) Pemandu Haji Daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari SatuanKeda Perangkat Daerah yang membidangi urusan keagamaan.

    (2) Pemandu Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugasmelakukan pendampingan kepada jemaah haji Daerah selama pelaksanaanibadah haji.

    (3) Pemandu Haji Daerah yang ditunjuk wajib noemenuhi kriteria sebagai berikut :a. wargaf penduduk di Daerah;b. sehat jasmani dan rohani;c. memiliki keilmuan dan keahiian sesuai dengan tugas yang akan

    dilaksanakan;d. mampu melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan.

    (4) Seseorang dapat ditunjuk sebagai Pemandu haji Daerah paling banyak 2 (dua)kali, kecuali tidak terdapat lagi orang yang bersedia dan mampu untukditugaskan sebagai pemandu haji Daerah

    Pasal 7

    (1) Penetapan pemandu haji Daerah dilaksanakan sesuai dengan jumlah yangdiminta oleh Pemerintah Provinsi.

    (2) Pemandu haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di sampaikan kepadaGubernur untuk ditetapkan sebagai tim pemandu haji.

    Bagian KelimaPetugas Kesehatan Haji Daerah

    Pasal 8

    (1) Petugas kesehatan haji Daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dariSatuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.

    (2) Petugas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendampingidan melakukan pertolongan terhadap jemaah haji Daerah yang mengalamigangguan kesehatan dalam melaksanakan ibadah haji.

    (3) Petugas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhikriteria, antara lain :a. beragarna Islarn;b. berprofesi sebagai dokter, dalam hal tidak terdapat tenaga dokter yang

    bersedia maka dapat juga dari tenaga kesehatan yang lain;c. bertugas di Daerah.

  • BAB IVFASILITASI JEMAAH HAJI DARI PEMERINTAH DAERAH

    Pasal 9

    (U Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi terhadap calon jemaah hajiDaerah.

    t2l Fasilitasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. penyediaan transportasi calon jemaah haji;b. pengamanan dan pengawalan jemaah haji.

    Pasal 1O

    (1) Transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud daiam Pasal 9 ayat (2) hurupa adalah penyediaan transportasi bagi rombongan jamaah haji dari Daerahmenuju embarkasi dan sebaliknYa.

    (2) Untuk menjamin keamanan dan kelancaran perjalanan rombongan jemaah haji,Pemerintah Daerah dapat membentuk tim pengawalan dan pengamananjemaah haji di Daerah.

    (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :a. unsur Kepolisian;b. unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi angkutan jalan;c. unsur satuan polisi pamong praja.

    (a) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusanBupati.

    Pasal 11

    Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,Pemerintah Daerah dapat menyediakan konsumsi selama diperjalanan dari Daerahke embarkasi dan sebaliknya.

  • " BAg ,lIrXKETEIT"I}AIIr PETSUTTIP

    ' P*set flPeraf,uran llaerah ir:d n:ulai berleku pada tanggal diundangka:i"d'gnr sefr;ap oraflg' rnengetafiur'w3, memerintaftkan pengundangan FeraturanDaerah ini dengan penmFatannyad.alam i,embare* Daerah Kabupaten Belanga*.

    Dirrrapkan dipariuginpada &nggal 3L Desember tOlSBT'PAfI B.{II,AI![EAIT.

    :ffd.:,

    O H. SEFEK EFFENDIE

    Diundangkan di paring.i.npada tanggal 31 Desember 2O13

    TSEKRETARI$I DAERAL{-- KABUPATET{ BALJIIidGAN,

    ftd.

    II. RUSI(ARIADI