RAHASIA BANK

PENGERTIANRAHASIA SESUATU YANG DIPERCAYAKAN SESEORANG UNTUK TIDAK DICERITAKAN KEPADA ORANG YANG TIDAK BERWENANG MENGETAHUINYARAHASIA BANKSESUATU YANG DIPERCAYAKAN NASABAH KEPADA BANK AGAR TIDAK DICERITAKAN KEPADA ORANG LAIN YANG TIDAK BERWENANG MENGETAHUI

MENGAPA RAHASIA BANK PENTING?RAHASIA BANK ADALAH LANDASAN ETIKA BISNIS ANTARA BANK DENGAN CUSTOMER

SEJARAH:SEMULA TUMBUH DALAM PRAKTIK BAHWA RAHASIA BANK ADALAH MASALAH NASABAH, BUKAN MASALAH BANK SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASIPADA NEGARA YANG MENGANUT SISTEM LIBERALISME, PERLINDUNGAN HAK MILIK HARUS DIREALISASI, SEHINGGA DALAM BANKING ACT DIATUR RESTRICTION ON DISCLOSURE OF INFORMATION ATAUOBSERVANCE OF SECRECY AND RESPONSIBILITY

lanjutan.. SEJARAHDI EROPA DIANUT FILOSOFI: KERAHASIAAN BANK ADALAH HAL YANG PRIMA DALAM LANDASAN ETIKA BISNIS ANTARA BANK DENGAN CUSTOMERSWISS: KEWAJIBAN MENJAGA RAHASIA BANK BERDASAR:RIGHT TO PERSONAL PRIVACY: TERDAPAT DALAM UUCONTRACTUAL RELATIONSHIP, ANTARA NASABAH DENGAN BANK SEBAGAI AGENBANK HARUS MENJAGA RAHASIA BANK SEBAGAI BAGIAN HUBUNGAN KONTRAKTUAL SEBAGAI KONSEKWENSI BERLAKUNYA PRINCIPLE OF GOOD FAITH INHERENT IN CISTOMARY LAWPASAL 47 BANKING LAW: BANK SECRECY IS PROTECTED BY STATUTE, THE VIOLATION OF WHICH IS A PUNISHABLE OFFENCE

AUSTRIA: DALAM KONTRAK BANK DENGAN NASABAH DIATUR MENGENAI LARANGAN TERHADAP PEJABAT BANK UNTUK MEMBUKA INFORMASI NASABAH KEPADA PIHAK LAINDENGAN BATASAN, TIDAK MELANGGAR UU DLLINDONESIA:UU 23 PRP 1960, UU 14 TAHUN 1967, UU 7 TAHUN 1992 DAN UU 10 TAHUN 1998 MENGALAMI PERKEMBANGAN SIGNIFIKAN DALAM CAKUPAN RAHASIA BANK DAN PENEROBOSANNYAlanjutan.. SEJARAH

TEORI RAHASIA BANK(Muhammad Djumhana) TEORI RAHASIA BANK BERSIFAT MUTLAK (ABSOLUTELY THEORY)BANK BERKEWAJIBAN UNTUK MENYIMPAN RAHASIA NASABAH YANG DIKETAHUI BANK KARENA KEGIATAN USAHANYA DALAM KEADAAN APAPUN, BIASA ATAU DALAM KEADAAN LUAR BIASA.TEORI RAHASIA BANK BERSIFAT NISBIBANK DIPERBOLEHKAN MEMBUKA RAHASIA NASABAHNYA, APABILA UNTUK KEPENTINGAN YANG MENDESAK, MISALNYA UNTUK KEPENTINGAN NEGARA.

SEJARAH RAHASIA BANK DI INDONESIA

UU NO 11 TAHUN 1953 TENTANG TUGAS POKOK BANK INDONESIABELUM TERPIKIRKANPASAL 7 DAN 8: TUGAS BANK INDONESIA .. MEMAJUKAN PERKEMBANGAN YANG SEHAT . DAN PENGAWASAN URUSAN KREDIT MENUNJUKKAN ADANYA OTORITAS BANKING SUPERVISIONPP 1 TAHUN 1955 TENTANG PENGAWASAN URUSAN KREDIT:KETERANGAN TENTANG BADAN KREDIT YANG DIPEROLEH BI TIDAK DIUMUMKAN DAN BERSIFAT RAHASIA

UU 23 PRP TAHUN 1960 TENTANG RAHASIA BANKISI: 7 PASALPASAL 2: BANK TIDAK BOLEH MEMBERIKAN KETERANGAN-KETERANGAN TENTANG KEADAAN KEUANGAN LANGGANANNYA YANG TERCATAT PADANYA DAN HAL-HAL LAIN YANG HARUS DIRAHASIAKAN OLEH BANK MENURUT KELAZIMAN, KECUALI PERPAJAKAN DAN KEPENTINGAN PERADILANLANGGANAN BANK ADALAH ORANG-ORANG YANG MEMPERCAYAKAN UANGNYA PADA BANK, MENERIMA CEK, BUNGA DARI BANK DAN LAIN SEBAGAINYA

RAHASIA BANK HANYA BERLAKU UNTUK NASABAH DEPOSAN & WALKING CUSTOMERPENEROBOSAN OLEH MENKEU (PAJAK), DAN JA-GUNG DAN KETUA MA (PERADILAN) DICABUT DENGAN LAHIRNYA UU 14/1967 TENTANG POKOK-POKOK PERBANKAN

UU 14 TAHUN 1967 TENTANG POKOK-POKOK PERBANKANPASAL 36: BANK TIDAK BOLEH MEMBERIKAN KETERANGAN2 TENTANG KEADAAN KEUANGAN NASABAHNYA YANG TERCATAT PADANYA DAN HAL-HAL LAIN YANG HARUS DIRAHASIAKAN OLEH BANK MENURUT KELAZIMAN DALAM DUNIA PERBANKAN, KECUALI DALAM HAL-HAL YANG DITENTUKAN DALAM UU INI

RAHASIA BANK MASUK DALAM UU PERBANKAN, TIDAK TERPISAH DALAM UU TERSENDIRITIDAK TERDAPAT RUMUSAN YANG JELAS TENTANG RAHASIA BANKDIBUTUHKAN SUATU PENAFSIRAN RESMI BANK INDONESIA

SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 2/377/UPPB/PbB PERIHAL PENAFSIRAN TENTANG PENGERTIAN RAHASIA BANK TANGGAL 11 SEPTEMBER 1969KEADAAN KEUANGAN YANG TERCATAT PADANYA ADALAH KEADAAN MENGENAI KEUANGAN YANG TERDAPAT PADA BANK YANG MELIPUTI SEGALA SIMPANANNYA YANG TERCANTUM DALAM SEMUA POS PASIVA, DAN SEGALA POS AKTIVA YANG MERUPAKAN PEMBERIAN KREDIT DALAM BERBAGAI MACAM BENTUK KEPADA YANG BERSANGKUTAN

SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 2/377/UPPB/PbB PERIHAL PENAFSIRAN TENTANG PENGERTIAN RAHASIA BANK TANGGAL 11 SEPTEMBER 1969HAL-HAL LAIN YANG HARUS DIRAHASIAKAN OLEH BANK MENURUT KELAZIMAN DALAM DUNIA PERBANKAN, IALAH SEGALA KETERANGAN ORANG ATAU BADAN YANG DIKETAHUI OLEH BANK KARENA KEGIATAN DAN USAHANYA, YAITU:PEMBERIAN PELAYANAN, DAN JASA DALAM LALU LINTAS UANG, BAIK DALAM MAUPUN LUAR NEGERIPENDISKONTOAN. DAN JUAL-BELI SURAT BERHARGA

RAHASIA BANK MENCAKUP NASABAH: DEPOSAN, DEBITUR, DAN KEGIATAN DALAM SISTEM PEMBAYARAN

RAHASIA BANK DALAM UU 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKANPENGERTIAN:PASAL 1 ANGKA 16 RAHASIA BANK ADALAH SEGALA SESUATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEUANGAN DAN HAL-HAL LAIN DARI NASABAH BANK YANG MENURUT KELAZIMAN DUNIA PERBANKAN WAJIB DIRAHASIAKAN

RAHASIA BANK DALAM UU 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKANPASAL 40 AYAT 1:BANK DILARANG MEMBERIKAN KETERANGAN YANG DICATAT PADA BANK TENTANG KEADAAN KEUANGAN DAN HAL-HAL LAIN DARI NASABAHNYA, YANG WAJIB DIRAHASIAKAN OLEH BANK MENURUT KELAZIMAN DALAM DUNIA PERBANKAN

NASABAH MENCAKUP NASABAH AKTIVA DAN PASIVA

KELAZIMAN: MIS. CARA SIMPAN DAN TARIK DANA, BESAR DEPOSITO, JUMLAH KREDIT, BESAR BUNGA DLL

DIATURNYA TENTANG PIHAK TERAFILIASI (DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, PEJABAT, KARYAWAN DLL)

PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 7 TAHUN 1992PASAL 41: KEPENTINGAN PERPAJAKANPASAL 42: KEPENTINGAN PERADILAN DALAM PERKARA PIDANAPASAL 43: DALAM PERKARA PERDATA ANTARA BANK DENGAN NASABAHPASAL 44: TUKAR-MENUKAR INFORMASI ANTAR BANK

RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN UU 7 TAHUN 1992 TENTANGPERBANKAN

PENGERTIAN:PASAL 1 ANGKA 28 RAHASIA BANK ADALAH SEGALA SESUATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN KETERANGAN MENGENAI NASABAH PENYIMPAN DAN SIMPANANNYA

RAHASIA BANK HANYA TERBATAS KEPADA NASABAH PENYIMPAN (DEPOSAN) DAN SIMPANANNYA SAJA

PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998PASAL 41 (1): UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN PIMPINAN BANK INDONESIA ATAS PERMINTAAN MENTRI KEUANGAN BERWENANG MENGELUARKAN PERINTAH TERTULIS KEPADA BANK AGAR MEMBERIKAN KETERANGAN DAN MEMPERLIHATKAN BUKTI-BUKTI TERTULIS SERTA SURAT-SURAT MENGENAI KEADAAN KEUANGAN NASABAH PENYIMPAN TERTENTU KEPADA PEJABAT PAJAK

PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998PASAL 42 (1): UNTUK KEPENTINGAN PERADILAN DALAM PERKARA PIDANA, PIMPINAN BANK INDONESIA DAPAT MEMBERIKAN IZIN KEPADA POLISI, JAKSA ATAU HAKIM UNTUK MEMPEROLEH KETERANGAN DARI BANK MENGENAI SIMPANAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA PADA BANK

PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998PASAL 41 A (1): UNTUK PENYELESAIAN PIUTANG BANK YANG TELAH DISERAHKAN KEPADA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA/PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA, PIMPINAN BANK INDONESIA MEMBERIKAN IZIN KEPADA PEJABAT BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA/PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA UNTUK MEMPEROLEH KETERANGAN DARI BANK MENGENAI SIMPANAN NASABAH DEBITUR

PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998PASAL 43: DALAM PERKARA PERDATA ANTARA BANK DENGAN NASABAHNYA, DIREKSI BANK YANG BERSANGKUTAN DAPAT MENGINFORMASIKAN KEPADA PENGADILAN TENTANG KEADAAN KEUANGAN NASABAH YANG BERSANGKUTAN DAN MEMBERIKAN KETERANGAN LAIN YANG RELEVAN DENGAN PERKARA TERSEBUT

PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998PASAL 44 (1): DALAM RANGKA TUKAR MENUKAR INFORMASI ANTAR BANK, DIREKSI BANK DAPAT MEMBERITAHUKAN KEADAAN KEUANGAN NASABAHNYA KEPADA BANK LAIN

PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998PASAL 44 A (1): ATAS PERMINTAAN, PERSETUJUAN ATAU KUASA DARI NASABAH PENYIMPAN YANG DIBUAT SECARA TERTULIS, BANK WAJIB MEMBERIKAN KETERANGAN MENGENAI SIMPANAN NASABAH PENYIMPAN PADA BANK YBS KEPADA PIHAK YANG DITUNJUK OLEH NASABAH PENYIMPAN TERSEBUT

PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998PASAL 44 A (2): DALAM HAL NASABAH PENYIMPAN TELAH MENINGGAL DUNIA, AHLI WARIS YANG SAH DARI PENYIMPAN YANG BERSANGKUTAN BERHAK MEMPEROLEH KETERANGAN MENGENAI SIMPANAN NASABAH PENYIMPAN TERSEBUT

PENGECUALIAN RAHASIA BANKDALAM UU 10/1998:IJIN DARI PEMERINTAH/BI(PAJAK, PIUTANG BANK YANG DISERAHKAN BUPLN/PUPN,PERADILAM DALAM PERKARA PIDANA)

2. TANPA IJIN(PERKARA PERDATA, TUKAR INFORMASI ANTAR BANK, KUASA NASABAH, AHLI WARIS)

SANKSI ATAS KETENTUAN RAHASIA BANK DALAM UU PERBANKAN

BENTUK SANKSI: PIDANA DAN DENDA SECARA AKUMULATIFPASAL 47 (1): TANPA MEMBAWA PERINTAH TERTULIS ATAU TANPA IJIN MEMAKSA BANK ATAU PIHAK TERAFILIASI UNTUK MEMBERI KETERANGAN DIANCAM PIDANA PENJARA 2 - 4 TAHUN, DAN DENDA 10 - 200 MPASAL 47 (2): ANGGOTA DIREKSI, KOMISARIS ATAU PIHAK TERAFILIASI YANG SENGAJA MEMBERI KETERANGAN DIANCAM PIDANA PENJARA 2 4 TAHUN DAN DENDA 4 800 MPASAL 47 A: ANGGOTA DIREKSI, KOMISARIS ATAU PIHAK TERAFILIASI YANG SENGAJA TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN, DIANCAM PIDANA PENJARA 2 7 TAHUN DAN DENDA 4 15 M

KESIMPULAN

UUCAKUPAN RAHASIA BANKPENEROBOSAN RAHASIA BANKUU 23 PRP TAHUN 1960NASABAH DEPOSAN & WALKING CUSTOMER PERPAJAKANPERADILANUU 14 TAHUN 1967KEUANGAN NASABAH PADA POS AKTIVA DAN PASIVA, SERTA KEGIATAN DALAM SISTEM PEMBAYARANSDAUU 7 TAHUN 1992KEUANGAN DAN HAL-HAL LAIN DARI NASABAH41-44: PERPAJAKAN, PERADILAN PERKARA PIDANA, PERKARA PERDATA ANTARA BANK DENGAN NASABAH,TUKAR-MENUKAR INFORMASI ANTAR BANKUU 10 TAHUN 1998NASABAH PENYIMPAN (DEPOSAN) DAN SIMPANANNYAIJIN DARI PEMERINTAH/BI (PAJAK, PIUTANG BANK YANG DISERAHKAN BUPLN/PUPN, PERADILAM DALAM PERKARA PIDANA)TANPA IJIN (PERKARA PERDATA, TUKAR INFORMASI ANTAR BANK, KUASA NASABAH, AHLI WARIS)

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERINTAH ATAU IZIN TERTULIS MEMBUKA RAHASIA BANK

PBI NO. 2/19/PBI/2000 TANGGAL 7 SEPTEMBER 2000PASAL 1: PENGERTIAN BANK, SIMPANAN, NASABAH, NASABAH DEBITOR, DAN RAHASIA BANKPASAL 2 AYAT 4: KEWAJIBAN MERAHASIAKAN SEGALA SESUATU SEHUBUNGAN DENGAN NASABAH PENYIMPAN TIDAK BERLAKU UNTUK:KEPENTINGAN PERPAJAKANPENYELESAIAN PIUTANG BANK YANG SUDAH DISELESAIKAN KEPADA BUPLN/PUPNKEPENTINGAN PERADILAN DALAM PERKARA PIDANAKEPENTINGAN PERADILAN DALAM PERKARA PERDATA ANTARA BANK DENGAN NASABAHNYATUKAR MENUKAR INFORMASI ANTAR BANKPERMINTAAAN, PERSETUJUAN ATAU KUASA DARI NASABAH PENYIMPAN YANG DIBUAT SECARA TERTULISPERMINTAAN AHLI WARIS YANG SAH DARI NASABAH PENYIMPAN YANG TELAH MENINGGAL DUNIA

KEWAJIBAN RAHASIA BANK BERLAKU UNTUK PIHAK TERAFILIASIBUTIR A, B DAN C WAJIB MEMPEROLEH PERINTAH ATAU IZIN TERTULIS UNTUK MEMBUKA RAHASIA BANK DARI PIMPINAN BI:KEPENTINGAN PAJAK DIDASARKAN PERMINTAAN TERTULIS MENTERI KEUANGANPENYELESAIAN PIUTANG NEGARA ATAS PERMINTAAN TERTULIS KEPALA BUPLN/PUPNPEADILAN PERKARA PIDANA ATAS PERMINTAAN TERTULIS DARI KAPOLRI, JAKSA AGUNG DAN KETUA MAHKAMAH AGUNGDAN BUTIR D,E, F DAN G TIDAK DIPERLUKAN PERINTAH

Lanjutan

DALAM KAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DILAKSANAKAN OLEH GBI DALAM WAKTU SELAMBAT-LAMBATNYA 3 HARI KERJA TERHITUNG SEJAK SURAT PERMINTAAN DITERIMA SECARA LENGKAP OLEH DIREKTUR HUKUM BIGBI DAPAT MENOLAK UNTUK MEMBERIKAN PERINTAH SECARA TERTULIS APABILA SURAT PERMINTAAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN, YANG HARUS DIBERITAHUKAN SECARA TERTULIS SELAMBAT-LAMBATNYA 14 HARI SETELAH SURAT PERMINTAAN DITERIMA

Lanjutan

Lanjutan..PEMBLOKIRAN DAN ATAU PENYITAAN SIMPANAN ATAS NAMA SEORANG NASABAH YANG TELAH DINYATAKAN SEBAGAI TERSANGKA ATAU TERDAKWA OLEH POLISI, JAKSA, ATAU HAKIM DAPAT DILAKUKAN TANPA MEMERLUKAN IZIN PIMPINAN BI. DALAM HAL POLISI, JAKSA ATAU HAKIM BERMAKSUD MEMPEROLEH KETERANGAN MENGENAI NASABAH PENYIMPANAN DAN SIMPANANNYA YANG DIBLOKIR DAN ATAU DISITA, MAKA BERLAKU KETENTUAN MENGENAI CARA-CARA MEMBUKA RAHASIA BANK

PENGECUALIAN RAHASIA BANK DI LUAR UU PERBANKANSURAT MAHKAMAH AGUNG NO. KMA/694/R.45/XII/2004 PERIHAL PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)BERISI PENEGASAN BAHWA KETENTUAN PASAL 12 UU 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK MERUPAKAN KETENTUAN KHUSUS (LEX SPECIALIS) YANG MEMBERIKAN KEWENANGAN KEPADA KPK DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

PENGECUALIAN RAHASIA BANK DI LUAR UU PERBANKANPROSEDUR IJIN MEMBUKA RAHASIA BANK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 42 UU PERBANKAN TIDAK BERLAKU BAGI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.