Peranan Koperasi Mahasiswa Dalam Membentuk Sumber Daya

Mahasiswa Unswagati Berjiwa Entrepreneurship

Karya Ilmiah

Oleh :

Kurniawan T A

NPM :

Semester V ( Lima )

Program Studi AgribisnisFakultas Pertanian

Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon2010

Peranan Koperasi Mahasiswa Dalam Membentuk Sumber Daya

Mahasiswa Unswagati Berjiwa Entrepreneurship

Karya Ilmiah

Oleh :

Kurniawan T A

NPM : 107.............

Semester V ( Lima )

Program Studi AgribisnisFakultas Pertanian

Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon2010

Kata pengantar

Segala puji dan syukur disampaikan kepada Allah SWT yang terus dan

tiada hentinya memberikan kenikmatan dan hidayahnya bagi kita semua.

Ijinkan penulis menyusun karya ilmiah dengan judul Peranan Koperasi

Mahasiswa Dalam Membentuk Sumber Daya Unswagati Berjiwa

Entrepreneurship. Penulis mengakui masih banyak kekurangan dalam

penyusunan karya ilmiah ini, namun dibalik kata maaf tersebut terselip setitik

harapan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

terselesaikannya karya ilmiah ini.

Atas perhatiannya, penulis sampaikan banyak terima kasih.

Cirebon, Januari 2010

Kurniawan Triwidya Arief

DAFTAR isi

Kata pengantar i

Daftar isi ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah................................................................ 4

1.3 Tujuan dan Kegunaan Karya Ilmiah................................... 4

1.3.1 Tujuan Penulisan Karya Ilmiah............................... 4

1.3.2 Kegunaan Karya Ilmiah........................................... 5

1.4 Penyusunan Karya Ilmiah................................................... 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi.............................................................................. 6

2.1.1 Pengertian Koperasi................................................. 6

2.1.2 Sejarah Munculnya Gerakan Koperasi.................... 7

2.1.3 Gerakan Koperasi di Indonesia................................ 7

2.1.4 Bentuk - Bentuk Koperasi....................................... 8

2.1.5 Fungsi dan Peranan Koperasi.................................. 9

2.1.6 Nilai-Nilai Koperasi................................................ 9

2.1.7 Perangkat Koperasi................................................. 10

2.1.8 Ketentuan Umum Koperasi..................................... 12

2.2 Wirausaha........................................................................... 12

2.2.1 Pengertian Wirausaha.............................................. 12

2.2.2 Sifat – Sifat Yang Harus Dimiliki

Oleh Wirausaha...................................................... 13

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Koperasi Dan Wirausaha.................................................... 15

3.1.1 Proses Pendidikan Wirausaha.................................. 16

3.2 Koperasi Mahasiswa........................................................... 17

3.2.1 Ruang Lingkup Kewirausahaan di

Koperasi Mahasiswa............................................... 18

3.2.2 Tujuan Proses Pendidikan

Koperasi Mahasiswa............................................... 18

3.3 Pendidikan Wirausaha Koperasi dan

Tujuan Pembangunan Nasional.......................................... 19

BAB IV KESIMPULAN............................................................... 20

Daftar Pustaka............................................................................... 23

Lampiran....................................................................................... 24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan akhir dari orientasi pembangunan seluruh negara – negara

di dunia adalah mencapai kesejahteraan, keadilan dan kemajuan di segenap lini

kehidupan untuk mengangkat harkat kebutuhan warga negaranya. Sedangkan

tujuan nasional bangsa Indonesia yang ada pada pembukaan undang-undang dasar

1945 adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

bangsa. Dari peryataan di atas dipahami bahwa tujuan dari proes pembangunan

nasional adalah terciptanya situasi dan kondisi rakyat yang bahagia, makmur, adil,

sentosa, dan lain sebagainya yang didukung oleh kecerdasan hidup berbangsa dan

bernegara. Dan dalam konteks politik, negara berperan sebagai penyelenggara

dalam terpenuhinya kepentingan bersama untuk mencapai tujuan tersebut.

Soetan Syahrir (1947), seperti yang dikutip oleh PY. Nur Indro

(2009:102), menerangkan bahwa, ” yang terpenting dalam pembangunan bangsa

indonesia adalah pembangunan tersebut didasarkan kepada kehendak rakyat.

Selain itu tujuan pembangunan tersebut untuk kepentingan rakyat Indonesia

secara keseluruhan ”. Pembangunan bangsa menurut Soetan Sjahrir harus

didasarkan kepada kesadaran dan keinginan rakyat terhadap perbaikan dan

kemajuan . Agar tercipta sebuah kondisi dimana seluruh warga negara dapat

berpartisipasi dalam hal akses penataan atau modifikasi kondisi makro maupun

mikro kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mencapai kondisi pembangunan nasional yang baik,

indikator pendukung yang perlu dicapai adalah berkualitasnya sumberdaya

manusia (SDM) dari sebagian besar warga negaranya. Untuk bisa survive dan

beradaptasi di era globalisasi saat ini, diperlukan indeks kualitas SDM yang benar

– benar handal dalam mengelola dan menghadapi kondisi global , baik itu

dibidang sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, politik, iptek, dan sebagainya.

Dalam mencapai tujuan penciptaan kualitas SDM , faktor dominan

salah satunya di bidang pendidikan. Proses pendidikan yang berkualitas akan

menciptakan manusia – manusia yang berkualitas, begitu juga sebaliknya.

Jenjang proses pendidikan manusia sejak dilahirkan baik formal

maupun non formal mempunyai dampak bagi pembentukan kualitas SDM

tersebut. Dalam sektor formal, proses pendidikan yang berperan dalam

pembentukan kualitas SDM salah satunya adalah jenjang pendidikan formal di

perguruan tinggi. Mahasiswa sebagai subjek peningkatan kualitas SDM yang

menentukan indeks pencapaian tujuan dari pembangunan nasional, dituntut untuk

bisa menghadapi kondisi nyata di masyarakat. Sejauh mana nilai guna, nilai

tranformasi dan nilai pengetahuan dapat diterapkan dengan maksimal di

masyarakat luas.

Didalam era globalisasi ini telah muncul berbagai fenomena baru

yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat dunia baik dampak negatif maupun

dampak positif yang telah dilahirkan oleh kemajuan jaman. Didalam

perkembangan bidang perekonomian, persaingan yang cukup ketat didalam iklim

dunia usaha global merupakan sebuah realita sosial. Kondisi tersebut menuntut

setiap penduduk dunia untuk senantiasa melakukan berbagai inovasi. Guna

mengantisipasi adanya persaingan yang semakin kuat, dunia pendidikan dalam hal

ini perguruan tinggi harus berusaha keras mempersiapkan berbagai persiapan

dibidang pendidikan maupun pembentukan mentalitas entepreuneurship dengan

tujuan memenangkan persaingan ketika mahasiswa tersebut beradaptasi langsung

di dunia usaha dan dunia kerja.

Mahasiswa sebagai agent of change harus mampu menciptakan

daya guna serta manfaat bagi orang lain. Selain sumber daya manusia dan

pengalaman hidup serta kreatifitas dari mahasiswa itu sendiri dapat dijadikan

sebagai salah satu unsur yang sangat menentukan di dalam keberhasilan suatu

proses pendidikan wirausaha , proses tersebut memerlukan perhatian tersendiri

karena faktor-faktor dalam proses pendidikan tersebut mempengaruhi ketika

mahasiswa menyelesai kan studi akademisnya dan menyandang gelar sesuai

keprofesiannya, untuk didedikasikan terhadap dinamika sosial ekonomi

masyarakat dewasa ini dalam hal akses mendapatkan lapangan pekerjaan yang

terasa semakin sulit bagi mereka yang bergelar akademis dan pengalaman kerja

pas – pasan.

Dinamika ini adalah sebuah tanggung jawab moral, mendapatkan

pekerjaan saat ini , merupakan hal yang cukup sulit bagi sebagian fresh graduate

perguruan tinggi. Banyak sekali calon pekerja yang berkeinginan untuk bekerja di

instansi pemerintahan atau swasta, namun akses mendapatkan pekerjaan saat ini

sangat terbatas, dan menyebabkan jumlah pengangguran semakin banyak. Jika

persentase jumlah angkatan kerja yang mengangur terus membubung tinggi, dapat

dipastikan pertumbuhan ekonomi akan berjalan lambat, dan menganggu

pertumbuhan ekonomi. Berbagai tindakan kriminal (premanisme, pelacuran,

narkoba, pencurian dan perjudian) sangat mudah terjadi hingga akhirnya tujuan

pembangunan nasional semakin sulit tercapai.

Dari segi ekonomi , masalah pengangguran adalah hal yang sangat

merugikan karena manusia mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas. Sebagai

calon tenaga kerja, mahasiswa dituntut untuk mampu berpikir kreatif dan inovatif

dan mampu membaca peluang serta pandai memanfaatkan peluang tersebut sesuai

dengan kemampuan yang dimiliki dan tidak terfokus hanya pada satu jenis

keterampilan saja.

Wirausaha dan koperasi barangkali merupakan salah satu usaha

solusi untuk mengatasi meningkatnya jumlah pengangguran. Menurut Undang-

undang No. 25/1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-

perorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya

berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang

berdasarkan asas kekeluargaan (Sitio dan Tamba, 2001). Koperasi sebagai

organisasi ekonomi yang berwatak sosial sebagai usaha bersama berdasar asas-

asas kekeluargaan dan gotong royong (Widiyanti, 94). Dari tiga pilar

pembangunan ekonomi bangsa (Negara/pemerintah,korporasi/swasta dan

koperasi), sampai saat ini fungsi dari koperasi belum dimanfaatkan secara

maksimal oleh ruang besar pertisipasi rakyat dalam hal aktifitas pembangunan

ekonominya.

Sebagian Masyarakat belum menyadari tentang peran dan fungsi

dari koperasi. Sebagian besar kegiatan wirausaha dapat membantu meningkatkan

indeks pembangunan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat banyak,

baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan ini adalah sekaligus dari

konsep tujuan Koperasi itu sendiri yang bertujuan untuk menjadikan kondisi

sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibandingkan sebelum bergabung

dengan Koperasi (http://djunaedird.wordpress.com/wp-admin/ - _ftn1 ) yang

dalam hal ini memegang teguh konsep ekonomi kerakyatan dan prinsip

kekeluargaan dimana seluruh sivitas akademika universitas Swadaya Gunung Jati

Cirebon merupakan satu keluarga baik itu tingkat Universitas maupun tingkat

Fakultasnya.

Dari uraian diatas tersebut dapat digambarkan bahwa dengan

adanya proses pendidikan wirausaha yang terimplemntasi dan terealisasi di

kegiatan nyata dalam keterlibatan mahasiswa dan universitas sebagai lembaga

pendidikan di kegiatan koperasi mahasiswa, merupakan salah satu sarana

pengenalan pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi disamping

meningkatkan rasa kekeluagaan sesama sivitas akademikanya itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk

membuat karya ilmiah dengan judul: “ Peranan Koperasi Mahasiswa Dalam

Membentuk Sumber Daya Mahasiswa Berjiwa Entrepreneurship ”

1.2 Rumusan Masalah

Seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah

diatas, agar penulis lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan, maka

penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa koperasi dapat dijadikan model pendidikan kewirausahaan bagi

mahasiswa ?

2. Apakah pembentukan koperasi mahasiswa dapat menimbulkan pengaruh

terhadap mahasiswa dalam upaya peningkatan kemampuan wawasan

enterpreneurship mahasiswa di Unswagati Cirebon?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Karya Ilmiah

1.3.1 Tujuan Penulisan Karya Ilmiah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas,penulisan

karya ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh koperasi mahasiswa

dalam membentuk sumber daya mahasiswa berwawasan kewirausahaan serta jiwa

enterpreneurship di tiap – tiap Fakultas maupun jurusan yang ada di Unswagati.

1.3.2 Kegunaan Karya Ilmiah

Kegunaan penyusunan karya ilmiah yang hendak dicapai oleh penulis

adalah:

1. Bagi Lembaga Atau Instansi. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat

menajdi sumbangan pemikiran dalam pengambilan keputusan yang berhubungan

dengan proses pendidikan kewirausahaan di Perguruan Tinggi khususnya di

Unswagati

2. Bagi keilmuan. Sebagai bahan acuan dan pembanding dalam mengkaji

lebih lanjut mengenai pengeruh pembentukan koperasi mahasiswa di tiap fakultas

unswagati sebagai sarana pengenalan kewirausahaan dan mempererat rasa

kekeluargaan pada mahasiswa Unswagati Cirebon.

3. Bagi Masyarakat. dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi

peneliti lain dan bagi para pembaca,

1.4 Penyusunan Karya Ilmiah

Penyusunan karya ilmiah ini dilakukan di Universitas Swadaya Gunung

Jati Cirebon. Yang beralamatkan di jalan Pemuda No.32 Kota Cirebon, kode pos

45132. Waktu penyusunan karya ilmiah ini selama kurang lebih 1 (satu ) bulan

terhitung dari awal bulan desember 2009 sampai dengan awal bulan januari 2010.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi mempunyai kedudukan yang kuat dan sangat penting di

dalam sistem perekonomian nasional Indonesia, karena koperasi merupakan

sokoguru perekonomian Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam UUD

1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha

bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Pasal tersebut secara implisit

menunjukan bahwa kedudukan koperasi sangat penting, karena koperasi

merupakan badan usaha yang berdasarkan azas kekeluargaan tersebut. Sehingga

koperasi diyakini dapat diandalkan  untuk menopang perekonomian Indonesia.

Sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional koperasi  memiliki misi

sebagai stabilisator ekonomi disamping sebagai agen pembangunan. Krisis

ekonomi yang melanda perekonomian nasional telah menyadarkan banyak pihak

bahwa pengelolaan ekonomi yang mengandalkan perusahaan besar telah membuat

rapuh basis ekonomi nasional. Ketika krisis moneter terjadi, banyak perusahaan

besar yang mengalami kerugian hingga bangkrut. Namun di tengah kondisi

perekonomian nasional yang lemah tersebut ternyata usaha kecil, menengah dan

koperasi masih dapat bertahan dan menjadi tumpuan untuk berperan dalam

menjalankan roda perekonomian nasional.

Pengertian koperasi secara sederhana Koperasi berawal dari kata "co"

yang berarti bersama dan "operation" (operasi) artinya bekerja. Jadi pengertian

koperasi adalah bekerja sama. Sedangkan pengertian umum koperasi adalah suatu

kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu

organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan

anggota. Dalam Pasal 1 UU 25 tahun 1992 dijelaskan, koperasi adalah badan

usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan

ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Adanya gagasan untuk

mengembangkan ekonomi kerakyatan menuntut peran yang besar pada Koperasi

sebagai badan usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota

berdasarkan asas kekeluargaan. Margono Djojohadikusumo ( 1941 ) seperti

dikutip Hendrojogi (2004:21 ) menyatakan bahwa ” koperasi adalah perkumpulan

manusia orang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerjasama untuk

memajukan ekonominya”

2.1.2 Sejarah Munculnya Gerakan Koperasi

Hendrojogi (2004:11) menerangkan bahwa gerakan koperasi digagas

oleh Robert Owen (1771-1858), yang menerapkannya pertama kali pada usaha

pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Gerakan koperasi ini dikembangkan

lebih lanjut oleh William King (1786–1865) – dengan mendirikan toko koperasi

di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang

bernama The Cooperator, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis

tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi.

Koperasi akhirnya berkembang di negara-negara lainnya. Di Jerman,

juga berdiri koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip yang sama dengan

koperasi buatan Inggris. Koperasi-koperasi di Inggris didirikan oleh Charles

Foirer, Raffeinsen, dan Schulze Delitch. Di Perancis, Louis Blanc mendirikan

koperasi produksi yang mengutamakan kualitas barang. Di Denmark Pastor

Christiansone mendirikan koperasi pertanian.

2.1.3 Gerakan Koperasi di Indonesia

Hendrojogi (2004:20) menerangkan bahwa koperasi diperkenalkan di

Indonesia oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun

1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang

terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan

akhirnya ditiru oleh Boedi Oetomo dan SDI. Belanda yang khawatir koperasi akan

dijadikan tempat pusat perlawanan, mengeluarkan UU no. 431 tahun 19 yang

isinya yaitu :

1. Harus membayar minimal 50 gulden untuk mendirikan koperasi;

2. Sistem usaha harus menyerupai sistem di Eropa;

3. Harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jendral;

4. Proposal pengajuan harus berbahasa Belanda.

Hal ini menyebabkan koperasi yang ada saat itu berjatuhan karena

tidak mendapatkan izin Koperasi dari Belanda. Namun setelah para tokoh

Indonesia mengajukan protes, Belanda akhirnya mengeluarkan UU Nomor 91

pada Tahun 1927, yang isinya lebih ringan dari UU no. 431 seperti :

1. Hanya membayar 3 gulden untuk materai;

2. Bisa menggunakan bahasa daerah;

3. Hukum dagang sesuai daerah masing-masing;

4. Perizinan bisa didaerah setempat.

Koperasi menjamur kembali hingga pada tahun 1933 keluar UU yang

mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya.

Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi

kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis

dan menjadi alat jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan

rakyat. Pasca Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi

di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari

ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.( sumber :

http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi )

2.1.4 Bentuk - Bentuk Koperasi

Dalam ketentuan di UU 25 tahun 1992 , Koperasi dapat berbentuk

antara lain :

a. Koperasi Primer

Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan

beranggotakan orang-seorang. (Pasal 1 ayat 3)

b. Koperasi sekunder

Bentuk Koperasi Sekunder, secara normatif telah diatur dalam

Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 1 Undang-

undang tersebut menyebutkan, Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan

oleh dan beranggotakan koperasi. Secara lebih rinci dijelaskan pada bagian

Penjelasan Pasal 15 bahwa ”Koperasi Sekunder meliputi semua koperasi yang

didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder

berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi.” Koperasi Sekunder

dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun koperasi berbagai jenis atau

tingkatan. Pendirian Koperasi Sekunder dalam berbagai tingkatan selama ini

dikenal dengan sebutan (1) Pusat, (2) Gabungan, dan (3) Induk.

Selanjutnya, dalam Pasal 6 ayat (2) diatur tentang syarat pembentukan

Koperasi Sekunder, yakni Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya

3 (tiga) koperasi.

2.1.5 Fungsi dan Peranan Koperasi

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa

fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;

b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan

manusia dan masyarakat;

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan

perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional

yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan

demokrasi ekonomi.

2.1.6 Nilai-Nilai Koperasi

Hendrojogi (2004:46) melampirkan tentang Jatidiri koperasi dalam

pernyataan Aliansi Koperasi Sedunia, tahun 1995. Nilai-nilai Koperasi

dirumuskan sebagai berikut:

a. Nilai-nilai organisasi :

1. Tolong menolong

2. Tanggung jawab

3. Demokratis

4. Persamaan

5. Keadilan

7. Kesetiakawanan

b. Nilai-nilai etis :

1. Kejujuran

2. Tanggung jawab sosial

3. Kepedulian terhadap orang lain

2.1.7 Perangkat Koperasi

Koperasi dapat menjalankan kegiatannya dengan baik jika dapat

melengkapi alat-alat organisasi koperasi, sebagaimana pada bentuk-bentuk

organisasi lainnya. Alat organisasi koperasi selain menjadi pilar-pilar yang akan

menentukan tumbuh dan runtuhnya koperasi , memungkinkan menjadi suatu alat

yang akan menentukan cara mencapai tujuan, serta tercapai atau tidaknya tujuan

koperasi tersebut

Perangkat organisasi yang ada di koperasi terdiri dari Rapat anggota,

Pengurus dan Pengawas. Cakupan tugas, wewenang serta fungsi dari perangkat

koperasi tersebut antara lain :

a. Rapat Anggota

Dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 22 ayat 1 dan 2

dijelaskan rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam

koperasi; rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam

anggaran dasar.

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa pemegang kekuasaan di koperasi

adalah rapat anggota mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk

mencapai mufakat, dan kemudian akan menetapkan :

a. Anggaran dasar;

b. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha

Koperasi;

c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;

d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta

pengesahan laporan keuangan;

e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;

f. Pembagian sisa hasil usaha;

g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

b. Pengurus

Dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 30, disebutkan tugas

dari pengurus antara lain : mengelola koperasi dan usahanya; mengajukan

rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan

belanja koperasi; menyelenggarakan rapat anggota; mengajukan laporan keuangan

dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; menyelenggarakan pembukuan

keuangan dan inventaris secara tertib; memelihara daftar buku anggota dan

pengurus.

Sedangkan penjelasannya dalam Pasal 29 tentang pengurus koperasi

antara lain , pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat

anggota. ; pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. ; untuk pertama

kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. ;

masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun. ; persyaratan untuk dapat

dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar.

Selain itu pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi

wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha untuk diajukan kepada rapat

anggota untuk mendapat persetujuan.

c. Pengawas

Pengawasan atau yang dalam bahasa Inggris disebut Controling

adalah merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Dalam Undang-undang No.

25 tahun 1992 Pasal 38 dan 39 dijelaskan : pengawas dipilih dari dan oleh anggota

koperasi dalam rapat anggota ; pengawas bertanggung jawab kepada rapat

anggota ; persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas

ditetapkan dalam anggaran dasar.

sedangkan tugas dari pengawas : melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi; membuat laporan tertulis

tentang hasil pengawasannya.dan pengawas berwenang : meneliti catatan yang

ada pada koperasi; mendapatkan segala keterangan yang diperlukan, serta

pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya tersebut terhadap pihak

ketiga

2.1.8 Ketentuan Umum Koperasi

Dalam koperasi dikenal sebagai ketentuan umum, tentang berbagai jenis

simpanan, pinjaman, jenis modal yaitu :

a. Simpanan Pokok adalah : simpanan yang di bayar setahun sekali atau

sekali selama menjadi anggota. besarnya simpanan bergantung dari hasil

kesepakatan pengurus dan anggota koperasi. simpanan hanya bisa di ambil

kembali ketika keluar dari keanggotaan koperasi;

b. Simpanan Wajib adalah : simpanan yang wajib di bayar sebulan sekali.

besarnya simpanan bergantung dari hasil kesepakatan pengurus dan

anggota koperasi. Simpanan hanya bisa di ambil kembali ketika keluar

dari keanggotaan koperasi;

c. Simpanan sukarela atau manasuka adalah : simpanan yang besarnya tidak

di tentukan, tetapi bergantung kepada kemampuan anggota.Simpanan

sukarela dapat di setorkan dan diambil setiap saat;

d. Pinjaman adalah : layanan yang di berikan kepada anggota. Besarnya bisa

di lihat dari saldo simpanan anggota atau di tentukan pengurus dan

anggota koperasi;

e. Jasa Pinjaman adalah : biaya yang di kenakan kepada anggota yang

meminjam yang besarnya di tetapkan oleh anggota dan pengurus koperasi

dalam rapat anggota;

f. Modal koperasi adalah terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

2.2 Wirausaha

2.2.1 Pengertian Wirausaha

Berikut ini digambarkan teori dan definisi wirausaha yang asal

katanya adalah terjemahan dari entrepreneur. Istilah wirausaha ini berasal dari

kata ( bahasa Prancis ) yang diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dengan arti

between taker atau go between.

Pengertian wirausaha secara lebih lengkap dinyatakan oleh Joseph

Schumpeter adalah entrepreneur as the person who destroys the existing

economic order by introducing new product and services, by creating new forms

of organization, or by exploiting new raw materials ( Bygrave, 1994;1) jadi

menurut Joseph Schumpeter entrepreneur atau wirausaha adalah orang yang

mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa

yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku

baru. Orang tersebut melakukan kegiatan ekonomi melalui organisasi yang sudah

ada maupun yang baru. Dalam definisi ini ditekankan bahwa seorang wirausaha

adalah orang yang melihat adanya peluang kemudian menciptakan sebuah

organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut.

Buchari Alma (2007:4,) menerangkan bahwa keuntungan dan

kelemahan menjadi wirausaha yaitu :

Keuntungan menjadi wirausaha :

1. Terbuka peluang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki sendiri;

2. Terbuka peluang untuk emndemonstrasikan kemampuan serta potensi

seseorang secara penuh;

3. Terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara

maksimal;

4. Terbuka kesempatan untuk bisa menjadi bos.

Kelemahannya, :

1. Memperoleh pendapatan yang tidak pasti, dan memikul berbagai resiko;

2. Bekerja keras dan waktu/jam kerjanya panjang;

3. Kualitas kehidupannya masih rendah sampai usahanya berhasil. Sebab dia

harus berhemat;

4. Tanggung jawabnya sangat besar, banyak keputusan yang harus di buat

sekalipun dia belum menguasai permasalahan yang ada.

2.2.2 Sifat – Sifat Yang Harus Dimiliki Oleh Wirausaha

Winarto (2002), seperti dikutip M.Awal Satrio N (2006), menjelaskan

bahwa seorang wirausaha hendaknya mempunyai kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki komitmen.

Menjadi seorang pengusaha tidak boleh setengah hati. Pemikiran dan

hatinya harus difokuskan bagi berkembangnya usaha yang digeluti. Dia

harus selalu menjaga energi dan vitalitas hidupnya dalam usaha yang

dipilihnya

2. Memiliki konsistensi.

Seorang wirausahawan percaya pentingnya proses dan harus mempunyai

keyakinan penuh bahwa setiap usaha harus dirintis sedikit demi sedikit,

tidak ada yang serba instant. Oleh karena itu mereka wajib menjaga

motivasi kerja yang tinggi.

3. Memiliki produktivitas yang tinggi.

Satu hal yang harus kita percaya bahwa Tuhan memberikan waktu yang

sama kepada seluruh umat manusia yaitu 24 jam sehari. Oleh karena itu

sebagian orang bijak menempatkan bisnis bukan sebagai tujuan melainkan

sebagai dampak dari upaya –upaya produktif. Memanfaatkan waktu secara

produktif berarti memaksa kita untuk mengenali gejala talenta yang ada di

dalam hidup kita.

4. Bertindak efisien dan efektif.

Kedua ukuran ini akan sangat membantu dalam membuat perencanaan

kegiatan yang akan dilakukan. Keduanya merupakan kunci keberhasilan

seorang wirausahawan.

5. Kriteria lain seperti : karakter/kepribadian yang terbuka, berpikir positif,

memberi ruang yang luas bagi gagasan maupun kritikan terhadap dirinya

dan sikap pantang menyerah. Wirausahawan adalah morang yang tidak

pernah surut dalam menghadapi kegagalan.

Suryana, (2006:67) menyatakan hal – yang menentukan keberhasilan

seorang wirausaha adalah :

1. Kemampuan dan kemauan. Orang yang tidak memiliki kemampuan

tetapi banyak kemauan dan orang yang memiliki kemauan tetapi tidak

banyak memiliki kemampuan, keduanya tidak akan menjadi seorang

wirausahawan sukses.

2. Tekad yang kuat dan kerja keras.

3. Mengenal peluang yang ada dan berusaha meraihya ketika ada

kesempatan dan peluang.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Koperasi Dan Wirausaha

Koperasi sebagai model penerapan kegiatan ekonomi yang

berasaskan prinsip kekeluargaan menempatkan anggota sebagai pemilik modal

namun juga sebagai pengelola usaha. Konsep pengelolaan manajemen usaha

koperasi yang tertata secara teratur, transparan dan accountable akan berpengaruh

terhadap indeks kesejahteraan anggota.

Dalam sistem pengelolaan usaha koperasi, insting dan prinsip –

prinsip pendidikan wirausaha sangat mutlak digunakan dalam penerapan

manajeman keseharian pengelolaan koperasi. Dimana seluruh anggota dituntut

untuk benar – benar memahami esensi dari berkoperasi.

Henri Bergson, Filsuf Prancis (1859-1941) seperti dikutip oleh

Husein Umar (2000:4), menyatakan bahwa, "Bertahan hidup artinya selalu siap

untuk berubah; karena perubahan adalah jalan menuju kedewasaan. Dan

kedewasaan adalah sikap untuk selalu mengembangkan kualitas pribadi tanpa

henti." . Seorang wirausaha memerlukan pengetahuan untuk bisa berusaha

bertahan dan berkembang dalam perekonomian modern, dalam berkehidupannya

wirausaha koperasi dapat mengenal dan menghayati esensi dasar kewirausahaan

yang terdiri dari kemauan yang kuat untuk berkarya dengan semangat

kemandirian, kemauan dan kemampuan memecahkan masalah dan mengambil

keputusan secara sistematis termasuk keberanian mengambil risiko usaha,

kemampuan berfikir dan bertindak kreatif dan inovatif, kemampuan bekerja

secara teliti, tekun, dan produktif, kemauan dan kemampuan untuk berkarya

dalam kebersamaan berlandaskan etika bisnis yang sehat.

Hal di atas dapat menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas

sumber daya manusia sebagai pengelola koperasi baik itu pengurus, pengawas,

manajer maupun anggotanya. Proses transformasi yang terjadi ketika menjadi

anggota koperasi, dapat menjadi pedoman awal dalam membangun mentalitas

entrepreneur yang unggul dan kreatif. Yang bisa didapatkan dari proses

manajemen pengelolaan unit usaha koperasi baik itu unit usaha jenis barang

maupun jasa. Hingga sampai ke jenjang pemahaman alur usaha, anggota diberikan

keleluasaan untuk dapat melakukan kegiatan usaha sejenis secara individu diluar

koperasi. Momen inilah yang akan membangun dan menciptakan wirausahawan –

wirausahawan baru yang tentu saja dapat mendorong indeks pertumbuhan

ekonomi secara makro.

3.1.1 Proses Pendidikan Wirausaha

Pendidikan yang dilakukan di perguruan tinggi terkadang lebih

memfokuskan kepada kemampuan keprofesiannya saja tanpa mempertimbangkan

kemampuan softskills. Konsep pendidikan seperti ini akan membuat stagnansitas

indeks kualitas SDM sarjana lulusan perguruan tinggi. Pembinaan generasi muda

yang terlibat aktif dalam gerakan koperasi baik yang terjun langsung sebagai

pengelola maupun secara tidak langsung, perlu dilakukan secara terencana, terarah

dan terpadu. Program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara simultan

dan berkesinambungan dalam penyelenggaraan koperasi di tingkat mahasiswa

dapat memberikan bekal pemahaman dan peningkatan managerial skills &

entrepreneurship skills, dalam hal mempersiapkan sumber daya manusia yang

siap terjun ke dalam dunia kewirausahaan.

Pemerintah sejak beberapa tahun terakhir mulai menyadari kurang

maksimalnya penerapan konsep pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi,

hal itu diungkapkan oleh mantan menteri pendidikan nasional RI Mohammad

NUH, di acara workshop kewirausahaan perguruan tinggi menyatakan “

diharapkan bahwa pendidikan tinggi dapat menjadi penyumbang terhadap

meningkatnya jumlah wirausahawan yang pada saat ini, sehingga lebih bisa

melakukan pendekatan kepada dunia usaha maupun dunia kerja,”. ( sumber:

kompas,13 april 2009)

Mata kuliah kewirausahaan yang terdapat di Unswagati (buku

panduan Unswagati, 2009 ) yang hanya diberikan sebanyak 3 SKS masih

cenderung dirasakan transformasi teoritis jika tidak dibarengi dengan

implementasi nyata tentang konsep empiris berwirausaha bagi mahasiswa.

Koperasi mahasiswa dengan segala tinjauannya diharapkan mampu

dijadikan wadah kelanjutan dari pemahaman teoritis mata kuliah kewirausahaan.

Sebagai moda pembelajaran nyata bagi mahasiswa sehingga diharapkan adanya

proses penciptaan maupun pematangan kemampuan wawasan wirausaha yang

baik bagi mahasiswa setelah menjadi anggota di koperasi mahasiswa.

Menjadi wirausaha koperasi dapat berpeluang memiliki

kemampuan dalam menemukan dan mengevaluasi peluang-peluang,

mengumpulkan sumber-sumber daya yang diperlukan dan bertindak untuk

memperoleh keuntungan dan peluang-peluang itu. Sebagai pengelola koperasi

yang berjiwa wirausaha, pengurus atau manajer dapat disebut pemimpin dan

mereka dapat terus mengeksplorasi sifat kepemimpinannya dalam melaksanakan

kegiatan-kegiatan perkoperasian, sehingga proses pendidikan kewirausahaan

dapat terjadi tanpa mereka sadari sebelumnya.

3.2 Koperasi Mahasiswa

Secara eksplisit telah dijelaskan di sub bab sebelumnya tentang

deskripsi dari koperasi dan wirausaha. Kesemua hal yang terpaparkan adalah

sebagai acuan dalam membuat deskripsi gagasan tentang pemanfaatan koperasi

mahasiswa sebagai wadah pembelajaran secara empiris bagi mahasiswa di

Unswagati tentang konsep pendidikan kewirausahaan yang berhubungan dengan

realitas kondisi sosial ekonomi masyarakat global khususnya kebutuhan akan

kualitas sumber daya manusia, untuk bisa menselaraskan dengan kemajuan ilmu

pengetahuan, teknologi ( IPTEK ) dan kebutuhan kepada kualitas lembaga

pendidikan dalam hal ini perguruan tinggi yang mampu mencetak kader – kader

generasi muda yang inovatif, kreatif dan berdaya saing unggul.

Bahkan pandangan tentang perlunya pembinaan kewirausahaan

melalui kegiatan koperasi dikalangan mahasiswa, terealisasikan dalam agenda

program Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang berkomitmen menggenjot

penumbuhan wirausahawan baru dari kalangan alumni perguruan tinggi untuk

mengatasi pengangguran yang terus bertambah. (Sumber :Bisnis Indonesia-15

December 2009).

Kelangkaan sumberdaya usahawan – usahawan muda yang

menjadi penentu perekonomian bangsa di masa yang akan datang menjadi sebuah

amanat moral bagi stakeholder yang ada, dalam hal ini kalangan lembaga dunia

pendidikan di Indonesia, untuk menciptakan agent of change yang benar – benar

bisa merubah kondisi perekonomian masyarakat dan membawa perekonomian

bangsa untuk dapat beradapatasi di era globalisasi ke arah yang lebih baik.

3.2.1 Ruang Lingkup Kewirausahaan di Koperasi Mahasiswa

Program pemasyarakatan kewirausahaan telah dilakukan oleh

pemerintah dalam langkah-langkah pembinaan dan pengembangan sumber daya

manusia dan sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Republik Indonesia Tahun

1995 Tentang Usaha Skala Kecil yang terdiri dari :

1. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan,

2. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial,

3. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan,

konsultasi usaha kecil

4. Menyediakan tenaga penyuluhan dan konsultasi usaha kecil.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini diharapkan dapat

meningkatkan kemampuan perangkat kelembagaan di bidang ekonomi, sosial,

politik dan pemerintahan dalam menciptakan keterpaduan yang serasi sehingga

kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat menjadi andalan dalam

pembangunan, yang diantaranya dapat diwujudkan dari bentuk usaha koperasi.

Partisipasi aktif dari mahasiswa diharapkan menjadi titik

keseimbangan antara konsep kurikulum pendidikan kewirausahaan dan manfaat

serta tujuan yang akan didapatkannya walau hanya sebatas lingkup predikat

profesi akademis dalam hal ini mahasiswa.

3.2.2 Tujuan Proses Pendidikan Koperasi Mahasiswa

Koperasi melalui pendidikan wirausahanya akan melahirkan

kesadaran dan kerja sama kelompok, perencanaan kelompok, dan kegiatan

kelompok. Pendidikan koperasi dilaksanakan dengan dasar-dasar kerja sama

bukan dengan persaingan yang tajam. Pendidikan koperasi memunculkan pula

pembagian kegiatan didalam pengembangan partisipasi anggota. Tujuan

pendidikan koperasi ini adalah agar setiap anggota memiliki keterampilan dan

pengetahuan bagaimana cara mengembangakan agar memajukan suatu

perkoperasian dengan tidak mengesampingkan kemampuan berwirausaha dari

seluruh anggotanya.

3.3 Pendidikan Wirausaha Koperasi dan Tujuan Pembangunan Nasional

Koperasi mahasiswa juga merupakan bagian dari gerakan social.

Definisi gerakan sosial sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991 :

312), tindakan atau agitasi terencana yang dilakukan oleh suatu kelompok

masyarakat yang disertai program terencana dan ditujukan pada suatu perubahan

(http.uin-suka.infohumas.com ). Apabila koperasi dapat disebut sebagai gerakan

sosial, koperasi secara tidak langsung merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari sistem yang ada di masyarakat. Baik itu sistem ekonomi, budaya, politik, dan

sebagainya.

Berangkat dari pemahaman inilah, proses pendidikan yang di

koperasi dapat dijadikan sebagai embrio pembentukan generasi – generasi bangsa

yang unggul dan berkualitas sehingga dapat mempercepat dan mempermudah

proses tercapainya tujuan pembangunan nasional di tengah – tengah lingkungan

masyarakat yang serba dinamis dan plural.

Tercapainya kesejahteraan anggota melalui kesejahteraan koperasi,

diharapkan dapat berimbas kepada kesejahteraan masyarakat yang adil dan

makmur. Tanpa mengesampingkan prinsip – prinsip kemanusiaan, keadilan dan

kesetaraan.

BAB IV

KESIMPULAN

Kampus sebagai sebuah inkubator tempat melahirkan mahasiswa

intelektual nan kreatif berjiwa entrepreneurship, adalah bagian dari kelengkapan

dukungan menuju tujuan proses pendidikan wirausaha koperasi. Mental bisnis

mahasiswa, akan semakin terasah dan jeli mengamati dinamisasi kehidupan

kampus dan masyarakat luas. Sehingga mahasiswa yang cukup kreatif, dapat

memilih berpikir dengan memaksimalkan potensi yang dapat dimanfaatkan.

Kehidupan mahasiswa, merupakan masa pergulatan batin antara

dunia idealitas, obsesi, harapan, dan realitas. Karakteristik mahasiswa yang

berjiwa dinamis, kreatif, serta inovatif, menjadi gambaran mahasiswa yang

berjiwa entrepreneurship. Mahasiswa dapat terganggu proses kemandiriannya

untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi dengan maksimal terhadap

desakan kebutuhan dirinya karena terbiasa menggantungkan dari jaminan biaya

orang tua. Jika ditinjau secara fisiologis dan psikologis, mahasiswa seharusnya

sudah mampu hidup mandiri dan mulai melepaskan ketergantungan dirinya

terhadap orang lain sedikit demi sedikit. Tingginya aksi kriminalitas, merebaknya

prostitusi, kasus TKI ilegal dan semacamnya, merupakan akumulasi dan sedikit

imbas dari banyaknya pengangguran di tanah air. Menjadi sebuah dilematis

ketika mahasiswa yang diposisikan sebagai sosok intelektual yang berasal dari

midclass social economics masyarakat, tak mampu mengatasi masalah

keterbatasan lapangan kerja.

Terbentuknya mentalitas entrepreneurship di mahasiswa

diharapkan dapat membuat indeks daya saing, daya tahan dan daya guna dari

mahasiswa tersebut menjadi lebih berkualitas sehingga ketika sudah menyandang

gelar kesarjanaannya ada alternative lain selain mencari pekerjaan di perkantoran,

yaitu membuka sector usaha baru. Hal ini merupakan sebuah jawaban dari

masalah klasik yang terjadi di hampir setiap negara di dunia perihal keterbatasan

peluang akses mendapatkan pekerjaan yang tentu saja berimbas kepada banyak

hal. Ketika mahasiswa sudah mampu berpikir layaknya wirausahawan bukan

hanya dirinya sendiri yang dapat tertolong, namun banyak orang lain yang akan

dapat memperoleh akses lapangan pekerjaan yang baru. Hal ini akan berimplikasi

bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi makro maupun mikro, sehingga

kesejahteraan rakyat akan tercapai, angka tindakan tidak terpuji yang terjadi di

masyarakat akibat factor ketidakseragaman kemampuan ekonomi akan

terminimalisasi, laju inflasi dapat tertekan, indeks kesejahteraan masyarakat akan

meningkat dan memperkecil celah yang cukup signifikan antara anggota

masyarakat satu dan lainnya akibat dari factor social ekonomi, indeks kesehatan

masyarakat akan terpenuhi, indeks persepsi serta penerapan kualitas pendidikan

formal dan non formal akan lebih baik, dan masih banyak hal lain yang belum

bisa ditulis secara komprehensif oleh penulis apabila tujuan pembangunan

nasional jangka panjang tersebut dapat terealisasi akibat dari meningkatnya

kamampuan SDM dan kesadaran entrepreneurshipskill yang diterapkan melalui

proses pendidikan di perguruan tinggi tentang kewirausahaan melalui

pembentukan koperasi mahasiswa dan didi oleh partisipasi aktif anggota atau

mahasiswanya sendiri.

Payaman Simanjuntak (1982:11), menerangkan bahwa pendidikan

dan latihan kerja merupakan salah satu factor yang penting dalam pengembangan

sumber daya manusia, Pendidikan dan latihan tidak saja menambah pengetahuan,

akan tetapi juga meningkatkan keterampilan kerja, dengan demikian

meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga seseorang dapat meningkatkan

penghasilannya melalui peningkatan proses pendidikan

Soetan Syahrir (1947), seperti yang dikutip oleh PY. Nur Indro

(2009:76), menerangkan bahwa ” ilmu pengetahuan bukan merupakan sesuatu

yang mati tetapi merupakan suatu hakekat yang hidup, yang berkembang dan

senantiasa harus dipupuk dan dipelihara”. Dari kutipan diatas, dapat dipahami

bahwa proses pendidikan harus terus menerus dilakukan agar tercapai stabilitas

kualitas yang baik dalam penjaminan terselenggaranya kebaikan dari konsep yang

akan dijalankan.

Dari penguraian dan peninjauan yang dilakukan oleh penulis dari

bab pendahuluan sampai dengan bab terakhir, dapat disimpulkan bahwa adanya

pembentukan koperasi mahasiswa baik itu tingkat fakultas maupun tingkat

universitas yang benar – benar mengedepankan prinsip pengelolaan manajemen

usaha koperasi yang tertata secara teratur, transparan dan accountable akan benar

– benar menjadi wadah pembelajaran nyata bagi mahasiswa di unswagati

khususnya dalam hal peningkatan wawasan kewirausahaan yang berjiwa

entrepreneurship.

Koperasi mahasiswa yang terdiri dari partisipasi mahasiswa,

hendaknya tak lepas dari dukungan lembaga pendidikan yang menaunginya dalam

hal ini adalah universitas maupun fakultas, baik itu dalam bentuk materiil maupun

imateriil. Sehingga tercapai sebuah sinkronisasi dan kesepadanan konsep

pendidikan kewirausahaan bagi mahasiswa melalui wadah koperasi mahasiswa.

Penciptaan mahasiswa yang kreatif, inovatif, berjiwa entrepreneurship,

membutuhkan kesadaran bersama, baik dari dosen, rektor, birokrat pendidikan,

mahasiwa, swasta, masyarakat dan stakeholder yang ada.

Daftar Pustaka

Drs.Hendrojogi,M.Sc.,2004. KOPERASI- asas teori dan praktek, Rajawali Press,

Jakarta.

Husein Umar, 2000. Riset Sumberdaya Manusia Dalam Organisasi, PT.

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Prof. Dr Buchari Alma,2007. Kewirausahaan, Penerbit Alfabeta. Bandung

P.Y Nur Indro. 2009. Pemikiran Politik Soetan Sjahrir dan Partai Sosialis

Indonesia Tentang Sosialisme Demokratis. Inisiatif warga-UKM Media

Parahyangan-UKM Pusik Parahyangan. Bandung

--------------------- , 1982. Sumber Daya Manusia;kesempatan kerja dan

pembangunan ekonomi. Lembaga Penerbit Fakultas ekonomi Universitas

Indonesia. Jakarta

Drs. Ig Wursanto, 2005. Dasar – Dasar Ilmu Organisasi. Penerbit Andi .

Yogyakarta

-------------------- ,Entrepreneurship Membangun Spirit Teknopreneurship.

Penerbit Andi. Yogyakarta

Ir. Muh. Awal Satrio Nugroho,MM. Kewirausahaan berbasis spiritual. Penerbit

Kayon. Yogyakarta.

Lampiran

lampiran

ANGGARAN DASARKOPERASI MAHASISWA FAKULTAS PERTANIAN UNSWAGATI

BAB INAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU

Pasal 11. Badan usaha ini bernama : Koperasi Mahasiswa Fakultas Pertanian Unswagati, dan selanjutnya dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga disebut KOPMA Faperta Unswagati.2. KOPMA Faperta Unswagati ini berkedudukan di kampus Fakultas Pertanian Unswagati, Jl. Pemuda No 32, Kota Cirebon.3. KOPMA Faperta Unswagati didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, terhitung darimulai disahkannya sebagai badan hukum.

BAB IILANDASAN, ASAS, PRINSIP, DAN FUNGSI

Pasal 21. KOPMA Faperta Unswagati berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.2. KOPMA Faperta Unswagati berazaskan kekeluargaan dan gotong royong.3. KOPMA Faperta Unswagati melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut:a. Keanggotaan bersifat sukarela.b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sebanding dengan jasa masing masing anggota.d. Kemandirian.e. Pendidikan berkoperasi.f. Kerja sama antar koperasi.4. KOPMA Faperta Unswagati berfungsi untuk membangun dan mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya serta menanamkan rasa tanggung jawab, disiplin, setia kawan, dan musyawarah dalam diri anggota.

BAB IIIKEANGGOTAAN

Pasal 31. Anggota KOPMA Faperta Unswagati adalah pemilik sekaligus pengguna jasa.2. Keanggotaan KOPMA Faperta Unswagati tidak dapat dipindah tangankan.3. Keanggotaan koperasi hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar anggota dan kartu anggota.

BAB IVRAPAT-RAPAT

Pasal 41. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam KOPMA Faperta Unswagati.2. Rapat anggota terdiri dari:a. Rapat Anggota Tahunan (RAT), yaitu rapat yang diselenggarakan untuk membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus serta memilih dan mengesahkan ketua baru KOPMA Faperta Unswagati, yang pelaksanaannya paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun buku lampau.b. Rapat Anggota Luar Biasa, yaitu rapat yang diselenggarakan apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota.c. Rapat Pleno, yaitu rapat yang dihadiri oleh seluruh pengurus dan badan pengawas dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.3. Rapat anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BABVPENGURUS

Pasal 51. Pengurus adalah salah satu organ koperasi yang bertugas mengelola dan melaksanakan kegiatan-kegiatan perkoperasian dengan dipimpin oleh seorang ketua.2. Ketua KOPMA Faperta Unswagati dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota Tahunan.3. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 1 (satu) tahun.

Pasal 61. Pengurus bertugas untuk:a.Mengelola usaha KOPMA Faperta Unswagati.b.Melakukan segala perbuatan hukum dan atas nama KOPMA Faperta Unswagati.c.Mewakili koperasi di hadapan dan di luar pengadilan.d.Menyelenggarakan dan memlihara Daftar Buku Anggota.

e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib dan teratur.f. Menyelenggarakan Rapat Anggota.2. Tugas pokok masing-masing anggota pengurus ditetapkan dalam Rapat Pengurus.

Pasal 7Pengurus berkewajiban untuk:1. Mensosialisasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus, dan Keputusan Rapat Anggota lainnya, agar dapat diketahui dan dipahami, untuk kemudian dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,2. Mencatat setiap kejadian yang berkaitan dengan KOPMA Faperta Unswagati dan segala hal yang berkaitan dengan jalannya KOPMA Faperta Unswagati, seta memberitahukannya secara terbuka kepada anggota.3. Memelihara kerukunan antar anggota dan mencegah hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham.4. Menuangkan kerugian yang diderita sebagai akibat dari kelalaian pengurus, baik secara perorangan maupun kelompok, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 8Pengurus berhak untuk:1. Menggunakan fasilitas, sarana maupun dana yang tersedia dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.2. Mengangkat manager atau karyawan sebagai pengelola usaha koperasi.3. Merumuskan dan merencanakan program kegiatan yang berkaitan denganperkoperasian.4. Menerima imbalan jasa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

BAB VIBADAN PENGAWAS

Pasal 91. Badan Pengawas adalah salah satu organ koperasi yang bertugas mengawasi jalannya koperasi dan manajemen kepengurusan koperasi.2. Anggota Badan Pengawas dipilih dari dan oleh anggota.3. Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.4. Keanggotaan Badan Pengawas dipilih untuk masa jabatan 1 (satu) tahun.

Pasal 10Badan Pengawas berkewajian untuk:1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya untuk kemudian disampaikan kepada pengurus, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan anggota pada saat Rapat Anggota.

Pasal 11Badan Pengawas berhak untuk:1. Menggunakan fasilitas, sarana, dan dana yang tersedia dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.2. Meneliti dan memeriksa segala catatan, berkas, barang-barang, ruang serta bukti bukti yang ada pada koperasi.3. Menerima imbalan yang jumlah dan waktu pemberiannya ditentukan dalam Rapat Anggota.

BAB VIIPENGELOLAAN KOPERASI

Pasal 121. Pengelola Koperasi diangkat dan diberhentikan oleh pengurus berdasarkan RapatPengurus.2. Tugas, wewenang, tanggung jawab dan gaji serta pendapatan lainnya atas pengelola ditetapkan dalam suatu kontrak kerja / diperbaharui tiap awal kepengurusan.

3. Pengelola wajib memenuhi persyaratan minimal:a. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dikenaikeputusan hukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan.b. Memiliki akhlak dan moral yang baik.

BAB VIIIDEWAN PENASEHAT

Pasal 131. Dewan Penasehat adalah salah satu organ yang berfungsi memberikan saran dan pendapat kepada pengurus untuk kemajuan koperasi, baik diminta maupun tidak diminta.2. Keberadaan Dewan Penasehat tidak wajib sifatnya, tergantung pada situasi dan kondisi, dengan persetujuan Rapat Anggota.3. Keanggotaan Dewan Penasehat dapat dipilih dari Anggota, maupun bukan anggota.4. Anggota Dewan Penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa atauimbalan sesuai dengan kesepakatan dan keputusan Rapat Anggota.5. Anggota Dewan Penasehat tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota.6. Masa jabatan Dewan Penasehat tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota.7. Masa jabatan Dewan Penasehat sama dengan masa kerja kepengurusan.

BAB IXPEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 141. Tahun buku koperasi dimulai pada tanggal ………..sampai dengan tanggal……...2. Koperasi wajib menyelenggarakan pembukuan tentang badan usahanya.3. Koperasi wajib, pada setiap tutup tahun buku, mengadakan penghitungan laba/rugi.4. Laporan keuangan perhitungan neraca laba/rugi koperasi tersebut dapat meminta jasa audit pada akuntan publik atau koperasi jasa audit.

BAB XPERMODALAN

Pasal 151. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.2. Modal sendiri berasal dari:

a. Simpanan anggota.b. Dana cadangan.c. Hibah yang tidak mengikat.

3. Modal pinjaman berasal dari:a. Anggota.b. Koperasi lain.c. Bank atau lembaga keuangan lainnya.d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya.e. Sumber lainnya yang sah dan halal. Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi, simpanan pokok sejumlah Rp. ……………………………..(ribu rupiah) pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan tagihan atas koperasi sejumlah tadi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian koperasi.

BAB XIISIMPANAN ANGGOTA

Pasal 161. Simpanan Anggota terdiri dari:2. Setiap anggota harus menyimpan atas namanya sendiri pada koperasi.3. Uang simpanan anggota tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhentisebagai anggota.

4. Apabila keanggotaan berakhir, maka simpanan anggota setelah dipotong dengan bagian tanggungan kerugian, dikembalikan kepada yang berhak dengan segera, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan kemudian.5. Simpanan dalam bentuk lain dapat diminta kembali sesuai dengan keputusan Rapat Anggota atau sesuai perjanjiannya.

Pasal 171. Uang simpanan pokok harus dibayar ……………………..2. Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib atas namanya pada Koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.3. Setiap anggota digiatkan untuk mengadakan simpanan sukarela atas namanya pada Koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus.4 Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak diberi bunga tetapi diberi bagian Sisa Hasil Usaha yang besarnya ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Pasal 181. Uang simpanan pokok tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota.2. Uang simpanan wajib tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota.3. Uang simpanan sukarela tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota.

BAB XIIISISA HASIL USAHA

Pasal 191. Sisa Hasil Usaha (SHU) KOPMA Faperta Unswagati merupakan pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun buku, setelah dikurangi biaya operasional, penyusutan, dan kewajiban lainnya, termasuk pajak, dalam tahun buku yang bersangkutan.2. Sisa Hasil Usaha (SHU), setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan masing-masing anggota KOPMA Faperta Unswagati serta digunakan untuk dana pendidikan, uang jasa pengurus/Badan Pengawas, gaji karyawan, dana sosial dan pembangunan daerah kerja sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.3. Prosentase pembagian SHU diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIVTANGGUNGAN KERUGIAN

Pasal 201. Kerugian yang diderita KOPMA Faperta Unswagati pada akhir tahun buku, ditutup dengan dana cadangan.2. Apabila kerugian yang tersebut pada ayat 1 (satu) belum dapat ditutup sepenuhnya oleh dana cadangan, maka Rapat Anggota dapat memutuskan untuk membebaskan bagian kerugian yang belum terpenuhi itu dengan ditutup atau diperhitungkan dengan SHU.3. Penutupan tangggungan kerugian KOPMA Faperta Unswagati yang tersebut pada ayat 1 (satu) dan 2 (dua) tidak termasuk untuk kerugian sebagaimana tercantum pada pasal 7 (tujuh) dan ayat 5 (lima).4. Apabila KOPMA Faperta Unswagati dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata bahwa kekayaannya tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya maka seluruh anggota wajib menanggung kerugian masing-masing terbatas pada simpanan anggota.

BAB XVPEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 211. Pembubaran KOPMA Faperta Unswagati dapat dilakukan berdasarkan:a. Keputusan Rapat Anggota.b. Keputusan Pemerintah.

Pasal 24Untuk kepentingan kreditor dan anggota KOPMA FIB-UI terhadap pembubaran KOPMA Faperta Unswagati dilakukan penyesuaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian.

BAB XVIPEMBINAAN

Pasal 221. KOPMA Faperta Unswagati melaksanakan kegiatan perkoperasian dan teknik usaha bagianggota.2. KOPMA Faperta Unswagati melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi pengurus dan karyawan KOPMA Faperta Unswagati.3. Pembinaan tersebut dilaksanakan sendiri maupun melalui kesempatan yang ada.

BAB XVIIPERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 231. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui Rapat Anggota dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar KOPMA Faperta Unswagati 2. Perubahan Anggaran Dasar KOPMA Faperta Unswagati dapat dilakukan apabila mempunyai alasan kuat dan dibutuhkan oleh anggota dalam rangka efisiensi dan efektivitas usaha KOPMA Faperta Unswagati dan kepentingan anggota.3. Perubahan Anggaran Dasar KOPMA Faperta Unswagati I yang menyangkut perubahan bidangusaha koperasi, struktur permodalan, tanggungan kerugian, penggabungan, dan pembagian perlu pengesahan Menteri Koperasi.4. Quorum Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.5. Pengurus wajib mengumumkan perubahan Anggaran Dasar KOPMA Faperta Unswagati tersebut, baik hasil perubahan maupun berita acara perubahannya kepada seluruh anggota dan pihak-pihak yang terkait dengan koperasi.

BAB XVIIIPENUTUP

Pasal 241. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran dasar ini, akan diatur lebih lanjut pada Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan isi Anggaran Dasar ini.2. Dengan ditetapkannya Anggaran Dasar ini, maka semua ketentuan sebelumnya, yang kedudukannya di bawah Anggaran Dasar, dinyatakan tidak berlaku lagi.

ANGGARAN RUMAH TANGGAKOPERASI MAHASISWA FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBONBAB I

NAMA DAN LAMBANGPasal 1

Badan Usaha ini bernama: Koperasi Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga disebut KOPMA Faperta Unswagati.Pasal 2Lambang KOPMA Faperta Unswagati terdiri dari………………dan ………...

BAB IITUJUAN DAN USAHA

Pasal 3KOPMA Faperta Unswagati bertujuan untuk:1. Menjadi wadah utama kegiatan ekonomi mahasiswa dalam rangka pengembangan pengetahuan dan praktek secara nyata dalam wira usaha, khususnya perkoperasian.2. Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka terlaksananya amsyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 4Untuk mencapai tujuannya, maka koperasi ini menyelenggarakan usaha:1. …………………………………………………………………………2. …………………………………………………………………………..3. Mengadakan usaha kerjasama antara koperasi dengan pihak lain, perusahaan swasta, BUMN/BUMD dan pemerintah dalam usaha atau permodalan yang saling menguntungkan.

Pasal 5Syarat-syarat keanggotaan koperasi:1. Terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.2. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum.3. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi Simpanan Anggota sebagaimana tersebut pada pasal 18 (delapan belas) Anggaran Dasar Koperasi.4. Telah menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta peratura peraturan lain yang berlaku.5. Mengisi formulir calon anggota koperasi.

Pasal 6Anggota berkewajiban untuk:1. Memenuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta keputusan-keputusan Rapat Anggota.2. Membayar Simpanan Anggota dan simpanan lainnya yang diputuskan dalam Rapat Anggota.3. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.4. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan azas kekeluargaan.5. Menganggung kerugian sebagaimana tersebut pada pasal 20 (dua puluh) Anggaran Dasar Koperasi.

Pasal 7Anggota berhak untuk:1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota.2. Memilih dan atu dipilih menjadi ketua atau anggota pengawas.3. Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta.4. Mendapatkan pelayanan yang sama antar sesama anggota.5. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan koperasi.6. Mendapatkan sisa hasil usaha sesuai jasa masing-masing anggota terhadap koperasi.7. Mendapatkan sisa hasil penyelesaian.

Pasal 8Keanggotaan berakhir apabila:1. Meninggal dunia.2. Meminta berhenti atas permintaan sendiri.3. Selesai masa studi atau keluar dari Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.4. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak lagi memenuhi syarat-syarat keanggotaan.5. Diberhentikan oleh Rapat Anggota karena tidak lagi mengindahkan kewajibannya sebagai anggota atau berbuat sesuatu yang merugikan anggota dan koperasi.

BAB IVRAPAT-RAPAT

Pasal 9Syarat diselenggarakannya Rapat Anggota:1. Dihadiri sekurang-kurangnya oleh ………….dari jumlah anggota.2. Anggota ketentuan yang dimaksud pada ayat 1 (satu) belum terpenuhi juga, makaRapat Anggota dapat ditunda untuk yang kedua kalinya paling lama 4 (empat) hari.3. Apabila pada hari penundaan, ketentuan pada ayat 1 (satu) belum terpenuhi juga, maka Rapat Anggota dapat ditunda untuk yang kedua kalinya paling lama 3 (tiga) hari.4. Apabila pada hari penundaan yang kedua, ketentuan pada ayat 1 (satu) belum terpenuhi, maka Rapat Anggota dapat dilaksanakan dengan jumlah yang hadir.5. Khusus Rapat Anggota Luar Biasa, dapat diselenggarakan atas kehendak:a. Permintaan tertulis sekurang-kurangnya ½ +1 dari jumlah anggota.b. Inisiatif pengurus atas persetujuan ketua dan sepengetahuan Badan Pengawas.

Pasal 101. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah mufakat.2. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.3. Dalam hal pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.4. Teknis pemungutan suara ditentukan oleh rapat anggota.

Pasal 11Khusus untuk Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga:1. Rapat Anggota harus dihadiri sekurang-kurangnya …….. dari jumlah anggota.2. ………..dari jumlah anggota yang hadir pada Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga menyetujui perubahan Anggaran Dasar.3. ……….dari jumlah yang hadir pada Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga menyetujui perubahan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12Segala keputusan Rapat Anggota dicatat dalam sebuah daftar Berita Acara dan ditandatangani ketua dan Sekretaris Rapat.

BAB VPENGURUS

Pasal 131. Pengurus sekurang-kurangnya 3 orang yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara.2. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban-kewajibannya, ketua dapat membentuk seksi-seksi.3. Masa jabatan ketua adalah 1 (satu) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

Pasal 14Syarat-syarat menjadi ketua:1. Telah menjadi anggota koperasi sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun dan pernah menjadi pengurus sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun kepengurusan.2. apabila Koperasi baru terbentuk, ayat 1 (satu) dalam pasal ini tidak Berlaku3. Tidak lulus atau keluar dari status mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon pada masa menjabat sebagai ketua dan tidak sedang melakukan proses study akhir( penelitian & Skripsi ).4. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan atau dikenai keputusan hukum karena terbukti melakukan tindak pidana keuangan.5. Memiliki akhlak dan moral yang baik.

BAB VIBADAN PENGAWAS

Pasal 15

1. Badan Pengawas sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dan sebanyak-banyaknya terdiri dari 5 (lima) orang anggota.2. Badan Pengawas diketuai oleh satu orang ketua yang dipilih secara mandiri oleh Badan Pengawas.

Pasal 16Syarat-syarat menjadi anggota Badan Pengawas:1. Pernah terlibat dan atau terlibat dalam kepengurusan koperasi sekurang-kurangnya untuk satu masa kepengurusan.2. apabila Koperasi baru terbentuk, ayat 1 (satu) dalam pasal ini tidak Berlaku dan hanya mensyaratkan pengalaman pernah menjabat sebagai pengurus di organisasi kemahasiswaan kampus minimal satu tahun kepengurusan3. Tidak lulus atau keluar dari status mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon pada masa duduk dalam Badan Pengawas dan tidak sedang terancam Drop Out dan atau tidak sedang melakukan proses study akhir( penelitian & Skripsi ).

4. Memiliki akhlak dan moral yang baik.5. Bersedia untuk tidak duduk dalam kepengurusan koperasi selama menjadi anggota Badan Pengawas.

Pasal 17Laporan hasil pengawasan disampaikan kepada:1. Anggota melalui Rapat Anggota2. Dewan Penasehat3. Pengurus4. Pemerintah

BAB VIIDEWAN PENASEHAT

Pasal 181. Dewan Penasehat terdiri dari seorang ketua dan beberapa orang anggota.2. Jumlah dan penetapan keanggotaan Dewan Penasehat ditetapkan oleh Rapat Anggota.

Pasal 19Untuk mengisi keanggotaan Dewan Penasehat melalui jalur:1. Jabatan, yaitu apabila seseorang menduduki jabatan tertentu yang berkaitan dengan koperasi atau birokrasi kampus.2. Pertimbangan Rapat Anggota.

BAB VIIISIMPANAN ANGGOTA

Pasal 201. Setiap anggota harus menyimpan Simpanan Pokok atas namanya sendiri sejumlah Rp…………………. pada saat mendaftar sebagai anggota koperasi.2. Uang simpanan pokok dapat dibayar sekaligus, akan tetapi pengurus dapat mengizinkan anggota untuk membayar dalam ……… kali angsuran dalam tempo maksimal…...3. Setiap anggota harus menyimpan Simpanan Wajib atas namanya sendiri sejumlah Rp ………………… setiap bulannya sampai 2 bulan sebelum Pembagian SHU.4. Untuk uang Simpanan Sukarela/manasuka, anggota dapat menyetorkan kepada koperasi minimal Rp……………dan dihitung sebagai bagian dari persentase pembagian SHU menurut Persentase Kontribusi yang dimiliki sampai dengan 2 bulan sebelum pembagian SHU

BAB IXSISA HASIL USAHA (SHU)

Pasal 21Prosentase pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sebagai berikut:

1. ……...% untuk anggota menurut jasa simpanannya.2. …………% untuk cadangan modal.3. …………% untuk jasa pengurus.4. ………...% untuk 5. …………% untuk 6. …………% untuk 7. …………% untuk

BAB XPEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 221. Penyelesaian masalah pembubaran KOPMA Faperta Unswagati dilakukan oleh panitia penyelesaian yang selanjutnya disebut penyelesai.2. Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.3. Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan pemerintah, penyelesai ditunjuk dan bertanggung jawab kepada pemerintah.4. Selama dalam proses penyelesaian, KOPMA Faperta Unswagati tetap ada dengan sebutan KOPMA Faperta Unswagati dalam penyelesaian.

Pasal 23Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk:1. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama KOPMA Faperta Unswagati dalam penyelesaian.2. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan.3. Memanggil anggota dan bekas anggota tertentu, pengurus serta pengawas baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.4. Memperoleh, memeriksa, dan menggunakan catatan-catatan serta berkas arsip KOPMA Faperta Unswagati.5. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari hutang sebelumnya.6. Menggunakan sisa kekayaan untuk menyelesaikan kewajiban.7. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota.8. Membuat berita acara penyelesaian.

BAB XIPERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 241. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui Rapat Anggota dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Rumah Tangga.2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan apabila mempunyai alasan kuat dan dibutuhkan oleh anggota dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha dan kepentingan anggota.3. Quorum Rapat Anggota Perubahan Anggaran Rumah Tangga diatur dalam pasal 12 (dua belas) Anggaran Rumah Tangga.4. Pengurus wajib mengumumkan perubahan Anggaran Rumah Tangga tersebut, baik hasil perubahannya kepada seluruh anggota dan pihak-pihak yang terkait dengan koperasi.

BAB XIIPELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 25Pelanggaran adalah segala tindakan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku yang berakibat kerugian pada anggota dan koperasi.

Pasal 261. Segala pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan sanksi.

2. Sanksi yang diberikan dapat berupa:a. Peringatan lisan.b. Peringatan tertulis.c. Pemotongan SHU.d. Dikeluarkan dari anggota.3. Sanksi dapat diberikan oleh:a. Pengurus dengan sepengetahuan Badan Pengawas.b. Rapat Anggota.

Pasal 271. Anggota yang dikenakan sanksi dapat melakukan pembelaan diri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan sanksi diberikan.2. Pemberian sanksi harus memproses pembelaan diri tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari, setelah pembelaan diri diajukan.3. Keputusan yang diberikan setelah pembelaan, adalah keputusan akhir yang tidak dapat diproses kembali, kecuali oleh keputusan yang lebih tinggi kedudukannya.

Pasal 28Jenis-jenis pelanggaran dan sanksi ditetapkan dalam Rapat Anggota.

BAB XIIIDAFTAR NAMA-NAMA PENDIRI

Pasal 29

(1) Nama : ---Alamat : ---Pekerjaan : (2) Nama : ---Alamat : ---Pekerjaan : (3) Nama : ---Alamat : ---Pekerjaan : (4) Nama : ---Alamat : ---Pekerjaan : (5) Nama : ---Alamat : ---Pekerjaan : (6) Nama : ---Alamat : ---Pekerjaan : (7) Nama : ---Alamat : ---Pekerjaan : (8) Nama : ---Alamat : ---Pekerjaan : (9) Nama : ---Alamat : ---Pekerjaan : (10) Nama : ---Alamat : ---Pekerjaan : (11) Nama : ---Alamat :

---Pekerjaan : (1) Nama : ---Alamat : ---Pekerjaan : (12) Nama : ---Alamat : ---Pekerjaan : (13) Nama : ---Alamat : ---Pekerjaan : (14) Nama : ---Alamat : ---Pekerjaan : (15) Nama ---Alamat : ---Pekerjaan : (16) Nama : ---Alamat : ---Pekerjaan : (17) Nama : ---Alamat : ---Pekerjaan : (18) Nama : ---Alamat : ---Pekerjaan : (19) Nama : ---Alamat : ---Pekerjaan : (20) Nama : ---Alamat : ---Pekerjaan :

PENUTUPHal-hal yang belum dimuat dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus.

Demikian, Anggaran Dasar Koperasi “…………………………………………….” ini ditetapkan dan ditanda tangani oleh Kami yang telah diberi kuasa penuh oleh rapat pembentukan Koperasi tersebut, pada tanggal … bulan …………………………. tahun 2009.

Tanda Tangan Nama Jabatan

1. ……………………………… ( ) Ketua

2. ……………………………… ( ) Sekretaris

3. ………………………………( ) Bendahara