peradilan etik mahkamah kehormatan dewan...

71
PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK ISLAM (STUDI KASUS SETYA NOVANTO) Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy) Oleh: SITI KHADIJAH ALIAS PUTRI PERMAI SALJI NIM : 1111045200008 KONSENTRASI KETATANEGARAAN ISLAM PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1437 H/2016 M

Upload: nguyenkhue

Post on 06-Mar-2019

225 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN

DEWAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK ISLAM

(STUDI KASUS SETYA NOVANTO)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk

Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:

SITI KHADIJAH ALIAS PUTRI PERMAI SALJI

NIM : 1111045200008

KONSENTRASI KETATANEGARAAN ISLAM

PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1437 H/2016 M

Page 2: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan
Page 3: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan
Page 4: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan
Page 5: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

ABSTRAK

Siti Khadijah alias Putri Permai Salji, NIM: 1111045200008, Peradilan Etik

Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Perspektif Politik Islam (Studi Kasus

Setya Novanto).

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Mahkamah

Kehormatan Dewan (MKD), mengetahui juga proses dan hasil persidangan di

MKD, serta mengetahui pandangan Islam terhadap pengadilan etika MKD,

bertentangan atau tidak dengan ajaran Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan (library

research). Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun atau

mengumpulkan data dari berbagai literatur baik data yang ada di perpustakaan

atau media informasi lainnya. Dalam penelitian ini juga menggunakan jenis

penelitian hukum normatif, serta menggunakan analisis deskriptif komparatif

yaitu dengan cara menggambarkan serta menjabarkan bagaimana eradilan Etik

Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Perspektif Islam, kemudian menganalisa

putusan Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap kasus pelanggaran kode etik

yang dilakukan oleh Setya Novanto.

Kasus pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh mantan Ketua DPR-RI

bisa dikatakan cukup banyak, namun sangat disayangkan hampir semua yang

dilanggar olehnya tidak mendapatkan sanksi yang jelas. Terlebih di kasus terakhir

yang sedang diadili justru Setya Novanto berhasil mengundurkan diri agar tidak

mendapatkan sanksi yang jelas dari putusan Mahkamah Kehormatan Dewan.

Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD),

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan etik.

Dosen Pembimbing : Dr. H. Mujar Ibnu Syarif, SH, M.Ag.

Daftar Pustaka : 1965-2015

Page 6: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan
Page 7: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan
Page 8: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan
Page 9: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan
Page 10: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan
Page 11: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Skripsi ini secara spesifik membahas tentang Peradilan Etik Mahkamah

Kehormatan Dewan. Setelah Indonesia memasuki masa reformasi pada bulan Mei

1998 etika merupakan hal pokok yang masuk dalam progress pemerintahan. Etika

menjadi suatu hal yang penting untuk para pejabat negara terutama anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, yang langsung dipilih oleh rakyat sendiri. Setiap

anggota dewan harus bisa bertindak sesuai dengan etika politik yang ada.

Salah satu buah penting dari reformasi adalah tersedianya ruang kebebasan

yang kian terasa cenderung tak bertepi. Setiap suara, keinginan, dan kepentingan

memiliki hak yang sama untuk diaktualisasikan berbagai kalangan. Namun suara

itu akan menjadi riuh, keinginan akan menjadi gaduh, bahkan kepentingan akan

berubah rusuh, ketika upaya mewujudkannya dilakukan tanpa aturan. Inilah yang

kita saksikan belakangan ini terkait dengan aktualisasi kepentingan elite politik

dan menguatnya aspirasi masyarakat yang cenderung tak terkendali. Politik

menjadi pintu masuk pemuas hasrat meraih kekuasaan dengan menghalalkan

segala cara. Akibatnya demokrasi mengalami deviasi karena tindakan dan aksi

atas nama demokrasi tak jarang berujung anarki. Ini semua merupakan muara dari

perilaku politik yang mengalir melampaui mekanisme dan sistem yang tertoreh

dalam konstitusi dan tata tertib hukum (law and order).1

1 A. Bakir Ihsan, Kata Pengantar Etika dan Logika Berpolitik, (Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, 2009), cet. ke-1, h. iii.

Page 12: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

2

Secara ideologis, Indonesia memiliki landasan yang cukup kuat bagi

terbangunnya etika politik.2 Ideologi Pancasila merupakan landasan sintesis dari

sekian ragam ideologi (nilai) yang mendunia. Etika berpolitik secara tidak

langsung dapat merawat dan mengantarkan demokrasi pada substansi dan menjadi

rujukan seluruh dinamika anak bangsa.

Etika politik tidak hanya masalah perilaku politikus. Ia berhubungan juga

dengan praktisi institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik,

dan ekonomi. Etika politik memiliki tiga dimensi: tujuan, sarana dan aksi politik

itu. Perilaku politikus hanya salah satu dimensi etika politik.3

Etika politik mengandung aspek individual dan sosial. Di satu pihak etika

politik sekaligus adalah etika individual dan etika sosial; etika individual karena

membahas masalah kualitas moral perilaku; etika sosial karena merefleksikan

masalah hukum, tatanan sosial, dan institusi yang adil. Etika politik mengajak kita

untuk berpikir secara kritis dalam arti menempatkan pada posisi orang lain,

membantu untuk memberikan penjelasan isi normatif yang ditunjukkan oleh

sejarah dan lainnya.4

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sudah cukup banyak berdiri

lembaga-lembaga penegak kode etik dalam jabatan-jabatan publik. Di bidang

kehakiman misalnya sudah ada Komisi Yudisial, disamping adanya Majelis

Kehormatan Hakim, dalam sistem internal Mahkamah Agung. Di Mahkamah

2 A. Bakir Ihsan, Kata Pengantar Etika dan Logika Berpolitik, h. v dan vi.

3 Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan,( Jakarta: Kompas, 2014), cet. ke-3, h. 33.

4 Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan, (Jakarta: Kompas, 2014), cet. ke-3, h. 37.

Page 13: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

3

Konstitusi juga ada Mahkamah Konstitusi Hakim. Di dunia pers dan jurnalistik,

terdapat Dewan Pers.5

Etika politik juga diterapkan di lingkungan lembaga legislatif, yaitu

anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi sorotan masyarakat. Landasan

sosiologis akan berdirinya Mahkamah Kehormatan Dewan, dikarenakan akhir-

akhir ini pers, mahasiswa, dan masyarakat sering menyoroti dan menilai

kedudukan, fungsi, dan tugas DPR-RI hanya atas keinginan dan kehendak politik

pemerintah atau pihak eksekutif. Sepintas lalu, bagi mereka yang kurang mengerti

dan memiliki data, pengalaman serta pengetahuan tentang cara kerja DPR secara

lengkap, penilaian itu seakan-akan benar dan tentunya akan dapat menimbulkan

salah tafsir. Yang padahal dalam praktek kerjanya anggota DPR-RI tersebut telah

mencoba bekerja keras dan fungsional.

Seperti yang diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2014, DPR mempunyai Alat Kelengkapan yang terdiri atas: Pimpinan, Badan

Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kerja Sama

Antar Parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Urusan Rumah Tangga,

Panitia Khusus dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat

paripurna.6

Baru-baru ini ada sebuah alat kelengkapan DPR juga yang bertugas untuk

menegakan kode etik para anggota dewan yang sedang menjabat di DPR-RI, alat

kelengkapan tersebut saat ini sedang menjadi sorotan masyarakat dan

5 Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),

cet. ke-2, h. 100. 6 http://m.hukumonline.com, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,

DPR, DPD, DPRD (MD3), Pasal 83 Alat Kelengkapan DPR. Diakses pada 27 Januari 2016.

Page 14: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

4

diperbincangkan juga di berbagai media elektronik, maupun media cetak, alat

kelengkapan DPR tersebut adalah Mahkamah Kehormatan Dewan. MKD

berwenang untuk memanggil anggota yang diduga melakukan pelanggaran, untuk

memberikan penjelasan dan pembelaan atas apa yang telah dilanggarnya, terutama

dalam hal etika seorang anggota DPR-RI. Ditambahkan pula selain Alat

Kelengkapan DPR, diatur lebih rinci dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

Sesuatu hal baru dalam Peraturan Tata Tertib DPR yang diputuskan 23

September 1999, ialah dicantumkannya tentang Kode Etik DPR, yang tidak

terdapat dalam Peraturan Tata Tertib sebelumnya. Dalam pasal 9 peraturan tata

tertib DPR No.16/DPR-RI/I/1999-2000 disebutkan:

(1) DPR menyusun Kode Etik yang berisi norma-norma yang harus

dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugas-tugasnya dalam rangka

menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPR.

(2) Kode Etik, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam

Rapat Paripurna DPR.

(3) Penanganan atas dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik menjadi

wewenang Dewan Kehormatan sebagaimana diatur dalam Bab XII.

Pencatuman Kode Etik DPR ini menjadi lebih aktual lagi dikaitkan dengan

era keterbukaan dan transparansi seperti dituntut oleh masyarakat.7

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa perlu menyajikan

pembahasannya dalam bentuk skripsi yang berjudul. PERADILAN ETIK

7 B. N. Marbun, DPR-RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya, (Jakarta: s.n, 2004), Edisi

Revisi, h. 202.

Page 15: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

5

MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM PERSPEKTIF

POLITIK ISLAM (Studi Kasus Setya Novanto).

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaruh didirikannya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)

terhadap kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

2. Bagaimana Kewenangan MKD sebagai salah satu alat kelengkapan DPR

yang harus menegakkan kode etik.

3. Bagaimana kinerja Setya Novanto selama menjabat sebagai anggota dan

Ketua DPR.

4. Bagaimana mekanisme Peradilan Etik di MKD terhadap kasus Setya Novanto

dan sejauh mana tindak lanjut terhadap kasus Setya Novanto.

5. Bagaimana keputusan MKD dalam kasus Setya Novanto ditinjau dari

Perspektif Politik Islam.

6. Bagaimana tanggapan orang-orang yang bekerja sebagai anggota DPR

terhadap kasus Setya Novanto.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Sebagaimana kita ketahui pasti banyak hal yang dapat di bahas jika

menyinggung MKD, terlebih lagi saat MKD menjadi sorotan masyarakat. Dalam

penulisan skripsi ini penulis hanya membatasi pada kajian peradilan etik MKD,

khususnya dalam kasus Setya Novanto.

Page 16: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

6

2. Perumusan Masalah

Masalah yang dikaji dan dicarikan jawabannya dalam skripsi ini dirumuskan

sebagai berikut:

a. Bagaimana mekanisme Peradilan Etik di MKD terhadap kasus Setya

Novanto?

b. Bagaimana keputusan MKD dalam kasus Setya Novanto ditinjau dari

Perspektif Politik Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Mengetahui mekanisme peradilan etik di Mahkamah Kehormatan Dewan

terhadap kasus Setya Novanto.

b. Mengetahui pandangan politik Islam terhadap putusan MKD dalam kasus

Setya Novanto.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dapat memberi kritik dan saran terhadap kasus yang diadili oleh

Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menegakkan kode etik anggota

dewan.

b. Dapat mengembangkan dan menambah khazanah ilmu politik (siyasah)

terutama dalam kajian kelembagaan khususnya penegak etika politik yaitu

MKD.

Page 17: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

7

c. Bagi fakultas, diharapkan memberikan sumbangan kepustakaan dalam

pengembangan wacana sivitas akademika di Jurusan Hukum Tata Negara.

E. Review Study Terdahulu

Ada beberapa tulisan dalam bentuk skripsi yang membahas tentang etika

politik di antaranya adalah: Arsilan Rifki dari Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas

Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Jakarta, tahun (2010) yang

berjudulkan tentang “Etika Politik Perspektif Al-qur’an, skripsi ini ditulis karena

penulis menilai bahwa etika politik memiliki hubungan yang erat dengan nilai-

nilai moral dan agama, sehinggan penulis mengambil pendekatan kontekstual

melalui tafsir dengan mengkaji ayat di dalam Al-Quran.

Asep Sholahuddin dari Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah dan

Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta, tahun (2014) yang berjudulkan

“Pemikiran Etika Politik Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, skripsi ini membahas

sistem kenegaraan antara kedua pemikiran politik dan membandingkannya.

Adapun penelitian ini jauh berbeda dengan penelitian-penelitian yang di

atas. Penelitian ini membahas tentang Peradilan Etik Mahkamah Kehormatan

Dewan dalam Perspektif Politik Islam ( studi kasusnya Setya Novanto), skripsi ini

akan mengupas satu per satu tentang MKD itu sendiri, etika politik, pengadilan

etika tersebut dalam perspektif Islam dan sejarah kasus yang dilakukan oleh Setya

Novanto.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah satu teknik pemikiran yang dipergunakan dalam

penelitian tertentu untuk menggali dan mengembangkan pengetahuan dari

Page 18: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

8

sumber-sumber primer maupun sekunder.8 Metode penelitian ini adalah metode

kepustakaan (library research),9 yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

menghimpun atau mengumpulkan data dari berbagai literatur baik data yang ada

di perpustakaan atau media informasi lainnya. Agar tercapai maksud dan tujuan

pembahasan pokok-pokok masalah diatas maka penulis menggunakan metode

penelitian kepustakaan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data-data yang

deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan hal yang berkaitan dengan

MKD. Dalam hal ini adalah kasus yang dilakukan oleh Setya Novanto. Penulis

akan melakukan kajian kasus secara mendalam dan komprehensif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif, yaitu menjelaskan pokok

permasalahan atau obyek penelitian yang penulis teliti sebagaimana adanya lalu

dibandingkan dengan hal lain melalui analisis. Jadi penulis akan menjelaskan dan

memaparkan pokok pembahasan dalam penelitian ini, yakni mengenai Etika

Politik dan Pengadilan Etika Politik Mahkamah Kehormatan Dewan kemudian

membandingkannya dengan Etika Politik Islam serta pandangan Islam terhadap

Peradilan Etika Politik MKD.

8 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press, 2007), cet. ke-12, h. 27. 9 Library Research ini dilakukan dengan mendayagunakan sumber informasi yang

terdapat di pperpustakaan dan jasa informasi yang tersedia. Lihat Masri Singarimbun dan Sofyan

Effendi “Metode Penelitian Survey”, h. 70.

Page 19: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

9

3. Tehnik Pengumpulan dan Sumber Data

Dalam penelitian umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara

langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka seperti buku-buku yang

valid. Yang diperoleh langsung dari masyrakat dinamakan data primer (data

dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan

data sekunder.10

Jadi nanti ada pembagian data primer dan data sekunder, untuk

memudahkan penelitian pada MKD dan kasus Setya Novanto.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara terhadap

3 tokoh baik dari anggota DPR-RI sendiri, kemudian dari anggota Mahkamah

Kehormatan Dewan (MKD), dan dari masyarakat , serta pengumpulan dokumen-

dokumen hasil putusan langsung dari MKD, dan metode pengumpulan data

primer adalah dokumentasi dan wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder penulis mengambil data dan informasi dari pemberitaan

di media cetak mengenai kasus Setya Novanto yang dilakukan anggota dewan

yang merupakan suatu pelanggaran, dan dari berbagai artikel serta aturan-aturan

MKD yang penulis temukan dalam penelitian ini.

4. Tehnik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, dan analisis data

yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif yang berarti

10

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2003), cet. ke-7, h. 12.

Page 20: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

10

mendeskripsikan, kemudian membandingkan hal yang telah dideskripsikan

tersebut.

5. Tehnik Penulisan Skripsi

Tehnik penulisan skripsi ini berpedoman kepada Buku pedoman Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang

diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri

(UIN) Jakarta tahun 2012.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan permasalahan tersebut dalam bagian yang lebih

lengkap, agar bisa lebih memperjelas rangkaian penelitian ini, maka penulis

memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan

melalui beberapa bab, serta disertai beberapa sub-sub dalam menjelaskan pelbagai

hal yang lebih terperinci dan membutuhkan kajian pengetahuan yang lebih

mendalam. Adapun deskripsi dari sistematika penulisan ini dijabarkan dalam 5

bab sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, yang

berisi tentang mengapa penulis lebih memilih judul ini dalam penulisan skripsi,

pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua, etika politik perspektif politik Islam, diataranya definisi, ruang

lingkup, dasar-dasar , dan tujuan dari etika politik dalam perspektif Islam.

Page 21: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

11

Bab ketiga, profil MKD, seperti sejarah berdirinya MKD, dasar-dasar

hukum berdirinya MKD, kewenangan MKD terhadap anggota DPR, serta

pengaruh MKD terhadap anggota DPR.

Bab keempat, profil Setya Novanto, sejarah beberapa kasus sSetya

Novanto yang melanggar etika politik seorang anggota DPR, kemudian akan

dibahas juga proses pengadilan dan putusan pengadilan terhadap kasus Setya

Novanto, serta analisis politik Islam terhadap keputusan MKD.

Bab kelima, penutup yang dalam bab ini disajikan serta saran yang

berkaitan dengan masalah atau kasus yang dikaji dalam skripsi ini.

Page 22: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

12

BAB II

ETIKA POLITIK dan MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN

A. Definisi dan Ruang Lingkup Etika Politik Islam

Manusia adalah makhluk politik, pernyataan seperti ini sering diartikan

bahwa kehidupan manusia secara langsung tidak dapat dipisahkan dari yang

namanya permasalahan atau persoalan politik. Sedangkan dalam politik terdapat

nilai-nilai etika yang tidak bisa dipisahkan, agar kegiatan politik pada manusia

dapat berjalan dalam mencapai tujuan, baik dalam tujuan di dunia maupun sebagai

salah satu ibadah untuk umat Islam.

Secara kebahasaan Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang

buruk serta hak dan kewajiban moral, etika juga bisa disebut sebagai kumpulan

asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak yang diatur oleh suatu golongan

masyarakat.1 Etika dapat dikatakan sebagai watak, kesusilaan, atau adat yang

diambil dari bahasa Yunani atau ethos, yang berarti karakter dan studi yang

sistematis tentang pengertian dan hakikat nilai baik dan buruk, dan salah benar,

seharusnya dan tidak semestinya, serta prinsip umum yang membenarkan kita

melakukan atau menggunakan sesuatu.2 Dalam bentuk jamak (ta etha) artinya

adalah adat kebiasaan dan arti terakhir inilah yang menjadi latar belakang bagi

terbentuknya istilah “Etika” yang oleh filsuf besar Yunani, Aristoteles sudah

dipakai untuk menunjukkan filsafat moral.3 Etika pada umumnya hanya terlihat

1 “Etika” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Edisi III

cet. ke-8. 2 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Etika Berkeluarga, bermasyarakat, dan

Berpolitik, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2009), cet. ke-1, h. 6. 3 K. Bertens, Etika, cet ke-8 (Jakarta: Gramedia Media Utama, 2004), cet. ke-8, h. 4.

Page 23: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

13

dari sisi nilai baik dan buruknya, karena biasanya nilai baik itu dianggap pasti

benar dan nilai buruk dianggap salah, hal ini semakin jelas jika dikaitkan dengan

erika religius, apa yang diperintahkan oleh Tuhan dianggap benar dan baik,

sedangkan yang dilarang-Nya dianggap buruk dan salah.4

Etika menyelidiki segala perbuatan manusia kemudian menetapkan

hukuman baik dan buruk akan tetapi tidak semua perbuatan dapat diberi hukuman

seperti ini, perbuatan manusia yang timbul dengan kehendak bukanlah pokok

persoalan etika. Pokok dari persoalan etika ialah segala perbuatan yang timbul

dari orang yang melakukan dengan ikhtiar dan sengaja, dan ia mengetahui ketika

melakukannya dengan penuh kesadaran. Demikian juga soal perbuatan yang

timbul tanpa kehendak tetapi dapat diikhtiarkan penjagaan sewaktu sadar.

Perilaku inilah yang dapat dikenakan hukuman baik dan buruk dalam

permasalahan etika.5

Sedangkan politik adalah kehidupan untuk mencapai kehidupan yang lebih

baik. Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan, segala urusan,

tindakan, mengatur strategi dan siasat yang dilakukan dalam pemerintahan atau

negara, serta kebijakan dalam bertindak.6 Dalam perspektif Islam, menurut Ibnu

Khaldun, politik harus menjadi pencarian untuk etika dan keduanya saling

terkait.7 Politik juga bisa diartikan sebagai seni dalam mengatur dan mengurus

4 Abdul Haris, Etika Hamka: Kontruksi Etik Berbasis Rasional Religious, (Yogyakarta:

LKIS, 2010), cet. ke-1, h. 35. 5 Ahmad Amin, Etika (Ilmu Akhlak), (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), cet. ke-8, h. 5.

6 Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam entry “Politik” (Jakarta: Balai Pustaka, 2007),

Edisi III cet. ke-8. 7 Mujar Ibnu Syarif, “Contemporary Islamic Political Discourse on The Political Ethics

of State officials”, Syariah Journal, Vol. 22, No. 2 (2014), h. 163.

Page 24: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

14

suatu negara, serta cara atau kebijakan untuk mencapai suatu tujuan.8 Istilah

politik muncul dalam bahasa Yunani, “Politicon” yang mengandung arti “

berhubungan dengan warga masyarakat”, kata tersebut diambil dari kata polis

yang berarti kota.9 Orang Yunani kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakan

sebagai the good life. Dalam kehidupan manusia modern seperti saat ini,

kebutuhan hidup orang banyak membutuhkan institusi negara sebagai pelindung

dan pengatur masyarakat yang majemuk. Dengan demikian politik dalam suatu

negara berkaitan dengan masalah kekuasaan pengambil keputusan, kebijakan

publik dan alokasi atau distribusi.10

Padanan kata politik dalam bahasa arab adalah

Siyasah yang berasal dari kata sasa. Kata ini diartikan sebagai mengatur,

mengurus dan memerintah. Sedangkan kata siyasah diartikan policy of

government yang bertujuan untuk kemaslahatan.11

Politik mengikhtiarkan optimalnya kehidupan bersama sehingga

aktualisasi diri dan fungsi optimal individu dapat berlangsung serta pencapaian

kebahagiaan dapat dilakukan. Dari hal tersebut dapat kita pahami, politik adalah

implikasi dari kehidupan bersama. Keberadaan manusia dengan manusia yang lain

di dunia, kehidupan bersama di sebuah wilayah, memerlukan pengaturan agar

8 B. N. Marbun, Kamus Politik, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), cet. ke-1, h. 445.

9 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Etika berkeluarga, Bermasyarakat, dan

Berpolitik, h 37. 10

Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010),

cet. ke-4, h. 14. 11

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Etika berkeluarga, Bermasyarakat, dan

Berpolitik, h. 38.

Page 25: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

15

rakyatnya dapat memenuhi kebutuhan dan mengembangkan dirinya masing-

masing, lebih jauh lagi sama-sama mengembangkan dunia.12

Frans Magnis Suseno mengatakan bahwa etika politik adalah filsafat

moral tentang dimensi politis kehidupan manusia.13

Dalam Islam pengambilan

hukum tidak terlepas dari Al-Quran, Sunah dan Ijtihad para ulama sebagai

pedoman dalam berbagai aspek termasuk politik. Etika politik menurut Fiqh

Siyasah adalah menjalankan suatu pemerintahan, perjalanan politik muslim yang

nilai-nilai baik dan buruknya berdasarkan sumber hukum Islam. Menurut Prof.

Azumardi Azra ketika etika politik melanggar perintah-perintah agama maka

dapat merusak kesucian politik serta tujuan akan berubah dan jauh dari maslahat

umat.14

Karena memang sebenarnya islam merupakan agama politik, memiliki

pemikiran yang disalurkan dalam akidah Islam dan metode-metode yang terdapat

dalam hukum Syara.15

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa etika dan politik memiliki hubungan

yang sangat dekat. Jalinan sempurna antara etika dan politik dicontohkan oleh

Nabi Muhammad saw ketika rasulullah memimpin Negara Madinah, dijelaskan

dalam Al-Qur’an (al-Ahzab, 21).

Berbeda dengan periode Nabi dan al-Khulafa ‘al-Rasyidin, pemerintah

dijalankan oleh pejabat negara di berbagai negara Muslim di periode kontemporer

12

Bagus Takwin, “Etika Politik Menimbang Ulang Politik”, dalam Budi Hardiman dkk.

Empat esai etika Politik, (Jakarta: Komunitas Salihara, 2011), cet. ke-1, h. Vii. 13

Frans Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern,

(Jakarta: Gramedia, 1988), cet. ke-2, h. 8. 14

Azyumardi Azra dan Amsal Bachtiar, Etiika Politik dalam Islam, Artikel diunduh 04

Februari 2016, http://www.republika.co.id/berita//ensiklopedia-islam/himah/08/07/13/122-etika-

politik-dalam-islam. 15

Hafidz Abdurrahman, Diskursus Islam Politik Spiritual, (Jakarta: Al-Azhar Press

2007), cet. ke-2, h. 21.

Page 26: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

16

ini, tidah banyak yang dapat diperdebatkan karena moral dan praktek pejabat

negara yang tercemar. Oleh karena itu, umat Islam di masa kontemporer masih

kurang mendapatkan yang baik.16

Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat

teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara

bertanggung jawab. Adalah salah ketika etika politik langsung mau mencampuri

politik praktis sebagaimana etika pada umumnya tidak dapat menetapkan apa

yang harus dilakukan seseorang. Tugas etika politik adalah subsider: membantu

agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara obyektif,

artinya berdasarkan argumen-argumen yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh

semua yang mengerti permasalahan. Etika politik tidak dapat mengajarkan atau

mengkhotbahi para politisi, tetapi dapat memberikan patokan-patokan orientasi

dan pegangan normatif bagi mereka yang memang mau menilai kualitas tatanan

kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia.17

Etika dapat dilihat dari dua bagian yaitu: etika umum dan etika khusus.

Etika umum adalah prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi segenap tindakan

manusia, sedangkan etika khusus adalah dalam berbagai lingkup kehidupan.

Dibedakan antara etika individual yang mempertanyakan kewajiban manusia

sebagai individu, terutama terhadap dirinya sendiri dan melalui suara hati

terhadap Tuhan, dan etika sosial. Etika sosial jauh lebih luas dari etika individual

karena hampir semua kewajiban manusia bergandengan dengan kenyataan bahwa

16

Mujar Ibnu Syarif, “Contemporary Islamic Political Discourse on The Political Ethics

of State officials”, Syariah Journal, h. 163. 17

Frans Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern,

h.3.

Page 27: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

17

ia merupakan makhluk sosial. Dengan bertolak dari martabat manusia sebagai

pribadi yang sosial, etika sosial memuat banyak etika yang khusus mengenai

wilayah-wilayah kehidupan manusia tertentu. Di sini termasuk misalnya

kewajiban disekitar permulaan kehidupan, dan juga norma-norma moral yang

berlaku dalam hubungan dengan satuan-satuan kemasyarakatan yang berlembaga

seperti etika berkeluarga, etika berbagai profesi, dan etika pendidikan. Dan disini

termasuk juga etika politik atau filsafat moral mengenai dimensi politis kehidupan

manusia.18

Etika politik memiliki kemiripan dengan kode etik profesi, terutama ketika

etika politik menyoroti masalah-masalah pejabat publik. Secara kebahasaan kode

etik adalah aturan atau tata susila. Adapun yang dimaksud dengan kode etik

profesi adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang tingkah laku dalam

suatu kelompok profesi tertentu yang sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-

hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis.19

Etika khusus sering disamakan dengan etika terapan, yaitu etika yang

dilaksanakan sehari-hari oleh pelaku etika. Etika terapan menerapkan etika dalam

kehidupan sehari-hari, bermasyarakat dan bernegara. Hubungannya dengan pelaku

etika sangat erat, karena pembuatan etika itu melekat pada pelaku etika. Etika

politik tidak hanya berbicara tentang prilaku institusi politisi saja, etika politik

juga berhubungan dengan praktek institusi sosial, hukum, komunitas struktur-

18

Frans Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern,

h. 13. 19

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Etika berkeluarga, Bermasyarakat, dan

Berpolitik, h. 17.

Page 28: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

18

struktur sosial, politik, ekonomi.20

Ruang lingkup etika terapan seperti etika

politik meliputi dua persoalan yaitu menyoroti masalah-masalah profesi dan

membahas masalah-masalah aktual dalam kehidupan politik, tata cara berpolitik

serta hasil kebijakan politik.

Lembaga penata normatif masyarakat adalah hukum. Hukumlah yang

memberitahukan kepada semua anggota masyarakat bagaimana harus bertindak.

Hukum terdiri dari norma-norma bagi kelakuan yang betul dan salah dalam

masyarakat. Hukum hanya bersifat normatif dan tidak efektif. Artinya hukum

sendiri tidak dapat menjamin agar orang memang taat kepada norma-normanya.

Yang dapat secara efektif menentukan kelakuan masyarakat hanyalah lembaga

yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan hukum dan lembaga itu adalah

negara. Penataan efektif msyarakat adalah penataan yang de facto dalam

kenyataan , menentukan kelakuan masyarakat. Dengan demikian hukum dan

kekuasaan negara merupakan bahan bahasan utama etika politik. Hukum sebagai

lembaga penata masyarakat yang normatif, kekuasaan tanpa hukum akan menjadi

negara penindas dan irasional, begitu pula hukum tanpa kekuasaan negara tidak

bisa berbuat apa-apa hanya normatif belaka.21

Etika politik terutama berfungsi sebagai sarana kritik ideologi. Bukan

negara dan hukum melainkan paham-paham dan strategi legitimasi yang

mendasari penyelenggaraan yang menjadi bahan pembahasannya. Itu mempunyai

implikasi bagi etika politik itu sendiri suatu usaha ideologis tidak tanpa alasan.

Etika politik tidak berada di tingkat sistem legitimasi politik tertentu dan tidak

20

Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan, (Jakarta: Kompas 2003), cet. ke-1, h. 25. 21

Frans Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern, h. 21.

Page 29: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

19

dapat menyaingi suatu ideologi negara, tetapi etika politik dapat membantu usaha

masyarakat untuk mengejewantahkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas

politik nyata. Misalnya dengan merefleksikan apa inti keadilan sosial, apa dasar

etis kerakyatan, bagaimana kekuasaan harus ditangani supaya sesuai dengan

martabat manusia dasarnya, etika politik dapat membantu dengan menjelaskan

implikasi dari berbagai alternatif dan pandangan yang kontroversial. Justru

apabila suatu bangsa bertekad untuk membangun kehidupannya sesuai dengan

dan berdasarkan nilai-nilai luhurnya, etika politik dapat membagikan keahliannya

dalam bidang normatif etis untuk merealisasikan tekad itu.22

B. Dasar-Dasar Etika Politik Islam

Komitmen pada cita-cita politik pada khususnya kesejahteraan dan

kesentosaan rakyat dan menghasilkan hukum-hukum yang adil adalah sesuai

dengan ajaran Al-quran. Sistem politik yang di kehendaki adalah berupa

penerapan hukum-hukum Tuhan dalam lingkungan tanpa menutup kemungkinan

upaya pembuatan dan penerapa hukum untuk penyelengarakan kepentingan yang

didiamkan Al-quran dan Sunnah adalah sistem politik Islami,23

yang di dalam

nya terkandung nilai-nilai etika dalam berpolitik, Al-quran menekankan etika

politik itu harus mengacu kepada hal-hal berikut:

1) Amanat

Bahwa politik itu merupakan akses terhadap kekuasaan negara secara lahiriah

berasal dari amanat rakyat, maka kekuasaan itu harus digunakan, di alokasikan

22

Frans Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern, h. 7.

23

Abdul Muin Salim, Fiqh Siyasah: Konsepsi kekuasaan Politik Dalam Al-Quran,

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), cet. ke-2, h. 223.

Page 30: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

20

dan di distribusikan dengan benar dan adil untuk kesejahteraan rakyat, seperti

yang terkandung dalam surat An-Nissa:58

5

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha

Mendengar lagi Maha Melihat.

Seseorang yang mendapatkan amanah kepemimipinan politik maka

menjadi keharusan konstitusional dan sekaligus mnejadi kewajiban dalam agama

untuk menunaikan amanat sebagai tanggung jawabnya. Amanat yang bersal dari

tuhan yang harus ditunaikan adalah mnegakan hukum-hukum agama. Menegakan

agama berarti menuaikan hal-hal yang diperintahkan dalam al-quran dah hadist.

Khusus dalam etika politik, maka di antara yang mesti ditunaikan adalah

menyelenggarakan pembangunan spiritual dan kesejahteraan manusia, serta

memelihara dan mengembangkan ketertiban dan keamanan negara.

Dalam prinsip Ibnu Taimiyah ia mengatakan, karena beratnya Amanah

maka pengangkatan pemimpin untuk mengurusi umat harus dilakukan secara

seleksi yang ketat. Karena pada dasarnya seorang pemimpin akan dihadapkan

pada permasalahan umat yang sangat kompleks.24

Dengan demikian, dalam

hubungannya dengan negara dan rakyat, prinsip etika amanah adalah salah satu

prinsip etika politik pembangunan menghendaki agar negara seyogyanya

24

Ibnu taimiyah, Siyasah Syariah: Etika Politik Islam, (Bandung: Risalah Gusti), h. 4.

Page 31: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

21

menghargai hak-hak setiap warganya dan tidak sewenang-wenang

memperlakukan rakyatnya.25

2) Musyawarah

Setelah menjalankan amanah dalam menerapkan etika politik tentu harus

dibarengi dengan sistem musyawarah, mengingat dalam politik Islam,

musyawarah adalah keharusan dalam mencapai sebuah kesepakatan. Tentu ini ada

kemiripan dari sistem demokrasi modern saat ini. Substansi demokrasi adlah

memberikan bentuk dan beberapa sistem yang praktis seperti pemilu untuk

meminta pendapat rakyat, kebebasan berpendapat, dan lain-lain.26

Karena tanpa

musyawarah semua peserta memiliki persamaan hak untuk mendapatkan

persamaan, untuk mendapatkan kesempatan secara adil untuk mengungkap

pendapat dan pandangan masing-masing terhadap masalah yang dirundingkan.27

Dalam Al-quran yang terkait etika dalam berpolitik yang mengandung nilai-nilai

bermusyawarah terkandung pada surat Ali-Imran ayat 159:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah

25

Arskal Salim, Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah, (Jakarta:

Logos, 1999), cet. ke-1, h. 79. 26

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-quran, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan

Berpolitik, h. 42. 27

Suyuti Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari

Pandangan Al-quran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), cet. ke-1, h. 201.

Page 32: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

22

mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka,

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam

urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang

bertawakkal kepada-Nya.

Dalam ayat ini dicantumkan 3 sifat dan sikap secara beruntun untuk

dilaksanakan sebelum bermusyawarah. Ketika ketiga sifat tersebut adalah berlaku

lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. Esensi sifat itu yang kemudian

harus dimiliki setiap muslim yang hendak melakukan musyawarah. Ayat tersebut

termasuk dalam kelompok ayat Makkiyah. Ini berarti bahwa umat Islam telah

mengenal tradisi Musyawarah sebelum Islam datang, masyarakat Arab, telah

mengenal tradisi musyawarah.28

Musyawarah bukan berarti bahwa seseorang

pemimpin meminta nasihat kepada orang lain, melainkan nasihat timbal balik

melalui diskusi pertama, hal ini secara langsung menunjukkan bahwa kepada

eksekutif tidak dapat sama sekali menolak keputusan yang diambil melalui

majelis musyawarah.29

3) Adil

Etika selanjutnya dalam berpolitik adalah Adil, seseorang yang adil adalah

yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama bukan

ukuran yang ganda. Persamaan itulah yanng adil tidak berpihak kepada yang

28

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-quran, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan

Berpolitik, h. 43. 29

Mumtaz Ahmad, Masalah Teori Politik Islam, (Bandung: Mizan, 1996), Cet- Ke-3, h.

122.

Page 33: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

23

salah.30

Imam khomaini mengatakan bahawa Adalah (keadilan) adalah – antara

berelebuhan dan kurang, ia adalah termasuk perkarang penting dalam mencapai

keutamaan akhlak, baik secara batiniah dan lahiriah yang merupakan keutamaan

besar insaniah. Keadilan bukanlah salah satu bagian keutamaan, bahkan keadilan

adalah semua keutamaan.31

Sedangkan menurut Yusuf Qhardawi keadilan adalah

keseimbangan antara individu dengan unsur materidan spiritual yang di miliki,

keseimbangan antara individu dan masyarakat, antara masyarakat satu dan

masyarakat lainnya. Kesimbanagan ini tidak akan terwujud tanpa melaksanakan

syariat yang telah di tetapkan oleh Allah. Arti keadilan bukanlah keutamaan

mutlak. Persamaan antar dua bentuk yang berbeda tidak lebih dari pada dikotomi

antara dua hal yang sama, dan hal ini bukanlah keadilan.32

Dalam Al-Quran, keadilan mengandung berbagai macam makana, tidak

hanya pada proses penetapan hukum dan polotik tetapi juga berbicara persoalan

perselisihah akhlak dan segala aspek kehidupan beragama.dalam kaitan etika

dalam berpolotik, keadilan dalam Al-Quran dijelaskan pada surat An-Nisa ayat

135:

30

Lajnah PentashihaMushaf Al-quran, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan

Berpolitik, h. 36. 31

Imam Khomaini, Insan Illahiah: Menjadi Manusia Sempurna dengan Sifat-Sifat

Ketuhanan, Puncak Penyingkapan Hijab-Hijab Duniawi, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), h. 164. 32

Yusuf Qhardawi, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Cet ke-3 (Jakarta: Gemma Insani

Press), cet. ke-3, h. 228.

Page 34: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

24

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar

penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri

atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih

tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin

menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau

enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala

apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini berbicara tegas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman

untuk menegakan keadilan secara total dalam semua kondisi dan dalam segala

bidang, pemimpin, politisi, hakim atau masyarakat biasahendak menjalankan dan

menegakan keadilan. Terhadap objek di mana keadilan harus di tegakkan dalam

arti memberikan perlakuan yang sama.33

Prinsip keadilan mrndapatkan posisi

dalam Piagam Madinah yang menyatakan tegas sebagai sistem perundang-

undangan dalam kehidupan bermasyarakat negara Madinah. Semua warga negara

baik Muslim, Nasrani dan Yahudi diperlakukan secara adil dengan memperoleh

hak perlindungan dan hak persamaan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Artinya sebagai sesama manusia mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan

keadilan. Karena keadilan bersifat inklusif tidak eksklusif untuk golongan

tertentu.34

Kewibawaan Imam akan lenyap jika melakukan tinndakan yang

33

Lajnah Pentashihan Muashaf Al-Quran, Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan

Berpolitik, h. 52.

34

Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari

Pandangan Al-Quran, h. 225.

Page 35: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

25

terlarang atau sejenisnya. Ini mengakibatkan hilangnya kekuatan imam dalam

mengurusi suatu perkara yang menyangkut kehidupan umatnya.35

4) Memiliki Rasa Malu

Politisi yang memiliki rasa malu adalah mereka yang merasa malu melanggar

agama, rasa malu dan tidak pernah melakukan kesalahan dengan sengaja, dan

malu melanggar norma-norma yang telah disepakati. Ketika seorang politikus

telah melanggar salah satu yang dilarang oleh agama, seperti mengkonsumsi

alkohol, itu berarti dia tidak lagi memiliki rasa malu. Seorang politisi mabuk,

menurut al-Ghazali, akan menderita kerugian dan juga mungkin akan kehilangan

kekuasaannya.

Seorang pejabat negara yang memiliki rasa malu, akan berhati-hati dan

waspada, dan tidak akan pernah melakukan apapun yang sekiranya bisa

mempermalukan dirinya sendiri. Etika politik utama yang harus dipraktekkan

oleh seorang politisi adalah kejujuran, dan menghindari korupsi, kolusi dan

nepotisme. Oleh karena itu jika ia telah dinyatakan korupsi misalnya, seorang

politisi tersebut jika memiliki rasa malu, maka akan cepat untuk mengundurkan

diri dari kantor. Pada saat ini tampak bahwasannya politisi di negara Muslim tidak

memiliki rasa malu atau kehilangan rasa malu.

Oleh karena itu meskipun melakukan korupsi atau banyak kejahatan lainnya,

banyak diantara mereka yang masih tetap bertahan di kantor tanpa memiliki rasa

malu. Seorang politisi yang tau malu adalah orang yang tahu akan dirinya.36

35

Osman Raliby, Ibnu Khaldun Tentang Masyarakat dan Negara, (Jakarta: sBulan

Bintang,1965), cet. ke-3, h. 169. 36

Mujar Ibnu Syarif, “Contemporary Islamic Political Discourse on The Political Ethics

of State officials”, Syariah Journal, h. 183.

Page 36: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

26

5) Memenuhi Janji Politik

Yang dimaksud dengan menghormati janji-janji politik untuk politisi untuk

selalu berusaha sejauh mungkin untuk memenuhi semua janji-janji yang

dinyatakan dia di publik. Terutama, kepada orang-orang yang berada saat

penyampaian kampanye untuk pemilihan sebagai pejabat publik, seperti sebagai

Presiden, Perdana Menteri atau posisi politik tinggi lainnya.

Ini penting untuk menekankan kepada para pejabat penting yang telah berhasil

menduduki posisi nya. Dengan kata lain, dibutuhkan kejujuran dan integritas

sebelum dan sesudah berkampanye atau pemilu serta setelah berada di kantor.37

C. Tujuan Etika Politik

Etika politik dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih,

efisien dan efektif serta menumbuhkan suasana pilitik yang demokratis yang

bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tangap akan aspirasi rakyat,

menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan serta menjunjung tinggi hak asasi

manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika

poltik mengamanattkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian

tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik.38

Ini semata agar terciptanya

pemerintahan yang menjunjung tinggi hak rakyat agar terciptanya kesejahteraan

rakyat.

Studi Etika Politik Islam bertujuan untuk mendorong atau mengarahkan

pejabat negara untuk melakukan berbagai tindakan politik yang baik dan

37

Mujar Ibnu Syarif, “Contemporary Islamic Political Discourse on The Political Ethics

of State officials”, Syariah Journal, h. 186. 38

Abdul Haris, Etika Hamka: Konstruksi Etika Berbasis Rasional Religius, (Yogyakarta:

LKIS, 2010), cet.. ke-1, h. 35.

Page 37: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

27

menghindari berbagai perilaku buruk politik, sehingga semua tindakan politik

yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi bangsa dan negara.39

Meskipun Al-Quran tidak mengemukakan secara eksplisit fungsi dan

struktur dan sistem serta etika politik, namun dari uraian di atas dapat ditemukan

adanya unsur-unsur dalam politik. Sosialisasi politik, misalnya dapat ditemukan

dalam tugas dan ajaran-ajaran agama, termasuk di dalamnya yang berkenaan

dengan kehidupan politik dikembangkan dengan sistem pendidikan dan

pengajaran sehingga masyarakat dapat memiliki persepsi dan budaya yang sama.

Dengan begitu diharapakan warga masyarakat dapat melaksanakan peran masing-

masing dalam kehidupan bersama, bermasyarakat dan bernegara. Pada sisi lain

sosial politik, keyakinan dan budaya beerpolitik dapat diwariskan dari satu

generasi ke generasi berikutnya

Diharapkan dalam berjalannya suatu pemerintahan sesuai dengan etika

politik yang terkandung dalam Al-Quran dapat terjadinya pembuatan hukum-

hukum yang adil dalam masyarakat, legislatif dapat mengerti dan mengetahui

hukum yang pantas dibuat, tujuan serta maksudnya demi kesejahteraan rakyat.

Eksekutif dapat menjalankan dan melaksanakan hukum-hukum agama dan

perundang-undangan dan menjadi pemimpin yang amanah dan adil. Sedangkan

yudikatif dapat menindak dengan tegas para pelanggar hukum.40

Cita-cita yang diharapkan dapat menjadi kenyataan yaitu ketentraman,

kesejahteraan, dalam kehidupan bermayarakat dan dilindungi oleh hukum Islam,

tersipulkan dengan istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang

39

Mujar Ibnu Syarif, “Contemporary Islamic Political Discourse on The Political Ethics

of State officials”, Syariah Journal, h. 171. 40

Abdul Muin Salim, Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran, h. 297.

Page 38: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

28

mengandun negeri sejahtera dan sentosa, nilai yang diharapkan terwujud sehingga

dengan begitu memperoleh sarana dan wahana untuk aktualisasi kodrat manusia

sebagai makhluk yang diberikan kedudukan sebagai khalifah dalam membangun

kemakmuran di muka bumi untuk kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan

akhirat. Sesuai janji Allah tujuan itu hanya dapat tercapai dengan iman dan amal.

Ini bermakna manusia harus mengakui dan mengikuti kebenaran yang dibawa

oleh Rasulullah Saw dan melaksanakan usaha pembangunan material, spiritual,

dan memelihara serta mengembangkan ketertiban kemudian keamanan bersama.

Usaha ini pada hakikatnya adalah penerapan hukum-hukum dan ajaran agama

yang diwajibkan atas setiap orang mukmin dan pemerintah sebagai pemegang

kekuasaan politik.41

41

Abdul Muin Salim, Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran, h. 298.

Page 39: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

29

BAB III

PROFIL MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN

A. Sejarah dan Dasar Hukum Berdirinya MKD

Sistem kode etik dan kode perilaku terus berkembang dalam praktik di

semua bidang kehidupan, baik di ranah dunia usaha (market), di ranah masyarakat

(civil society), maupun di sektor publik dan dalam penyelenggaraan kekuasaan

pemerintahan negara (state). Dalam ranah negara pun, sistem kode etik dan

infrastruktur etik ini berkembang, baik di lingkungan cabang kekuasaan eksekutif,

legislatif, maupun judikatif, serta di lembaga-lembaga atau agencies yang bersifat

indipenden. Di bidang kehakiman, telah mengadopsi ide pembentukan komisi

yudisial yang bersifat permanen dan diatur dalam Pasal 24B UUD 1945. Di

lingkungan DPR dan DPD, berdasarkan UU MD3 telah dibentuk Mahkamah

Kehormatan DPR (MKD).1 Di lingkungan Mahkamah Agung dan Mahkamah

Konstitusi terdapat pula Majelis Kehormatan Hakim (MKH), yang bersifat

adhoc.2

Gejala pembentukan komisi-komisi atau institusi-institusi penegak kode

etik ini, baik yang bersifat permanen ataupun yang bersifat adhoc atau sewaktu-

waktu diperlukan, mencerminkan semakin berkembangnya kesadaran umat

manusia mengenai pentingnya sistem etika profesional itu ditegakkan secara

efektif. Hal ini mendorong United Nations menetapkan secara resmi rekomendasi

Sidang Umum (General Assembly) pada tahun 1996, yang menganjurkan agar

1 Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),

Cet Ke-2, h. 100. 2 Adhoc adalah suatu pengadilan yang memiliki sifat tidak permanen dan dibentuk hanya

untuk sementara saja dan untuk menangani suatu kejadian tertentu. Pengadilan ini menangani

beberapa masalah terutama dalam hal Hak Asasi Manusia.

Page 40: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

30

semua negara anggota PBB membangun apa yang disebut infrastruktur etika

untuk jabatan-jabatan publik (ethics infra-structure in public offices). Hal ini tentu

sangat berpengaruh keseluruh dunia, sehingga semua negara – dewasa ini – terus

mengadakan upaya pembentukan kode etik di pelbagai bidang dengan didukung

oleh institusi-institusi penegakannya dalam praktik. Dengan demikian, sistem

kode etik yang sudah dikenal abad ke-19 sampai akhir abad ke-20, mengalami

revitalisai lebih lanjut dengan dukungan kelembagaan yang memungkinkan sistem

etika benar-benar diterapkan secara fungsional dan ditegakkan secara efektif.3

Sebelum berganti nama menjadi MKD, alat kelengkapan DPR bernama

Badan Kehormatan (BK) DPR. Mahkamah Kehormatan Dewan dibentuk oleh

DPR juga dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR

menetapkan susunan dan keanggotaan MKD dengan memperhatikan perimbangan

dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan

DPR, dan permulaan tahun sidang. Penyebab bergantinya istilah BK menjadi

MKD, adalah memberikan kekuasaan yang lebih.4

Anggota MKD berjumlah 17 (tujuh belas) orang dan ditetapkan dalam

rapat paripurna pada permulaan tahun sidang. Pimpinan MKD merupakan satu

kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri dari satu orang

ketua dan tiga orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota MKD yang

Berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan

memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota

3 Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),

h. 101. 4 Hasil Wawancara dengan Ketua MKD Bapak KH. Surahman Hidayat pada tanggal 15

Februari 2016, di Gedung Nusantara II jam 11.20am.

Page 41: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

31

tiap-tiap fraksi. Dalam anggota MKD terdapat beberapa fraksi yang ikut serta di

dalamnya, berikut nama-nama yang menjabat sebagai anggota MKD dari mulai

ketua, wakil ketua dan beberapa anggota pendukung di dalamnya5:

Nomor

Anggota

Nama

Fraksi

Dapil

Jabatan

107 DR. K.H.

SURAHMAN

HIDAYAT, M.A.

Partai

Keadilan

Sejahtera

(PKS)

Jawa Barat X Ketua

255 Dr. Ir. H. LILI

ASDJUDIREDJA,

S.E., Ph.D.

Golongan

Karya

(GOLKAR)

Jawa Barat II Wakil Ketua

128 DR. JUNIMART

GIRSANG, SH,

MBA, MH

Partai

Demokrasi

Indonesia

Perjuangan

Sumatra Utara

III

Wakil Ketua

377 Ir. SUFMI DASCO

AHMAD, SH, MH

Partai Gerakan

Indonesia

Raya

Banten

III

Wakil Ketua

464 H. A. BAKRI

H.M., S.E.

Partai Amanat

Nasional

Jambi Anggota

498 H. SUKIMAN, S.

Pd., M.M.

Partai Amanat

Nasional

Kalimantan

Barat

Anggota

527 Drs. H. ZAINUT

TAUHID SA’ADI,

Partai

Persatuan

Jawa Tengah

IX

Anggota

5 www.dpr.go.id, Alat Kelengkapan DPR, Mahkamah Kehormatan Dewan, Diakses Pada

Tanggal 22 Februari 2016.

Page 42: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

32

M.Si Pembangunan

183 DR.

MUHAMMAD

PRAKOSA,PHd

Partai

Demokrasi

Indonesia

Perjuangan

Jawa Tengah

IX

Anggota

436 Drs. H. GUNTUR

SASONO, M.Si.

Partai

Demokrat

Jawa

Timur

Anggota

402 H. DARIZAAL

BASIR

Partai

Demokrat

Sumatra Barat

Anggota

559 H. SARIFUDDIN

SUDDING, S.H.,

M.H.

Partai

HaNuRa

Sulawesi

Tengah

Anggota

326 H.R.

MUHAMMAD

SYAFI’I, SH,

M.Hum

Partai Gerakan

Indonesia

Raya

Sumatera

Utara

I

Anggota

132 MARSIAMAN

SARAGIH

Partai

Demokrasi

Indonesia

Perjuangan

Riau

II

Anggota

50 H. ACEP ADANG

RUHIAT, Msi

Partai

Kebangkitan

Bangsa

Jawa Barat

XI

Anggota

269 H. AHMAD

ZACKY SIRADJ

Golongan

Karya

Jawa

Barat

XI

Anggota

13 Drs. FADHOLI NasDem Jawa Ttengah Anggota

Page 43: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

33

I

530 SY. ANAS

THAHIR

Partai

Persatuan

Pembangunan

Jawa Timur

III

Anggota

321 DR. SAIFUL

BAHRI RURAY,

SH, Msi

Golongan

Karya

Maluku Utara Anggota

Tata cara pelaksanaan tugas MKD diatur dengan peraturan DPR tentang tata

beracara MKD.6

B. Kewenangan MKD terhadap anggota DPR

MKD bertugas atau memiliki wewenang untuk menyelidiki serta

memverifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena:

Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 81;

tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap

sebagai anggota DPR, selama 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;

tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR, sebagaimana ketentuan

mengenai syarat calon anggota DPR, yang diatur dalam undang-undang mengenai

pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; melanggar ketentuan larangan

sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Selain tugas tersebut diatas, MKD melakukan evaluasi dan

penyempurnaan peraturan DPR, tentang Kode Etik DPR. MKD juga berwenang

6 Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),

h. 102.

Page 44: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

34

memanggil pihak yang berkaitan dengan melakukan kerjasama dengan lembaga

lain.7

Ketika MKD masih beristilahkan BK. BK tidak memiliki kekuasaan yang

begitu besar dibandingkan dengan MKD dalam hal mengusut kasus bisa dikatakan

bahwa BK tidak berhak mengusut kasus seorang Ketua DPR, meskipun ketua

DPR tersebut telah melakukan pelanggaran etik, beda dengan MKD karena MKD

diberi kesempatan untuk menyidangkan Ketua DPR, Menteri, Menko, dan lainnya

jika melakukuan pelanggaran etik. Di MKD juga diizinkan pihak lain untuk

melakukan penyelidikan seperti Kapolda dan Kapolri. BK diganti jadi MKD agar

dapat meningkatkan fungsi dan posisinya sebagai alat kelengkapan DPR.8

Dalam Peraturan DPR RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Beracara

MKD Bab II mengenai Fungsi, Tugas dan Wewenang tertera di Pasal 2 ayat (3a-

3k), dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, MKD berwenang untuk:

a. Menerbitkan surat edaran mengenai anjuran untuk menaati Tata Tertib serta

mencegah pelanggaran Kode Etik kepada seluruh anggota;

b. Memantau perilaku dan kehadiran Anggota dalam rapat DPR;

c. Memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk mencegah terjadinya

pelanggaran Kode Etik dan menjaga martabat, kehormatan, citra, dan

kredibilitas DPR;

d. Melakukan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan

oleh Anggota, baik berdasarkan Pengaduan maupun tanpa Pengaduan;

7 Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),

h. 102. 8 Hasil Wawancara dengan Ketua MKD Bapak KH. Surahman Hidayat pada tanggal 15

Februari 2016.

Page 45: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

35

e. Memanggil dan memeriksa setiap orang yang terkait tindakan dan atau

peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota yang tidak

melaksanakan salah satu kewajiban atau melanggar ketentuan larangan

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib dalam

Sidang MKD;

f. Melakukan kerja sama dengan lembaga lain;

g. Memanggil pihak terkait;

h. Menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam setiap persidangan dalam

hal Pengadu mencabut aduannya atau diputuskan oleh rapat MKD;

i. Memutuskan perkara pelanggaran yang patut diduga dilakukan oleh Anggota

yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan atau melanggar

ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang

mengatiur mengenai MPR, DPD, DPR, Peraturan DPR yang mengatur

tentang Tata Tertib dan Kode Etik;

j. Menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan

kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada badan urusan rumah

tangga;dan

k. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan DPR yang mengatur

tentang Kode Etik.9

C. Pengaruh MKD Terhadap Kinerja Anggota DPR

Pengaruh adanya MKD sebagai Alat Kelengkapan DPR, sejauh ini tidak

begitu pesat pengaruhnya karena ternyata masih banyak yang belum mengetahui

9 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Kode Etik DPR-RI dan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan

DPR-RI, (Jakarta: Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, 2015), h. 8-10.

Page 46: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

36

sejauh mana proses tindak lanjut dari Alat Kelengkapan DPR yang disebut MKD

ini, banyak anggota DPR yang hanya menganggap MKD itu sebuah alat

kelengkapan biasa, hanya saja setelah adanya MKD ini jauh berkurang kasus-

kasus pelanggaran etik yang terjadi pada anggota DPR. Sedikit demi sedikit para

anggota DPR mulai membenahi diri agar tidak melakukan pelanggaran Kode Etik.

Semenjak adanya perubahan nama berpengaruh juga memperkecil

kemungkinan anggota DPR untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran Kode

Etik, seperti bersikap, bergaul sesama staff, berpakaian, kemudian absensii

kehadiran, dan melayani tamu dengan sangat baik, serta banyak hal lainnya yang

membuat anggota DPR lebih terlihat beretika dalam hal apapun. Tapi yang pasti

setiap tahunnya dari yang dulunya bernama BK, dan sekarang menjadi MKD,

kasus-kasus yang masuk bisa dibilang cukup banyak tapi tidak semua kasus

diterima oleh MKD, ada juga yang tidak diproses karena nama teradu atau

kasusnya atau bahkan mnam peserta teradu tidak jelas seperti layaknya proses

pengaduan yang sebenranya.10

10

Hasil Wawancara dengan Ketua MKD Bapak KH. Surahman Hidayat pada tanggal 15

Februari 2016.

Page 47: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

37

BAB IV

PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM

PERSPEKTIF ISLAM

A. Sekilas Profil Setya Novanto

1. Identitas Setya Novanto

Nama lengkap dari ketua DPR RI H. Setya Novanto, S.E. Beliau lahir di

Banduung pada hari Jumat tanggal 12 November tahun 1954 yang berzodiakkan

scorpion, belia merupakan warga negara Republiik Indonesia, beragama Islam

memiliki profesi sebagai Pengusaha dan Politisi. Beliau memiliki seorang Istri

yang memiliki nama Deisti Asriani, S.H. Dan memiliki 2 orang anak laki-laki dan

seorang anak perempuan. Beliau sekeluarga bertempat tinggal di Kalibata sebagai

rumah dinas anggota DPR-RI sedangkan rumah pribadinya ada di Pondok Indah.

H. Setya Novanto, S.E. merupakan sosok Ketua DPR RI periode 2014 – 2019

yang baru saja terpilih. Sebelumnya juga telah menjabat sebagai anggota DPR RI

periode 1999 - 2004, 2004-2009, 2009-2014 dapil Nusa Tenggara Timur Dua

melalui fraksi Partai Golkar. Setya Novanto juga Ketua Fraksi Partai Golkar

untuk masa periode 2009-2014.

Dalam catatan kariernya, Setya Novanto mengawalinya dengan membuat

usaha kecil-kecilan saat masih kuliah di Universitas Katolik Widya Mandala

Surabaya. Untuk menjaga kelandsungan hidupnya saat merantau, Setya Novanto

memulai berbisnis dengan berjualan beras dan madu di Surabaya. Setya Novanto

juga pernah bekerja pada posisi sales di dealer penjualan mobil. Berkat

Page 48: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

38

kemampuannya dalam memasarkan produk, ia pun diangkat sebagai Kepala

Penjualan Mobil di wilayah Indonesia Timur.

Setelah mendapatkan gelar sarjana, Setya Novanto melanjutkan pendidikannya

di Universitas Trisakti. Pada saat itu, Setya Novanto tetap membuat usaha bisnis

kios fotokopi di dekat kampus. Setya Novanto juga diminta untuk menjalankan

bisnis SPBU di daerah Cikokol, Tangerang dari teman ayahnya dan kemudian

berhasil ia kembangkan. Tak lama kemudian, Setya Novanto bersama teman-

temannya mulai membuat perusahaan yang berfokus pada bidang peternakan.

Setya Novanto juga mendirikan perusahan yang bergerak pada bidang transportasi

dan perdagangan.

Keberhasilnya dalam dunia bisnis membuatnya terjun ke dunia politik.

Mengawali dengan membuat buku mengenai mantan presiden Soeharto. Setya

Novanto kembali bersama teman-temannya menerbitkan sebuah buku berjudul

"Manajemen Soeharto". Hanya saja, buku yang ia terbitkan tersebut dilarang

beredar setelah bentrokan Mei 1997. Setya Novanto pun mulai bergabung

bersama Organisasi Bahumas Kosgoro dan PPK Kosgoro 1957 serta menjadi

anggota Partai Golkar. Setya Novantojuga aktif di kepengurusan KONI dan

organisasi organisasi kemasyarakatan lainnya.1

2. Riwayat Pendidikan

1 www.profilpedia.com/2014/10/profil-dan-biografi-setya-novanto.html, Biografi Setya

Novanto. Diakses pada hari Jumat, 05 Februari 2016.

Page 49: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

39

Setya novanto memulai pendidikannya dari TK Dewi Sartika Bandung, SD

Negeri 5 Bandung, kemudian lanjut ke SMP Negri 73 Tebet Jakarta pada tahun

(1967-1970), dilanjutkan ke SMA Negri 9 Jakarta pada tahun (1970-1973).

Setelah lulus sekolah Setya Novanto memasuki Perguruan Tinggi Universitas

Katholik Widya Mandala Surabaya, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada

tahun 1979 dan setelah itu Universitas Trisakti Jakarta, Fakultas Ekonomi,

Jurusan Akuntansi Management (1983).

3. Riwayat Pekerjaan

Pada tahun 1987 – 2004 pernah bekerja di PT. Nagoya Plaza Hotel, Batam

sebagai Presiden Komisaris, kemudian merangkap juga di PT. Dwisetia Indo

Lestari, Batam sebagai Komisaris, masuk di tahun 1990 Novanto juga bekerja di

PT. Bukit Granit Mining Mandiri, Batam sebagai Komisaris. Pada tahun 1992 –

2003 dia juga bekerja di PT. Menara Wenang, Jakarta sebagai Komisaris,

sedangkan di tahun yang sama 1992 juga beliau bekerja juga di PT. Solusindo

Mitra Sejati, Jakarta sebagai Komisaris namun hanya sampai tahun 1996, dan

ditahun yang sama juga Novanto bekerja di PT. Dwimarunda Makmur, Jakarta

sebagai Direktur namun hanya berlangsung sampai tahun 2000. Memasuki tahun

1996, Novanto bekerja di PT. Bogamakmur Arthawijaya, Jakarta sebagai

Komisaris dan merangkap juga di Founder Tee Box Cafe, Jakarta dan itu bertahan

sampai sekarang, 1998 – 2004 bekerja di NOVA GROUP, Jakarta sebagai

Page 50: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

40

Presiden Komisaris, masuk tahun 1999 – 2000 bekerja di PT. Mulia Intan Lestari,2

Jakarta sebagai Presiden Direktur dan pada tahun 1999 – 2004 Novanto menjabat

sebagai Anggota DPR-RI dari Partai Golkar sampai memasuki tahun 2009 – 2014

pun masih menjabat di DPR-RI sebagai ketua dari Partai Golkar. 2014 – 2016 awal

menjadi Ketua DPR-RI dari Partai Golkar.

4. Riwayat Organisasi

Dari Tahun 1994 - 1998 : Bendahara Masyarakat Telekomunikasi Indonesia

(MASTEL) dan juga menjadi Wakil Sekjen Forum Asosiasi Pengusaha (FPAP).

Tahun 1994 sampai dengan 2002 menjadi Anggota Young President Organization

(YPO). Ketika memasuk tahun 1995 Setya Novanto menjadi Ketua Umum

Yayasan Generasi Bangsa * Wakil Ketua Yayasan Ki Hajar Dewantara.

Dilanjutkan pada tahun 1996-2000. Di tahun 2004 sampai dengan sekarang Setya

Novanto menjadi Ketua Umum Federasi Olahraga Beladiri Indonesia (FOBI),

Ketua Umum Masyarakat Trisakti, Anggota Wali Amanah Trisakti, dan pada

tahun 2007-2011 beliau sempat menjadi Ketua Umum Persatuan Tinju Indonesia

(PERTINA)3.

B. Sejarah Kasus Pelanggaran Etika Politik Setya Novanto

Kasus-kasus menyangkut Setya Novanto Menurut catatan Kompas.com,

Setya beberapa kali diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap Revisi

2 http://m.merdeka.com/profil/indonesia/s/setya-novanto/, Riwayat pekerjaan Setya

Novanto, Diakses pada tanggal 29 Februari 2016. 3 http://profil.merdeka.com/indonesia/s/setya-novanto/, Riwayat Hidup Setya Novanto.

Diakses pada hari Jumat, 05 Februari 2016.

Page 51: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

41

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena

Menembak PON Riau. Kasus ini menjerat mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal,

yang juga politikus Partai Golkar. KPK juga pernah menggeledah ruangan Setya

Novanto di lantai 12, Nusantara I DPR, terkait penyidikan kasus yang sama.

Dugaan keterlibatan dirinya dan anggota DPR Kahar Muzakir dalam kasus PON

Riau terungkap melalui kesaksian mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

Riau, Lukman Abbas, di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau. Saat itu, Lukman

mengaku menyerahkan uang 1.050.000 dollar AS (sekitar Rp 9 miliar) kepada

Kahar, anggota Komisi X DPR dari Partai Golkar. Penyerahan uang merupakan

langkah permintaan bantuan PON dari dana APBN Rp 290 miliar. Lebih jauh,

Lukman mengungkapkan, awal Februari 2012, Setya Novanto menemani Rusli

Zainal untuk mengajukan proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON

melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp 290 miliar. Proposal itu

disampaikan Rusli kepada Setya Novanto yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar

ketika itu. Untuk memuluskan langkah itu, harus disediakan dana 1.050.000 dollar

AS. Dan alhasil pertemuan di ruangannya tersebut pernah diakui Setya Novanto.

Namun, menurut Setya, pertemuan itu bukan membicarakan masalah PON,

melainkan acara di DPP Partai Golkar. Setya Novanto juga membantah terlibat

dalam kasus dugaan suap PON Riau dalam beberapa kesempatan.4 Dirinya

membantah pernah menerima proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON

Riau, atau memerintahkan pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Riau (Dispora Riau)

untuk menyerahkan uang suap agar anggaran turun. Kasus Akil Mochtar dan

4 https://m.tempo.co/topik/tokoh/903/setya-novanto, Sejarah Kasus Setya Novanto,

Diakses pada tanggal 11 Februari 2016.

Page 52: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

42

Setya Novanto Ikut Bermain Selain kasus suap PON Riau, Setya Novanto juga

pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap, gratifikasi, dan

pencucian uang terkait sengketa pemilihan kepala daerah yang bergulir di

Mahkamah Konstitusi. Kasus ini menjerat mantan Ketua MK, Akil Mochtar, yang

juga mantan politikus Partai Golkar.

Pada 24 April 2014 lalu, Setya Novanto bersaksi dalam persidangan kasus

Akil bersama dengan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Dalam

persidangan itu terungkap adanya pesan BlackBerry (BBM) antara Akil dan Ketua

Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jatim sekaligus Ketua Bidang

Pemenangan Pemilu Jawa Zainuddin Amali. Pesan BBM tersebut berisi

permintaan uang Rp 10 miliar dari Akil kepada Zainuddin. “Ya cepatlah, pusing

saya menghadapi sekjenmu itu, kita dikibulin melulu aja. Katanya yang biayai

Nov sama Nirwan B? menurut sekjenmu, krna (karena) ada kepentingan bisnis

disana. Jd (jadi)sama aku kecil2 aja, wah.. gak mau saya saya bilang besok

atw(atau) lusa saya batalin tuh hasil pilkada Jatim. Emangnya aku anggota fpg

(Fraksi Golkar di DPR)?” Demikian bunyi pesan BBM yang dikirimkan Akil

yang diperlihatkan jaksa KPK sebagai barang bukti dalam persidangan. Sementara

itu Menurut transkrip BBM yang diperoleh jaksa KPK, Akil Mochtar juga merasa

dibohongi oleh Idrus karena awalnya bersedia menyiapkan dana melalui Setya

Novanto dan Nirwan B. Sayangnya, sebelum kesepakatan tersebut tidak

terlaksana, penyidik KPK menangkap Akil Mochtar bersama dengan politisi

Golkar lainnya, Chariun Nisa, bersama pengusaha Cornelis Nalau yang datang ke

rumah dinas Akil untuk mengantarkan uang suap terkait Pilkada Gunung Mas,

Page 53: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

43

Kalimantan Tengah. Saat dikonfirmasi mengenai pesan BBM ini dalam

persidangan, baik SetyaNovanto maupun Idrus membantah adanya permintaan

uang dari Akil. Setya Novanto mengaku telah melarang Zainuddin mengurus

masalah Pilkada Jatim. Dia juga mengakui bahwa hubungan Akil Mochtar dengan

Golkar tidak baik karena banyak perkara sengketa pilkada di MK yang tidak

dimenangi Golkar.

Kasus E-KTP Nama Setya Novanto juga disebut-sebut terlibat dalam

kasus dugaan korupsi proyek pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk

elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri. Mantan Bendahara Umum

Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menyebut Setya Novanto dan mantan

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai pengendali proyek e-

KTP. Nazaruddin menuding Setya Novanto membagi-bagi fee proyek e-KTP ke

sejumlah anggota DPR. Setya juga disebut mengutak-atik perencanaan dan

anggaran proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.5 Terkait proyek e-KTP, Setya

membantah terlibat, apalagi membagi-bagikan fee. Dia mengaku tidak tahu

menahu soal proyek e-KTP. Terkait pengadaan e-KTP, KPK menetapkan Direktur

Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal

Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai

tersangka. Sugiharto diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau

penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait

pengadaan proyek tersebut. Sejauh ini, KPK belum pernah memeriksa Setya

5 http://m.kompasiana.com, Aktor Pelanggaran Kode Etik, Diakses Pada tanggal 20

Februari 2016.

Page 54: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

44

Novanto sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan

tersangka Sugiharto, demikian dirilis Kompas.com.

Pelanggaran Etik Setya Novanto jilid I Berita sebelum mencuat kasus

pelanggaran etik dalam soal perpanjangan kontrak Pt Freeport Indonesia oleh

pemerintah RI, Setya Novanto membuat manuver dasyatnya yang cukup

mengentak publik adalah kehadiran Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua

DPR Fadli Zon dalam kampanye calon presiden Partai Republik Donald Trump

untuk pemilu Amerika Serikat tahun 2016. Padahal, agenda resmi pimpinan

Dewan beserta rombongan di AS pada 31 Agustus-2 September 2015 lalu adalah

menghadiri Forum Ketua Parlemen Sedunia di New York. Meski Setya Novanto

dan Fadli Zon membalut pertemuan dengan Trump ini dengan alasan

mempromosikan peluang investasi di Indonesia, kehadiran mereka dalam momen

kampanye tersebut tetap menuai kontroversi. Sebab, apa yang dikatakan oleh

kedua unsur pimpinan Dewan ini tidak sesuai dengan kapasitas mereka. DPR

bukanlah lembaga yang berwenang untuk mengambil keputusan negara terkait

membangun kerja sama investasi dengan negara lain. Sementara Fadli Zon dalam

aksi foto bersamanya dengan Trump juga mendapat sorotan publik karena

tindakan itu dianggap mencoreng wibawa DPR sebagai lembaga negara yang

berdaulat di Indonesia. Meski Setya Novanto dan Fadli Zon membalut pertemuan

dengan Trump ini dengan alasan mempromosikan peluang investasi di Indonesia,

kehadiran mereka dalam momen kampanye tersebut tetap menuai kontroversi.6

6 http://m.liputan6.com/tag/setya-novanto, Berita Harian Kasus Setya Novanto, Diakses

pada tanggal 27 Februari 2016.

Page 55: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

45

Sebab, apa yang dikatakan oleh kedua unsur pimpinan Dewan ini tidak sesuai

dengan kapasitas mereka. DPR RI bukanlah lembaga yang berwenang untuk

mengambil keputusan negara terkait membangun kerja sama investasi dengan

negara lain. Sementara Fadli Zon dalam aksi foto bersamanya dengan Trump juga

mendapat sorotan publik karena tindakan itu dianggap mencoreng wibawa DPR

RI sebagai lembaga negara yang berdaulat di Indonesia.

Pelanggaran Etik Setya Novanto jilid II Pencatutan Nama Presiden dan

Wakil Presiden RI dalam soal Freeport Indonesia Lengkap Dengan Istilah “Papa

Minta Saham” Mahmud Syaltout, dosen pascasarjana Universitas Indonesia,

menyatakan pembuktian Setya Novanto sebagai aktor besar itu melalui

perhitungan algoritma berbentuk bintang lima. Yang dia maksudkan adalah terkait

pembicaraan dalam pertemuan Ketua DPR Setya Novanto, M Riza Chalid, dan

Presiden Direktur Utama Pt Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin. Auditor

hukum masuk lewat (ketua DPR RI) Setya Novanto selanjutnya (pengusaha) Riza

Chalid, (dirut Freeport) Maroef Syamsoedin, (deputi I staf kepresidenan)

Dharmawan Prasojo (Darmo), dan Luhut Binsar Panjaitan, yang bisa mengungkap

kasus Papa Minta Saham,” ujarnya disela-sela seminar bertema Urgensi Auditor

Hukum menghadapi Masyarakat Ekonomu Asean di Jakarta Design Center (JDC)

Slipi, Jakarta, Jumat (harian Poskota 4 Desember 2015). Dijelaskannya, lima

nama tersebut ternyata terkait dengan banyak nama-nama besar yang dikenal

Page 56: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

46

Indonesia. Mulai pejabat tinggi pemerintahan dan legislatif hingga petinggi partai

politik pendukung pemerintahan.7

Namun begitu, Prof Qomaruddin SH MH CLa mengisyaratkan kesulitan

bakal dialami auditor hukum memasuki ranah kinerja legislatif, eksekutif, dan

yudikatif. “Mereka sangat resistensi dengan pihak luar. Apalagi yudisial, seperti

kehakiman yang mengatasnamakan teknis yudisial walaupun terhadap komisi

yudisial,” ujar presiden Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (Asahi) itu didampingi

Ketua Ikadin Jakarta, Petrus Leatomu SH MH CLa. Akan tetapi Setya Novanto

sudah jelas merupakan aktor besar dibalik kasus “Papa Minta Saham” yang bisa

dibuktikan melalui audit hukum, yang mungkin memang sulit dibuktikan melalui

prosesi sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Dan benar

adanya ternyata pagelaran terbuka panggung pengadilan pelanggaran Etik yang

melibatkan Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI dan sekaligus sebagai anggota

DPR RI, ternyata sebagian banyak anggota sidang MKD DPR RI lebih banyak

menyudutkan saksi dari kasus tersebut.

Terutama dari para anggota MKD dari Partai Golkar lebih mengupayakan

untuk pembelaan Setya Novanto. Pengadilan MKD DPR RI yang sudah tergulir

kemaren selama dua hari tersebut (2 – 3 Desember 2015) ternyata tak ubahnya

hanya suguhan panggung Stand Up Komedian MKD DPR RI kasus Setya

Novanto jilid dua Pencatutan Nama Presiden dan Wakil Presiden RI dalam soal

7 http://www.kompasiana.com/syaifud_adidharta_2/setya-novanto-badut-

aktor-pelanggaran-etika-dpr-ri, Sejarah Kasus Pelanggaran Kode Etik yang

Dilakukan Oleh Setya Novanto. Diakses pada 14 Februari 2016.

Page 57: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

47

Freeport Indonesia Lengkap Dengan Istilah “Papa Minta Saham” Sepertinya

Setya Novanto akan kembali lulus terbebas dari kasusnya ini, pasalnya sebagian

banyak anggota MKD DPR RI lebih senang bolak balikan persidangan tersebut

diatas menjadi rancuh, tidak ada kesepakkatan untuk menetapkan vonis terhadap

Setya Novanto yang jelas-jelas terbukti telah melanggar Etika sebagai Dewan

terhormat, apalagi dirinya menyandang orang nomor satu di DPR RI saat ini

periode 2014 – 2019.8 Dan yang terakhir sebelum Setya Novanto mengundurkan

diri dia sempat melakukan pelanggaran etik yaitu pencatutan nama Presiden.

Setelah jeda skors, sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik Ketua

Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dimulai kembali. Tidak seperti sidang

awal, pertemuan lanjutan untuk mendengarkan pandangan Ketua dan Wakil Ketua

Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) Surahman Hidayat dan Kahar Muzakir,

sempat berjalan tertutup.

Di tengah rapat tersebut tersiar kabar Setya Novanto mundur dari Ketua

DPR. Benar, ketika sidang dibuka kembali menjelang pukul 21.00 malam itu,

Surahman membacakan surat pengunduran diri tersebut. “Untuk menjaga harkat

dan martabat, serta kehormatan lembaga DPR RI, serta demi menciptakan

ketenangan masyarakat,” demikian pernyataan Setya kepada piminan DPR RI

yang dibacakan Surahman, Rabu, 16 Desember 2015.

8 http://www.kompasiana.com/syaifud_adidharta_2/setya-novanto-badut-

aktor-pelanggaran-etika-dpr-ri, Sejarah Kasus Pelanggaran Kode Etik yang

Dilakukan Oleh Setya Novanto. Diakses pada 16 Februari 2016.

Page 58: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

48

Pengunduran diri ini tentu menjadi antiklimaks dari persidangan di

Mahkamah Kehormatan yang sudah berjalan sejak dua pekan lalu. Tarik-ulur tak

hanya terjadi di ruang persidangan. Berbagai intrik terjadi seperti pergantian

anggota MKD di pertengahan hingga di hari terakhir putusan. Akbar Faizal,

anggota MKD dari Fraksi NasDem menjadi bagian terakhir dalam tambal sulam

ini.

Yang juga mengejutkan publik adalah penilaian akhir anggota MKD.

Fraksi Gerindra dan Golkar yang dari awal persidangan selalu

mempermasalahkan legal standing pengadu dan validasi alat bukti, bahkan

bermaksud menutup sidang terhadap Setya ini, malah menetapkan Setya

melakukan pelanggaran berat. Mereka yang memilih opsi ini yaitu Dimyati

Natakusuma dari PPP, M. Prakosa (PDIP), Sufmi Dasco dan Supratman

dari (Gerindra), lalu Adies Kadir, Ridwan Bae, dan Kahar Muzakir dari Golkar.

Sementara itu, sembilan anggota lainnya menyatakan pelanggaran Setya

Novanto tergolong sedang. Yang memilih alternatif tersebut yaitu Darizal Bazir

dan Guntur Sasongko dari Demokrat, Junimart Girsang dan Riska Mariska dari

PDIP, Maman Imanulhaq (PKB), Victor Laiskodat (NasDem), Sukiman dan

Ahmad Bakri dari PAN, serta Syarifuddin Suding (Hanura).9

Dalam Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara

Mahkamah Kehormatan, kedua opsi pelanggaran tersebut memang mempunyai

9 http://www.kompasiana.com/syaifud_adidharta_2/setya-novanto-badut-

aktor-pelanggaran-etika-dpr-ri, Sejarah Kasus Pelanggaran Kode Etik yang

Dilakukan Oleh Setya Novanto. Diakses pada 20 Februari 2016.

Page 59: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

49

konsekuensi berbeda. Bila kata akhir Mahkamah Kehormatan memutuskan

melakukan pelanggaran sedang maka teradu akan dipindahkan keanggotaanya

dalam alat kelengkapan DPR atau dicopot dari jabatan di pimpinan DPR.

Adapun bila divonis berat, Setya Novanto akan diberhentikan sementara

paling singkat tiga bulan. “Atau pemberhentian sebagai Anggota,” demikian

bunyi Pasal 63 ayat c.

Namun, sanksi ini memilik konsekuensi lanjutan yaitu mesti dibentuk

panel yang bersifat ad hoc. Putusan panel kemudian disampaikan kepada MKD

untuk dilaporkan ke rapat paripurna DPR untuk mendapat persetujuan

pemberhentian tetap sebagai anggota DPR.10

Karena itu ada anggapan bahwa pembentukan panel merupakan siasat lain

untuk menyelamatkan Setya. Sebab, panel ad hoc dirasa lebih mudah untuk

mendapat intervensi dan memiliki kelemahan yang dapat memutarbalikan hasil

persidangan. “Itu hanya strategi mereka. Ada udang di balik batu,” kata Bvitri

Susanti anggota Koalisi Bersihkan DPR.

Bvitri mengatakan terdapat dua kelemahan utama jika panel ad-hoc

dibentuk. Pertama, pemilihan anggota panel sangat riskan dan rawan intervensi

serta membuat masa penyelidikan yang lebih lama. “Jika dibentuk, saya minta

pemilihan anggota terbuka dan sidang terbuka,” ujarnya. Kelemahan kedua adalah

10

http://katadata.co.id/berita/2015/12/04/setya-novanto-dituding-terbukti-langgar-kode-

etik, Terbukti Melakukan Pelanggaran Kode Etik, Diakses pada tanggal 18 Februari 2016.

Page 60: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

50

keputusan panel ad hoc sifatnya hanya rekomendasi untuk dibawa ke paripurna,

dan paripurna bisa menolak rekomendasi itu.

Untuk diketahui, kasus ini bermula pada pertengahan bulan lalu ketika

Setya Novanto dilaporkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Sudirman Said karena dinilai mengintervensi perpanjangan kontrak PT Freeport

Indonesia. Upaya Setya cawe-cawe ini terungkap melalui rekaman pertemuan

Setya dengan pengusaha minyak Muhamad Riza Chalid dan Presiden Direktur PT

Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin di Pacific Place pada 8 Juni 2015.

Pertemuan tersebut merupakan ketiga kalinya mereka berkumpul yang diprakarsai

oleh Setya.

Dengan rentetan kejadian itu, Sudirman menganggap tindakan Setya

bukan saja melanggar tugas dan tanggung jawab seorang anggota Dewan

mencampuri eksekutif, tetapi juga mengandung unsur konflik kepentingan. Lebih

tidak patut lagi tindakan ini melibatkan pengusaha swasta dan mencatut nama

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.11

C. Proses Peradilan MKD dalam Kasus Setya Novanto

Peradilan Kasus Setya Novanto melalui tata beracara persidangan yang

sesuai dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2015 tentang tata beracara

Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setya

Novanto sempat dipanggil beberapa kali untuk menghadiri sidang dan dari

11

http://katadata.co.id/berita/2015/12/16/akhir-percaloan-freeport-setya-novanto-mundur#sthash.CCreyvDC.dpbs, Jejak Kontroversi Setya Novanto. Diakses pada Sabtu, 07 Februari 2016.

Page 61: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

51

beberapa panggilan tersebut Setya Novanto sempat tidak datang dengan beberapa

alasan.

Dalam proses peradilan kasus setya novanto yang bersangkutan dengan

pencatutan nama Presiden Joko Widodo, dalam sidang pertama ini persidangan

dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said sebagai

pengadu kasus pencatutan tersebut, sidang ini berlangsung pada tanggal 2

Desember 2015,12

dan masih ada beberapa persidangan lagi yang dihadiri oleh

Setya Novanto.

D. Keputusan Peradilan MKD dalam Kasus Setya Novanto

Dalam kasus Donald trump Setya Novanto mendapatkan sanksi teguran

yang bisa dikatakan kasus ringan dan mendapatkan kategori sanksi ringan. Dalam

kasus freeport Setya Novanto masih mendapatkan sanksi teguran atau diibaratkan

sanksi ringan. Masuk ke permasalah pencatutan nama presiden yang sedang

menjadi topik saat ini. Setya novanto tidak mendapatka keputusan peradilan yang

pasti dari hasil persidangan MKD, dikarenakan lambatnya keputusan yang

diambil.

Al hasil Setya Novanto dalam kasus Pencatutan Nama Presiden ini, ia

tidak mendapatkan keputusan yang pasti dari MKD, itu semua terjadi karena

Setya Novanto berhasil mengundurkan diri sebelum adanya putusan terhadap dia,

apakah mendapatkan sanksi sedang atau mendapatkan sanksi berat. Dari pihak

MKD berfikir bahwa dengan memberikan keputusan sanksi sedang maka itu sama

12

http://m.tempo.co/read/news/2015/12/02/078724126/begini-kronologi-sudirman-said-

laporkan-setya-novanto-ke-mkd, Kronologi Pelaporan Kasus Setya Novanto, Diakses Pada

tanggal 1 Maret 2016.

Page 62: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

52

saja dengan yang dilakukan oleh Setya Novanto sudah benar, dan jika dikenakan

sanksi berat maka akan sangat merusak nama lembaga DPR-RI yang mempunyai

Ketua namun Etika nya buruk.13

Dengan kata lain pengunduran diri yang

dilakukan oleh Setya Novanto itu sudah termasuk ke dalam sanksi sedang yang

diberikan oleh MKD, yang padahal kategori sanksi seedang itu sama dengan

dimutasi ke komisi berapa misalnya dari komisi 3 ke komisi 8, tapi ini lah yang

tidak bisa dilakukan oleh orang-orang MKD, karena menurut merek kemana harus

mereka pindahkan seorang Ketua DPR, terlalu signifikan jika itu harus

diputuskan, maka dari itu MKD pasrah dengan pengunduran dirinya Setya

Novanto.

E. Analisis Politik Islam Terhadap Keputusan MKD

Seperti yang telah diketahui bahwa Etika Politik Islam memiliki beberapa

dasar-dasar yang harus dipenuhi agar tingkah seorang politisi bisa lebih terarah

dan memiliki atitude dalam bersikap baik diluar dari ranah pekerjaanya, dari dasar

Etika Politik yang ada:

1. Amanat

Seseorang politisi harus bisa mengemban amanat yang diberikan oleh siapapun

dalam kategori ini harus bisa menjaga etikanya, jika di bawa ke ranah MKD

orang-orang yang bekerja di MKD sudah berupaya untuk meningkatkan Etika

setiap politisi agar masyarakat benar-benar yakin dengan anggota DPR yang telah

dipilih, sejauh ini cukup banyak yang bisa mengemban amanat dan ada juga yang

13

Hasil Wawancara Dengan Ketua MKD Bapak KH, Surahman Hidayat. Pada Tanggal

15 Februari 2016.

Page 63: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

53

manganggap etika itu tidak penting otomatis dia tidak melaksanakan Amanat yang

semestinya, sepert Setya Novanto

2. Musyawarah

Dalam sidang MKD yang diutamakan adalah musyawarah, karena tidak

gampang untuk mengambil sebuah keputusan terhadap para pihak yang

melakukan pelanggaran kode etik, sejauh ini MKD sudah sangat menerapkan cara

bermusyawarah, sakin menerapkan dasar Etika Politik yang satu ini, terjadilah

pengunduran diri seorang Ketua DPR yang belum sempat diberikan keputusan,

dalam hal ini seharusnya orang-orang di MKD harus bisa mana yang semestinya

cepat diberi keputusan dan mana yang benar-benar harus dipertimbangkan dalam

musyawarah.

3. Adil

Adil itu sangat penting di dalam mengambil sebuah keputusan karena semua

manusia di muka bumi ini derajatnya sama yang membedakannya hanya imannya,

jadi MKD harus bisa bersikap adil dalam memberi keputusan, untuk saat ini

sejauh saya menganalisa, MKD bisa dikatakan belum cukup adil dalam

memberikan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran kode Etik, contohnya dalam

kasus Setya Novanto dibandingkan dengan kasus Mustafa Assegaf, dikarenakan

posisi Setya Novanto yang sangat berperan dalam lembaga tinggi negara ini,

MKD sangat berfikir untuk memberikan sanksi apa yang pantas untuk seorang

Ketua DPR.

Page 64: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

54

Berbeda halnya dengan kasus Mustafa Assegaf, yang posisinya tidak begitu

berpengaruh bagi kelangsungan DPR, MKD sangat gampang dan cepat

mengambil sebuah keputusan dengan masalah yang dilakukan olehnya.

4. Memiliki Rasa Malu

Rasa Malu penting diterapkan bagi seorang politisi, karena mereka merupakan

sambung tangan dari para rakyat yang telah memilih mereka. Sejauh ini MKD

sudah menerapkan dasar Etika Politik yang ini dengan menegakkan Kode Etik

yang harus ditaati oleh para Anggota DPR, contoh keputusan MKD yang

menerapkan rasa malu itu adalah pada saat memberi putusan terhadap

pelanggaran yang dilakukan oleh Setya Novanto, MKD malu karena tidak

berhasil memberikan keputusan yang pasti terhadap pelanggaran Kode Etik yang

dilakukan oleh Ketua DPR, MKD merasa tidak dianggap kkarena adanya

pengunduran diri tersebut.

5. Memenuhi Janji Politik

MKD sudah sangat menjalankan dasar Etika Politik yang ini, contohnya

dengan menghakimi kasus-kasus pelanggaran kode Etik yang dilakukan oleh para

Anggota maupun Ketua DPR, karena dengan menghakimi para pelanggar tersebut

akan membuat mereka lebih baik lagi dan lebih sadar bahwa mereka adalah wakil

rakyat yang harus bisa menjadi sosok terbaik.

Maka MKD mengeluarkan surat akhir yang mendukung pemberhentian /

pengunduran diri dari Setya Novanto.

Page 65: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

55

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjabaran bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Peradilan Etik di MKD terhadap kasus Setya Novanto tidak berjalan

dengan baik atau semestinya, dikarenakan adanya tekanan dari fraksi-fraksi

kemudian media yang membuat proses persidangan, yang berujung putusan jadi

terhambat, dalam beberapa kali persidangan Setya Novanto sempat hadir dan ada

juga beberapa kali persidangan Novanto tidak bisa menghadiri tanpa alasan yang

pasti. Proses persidangan tidak sukses dan begitu pula hasil putusan yang tidak

memuaskan, banyak faktor yang membuat mekanisme peradilan Etik ini tidak

berjalan mulus, seperti adanya gejolak antar fraksi, kemudian sulitnya mengambil

kata sepakat ketika menyelesaikan atau mengambil keputusan atas sanksi apa

yang akan diberikan terhadap Setya Novanto, yang pada akhirnya Setya Novanto

berhasil mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR-RI, sedangkan

putusan atas masalah pelanggaran Kode Etik yang dilakukannya belum keluar.

Namun seiring berjalannya waktu kasus yang dilakukan oleh Setya Novanto

tentang Pencatutan nama Presidenpun mendapatkan sanksi, yang dikategorikan

sebagai sanksi sedang.

2. Keputusan MKD dalam kasus Setya Novanto ditinjau dari Perspektif Politik

Islam, bisa dibilang belum maksimal, ada beberapa poin yang mengikuti

perspektif Islam ada juga yang belum sukses diterapkan selama MKD memberi

keputusan terhadap persidangan yang pernah dilaksanakan. Dalam dasar-dasar

Page 66: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

56

etika politik Islam MKD baru bisa melaksanakan sikap amanah dan musyawarah,

sedangkan adil, mempunyai rasa malu dan memenuhi janji politik itu belum

terwujudkan dengan baik oleh MKD. Seperti yang sudah dijabarkan di bab

sebelumnya bahwa MKD masih belum bisa dengan baik melaksanakan keputusan

berdasarkan Perspektif Islam.

B. Saran

Dalam mekanisme Peradilan Etik sebaiknya MKD dapat lebih tegas agar

bisa melaksanakan proses dan putusan persidangan dengan sempurna, tidak terlalu

lambat mengambil keputusan dan jangan juga terlalu gampang mengambil

keputusan, kalau bisa alangkah lebih baik diberi target setiap masalah pelanggaran

kode etik, jika masalahnya termasuk dalam kategori sanksi ringan harap ditindak

lanjuti dalm kurun waktu 2 minggu selambat-lambatnya.

Ketika masalah tersebut dikategorikan sebagai sanksi sedang maka dapat

diproses dalam kurun waktu sebulan sampai dengan satu setenggah bulan, jangan

terlalu bertele-tele, dan ketika memasuki kategori sanksi Berat, targetkan sebisa

mungkin hanya 3x persidangan dan wajib dihadiri oleh pelaku pelanggaran Kode

Etik, jangan sampai pelaku bisa semaunya untuk hadir atau tidak dalam

persidangan.

Untuk masalah putusan kalau bisa merujuk ke Perspektif Islam, karena

sebaik-baiknya hukum adalah Hukum Islam, tinggal ditingkatkan dan disesuaikan

dengan kasus-kasus pelanggaran Kode Etik yang ditangani oleh MKD.

Page 67: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

57

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Quran al Karim.

Abdurrahman, Hafidz. Diskursus Islam Politik Spiritual. sJakarta: Al-Azhar Press

2007.

Ahmad, Mumtaz. Masalah Teori Politik Islam, (Bandung: Mizan, 1996)

Ahmadi, Fahmi Muhammad dan Aripin, Jaenal. Metode Penelitian Hukum.

Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Cetakan pertama 2010.

Amin Ahmad. Etika (Ilmu Akhlak). Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Asshiddiqie, Jimly. Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Jakarta: Sinar Grafika,

2015.

Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

2010

Haris Abdul, Etika Hamka: Kontruksi Etik Berbasis Rasional Religious.

Yogyakarta: LKIS, 2010.

Haryatmoko. Etika Politik dan Kekuasaan. Jakarta: Kompas, 2003.

-------Etika Politik dan Kekuasaan. Jakarta: Kompas, 2014.

Ihsan, Bakir. Etika dan Logika Berpolitik. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

K. Bertens, Etika, cet ke-8 (Jakarta: Gramedia Media Utama, 2004.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Khomaini, Imam. Insan Illahiah. Menjadi Manusia Sempurna dengan Sifat-Sifat

Ketuhanan, Puncak Penyingkapan Hijab-Hijab Duniawi. Jakarta: Pustaka

Zahra, 2004.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Etika Berkeluarga, bermasyarakat, dan

Berpolitik. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2009.

Mahdini, Etika Politik. Pandangan Raja Ali Haji dalam Tsamarat Al-Muhaimah.

Riau : Yayasan Pustaka Riau, 2000.

Marbun, B.N. DPR-RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya. Jakarta: s.n , 2004.

Page 68: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

58

Nawawi, Hadari. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press, 2007.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2015

Tsentang Kode Etik DPR-RI dan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata

Beracara Mahkamah Kehormatan DPR-RI, (Jakarta: Mahkamah

Kehormatan Dewan DPR RI, 2015

Pulungan, Suyuti. Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau

dari Pandangan Al-quran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Raliby, Osman. Ibnu Khaldun Tentang Masyarakat dan Negara. Jakarta: Bulan

Bintang,1965.

Qhardawi, Yusuf. Norma Dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta: Gemma Insani

Press.

Salim, Abdul Muin. Fiqh Siyasah: Konsepsi keekuasaan Politik Dalam Al-Quran.

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Salim, Arsykal. Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah.

Jakarta: Logos, 1999.

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. Metode Penelitian Survei.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2003.

Suseno, Frans Magnis. Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan

Modern. Jakarta: Gramedia, 1988.

Syarif, Mujar Ibnu “Contemporary Islamic Political Discourse On The Political

Ethics of state officials”, Syariah Journal. Vol. 22, No. 2 2014.

Takwin, Bagus. “Etika Politik Menimbang Ulang Politik”, dalam Budi Hardiman

dkk. Empat esai etika Politik. Jakarta: Komunitas Salihara, 2011.

Taimiyah, Ibnu. Siyasah Syariah: Etika Politik Islam. Bandung: Risalah Gusti.

B. Internet

Azyumardi Azra dan Amsal Bactiar, Etiika Politik dalam Islam, Artikel diunduh

04 Februari 2016, http://www.republika.co.id/berita//ensiklopedia-

islam/himah/08/07/13/122-etika-politik-dalam-islam.

Page 69: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

59

http://m.hukumonline.com, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 83

Tentang Alat Kelengkapan DPR. Diakses pada 27 Januari 2016.

http://profil.merdeka.com/indonesia/s/setya-novanto/, Riwayat Hidup Setya

Novanto. Diakses pada hari Jumat, 05 Februari 2016.

https://m.tempo.co/topik/tokoh/903/setya-novanto, Sejarah Kasus Setya Novanto,

Diakses pada tanggal 11 Februari 2016.

http://m.kompasiana.com, Aktor Pelanggaran Kode Etik, Diakses Pada tanggal 20

Februari 2016.

http://m.liputan6.com/tag/setya-novanto, Berita Harian Kasus Setya Novanto,

Diakses pada tanggal 27 Februari 2016.

http://katadata.co.id/berita/2015/12/04/setya-novanto-dituding-terbukti-langgar-

kode-etik, Terbukti Melakukan Pelanggaran Kode Etik, Diakses pada

tanggal 18 Februari 2016.

http://www.kompasiana.com/syaifud_adidharta_2/setya-novanto-badut-aktor-

pelanggaran-etika-dpr-ri, Sejarah Kasus Pelanggaran Kode Etik yang

Dilakukan Oleh Setya Novanto. Diakses pada 20 Februari 2016.

http://katadata.co.id/berita/2015/12/16/akhir-percaloan-freeport-setya-novanto-

mundur#sthash.CCreyvDC.dpbs, Jejak Kontroversi Setya Novanto.

Diakses pada Sabtu, 07 Februari 2016.

www.dpr.go.id, Alat Kelengkapan DPR, Mahkamah Kehormatan Dewan, Diakses

Pada Tanggal 22 Februari 2016.

C. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Ketua MKD Bapak KH. Surahman Hidayat pada

tanggal 15 Februari 2016, di Gedung Nusantara II jam 11.20am.

Page 70: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

63

Wawancara dengan tenaga ahli DPR fraksi PKB, Ahmad Sofyan Zaki

P : Apa yang anda ketahui tentang MKD?

J : Simple kalau menurut saya menjadi bagian dari supporting system sebuah lembaga

tinggi negara tersebut.

P : Berpengaruhkan dengan adanya MKD terhadap anda pribadi?

J : Secara pribadi sedikit berpengaruh karena saya hanya bagian dari lembaga tinggi ini

P : Kasus apa saja yang anda ketahui yang telah masuk dalam penanganan MKD?

J : Sejauh ini tentang “PAPA MINTA SAHAM”

P : Setuju atau tidak dengan pengunduran mantan Ketua DPR?

Page 71: PERADILAN ETIK MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42589/1/SITI... · Kata Kunci : Mahkamah Kehormatan ... Ideologi Pancasila merupakan

64

J : Saya setuju, secara obyektif sebenrnya pengunduran diri yang dilakukan oleh Setya

Novanto itu sangatlah terlambat, karena publik akan berfikir bahwa dengan adanya

tekanan yang sedemikian rupa dia akan mengundurkan diri dari pelanggarn yang telah

diperbuatnya, tapi dari bagian mekanisme kerja semestinya MKD ini harus bisa

bergerak lebih cepat dlam memberi keputusan terhadap pelanggar Kode Etik.

P : Apakah dari fraksi PKB, sudah ada yang masuk dalam kasus pelanggaran Kode Etik?

J : Berhubung saya baru disini saya belum tau persis karna saya hanya sebagai Tenaga

Ahli.