per banding an

Perbandingan Secara umum antara UU No.23 tahun 1997 dan UU No.32 tahun 2009

No Bahan Perbandingan

UU No.23 tahun 1997 UU No.32 Tahun 2009

1 Asas a. asas tanggung jawab negara,

b. asas berkelanjutan, danc. asas manfaat

a. tanggung jawab negara;b. kelestarian dan keberlanjutan:c. keserasian dan keseimbangan;d. keterpaduan;e. manfaat; kehati-hatian;

g. keadilan;h. ekoregion; keanekaragaman hayati; pencemar membayar;

k. partisipatif; kearifan lokal;

m. tata kelola pemerintahan yang baik.n. otonomi daerah.

2 Upaya pengendalian lingkungan hidup

Belum diatur secara jelas dan terpisah

Diatur dalam BAB V tentang pengendalian.

3 Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Diatur dengan peraturan pemerintah (pasal 14)

Meliputi KLHS, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dll

4 Unsur-unsur Pengelolaan lingkungan hidup.

Unsur pengelolaan lingkungan hidup tercantum dalam pasal 1 ayat 1-25

Penambahan unsur antara lain RPPLH, KLHS, UKL-UPL, Perubahan iklim, dll.

5 Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian

kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal

dokumen amdal akan dinilai oleh komisi penilai yang dibentuk oleh menteri, gubernur/walikota

6 Pendayagunaan pendekatan ekosistem

tidak ada penetapan wilayah ekoregion

Ada wilayah ekoregion

7 Denda Pidana Denda paling sedikit sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Denda paling sedikit Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

8 Pengawasan Dibentuk suatu lembaga khusus oleh pemerintah

pejabat pengawas lingkungan hidup berkoordinasi dengan penyidik PNS

9 Kewenangan Pusat dan daerah

Tidak terlalu detail dijelaskan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah

Pembagian tugas dan kewenangan jelas dalam pasal 63-64

10 Pelestarian daya dukung dan Daya tampung Lingkungan

Dalam ketentuan umum di jelaskan mengenai pelestarian daya dukung dan daya tampung

Tidak di jelaskan mengenai pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan.

lingkungan.11 Pengertian

AMDAL Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

12 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tidak ada. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS,adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

13 Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup

Tidak ada. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

14 Pengertian Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

15 Pengertian Audit Lingkungan Hidup

Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh

untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;Tidak ada ketentuan khusus terhadap perusahaan yang melakukan usaha berresiko tinggi.

pemerintah. Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup. Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala.

16 Baku mutu lingkungan hidup

Disebut secara singkat. Baku mutu lingkungan hidup meliputi:a. baku mutu air;b. baku mutu air limbah;c. baku mutu air laut;d. baku mutu udara ambien;e. baku mutu

emisi;e. baku mutu gangguan; dang. baku mutu

lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

17 Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Tidak ada. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. meliputi:

a. pengkajian risiko;b. pengelolaan risiko; dan/atauc. komunikasi risiko.

18 Kewajiban orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Tidak ada Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. dilakukan dengan tahapan:

penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;

remediasi; rehabilitasi; restorasi; dan/atau cara lain yang sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

19 Pemeliharaan lingkungan hidup

Tidak ada. Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:a. konservasi sumber daya alam;b. pencadangan sumber daya alam; dan/atauc. pelestarian fungsi atmosfe.

20 Bahan Berbahaya dan

1. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau

1. Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan

Beracun (B3) kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

2. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang.

3. Ketentuan mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.

a) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.(3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.

21 Sistem informasi tidak di atur. Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.serta wajib di publikasikan kepada masyarakat.

22 Peran serta masyarakat

Peran serta masyarakat :meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;

a. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat

b. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;

c. memberikan saran pendapat;

d. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

Peran masyarakat dapat berupa:a. pengawasan sosial;b. pemberian saran, pendapat, usul,

keberatan, pengaduan; dan/atauc. penyampaian informasi dan/atau

laporan

23 Kewenangan Kepala Daerah

Kepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang.

Kepala daerah berwenang untuk mencabut izin usaha dan/ atau kegiatan.

24 hak gugat pemerintah dan pemerintah

Tidak di atur Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang

daerah. mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

25 penyidik terpadu Tidak di atur Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.

26 alat bukti. Tidak di atur Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

a. keterangan saksi;b. keterangan ahli;c. surat;d. petunjuk;e. keterangan terdakwa; dan/atau alat bukti lain, termasuk alat bukti yang

diatur dalam peraturan perundang-undangan

27 sanksi pidana Secara keseluruhan sanksi pidana yang di terapkan dalam undang-undang ini telah tertinggal serta tidak lagi sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini.secara umum,denda yang di ancamkan dalam undang-undang ini berkisar antara puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. 56.

Sanksi pidana yang di atur dalam undang-undang ini secara keseluruhan lebih berat di banding. Secara umum denda yang di ancamkan dalam undang-undang ini berkisar antara ratusan juta rupiah sampai puluhan miliar rupiah.

Perbandingan UU No. 4 Tahun 1982, UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009

No

Bahan Perbandingan

UU No. 4 Tahun 1982

UU No.23 tahun 1997

UU No.32 Tahun 2009

1.

Isi

8 Bab dengan 24 pasal



2.

Asas

Pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan

yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan

bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

a. asas tanggung jawab negara,

b. asas berkelanjutan, dan

c. asas manfaat

a. tanggung jawab negara;

b. kelestarian dan keberlanjutan:

c. keserasian dan keseimbangan;

d. keterpaduan;

e. manfaat;

f. kehati-hatian;

g. keadilan;

h. ekoregion;

i. keanekaragaman hayati;

j. pencemar membayar;

k. partisipatif;

l. kearifan lokal;

m. tata kelola pemerintahan yang baik.

n. otonomi daerah.

3.

Ruang Lingkup

meliputi ruang, tempat Negara Republik Indonesia melaksanakan

kedaulatan, hak berdaulat, serta yuridiksinya.

meliputi ruang, tempat Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang berWawasan Nusantara dalam

melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

meliputi:

a. perencanaan;

b. pemanfaatan;

c. pengendalian;

d. pemeliharaan;

e. pengawasan; dan

f. penegakan hukum.

4.

Tujuan

a. tercapainya keselarasan hubungan antar manusia dengan lingkungan

hidup sebagi tujuan membangun manusia indonesia seutuhnya.

b. terkendalinya pemnfaatan sumber daya secara bijaksana ;

c. terwujudnya manusia indonesia sebagai pembina lingkungan hidup;

d. terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kpentingan

generasi sekarang dan mendatang;

e. terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan diluar wilayah negara

yang mnyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan

mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan

pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa.

a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup;

b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan

manusia;

c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup

dan kelestarian ekosistem;

d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

e. mencapai keserasian, keselarasan, dan

keseimbangan lingkungan hidup;

f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa

kini dan generasi masa depan;

g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas

lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi

manusia;

h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam

secara bijaksana;

i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan

j. mengantisipasi isu lingkungan global.

5.

Upaya pengendalian lingkungan hidup

Belum diatur

Belum diatur secara jelas dan terpisah

Diatur dalam BAB V tentang pengendalian.

6.

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (pasal 17)

Diatur dengan peraturan pemerintah (pasal 14)

Meliputi KLHS, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dll

7.

Unsur-unsur Pengelolaan lingkungan hidup.

Unsur pengelolaan lingkungan hidup tercantum dalam pasal 1 ayat 1-14

Penambahan unsur pelestarian lingkungan hidup, pelestarian daya dukung lingkungan hidup, daya tamping lingkungan hidup, pelestarian daya tamping lingkungan hidup, kriteria aku kerusakan lingkungan hidup, limbah, bahan berbahaya dan beracun, limbah bhan berbahaya dan beracun, sengketa lingkungan, dan orang

Penambahan unsur antara lain Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Pencemaran Lingkungan Hidup, Kerusakan Lingkungan Hidup, Perubahan iklim, Pngelolaan Limah b3, Dumping (pembuangan), dll

8.

Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian

Tidak diatur

kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal

dokumen amdal akan dinilai oleh komisi penilai yang dibentuk oleh menteri, gubernur/walikota

9.

Pendayagunaan pendekatan ekosistem

Tidak ada penetapan wilayah ekoregion

tidak ada penetapan wilayah ekoregion

Ada wilayah ekoregion

10.

Denda Pidana

Denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Denda paling banyak sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Denda paling banyak Rp 15. 000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)

11.

Kewenangan Pusat dan daerah

Tidak disebutkan dengan jelas tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah (bab v tentang kelembagaan)

Tidak terlalu detail dijelaskan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah (bab IV ttg Wewenang Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Pembagian tugas dan kewenangan jelas dalam pasal 63-64 (bab IX ttg Tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah).

12.

Pelestarian daya dukung dan Daya tampung Lingkungan

Tidak dibahas sama sekali ttg pelestarian daya dukung dan daya tamping lingkungan, hanya pengertian daya dukung lingkungan.

Dalam ketentuan umum di jelaskan mengenai pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Tidak di jelaskan mengenai pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan.

13.

Pengertian AMDAL

Analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak

sesuatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

14.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tidak ada

Tidak ada.

Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS,adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

15.

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup

Tidak ada

Tidak ada.

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

16.

Pengertian Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup,

zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau

berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses

alam, sehingga kualitas lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi

lagi sesuai dengan peruntukannya.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

17.

Pengertian Audit Lingkungan Hidup

Tidak ada

Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;Tidak ada ketentuan khusus terhadap perusahaan yang melakukan usaha berresiko tinggi.

Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup. Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala.

18.

Baku mutu lingkungan hidup

Baku mutu lingkungan adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau

komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang

adanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup

Disebut secara singkat.

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk

hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau

unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber

daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran

batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau

komponen yang ada atau harus ada dan/atau

unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya

dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur

lingkungan hidup.

19.

Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Tidak ada

Tidak ada.

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. meliputi:

a. pengkajian risiko;

b. pengelolaan risiko; dan/atau

c. komunikasi risiko.

20.

Kewajiban orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Tidak Ada

Tidak ada

Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. dilakukan dengan tahapan:

a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;

b. remediasi;

c. rehabilitasi;

d. restorasi; dan/atau

e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

21.

Pemeliharaan lingkungan hidup

Tidak ada

Tidak ada.

Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:

a. konservasi sumber daya alam;

b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau

c. pelestarian fungsi atmosfe.

22.

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Tidak ada

1. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

2. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang.

3. Ketentuan mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

1. Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.

a) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.(3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.

23.

Sistem informasi

Tidak diatur

Tidak diatur.

Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.serta wajib di publikasikan kepada masyarakat.

24.

Peran serta masyarakat

Tidak Diatur

Peran serta masyarakat:

a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;

b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;

c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;

d.memberikan saran pendapat;

e. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

Peran masyarakat dapat berupa:

a. pengawasan sosial;

b. pemberian saran, pendapat, usul,

keberatan, pengaduan; dan/atau

c. penyampaian informasi dan/atau

laporan.

25.

Kewenangan Kepala Daerah

Tidak ada

Kepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang.

Kepala daerah berwenang untuk mencabut izin usaha dan/ atau kegiatan.

26.

hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah.

Tidak di atur

Tidak di atur

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. (psl 90)

27.

penyidik terpadu

Tidak di atur

Tidak di atur

Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.

28.

Alat bukti.

Tidak diatur

Tidak di atur

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

a. keterangan saksi;

b. keterangan ahli;

c. surat;

d. petunjuk;

e. keterangan terdakwa; dan/atau

f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

29.

Sanksi pidana

Sanksi pidana yang diterapkan dalam undang-undang ini sangat jauh dari nilai uang yang telah berkembang pada saat ini, jumlah denda yang diberikan juga sangatlah rendah. Denda yang diancam dalam undang-undang ini bekisar antara jutaan rupiah hingga seratus juta rupiah.

Secara keseluruhan sanksi pidana yang di terapkan dalam undang-undang ini telah tertinggal serta tidak lagi sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini.secara umum,denda yang di ancamkan dalam undang-undang ini berkisar antara puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.

Sanksi pidana yang di atur dalam undang-undang ini secara keseluruhan lebih berat di banding. Secara umum denda yang di ancamkan dalam undang-undang ini berkisar antara ratusan juta rupiah sampai puluhan miliar rupiah.

per banding an

Documents