penyederhanaan birokrasi pada pemerintah daerah · 2021. 3. 27. · penyederhanaan birokrasi 01...
TRANSCRIPT
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R AD A N R E F O R M A S I B I R O K R A S IR E P U B L I K I N D O N E S I A
PENYEDERHANAAN BIROKRASIPADA PEMERINTAH DAERAH
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
Kamis, 25 Maret 2021
Arahan Presiden: Reformasi Struktural
4
ARAHAN PRESIDEN
“Sangat penting bagi kitauntuk mereformasi birokrasi
kita. Reformasi struktural! Agar Lembaga semakin
sederhana, semakin simple, semakin lincah!”
“PENYEDERHANAAN ESELONISASI BIROKRASI MENJADI 2 (DUA) LEVEL,
DAN DIGANTI DENGAN JABATAN FUNGSIONAL YANG MENGHARGAI
KEAHLIAN DAN KOMPETENSI”
PENGATURAN ORGANISASI
memprioritaskan keberadaan Jabatan Fungsional dalam pengaturan susunan organisasi
PENATAAN STRUKTURAL
mengalihkan jabatan struktural eselon III ke bawah ke dalam jabatan fungsional
5 Prioritas Kerja 2019-2024
PEMBANGUNAN SDM
▪ SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai IPTEK
▪ Mengundang talentaglobal
SIMPLIFIKASI REGULASI
▪ Kendala regulasi disederhanakan, dipotong, dan dipangkas
▪ Omnibus Law
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
▪ penghubung produksi dan distribusi
▪ mempermudah akses wisata▪ mendongkrak lapangan kerja▪ nilai tambah perekonomian
PENYEDERHANAAN BIROKRASI
▪ Penyederhanaan Birokrasi Menjadi 2 Level Eselon
▪ Peralihan Jabatan Struktural Menjadi Fungsional
TRANSFORMASI EKONOMI
▪ Daya saing manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi
1
2
3
4
5
3
Tujuan Penyederhanaan Birokrasi
Birokrasi yang dinamis
dan agile
Percepatan sistem kerja
Mendorong
efektivitas dan
efisiensi kinerjaMewujudkan
profesionalitas ASN
Fokus pada
pekerjaan fungsional
4
Manfaat Penyederhanaan Birokrasi
4
❑ Alignment Organisasi – Rencana strategi dapat
dicascading dengan cepat sehingga organisasi bergeraksebagai satu kesatuan unit.
❑ Kejelasan – peningkatan span of control mengarah pada
kejelasan pemahaman yang baik pada top dan middle leveldalam pengambilan keputusan.
❑ Produktivitas – Dapat melakukan hal yang banyak dan
cepat dengan sedikit layer manajemen.
❑ Customer Oriented – organisasi lebih
mampu dan fokus memahami kebutuhan publik daripada fokus pada proses internalisasi birokrasi.
PAGE
INSTANSIa. Pusat
• Kementerian• Alat Negara/Lembaga Setingkat Kementerian• Lembaga Pemerintah Non Kementerian• Sekretariat Jenderal Lembaga Negara• Sekretariat Jenderal Lembaga Non Struktural• Lembaga Penyiaran Publik
b. Daerah• Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi• Perangkat Daerah Pemerintah Kab/Kota
JABATAN
a. Administrator/eselon IIIb. Pengawas/eselon IVc. Pelaksana/eselon V
Sasaran Penyederhanaan Birokrasi
PAGE
Ruang Lingkup Penyederhanaan Birokrasi
PENYEDERHANAAN BIROKRASI
01
❑ Penyederhanaan struktur organisasi menjadi 2 level.
❑ Perampingan struktur organisasi Jabatan Administrasi pada K/L/D
dengan kriteria tertentu dan memperhatikan karakteristik sifat tugas
dari Jabatan Administrasi tersebut.
❑ Penyederhanaan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah
melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
02
03
01 TRANSFORMASI ORGANISASI
02 TRANSFORMASI JABATAN
❑ Pengalihan Pejabat Administrasi yang unit organisasinya
dirampingkan menjadi Pejabat Fungsional yang bersesuaian.
❑ Pengembangan Jabatan Fungsional.
❑ Penyetaraan Penghasilan.
03 TRANSFORMASI MANAJEMEN KERJA
❑ Penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang
berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan
pelayanan publik.
❑ Pengembangan sistem kerja berbasis digital.
PAGE
Langkah Strategis Penyederhanaan Birokrasi
Transformasi
Manajemen KerjaTransformasi Organisasi Transformasi Jabatan
▪ Penyusunan Rancangan InstruksiPresiden untuk mempercepatpelaksanaan PenyederhanaanBirokrasi
▪ Penyusunan Rancangan PeraturanMenteri PANRB mengenai PedomanPelaksanaan PenyederhanaanBirokrasi
▪ Penyusunan desain Model Organisasi berbasis Fungsional
▪ Penyusunan Rancangan PeraturanPresiden mengenai PenyelarasanPenghasilan
▪ Penyesuaian/perubahan pengaturanmengenai Penyetaraan JabatanAdministrasi ke Jabatan Fungsional, Pengembangan Karir PejabatFungsional, Angka Kredit dan Kenaikan Pangkat PejabatFungsional hasil Penyetaraan, dan Pola Karir
▪ Penyusunan peraturan mengenaiPenyetaran Jabatan yang didudukiprajurit TNI/anggota POLRI
▪ Penyusunan Rancangan PeraturanMenteri mengenai MekanismeKerja
▪ Penyusunan Rancangan PeraturanMenteri mengenai Sistem Kerja
Progress Penyederhanaan Struktur Organisasi pada K/L
SELESAI
DALAM PROSES
76 K/L
12 K/L
19 K/L Percepatan dan Peningkatan KualitasCapaian Tujuan Organisasi
OUTCOME
TOTAL STRUKTUR TELAHDISEDERHANAKAN:
39.291
➢ Perubahan desain strukturorganisasi
➢ Penyederhanaan layer/rentangbirokrasi
OUTPUT
Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah
Penyederhanaan Birokrasi dilingkungan PemerintahDaerah dikoordinasikan olehKementerian Dalam Negeri.
Penyederhanaan Birokrasitersebut tetap memperhatikandan diselaraskan dengan AspekPenyederhanaan Birokrasi yangberlaku secara nasional yangditetapkan Kementerian PANRB.
Mandat Reformasi Struktural pada Perangkat Daerah
Kepala Daerah
Organisasi Perangkat Daerah dibangun dengan mengoptimalkan
Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompokjabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuholeh kelompok jabatan fungsional.(Pasal 97 ayat 1 PP 18/2016)
Organisasi Struktural Organisasi Profesional
Mandat pada Perangkat Daerah
PAGE
Kriteria Penyederhanaan Struktur Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kriteria UmumPengalihan
Tugas analisis dan penyiapan bahan
Tugas koordinasi, pemantauan, & evaluasi
Tugas teknis tertentu urusan pemerintahan
Tugas yang bersesuaian dgn jabatan fungsional
Tugas pelayanan teknis fungsional
Kriteria Unit Organisasi berpotensi dialihkan
Kewenangan otorisasi bersifat atributif
sebagai kepala satuan kerja yang memilikikewenangan berbasis kewilayahan
sebagai kepala satuan kerja pelaksanateknis mandiri
Tugas pengadaan barang/jasa
Kriteria Unit Organisasi berpotensi tidak dialihkan
Pertimbangan
Karakteristik UrusanSpesialisasi urusan*
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pemda*(berdasarkan lampiran UU 23/2014)
PAGE
Mekanisme Pengusulan Penyederhanaan Struktur
Pemetaan dan Analisis
Pengajuan Usulan
Penetapan
Mekanisme Penyederhanaan
Struktur Organisasi:
Bupati/Walikota
Gubernur
1. menyampaikan usul penyederhanaanstruktur OPD Kab/Kota melalui
Gubernur sbg Wakil Pemerintah Pusat
MekanismeBerjenjang
Menteri Dalam Negeri
Gubernur sbgWakil Pemerintah Pusat
1. menyampaikan usul penyederhanaanstruktur OPD Provinsi
Menteri PANRB
3. Melakukan koordinasi dan pembahasan usulan kepada MenPANRBuntuk mendapat pertimbangan tertulis
4. menyampaikan pertimbangantertulis kepada Menteri Dalam Negeri
5. Mendagri menyampaikan hasil verifikasi & validasi untuk dilakukan penyederhanaan struktur organisasi
5. Mendagri menyampaikan hasil verifikasi & validasi untuk dilakukan penyederhanaan struktur organisasi
Keterangan warna panah:• Biru: Proses awal• Merah: Proses akhir
verifikasi & validasi
PAGE
Penyesuaian Struktur Organisasi Dan Tata Kerja
KONDISI
SEBELUM
PENGALIHAN
KONDISI
SETELAH
PENGALIHAN
JPT Pratama
Administrator
(Eselon III)
Pengawas
(Eselon IV)
Pelaksana
(Eselon V)
Eselon III atau
Fungsional
Ahli Madya
Fungsional
Ahli Muda
Koordinator
Fungsional
Ahli Pertama
JPT Pratama
▪ Tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan
pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu
kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian
fungsi.
▪ Memimpin sekelompok substansi pejabat fungsional dan pelaksana
dalam melaksanakan tugas dengan dibantu oleh sub-koordinator.
▪ Perlu perubahan mekanisme tata kerja dalam organisasi dengan
menambahkan fungsi koordinasi (pengelola kegiatan) pada
Jabatan Fungsional Ahli Madya.
▪ Kesetaraan kelas jabatan fungsional dengan kelas jabatan dalam
jenjang jabatan yang akan diduduki.
PAGE
Perubahan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja
ESELON II/JPT PRATAMA
ESELON III/ADMINISTRATOR
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
STRUKTUR BARU
JF AHLI MADYA (KOORDINATOR)
ESELON II/JPT PRATAMA
ESELON III/ADMINISTRATOR
ESELON III/ADMINISTRATOR
ESELON IV/PENGAWAS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
STRUKTUR LAMA
ESELON IV/PENGAWAS
PAGEORGANISASI SAAT INI ORGANISASI HASILPENYEDERHANAAN
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Bidang Sumber Daya Air
Bidang Bina Marga
Bidang Cipta Karya Dan Jasa
Kontruksi
Bidang Tata Ruang Dan
Pengendalian
Seksi Perencanaan
Teknis dan Pengendalian
Bidang Pertamanan Dan Pengembangan
Sistem Persempahan
Sekretariat
Subbagian Umum dan Aparatur
Subbagian Perencanaaan
Subbagian Keuangan
Seksi Pembangunan
Saluran
Seksi Pemeliharaan
Saluran
Seksi Perencanaan
Teknis dan Evaluasi Jalan dan Jembatan
Seksi Pembangunan
Jalan dan Jembatan
Seksi Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
Seksi Penataan Bangunan
Gedung
Seksi Pengelolaan Air
bersih dan Pengembangan
Sistem Air Limbah Domestik
Seksi Jasa Konstruksi
Seksi Perencanaan
dan Pemetaan Ruang
Seksi Pengendalian
dan Pemanfaatan
Tata Ruang
Seksi Pengawasan Tata Ruang
Seksi Pengembangan
Taman dan Ruang Terbuka
Hijau
Seksi Pemeliharaan
Taman
Seksi Pengembanga
n Sistem Persampahan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
JF Teknik Pengairan
Madya
JF Teknik Jalan dan Jembatan
Madya
Bidang Cipta Karya Dan Jasa
Kontruksi
JF Penata Ruang Madya
JF Teknik Pengairan
Muda
Bidang Pertamanan dan Pengembangan
Sistem Persempahan
Sekretariat
Subbagian Umum dan Aparatur
JF Perencana Muda
JF Analis Anggaran Muda
JF Teknik Pengairan
Muda
JF Teknik Pengairan
Muda
JF Teknik Jalan dan Jembatan
Muda
JF Teknik Jalan dan Jembatan
Muda
JF Teknik Jalan dan Jembatan
Muda
JF Teknik Tata Bangunan dan
Perumahan Muda
JF Teknik Penyehatan Lingkungan
Muda
JF Pembina Jasa
Konstruksi Muda
JF Penata Ruang Muda
JF Penata Ruang Muda
JF Penata Ruang Muda
Seksi Pengembangan
Taman dan Ruang Terbuka
Hijau
Seksi Pemeliharaan
Taman
JF Teknik Penyehatan Lingkungan
Muda
CONTOH PENERAPAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI
: dialihkan menjadi Jabatan Fungsional di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
: dipertahankan menjadi Jabatan Struktural
Keterangan:
PAGEStrategi Penyederhanaan Birokrasi Melalui Pengembangan Jabatan Fungsional
❖ Fasilitasi K/L/D dalam Membentuk JF Baru dan Evaluasi terhadap JF Eksisting❖ Inventarisasi dan identifikasi JF yang dibutuhkan pada K/L/D sesuai karakteristik organisasi❖ Reviu Peraturan Menteri PANRB mengenai Jabatan Fungsional
242 Jumlah JF (Eksisting)
70 Proyeksi JF Baru (2021)
3414 Jumlah NomenklaturJabatan Pelaksana
Mengembangkan JF Eksisting menjadi beberapa JF baru
Menata JF EksistingMengubah Jabatan
Pelaksana Menjadi JF
Membentuk JF Baru 1
2 4
3
PAGE
LANGKAH KE DEPAN
Percepatan kebijakan mengenaiPenyelarasan Penghasilan antara JabatanFungsional dan Jabatan Administrasi
Melanjutkan percepatan pembentukan jabatanfungsional baru untuk mengakomodasiperpindahan dari jabatan struktural ke jabatanfungsional
Pengembangan dan penetapan sistem kerjabaru yang berbasis fungsional
Pengembangan/optimalisasi SistemPemerintahan Berbasis Elektronik untukmendukung sistem kerja baru
TERIMA KASIH
PENUTUP
Photo Courtesy of Rini Widyantini