pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri (phln)

8/14/2019 Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)

1/31

Wh


2/31

PERTIMBANGAN DALAM MELAKUKANPERTIMBANGAN DALAM MELAKUKAN

PINJAMAN LUAR NEGERIPINJAMAN LUAR NEGERI

Adanya defisit pembiayaan yang tidak dapat diusahakan dariAdanya defisit pembiayaan yang tidak dapat diusahakan darisumber pembiayaan dalam negeri.sumber pembiayaan dalam negeri.

Pinjaman tersebut memang diperlukan untuk mendukungPinjaman tersebut memang diperlukan untuk mendukungpembiayaan negara, misalnya dalam rangkapembiayaan negara, misalnya dalam rangka

mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan.mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan. Pinjaman tersebut diperlukan untuk memperkuat cadanganPinjaman tersebut diperlukan untuk memperkuat cadangan

devisa, misal : pinjaman dari IMF.devisa, misal : pinjaman dari IMF. Masih dalam batas kemampuan negara untuk membayarMasih dalam batas kemampuan negara untuk membayar

kembali beban pinjaman berkenaan.kembali beban pinjaman berkenaan. Bertambahnya jumlah pinjaman tidak boleh menimbulkanBertambahnya jumlah pinjaman tidak boleh menimbulkan

kerentanan ekonomi terhadap guncangan external maupunkerentanan ekonomi terhadap guncangan external maupuninternal karena tingginya beban pembayaran hutang.internal karena tingginya beban pembayaran hutang.

Dalam peminjaman tersebut tidak boleh ada syarat atauDalam peminjaman tersebut tidak boleh ada syarat atauikatan dalam bentuk apapun yang merugikan kepentinganikatan dalam bentuk apapun yang merugikan kepentingannasional atau hal-hal lain yang tidak memungkinkan untuknasional atau hal-hal lain yang tidak memungkinkan untukdilaksanakan.dilaksanakan.


3/31

PERTIMBANGAN DALAM PENERIMAANPERTIMBANGAN DALAM PENERIMAAN

HIBAH LUAR NEGERIHIBAH LUAR NEGERI

Ditujukan untuk menambah penerimaan negara.Ditujukan untuk menambah penerimaan negara. Untuk membiayai bantuan teknis.Untuk membiayai bantuan teknis. Tidak boleh ada syarat atau ikatan dalam bentukTidak boleh ada syarat atau ikatan dalam bentuk

apapun yang merugikan kepentingan nasional atauapapun yang merugikan kepentingan nasional atauhal-hal lain yang tidak memungkinkan untukhal-hal lain yang tidak memungkinkan untukdilaksanakan.dilaksanakan.

Sedapat mungkin tidak membebani APBN, misalnyaSedapat mungkin tidak membebani APBN, misalnyamembutuhkan penyediaan dana pendamping yangmembutuhkan penyediaan dana pendamping yangrelatif besar.relatif besar.

Tidak boleh digunakan untuk tujuan mendekte atauTidak boleh digunakan untuk tujuan mendekte ataumengendalikan sesuatu kebijakan pemerintah.mengendalikan sesuatu kebijakan pemerintah.

Hibah luar negeri kepada pemerintah harus mengikutiHibah luar negeri kepada pemerintah harus mengikutiprosedur administrasi APBN.prosedur administrasi APBN.


4/31

ACUAN DALAM PERENCANAAN PHLNACUAN DALAM PERENCANAAN PHLN

Landasan hukum :Landasan hukum : GBHNGBHN

PropenasPropenas Keppres Nomor 42 Tahun 2002Keppres Nomor 42 Tahun 2002

SKB Menteri Keuangan dan Meneg PPN/KetuaSKB Menteri Keuangan dan Meneg PPN/Ketua

Bappenas No.185/KMK.03/1995 dan No.KEP-Bappenas No.185/KMK.03/1995 dan No.KEP-

031/KET/5/1995.031/KET/5/1995.


5/31

PROSEDUR PERENCANAANPROSEDUR PERENCANAAN

PHLNPHLN

Perencanaan pinjaman luar negeri pemerintah padaPerencanaan pinjaman luar negeri pemerintah pada

dasarnya dilakukan berdasarkan bottom-up planning,dasarnya dilakukan berdasarkan bottom-up planning,

yaitu :yaitu :

Menteri/Ketua LPND mengusulkan proyek-proyek yangdirencanakan untuk dibiayai sebagian atau seluruhnya daripinjaman/hibah luar negeri kepada Menteri NegaraPPN/Ketua Bappenas.

Usulan tersebut mencakup proyek yang belum didukung olehsumber PHLN.

Untuk proyek Pemda/BUMN/BUMD usulan proyekdikoordinasikan dan diajukan oleh Menteri/Ketua LPND yangmemberikan pembinaan teknis.

Usulan proyek tersebut harus memuat keterangan danpenjelasan secara rinci mengenai proyek berkenaan disertaidengan kerangka acuan kerja dan studi kelayakan.


6/31

PROSEDUR PERENCANAANPROSEDUR PERENCANAAN

PHLN (Lanjutan)PHLN (Lanjutan)

Penilaian terhadap usulan proyek yang akanPenilaian terhadap usulan proyek yang akan

dibiayai dari PHLN dilakukan dengandibiayai dari PHLN dilakukan dengan

memperhatikan hal-hal berikut :memperhatikan hal-hal berikut :

Kesesuaian antara kebijaksanaan, sasaran, danprogram nasional.

Proyek yang diusulkan memiliki prioritas tinggi danlayak untuk dibiayai dengan PHLN.

Pertimbangan-pertimbangan lain yang sejalandengan perkembangan kebijaksanaan pembangunannasional.

Terhadap proyek-proyek yang dinilai prioritasTerhadap proyek-proyek yang dinilai prioritas

dituangkan dalam Daftar Rencana Pinjamandituangkan dalam Daftar Rencana Pinjaman

Hibah Luar Negeri (DRPHLN atau Buku Biru).Hibah Luar Negeri (DRPHLN atau Buku Biru).


7/31

PROSES PENGUSULAN PROYEK KEPADAPROSES PENGUSULAN PROYEK KEPADA

CALON PEMBERI PHLNCALON PEMBERI PHLN

Sebelum diusulkan kepada calon Pemberi Pinjaman/HibahSebelum diusulkan kepada calon Pemberi Pinjaman/Hibah

Luar Negeri (PPHLN), setiap proyek dibahas terlebih dahuluLuar Negeri (PPHLN), setiap proyek dibahas terlebih dahulu

dengan Departemen Keuangan dan instansi terkait yangdengan Departemen Keuangan dan instansi terkait yang

dikoordinasikan oleh Bappenas, serta disusun laporandikoordinasikan oleh Bappenas, serta disusun laporan

penilaian kelayakan proyek (LPKP) untuk mendukungpenilaian kelayakan proyek (LPKP) untuk mendukungpengusulan ke calon PPHLN.pengusulan ke calon PPHLN.

LPKP tersebut mencakup aspek-aspek antara lain : lingkupLPKP tersebut mencakup aspek-aspek antara lain : lingkup

proyek, penyediaan dana pendamping, keterkaitan denganproyek, penyediaan dana pendamping, keterkaitan dengan

proyek-proyek lain, kesiapan instansi pelaksana, syarat-proyek-proyek lain, kesiapan instansi pelaksana, syarat-

syarat penerusan pinjaman (dalam hal pinjaman akansyarat penerusan pinjaman (dalam hal pinjaman akanditeruspinjamkan), kesiapan kelembagaan dan SDM.diteruspinjamkan), kesiapan kelembagaan dan SDM.

Pengusulan kepada calon PPHLN dilakukan denganPengusulan kepada calon PPHLN dilakukan dengan

persetujuan Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas denganpersetujuan Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas dengan

tembusan kepada Menteri Keuangan.tembusan kepada Menteri Keuangan.


8/31

PROSES PENGUSULAN PROYEK KEPADAPROSES PENGUSULAN PROYEK KEPADA

CALON PEMBERI PHLN (Lanjutan)CALON PEMBERI PHLN (Lanjutan)

Dalam hal proyek diusulkan untuk dibiayai dari Fasilitas KreditDalam hal proyek diusulkan untuk dibiayai dari Fasilitas KreditEkspor (FKE), dilakukan sbb :Ekspor (FKE), dilakukan sbb : Berdasarkan DRPHLN, Menteri/Ketua LPND mengajukan AlokasiBerdasarkan DRPHLN, Menteri/Ketua LPND mengajukan Alokasi

Kredit Ekspor (AKE) kepada Menko Perekonomian denganKredit Ekspor (AKE) kepada Menko Perekonomian dengantembusan kepada Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas dantembusan kepada Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas dan

Menteri Keuangan.Menteri Keuangan. Dilakukan penilaian persiapan proyek oleh Tim Penilai yangDilakukan penilaian persiapan proyek oleh Tim Penilai yang

dikoordinasikan oleh Pejabat Eselon I pada Departemen/LPNDdikoordinasikan oleh Pejabat Eselon I pada Departemen/LPNDdengan melibatkan unsur-unsur Bappenas, Departemen Keuangan,dengan melibatkan unsur-unsur Bappenas, Departemen Keuangan,dan instansi terkait lainnya.dan instansi terkait lainnya.

Berdasarkan dokumen hasil penilaian tersebut, Meneg PPN/KetuaBerdasarkan dokumen hasil penilaian tersebut, Meneg PPN/Ketua

Bappenas merekomendasikan kepada Menko PerekonomianBappenas merekomendasikan kepada Menko Perekonomiandengan tembusan kepada Menteri Keuangan, untuk menetapkandengan tembusan kepada Menteri Keuangan, untuk menetapkanAKE.AKE.

Berdasarkan AKE tersebut, Departemen/LPND/Pemda/BUMN/BUMDBerdasarkan AKE tersebut, Departemen/LPND/Pemda/BUMN/BUMDdapat melakukan proses pengadaan sesuai ketentuan yangdapat melakukan proses pengadaan sesuai ketentuan yangberlaku.berlaku.

Setalah ditetapkan pemenang lelang pengadaan barang/jasa,Setalah ditetapkan pemenang lelang pengadaan barang/jasa,

Menteri/ Ketua LPND instansi pelaksana mengusulkan kepadaMenteri/ Ketua LPND instansi pelaksana mengusulkan kepadaMenteri Keuangan untuk menyelesaikan NPPHLN.Menteri Keuangan untuk menyelesaikan NPPHLN.


9/31

PROSES NEGOSIASI DENGANPROSES NEGOSIASI DENGAN

CALON PEMBERI PHLNCALON PEMBERI PHLN

Proses negosiasi dengan calon PPHLN dilakukan setelahProses negosiasi dengan calon PPHLN dilakukan setelahdicapai kesepakatan antar instansi terkait atas dokumendicapai kesepakatan antar instansi terkait atas dokumenpenilaian persiapan proyek.penilaian persiapan proyek.

Negosiasi dengan PPHLN dilakukan oleh Tim Negosiasi yangNegosiasi dengan PPHLN dilakukan oleh Tim Negosiasi yang

terdiri dari Bappenas, Departemen Keuangan,terdiri dari Bappenas, Departemen Keuangan,Departemen/LPND pelaksana proyek dan instansi terkait.Departemen/LPND pelaksana proyek dan instansi terkait. Dalam hal negosiasi dilakukan di luar negeri, pembentukanDalam hal negosiasi dilakukan di luar negeri, pembentukan

Tim negosiasi ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Kabinet.Tim negosiasi ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Kabinet.Sedangkan perundingan di dalam negeri, pembentukan TimSedangkan perundingan di dalam negeri, pembentukan Timnegosiasi ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Menegnegosiasi ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Meneg

PPN/Ketua Bappenas.PPN/Ketua Bappenas.

Hasil perundingan dituangkan dalam laporan Tim danHasil perundingan dituangkan dalam laporan Tim dandisampaikan kepada Menteri Keuangan, Meneg PPN/Ketuadisampaikan kepada Menteri Keuangan, Meneg PPN/KetuaBappenas, Menteri Luar Negeri, dan Menteri/Ketua LPNDBappenas, Menteri Luar Negeri, dan Menteri/Ketua LPNDterkait.terkait.

Khusus untuk proyek yang akan dibiayai dari FasilitasKhusus untuk proyek yang akan dibiayai dari Fasilitas

Kredit Ekspor (FKE) negosiasi dengan calon PPHLNKredit Ekspor (FKE) negosiasi dengan calon PPHLNdikoordinasikan oleh Menteri Keuangan.dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan.


10/31

PROSEDUR PENCAIRAN PHLNPROSEDUR PENCAIRAN PHLN

TATACARA PENCAIRAN DANA PHLN PADATATACARA PENCAIRAN DANA PHLN PADA

DASARNYA DILAKUKAN MELALUI :DASARNYA DILAKUKAN MELALUI :

Pembiayaan Pendahuluan (PP)Pembiayaan Pendahuluan (PP) Rekening Khusus (RK)Rekening Khusus (RK)

Pembayaran Langsung (PL)Pembayaran Langsung (PL)

Pembukaan Letter of Credit (L/C)Pembukaan Letter of Credit (L/C)


11/31

TATACARA PENCAIRAN PHLN MELALUITATACARA PENCAIRAN PHLN MELALUI

PEMBIAYAAN PENDAHULUANPEMBIAYAAN PENDAHULUAN

Pemimpin Proyek/Pejabat yang berwenang mengajukan Surat PermintaanPembayaran Pendahuluan (SP3) disertai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa(KPBJ) dan DIP/dokumen yang dipersamakan serta dokumen pendukunglainnya kepada Direktur Jenderal Anggaran.

Dirjen Anggaran menerbitkan SPM-PP dan dikirimkan kepada BI sebagaidasar pemindahbukuan dari Rekening BUN ke rekening rekanan ataurekening bendaharawan proyek.

Dirjen. Anggaran mengajukan Aplikasi Penarikan Dana (APD) kepada PPHLNdilampiri dengan SPM-PP dan dokumen pendukung yang dipersyaratkanPPHLN, dengan tembusan kepada BI.

Berdasarkan APD di atas, PPHLN melakukan penggantian (reimbursement)untuk Rekening BUN pada BI serta mengirimkan asli debet advice kepadaMenteri Keuangan cq. Ditjen Anggaran dengan tembusan kepada BI.

Berdasarkan debet advice, Dirjen Anggaran menerbitkan SPM dandisampaikan kepada BI.

Atas dasar SPM di atas, BI membuat Nota Perhitungan dan membukukan :

Debet : Rekening BI

Kredit : Rekening BUN Nota Perhitungan dimaksud segera disampaikan kepada Dirjen Anggaran,

Pimpro, dan dalam hal proyek dibiayai melalui SLA (NPPP), disampaikankepada Dirjen LK.


12/31

SKEMA PEMBIAYAAN PENDAHULUANSKEMA PEMBIAYAAN PENDAHULUAN

DJLK DJA PPHLN

BANK INDONESIA

REKENING BUN

PROYEK REKANAN

DEBET KREDIT

1

3

2

4

5

6

74A

9

8

10

6A


13/31

KETERANGAN SKEMA PEMBIAYAANKETERANGAN SKEMA PEMBIAYAAN

PENDAHULUANPENDAHULUAN ::

1. Pimpro/pejabat yang berwenang mengajukan Surat Permintaan PembiayaanPendahuluan (SP3) disertai KPBJ dan DIP/dokumen yang dipersamakan sertadokumen pendukung lainnya kepada DJA.

2. DJA menerbitkan SPM Pembiayaan Pendahuluan (SPM-PP) dan dikirim ke BI.

3. Atas dasar SPM-PP, BI memindahbukukan dari rekening BUN ke rekening

rekanan atau ke rekening Benpro.

4. DJA mengajukan Aplikasi Penarikan Dana (APD) kepada PPHLN dilampiri SPM-PPdan dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh PPHLN.

4A. DJA mengirim tembusan APD kepada BI.

5. Atas dasar APD, PPHLN melakukan reimbursement untuk Rekening BUN pada BI.

6. PPHLN mengirim asli debet advice kepada DJA.

6A. PPHLN mengirim tembusan debet advice kepada BI.

7. Atas dasar debet advice, DJA menerbitkan SPM dan dikirim ke BI.

8. Atas dasar SPM, BI membuat Nota Perhitungan Rekening BUN dan dikirim keDJA.

9. BI mengirim Nota Perhitungan ke Proyek.

10. Dalam hal proyek dibiayai melalui NPPP, BI mengirim Nota Perhitungan kepadaDJLK.


14/31

TATACARA PENCAIRAN PHLN MELALUIPEMBAYARAN LANGSUNG

Berdasarkan KPBJ, Pimpro atau Pejabat yang berwenangmenyampaikan Aplikasi Penarikan Dana (APD) kepada PPHLN melaluiDirjen Anggaran dengan tembusan kepada BI dan melampirkan KPBJ.

Berdasarkan APD, PPHLN melakukan pembayaran langsung kepadarekening rekanan serta mengirimkan asli debet advise kepada MenteriKeuangan cq. Dirjen Anggaran dan tembusannya kepada BI. Dalam halPHLN diteruspinjamkan melalui NPPP, Dirjen Anggaran mengirimkanrekaman debet advice kepada Dirjen. Lembaga Keuangan.

Atas dasar debet advice, Dirjen Anggaran menerbitkan SPM sebagaidasar pengeluaran dan penerimaan APBN sebesar nilai ekuivalen rupiahkepada Bank Indonesia.

Berdasarkan SPM tersebut, BI membuat Nota Perhitungan yang

mencantumkan nomor dan tanggal SPM dan membukukan :Debet : Rekening BUNKredit : Rekening BUN

Nota Perhitungan dimaksud disampaikan kepada Dirjen Anggaran,Pimpro atau pejabat yang berwenang, dan dalam hal PHLNditerspinjamkan melalui NPPP disampaikan pula kepada Dirjen LK.


15/31

SKEMA PEMBAYARAN LANGSUNGSKEMA PEMBAYARAN LANGSUNG

REKANAN

PROYEK

KPBJ

MENKEUKPKN JAKARTA VI

APD

PPHLN

BANK INDONESIAREKENING BI

DI LUAR NEGERI

DEPOSITORYDARI PPHLN

KORESPONDENBANK ABANK A

TembusanAPD

Notaperhitungan

debet advice

SPM

1

23

4

5

6-VALAS

6A

5A


16/31

KETERANGAN SKEMA PEMBAYARANKETERANGAN SKEMA PEMBAYARAN

LANGSUNG:LANGSUNG:

1. Rekanan mengajukan tagihan kepada Proyek.

2. Proyek mengajukan APD ke DJA cq. KPKN Jakarta VI.

3. KPKN Jakarta VI meneruskan APD ke PPHLN.

4. PPHLN memberi perintah membayar melalui depository Bank-nya.

5. Apabila pembayaran dalam bentuk valas ditransfer ke korespondenbank A (di Luar Negeri).

5A. Apabila pembayaran dalam rupiah ditransfer ke rekening BI di luarnegeri dalam bentuk valas dan pemberitahuan ke BI Pusat.

6. Bank A (bank-nya rekanan) menerima transfer dari ban koresponden.

6A. BI mentransfer ke rekening rekanan di Bank A dalam bentuk rupiah.

7. Bank A melakukan pembayaran ke rekanan.


17/31

TATACARA PEMBAYARAN MELALUITATACARA PEMBAYARAN MELALUI

REKENING KHUSUSREKENING KHUSUS

Dirjen Anggaran membuka Rekening Khusus (RK) pada BI atauDirjen Anggaran membuka Rekening Khusus (RK) pada BI atauBank Pemerintah lain yang ditunjuk Menteri Keuangan, untukBank Pemerintah lain yang ditunjuk Menteri Keuangan, untukselanjutnya mengajukan initial deposit kepada PPHLN untukselanjutnya mengajukan initial deposit kepada PPHLN untukkebutuhan pembiayaan proyek selama periode tertentu ataukebutuhan pembiayaan proyek selama periode tertentu atausejumlah yang ditentukan dalam NPPHLN untuk dibukukan kesejumlah yang ditentukan dalam NPPHLN untuk dibukukan ke

dalam RK.dalam RK. Pimpro/Pejabat yang berwenang mengajukan SPP dilampiriPimpro/Pejabat yang berwenang mengajukan SPP dilampiri

dengan dokumen pendukung kepada Dirjen Anggaran (KPKN).dengan dokumen pendukung kepada Dirjen Anggaran (KPKN). Berdasarkan SPP dimaksud, Dirjen Anggaran (KPKN) menerbitkanBerdasarkan SPP dimaksud, Dirjen Anggaran (KPKN) menerbitkan

SPM-RK dan disampaikan kepada BI atau Bank Pemerintah lainnyaSPM-RK dan disampaikan kepada BI atau Bank Pemerintah lainnyayang ditunjuk Menteri Keuangan.yang ditunjuk Menteri Keuangan.

Atas dasar SPM-RK dimaksud, BI/Bank Pemerintah lain yangAtas dasar SPM-RK dimaksud, BI/Bank Pemerintah lain yangditunjuk MK membebani RK untuk dipindahbukukan ke Rekeningditunjuk MK membebani RK untuk dipindahbukukan ke RekeningRekanan/Bendahara Proyek. Dalam hal proyek dibiayai melaluiRekanan/Bendahara Proyek. Dalam hal proyek dibiayai melaluiNPPP, BI/Bank Pemerintah lain yang ditunjuk MK menyampaikanNPPP, BI/Bank Pemerintah lain yang ditunjuk MK menyampaikantembusan nota debet RK kepada Dirjen Lembaga Keuangan.tembusan nota debet RK kepada Dirjen Lembaga Keuangan.

Dirjen Anggaran mengajukan permintaan pengisian kembali RKDirjen Anggaran mengajukan permintaan pengisian kembali RK

(replenishment) kepada PPHLN dilampiri dengan dokumen(replenishment) kepada PPHLN dilampiri dengan dokumenpendukung yang dipersyaratkan masing-masing PPHLN.pendukung yang dipersyaratkan masing-masing PPHLN.


18/31


REKENING KHUSUS (Lanjutan)REKENING KHUSUS (Lanjutan)

Berdasarkan debet advice atas transfer Initial Deposit danBerdasarkan debet advice atas transfer Initial Deposit dan

Replenishment yang diterima dari PPHLN :Replenishment yang diterima dari PPHLN :

BI membuat :BI membuat :

Nota pemindahbukuan uang :Nota pemindahbukuan uang :

Debet : Rekening Bank KorespondenDebet : Rekening Bank Koresponden

Kredit : Rekening KhususKredit : Rekening Khusus

Berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan (SKP) Menteri Keuangan, BIBerdasarkan Surat Kuasa Pembebanan (SKP) Menteri Keuangan, BI

membukukan Nota Perhitungan PHLN :membukukan Nota Perhitungan PHLN :

Debet : Rekening BUNDebet : Rekening BUN

Kredit : Rekening BUNKredit : Rekening BUN

Dalam nota perhitungan dicantumkan nomor dan tanggal APD.Dalam nota perhitungan dicantumkan nomor dan tanggal APD.

AtauAtau Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan membuat :Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan membuat :

Nota pemindahbukuan uang :Nota pemindahbukuan uang :

Debet : Rekening Bank KorespondenDebet : Rekening Bank Koresponden

Kredit : Rekening KhususKredit : Rekening Khusus

Laporan Nota Perhitungan PHLN disampaikan segera kepada DirjenLaporan Nota Perhitungan PHLN disampaikan segera kepada Dirjen

Anggaran.Anggaran.


19/31


REKENING KHUSUS (Lanjutan)REKENING KHUSUS (Lanjutan)

Dirjen Anggaran menyampaikan Laporan Nota PerhitunganDirjen Anggaran menyampaikan Laporan Nota Perhitungan

kepada BI untuk dibukukan :kepada BI untuk dibukukan : Debet : Rekening BUNDebet : Rekening BUN

Kredit : Rekening BUNKredit : Rekening BUN

BI menyampaikan Nota Perhitungan kepada Dirjen Anggaran,BI menyampaikan Nota Perhitungan kepada Dirjen Anggaran,Pimpro, dan Dirjen LK dalam hal proyek dibiayai melalui NPPP.Pimpro, dan Dirjen LK dalam hal proyek dibiayai melalui NPPP.

Berdasarkan SPM-RK dan Nota Debet, Dirjen AnggaranBerdasarkan SPM-RK dan Nota Debet, Dirjen Anggaran

membukukan seluruh realisasi SPM-RK sebagai pengeluaran danmembukukan seluruh realisasi SPM-RK sebagai pengeluaran dan

sekaligus penerimaan PHLN.sekaligus penerimaan PHLN.


20/31

SKEMA PEMBAYARAN MELALUISKEMA PEMBAYARAN MELALUI

REKENING KHUSUSREKENING KHUSUS

LENDER

BIREK. KHUSUS

KCBI

BOI

DJAKPKN JKT VI

KPKNKCBI

KPKNNON KCBI

REKANAN

PROYEK

BPKP

FISSA

1

2

3

3A

3A

5

1

6

7

7

8

9

7B

7B

7A

1010

11

12

13

14

15

4


21/31

KETERANGAN CHART :KETERANGAN CHART :

1. Atas dasar NPHLN DJA cq. Dit. TUA mengajukan permintaanpembukaan Rekening Khusus (Reksus) ke BI.

2. Setelah Reksus dibuka, sesuai ketentuan dalam NPHLN DJA (Dit. DLN)mengajukan permintaan Initial Deposit kepada Lender.

3. PPHLN mengisi dana Initial Deposit ke Reksus di BI.

3A SE DJA disampaikan ke KPKN KCBI dan non KCBI.

4. Rekanan mengajukan tagihan ke Proyek.

5. Proyek mengajukan tagihan ke KPKN.

6. Atas dasar SPP Proyek, KPKN menerbitkan SPM-RK atas beban Reksusatau rekening BUN dikirim ke BI.

7. Atas dasar SPP proyek, KPKN KCBI/Non KCBI menerbitkan SPM dandikirim ke KCBI/BO I.

7A Atas dasar SPM yang diterbitkan SPM yang diterbitkan KPKN Jkt VI, BImelakukan pembayaran :

Kepada Rekanan untuk SPM-LS atas beban reksus ;

Kepada Benpro untuk SPM-GU atas beban reksus ;

Kepada Benpro untuk SPM-DU/TU atas beban rekening BO I.


22/31

KETERANGAN CHART (lanjutan) :KETERANGAN CHART (lanjutan) :

7B. Atas dasar SPM yang diterbitkan KPKN, KCBI BO I melakukan pembayaran :

Kepada Rkanan untuk SMP-LS atas beban reksus ybs. di BI Pusat ;

Kepada Benpro untuk SPM-GU atas beban reksus ybs. di BI Pusat ;

Untuk KPKN Non KCBI yang dikirim ke KCBI adalah Surat Perintah Pembebanan (SPB).

8. KCBI mengirim Nota Debet dengan teleks (NDT) ke BI Pusat untuk perhitungan reksusatas SPM-SPM KPKN (GU dan LS) serta atas dasar SPB dari KPKN Non KCBI.

9. BI mengirim laporan Rekening Khusus untuk masing-masing reksus dan LaporanRekening Antara ke DJA.

10. KPKN KCBI/Non KCBI setiap hari Senin mengirim lembar ke-4 semua SPM BLN yang telahditerbitkan minggu sebelumnya beserta dokumen pendukungnya ke DJA.

11. DJA/Dit. DLN mengajukan aplikasi : Replenishment dalam jumlah valas untuk semua SPM PHLN KPKN yang telah membebani reksus beserta

dokumen pendukungnya kepada PPHLN untuk mengisi kembali dana RK.

Reimbursement dalam jumlah Rupiah/Valas untuk semua SPM PHLN KPKN yang telah membebani Rekening

Antara (BUN) beserta dokumen pendukungnya kepada PPHLN untuk mengganti dana Rekening BUN.8. PPHLN mentransfer dana ke reksus atau ke rekening BUN.

9. Pada setiap akhir tahun anggaran, Dit. DLN menyususn FISSA atas dasarsemua aplikasi replenishment dan reimbursement yang telah dilakukan selamasatu tahun anggaran ybs. dan atas dasar laporan Reksus selama satu tahunanggaran.


23/31

KETERANGAN CHART (lanjutan) :KETERANGAN CHART (lanjutan) :

14. BPKP mengadakan audit menurut ketentuan yang berlaku terhadaFinancial Statement on Special Account (FISSA) yang disusun Dit. DLN.

15. Hasil audit FISSA oleh BPKP disampaikan ke PPHLN.


24/31


PEMBUKAAN L/CPEMBUKAAN L/C

Pimpro/Pejabat yang berwenang mengajukan Surat PermintaanPimpro/Pejabat yang berwenang mengajukan Surat Permintaan

Penerbitan Surat Kuasa Pembebanan (SPP-SKP) sebesar bagianPenerbitan Surat Kuasa Pembebanan (SPP-SKP) sebesar bagian

nilai KPBJ yang memerlukan pembukaan L/C kepada Menterinilai KPBJ yang memerlukan pembukaan L/C kepada Menteri

Keuangan cq. Dirjen Anggaran (KPKN Jakarta VI) denganKeuangan cq. Dirjen Anggaran (KPKN Jakarta VI) dengan

melampirkan KPBJ.melampirkan KPBJ.

Berdasarkan SPP-SKP, Menkeu cq. Dirjen Anggaran (KPKN Jkt VI)Berdasarkan SPP-SKP, Menkeu cq. Dirjen Anggaran (KPKN Jkt VI)

menerbitkan SKP dan mengirimkan kepada BI dengan tembusanmenerbitkan SKP dan mengirimkan kepada BI dengan tembusan

kepada Dirjen Bea dan Cukai (DJBC) Pejabat Eselon I yangkepada Dirjen Bea dan Cukai (DJBC) Pejabat Eselon I yang

bersangkutan dan Pimpro atau Pejabat yang berwenang.bersangkutan dan Pimpro atau Pejabat yang berwenang.

Berdasarkan SKP, Pimpro atau Pejabat yang berwenangBerdasarkan SKP, Pimpro atau Pejabat yang berwenang

memberitahukan kepada rekanan atau importir sebagai kuasamemberitahukan kepada rekanan atau importir sebagai kuasadari rekanan untuk membuka L/C. Selanjutnya, rekanan/importirdari rekanan untuk membuka L/C. Selanjutnya, rekanan/importir

sebagai kuasa dari rekanan yang ditunjuk mengajukansebagai kuasa dari rekanan yang ditunjuk mengajukan

permintaan pembukaan L/C kepada BI dengan melampirkan daftarpermintaan pembukaan L/C kepada BI dengan melampirkan daftar

barang yang akan diimpor (master list) yang dibuat dan ataubarang yang akan diimpor (master list) yang dibuat dan atau

disetujui Pimpro serta KPBJ.disetujui Pimpro serta KPBJ.


25/31


PEMBUKAAN L/C (Lanjutan)PEMBUKAAN L/C (Lanjutan)

Atas dasar SKP dan permintaan pembukaan L/C dari rekanan atauAtas dasar SKP dan permintaan pembukaan L/C dari rekanan atau

importir, BI mengajukan permintaan kepada PPHLN untukimportir, BI mengajukan permintaan kepada PPHLN untuk

menerbitkan pernyataan kesediaan melakukan pembayaranmenerbitkan pernyataan kesediaan melakukan pembayaran

(Letter of commitment).(Letter of commitment).

BI membuka L/C kepada Bank Koresponden dan tembusanBI membuka L/C kepada Bank Koresponden dan tembusan

dokumen pembukaan L/C disampaikan kepada Dirjen Anggaran.dokumen pembukaan L/C disampaikan kepada Dirjen Anggaran.

Berdasarkan pembukaan L/C dari BI, Letter of Commitment atauBerdasarkan pembukaan L/C dari BI, Letter of Commitment atau

dokumen yang disamakan dari PPHLN, dan dokumen realisasi L/C,dokumen yang disamakan dari PPHLN, dan dokumen realisasi L/C,

Bank Koresponden melakukan penagihan kepada PPHLN untukBank Koresponden melakukan penagihan kepada PPHLN untuk

dibayarkan kepada rekanan atau pemasok.dibayarkan kepada rekanan atau pemasok.

PPHLN melaksanakan pembayaran kepada Bank Koresponden danPPHLN melaksanakan pembayaran kepada Bank Koresponden danmengirimkan debet advice kepada BI. Selanjutnya, BI mengirimkanmengirimkan debet advice kepada BI. Selanjutnya, BI mengirimkan

rekaman debet advice kepada Dirjen Anggaran, dan dalam halrekaman debet advice kepada Dirjen Anggaran, dan dalam hal

PHLN diteruskan sebagai NPPP, rekaman debet advice dikirimkanPHLN diteruskan sebagai NPPP, rekaman debet advice dikirimkan

pula kepada Dirjen LK.pula kepada Dirjen LK.


26/31


PEMBUKAAN L/C (Lanjutan)PEMBUKAAN L/C (Lanjutan)

Berdasarkan dokumen realisasi L/C yang diterima dariBerdasarkan dokumen realisasi L/C yang diterima dari

Bank Koresponden serta SKP dari Menkeu, BI membuatBank Koresponden serta SKP dari Menkeu, BI membuat

Nota Disposisi L/C dan Nota Perhitungan sertaNota Disposisi L/C dan Nota Perhitungan serta

membukukan :membukukan :

Debet : Rekening BUNDebet : Rekening BUN Kredit : rekening BUNKredit : rekening BUN

Dalam Nota Perhitungan dicantumkan nomor dan tanggal L/CDalam Nota Perhitungan dicantumkan nomor dan tanggal L/C

serta nomor dan tanggal SKP.serta nomor dan tanggal SKP.

Nota Perhitungan dan Nota Disposisi L/C, disampaikanNota Perhitungan dan Nota Disposisi L/C, disampaikan

kepada Dirjen Anggaran dan Pimpro atau pejabat yangkepada Dirjen Anggaran dan Pimpro atau pejabat yangberwenang. Dalam hal PHLN diteruspinjamkan melaluiberwenang. Dalam hal PHLN diteruspinjamkan melalui

NPPP, disampaikan pula kepada Dirjen LK.NPPP, disampaikan pula kepada Dirjen LK.

Atas dasar Nota Perhitungan, Dirjen AnggaranAtas dasar Nota Perhitungan, Dirjen Anggaran

menerbitkan Surat Perintah Membayar Pengesahanmenerbitkan Surat Perintah Membayar Pengesahan

(SPMP).(SPMP).


27/31

SKEMA PEMBAYARAN MELALUISKEMA PEMBAYARAN MELALUI

LETTER OF CREDITLETTER OF CREDIT

PROYEKREKANAN/IMPORTIR

SUPPLIER

BI

REK. BUNDJA

DJLK

L/CBANK

KORESPONDEN

PPHLN

1

2

3

4

Debet Kredit

6

6A7

12

16

13

13A

8A

9A

5

11

15

8

10

14


28/31

KETERANGAN SKEMA PEMBUKAAN L/C :KETERANGAN SKEMA PEMBUKAAN L/C :

1. Proyek mengajukan Surat Permintaan Penerbitan Surat KuasaPembebanan (SPP-SKP) kepada Menteri Keuangan cq. DJA (KPKNKhusus Jkt VI) disertai KPBJ.

2. DJA/KPKN Khusus Jakarta VI menerbitkan SKP dan mengirimkan ke BI.

3. Pimpro memberitahukan kepada rekanan/importir ybs.

4. Rekanan atau importir yang diberi kuasa oleh rekanan, atas dasar KPBJdan master list yang disetujui oleh Pimpro mengajukan permintaanpembukaan L/C kepada BI.

5. BI mengajukan permintaan kepada PPHLN untuk menerbitkanpernyataan kesediaan melakukan pembayaran (letter of commitment).

6A PPHLN menerbitkan Special of Commitment/Letter of Commitment dan

kemudian disampaikan kepada Bank Koresponden mitra BI dalammembuka L/C.

6. Atas dasar SPKBJ dan permintaan pembukaan L/C darirekanan/importir disertai master list. BI melaksanakan pembukaan L/C.

7. BI menyampaikan tembusan dokumen pembukaan L/C kepada DJAdengan diberi keterangan : (1) Nama dan Kode Proyek, (2) Tanggal,

dan (3) Tahun Anggaran.


29/31

KETERANGAN SKEMA PEMBUKAAN L/CKETERANGAN SKEMA PEMBUKAAN L/C

(lanjutan) :(lanjutan) :

8A. Rekanan/importir melaksanakan impor barang dari Supplier luarnegeri.

8. Atas dasar pembukaan L/C dari BI dan Letter of Commitment sertadokumen realisasi L/C, Bank Koresponden melakukan pembayarankepada rekanan/supplier luar negeri.

9A. Bank Koresponden menyampaikan realisasi L/C.9. Dengan telah dilakukannya pembayaran kepada rekanan, Bank

Koresponden melakukan penagihan kepada PPHLN.

10. PPHLN melaksanakan pembayaran kepada Bank Koresponden.

11. PPHLN mengirimkan debet advice atas pembayaran Bank Korespondenkepada BI.

12. BI menyampaikan rekaman Debet Advice kepada DJA.

13A. Dalam hal proyek dibiayai melalui NPPP, rekaman debet advicedisampaikan juga kepada DJLK.

13. Atas dasar realisasi L/C dan SKP, BI membuat Nota Disposisi L/C danNota Perhitungan Rekening BUN, serta mengirimkan nota perhitungandimaksud yang telah diberi keterangan tanggal dan nomor L/C sertatanggal dan nomor SKP kepada DJA.


30/31

KETERANGAN SKEMA PEMBUKAAN L/CKETERANGAN SKEMA PEMBUKAAN L/C

(lanjutan) :(lanjutan) :

14. BI menyampaikan Nota Perhitungan (NP) kepada Proyek.

15. Dalam hal proyek dibiayai melalui NPPP, NP juga dikirimkan kepadaDJLK.

16. Atas dasar nota perhitungan yang diterima dari BI, DJA menerbitkan

SPM pengesahan (SPM-P) sebagai realisasi PHLN dan dikirim kepada BI.

h


31/31

TheThe

endendTheThe

endend

for being patient andkind attention

ThankThankYouYouThankThankYouYou

pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri (phln)

Documents