pengadilan tinggi medan - pt-medan.go.id filesurat perjanjian jual beli ( pemindahan hak milik) yang...
TRANSCRIPT
P U T U S A N Nomor : 28/PDT/2016/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :
TOGAR MARPAUNG, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kelurahan Pardede Onan,
Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir,
selanjutnya disebut Pembanding semula
Penggugat;
L a w a n
1. KADIMAN ARITONANG, bertempat tinggal di Silangit Simpang Muara
Desa Parik Sabungan Kecamatan
Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula
Tergugat I;
2. TIORMAN Br TAMPUBOLON, bertempat tinggal di Silangit Simpang
Muara Desa Parik Sabungan Kecamatan
Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula
Tergugat II;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara tersebut;
TENTANG DUDUK PERKARA;
Menimbang, Kuasa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03
Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung
pada tanggal 03 Desember 2014 dibawah Nomor Register : 44/Pdt.G/2014/PN-
Trt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat adalah keturunan dari anak laki-laki sekaligus pewaris
dari orangtua bernama Bistok Marpaung.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 2 -
2. Bahwa pada tanggal 7 Juni 1988 orangtua kami membeli sebidang tanah
berukuran 71/2 meter x 80 meter = 600 M2 dari Kadiman Aritonang dengan
Surat Perjanjian Jual Beli ( Pemindahan Hak Milik) yang terletak di Jalan
Protokol Silangit Desa Parik Sabungan sebelah kanan arah Siborongborong
Ke Balige, dengan batas-batasnya :
Sebelah Utara : Tanah milik O. Madihat Br Siahaan.
Sebelah Timur : Tanah milik Kadiman Aritonang.
Sebelah Selatan : Tanah milik A. Pohan.
Sebelah Barat : Jalan Negara/Protokol.
3. Bahwa setelah Bistok Marpaung meninggal dunia maka sesuai dengan
Hukum Adat Batak, harta Peninggalan dari orangtua Bistok Marpaung
secara turun-temurun menjadi milik atau warisan dari keturunannya
termasuk Penggugat yaitu keturunan dari laki-laki (akta Serah Terima
Notaris) ;
4. Bahwa Tergugat I, Tergugat II pada bulan September 2014 tanpa
sepengetahuan dan ijin dari pihak Bistok Marpaung dengan cara diam-diam
mendirikan bangunan diatas tanah perkara tersebut (point 2) dengan ukuran
71/2 meter x 22 meter = 165 M2;
5. Bahwa selama semasa hidup Bistok Marpaung maupun ahli warisnya tidak
pernah mengalihkan tanah perkara menjadi milik Tergugat I, Tergugat II;
6. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II membangun sebuah rumah tanpa
seijin dan sepengetahuan pemilik yang sah yaitu Ahli waris Bistok Marpaung
Penggugat, maka perbuatan Tergugat-tergugat disebut dikualifikasikan
sebagai perbuatan Melawan Hukum, memalsukan surat jual beli yang
ditandantangani;
7. Bahwa akibat tindakan tergugat-tergugat merupakan perbuatan melawan
hukum maka penggugat berhak menuntut pengembalian tanah perkara
kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
8. Bahwa oleh karena Tergugat-tergugat melakukan perbuatan yakni
mendirikan dan menguasai tanah yang bukan hak miliknya yang sah atau
tidak mempunyai dasar hak yang jelas atas tanah perkara milik penggugat
maka Tergugat-tergugat harus dihukum untuk mengembalikan/
mengosongkan tanah perkara tersebut kepada penggugat dengan keadaan
baik tanpa dibebani apapun;
9. Bahwa dengan keterlambatan Tergugat-tergugat untuk mengembalikan/
mengosongkan tanah yang bukan miliknya kepada Penggugat secara nyata,
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 3 -
oleh karena itu Tergugat-tergugat pantas dan wajar untuk membayar uang
sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya sejak
putusan pengadilan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap,
menanggung segala kerugian-kerugian dan resikonya dan bersedia dituntut
di muka pengadilan Point 4 pada Surat Perjanjian Jual Beli;
10. Bahwa agar gugatan atau tuntutan dari Penggugat tidak menjadi hampa
dikemudian hari, apabila gugatan ini dikabulkan pengadilan, maka
Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Tarutung meletakkan sita
Jaminan (Conservatoir Beslag);
11. Bahwa gugatan ini dimajukan dengan dalil-dalil yang kebenarannya tidak
dapat dibantah oleh Tergugat-tergugat dan berdasarkan alat-alat bukti yang
sah, maka sudah sepatutnya bila gugatan penggugat dikabulkan untuk
seluruhnya dan keputusan hukum dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih
dahulu (uitveorbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan bandaing atau
kasasi;
12. Bahwa gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan Tergugat-tergugat yang
melawan hukum terhadap Penggugat, maka Tergugat-tergugat patut
dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara
ini;
Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas,
maka Penggugat memohon agar Bapak menetapkan suatu hari persidangan
untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini dan memanggil pihak Penggugat
dan Tergugat-tergugat untuk hadir pada persidangan yang sudah ditetapkan.
Untuk itu seraya mengambil Keputusan Hukum Yang Amarnya berbunyi
sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum Penggugat adalah keturunan dan ahli waris turun-
temurun dari Bistok Marpaung ;
3. Menyatakan dan mengukuhkan sita jaminan (conservatoir beslag) yang
diletakkan diatas tanah perkara adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa Tanah Perkara yang terletak di Silangit
Simpang Muara Desa Parik Sabungan di Jalan Protokol dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah milik O. Madihat Br Siahaan.
Sebelah Timur : Tanah Milik Kadiman Aritonang.
Sebelah Selatan : Tanah milik A. Pohan.
Sebelah Barat : Jalan Negara/Protokol.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 4 -
Adalah hak milik Penggugat ahli waris turun-temurun anak laki-laki Bistok
Marpaung Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang menguasai dengan
mendirikan 1 (satu) pintu rumah diatas tanah perkara adalah perbuatan
melawan hukum ;
6. Menyatakan jual beli atas tanah perkara antara Penggugat dan tergugat
adalah sah demi hukum;
7. Menghukum Tergugat-tergugat ataupun oranglain yang mendapat hak dari
padanya untuk segera menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat
dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani sesuatu hak apapun
diatasnya untuk dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat ahli waris turun-
temurun anak laki-laki dari Bistok Marpaung Penggugat;
8. Menghukum Tergugat-tergugat secara tanggung renteng untuk mambayar
uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk
setiap hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini;
9. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan serta merta
walaupun ada perlawanan verzet, banding maupun kasasi,
10. Menghukum Tergugat-tergugat secara tanggung renteng membayar segala
biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai dengan point 4 surat Jual Beli
Pemindahan Hak Milik;
Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat gugatan Penggugat
tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan ada
perbaikan gugatannya pada tanggal 04 Maret 2015 sebagai berikut :
1. Bahwa halaman 2 pada point 2 barik ke 3, tertulis jenis kelamin : pengusaha,
seharusnya tertulis jenis Kelamin : Perempuan;
2. Bahwa halaman 2 pada poin2 baris ke 13 sampai dengan 14, tertulis :
terletak di Jalan Protokol Silangit Desa Parik Sabungan sebelah kanan arah
Siborongborong ke Balige, seharusnya tertulis : terletak di Silangit
Simp.Muara Desa Parik Sabungan di Jalan Protokol sebelah kanan arah
Siborongborong ke Balige;
3. Bahwa halaman 4 pada point 4 baris ke 8 sampai dengan 9, tertulis : di
Silangit Simpang Muara Desa Parik Sabungan di Jalan Protokol, seharusnya
tertulis : terletak di Silangit Simp. Muara Desa Parik Sabungan di Jalan
Protokol sebelah kanan arah Siborongborong ke Balige;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 5 -
Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan
Eksepsi dan jawaban terhadap Gugatan Penggugat yang merupakan rangkaian
fakta-fakta dan peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya di Pengadilan
Negeri Tarutung, sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI
1. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis
consortium, karena hanya penggugat mengklaim sebagai ahliwaris dari anak
laki-laki sekaligus pewaris dari orangtuanya bernama Bistok Marpaung tanpa
melibatkan dan atau mendapat persetujuan dari ahli waris yang lain secara
sah mnurut hukum untuk melakukan gugatan dalam perka A quo.
Bahwa menurut Yurispudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Nomor : 2438/K/Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982, pada pokoknya
Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa, “gugatan harus tidak dapat
diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”.
Sehingga putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan.
Bahwa dalam pertimbangan Yurispudensi tersebut Majelis Hakim memiliki
cukup alasan bahwa dengan tidak masuknya semua ahli waris, maka setiap
gugatan yang tidak menyertakan seluruh pihak ahli waris sebagai Penggugat
ini tidak dapat diterima karena dapat menimbulkan prasangka bahwa seluruh
ahli waris dengan secara sadar bahwa dalam pokok perkara guagtan
tersebut diajukan tidak dan bukan merupakan harta warisan dari pewaris.
2. Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum Sebagai Penggugat (tidak
mempunyai legal standing), karena penggugat dalam seluruh dalil-dalil
gugatannya tidak ada dalil yang menunjukkan adanya hubungan hukum
yang jelas antara Penggugat dengan Para Tergugat, serta Penggugat tidak
mempunyai dasar hukum yang kuat secara terang dan jelas sebagai
keturunan Alm. Bistok Marpaung untuk sah secara hukum mengajukan
gugatan terhadap Para Tergugat, sehingga Penggugat tidak mempunyai
kualitas atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan kepada Para
Tergugat. Penggugat tidak mempunyai bukti hukum berupa Surat
Keterangan Waris, Surat Penetapan Ahli Waris dari Bistok Marpaung yang
ditetapkan oleh lembaga yang sah untuk itu.
Bahwa jikapun benar Penggugat sebagai salah seorang ahli waris dari Alm.
Bistok Marpaung yang akan dibuktikan dalam Persidangan tersendiri untuk
itu, namun Penggugat secara sepihak dan tanpa terlebih dahulu mendapat
hak dari keseluruhan ahli waris Alm. Bistok Marpaung yang lainnya untuk
mengajukan Gugatan, dengan demikian Penggugat tidak memiliki Kapasitas
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 6 -
sebagai Penggugat menurut hukum, sehingga sangat beralasan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvanlijke verklaard);
Bahwa tidak benar Surat Perjanjian Jual-Beli/Pemindahan Hak Milik yang
dibuat tanggal 7 Juni 1988 antara Kadiman Aritonang selaku Penjual
dengan Bistok Marpaung selaku Pembeli atas sebidang tanah yang
terletak di Silangit, Simpang Muara, Desa Parik Sabungan, di Jln.
Protokol (sebelah kanan dari Siborongborong arah ke Balige), denga luas
71/2 M x 80 M= 600 M2, (tujuh setengah meter dikali delapan puluh meter
sama dengan enam ratus meter persegi) seharga Rp. 1.000.000,-(satu
juta rupiah) dibuat pada tanggal 7 Juni 1988, karena penyerahan
kepemilikan tanah terperkara dari Tergugat I kepada Bistok Marpaung
sejak 1980 sampai dengan 12 Februari 2006, penyerahan kepemilikan
tersebut tidak disertai dengan Pembuatan Surat Jual-Beli
Tanah/Pemindahan Hak Milik dari Tergugat I kepada Bistok Marpaung;
Bahwa adapun sejarah tentang asal-usul tanah yang menjadi objek
perkara dalam perkara ini adalah sebelum tahun 1980 atau pada awalnya
tanah tersebut berasal dari milik orangtua Tergugat II (Dua) sebagai
penduduk asli Silangit, Desa Parik Sabungan Kecamatan
Siborongborong yang penguasaan dan pemilikannya beralih dari
orangtua Tergugat II kepada Tergugat II. Pada Tahun 1980 Tergugat
meminta uang kepada Bistok Marpaung yang berprofesi saat itu sebagai
saudagar/pengusaha sukses dizaman itu untuk pembayaran seng
sejumlah 25 (dua puluh lima) lembar ke toko guna material untuk
keperluan atap seng Gereja Betel sebagai partisipasi dan beban
tanggung jawab Tergugat I kepada masyarakat di Desa Parik Sabungan
melalui Gereja Betel yang ada di Parik Sabungan, Kecamatan
Siborongborong. Oleh karena pada saat itu hubungan antara Bistok
Marpaung sebagai pendatang di Silangit dengan tergugat I dan keluarga
masih tergolong baik dan akrab bagaikan saudara kandung, terbukti
sejak tahun 1980 sampai dengan 1986 Bistok Marpaung bersama istrinya
yang kedua diketahui Boru Simanjuntak bersama 3 (tiga) orang anak
Bistok Marpaung hasil perkawinan Bistok Marpaung dengan istrinya yang
kedua Boru Simanjuntak tersebut, diantaranya 2 (dua) anak laki-laki dan
1 (satu) perempuan tinggal dirumah Tergugat I saat itu sebelah selatan
tanah terperkara, rumah mana telah dijual Tergugat I kepada Anas
Pohan dan terakhir rumah tersebut diketahui menjadi milik Berman
Siburian setelah beberapa kali diperjual belikan yang berhak, yang ada di
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 7 -
Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli
Utara.
Bahwa semasa hidup Bistok Marpaung dan semasa Bistok Marpaung
tinggal di Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong, Tergugat I
dan Tergugat II tidak pernah bertemu dengan Penggugat atau setidak-
tidaknya Bistok Marpaung tidak pernah memperkenalkan dan melibatkan
Penggugat untuk mengurusi urusan Bistok Marpaung di Desa parik
Sabungan. Sehingga dalam hal ini Penggugat tidak mengetahui peristiwa
jual beli tanah perkara selama semasa hidup Bistok Marpaung dengan
istrinya yang kedua yang ada di Desa Parik Sabungan Kecamatan
Siborongborong.
Bahwa untuk mengganti biaya seng sebanyak 25 (dua puluh lima)
lembar yang telah diterima Tergugat I dari toko Material yang telah
dibayar oleh Bistok Marpaung kepada toko Material, Tergugat I dengan
Bistok Marpaung bersepakat secara lisan dan secara diam-diam dan
sukarela menjadikan tanah tereprkara menjadi milik Bistok Marpaung,
walaupun tanah terperkara tidak dikuasai oleh Bistok Marpaung, dengan
luas ukuran Lebar : 61/2 M, panjang 80 M = 520 M2 (enam setengah
meter dikali delapan puluh meter sama dengan lima ratus dua puluh
meter persegi), bukan 71/2 M sebagaimana dalil Penggugat, dengan
batas-batas bidang tanah, sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah milik Tumbur Aritonang.
Sebelah Timur : Tanah Milik Kadiman Aritonang.
Sebelah Selatan : Awalnya tanah milik Kadiman Aritonang, pernah
menjadi milik Anas Pohan, dan terakhir diketahui tanah milik Berman
Siburian.
Sebelah Barat : Jalan Protokol.
Pada tanggal 12 Februari 2006, Bistok Marpaung menjual kembali tanah
terperkara kepada Tergugat II (dua) seharga Rp. 18.000.000,-(delapan
belas juta rupiah), sebagaimana dimuat dalam “surat perjanjian jual - beli
tanah” antara BISTOK MARPAUNG sebagai PENJUAL dengan
TIORMAN BR TAMPUBOLON sebagai PEMBELI yang dibuat diatas
Kertas Materai pada tanggal 12 Februari 2006, yang terletak di Silangit,
Simpang Muara, Desa Parik Sabungan, Kecamatan Siborongborong, di
Jln. Protokol (sebelah kanan dari Siborongborong arah ke Balige),
dengan luas 61/2 M x 80 M = 520 M2 (enam setengah meter dikali
delapan puluh meter sama dengan lima ratus dua puluh meter persegi),
dengan batas-batas bidang tanah, sebagai berikut :
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 8 -
Sebelah Utara : Tanah milik Tumbur Aritonang.
Sebelah Timur : Tanah Milik Kadiman Aritonang.
Sebelah Selatan :Tanah milik Berman Siburian.
Sebelah Barat : Jalan Protokol.
Bahwa pada saat melakukan Jual – Beli tanah terperkara dari Bistok
Marpaung kepada Tergugat II pada tanggal 12 Februari 2006, Tergugat I
dan Tergugat II hanya menerima foto copi Surat Surat Perjanjian Jual –
Beli/Pemindahan Hak Milik yang dibuat tanggal 7 Juni 1988 tersebut dari
Almarhum Bistok Marpaung pada tahun 2006, sehingga Tergugat I dan
Tergugat II tidak pernah melihat dan mendapatkan Asli Surat Surat
Perjanjian Jual – Beli/Pemindahan Hak Milik yang dibuat tanggal 7 Juni
1988 antara Kadiman Aritonang dengan Bistok Marpaung dimaksud.
Bahwa Surat Perjanjian Jual – Beli/Pemindahan Hak Milik yang dibuat
tanggal 7 Juni 1988 antara Kadiman Aritonang selaku penjual dengan
Bistok Marpaung selaku Pembeli atas tanah terperkara seharga Rp.
1.000.000,-(satu juta rupiah) secara legal formal Tergugat I dan Tergugat
II sebagai saksi dan O. Madihot Br Siahaan yang merupakan Ibu Mertua
dari Tergugat I atau Ibu Kandung Tergugat II, serta Anas Pohan yang
meninggal dunia pada tahun 1987, dan juga Paimin Sianturi tidak pernah
menanda tangani dalam Surat Perjanjian Jual – Beli/Pemindahan Hak
Milik tersebut, serta tidak mengetahui proses munculnya Surat Perjanjian
Jual – Beli dimaksud.
Bahwa berdasarkan proses terbitnya Surat Perjanjian Jual –
Beli/Pemindahan Hak Milik yang dibuat tanggal 07 Juni 1988 tersebut
telah secara nyata-nyata menyalahi prinsip-prinsip dan doktrin tentang
syarat-syarat berlakunya sebuah Perjanjian sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1320 KUHPerdata, dan pasal 1338 KUHPerdata yaitu
bahwa suatu Perjanjian dibuat para pihak dan berlaku mengikat bagi
Para Pihak yang membuatnya bilamana Perjanjian tersebut tidak ada
unsure Penipuan ( bedrog, fraud, misrepresentation). Sehingga apabila
dalam Suatu Perjanjian ada Unsur-unsur Penipuan( bedrog, fraud,
misrepresentation), maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah
satu pihak melalui Pengadilan.
Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Jual – Beli/Pemindahan Hak Milik
yang dibuat tanggal 07 Juni 1988 adalah cacat hukum karena tidak
sesuai dengan syarat-syarat berlakunya suatu perjanjian, maka gugatan
Penggugat dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak mempunyai dasar
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 9 -
hukum, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau
setidak-tidaknya dapat diterima.
Bahwa Posita Penggugat pada poin 9 menyatakan, “…Tergugat-tergugat
pantas dan wajar untuk membayar uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus
ribu rupiah) untuk setiap harinya sejak putusan pengadilan dalam perkara
ini berkekuatan hukum tetap, menanggung segala kerugian-kerugian dan
resikonya” adalah posita yang tidak jelas dan kabur, karena penggugat
tidak menjelaskan maksud dan tujuan serta kegunaan uang sebesar Rp.
300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tersebut, disisi lain Penggugat meminta
supaya Tergugat-tergugat menanggung segala kerugian-kerugian dan
resikonya adalah merupakan ketidak pahaman Tergugat untuk
mengajukan dan memformulasikan sebuah gugatan, gugatan Penggugat
kabur (obscuur libel) karena telah mencampu-adukkan tuntutan ganti
kerugian-kerugian dengan segala resionya, tanpa menjelaskan dan
merinci tuntutan kerugian-kerugian dan resiko yang dialami oleh
Penggugat.
Kaidah hukum yang menjadi tanggung jawab hukum untuk menguraikan
kerugian-kerugian tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Tetap
Mahkamah Agung R.I No; 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970
dalam Kaidah hukumnya menyatakan “ ganti kerugian sejumlah uang
tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang
menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena
tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurnya”, dengan
demikian sangat beralasan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat
diterima atau setidak-tidaknya ditolak;
Bahwa antara posita Penggugat poin 9 (Sembilan) tersebut saling
bertentangan dan tidak sinkron dengan Petitum Penggugat poin 8
(delapan) yang meminta hakim yang menyidangkan perkara Aquo untuk
menghukum Tergugat-tergugat secara tanggung renteng untuk
membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu
rupiah) untuk setiap hari jika lalai melaksanakan putusan Pengadilan
dalam perkara ini. Petitum Penggugat poin 8 tersebut merupakan
kekeliruan Penggugat, karena dalam posita poin 9 gugatan Penggugat
meminta uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tanpa secara
terang dan jelas landasan hukumnya, menanggung segala kerugian-
kerugian dan resikonya tanpa merinci secara terang dan jelas pula
kerugian-kerugian dan resiko yang dialami oleh Penggugat;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 10 -
Bahwa poin 2 Petitum Penggugat yang menyatakan “…Penggugat
adalah keturunan dan ahli waris turun temurun dari Bistok Marpaung”,
saling bertentangan dan tidak sejalan Petitum Penggugat poin 6 yang
meminta hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk “menyatakan
jual beli tanah perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah sah demi
hukum”, karena hal yang dimaksud dalam Petitum 2 tersebut yaitu
supaya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menyatakan
dalam hukum Penggugat sebagai keturunan dan ahli waris turun temurun
dari Bistok Marpaung, berbeda dan saling bertentangan dengan Petitum
Penggugat poin 6 tersebut, yaitu Penggugat meminta hakim menyatakan
tentang jual-beli atas tanah terperkara antara Penggugat dengan
Tergugat adalah sah demi hukum, yaitu jual-beli tanah terperkara antara
Penggugat dengan Tergugat adalah petitum yang sesat dan tidak
berdasarkan pada hukum, pada hal secara hukum Penggugat tidak
pernah melakukan Jual-Beli tanah dengan Tergugat (Tergugat I maupun
Tergugat II.
Bahwa poin 4 Petitum Penggugat yang pada pokoknya meminta Hakim
yang menyidangkan, memeriksa dan memutus perkara aquo supaya
tanah tereprkara yang terletak di Silangit, Simpang Muara, Desa Parik
Sabungan, di Jln. Protokol dengan batas-batas : “… sebelah Barat
adalah milik Penggugat ahli waris turun temurun-temurun anak laki-laki
Bistok Marpaung Penggugat” adalah kalimat yang kacau-balau, rancau
tidak jelas makna dan arti Petitum tersebut.
Jikapun diartikan bahwa tanah terperkara untuk dinyatakan sebagai hak
milik Penggugat yang diperoleh dari Bistok Marpaung berdasarkan
warisan secara turun-temurun dari Bistok Marpaung adalah juga
bertentangan dengan Petitum penggugat poin 6 yang meminta Majelis
Hakim memutus perkara aquo untuk “menyatakan jual beli tanah perkara
antara Penggugat dan Tergugat adalah sah demi hukum”, karena poin 4
Petitum Penggugat tersebut pada pokoknya tentang objek tanah
terperkara supaya menjadi milik Penggugat yang diperoleh sebagai
warisan dari Bistok Marpaung, sedangkan Petitum Penggugat poin 6
tersebut pada pokoknya tentang jual-beli tanah tereprkara antara
Penggugat dan Tergugat sah demi hukum adalah dua hal yang berbeda
dan saling bertentangan, karena Petitum poin 4 berbicara tentang asal-
usul tanah terperkara, sedangkan secara hukum penggugat tidak pernah
melakukan jual-beli tanah dengan Tergugat ( Tergugat I maupun
Tergugat II).
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 11 -
Seharusnya Penggugat mesti menjelaskan hubungan hukumnya dengan
objek tanah terperkara apakah karena jual-beli antara Penggugat dengan
Tergugat I dan Tergugat II atau hubungan hukumnya didasarkan karena
pewarisan secara turun-temurun dari orangtua atau nenek moyang
penggugat. Oleh karena Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum
tersebut secara terang dan jelas, maka gugatan Penggugat tersebut
menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya “hukum Acara Perdata,
Cetakan Kesembilan, November 2009, halaman 63”, dikualifikasikan
sebagai gugatan yang tidak mempuyai dasar hukum sehingga sangat
beralasan bagi hakim untuk menolak gugatan tersebut setidak-tidaknya
gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (obscuur Libel), karena dalam Posita poin 2
(dua) ukuran objek perkara 71/2 M X 80 M = 600 M2 (tujuh setengah meter
dikali delapan puluh meter sama dengan enam ratus meter persegi) dari
Kadiman Aritonang dengan Surat Perjanjian Jual – Beli (Pemindahan Hak
Milik), tidak jelas ukuran panjang dan ukuran lebar tanah objek perkara,
pada hal berdasarkan foto copy Surat Perjanjian Jual – Beli yang dijadikan
Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatannya pada awalnya
tertulis/tercatat bahwa ukuran tanah terperkara adalah panjang 80 M, dan
lebar 6 ½ M atau seluas 520 M2, tetapi Penggugat telah merubahnya sendiri
dengan tulisan tangan (mencoret-coret) untuk merekayasa luas objek
perkara, sehingga dari coretan tersebut yang tadinya lebar dengan ukuran 6
½ M berubah ukuran seolah-olah menjadi 7 ½ M;
Bahwa tidak benar lebar tanah terperkara yang dimuat Penggugat dalam
Posita poin 2 yang masih mempunyai hubungan dengan posita Penggugat
poin 4 yang menyatakan lebar bangunan Penggugat dengan ukuran 7 ½ M
yang saat ini sedang dibangun Tergugat I dan Tergugat II, karena
berdasarkan fakta dilokasi batas Bidang Tanah dari Sebelah Timur milik
Kadiman Aritonang (Tergugat I) ke sebelah Selatan milik Anas Pohan yang
menjadi objek tanah terperkara adalah berukuran 6 ¼ M (enam seperempat
meter), bukan 7 ½ M (tujuh setengah) sebagaimana gugatan Pengugat,
dengan demikian gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, gugatan dibuatn
dengan alasan-alasan dan tidak cermat, serta penuh dengan rekayasa tanpa
didasarkan pada bukti yang kuat;
Berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Bistok Marpaung
dengan Tiorman Tampubolon, tanggal 12 Februari 2006, tertulis/tercatat
bahwa ukuran tanah terperkara adalah panjang 80 M, dan lebar 6 ½ M = 520
M2 (delapan puluh meter dikali enam setengah meter sama dengan lima
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 12 -
ratus dua puluh meter persegi). Surat Perjanjian Jual-Beli antara Bistok
Marpaung dengan Tiorman Tampubolon tersebut merupakan upaya beli
kembali atas tanah terperkara dari Penggugat kepada Tergugat, karena
tanah terperkara telah dijual kepada Bistok Marpaung sejak tahun 1980
sampai dengan tahun 2006.
Bahwa Surat Perjanjian Jual – Beli / Pemindahan Hak Milik yang dibuat
tanggal 7 Juni 1988 adalah cacat hukum karena luasnya tanah yang menjadi
objek terperkara tidak sesuai dengan fakta hukumnya, maka gugatan
penggugat dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur ( obscuur libel), dengan
demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dapat
diterima.
4. Petitum Penggugat tidak sesuai Tata Tertib Beracara
Bahwa rincian Petitum Penggugat bersifat tunggal (primair), tidak diikuti
dengan petitum subside dan tidak member keleluasan bagi hakim dalam
memutus memeriksa dan memutus perkara ini. Padahal menurut M. Yahya
harahap, SH., dalm bukunya “hukum Acara Perdata, Cetakan Sembilan
November 2009, halaman 63-64”, bentuk Petitum tunggal tidak boleh hanya
berbentuk compositor atau ex a quo et bono (mohon keadilan saja). Dalam
parkatiknya, setiap beracara di Pengadilan, telah menjadi sebuah keharusan
dan kelaziman dalam petitum bagian akhir selalu memuat, “apabila majelis
Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono)”.
Oleh karena Petitum Penggugat tidak memuat hal yang demikian,
Penggugat telah salah menerapkan prinsip-prinsip dan kelaziman dalam tata
tertib hukum acara perdata di Pengadilan Negeri Tarutung dalam
mengajukan guagtan dalam perkara ini. Dengan demikian sangat beralasan
bagi hakim untuk menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidak-
tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
Bertentangan dan tidak sejalannya seluruh alasan gugatan, posita yang satu
dengan posita yang lain, petitum yang satu dengan petitum yang lain dan
atau posita dengan petitum yang diajukan penggugat, maupun posita
dengan petitum tidak sejalan dan saling bertentangan, gugatan tidak
mempunyai dasar hukum, serta tidak mengindahkan kaidah tata tertib
beracara di Pengadilan adalah merupakan guagtan yang disusun secara
tidak jelas dan kabur serta tidak berdasarkan pada hukum, maka secara
hukum dan sangat beralasan gugatan penggugat ditolak seluruhnya atau
setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 13 -
DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa hal-hal yang dikemukan dalam Eksepsi tersebut diatas, sepanjang
ada relevansinya mohon dianggap pula telah termasuk dan merupakan
bagian serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan menyangkal dengan tegas
seluruh dalil-dalil gugatan yang telah diajukan Penggugat, kecuali terhadap
hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin 1 dan dalam seluruh dalil
gugatan penggugat tanggal 03 Desember 2014 dan dalan perbaikan
gugatannya tanggal 04 Maret 2015, tidak menguraikan adanya alasan dan
bukti hukum yang sah dari Penggugat untuk mewakili dan bertindak di depan
pengadilan dari seluruh keturunan Pewaris Bistok Marpaung dalam
mengajukan gugatan dalam perkara aquo, dengan demikian dalil gugatan
penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat
diterima;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin 2 dan dalam seluruh dalil
gugatan penggugat tanggal 03 Desember 2014 dan dalan perbaikan
gugatannya tanggal 04 Maret 2015 adalah tidak dapat dijadikan sebagai
dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena
memang senyatanya Surat Perjanjian Jual – Beli (Pemindahan Hak Milik )
tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan bertentang dengan
hukum, sebagaimana telah diuraikan dalam uraian terdahulu diatas
Bahwa tidak benar Surat Perjanjian Jual – Beli/Pemindahan Hak Milik yang
dibuat tanggal 7 Juni 1988 antara Kardiman Aritonang selaku Penjual
dengan Bistok Marpaung selaku Pembeli atas sebidang tanah yang terletak
di Silangit, Simpang Muara, Desa Parik Sabungan, di Jln. Protokol (sebelah
kanan dari Siborongborong arah ke Balige), denga luas 71/2 M x 80 M = 600
M2, (tujuh setengah meter dikali delapan puluh meter sama dengan enam
ratus meter persegi) seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dibuat pada
tanggal 7 Juni 1988, karena penyerahan kepemilikan tanah terperkara dari
Tergugat I kepada Bistok Marpaung sejak 1980 sampai dengan 12 Februari
2006, penyerahan kepemilikan tersebut tidak disertai dengan Pembuatan
Surat Jual-Beli Tanah/Pemindahan Hak Milik dari Tergugat I kepada Bistok
Marpaung sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan batas-batas
sebidang tanah, berdiri dari :
Sebelah Utara : Tanah milik O. Madihat Aritonang Br Siahaan.
Sebelah Timur : Tanah Milik Kadiman Aritonang.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 14 -
Sebelah Selatan : Tanah milik A. Pohan.
Sebelah Barat : Jalan Negara/Protokol.
4.1 Bahwa adapun sejarah tentang asal-usul tanah yang menjadi obejk
perkara dalam perkara ini adalah sebelum tahun 1980 atau pada awalnya
tanah tersebut berasal dari milik orangtua Tergugat II (dua) sebagai
penduduk asli Silangit Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong
yang penguasaan dan pemiliknya beralih dari orangtua Tergugat II
kepada Tergugat II. Pada Tahun 1980 Tergugat meminta uang kepada
Bistok Marpaung yang berprofesi saat itu sebagai saudagar/pengusaha
sukses di zaman itu untuk pembayaran seng sejumlah 25 (dua puluh
lima) lembar ke toko guna material untuk keperluan atap seng Gereja
Betel sebagai partisipasi dan beban tanggung jawab Tergugat I kepada
Masyarakat di Desa Parik Sabungan melalui Gereja Betel yang ada di
Parik Sabungan, Kecamatan Siborongborong. Oleh karena pada saat itu
hubungan antara Bistok Marpaung sebagai pendatang di Silangit dengan
Tergugat I dan keluarga masih tergolong baik dan akrab bagaikan
saudara kandung, terbukti sejak tahun 1980 sampai dengan 1986 Bistok
Marpaung bersama istrinya yang kedua diketahui Boru Simanjuntak
bersama 3 (tiga) orang anak Bistok Marpaung hasil perkawinan Bistok
Marpaung dengan istrinya yang kedua Boru Simanjuntak tersebut,
diantaranya 2 (dua) anak laki-laki dan 1 (satu) perempuan tinggal
dirumah Tergugat saat itu sebelah Selatan Tanah Terperkara, rumah
mana telah dijual Tergugat I kepada Anas Pohan dan terakhir rumah
tersebut diketahui menjadi milik Berman Siburian setelah beberapa kali
diperjual-belikan yang berhak, yang ada di Desa Parik Sabungan
Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara.
4.2 Bahwa semasa hidupnya Bistok Marpaung dan semasa Bistok Marpaung
tinggal di Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong, Tergugat I
dan Tergugat II tidak pernah bertemu dengan Penggugat atau setidak-
tidaknya Bistok Marpaung tidak pernah memperkenalkan dan melibatkan
Penggugat untuk mengurusi urusan Bistok Marpaung di Desa parik
Sabungan. Sehingga dalam hal ini Penggugat tidak mengetahui peristiwa
jual beli tanah perkara selama semasa hidup Bistok Marpaung dengan
istrinya yang kedua yang ada di Desa Parik Sabungan Kecamatan
Siborongborong.
4.3 Bahwa untuk mengganti biaya seng sebanyak 25 (dua puluh lima)
lembar yang telah diterima Tergugat I dari toko Material yang telah
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 15 -
dibayar oleh Bistok Marpaung kepada toko Material, Tergugat I dengan
Bistok Marpaung bersepakat secara lisan dan secara diam-diam dan
sukarela menjadikan tanah terperkara menjadi milik Bistok Marpaung,
walaupun tanah terperkara tidak dikuasai oleh Bistok Marpaung, dengan
luas ukuran Lebar : 61/2 M, panjang 80 M = 520 M2 (enam setengah
meter dikali delapan puluh meter sama dengan lima ratus dua puluh
meter persegi), bukan 71/2 M sebagaimana dalil Penggugat, dengan
batas-batas bidang tanah, sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah milik Tumbur Aritonang.
Sebelah Timur : Tanah Milik Kadiman Aritonang.
Sebelah Selatan : Awalnya tanah milik Kadiman Aritonang,
pernah menjadi milik Anas Pohan, dan terakhir diketahui
tanah milik Berman Siburian.
Sebelah Barat : Jalan Protokol.
4.4 Pada tanggal 12 Februari 2006, Bistok Marpaung menjual kembali tanah
terperkara kepada Tergugat II (dua) seharga Rp. 18.000.000,-(delapan
belas juta rupiah), sebagaimana dimuat dalam “surat perjanjian jual - beli
tanah” antara BISTOK MARPAUNG sebagai PENJUAL dengan
TIORMAN BR TAMPUBOLON sebagai PEMBELI yang dibuat diatas
Kertas Materai pada tanggal 12 Februari 2006, (bukti T.I dan T.II.-1),
yang terletak di Silangit, Simpang Muara, Desa Parik Sabungan,
Kecamatan Siborongborong, di Jln. Protokol (sebelah kanan dari
Siborongborong arah ke Balige), dengan luas 6 ½ M x 80 M = 520 M2
(enam setengah meter dikali delapan puluh meter sama dengan lima
ratus dua puluh meter persegi), sebagaimana Pernyataan Saksi Oskar
Siregar (Bukti T.I dan T.II.-2), pernyataan saksi Jumalam Sianturi (Op.
tulus Sianturi) (bukti T.1 dan T.II.-3), dan Pernyataan Saksi Sabam
Oppusunggu (Op. Saroha Oppusunggu), (bukti T.I. dan T.II.-4) dengan
batas-batas bidang tanah, sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah milik Tumbur Aritonang.
Sebelah Timur : Tanah Milik Kadiman Aritonang.
Sebelah Selatan :Tanah milik Berman Siburian.
Sebelah Barat : Jalan Protokol.
4.5 Bahwa pada saat melakukan Jual – Beli tanah terperkara dari Bistok
Marpaung kepada Tergugat II pada tanggal 12 Februari 2006, Tergugat I
dan Tergugat II hanya menerima foto copi Surat Surat Perjanjian Jual –
Beli/Pemindahan Hak Milik yang dibuat tanggal 7 Juni 1988 tersebut dari
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 16 -
Almarhum Bistok Marpaung pada tahun 2006, (bukti T.I dan T.II.-5),
sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melihat dan
mendapatkan Asli Surat Surat Perjanjian Jual – Beli/Pemindahan Hak
Milik yang dibuat tanggal 7 Juni 1988 antara Kadiman Aritonang dengan
Bistok Marpaung dimaksud.
4.6 Bahwa Surat Perjanjian Jual – Beli/Pemindahan Hak Milik yang dibuat
tanggal 7 Juni 1988 antara Kadiman Aritonang selaku penjual dengan
Bistok Marpaung selaku Pembeli atas tanah terperkara seharga Rp.
1.000.000,-(satu juta rupiah) secara legal formal Tergugat I dan Tergugat
II sebagai saksi dan O. Madihot Br Siahaan yang merupakan Ibu Mertua
dari Tergugat I atau Ibu Kandung Tergugat II, serta Anas Pohan yang
meninggal dunia pada tahun 1987, dan juga Paimin Sianturi tidak pernah
menanda tangani dalam Surat Perjanjian Jual – Beli/Pemindahan Hak
Milik tersebut, serta tidak mengetahui proses munculnya Surat Perjanjian
Jual – Beli dimaksud.
4.7 Bahwa berdasarkan proses terbitnya Surat Perjanjian Jual –
Beli/Pemindahan Hak Milik yang dibuat tanggal 07 Juni 1988 tersebut
telah secara nyata-nyata menyalahi prinsip-prinsip dan doktrin tentang
syarat-syarat berlakunya sebuah Perjanjian sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1320 KUHPerdata, dan pasal 1338 KUHPerdata yaitu
bahwa suatu Perjanjian dibuat para pihak dan berlaku mengikat bagi
Para Pihak yang membuatnya bilamana Perjanjian tersebut tidak ada
unsure Penipuan ( bedrog, fraud, misrepresentation). Sehingga apabila
dalam Suatu Perjanjian ada Unsur-unsur Penipuan ( bedrog, fraud,
misrepresentation), maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah
satu pihak melalui Pengadilan.
4.8 Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Jual – Beli/Pemindahan Hak Milik
yang dibuat tanggal 07 Juni 1988 adalah cacat hukum karena tidak
sesuai dengan syarat-syarat berlakunya suatu perjanjian, maka gugatan
Penggugat dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak mempunyai dasar
hukum, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau
setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 3 tidak menguraikan tentang Akta
Serah Terima Notaris tentang apa yang dimaksudkan Penggugat.
Sebagaimana dimuat dalam eksepsi dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II
terhadap dalil Penggugat poin 2 diatas, yaitu Penggugat tidak alasan dan
bukti hukum yang sah dari Penggugat untuk mewakili dan bertindak di depan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 17 -
Pengadilan dari seluruh keturunan Pewaris Bistok Marpaung dalam
mengajukan gugatan dalam perkara aquo.
Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak dalil Penggugat
yang menyatakan menurut hukum adat Batak Harta Peninggalan dari
Orangtua Bistok Marpaung adalah menjadi milik ahli waris yaitu keturunan
laki-laki termasuk Penggugat. Berdasarkan adat Batak yang berlaku saat ini
di tanah Batak adalah bahwa hanya hak ulayat atau hak milik persekutuan
marga yang menjadi milik keturunan secara turun-temurun dari garis
keturunan laki-laki sebagai pelanjut keturunan marga. Misalnya hak milik
parhutaan ( milik perkampungan marga). Penggugat yang mengaku orang
Batak dan tinggal di daerah tanah batak (di Toba) sesungguhnya tidak
memahami pranata dan system adat Batak itu sendiri. Dalam hal ini
Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil gugatan tersebut karena tidak
sesuai dengan hukum adat Batak, dengan demikian dalil gugatan Penggugat
haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 4 dan dalam perbaikan gugatannya
tanggal 4 Maret 2015, Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Pengugat
tersebut. Karena secara senyatanya dan menurut hukum tanah tersebut
milik Tergugat I dan Tergugat II sehingga segala tindakan Para Pergugat
untuk mendirikan bangun diatas tanah tersebut adalah sah secara hukum
tanpa meminta persetujuan dari Penggugat.
Bahwa Penggugat telah asal-asalan dalam menyusun gugatannya, karena
berdasarkan fakta dan senyatanya dilapangan ukuran bangunan yang
dibangun Tergugat I dan Tergugat II diatas tanah terperkara lebar 6 ½ M
(enam setengah meter), dan panjangnya 22 M sehingga rancangan luas
bangunan seluruhnya 143 M2, bukan 7 ½ M X 22 M = 165 M2 (tujuh
setengah meter dikali dua pulu dua meter sama dengan seratus enam puluh
meter persegi) sebagaimana dimuat dalam dalil gugatan Penggugat;
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan menyangkal dengan tegas
dalil Penggugat poin 5, karena Penggugat tidak mengetahui asal-usul tanah
terperkara dan Penggugat tidak mengetahui SURAT PERJANJIAN JUAL-
BELI TANAH” antara Bistok Marpaung sebagai penjual dengan Tiorman Br
Tampubolon sebagai pembeli yang dibuat diatas kerta Materai pada tanggal
12 Februari 2006, yang terletak di Silangit, Simpang Muara, Desa Parik
Sabungan, Kecamatan Siborongborong, di Jln. Protokol (sebelah kanan dari
Siborongborong arah ke Balige), dengan luas 6 ½ M x 80 M = 520 M2 (enam
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 18 -
setengah meter dikali delapan puluh meter sama dengan lima ratus dua
puluh meter persegi);
Bahwa mengenai asal usul tanah terperkara dan proses Jual-Beli kembali
tanah terperkara dari Bistok Marpaung kepada Tergugat II telah diuraikan
diatas, sehingga tidak perlu lagi diulangi.
Bahwa menjadi pernyataan, jika Asli Surat Perjanjian Jual-Beli/Pemindahan
Hak Milik yang dibuat tanggal 07 Juni 1988 tersebut ada pada Penggugat,
padahal dalam lembar kedua/dibalik kertas, SURAT PERJANJIAN JUAL-
BELI TANAH” antara Bistok Marpaung sebagai Penjual dengan Tiorman Br
Tampubolon sebagai pembeli yang dibuat diatas kertas Materai pada
tanggal 12 Februari 2006, dituliskan oleh Bistok Marpaung, “perlu saya
tambahkan bahwa Surat Pembelian saya dari K. Aritonang tidak bisa saya
kembalikan karena telah hilang”. Untuk itu Surat Jual Beli ini saya nyatakan
sah”
Bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, Bistok Marpaung menyatakan
hilang Asli Surat Surat Perjanjian Jual-Beli/Pemindahan Hak Milik yang
dibuat tanggal 07 Juni 1988, pada hal Asli Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah
tersebut ada pada Penggugat. Jika memang Asli Surat Jual-Beli Tanah
terperkara telah hilang semasa hidup Bistok Marpaung walaupun memang
secara hukum Surat Jual-Beli Tanah tersebut tidak sah dan tidak dapat
dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan terhadap
Tergugat I dan Tergugat II, maka sangat kuat sangkaan bagi Penggugat,
bahwa Penggugat telah lama merencanakan untuk memiliki sendiri tanah
terperkara sehingga Penggugat tidak melibatkan Ahli waris Bistok Marpaung
yang lainnya; selain, Justru yang memunculkan persangkaan lain adalah
apakah motif dan siapa sesungguhnya yang memprovokasi Penggugat
untuk mengajukan gugatan ini, karena berdasarkan fakta dan asal-usul
tanah terperkara, serta keberadaan Bistok Marpaung tidak perlu lagi
diragukan pernah tinggal bersama Tergugat I dan Tergugat II saling
membantu seperti keluarga sendiri bersama di Desa Parik Sabungan
Kecamatan Siborongborong.
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan menyangkal dengan tegas
dalil Penggugat poin 6, karena memang senyatanya secara hukum tanah
terperkara adalah milik Tergugat I dan Tergugat II secara hukum, yaitu
bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membeli kembali tanah terperkara
dari Bistok Marpaung sebagaimana SURAT PERJANJIAN JUAL-BELI
TANAH antara Bistok Marpaung sebagai Penjual dengan Tiorman Br
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 19 -
Tampubolon sebagai pembeli yang dibuat diatas kertas Materai pada
tanggal 12 Februari 2006, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II
yang telah mendirikan bangunan diatas tanah terperkara tanpa terlebih
dahulu mendapat ijin dari Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai
perbuatan melawan hukum, karena Penggugat tidak berhak atas tanah
terperkara.
Bahwa Penggugat membuat dalil yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat
II memalsukan Surat Jual Beli yang ditanda tangan adalah dalil sesat dan
tanpa bukti hukum;
Bahwa SURAT PERJANJIAN JUAL-BELI TANAH antara Bistok Marpaung
sebagai Penjual dengan Tiorman Br Tampubolon sebagai pembeli yang
dibuat diatas kertas Materai pada tanggal 12 Februari 2006 adalah benar
dan dapat dipertanggungjawabkan dimuka persidangan, karena ditanda
tangani saksi di ketahui oleh Kepala Desa Parik Sabungan atas nama
Pongat Simanjuntak yang akan dibuktikan pada tahap pembuktian dalam
perkara aquo.
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan menyangkal dengan tegas
dalil Penggugat poin 7 karena Penggugat tidak berhak lagi menuntut
pengembalian tanah tereprkara dari Tergugat I dan Tergugat II, karena
Tergugat I dan Tergugat II telah membeli kembali tanah terperkara dari
Bistok Marpaung seharga Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah),
sebagaimana “surat perjanjian jual - beli tanah” antara Bistok Marpaung
sebagai Penjual dengan Tiorman Br Tampubolon sebagai Pembeli yang
dibuat diatas Kertas Materai pada tanggal 12 Februari 2006, dengan
demikian “surat perjanjian jual - beli tanah” antara Bistok Marpaung sebagai
Penjual dengan Tiorman Br Tampubolon sebagai Pembeli, pada tanggal 12
Februari 2006 tersebut adalah sah dan menjadi dasar hukum bagi Tergugat I
dan Tergugat II untuk menguasai tanah terperkara.
10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan menyangkal dengan tegas
dalil Penggugat poin 8 karena Penggugat telah membeli kembali secara sah
menurut hukum atas tanah terperkara, sehingga Tergugat I dan Tergugat II
mempunyai hak yang sah menurut hukum berdasarkan Surat Jual Beli
Tanah “surat perjanjian jual - beli tanah” antara Bistok Marpaung sebagai
Penjual dengan Tiorman Br Tampubolon sebagai Pembeli, pada tanggal 12
Februari 2006 yang diakui isi dan tanda tangan Bistok Marpaung. Maka tidak
ada dasar hukum Penggugat menuntut secara hukum agar Tergugat
mengembalikan/mengosongkan tanah perkara.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 20 -
11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan menyangkal dengan tegas
dalil Penggugat poin 9 karena Penggugat memang senyatanya tidak berhak
untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II, sehingga
dalil Penggugat yang meminta uang Sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu
rupiah) untuk setiap harinya sejak putusan Pengadilan dalam eprkara ini
berkekuatan hukum tetap adalah tidak berdasar dan asal-asalan. Bahwa
Penggugat tidak menguraikan kegunaan tuntutan uang sebesar Rp.
300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tersebut, sehingga tuntutan yang tidak
berdasar itu adalah tidak relevan menurut hukum sehingga harus ditolak.
Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menuntut Tergugat I dan Tergugat II
untuk membayar uang Sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tersebut
adalah tidak berdasar dan harus ditolak telah diuraikaan dalam uraian
terdahulu diatas, sehingga tidak perlu lagi diulang.
12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan menyangkal dengan tegas
dalil Penggugat poin 10 gugatannya karena selain Penggugat tidak
mempunyak hubungan hukum dan hak hukum atas tanah terperkara, juga
pemohonan sita (conservatoir beslag) yang diajukan Penggugat tidak
berdasarkan alasan hukum yang didukung fakta yang objektif dan masuk
akal, serta tidak relevan dan mendesak dengan isi gugatan karena tidak ada
upaya Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan dan mengasingkan
serta menggelapkan tanah objek perkara selama proses pemeriksaan
berlangsung, maka permohonan sita Tergugat harus ditolak atau setidak-
tidaknya tidak dapat diterima.
13. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan menyangkal dengan tegas
dalil Penggugat poin 11 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan pada
hukum, karena senyatanya permohonan penggugat tersebut tidak
berlandaskan hukum dan bertentangan dengan SEMA R.I Nomor 3 Tahun
2000 tanggal 21 Juli 200 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001, juga tidak terdapat
alasan-alasan atau keadaan yang bersifat eksepsional/urgent sebagai syarat
dikabulkannya putusan yang dapat dijalankan terlerbih dahulu (uitvoerbaar
bij voorraad).
Maka oleh karena itu patut dan cukup beralasan permohonan (dalil gugatan
butir 11) penggugat tersebut ditolak;
14. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 12 dalam gugatannya agar Tergugat-
tergugat dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul
dalam perkara ini adalah harus ditolak karena Tergugat I dan Tergugat II
berhak atas tanah tereprkara, dan oleh karena gugatan Penggugat ditolak
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 21 -
untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima,
maka wajar dan patut penggugatlah yang dihukum untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang
menyidangkan, memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan
dengan amar putusan sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI
mengabulkan eksepsi Para Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
DALAM POKOK PERKARA
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidak-tidaknya menyatakan
gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam bentuk
apapun Surat Perjanjian Jual-Beli/Pemindahan Hak Milik yang dibuat
tanggal 7 Juni 1988 antara Kadiman Aritonang selaku Penjual dengan Bistok
Marpaung selaku Pembeli atas sebidang tanah yang terletak di Silangit,
Simpang Muara, Desa Parik Sabungan, Kecamatan Siborongborong, di Jln.
Protokol (sebelah kanan dari Siborongborong arah ke Balige), dengan luas
71/2 M x 80 M= 600 M2, (tujuh setengah meter dikali delapan puluh meter
sama dengan enam ratus meter persegi) seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta
rupiah), dengan batas-batas bidang tanah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah milik O. Madihat Aritonang Br Siahaan
Sebelah Timur : Tanah Milik Kadiman Aritonang
Sebelah Selatan : Tanah Milik A. Pohan
Sebelah Barat : Jalan Protokol
3. Menyatakan Penggugat tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum untuk
mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum “surat perjanjian jual - beli
tanah” antara Bistok Marpaung sebagai Penjual dengan Tiorman Br
Tampubolon sebagai Pembeli yang dibuat diatas Kertas Materai pada
tanggal 12 Februari 2006, atas sebidang tanah yang terletak di Silangit,
Simpang Muara, Desa Parik Sabungan, Kecamatan Siborongborong, di Jln
Protokol (sebelah Kanan dari Siborongborong arah ke Balige), dengan luas
6 1/2 M x 80 M= 520 M2 (enam setengah meter dikali delapan puluh meter
sama dengan lima ratus dua puluh meter persegi) seharga Rp. 18.000.000,-
(delapan belas juta rupiah), dengan batas-batas bidang tanah, sebagai
berikut :
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 22 -
Sebelah Utara : Tanah milik Tumbur Aritonang
Sebelah Timur :Tanah milik Kadiman Aritonang
Sebelah Selatan : Tanah milik Berman Siburian
Sebelah Barat : Jalan Protokol
5. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II sah secara hukum yang
telah membuat pondasi bangunan rumah diatas tanah yang terletak di
Silangit, Simpang Muara, Desa Parik Sabungan, Kecamatan
Siborongborong, di Jln Protokol (sebelah Kanan dari Siborongborong arah
ke Balige), sejak 2013 sampai dengan Nopember 2014, dengan luas
bangunan 6 1/2 M x 22 M= 143 M2 (enam setengah meter dikali dua puluh
dua meter sama dengan seratus empat puluh tiga meter persegi).
6. Membebankan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat.
Atau
Apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a
quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan
Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan nomor : 44/Pdt.G/2014/PN.Trt
tanggal 9 September 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
A. DALAM EKSEPSI :
- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;
B. DALAM POKOK PERKARA :
1. Menolak gugatan Pengugat seluruhnya ;
2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini sebesar : Rp1.821.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu
rupiah),- ;
Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan
Negeri Tarutung, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat,
pada tanggal 14 September 2015, telah mengajukan permohonan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor : 44/Pdt.G/2014/PN.Trt
tanggal 9 September 2015, dan permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula
Tergugat II, melalui Kepala Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborong-Borong
masing-masing tanggal 16 Nopember 2015;
Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan
Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Tarutung, yang disampaikan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 23 -
kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 5 Nopember 2015 dan kepada
Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, melalui
Kepala Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborong-Borong masing-masing
tanggal 16 Nopember 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu
14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua
belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan
mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-
Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pembanding semula Penggugat
meskipun menyatakan banding, tetapi tidak mengajukan memori banding,
sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui secara pasti alasan
keberatan Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Majelis Hakim
Tingkat Pertama;
Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan
seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini,
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor :
44/Pdt.G/2014/PN.Trt tanggal 9 September 2015, Majelis Hakim Tingkat
Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh
Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal
yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut
hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan
pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah
tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya
sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini
ditingkat banding, dengan penguatan pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa objek sengketa merupakan tanah Terbanding I semula Tergugat I
dan Terbanding II semula Tergugat II yang dibeli dari Alm. Bistok Marpaung
berdasarkan surat jual beli tanggal 12 Februari 2006 (bukti TI -TII-1);
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 24 -
- Bahwa oleh karena objek sengketa telah dialihkan oleh Alm. Bistok
Marpaung kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula
Tergugat II maka Alm. Bistok Marpaung demikian ahli warisnya (in casu
Pembanding semula Penggugat) tidak mempunyai hak lagi atas objek
sengketa;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor : 44/Pdt.G/2014/PN.Trt tanggal 9
September 2015, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam
peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap
dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam
peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan tersebut dibebankan kepadanya;
Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan
hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;
M E N G A D I L I :
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor :
44/Pdt.G/2014/PN.Trt tanggal 9 September 2015, yang dimohonkan banding
tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 oleh kami : DHARMA E.
DAMANIK, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai
Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH.
masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa
dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Februari 2016, nomor :
28/PDT/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, oleh Hakim Ketua Majelis
dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN, SH.MH.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 25 -
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh
kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;
Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
TTD. TTD.
ttd ttd
1. DALIZATULO ZEGA, SH. DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.
TTD.
ttd
2. MARYANA, SH.MH.
Panitera Pengganti,
TTD.
ttd
ZAINAL POHAN, SH.MH.
Perincian Biaya :
1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-
Untuk salinan sesuai dengan aslinya.
WAKIL PANITERA,
HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.
NIP. 040043391.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN