pemerintah daerah kabupaten tanah bumbu...

RENCANA KERJA(RENJA)

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKMKABUPATEN TANAH BUMBU

TAHUN 2016

PEMERINTAH DAERAHKABUPATEN TANAH

BUMBU2016

LAMPIRAN

iv

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ………………………………………………………………………. i

Daftar Isi ……………………………………………………………………………… iv

Daftar Tabel ……………………………………………………………………………... v

Bab I Pendahuluan…………………………………………………………………....... 1

1.1 Latar Belakang ……………………………………………………….. 1

1.2 Landasan Hukum ……………………………………………………….. 2

1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………………………. 4

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) …………………… 4

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu …………………………… 9

2.1 Evaluasi Renja SKPD tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD …… 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD …………………………………… 12

2.3 Isu-isu penting penyelenggaran Tugas dan fungsi SKPD …………. 18

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD …………………………. 23

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ………….. 23

Bab III Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan …………………………………….. 25

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional ……………………………… 25

3.2 Tujuan dan sasaran Renja ……………………………………………. 26

3.3 Program dan Kegiatan ………………………………………………… 29

Bab IV Penutup ……………………………………………………………………….. 33

v

DAFTAR TABEL

Tabel Judul Tabel Halaman

2.1.1 Target dan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2013 ................. II - 10

3.1.1 Renstra Kementerian Perdagangan dan Propinsi ...................... III - 26

3.1.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 danPrakiraan Maju Tahun 2017 ........ ......................................... .... III - 9

i

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diketahui, bahwa Visi Bupati terpilih Kabupaten Tanah

Bumbu periode 2016-2020 adalah Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu

Sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan

Pariwisata di Kalimantan Berbasis pada Keunggulan local dan Potensi

Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera dan

Berintelektual Tinggi (MARDANI)”.

Menyikapi dan menindaklanjuti Visi dan Misi yang telah dijabarkan dalam

RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu periode 2016-2020, maka SKPD dalam

penyusunan Renja maupun program dan kegiatan masing-masing harus selaras

dan sinergis mendukung terlaksananya Visi Misi Bupati.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdaganan Koperasi dan UKM

Kabupaten Tanah Bumbu merupakan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur.

Dinas Perindustrian Perdaganan Koperasi dan UKM dalam memberikan

pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat di bidang perindustrian,

perdagangan koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) mengacu pada Rencana Strategis (

Renstra) Dinas Perindustrian Perdaganan Koperasi dan UKM Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2016-2020 dan selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja

Anggaran (RKA) Tahun 2016.

RENJA DISPERINDAGKOP & UKM TAHUN 2016 hal 1

BAB IPENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG.

Berdasarkan undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Peraturan Perintah Nomor

41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan

penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan

pelaksanaan perencanaan ditingkat pusat dan daerah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas maka, Dinas

Perindagkop dan UKM melaksanakan penyusunan Renja SKPD. Rencana

Kerja Disperindagkop dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu berfungsi

sebagai dokumen perencanaan tahunan. Penyusunannya dengan

memperhatikan seluruh aspirasi bidang-bidang sebagai pelaksana teknis

dilapangan yang kemudiaan dituangkan dalam Musrembang tahunan untuk

keterpaduan rancangan Renja antar SKPD dan rencana pembangunan

kecamatan. Rencana kerja Disperindagkop dan UKM memuat rancangan

kerangka program prioritas dan kegiatan, rencana kerja dan pendanaannya

serta prakiraan kerja dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan

pagu indikatif, baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja


daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat. Sesuai dengan amanat tersebut diatas, maka

Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Satuan

Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2015 menyusun Rencana Kerja untuk

tahun 2016

Rencana Kerja ini merupakan dokumen rencana pembangunan

SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan

rencana kerja pemerintah daerah yang disertai dengan upaya

mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat

yang sudah dicapai oleh Disperindagkop dan UKM sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya

1.2 LANDASAN HUKUMDasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja SKPD mengacu pada

beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi

Kalimantan Selatan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah;

6. Peraturan Pemerinta Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan

Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;


7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006

tentang Penyusunan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

Nasional;

10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah

Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana

pembangunan Daerah;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang

Pengadaan Barang dan Jasa;

14. Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

15.Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2011 tentang Rencan Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

16.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007

tentang Pembentukan Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan

Organisasi Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah

Bumbu;

17.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007

tentang Struktur Organisasi Satuan Kerja (SOTK) Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu;


18.Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tugas

Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Cara Kerja Unsur-Unsur

Organisasi Disperindagkop dang UKM Kabupaten Tanah Bumbu

1.3 MAKSUD DAN TUJUANMaksud penyusunan Renja SKPD Disperindagkop dan UKM adalah

dalam melaksanakan tugas dan fungsi tahun 2016 sesuai dengan

program dan kegiatan yang telah direncanakan agar visi dan Misi

Disperindagkop dan UKM dapat tercapai.

Tujuan penyusunan Renja Disperindagkop dan UKM adalah untuk

menjabarkan visi, misi dan kebijakan program dan kegiatan yang dilengkapi

dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk

anggaran yang sedang disusun dan perkiraan kemajuan untuk tahun

anggaran berikutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

Bab I Pendahuluan1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja

Disperindagkop dan UKM, proses penyusunan Renja SKPD,

Keterkaitan antara Renja Disperindagkop dan UKM dengan

Renstra Disperindagkop dan UKM, dengan Renja Kementerian

dan Renja Propinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan SKPD serta


pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran Disperindagkop dan UKM.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renja Disperindagkop dan UKM.

1.4 Sistematik Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja

Disperindagkop dan UKM.

Bab II Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu2.1 Evaluasi Renja SKPD tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan prakiraan capaian

tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan

Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan

pencapian target Renstra berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu,

dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan

kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD

yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program /kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja

kinerja/keluaran yang direncanakan

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya

atau melebihi target kinerja program /kegiatan


5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program

Renstra SKPD

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang

perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

tersebut

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan

Pemerintah nomor 6 tahu 2008, dan peraturan pemerintah

nomor 38 tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, sesuaikan dengan tugas dan fungsi

msing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaran Tugas dan fungsi SKPD

Berisikan mengenai :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hasil

kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala

daerah, terhadap capaian program nasional/internasional,

seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals)

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

SKPD

5. Formula isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan

yang strategis prioritas tahun yang direncanakan.


2.4 Review terhadap Rencana awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaityu membandingkan antara

rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

2. Penjelasan mengenai proses tersebut dilakukan

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan

catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan

awal RKPD.

2.5 Penalaaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap

program/kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung

dengan pelayanan propinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi,

perguruan tinggi maupun SKPD kabupaten yang langsung dit

jukan kepada SKPD propinsi maupun berdasarkan hasil

pengumpulan informasi SKPD Propinsi dari penelitian

lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang

kabupaten.

Bab III Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagiamana

dimaksud, yaitu peneleaahan yang menyangkut arah kebijakan

dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan

tugas pokok dan fungsi SKPD.


3.2 Tujuan dan sasaran Renja

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan

kegiatan

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai

dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan,

pagu indikatif, maupun indikatif, maupun kombinasi keduanya.

3.3 Kebijakan

Bab IV Penutupa. Catatan penting yang mendapatkan perhatian, baik dalam

rangka pelaksanaanya maupun seandainya ketersediaanya

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

c. Rencana tindak Lanjut


BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Renja

2.2 SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Disperindagkop dan UKM atau

realisasi per kegiatan pelaksanaan DPA Disperindagkop dan UKM Tahun

Anggaran 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.1.1. Realisasi Kegiatan yang

tertuang dalam DPA Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM

TA 2015 mencapai 96.36 %.Pelaksanaan kegiatan yang merupakan wujud

nyata pencapaian sasaran/target yang ditetapkan, tidak terlepas dari

dana/anggaran baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu

(APBD II ), APBD Propinsi Kalimantan Selatan ( APBD I ) maupun yang

bersumber pada APBN.

Dinas Perindagkop dan UKM kab. Tanbu pada Tahun 2014

mengelola anggaran sebesar Rp. 7.894.232.673,- dan terealisasi sebesar

Rp. 6.858.451.996,- atau tingkat pencapaian sebesar 86,88 % namun

demikian dalam realisasi fisik kegiatan tercapai 95,36 % . Hal ini

disebabkan karena adanya beberapa kegiatan yang diefisiensikan dalam

pelaksanaannya sehingga walaupun presentase serapan anggaran tidak

terlalu besar namun presentase kegiatan dapat meningkat.

Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan

Koperasi dan UKM Pada Tahun 2015 secara umum telah dapat terlaksana

dengan baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih menemui

beberapa hambatan kecil yang disebabkan oleh adanya kondisi dan

situasi tertentu. Namun dengan lebih meningkatkan perencanaan yang

baik dan koordinasi di dalam maupun antar bidang dan dengan instansi

terkait, maka hambatan yang dihadapi dapat diatasi.


Tabel 2.1.1. Target dan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2015

No Uraian Kegiatan Pagu ( Rp ) Realisasi ( Rp ) % Ket

1 Belanja Tidak Langsung 2.447.751.373,- 2.375.373.230,- 100 %

2 Peny Js Komunikasi Sbrdy Air & Listrik 21.000.000,- 19.610.316,- 100%

3 Penyediaan Jasa Adm Keuangan 142.570.000,- 130.020.000,- 92.70%

4 Penyediaan ATK 41.489.500- 40.289.500,- 97.11 %

5 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan 42.100.000,- 39.734.000,- 94.37%

6 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerapan bangunan kantor

22.250.000,- 22.250.000,- 100%

7 Peny Peralatan & Perlengkapan Ktr 8.350.000,- 0 0%

8 Rapat-2 Koord & Konsultasi ke luar daerah 262.387.000,- 187.590.800,- 100%

9 Peny Js Tenaga Non PNS 298.850.000,- 293.949.000,- 100%

10 Rapat-2 Koordinasi dalam daerah 99.000.000,- 86.661.000,- 100%

11 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.650.000,- 4.650.000,- 100 %

12 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7.000.000,- 3.165.000,- 100 %

13 Pem Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operas 79.300.000,- 69.978.000,- 93.57%

14 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gdg Ktr 51.200.000,- 50.000.000,- 100 %

15 Pengadaan Pakaian Khusus hari – hariTertentu

15.000.000,- 15.000.000,- 100 %

16 Pembinaan IKM dlm Memperkuat JaringanKlaster industri

145.757.500,- 141.516.500,- 100 %

17 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri 344.512.300,- 338.045.100,- 100 %

18 Pengembangan dan Pelayanan TeknologiIndustri

275.990.000,- 163.953.350,- 60.86%

19 Penyediaan sarana informasi yang dapat

diakses masyarakat

81.650.000,- 49.676.100,- 100 %

20Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi dan

hasil Produksi 117.750.000,- 109.675.200,- 100%

21 Penyelenggaraan Pelatihan kewirausahaan 326.535.000,- 282.691.000,- 98.90 %

22Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

60.900.000,- 39.120.400,- 95.57 %

23Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan

Koperasi berprestasi 231.675.000,- 231.675.000,- 100 %

24 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barangdan Jasa 50.675.000,- 44.653.000,- 100 %

25 Operasionanisasi dan Pengembangan UPTKemetrologian Daerah 157.225.000,- 93.735.000,- 71%

26 Pameran / Promosi Produk Unggulan Daerah *)386.750.000,- 155.510.000,- 42.08%


27 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang /Produk 153.775.000,- 146.546.000,- 100 %

28 Pembangunan Gedung Pasar 1.956.450.000,- 1.667.699.000,- 100 %

29 Penyuluhan Peningkatan Disiplin PedagangKaki Lima dan Asongan

60.790.000,- 55.685.000,- 100 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPDStruktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Peraturan. Daerah Kab. Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007

tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu.

Adapun uraian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi

dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku;

2. Pembinaan Teknis, Pengawasan Pengaturan, Pelaksanaan penelitian,

Pengembangan dan penerapan teknologi dalam kegiatan perindustrian;

3. Pembinaan Teknis, pengawasan dan pengaturan kegiatan

perdagangan;

4. Pembinaan Teknis, pengawasan dan peraturan kegiatan koperasi dan

Usaha Kecil Menengah;

5. Pemberian perizinan dan Pelayanan Umum;

6. Pengelolaan urusan ketatausahaan;

Untuk meleksanakan tugas dan fungsi diatas maka harus didukung

dengan unsur-unsur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu:

A. Sekretariat


Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi

yang meliputi pembinaan Penyusunan Program dan rencana kerja dinas,

keuangan, umum dan kepegawaian, keprotokolan, evaluasi, dokumentasi

dan pelaporan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada

semua unsur organisasi. Skretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengumpulan dan pengelolaan data serta penyusunan program kerja

dan rencana kegiatan dinas

2. Pengelolaan Urusan Keuangan.

3. Pengelolaan Urusan kepegawaian

4. Pengelolaan Urusan rumah tangga dan perlengkapan.

5. Pengelolaan Surat menyurat, kehumasan dan keprotokolan

6. Pengelolaan kegiatan Evaluasi, dokumentasi dan Pelaporan.

Unsur-unsur Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan KepegawaianMempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan surat

menyurat pengandaan, rumah tangga, perlengkapan, pendistribusian

pemeliharaan, penghapusan barang unit, keprotokolan dan kehumasan

serta melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan program dan

rencana kerja, laporan kegiatan dinas dan menyelenggarakan kegiatan

pengelolaan data keuangan dinas.

c. Sub bagian Evaluasi Dokumentasi dan pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan engumpulan,

penyusunan, evaluasi, dokumentasi, pengolahan data statistik

pelaporan kegiatan dan penggunaan anggaran dinas.

B. Bidang Perindustrian


Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,

koordinasi, serta pengawasan dan evaluasi di bidang perindustrian. Unsur

– unsur Organisasi Bidang Perindustrian terdiri dari :

a. Seksi Pengembangan Industri dan teknologiMempunyai tugas sabagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan seksi pengembangan Industri dan

teknologi sebagai acuan pelaksanaan tugas

2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis

pengembangan perusahaan serta penggunaaan mesin dan

peralatan;

3. Menyiapkan penyusunan bahan bimbingan teknis pengembangan

produk, diversivikasi produk, dan Inovasi teknologi;

4. Melaksanakan pengkajian dalam rangka merancang dan menetapkan

lokasi kawasan industry;

5. Memberikan arahan dan konsultasi kepada pengusaha untuk

mengembangkan industry dan teknologi yang tepat

C. Bidang PerdaganganBidang Perdagangan mempunyai tugas melakukan pembinaan,

pengawasan dan koordinasi pengembangan usaha perdagangan dan

perlindungan konsumen, pengadaan dan penyaluran, pendaftaran

perusahaan, sarana, informasi, promosi dan kerjasama da bidang

perdagangan.

-Unsur-unsur Organisasi Bidang Perdagangan terdiri dari:

a. Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan KonsumenMempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Usaha Perdagangan dan

Perlindungan Konsumen sesuai acuan pelaksanaan tugas.


2. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data usaha dan

sarana perdagangan sebagai bahan konsultasi dengan instansi

dan lembaga-lembaga terkait.

3. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan bimbingan teknis

pembinaan sarana da usaha perdagangan serta pembinaan iklim

usaha.

4. Menyiapkan, mengolah dan menganalisa data perizinan usaha

perdagangan dalam rangka pemberian izin usaha pembinaan

dan pengembangan usaha.

5. Menyiapkan bahan peningkatan kemampuan dan keterampilan

pengusaha dalam melaksanakan kegiatan perdagangan.

6. Menyusun kegiatan rencana pendaftaran perusahaan sebagai

acuan pelaksanaan tugas.

7. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian Tanda Daftar

Perusahaan dan penyajian Buku Daftar Perusahaan.

8. Menyiapkan bahan dan melaksanakan usaha-usaha dalam

rangka perlindungan konsumen.

9. Menyiapkan bahan koordinasi / kerjasama dengan instansi

terkait dibidang tugasnya.

10.Mengevaluasi pelaksanaan tugas

11.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Informasi dan PemasaranMempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan seksi informasi dan kerjasama sebagai

acuan pelaksanaan tugas.

2. Mengevaluasi data penyediaan dan penyaluran barang dan jasa

serta menyiapkan bahan promosi barang dan jasa.

3. Memberikan informasi mengenai peluang pasar diluar negeri tentang

komoditi ekspor tertentu.


4. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan dalam rangka pembinaan

dan peningkatan promosi dalam negeri.

5. Mengumpulkan dan mengolah data peserta pameran dalam rangka

keikut sertaan para pengusaha untuk berperan dalam promosi baik

dalam maupun luar negeri.

6. Memberikan informasi harga beberapa bahan pokok dan penting.

7. Melakukan monitoring harga sembilan bahan pokok dan harga

barang strategis lainnya.

8. Melakukan hubungan kerja sama dengan instansi pemerintah dan

lembaga instansi lainnya dalam rangka konsultasi di bidang

perdagangan.

9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas.

10.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

D. Bidang Koperasi dan UKMBidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas melakukan pembinaan

koordinasi dan pengawasan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah.

-Unsur-unsur Organisasi Bidang Koperasi dan UKM terdiri atas:

a. Seksi Bina KoperasiMempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan penyusunan program pemberian bimbingan,

konsultasi dan perlindungan, pembinaan administrasi usaha dan

pengembangan sarana usaha koperasi.

2. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data koperasi dan jenis

usahanya.

3. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data potensi perkoperasian de

daerah.


4. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan

pengembangan usaha perkoperasian.

5. Menyiapkan bahan petunjuk teknis, pembinaan dan pengembangan

saran usaha perkoperasian.

6. Menyiapkan bahan petunjuk teknis, pembinaan dan pengembangan

kerjasama perkoperasian dan kemitraan.

7. Meniapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis manajemen dan

akuntansi perkoperasian.

8. Melakukan pengaturan dan pengurusan pendaftaran, penyerahan dan

pembubaran koperasi.

9. Menyusun dan mempersiapkan promosi hasil produk koperasi.

10.Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitas, pengembangan dan

bimbingan usaha perkoperasian.

11.Menyiapkan bahan dan melaksanakan penilaian kesehatan KSP/USP

koperasi dan lembaga keuangan mikro.

12.Menyiapkan bahan dan melaksanakan penilian koperasi berprestasi.

13.Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka

pembinaan dan pengembangan usaha koperasi.

14.Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

pembinaan dan pengembangan usaha perkoperasian.

15.Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

b. Seksi Bina Usaha Kecil MenengahMempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data usaha kecil dan

menengah.


pengembangan usaha kecil dan menengah.



pengembangan sarana usaha dan kecil menengah.

4. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis

manajemen usaha kecil dan menengah.

5. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis

pemasaran hasil-hasil usaha kecil dan menengah.

6. Melaksanakan kegiatan fasilitas permodalan usaha kecil dan

menengah.

7. Melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan

pembinaan usaha dan saran usaha kecil dan menengah.

8. Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam

kegiatan pembinaan usaha kecil dan menengah.

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPDBerdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Pelimpahan wewenang menandatangani dokumen perizinan kepada Kepala

Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal ( BP3MD) Kabupaten Tanah

Bumbu, sehingga tahun anggaran 2012 dan seterusnya Disperindagkop dan UKM

t idak menerbitkan perijinan.

Kinerja Pelayanan Disperindagkop dan UKM sesuai dengan Tugas

Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam

pelayanan pada masyarakat pelaku usaha di bidang Perindustrian,

Perdagangan, maupun Pengembangan Koperasi dan UKM.

Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Disperindagkop dan

UKM Kabupaten Tanah Bumbu kepada masyarakat pada dasarnya untuk

memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan terhadap pelaku

usaha, diantaranya :


Bidang Industri memfokuskan pembinaan kepada Industri Kecil dan

Menengah. Analisa untuk pembinaan IKM meggunakan analisa SWOT

sebagai berikut :

Kekuatan ( Strenght) :1. IKM mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap krisis global

2. Tersedianya SDA yang melimpah

3. Mampu menciptakan wira usaha baru dalam rangka mengurangi

kemiskinan dan pengangguran

4. Produk IKM terbukti bisa menembus pasar Domestik maupun

Pasar Internasioanal

Kelemahan (Weakness):1. Kemampuan manajemen IPTEK SDM masih rendah

2. Belum memadainya mesin peralatan produksi yang dimiliki

pengusaha IKM

3. Pengusaha IKM pada umumnya belum mampu memenuhi

permintaan pasar

Peluang (Oppurtunity) :1. Dukungan Politis dan Komitmen Pemerintah dan masyarakat

untuk mengembangkan IKM cukup tinggi

2. Terbukanya pasar yang cukup luas

3. Peluang usaha bagi tumbuhnya IKM masih Potensial karena

Produk-produk IKM banyak diminati masyarakat

4. Munculnya teknologi baru di bidang Teknologi Informasi dan

Komunikasi

Ancaman (Threat) :1. Persaingan Produk-produk IKM yang berasal dari luar akan

semakin tajam akibat adanya pasar bebas


2. Kecenderungan Expansi usaha besar untuk membuat barang –

barang sejenis produk – produk yang dihasilkan IKM dengan

desain yang lebih tinggi

Setelah diketahui hasil dari analisa SWOT di atas dimana

kekuatan lebih banyak dari pada kelemahan dan peluang lebih

banyak dari ancaman, maka pembinaan terhadap IKM sangatlah

layak untuk dilaksanakan.

Dalam melaksanakan Tupoksi SKPD tidak terlepas dari kendala dan

hambatan dalam realisasinya. Kendala ataupun permasalahan dan

hambatan tersebut antara lain :

a. Kemampuan manajemen IPTEK SDM masih rendah

b. Belum memadainya mesin peralatan produksi yang dimiliki

pengusaha IKM

c. Pengusaha IKM pada umumnya belum mampu memenuhi

permintaan pasar

d. Kurangnya pemahaman pelaku IKM akan pentingnya standarisasi

produk

e. Wilayah kerja yang sangat luas dan jarak tempuh antar daerah

yang cukup jauh.

f. Kurangnya SDM untuk pembinaan pengawasan dan

pengembangan usaha.

g. Banyak pelaku usaha pemula dan kurangnya pemahaman

tentang pengembangan usaha.

h. Masih banyak pengurus Koperasi yang minim pengetahuan

tentang perkoperasian.

i. Daya saing UMKM rendah karena kurangnya pemahaman tentang

pengembangan usaha.

j. Terbatasnya sarana prasarana untuk pengembangan usaha.


k. Masih banyak pelaku usaha pemula yang tumbuh bukan sebagai

enterpreanur.

l. Kurangnya pemahaman kebijakan perdagangan regional maupun

nasional.

m. Anggaran yang tersedia tidak sepenuhnya mampu mengakomodir

program kebijakan dalam usaha pengembangan perdagangan.

n. Minimnya jumlah SDM, tidak seimbang dengan luas Daerah

o. Daya saing lokal rendah menyebabkan mutu produk kurang

berkualitas dan tidak dapat bersaing dengan produk luar daerah

Dengan adanya permasalahan dan hambatan tersebut otimatis

berpengaruh terhadap pencapaian visi misi kepala daerah, namun

hambatan dan kendala yang ada diharapkan akan dapat diminimalkan

dengan pelaksanaan program dan kegiatan secara berkesinambungan

setiap tahunnya.

Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan SKPD pada

Dinas Perindagkop dan UKM dimana orientasi dan fokus pelayanan di

bidang perdagangan adalah tumbuh dan berkembangnya peluang usaha

perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri .Untuk mengetahui

fokus layanan dapat dimiliki sebagai berikut

a. Strenght ( Kekuatan )1.Adanya keragaman potensi komoditias perdagangan

2.Akses pasar yang strategis secara geografis.

3.Tersedia roda transportasi darat, laut, udara.

4.Regulasi bidang perdagangan dan insentif investasi.

b. Weakness ( Kelemahan )1.Masih rendahnya kemampuan wiraswasta.

2.Kurang tersedia sarana prasarana perdagangan yang memadai

sesuai permintaan pasar.

3.Daya saing rendah.


4.Produk komoditi belum standart sesuai persyaratan.

c. Oppurtunity ( Peluang )1.Akses pasar bebas dan pasar global.

2.Kemudahan investasi dan permodalan.

3.Terbukanya pasar domistik menjadi pasar modern.

4.Tingginya permintaan ekspor terhadap poduk domistik.

d. Threat ( Ancaman )1.Adanya ritel skala besar.

2.Masuknya franchise / waralaba kedalam pasar domistik.

Berdasarkan analisis SWOT tersebut dapat dilihat kecenderungan

potensi dan arah prioritas kegiatan. Perioritas tersebut adalah :

1. Pembinaan SDM pelaku usaha.

2. Pengembangan sarana prasarana perdagangan.

3. Peningkatan kwalitas produk yang berdaya saing.

Disperindagkop dan UKM dalam pelaksanaan tugas fungsinya

sebagai Pembinaan tehnis, pengawasan, koordinasi, pengaturan

pengembangan kegiatan di bidang perindustrian, perdagangan koperasi

dan UKM tidak dapat secara maksimal terlaksana. Hal ini disebabkan

banyak faktor yang mempengaruhi baik secara teknis, geografis, infra

struktur dan supra struktur.

Adapun isu-isu Strategis yang terbangun sebagai landasan

pelaksanaan program kegiatan Bidang Perindustrian adalah :

1. Peningkatan produktivitas dari segi kualitas dan kuantitas produk-

produk IKM

2. Peningkatan daya saing produk lokal

3. Terciptanya SDM yang mandiri dan Unggul

4. Pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat desa

5. Penciptaan lapangan kerja dalam rangka penuntasan pengangguran

dan kemiskinan


Berdasar target yang ingin dicapai maka arah pembangunan harus

dimulai dari kondisi riil dilapangan untuk dievaluasi dan dianalisis sehingga

didapat ISU STRATEGIS yang akan dilaksanakan dan dikembangkan.

Bidang Perdagangan dalam program kegiatannya yang berorientasi pada

isu sebagai berikut :

a. Pengentasan pengangguran dan kemiskinan

b. Produktivitas dan tingkat pendapatan masyarakat

c. Pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal

d. Kwalitas SDM di bidang pengelola usaha / wirausaha

e. Daya saing produk lokal

f. Akses layanan informasi / promosi dan sarana prasarana perdagangan

g. Pengembangan sentra perdagangan menjadi Gerbang dan Pusat

Niaga terdepan di Kal Sel.

Berdasar target yang ingin dicapai maka arah pembangunan harus

dimulai dari kondisi riil dilapangan untuk dievaluasi dan dianalisis sehingga

didapat ISU STRATEGIS yang akan dilaksanakan dan dikembangkan.

Bidang Koperasi dan UKM dalam program kegiatannya yang berorientasi

pada isu sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktifitas pendapatan masyarakat melalui ekonomi

kerakyatan ( Usaha Koperasi dan UMKM ).

2. Meningkatkan peran lembaga gerakan koperasi ( DEKOPINDA )

3. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri

koperasi

4. Menumbuh kembangkan koperasi berkualitas dan UMKM yang

profesional

5. Pengembangan kualitas SDM pengelolaan administrasi manajemen

koperasi dan UKM.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD


Dalam menyusun rencana kerja tahun 2016 tidak terlempas dari

rancangan awal RKPD tahun 201 sehingga telah mempertimbangkan

berbagai rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

kurun waktu satu tahun kedepan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatDalam penyusunan rencana program dan kegiatan SKPD tahun

anggaran 2016 mempertimbangkan faktor kepentingan dan usulan

kebutuhan masyarakat maupun para pemangku kepentingan ataupun LSM

yang diusulkan dalam musrenbang kecamatan dan ditindaklanjuti dalam

forum gabungan SKPD. Sehingga program dan kegiatan SKPD tahun

anggaran 2016 telah mengakomodir dan menyerap usulan program dan

kegiatan yang disampaikan masyarakat maupun para pemangku

kepentingan.

RENJA DISPERINDAGKOP TAHUN 2016 hal 25

BAB IIITUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan NasionalDalam rangka pelaksanaan program di bidang industri, dukungan dari

Dinas Perindustrian Propinsi dan Kementrian Perindustrian sangatlah

dibutuhkan, namun dalam hal ini tidak seluruh kebijakan Propinsi dan Pusat

semua bisa diserap oleh daerah. Beberapa hal kebijakan Dinas Perindustrian

Propinsi dan Kementrian Perindustrian yang perlu di perhatikan adalah :

1. Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan lapangan kerja

2. Terolahnya potensi sumber daya alam daerah menjadi produk-produk olahan

3. Tumbuhnya industri-industri potensial yang akan menjadi kekuatan

penggerak pertumbuhan industri dimasa depan

4. Tumbuhnya berkembangnya IKM, khususnya industri menengah sekitar dua

kali lebih cepat dari pada industri kecil

Berdasarkan kebijakan-kebijakan diatas Bidang Perindustrian kabupaten

Tanah Bumbu akan memberikan keyakinan kepada publik bahwa program-

program kegiatan Bidang Industri akan memberikan perubahan yang

substansial dalam pola pikir kewirausahaan kepada masyarakat khususnya

pelaku IKM

Untuk dapat memaksimalkan pelayanan perdagangan di tingkat

kabupaten tidak terlepas dari kebijakan di tingkat propinsi dan kementrian. Ada

kebijakan yang dapat langsung dilaksanakan dari kementrian sampai ditingkat

kabupaten tetapi ada juga yang tidak. Hal ini disebabkan kebijakan di tingkat

kementrian bersifat global/general dan di daerah lebih spesifik sesuai kondisinya.

Hal ini dapat dilihat dari sasaran jangka menengah yang ada di Propinsi dan

Kementrian Perdagangan sebagai berikut :


Tabel 3.1.1. Renstra Kementerian Perdagangan dan Disperindag Propinsi 2010

- 2014

NO SASARANKEMENTERIAN (PERDAGANGAN) * PROPINSI

1.2.3.4.5.6.

7.8.9.10.

Meningkatnya nilai ekspor non migas 12.3 – 13.5% / tahunMeningkatnya pertumbuhan sektor rata-rata 6 % /tahunDiversifikasi pasar tujuan eksporConsentration Ratio 5 Negara ( CRS ) 43 – 47 %Diversifikasi Produk Ekspor Non Migas 53 – 60 %Daya saing ekspor :Keunggulan KomparatifPerbaikan Citra Produksi EksporDiplomasi Perdagangan Luar NegeriKinerja perdaganganJaringan DistribusiStabilitas dan Disparitas harga bahan pokok

12 % / tahun5 % / tahun√--√

√√√√

Untuk dapat memaksimalkan pelaksanaa pembinaan, koordinasi dan

pengawasan di bidang Koperasi dan UKM tidak terlepas dari kebijakan di tingkat

propinsi dan kementrian. Pemerintah Daerah kabupaten, Propinsi dan

Kementerian Koperasi dan UKM sinergi dalam pelaksanaan program

penyelenggaraan promosi produk UMKM ( Smesco ), sebagai langkah tindak

lanjut untuk mempromosikan produk unggulan daerah dan memfasilitasi UKM

dalam meningkatkan usaha bagi UMKM.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja

Sesuai Misi Disperindagkop yang pertama yaitu meningkatkan koordinasi

program pembinaan, pengembangan dan pengawasan di bidang Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, hal ini mempunyai tujuan

dan sasaran :

Tujuan :

Meningkatkan kerjasama lintas sektoral di bidang Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi dalam melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan


Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan perekonomian lokal sesuai

arah kebijakan Pemerintah Pusat.

Sasaran :

1. Terwujudnya laporan analisis Potensi Produk Unggulan Daerah.

2. Adanya Penyediaan dan perjanjian kredit usaha.

3. Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa.

4. Terlaksannnya pembinaan pengembangan usaha.

Tujuan dan sasaran dari Misi yang kedua Mewujudkan industri yang

berbasis sumber daya lokal, berwawasan lingkungan yang produktif, kompetitif

dan marketable adalah :

Tujuan :

Peningkatan inovasi produk kreatif dengan menciptakan sentra industri

lokal

Sasaran :

1. Terlaksananya Diklat aneka produk kreatif.

2. Meningkatnya kualitas SDM di bidang pengembangan usaha dan produksi.

3. Terwujudnya sentra industri ( Klaster Industri ) berbasis lokal dengan

pengembangan One Village One Product (OVOP).

4. Terwujudnya KAWASAN INDUSTRI BATULICIN.

Tujuan dan sasaran misi yang ketiga, mewujudkan perdagangan yang

sehat, menumbuhkan kepercayaan pasar, menjaga stabilitas harga dan distribusi

barang, adalah :

Tujuan :

1. Menciptakan iklim usaha perdagangan yang kondusif dalam rangka

pemanfaatan potensi lokal yang kompetitif.


Sasaran :

1. Terbangunnya sarana promosi / showroom produk lokal unggulan.

2. Terlaksananya promosi/Expo tingkat lokal, regional, nasional dan

Internasional.

3. Terwujudnya kontrak kerjasama dengan mitra usaha.

4. Meningkatnya kualitas/kuantitas produk dan peluang pasar dalam negeri

maupun ekspor.

5. Terbangunnya pasar-pasar tradisionil modern ditingkat kecamatan.

6. Terbangunnya sarana prasarana gudang produksi dan distribusi.

7. Terbangunnya infra struktur sarana perdagangan sentra industri dan pusat

niaga.

8. Terjadinya dan tertatanya jaringan bisnis antara lembaga

perdagangan/perindustian dengan pelaku usaha ( Produsen, distributor,

waralaba ritel, trading house, disportir).

Tujuan dan sasaran dari misi yang ke empat, mewujudkan koperasi berkualitas

yang didukung partisipasi aktif anggota perekonomian yang berbasis ekonomi

kerakyatan adalah :

Tujuan :

Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi

Sasaran :

1. Koperasi yang berkualitas dan berdaya saing tinggi

2. Penyederhanaan persyaratan koperasi (Starting of businiss).

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) adalah merupakan acuan

atau rencana pelaksanaan program dan kegiatan SKPD dalam satu tahun

kedepan dengan mempertimbangkan hasil capaian program kegiatan tahun lalu

maupun tahun berjalan.

Dinas Perindagkop dan UKM dalam menyusun rencana kerja

memperhatikan faktor-faktor yang mendukung program kegiatan selama tahun

berjalan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :


1. Sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi sesuai dengan

bidang tugas masing-masing

2. Ketersediaan dana yang akan mendukung program/kegiatan yang akan

dilaksanakan

3. Regulasi kebijakan

4. Pelaku usaha yang bergerak baik di bidang industri, perdagangan

maupun koperasi

5. Data terhadap produk yang menjadi prioritas kegiatan yang akan

dilaksanakan.

3.3 Program dan KegiatanAdapun program/kegiatan yang dilaksanakan Disperindagkop dan UKM

untuk Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Bagian Sekretariat Disperindagkop dan UKMBelanja Tidak LangsungKegiatan : Belanja Pegawai ( Gaji PNS dan Tambahan Penghasilan PNS)

Belanja Langsung1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- Penyediaan Js Komunikasi Sumberdaya Air & Listrik

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan

dinas/operasional.

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Belanja Alat Tulis Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

- Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

- Rapat Koordinasi Dalam Daerah


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturKegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3.- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Program Peningkatan Disiplin AparaturKegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Bidang : Industri

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Kegiatan : Pembinaan IKM Dlm Memperkuat Jaringan Kluster Industri

2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Kegiatan :

- Pembinaan Kemampuan Tehnologi Industri

- Pengembangan dan Penerapan Tehnologi Industri

3. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

Kegiatan : Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat

Bidang : Perdagangan

1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam NegeriKegiatan :

- Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

- Sosialisasi Penigkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

- Pameran/Promosi Produk Unggulan Daerah


2. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan AsonganKegiatan :- Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

- Fasilitasi Modal Usaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman PerdaganganKegiatan :

- Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

- Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrologian

Bidang : Koperasi

1. Program Peciptaan Iklim usaha UKM Yang KondunsifKegiatan :

- Fasilitasi Pengembangan UKM

- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan KompetitifUsaha Kecil Menengah

Kegiatan : Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKMKegiatan :

- Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

- Pemantauan pengelola penggunaan dana pemerintah bagi UMKM

- Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga

4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Kegiatan :

- Sosialisasi prinsip- prinsip pemahamanperkoperasian

- Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

- Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada JenisUsaha Koperasi


Untuk Rumusan program dan kegiatan Tahun 2016 dan Prakiraan Maju

Tahun 2017 dapat dilihat pada table 3.1.2.


Tabel 3.2.


BAB IVPENUTUP

Rencana Kerja Disperindagkop dan UKM Tahun Anggaran 2016 memuat

program atau kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2016 dimana dalam

pelaksanaan penyusunan Renja SKPD masih terdapat banyak hambatan dan

masalah diantaranya adalah :

- Kurangnya Sumber Daya aparatur yang mempunyai kompetensi dalam

penyusunan RENJA

- Masih adanya persepsi bahwa penyusunan RENJA SKPD adalah semata-

mata tugas Bagian Sekretariat khususnya Subbag Perencanaan bukan

merupakan tugas Tim Renja SKPD

- Adanya perubahan jadwal kegiatan dari kementerian terkait mengakibatkan

kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana sesuai rencana awal

Upaya tindak lanjut menyikapi kendala dan permasalahan yang ada dalam

pelaksanaan menyusunan Rencana Kerja ( Renja ) SKPD diantaranya adalah

dengan :

- Meningkatkan kinerja aparatur yang ada melalui bimbingan tekhnis dan

pembinaan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi aparatur dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya.

- Memberikan pemahaman dan mengkondisikan terhadap semua bidang agar

merasa bertanggungjawab dan berkepentingan dalam penyusunan Renja SKPD

sehingga Renja SKPD yang tersusun adalah merupakan cerminan rencana kerja

dari setiap bidang untuk melaksanakan kegiatannya pada tahun yang

direncanakan.

- Sebelum penyusunan Renja SKPD diupayakan untuk menggali informasi dari

intstansi vertikal maupun kementerian terkait sehingga rencana kerja yang

disusun akan selalu bersinergi dengan program kegiatan dinas/instansi vertikal

maupun kemeterian.


Semoga Rencana Kerja ( Renja ) Disperindagkop dan UKM tahun 2016 ini

dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun

Anggaran 2016 Disperindagkop dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu. Terima kasih.

Nama SKPD : Dinas Perindagkop dan UKM

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/PaguIndikatif

SumberDana

Target CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu Indikatif

02/02/2015 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2.07 2.07 01.00 5.1 Belanja Tidak langsungTerbayarnyagaji PNS &tambahan penghasilanPNS

Disperindagkop dan

UKM

12 Bln/27PNS 2.930.526.710 APBD II - 30 PNS 3.003.789.878

2.07 2.07 01.01 Pelayanan Adm PerkantoranTingkat KetersedianLayanan AdministrasiPerkantoran

Disperindagkop dan

UKM

12 Bln/27PNS, 12 PTT 1.600.315.000 APBD II - 12 Bln 1.498.961.500

2.07 2.07 01.01 02Penyediaan Jasa komunikasisumber daya air dan listrik

Tersedianya Jasakomunikasi sumber dayaair dan listrik

Disperindagkop dan

UKM12 Bln 38.400.000 APBD II - 12 Bln 42.240.000

2.07 2.07 01.01 06Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Ops

Terpeliharanya danterbayarnya pajakkendaraan dinas/ops

Disperindagkop dan

UKM

12 Bln/2 bhroda 4 d 12bh roda 2

78.000.000 APBD II - 12 Bln 85.800.000

2.07 2.07 01.01 07Penyediaan Jasa administrasikeuangan

Tersedianya Jasaadministrasi keuangan

Disperindagkop dan


2.07 2.07 01.01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Ktr Terjaganya KebersihanKantor

Disperindagkop dan


Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Urusan Pilihan Industri/Sekretariat ( Rutin )

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017Rencana Tahun 2016 (Tahun Terencana)

Tabel 3.1.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu

Catatan Penting

(1)

Kode RekeningUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

2.07 2.07 01.01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Ktr Terjaganya KebersihanKantor

Disperindagkop dan


2.07 01.01 09Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja

Tersedianya JasaPerbaikan Peralatan kerja

Disperindagkop dan


2.07 2.07 01.01 10 Penyediaan ATK Tersedianya ATK ktr Disperindagkop dan 12 Bln 45.835.000 APBD II - 12 Bln 50.418.500

2.07 2.07 01.01 11Penyediaan brng cetakan &penggandaan

Tersedianya brng cetakan& penggandaan keperluanktr

Disperindagkop dan


2.07 2.07 01.01 12Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

Tersedianya komponeninstalasi listrik danpenerangan bangunankantor

Disperindagkop dan


2.07 2.07 01.01 13Penyediaan peralatan &perlengkapan ktr

Tersedianya peralatan &perlengkapan ktr

Disperindagkop dan

UKM

12 Bln 270.350.000 APBD II - 12 Bln 36.000.000

2.07 2.07 01.01 18Rapat-2 koord & kons ke luardaerah

Terlaksananya rapat-2koord & kons ke luardaerah

Disperindagkop dan


2.07 2.07 01.01 19 Penyediaan jasa tenaga non PNS Terbayarnya jasa tenaganon PNS

Disperindagkop dan

UKM

12 Bln/14 PTT& 5 TngKontrak

361.250.000 APBD II - 12 Bln/15 PTT 397.375.000

2.07 2.07 01.01 22 Rapat-2 koord dlm daerah Terlaksananya rapat-2koord dlm daerah

Disperindagkop dan


1.580.315.000 1.476.961.500

III - hal 9

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/PaguIndikatif ( Rp)

SumberDana



2.07 2.07 01.02 Peningkatan Sarana &Prasarana Aparatur

Meningkatnya Saranaprasarana aparatur

Disperindagkop dan

UKM

12 Bln - APBD II - 12 Bln -

2.07 2.07 01.02 04Pengadaan Kendaraan DinasOperasional

Terbelinya Mobil OpsPerdagangan dan KendaraanOperasional Lapangan

Disperindagkop dan

UKM- APBD II - 12 Bln 421.650.000

2.07 2.07 01.02 07- Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

Tersedianya PerlengkapanGedung kantor

Disperindagkop dan

UKM

1 buah ParkirKend Roda 4 - APBD II 12 Bln -

2.07 2.07 01.02 22- Pemeliharaan Rutin BerkalaGedung Kantor

Terpeliharanya GedungKantor

Disperindagkop dan

UKM

1 Tahun - APBD II 12 Bln -

2.07 2.07 01.02 28Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya PeralatanGedung Kantor

Disperindagkop dan

UKM12 Bln - APBD II 12 Bln -

2.07 2.07 01.03 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplinaparatur

Disperindagkop dan


2.07 2.07 01.03 05Pengadaan Pakaian Khusu Hari-hari Tertentu

Terbelinya Pakaian OlahRaga

Disperindagkop dan

UKM50 Pasang% 20.000.000 APBD II - 12 Bln 22.000.000

2.07 2.07 01.05 Peningkatan Kapasitas SbrdayaAparatur

Meningkatnya KapasitasSbrdaya Aparatur

Disperindagkop dan

UKM

10 Org APBD II - 10 Org -

2.07 2.07 01.05 01Pendidikan dan pelatihanformal

Meningkatnyakompetensi aparatur

Disperindagkop

dan

10 Org - APBD II 10 Org -

Rencana Tahun 2016 (Tahun Terencana)


Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Catatan PentingKode Rekening

2.07 2.07 01.05 01Pendidikan dan pelatihanformal

Meningkatnyakompetensi aparatur

Disperindagkop

dan

10 Org - APBD II 10 Org -

20.000.000 22.000.000

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/PaguIndikatif ( Rp)

SumberDana



2.07 2.07 01.16 Program Pengembangan IndustriKecil dan Menengah

Persentase Cakupan BinaKelompok Pengrajin

Kab.Tanbu 55% 157.042.500 APBD II - 93.78% 394.218.100

2.07 2.07 01.16 01Fasilitasi Bagi Industri Kecil danMenengah Terhadap PemanfaatanSumber daya

Jumlah Pelaku IKM yangMendapat Fasilitasi Sertifikathalal dan kemasan

Kab.Tanbu 3 IKM 32.617.500 APBD II - 1 kali 38.464.250

2.07 2.07 01.16 02Pembinaan Industri Kecil danMenengah dalam MemperkuatJaringan Klaster Industri

Presentase Pembinaan danpengawasan terhadap pelakuIKM

Kab.Tanbu 14% 124.425.000 APBD II 16 kali 209.890.800

2.07 2.07 01.17 Program Peningkatan KemampuanTeknologi Industri

Meningkatnya SDM PelakuIndustri

Kab.Tanbu 90% 459.603.200 APBD II 90,90% 913.323.312

2.07 2.07 01.17 01Pembinaan Kemampuan TeknologiIndustri

Jumlah Pelatihan dasar yangdilaksanakan bagi pelaku IKM

Kab.Tanbu 1 161.110.000 APBD II 6 kali 505.817.712

2.07 2.07 01.17 02Pengembangan dan PelayananTeknologi Industri

Jumlah Pelatihan lanjutan BagiPelaku IKM

Kab.Tanbu 2 kali 298.493.200 APBD II - 8 kali 407.505.600

URUSAN PILIHAN INDUSTRI

Rencana Tahun 2016 (Tahun Terencana)

Kode Rekening Catatan PentingUrusan/Bidang Urusan


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017


2.07 2.07 01.17 02Pengembangan dan PelayananTeknologi Industri

Jumlah Pelatihan lanjutan BagiPelaku IKM

Kab.Tanbu 2 kali 298.493.200 APBD II - 8 kali 407.505.600

2.07 2.07 01.19Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

Berkembangnya SentraIndustri Potensial

Kab.Tanbu 1 Keg 635.050.000 APBD II - 63,57% 224.829.000

2.07 2.07 01.19 02Penyediaan Sarana Informasi yangdapat di akses masyarakat

Jumlah Media Informasi YangDapat diakses k masyarakat Luar Kalsel 3 media 78.300.000 APBD II - 2 Keg 245.268.000

2.07 2.07 01.19 04Penyediaan Sarana PrasaranaKawasan Industri

Jumlah dokumen Amdalkawasan Industri Batulicin

Kab.Tanbu

1 AmdalKawasan 556.750.000 APBD II - 2 Keg 245.268.000

1.251.695.700 1.532.370.412

LokasiTarget

CapaianKinerja


SumberDana



2,06 2,07 01.18Program Peningkatan EffisiensiPerdagangan Dalam Negeri 810.200.000Rp 381.040.000Rp

2,06 2,07 01.18 03Pengembangan Pasar danDistributor Barang/Produk

Jumlah Paket Sembako Yang dibeli masyarakat kab tanbu 1500 Paket 61.860.000Rp APBD II 2 kali 68.046.000Rp

2,06 2,07 01.18 03 Pembangunan Gedung PasarTerbangunnya gedungpasar

kab tanbu 463.800.000Rp

2,06 2,07 01.18 04Pameran /Promosi ProdukUnggulan Daerah

Jumlah KesepakatanPemasaran Produk

Kab.Tanbu danLuarTanbu

2 Kesepakatan 284.540.000,00 APBD II 4 kali 312.994.000Rp

2,06 2,07 01.15Program PerlindunganKonsumen dan PengamananPerdagangan

139.825.000Rp 153.807.500Rp

Rencana Tahun 2016 (Tahun Terencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Kode RekeningUrusan/Bidang Urusan


URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN


Catatan Penting

2,06 2,07 01.15Program PerlindunganKonsumen dan PengamananPerdagangan

139.825.000Rp 153.807.500Rp

2,06 2,07 01.15 03Peningkatan dan PengawasanPeredaran Barang dan Jasa

Jumlah Komoditas PeredaranBarang Yang diawasi Kab.Tanbu 25 Jenis 24.610.000Rp APBD II 96 kali 27.071.000Rp

2,06 2,07 01.15 04Operasionalisasi danPengembangan UPTKemetrologian Daerah

Jumlah Alat Ukur TakarTimbang (UTTP) Yang di Terra Kab.Tanbu 651 UTTP 115.215.000Rp APBD II 90 org 126.736.500Rp

2,06 2,07 01.19Program Pembinaan PedagangKakilima dan Asongan

37.920.000Rp 41.712.000Rp

2,06 2,07 01.19 02Kegiatan Penyuluhan PeningkatanDisiplin Pedagang Kakilima danAsongan

Jumlah pedagang informal yangdibina Kab. Tanbu 90 PKL 37.920.000Rp APBD II 90 pedagang 41.712.000Rp

2,06 2,07 01.19 04Fasilitasi Modal Usaha bagiPedagang Kakilima dan Asongan

Jumlah Pedagang Informal yangmenjadi mitra perbankkan 0 -Rp APBD II 0 -Rp

987.945.000Rp 576.559.500Rp

LokasiTarget

CapaianKinerja


SumberDana



1.15 2.07 01.17Program Pengembangan SistemPendukung Usaha bagi UMKM

Berkembangnya SistemPendukung Usaha BagiUMKM

505.440.000 APBD II -

25 Gapoktanyang sudahberbentuk

Koperasi danKUMKM

555.984.000

1.15 2.07 01.17 08Penyelenggaraan PembinaanIndustri Rumah Tangga, IndustriKecil dan Industri Menengah

Jumlah Industri RumahTangga,Industri kecil danindustri menengah YangMengikuti Pembinaan danpelatihan

KabTanbu

150 283.290.000 APBD II 311.619.000

1.15 2.07 01.17 09Penyelenggaraan Promosi ProdukUsaha Mikro Kecil Menengah

LuarPropinsi

8 KUMKM 185.900.000 APBD II 204.490.000

1.15 2.07 01.17 11 Monitoring evaluasi dan pelaporan Termonitornya Jumlah IUMKYang Ditebitkan Kecamatan

Kab.Tanbu

20 kali 36.250.000 APBD II - 3 Kali 39.875.000

Catatan PentingKode RekeningUrusan/Bidang Urusan



Rencana Tahun 2016 (Tahun Terencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

URUSAN WAJIB KOPERASI DAN UKM

1.15 2.07 01.18Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi

MeningkatkanPersentase KoperasiAktif

Kab.Tanbu

dan LuarDaerah

82,10% 239.210.000 APBD II - - 263.131.000

1.15 2.07 01.18 01Koordinasi Pelaksanaan Kebijakandan Program PembangunanKoperasi

Jumlah PembubaranKoperasi yang tidak aktif Kec.

SimpangEmpat

3 koperasitidak aktif

13.710.000Rp APBD II -3 koperasi tidak

aktif15.081.000Rp

1.15 2.07 01.18 05Pembinaan, pengawasan &penghargaan koperasi berprestasi

Jumlah Pengurus KoperasiYang mengikuti PelatihanPerkoprasian, Pembinaan,Pengawasan danPenghargaan KepadaKoperasi yang Berprestasi

Kab.Tanbu

dan LuarDaerah

120 PengurusKoperasi 147.155.000 APBD II - 242 Koperasi 161.870.500Rp

1.15 2.07 01.18 08Rintisan penerapan tehnologisederhana/ managemen modernpada jenis usaha koperasi

Jumlah Pengguna YangMengikuti Pelatihan Koperasidi Bidang IT Luar Kab.

Tanbu

10Pengeloladan

PengurusKoperasi Aktif

49.345.000 APBD II -10Pengelola dan

PengurusKoperasi Aktif

54.279.500Rp

1.15 2.07 01.18 09 Monitoring evaluasi dan pelaporan

Termonitornya JumlahKelembagaan koperasi yangaktif Kab.

Tanbu350 29.000.000 - - 257 Koperasi 31.900.000Rp

744.650.000 819.115.000

7.515.132.410 7.430.796.290total pagu 7.515.132.410 7.430.796.290total pagu

Target Renja SKPD tahun(n-2)

Realisasi Renja SKPDtahun (n-2)

Ringkasan Realisasi(%)

Realisasi CapaianProgram dan Kegiatan

s.d tahun berjalan(tahun n-1)

Tingkat CapaianRealisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/)

1 15 15Program Penciptaan IklimUsaha UKM yang Kondusif

Meluasnya pasarproduk UMKM

2 06 15Program PerlindunganKonsumen dan PengamanPerdagangan

Meningkatnyaperlindungan terhadapkonsumen

1 15 16

Program PengembanganKewirausahaan dan KeunggulanKompetitif Usaha KecilMenengah

Meningkanya kondisiperekonomian lokal

2 07 15Program Peningkatan KapasitasIPTEK Sistem Produksi

Meningkatnya kapasitasIPTEK sistem produksi

2 07 17Program PeningkatanKemampuan Teknologi Industri

Meningkatnya SDMpelaku industri

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

Tabel 2.1.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Disperindagkop dan UKM dan Pencapaian Renstra Disperindagkop dan UKM s.d Tahun 2013 ( tahun berjalan) Kabupaten Tanah Bumbu

Urusan/Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program/Kegiatan

Kode

Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target Program danKegiatan (Renja SKPD

tahun n-1)

1

Indikator KinerjaProgram

(outcome)/Kegiatan(output)

Target Kinerja CapaianProgram (Restra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target KinerjaHasil Program dan

Keluaran Kegiatan s.dtahun (n-3)

II - 4

2 07 17Program PeningkatanKemampuan Teknologi Industri

Meningkatnya SDMpelaku industri

2 07 19Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

Perluasan informasi ttgsentra industripotensial

2 07 18 Program Penataan StrukturIndustri

Terstrukturnya tatananindustri

2 06 17Program Peningkatan danPengembangan Ekspor

Meningkatnya kualitasdan kuantitas ekspor

1 15 17Program Pengembangan SistemPendukung Usaha bagi UMKM

Meningkatnya sistempendukung usaha bagi

UMKM

2 06 19Program Pembinaan PedagangKaki Lima dan Asongan

Meningkatnyakemampuan pedagangkaki lima dan asongandalam pengembanganusaha

2 06 18Program Peningkatan EfisiensiKerjasama Perdagangan DalamNegeri

Meningkatnya kualitasdan kuantitasperdagangan dalamnegeri

2 06 16Program PeningkatanKerjasama PerdaganganInternasional

Meningkatnyakerjasama PerdaganganInternasional

2 07 16Program PengembanganIndustri Kecil dan Menengah

Meningkatnya kualitasdan kuantitas IKM

1 15 18Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi

Meningkatnya kualaitasdan kuantitaspengelolaan koperasi

II - 4

Tahun2012

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun2012

Tahun2013

Tahun2014

Tahun 2015

(Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1) (Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1)(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Jumlah Koperasi AktifJumlah Seluruh Koperasi

2 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM3 Jumlah LKM / BPR

Jlh Usaha Mikro KecilJumlah seluruh UKM

1 Ekspor Bersih Perdagangan

Jumlah KelompokPedagang/Usaha Informal

yang mendapatkanbantuan binaan Pemda

Tahun n

Urusan wajib Koperasi dan UKM

IndikatorNoSPM

/StandarNasional

Proyeksi

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi CapaianCatatanAnalisis

(4)

1 Persentase koperasi aktif X 100

Jumlah UKM Aktif Non BPR/LKM UKMJumlah BPR/LKM Aktif

4 Usaha Mikro dan Kecil X 100 %

Urusan Pilihan PerdaganganNilai Ekspor Bersih = Nilai Ekspor - Nilai

impor

2 Cakupan bina kelompok pedagang/usahainformal X 100 %

II - 14

Jumlah KelompokPedagang/Usaha Informal

yang mendapatkanbantuan binaan Pemda

Tahun nJumlah Kelompok

Pedagang/ Usaha Informal

Jumlah Industri Tahun n -Jumlah Industri Tahun (n-

1)Jumlah Industri s/d Tahun

nJumlah Kelompok

Pengrajinl yangmendapatkan bantuan

binaan Pemda Tahun nJumlah Kelompok

Pengrajin

2 Cakupan bina kelompok pedagang/usahainformal X 100 %

Urusan Pilihan Perindustrian

1 Pertumbuhan Industri X 100 %

2 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin X 100 %

II - 14

Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu

Nama SKPD : Disperindagkop dan UKM

Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

CapaianKinerja

Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

CapaianKinerja

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Belanja Tidak langsung Disperindagkop danUKM

Terbayarnyagaji PNS &tambahan penghasilanPNS

12 Bln/30 PNS 2.530.625.330 Belanja Tidak langsung Disperindagkopdan UKM

TerbayarnyagajiPNS & tambahanpenghasilan PNS

12 Bln/30PNS 3.084.759.039

2 Pelayanan Adm Perkantoran Disperindagkop danUKM

Terlayaninya Admkantor

12 Bln/30PNS, 14 PTT Pelayanan Adm Perkantoran Disperindagkop

dan UKMTerlayaninya Admkantor

12 Bln/30PNS, 14

PTT

3 Penyediaan Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

Disperindagkop danUKM

Terpenuhinya jasakomunikasiSumberdaya Air dan

12 Bln 18.000.000 Penyediaan Jasa komunikasisumber daya air dan listrik

Disperindagkopdan UKM

Terpenuhinya jasakomunikasiSumberdaya Air

12 Bln 38.400.000

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Ops


Terpeliharanya danterbayarnya pajakkendaraan dinas/ops

12 Bln/2 bhroda 4 d 12 bh

roda 2 100.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Ops


Terpeliharanyadan terbayarnyapajak kendaraan

12 Bln/2 bhroda 4 d 12bh roda 2

79.800.000

5 Penyediaan Jasa administrasikeuangan


Tersusunnya Laporanadministrasikeuangan danterbayarnya honorPengelola keuangan

12 Bln 329.122.000 Penyediaan Jasa administrasikeuangan


TersusunnyaLaporanadministrasikeuangan danterbayarnya honorPengelola

12 Bln 146.090.000

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Ktr Disperindagkop danUKM

TerjaganyaKebersihan Kantor

12 Bln 4.500.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Ktr Disperindagkopdan UKM


12 Bln 5.190.000

NoHasil Analisa Kebutuhan Catatan

Penting

Rancangan Awal RKPD

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Ktr Disperindagkop danUKM


12 Bln 4.500.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Ktr Disperindagkopdan UKM


12 Bln 5.190.000

7 Penyediaan Jasa perbaikan peralatankerja


Meningkatnya kinerjaAparatur

12 Bln 6.000.000 Penyediaan Jasa perbaikanperalatan kerja


Meningkatnyakinerja Aparatur

12 Bln 5.300.000

11 Penyediaan ATKDisperindagkop dan

UKM Tersedianya ATK ktr 12 Bln 23.545.800 Penyediaan ATKDisperindagkop

dan UKMTersedianya ATKktr

12 Bln 45.835.000

12 Penyediaan brng cetakan &penggandaan


Tersedianya brngcetakan &penggandaankeperluan ktr

12 Bln 38.850.000 Penyediaan brng cetakan &penggandaan


Tersedianya brngcetakan &penggandaankeperluan ktr

12 Bln 37.600.000

13 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor


Tersedianyakomponen instalasilistrik dan peneranganbangunan kantor

12 Bln 3.000.000Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor


Tersedianyakomponeninstalasi listrik danpeneranganbangunan kantor

12 Bln 3.000.000

14 Penyediaan peralatan & perlengkapanktr


Tersedianya peralatan& perlengkapan ktr

12 Bln 40.050.000 Penyediaan peralatan &perlengkapan ktr


Tersedianyaperalatan &perlengkapan ktr

12 Bln 253.750.000

15 Rapat-2 koord & kons ke luar daerah Disperindagkop danUKM

Terlaksananyakegiatan koordinasidan konsultasi

12 Bln 540.000.000 Rapat-2 koord & kons ke luardaerah


Terlaksananyakegiatankoordinasi dankonsultasi

12 Bln 534.550.000

II - hal 18


CapaianKinerja


CapaianKinerja

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

16 Penyediaan jasa tenaga non PNS Disperindagkop danUKM

Terbayarnya jasatenaga non PNS

12 Bln/13 PTT& 4 TngKontrak

269.100.000 Penyediaan jasa tenaga non PNS Disperindagkopdan UKM

Terbayarnya jasatenaga non PNS

12 Bln/13PTT & 4 Tng

Kontrak

361.250.000

17 Rapat-2 koord dlm daerah Disperindagkop danUKM

Terlaksananyakegiatan rapat-2koord dlm daerah

12 Bln 94.350.000 Rapat-2 koord dlm daerah Disperindagkopdan UKM

Terlaksananyakegiatan rapat-2koord dlm daerah

12 Bln 45.000.000

18 Peningkatan Sarana & PrasaranaAparatur


Meningkatnya Saranaprasarana aparatur 12 Bln Peningkatan Sarana &

Prasarana AparaturDisperindagkop

dan UKM

MeningkatnyaSarana prasaranaaparatur

12 Bln

19 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional


Terbelinya Mobil OpsPerdagangan danKendaraan OperasionalLapangan

1 unit roda 4dan 2 unit roda

2403.100.000 Pengadaan Kendaraan Dinas

OperasionalDisperindagkop

dan UKM

Terbelinya Mobil OpsPerdagangan danKendaraanOperasional

2 unit roda 2 -

20 - Pengadaan Perlengkapan GedungKantor


TersedianyaPerlengkapan Gedungkantor

1 buah ParkirKend Roda 4 49.900.000 - Pengadaan Perlengkapan

Gedung KantorDisperindagkop

dan UKM

TersedianyaPerlengkapanGedung kantor

1 buahParkir Kend

Roda 4-

21 - Pemeliharaan Rutin Berkala GedungKantor


Terpeliharanya GedungKantor 1 Tahun 10.000.000 - Pemeliharaan Rutin Berkala

Gedung KantorDisperindagkop

dan UKMTerpeliharanyaGedung Kantor 1 Tahun 100.000.000

22 Pemeliharaan rutin/berkala PeralatanGedung Kantor


TerpeliharanyaPeralatan GedungKantor tempat kerja

12 Bln 7.500.000 Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan Gedung Kantor



12 Bln -

Hasil Analisa Kebutuhan

NoCatatanPenting

Rancangan Awal RKPD

22 Pemeliharaan rutin/berkala PeralatanGedung Kantor



12 Bln 7.500.000 Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan Gedung Kantor



12 Bln -

23 Peningkatan Disiplin Aparatur Disperindagkop danUKM

Meningkatnya Disiplinaparatur

12 Bln Peningkatan Disiplin Aparatur Disperindagkopdan UKM

MeningkatnyaDisiplin aparatur

12 Bln

24 Pengadaan Pakaian Khusu Hari-hariTertentu


Terbelinya Pakaiantenun 50 Pasang 10.000.000 Pengadaan Pakaian Khusu Hari-

hari TertentuDisperindagkop

dan UKMTerbelinya Pakaiantenun 50 Pasang 20.000.000

25 Program Pengembangan IndustriKecil dan Menengah kab. Tanah bumbu

Meningkatkan JumlahCakupan BinaKelompok Pengrajin

100% ( 227IKM ) 209.975.000 Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengahkab. Tanah

bumbu

MeningkatkanJumlah CakupanBina KelompokPengrajin

100% (227 IKM )

26 Fasilitas bagi IKM terhadappemanfaatan sumber daya

kab. Tanah bumbuTerlaksananyasosialisasi & fasilitasisertifikasi halal

40,67% 60.500.000 Fasilitas bagi IKM terhadappemanfaatan sumber daya

kab. Tanahbumbu

Terlaksananyasosialisasi &fasilitasi sertifikasihalal

40,67% 30.917.500

27 Pembinaan IKM dlm memperkuatjaringan klaster industri

kab. Tanah bumbuTerlaksananyaPembinaan danPenyuluhan IKM

40,67% 149.475.000 Pembinaan IKM dlm memperkuatjaringan klaster industri

Kab. TanahBumbu

TerlaksananyaPembinaan danPenyuluhan IKM

40,67% 67.155.000


CapaianKinerja


CapaianKinerja

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

28 Program Peningkatan KemampuanTeknologi Industri Kab. Tanbu Meningkatkan SDM

pelaku industri

50 % ( dari610 Pelaku

IKM ) - Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi Industri Kab. Tanbu Meningkatkan SDMpelaku industri

50 % ( dari610 Pelaku

IKM ) -

29 Pembinaan Kemampuan TehnologiIndustri

Kab. Tanbu,Sidoarjo dan

Jepara

Terlaksananya PelatihanKeterampilan PelakuIKM

16 kali6 Jenis

500.000.000Pembinaan KemampuanTehnologi Industri

Kab. Tanbu,Sidoarjo dan

Jepara

TerlaksananyaPelatihanKeterampilan PelakuIKM

5 kali 24.570.000

30 Pengembangan dan PelayananTehnologi Industri

Kab. Tanbu, Jawa Terlaksananya Pelatihan 3 kali3 Jenis

300.000.000 Pengembangan dan PelayananTehnologi Industri

Kab. Tanbu,Jawa

TerlaksananyaPelatihan 2 kali 297.393.200

31 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial Kab. Tanbu

MengembangkanSentra IndustriPotensial

4 sentra - Program PengembanganSentra-sentra Industri Potensial Kab. Tanbu

MengembangkanSentra IndustriPotensial

4 sentra

32 Penyediaan sarana informasi yangdapat diakses masyarakat

Luar Kalsel

Terselenggaranyapromosi produkindustri unggulandaerah

1 sentra 113.550.000 Penyediaan sarana informasiyang dapat diakses masyarakat

Luar Kalsel

Terselenggaranyapromosi produkindustri unggulandaerah

1 sentra 78.100.000

33 Penyediaan sarana PrasaranaKawasan industri

Kab Tanah Bumbu

TersusunannyaDokumen AmdalKawasan Industribatulicin

1 buah 600.000.000 Penyediaan sarana PrasaranaKawasan industri

Kab TanahBumbu

TersusunannyaDokumen AmdalKawasan Industribatulicin

1 buah 556.750.000

Program Peningkatan EfisiensiPerdagangan Dalam Negeri Kab. Tanbu

Pengembangan Pasar danDistribusi Barang / produk

34

58.050.000

Meningkatkan DayaBeli Masyarakat

Pengembangan Pasar dan DistribusiBarang / produk

Terlaksananya Pasarmurah Jelang ramadhan

TerlaksananyaPasar murah Jelangramadhan

35

20.08%

Hasil Analisa Kebutuhan

Kab. Tanbu

2 kali

Rancangan Awal RKPD

Program Peningkatan EfisiensiPerdagangan Dalam Negeri

Meningkatkan DayaBeli Masyarakat 20.08%

No

Kab. Tanah Bumbu 10 kali 153.775.000 Kab. TanahBumbu

CatatanPenting

Pembangunan Gedung Pasar Kab. Tanbu Pembangunan Gedung Pasar kab. Tanahbumbu

36 Pameran/Promosi Produk UnggulanDaerah

Kab. Tanbu & luarTanbu

Terlaksananya PameranHasil produk unggulandaerah

5 kali 387.650.000 Pameran/Promosi ProdukUnggulan Daerah

Kab. Tanbu &luar Tanbu

TerlaksananyaPameran Hasilproduk unggulandaerah

4 kali 280.490.000

Program Peningkatan EfisiensiPerdagangan Dalam Negeri Kab. Tanbu

Pengembangan Pasar danDistribusi Barang / produk

34

58.050.000

Meningkatkan DayaBeli Masyarakat

Pengembangan Pasar dan DistribusiBarang / produk

Terlaksananya Pasarmurah Jelang ramadhan

TerlaksananyaPasar murah Jelangramadhan

35

20.08%Kab. Tanbu

2 kali

Program Peningkatan EfisiensiPerdagangan Dalam Negeri

Meningkatkan DayaBeli Masyarakat 20.08%

Kab. Tanah Bumbu 10 kali 153.775.000 Kab. TanahBumbu


CapaianKinerja


CapaianKinerja

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

37 Program Perlindungan Konsumendan Pengamanan Perdagangan Kab. Tanbu

Meningkatkanperlindungan terhadapkonsumen

100%Program PerlindunganKonsumen dan PengamananPerdagangan

Kab. TanbuMeningkatkanperlindunganterhadap konsumen

100%

38 Peningkatan Pengawasan PeredaranBarang & Jasa

kab. Tanah bumbu Jumlah PengawasanHarga Barang 96 kali 55.485.000 Peningkatan Pengawasan

Peredaran Barang & Jasakab. Tanah

bumbuJumlah PengawasanHarga Barang 96 kali 24.200.000

39 Operasional & Pengembangan UPTKemetrologian Daerah

kab. Tanah bumbuJumlah Pedagang yangdibina; Jumlah alatUTTP yang ditera

90 orang 133.320.000 Operasional & PengembanganUPT Kemetrologian Daerah

Kec Kuranji, KrgBtng, K.Hulu,

Angsana,Mentewe, d Btl.

Kab Tanbu

Jumlah Pedagangyang dibina; Jumlahalat UTTP yangditera

90 orang 114.885.000

40 Program Pembinaan Pedagang KakiLima dan Asongan Kab. Tanbu

Meningkat BinaKelompokPedagang/ UsahaInformal

19,53% Program Pembinaan PedagangKaki Lima dan Asongan Kab. Tanbu

Meningkat BinaKelompokPedagang/ UsahaInformal

19,53%

41 Penyuluhan Peningkatan DisiplinPedagang Kaki Lima & asongan

kab. Tanah bumbu Jumlah pedagangyang dibina 90 pedagang 60.790.000 Penyuluhan Peningkatan Disiplin

Pedagang Kaki Lima & asongankab. Tanah

bumbuJumlah pedagangyang dibina

90Pedagang

10.320.000

42 Program Penciptaan Iklim UsahaUKM yang Kondusif Kab. Tanbu

MeningkatkanPersentase UKM diKab Tanbu

89,46% Program Penciptaan IklimUsaha UKM yang Kondusif Kab. Tanbu

MeningkatkanPersentase UKMdi Kab Tanbu

89,46%

43 Fasilitasi pengembangan UKM Kec. Krg Bintang, K.Hilir, Simp. 4

TerlaksananyaSosialisasi UKM 1 kali 106.911.250 Fasilitasi pengembangan UKM Kec. Krg Bintang,

K. Hilir, Simp. 4TerlaksananyaSosialisasi UKM 1 kali -

No

Hasil Analisa KebutuhanCatatanPenting

Rancangan Awal RKPD

43 Fasilitasi pengembangan UKM Kec. Krg Bintang, K.Hilir, Simp. 4

TerlaksananyaSosialisasi UKM 1 kali 106.911.250 Fasilitasi pengembangan UKM Kec. Krg Bintang,

K. Hilir, Simp. 4TerlaksananyaSosialisasi UKM 1 kali -

44 Monitoring evaluasi dan pelaporan 10 Kec

- Terlaksananyamonitoring evaluasi- Adanya DokumenPelaporan

1 Tahun1 Dokumen

58.570.000 Monitoring evaluasi danpelaporan

10 Kec

- Terlaksananyamonitoringevaluasi -Adanya DokumenPelaporan

1 Tahun1

Dokumen -


CapaianKinerja


CapaianKinerja

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

45Program PengembanganKewirausahaan dan KeunggulanKompetitif Usaha Kecil Menengah

Kab. Tanbu MeningkatkanPersentase UKM Aktif 88.69%

Program PengembanganKewirausahaan danKeunggulan Kompetitif UsahaKecil Menengah

Kab. TanbuMeningkatkanPersentase UKMAktif

88.69%

46 Fasilitasi Pengembangan SaranaPromosi hasil Produksi Jakarta festival koperasi dan

UKM (Smesco) 1 kali Fasilitasi Pengembangan SaranaPromosi hasil Produksi Jakarta festival koperasi dan

UKM (Smesco) 1 kali -

47 Penyelenggaraan pelatihankewirausahaan

Kec. Kusan Hilir,Simp.4, Kuranji,

Mentewe, KarangBintang & Angsana

- Terlaksananyapelatihan kewirausahaanbagi pelaku usahapemula -Terlaksananya LombaKarya Inovatif UnggulanDaerah

2 Kali1 Kali 182.727.500 Penyelenggaraan pelatihan

kewirausahaan

Kec. Kusan Hilir,Simp.4, Kuranji,

Mentewe, KarangBintang &Angsana

- Terlaksananyapelatihankewirausahaan bagipelaku usahapemula -TerlaksananyaLomba KaryaInovatif UnggulanDaerah

2 Kali1 Kali -

48 Program Pengembangan SistemPendukung Usaha bagi UMKM Kab. Tanbu Meningkatkan

Jumlah LKM UKM 100 LKMProgram PengembanganSistem Pendukung Usaha bagiUMKM

Kab. TanbuMeningkatkanJumlah LKMUKM

100 LKM

49Penyelenggaraan Pembinaan industriRumah Tangga, industri kecil danindustri menengah

angsana, SungaiLoban

Jumlah UMKM baruyan di bina

480 pelakuUMKM 167.000.000

Penyelenggaraan Pembinaanindustri Rumah Tangga, industrikecil dan industri menengah


Jumlah UMKMbaru yan di bina

480 pelakuUMKM 275.690.000

No

Hasil Analisa KebutuhanCatatanPenting

Rancangan Awal RKPD

49Penyelenggaraan Pembinaan industriRumah Tangga, industri kecil danindustri menengah


Jumlah UMKM baruyan di bina

480 pelakuUMKM 167.000.000

Penyelenggaraan Pembinaanindustri Rumah Tangga, industrikecil dan industri menengah


Jumlah UMKMbaru yan di bina

480 pelakuUMKM 275.690.000

50 Penyelenggaraan Promosi ProdukUsaha Mikro kecil Menengah

Luar ProvinsiPromosi ProdukUnggulan koperasidan UKM

8 KUMKM 185.900.000Penyelenggaraan PromosiProduk Usaha Mikro kecilMenengah

Luar ProvinsiPromosi ProdukUnggulan koperasidan UKM

8 KUMKM 183.750.000

51 Monitoring evaluasi dan pelaporan kab. Tanah bumbu Jumlah UMKM yangmemiliki IUMK

100 UMK 60.970.000 Monitoring evaluasi danpelaporan

kab. Tanahbumbu

Jumlah UMKMyang memilikiIUMK

100 UMK 36.250.000


CapaianKinerja


CapaianKinerja

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

52 Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi Kab. Tanbu

MeningkatkanPersentase KoperasiAktif

100% Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi Kab. Tanbu

MeningkatkanPersentaseKoperasi Aktif

100%

53 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakandan Program Pembangunan Koperasi

Kec. Simpang Empat

TerlaksananyaPembubaran koperasitidak aktif sesuai denganperaturan perkoperasian

3 Koperasitidak aktif 15.210.000

Koordinasi PelaksanaanKebijakan dan ProgramPembangunan Koperasi

Kec. SimpangEmpat

TerlaksananyaPembubarankoperasi tidak aktifsesuai denganperaturanperkoperasian

3 Koperasitidak aktif 4.460.000

54 Pembinaan, pengawasan &penghargaan koperasi berprestasi

Kab. Tanbu dan LuarDaerah

jumlah koperasi yangterbina 242 koperasi 124.860.000

Pembinaan, pengawasan &penghargaan koperasiberprestasi

Kab. Tanbu danLuar Daerah

jumlah koperasiyang terbina

242koperasi 143.655.000

55Rintisan penerapan tehnologisederhana/ managemen modern padajenis usaha koperasi

Luar kabupaten tanahbumbu

TerlaksananyaPenerapanKomputerisasi PadaAdm PembukuanKoperasi (KoperasiOnline)

10 pengeloladan penguruskooperasi aktif

77.865.000Rintisan penerapan tehnologisederhana/ managemen modernpada jenis usaha koperasi

Luar kabupatentanah bumbu

TerlaksananyaPenerapanKomputerisasi PadaAdm PembukuanKoperasi (KoperasiOnline)

10pengelola

danpenguruskooperasi

aktif

49.345.000

56 Monitoring evaluasi dan pelaporan kab. Tanah bumbu Terdatanya Koperasiaktif 257 Koperasi 35.000.000 Monitoring evaluasi dan

pelaporankab. Tanah

bumbuTerdatanya Koperasiaktif

257Koperasi 29.000.000

Jumlah 8.486.276.880 7.025.504.739

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa KebutuhanCatatanPenting

pemerintah daerah kabupaten tanah bumbu...

Documents