pembahasan soal ujian tengah semester ii tahun 2010… filepembahasan soal ujian tengah semester ii...

Pembahasan Soal Ujian Tengah Semester II Tahun 2010/2011

Mata Kuliah Hukum Pidana

Halaman 1

Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id

PEMBAHASAN SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER II

TAHUN 2010/2011

MATA KULIAH HUKUM PIDANA

Disusun oleh

MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN

NPM. 151000126

KELAS D

UNIVERSITY

Muh_Nur_Jamal

D070AF70

16jamal

muh.jamal08

081223956738

muh.nurjamaluddin



Halaman 2


Silakan follow ya

[email protected]

muhnurjamaluddin.blogspot.co.id

mnurjamaluddin.blogspot.co.id

creativityjamal.blogspot.co.id

[email protected]

SAAT INI

Jalan PH. Hasan Mustapa Nomor 28, Gang Senang Raharja,

RT 02, RW 15, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul,

Kode POS 40124, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

ASAL

Kampung Pasir Galuma, RT 02, RW 06, Desa Neglasari,

Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut,

Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Muhammad Nur Jamaluddin



Halaman 3


Renungan

Ya Tuhan, saya lupa

Saya benar-benat lupa, padahal sudah belajar dan menghafalnya

Ingat:

Ingatlah Aku, maka akan Ku ingatkan pula semua yang kamu lupa?

Ya Tuhan, karena saya lupa

Izinkan saya untuk melihat pekerjaan temanku

Izinkan pula saya untuk menyontek melalui Hand Phone

Atau melalui buku yang sudah saya bawa ini

Atau melalui catatan kecil yang sudah saya siapkan ini

Ingat:

Bukankah Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui?

Bukankah Aku lebih dapat melihat apa yang kamu sembunyikan itu?

Ya Tuhan, karena saya ingin mendapat nilai terbaik

Supaya dapat membanggakan diriku, kelurgaku dan juga yang

lainnya

Izinkan saya mengahalalkan semua cara ini

Ingat:

Bukankah yang memberikan nilai terbaik itu Aku?

Dosen hanyalah sebagai perantara saja dariku?

Jikalau kamu ingin mendapatkan kebahagian di dunia

Dan juga kebahagiaan di akhirat

Jangan pernah menghalalkan semua yang telah Aku haramkan

Ingat:

Kebahagian di dunia itu hanya bersifat sementara bagimu

Aku akan siapkan 99% lagi kebahagiaan untukmu kelak di akhirat



Halaman 4


UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

FAKULTAS HUKUM

Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung 40261

UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2010/2011

MATA KULIAH : HUKUM PIDANA

HARI, TANGGAL : SELASA, 29 MARET 2011

KELAS/SEMESTER : A-B-C-D-E/II

WAKTU : 90 MENIT

DOSEN : TIM DOSEN

SIFAT UJIAN : CLOSE BOOK

Soal:

1. Apa yang Anda pahami tentang:

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958

dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

Jawaban:

Hubungan Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 dengan KUHP yaitu penegasan diadakannya

tentang hukum pidana yang berlaku di Republik Indonesia. Kemudian hubungan Undang-

undang Nomor 73 Tahun 1958 dengan KUHP yaitu menyatakan berlakunya undang-undang

No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh

Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Sebutkan 3 (tiga) kesimpulan yang menyebutkan hukum pidana termasuk hukum publik!

Jawaban:

Hukum pidana termasuk hukum publik karena:

1) Mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang

perseorangan.

2) Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang perseorangan. Dengan

perkataan lain orang perseorangan disubordinasikan kepada penguasa.

3) Penuntutan seseorang (yang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang) tidak

tergantung kepada perseorangan (yang dirugikan), melainkan pada umumnya negara/

penguasa wajib menuntut seseorang tersebut.



Halaman 5


4) Hak subjektif penguasa ditimbulkan oleh peraturan-peraturan hukum pidana objektif atau

hukum pidana positif.

c. Apa perlunya diadakan hukum subjektif?

Jawaban:

Karena dengan adanya hukum pidana subjektif (ius puniendi) hak negara untuk menerapkan

pemidanaan kepada para pelanggar peraturan-peraturan hukum yang telah diatur lebih

terdahulu oleh hukum pidana objektif (isus poenale) dapat terlaksana.

2. Apa yang dimaksud dengan:

a. Hukum Pidana dan Ilmu Hukum Pidana?

Jawaban:

Menurut Prof. Moeljatno, S. H., bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan

hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan

untuk:

1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu baik barang

siapa yang melanggar larangan tersebut.

2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar

larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah

diancamkan.

3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan

apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Kemudian menurut Van Hamel bahwa Ilmu Hukum Pidana merupakan ilmu

antropologis dan ilmu sosial, karena kejahatan itu bukan hanya suatu perbuatan yang

terlarang diancam pidana oleh undang-undang, melainkan juga suatu tingkah laku

manusia dan suatu gejala masyarakat, gejala yang mengancam keamanan masyarakat.

Dengan kata lain bahwa Ilmu Hukum Pidana adalah bagian dari ilmu hukum yang secara

khusus mempelajari salah satu segi dari hukum, yaitu hukum pidana.



Halaman 6


b. Hukum Pidan Formil dan Hukum Pidana Materiil?

Jawaban:

Hukum Pidana Formil atau Hukum Acara Pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum

yang mengatur bagaimana cara pelaksanaan/penerapan Hukum Pidana Materiil dalam

praktik hukum sehari-hari menyangkut segala hal yang berkenaan dengan suatu

perkara pidana, baik didalam maupun di luar acara sidang pengadilan (merupakan

pelaksanaan dari Hukum Pidana Materiil). Hukum Acara Pidana terkumpul atau diatur dalam

Reglemen Indonesia yang diperbaharui dengan R.I.B. (Herziene Inlandsche Reglement

/H.I.R.) yang sekarang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

tahun 1981.

Kemudian Hukum Pidana Materiil ialah semua peraturan-peraturan yang menegaskan:

1) Perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum.

2) Siapa yang dapat dihukum.

3) Dengan hukuman apa menghukum seseorang.

Singkatnya Hukum Pidana Materiil mengatur tentang apa, siapa, dan bagaimana orang dapat

dihukum. Jadi Hukum Pidana Materiil ialah peraturan-peraturan hukum atau

perundang-undangan yang berisi penetapan mengenai perbuatan-perbuatan apa saja

yang dilarang untuk dilakukan (perbuatan yang berupa kejahatan/pelanggaran), siapa

sajakah yang dapat dihukum, hukuman apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap para

pelaku kejahatan/pelanggaran tersebut dan dalam hal apa sajakah terdapat

pengecualian dalam penerapan hukum ini sendiri dan sebagainya.

c. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil?

Jawaban:

Hukum Pidana Formil atau Hukum Acara Pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum

yang mengatur bagaimana cara pelaksanaan/penerapan Hukum Pidana Materiil dalam

praktik hukum sehari-hari menyangkut segala hal yang berkenaan dengan suatu

perkara pidana, baik didalam maupun di luar acara sidang pengadilan (merupakan

pelaksanaan dari Hukum Pidana Materiil). Hukum Acara Pidana terkumpul atau diatur dalam

Reglemen Indonesia yang di baharui disingkat dahulu R.I.B. (Herziene Inlandsche

Reglement/H.I.R.) yang sekarang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) tahun 1981.

Kemudian menurut P.A.F Lamintang tindak pidana formil adalah tindak pidana yang

dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang. Selanjutnya menurut



Halaman 7


Sudarto tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang perumusannya

dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan tindak pidana tersebut telah selesai

dengan dilakukannya perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan tindak pidana

tersebut (tanpa melihat akibatnya).

3. Soalnya, yaitu:

a. Negara dalam menerapkan pemidanaan dihadapkan pada paradoxalitas (di suatu sisi negara

harus menjamin kemerdekaan individu, dipihak lain negara harus menjatuhkan hukuman).

Untuk menetralisir paradoxalitas tersebut dibuat teori yang mendasari pemidanaan. Jelaskan

teori yang dimaksud!

Jawaban:

Teori-teori pidana/pemidanaan adalah sebagai berikut:

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldingstheorien)

Teori ini pada umumnya menerima pendapat bahwa kejahatan sendirilah yang memuat

anasir-anasir yang menuntut hukum dan yang membenarkan hukuman itu dijatuhkan.

Dengan kata lain bahwa hukuman atau pemidanaan merupakan konsekuensi

dilakukannya kejahatan. Jadi, menurut teori ini pemidanaan itu berdasarkan pada

penebusan atau pembalasan dendam, sehingga hukuman tidak bertujuan untuk

mencapai suatu maksud yang prakti, misalnya untuk memperbaiki penjahat. Aliran

teori ini dipengaruhi oleh Immanuel Kant, Hegel, Stahl, Herbat, dan lain-lain.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doeltheorien)

Menurut teori ini sebagai dasar dari hukuman atau pemidanaan adalah untuk

mempertahankan tata tertiba masyarakat. Oleh karena itu, tujuan daripada

hukuman atau pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya suatu

pelanggaran hukum, demi menjamin tata tertib hukum masyarakat. Teori ini disebut

juga sebagai teori prevensi yang berarti hukuman atau pemidanaan berupa:

a) Hukuman yang bersifat menakutkan (afschrikking).

b) Hukuman yang bersifat memperbaiki (verbetering-reklassering).

c) Hukuman yang bersifat membinasakan (onschadelijk maken).

Kemudian sifat dari teori prevensi terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a) Prevensi umum (generale preventie) artinya pemidanaan yang ditujukan kepada

masyarakan umum dengan tujuan menghindarkan orang-orang pada umumnya agar

tidak melanggar hukum.



Halaman 8


b) Prevensi khusus (speciale preventie) artinya pemidanaan yang ditujukan kepada si

pembuat atau pelaku yang bertujuan untuk menahan niat buruk dari si pembuata atau

pelaku, dan selanjutnya menahan agar pelanggar tidak mengulangi perbuatannya, serta

mencegah agar orang tidak melakukan pebuatan jahat yang telah direncanakan.

3) Teori Gabungan (Verenigingstheorien)

Menurut teori gabungan ini bahwa hukuman atau pemidanaan itu disamping

merupakan konsekuensi dilakukannya suatu kejahatan juga untuk

mempertahankan tata tertib masyarakat.

Teori gabungan ini terdiri atas:

a) Teori yang menitikberatkan kepada pembalasan, yang tidak boleh melampui batas

keperluannya dan sudah cukup untuk mempertahankan tata tertib masyarakat.

b) Teori ini menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi hukuman atau

pemidanaan tidak boleh lebih berat daripada penderitaan yang sesuai dengan beratnya

perbuatan yang dilakukan oleh terhukum.

c) Teori yang menganggap bahwa keuda asas tersebut harus dititikberatkan sama.

b. Apa yang dimaksud dengan hukum pidana bagian umum dan hukum pidana bagian khusus!

Jawaban:

Hukum pidana umum (Commune Strafrecht) adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang

berlaku secara umum bagi semua orang yang menurut hukum wilyah Indonesia terkecuali

bangsa asing yang menurut hukum internasional mempunyai hak exterritoriliteit sehingga

ketentuan-ketentuan pidana Indonesia tidak berlaku baginya dan meraka hanya tunduk pada

undang-undang pidana di negaranya. Ditinjau dari KUHP disebut juga bahwa hukum pidana

umum berisi aturan-aturan yang berlaku bagi setiap orang dan perundang-undangan lalu lintas

jalan.

Kemudian hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang dibuat untuk beberapa subjek

hukuk khusus atau beberapa peristiwa pidana tertentu. Oleh karena itu hukum pidana khusus

memuat ketentuan-ketentuan dan asas-asas yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan

asas-asas yang tercantum dalam hukum pidana umum.



Halaman 9


Disebut sebagai hukum pidana khusus karena pengaturannya yang secara khusus yang ada

kalanya bertitik berat kepada kekhususan suatu golongan tertentu, misalnya militer dan yang

dipersamakan atau suatu tindakan tertentu seperti pemberantasan tindak pidana ekonomi

dengan undang-undang.

4. Mengapa diperlukan interpretasi terhadap undang-undang? Sebutkan menimal 5 (lima) metode

penafsiran!

Jawaban:

Intresptasi terhadp undang-undang diperlukan karena semua undang-undang tidak memberikan

penjelasan secara tegas dari tujuan diberlakukan ketentuan tersebut sehingga dibutuhkan

iterprestasi. Adapun tujuan dari intreprestasi terhadap undang-undang yaitu untuk menjadikan

hukum bersifat dinamis, bisa mengikuti perkembangan zaman.

Kemudian macam-macam metode penafsiran, yaitu:

a. Penafsiran gramatikal (gramaticale interpetatie) merupakan penafisiran menurut tata

bahasa, yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan tata

bahasa. Contoh bila perumusan berisi kata pegawai negeri meneri suap, maka subjek

atau pelaku disini adalah pegawai negeri, bukan barang siapa atau nahkoda.

b. Penafsiran sistematis merupakan metode yang dihubungkan dengan sistematis dalam

perundang-undangan, apabila suatu istilah atau perkara dicantumkan dua kali dalam

satu pasal atau pada suatu undang-undang, maka pengertiannya harus sama pula.

Misalnya, pasal 302 KUHP dicantumkan dua kali istilah binatang, maka kepada kedua-

duanya istilah harus diberikan pengertiannya yang sama. Contoh lain istilah pencurian

yang tercantum dalam pasal 363 KUHP, harus sama dengan pengertian istilah yang sama

tercantum dalam pasal 362 KUHP.

c. Penafsiran logis yaitu penafsiran suatu istilah atau ketentuan berdasarkan atau sesuai

dengan pengertian logis, wajar atau masuk akal.



Halaman 10


d. Penafsiran mempertentangkan (redeneering/argumentum a contrario) adalah

penafisiran yang menemukan kebaikan dari pengertian suatu istilah yang sedang

dihadapi. Contoh kebalikan dari ungkapan tiada pidana tanpa kesalahan adalah pidana

hanya dijatuhkan kepada seorang yang padanya terdapat kesalahan Atau dilarang

melakukan sesuatu tindakan tertentu. Kebalikannya ialah bahwa jika seseorang

melakukan suatu tindakan yang tidk terlarang, tidak tunduk pada ketentuan tersebut.

e. Penafsiran memperluas (extensiieve interpretatie) yaitu memperluas pengertian dari

suatu istilah berbeda dengan pengertiannya yang digunakan sehari-hari.

f. Penafsiran analogi yaitu memperluas cakupan atau pengertian dari ketentuan undang-

undang.

g. Penafsiran historis yaitu menulusuri sejarah terjadinya undang-undang untuk mencar

maksud dari pembentuk undang-undang.

h. Penafisiran teleologis yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu perundang-

undangan. Contoh tujuan dari pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa

(Mahmilub, undang-undang No. 16 Tentang PNPS. Tahun 1963 ialah untuk

mempercepat proses penyelesaian suatu perkara khusus.

i. Penafisran mempersempit (restictive interpretatie) adalah mempersempit pengertian

dari suatu istilah. Contohnya undang-undang dari arti luas yaitu semua produk

perundang-undangan seperti UUD 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Kepres, Peraturan

Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kota. Kemudian definisi undang-undang

menggunakan penafsiran restriktif (dalam arti sempit) diartikan hanya sebagai

undang-undang yang dibuat Pemerintah bersama DPR.

5. Apa pentingnya mempelajari:

a. Locus Delicti dan Tempus Delicti?

Jawaban:

Dengan memahami locus delicti, maka masalah berlakunya undang-undang pidana menurut

waktu hendaknya tidak dicampuradukan dengan masalah terjadinya tindak pidana menurut

waktu. Kemudian dengan memahami tempus dilicti, maka penentuan undang-undang

terhadap pelaku dapat dijatuhkan sesuai undang-undang pada yang waktu itu berlaku, namun

jikalau ada perubahan undang-undang tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada pelaku

adalah pidana yang lebih meringankan bagi pelaku tersebut.



Halaman 11


b. Ruang berlakunya Hukum Pidana menurut tempat dan menurut waktu.

Jawaban:

Dengan mempelajari ruang berlakunya Hukum Pidana menurut tempat dan menurut waktu,

maka dapat menentukan tempat dan waktu pemidanaan yang didasarkan pada pasal 1 sampai

dengan pasal 9 KUHP.

c. Bagaimana kedudukan hukum pidana adat terhadap pasal 1 ayat (1) KUHPidana?

Jawaban:

Hukum pidana adat tunduk relatif terhadap pasal 1 ayat (1) KUHP karena yakni adanya asas

yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika

tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.


a. Kemampuan bertanggung jawab?

Jawaban:

Kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) adalah untuk adanya

pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat harus mampu bertanggung

jawab, seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung

jawab.

b. Tidak mampu bertanggung jawab?

Jawaban:

Tidak mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) adalah pelaku dianggap tidak

mampu bertanggung jawab karena memenuhi pasal 44 KUHP, yaitu:

1) Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya (gila).

2) Terganggu jiwanya karena penyakit.

c. Kurang mampu bertanggung jawab?

Jawaban:

Pelakunya tetap dianggap mampu bertanggungjawab, akan tetapi kekurangan itu dipandang

sebagai faktor yang meringankan. Contoh, orang yang jiwanya kurang sempurna. Keterangan

ini dikeluarkan oleh dokter jiwa.



Halaman 12



a. Pembelaan darurat (naad weer)?

Jawaban:

Menurut Andi Hamzah (Ibid, hal. 158), suatu pembelaan terpaksa (noodweer) adalah harus

memenuhi unsur sebagai berikut:

1) Pembelaan itu bersifat terpaksa.

2) Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri

atau orang lain.

3) Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.

4) Serangan itu melawan hukum.

b. Daya paksa?

Jawaban:

Daya paksa atau overmacht dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) terdapat

dalamPasal 48 KUHP yang berbunyi:

“Orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana.”

Untuk mengetahui batasan ruang lingkup berlakunya overmacht, R. Sugandhi, S. H. dalam

bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut

Penjelasannya mengatakan bahwa kalimat “karena pengaruh daya paksa” harus diartikan,

baik pengaruh daya paksaan batin, maupun lahir, rohani, maupun jasmani. Daya paksa yang

tidak dapat dilawan adalah kekuatan yang lebih besar, yakni kekuasaan yang pada umumnya

tidak mungkin dapat ditentang.

c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (nood wee exces)?

Jawaban:

Pembelaan terpaksa yang melampau batas (noodweer exces) adalah pembuat pembelaan

melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan

membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana

karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui

batas menjadi dasar pemaaf.

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-(wvs)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-(kuhp)

pembahasan soal ujian tengah semester ii tahun 2010… filepembahasan soal ujian tengah semester ii...

Documents