SOP PEMANGGILAN

1. Pengertiana. Pemanggilan adalah tindakan Penyidik untuk menghadirkan saksi/tersangka guna didengar

keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;b. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;

c. Tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

d. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan;

e. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang – undang ini;

f. Satu hari adalah 24 (dua puluh empat) jam dan 1 (satu) bulan adalah waktu 30 (tiga puluh) hari;

2. TujuanSebagai pedoman standar dalam melakukan langkah-langkah Pemanggilan yang terukur, jelas, efektif dan efesien sehingga dipertanggungjawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu.

3. Ketentuan Hukuma. Pasal 1 butir 2 KUHAP merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan

penyidikan;b. Pasal 7 ayat (1) huruf e Pasal 11 tentang wewenang Penyidik/Penyidik Pembantu dalam hal

pemeriksaan;c. Pasal 112 KUHAP mengatur alasan,syarat-syarat dan tata cara untuk dapat melakukan

pemanggilan serta kewajiban untuk memenuhi panggilan;d. Pasal 113 KUHAP mengatur tentang seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi

alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya;

e. Pasal 119 KUHAP mengatur tentang Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil untuk didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal diluar daerah hukum Penyidik yang menjalankan penyidikan, maka pemanggilan dan pemeriksaan terhadapnya dapat dimintakan bantuan kepada Penyidik dimana tersangka dan atau saksi tersebut bertempat tinggal;

f. Pasal 120 KUHAP mengatur tentang wewenang penyidik untuk meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus dan Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucap janji dimuka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta;

g. Pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana;

h. Perkaba No.3 Tahun 2014 Tentang Penyusunan SOP Penyidikan Tindak Pidana (Lampiran SOP Pemanggilan).

4. PersiapanDalam hal Penyidik/Penyidik Pembantu akan melakukan pemanggilan, maka terlebih dahulu harus menyiapkan:a. Kelengkapan formal:

1) Laporan polisi;2) Surat perintah tugas;3) Surat perintah penyidikan.

b. Kelengkapan MateriilRencana kegiatan penyidikan yang diperoleh dari gelar perkara.

5. Ketentuan Penerbitan Surat Panggilan :1) Surat Panggilan Pertama, apabila akan melakukan pemanggilan terhadap

saksi/ahli/tersangka;2) Surat Panggilan Kedua, jika yang dipanggil tidak datang pada panggilan pertama maka

pemanggilan kedua dilakukan, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya;

3) Surat Perintah Membawa, diterbitkan apabila yang dipanggil tidak datang pada pemanggilan pertama dan kedua, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya;

4) Surat Panggilan dibuat secara sah dan jelas dengan menyebutkan pertimbangan,dasar, alasan pemanggilan secara jelas, waktu pemanggilan, dalam perkara apa, identitas orang yang dipanggil, status yang dipanggil dan pasal yang dilanggar, waktu dan tempat pejabat penyidik yang ditemui, nomor telepon, handphone, email dan ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang;

5) Surat Panggilan yang sah disampaikan kepada pihak yang dipanggil dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;

6) Surat Panggilan dibuat 6 (enam) rangkap dengan rincian 1 (satu) rangkap untuk pihak yang dipanggil, 1 (satu) rangkap untuk tanda bukti panggilan sudah diterima dan 4 (empat) rangkap untuk Kelengkapan Berkas Perkara;

6. Bentuk Pemanggilana. Supaya panggilan yang dilakukan aparat, penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan

dapat dianggap sah dan sempurna, harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Ketentuan syarat sahnya panggilan pada tingkat pemeriksaan penyidikan diatur dalam Pasal 112, Pasal 119, dan Pasal 227 KUHAP.Pasal 112 KUHAP(1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan

secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;

(2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Pasal 119 KUHAPDalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut.

Pasal 127 KUHAP(1) Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan rumah, penyidik dapat mengadakan

penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan.

(2) Dalam hal ini penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidak meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung.

b. Pemanggilan oleh penyidik pada tingkat pemeriksaan penyidikan, pada prinsipnya berlaku untuk semua tingkat pemeriksaan bagi seluruh jajaran aparat penegak hukum, yang berlaku untuk pemanggilan pada tingkat pemeriksaan penuntutan dan persidangan. Itu sebabnya kita berpendapat tata cara pemanggilan yang diatur Pasal 227 KUHAP harus dipedomani dalam tingkat pemeriksaan penyidikan.1) Panggilan Berbentuk ”Surat Panggilan” harus memuat:

a) dasar pemanggitan; b) alasan peanggilan terkait dengan tindak pidana dan pasalnya; c) status yang dipanggil (saksi, tersangka atau ahli), d) waktu dan tempat pemeriksaan;e) ditandatangani oleh Penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik;f) identitas penyidik yang akan melakukan pemeriksaan.

Sering dijumpai surat panggilan yang kabur, tidak dicantumkan secara tegas apakah dipanggil sebagai saksi atau tersangka. Misalnya, hanya menyebut: dipanggil menghadap tanggal sekian sehubungan dengan pemeriksaan perkara pidana yang dituduhkan berdasar Pasal 338 KUHP. Bentuk pemanggilan seperti ini tidak fair. Seolah-olah sengaja untuk menakuti orang yang dipanggil, padahal nyatanya hanya diperiksa sebagai saksi. Pemanggilan seperti ini, disamping bentuknya kabur, sekaligus juga melanggar landasan penegakan kepastian hukum bagi orang yang dipanggil. Oleh karena itu, dengan berlakunya KUHAP yang dalam salah satu tujuannya adalah menegakkan kepastian hukum, harus tegas dijelaskan status orang yang dipanggil apakah sebagai tersangka atau saksi.

Surat penggilan ditandatangani pejabat penyidik, sedapat mungkin disamping tanda tangan harus dibubuhi ”tanda cap jabatan” penyidik. Memang cap jabatan stempel bukan mutlak, yang mutlak adalah tanda tangan pejabat, sesuai dengan penjelasan Pasal 112 ayat (1) KUHAP, yang menegaskan: ”Surat panggilan yang ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang”. Adapun pejabat Penyidik yang berwenang menandatangani surat panggilan dilingkungan Ditreskrimsus Polda Jatim adalah Kasubdit selaku penyidik

Apabila Pejabat Penyidik sebagaimana point ”b)” tersebut di atas berhalangan maka wewenang penandatangan surat panggilan tersebut dapat dilakukan oleh Dir Reskrimsus selaku atasan Penyidik.

2) Pemanggilan Memperhatikan Tenggang Waktu yang Wajar dan Layak:a) Antara tanggal hari diterimanya surat panggilan, dengan hari tanggal orang yang

dipanggil diharuskan memenuhi panggilan, harus ada tenggang waktu yang layak (Pasal 112 ayat (1));

b) Surat panggilan yang disampaikan ”selambat-lambatnya” 3 (tiga) hari atau 3x24 jam sebelum tanggal hadir yang ditentukan dalam surat panggilan, contoh surat panggilan I (Pertama) diterima tanggal 1 Maret 2015 jam 10.00 Wib maka masa berlakunya surat panggilan I (Pertama) tersebut sampai dengan tanggal 4 Maret 2015 jam 10.00 Wib;

c) Apabila saksi/ahli/tersangka yang dipanggil tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang patut dan wajar maka penyidik menerbitkan surat panggilan II (kedua), contoh surat panggilan I berakhir pada tanggal 4 Maret 2015 jam 10.00 Wib maka surat panggilan II diterbitkan pada tanggal 5 Maret 2015.

7. Tata Cara Pemanggilana. Penyampaian Surat Panggilan Dalam Negeri:

1) Surat Panggilan disampaikan oleh Petugas Polri langsung kepada saksi/ahli/tersangka yang dipanggil ditempat tinggal/kediaman atau alamat domisili dimana yang bersangkutan berada;

2) Petugas yang menyampaikan surat panggilan supaya memperkenalkan diri dengan memperlihatkan tanda pengenal diri/identitas;

3) Apabila saksi/ahli/tersangka yang dipanggil tidak berada ditempat maka tindakan yang diambil adalah :a) Surat Panggilan tersebut dapat diterimakan kepada orang lain yang dapat menjamin

bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan (misalnya keluarga, Rt/Rw, Pamong Desa atau pemangku lingkungan yang lain dan Pegawainya);

b) Lembar lain Surat Panggilan Supaya dibawa kembali oleh petugas yang menyampaikan setelah ditandatangani oleh orang yang menerima, atau bila tidak dapat menulis, setelah dibubuhi cap jempol.

4) Apabila tersangka atau saksi yang dipanggil menolak untuk menerima surat panggilan maka tindakan yang diambil adalah :a) Petugas yang menyampaikan Surat Panggilan memberikan penjelasan dan

meyakinkan yang bersangkutan bahwa :(1) Memenuhi panggilan tersebut adalah merupakan kewajiban baginya;(2) Dapat dituntut secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP;(3) Hasil penyampaian surat panggilan tersebut harus dilaporkan kepada

atasannya/penyidik dengan dituliskan keterangan alasan penolakan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol.

b) Penyampaian Surat Panggilan ke-II (Kedua)(1) Terhadap tersangka atau saksi yang tidak memenuhi panggilan atau menolak

tanpa alasan yang patut dan wajar untuk menerima dan menandatangani surat panggilan untuk kedua kalinya dengan mencantumkan “ke II (kedua)” pada baris Surat Panggilan dengan disertai Surat Perintah Membawa;

(2) Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil untuk kedua kalinya, tetapi tidak memenuhi atau menolak untuk menerima dan menandatangani Surat Panggilan ke II (kedua), maka diberlakukan Surat Perintah Membawa;

(3) Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan dengan alasan yang patut dan wajar, maka penyidik datang ketempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan;

(4) Mengenai alasan yang patut dan wajar dapat dimintakan surat keterangan dari dokter/pejabat kesehatan atau kepala desa/ketua lingkungan dari tempat tinggal tersangka/saksi.

c) Surat Perintah Membawa tersangka/SaksiDalam hal Penyidik/Penyidik Pembantu akan membawa saksi/tersangka, maka terlebih dahulu harus Menyiapkan/ Menerbitkan :(1) Surat Perintah Membawa saksi/tersangka dengan alasan saksi/ tersangka

tidak memenuhi panggilan penyidik yang sah tanpa alasan patut dan wajar;(2) Melampirkan Surat panggilan I (Pertama) dan Surat Panggilan II (Kedua), dan

Surat Tanda Terima Panggilan yang membuktikan bahwa surat panggilan I (Pertama) dan Panggilan ke II (Kedua) telah disampaikan penyidik.

(3) Surat Perintah Membawa dibuat secara sah dan jelas dengan menyebutkan pertimbangan, dasar, alasan membawa saksi/tersangka, dalam perkara apa, identitas orang yang dibawa, status yang dibawa dan pasal yang dilanggar, pejabat penyidik yang diperintahkan, dan ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang;

(4) Surat Perintah Membawa yang sah disampaikan kepada pihak yang dibawa dan keluarganya atau pengacara dan ketua lingkungan setempat;

(5) Surat Perintah Membawa dibuat 5 (lima) rangkap dengan rincian: (a) 1 lembar diberikan kepada yang dipanggil; (b) 1 lembar sebagai tanda terima; (c) 1 lembar sebagai arsip: dan (d) 2 lembar untuk berkas perkara;

(6) Surat Perintah Membawa tersangka/saksi diberlakukan/dibuat apabila seorang tersangka /saksi yang dipanggil dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, patut dan wajar;

(7) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi dilingkungan Ditreskrimsus Polda Jatim adalah Kasubdit selaku Penyidik;

(8) Apabila pejabat Penyidik pada point ”(7)” tersebut di atas berhalangan maka wewenang penandatanganan surat tersebut dilimpahkan kepada Dir Reskrimsus selaku atasan penyidik.

(9) Surat perintah membawa tersangka atau saksi diterbitkan setelah habis masa berlaku surat panggilan II (Kedua), contoh surat panggilan II (Kedua) diterbitkan tanggal 5 Maret 2015 jam 10.00 Wib berlaku sampai dengan tanggal 8 Maret 2015 jam 10.00 Wib maka penyidik menerbitkan surat perintah membawa pada tanggal 9 Maret 2015.

d) Ketentuan lainnya.1) Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil untuk didengar keterangannya berdiam

atau bertempat tinggal diluar daerah hukum Penyidik yang menjalankan penyidikan, maka pemanggilan dan pemeriksaan terhadapnya dapat dimintakan bantuan kepada Penyidik dimana tersangka dan atau saksi tersebut bertempat tinggal;

2) Dalam hal penyidikan dilakukan diluar daerah hukum, maka pemanggilan dilakukan oleh Penyidik setempat dan pada waktu pemeriksaan wajib didampingi oleh Penyidik setempat tersebut;

3) Dalam hal yang dipanggil adalah anggota MPR, DPR, DPD, Anggota DPR Provinsi dan Kabupaten/kota, maka tata cara pemanggilannya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang yang berlaku baginya sebagai berikut:(a) Pemanggilan terhadap pejabat-pejabat MPR, DPR, DPD, harus mendapatkan

persetujuan tertulis Presiden RI;(b) Kapolda Jatim/Dir Reskrimsus bertindak atas nama Kapolda selaku penyidik

mengajukan permohonan kepada Kapolri melalui Kabareskrim Polri untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden RI;

(c) Untuk pemanggilan terhadap anggota Pimpinan/Anggota DPR Provinsi, Kapolda Jatim/Dir Reskrimsus selaku Penyidik mengajukan permohonan kepada Kapolri melalui Kabareskrim Polri untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;

(d) Untuk pemanggilan terhadap Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Kapolda Jatim/Dir Reskrimsus selaku penyidik mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur Kepala Daerah;

(e) Untuk Pemanggilan terhadap Ketua dan Majelis Hakim, Kapolda Jatim/Dir Reskrimsus selaku penyidik mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Kabareskrim Polri untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;

(f) Untuk pemanggilan pejabat aparatur pemerintah, Penyidik mempedomani ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

(g) Dalam mengajukan Surat Permohonan tersebut, harus dicantumkan alasan pemanggilan dan dilampiri Laporan Kemajuan dan Resume.

b. Pemanggilan yang dilakukan di luar negeriPemanggilan saksi di luar negeri dapat dilakukan dengan meminta bantuan pihak KBRI atau Perwakiian Negara RI, gengan prosedur Penyidik Polda mengirimkan surat permohonan bantuan pemanggilan saksi disertai surat pengantar yang berisi uraian singkat perkara pidana yang terjadi kepada Divhubinter Polri dengan tembusan kepada Kabareskrirn Polri.

8. Hal-Hal yang perlu diperhatikana. dalam pemangilan perlu dilakukan kontrol terhadap pelaksanaan pemanggilan oleh penyidik

atau pengawas penyidik;b. apabila surat panggilan yang dikirim melalui pos atau jasa pengiriman lainnya tidak sampai

dan surat kembali perlu dilakukan pengecekan kembali alamat yang hersangkutan atau penyidik berkoordinasi dengan penyidik setempat sesuai alamat pihak yang dipanggil;

c. apabila alamat pihak yang dipanggil tidak ditemukan maka penyidik memnta pengesahan dari kepala lingkungan setempat;

d. pemanggilan terhadap saksi/Tersangka yang dalam status penahanan oleh pihak lain maka prosedurnya sebagai berikut:a. mengajukan surat permohonan izin pemeriksaan kepada penyidik JPU, Hakim

Pengadilan Negeri Hakirn Pengadilan Tinggi, Hakim MA dan Kalapas yang melakukan penahanan, untuk memberikan izin pemeriksaan terhadap saksifTersanaka yang sedang ditahan;

b. surat permohonan izin pemeriksaan dilampirkan dengan Surat Panggilan kepada saksi/Tersangka;

c. prosedur pemanggilan lainnya sesuai dengan prosedur pemanggilan;d. waktu pemeriksaan agar diperhitungkan mengingat izin dari pihak yang melakukan

penahanan.e. terhadap pemanggilan ahli dapat dilakukan melalui pimpinan instansi dimana ahli yang

bersangkutan bertugas atau dapat langsung ditujukar kepada ahli yang bersangkutan.

9. Penutup a. Standar Operasional Prosedur Pemanggilan menjadi acuan bagi Penyidik dalam

melaksanakan penyidikan tindak pidana.b. Hal-hal yang belum diatur dalam Standar Operasional Prosedur Pemanggilan ini akan

ditentukan kemudian.c. Standar Operasional Prosedur Pemanggilan ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur.d. Ketentuan yang belum diatur dalam Standar Operasional Prosedur Pemanggilan ini akan

diatur lebih lanjut.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENAHANAN

1. TujuanSOP Penahanan Bertujuan sebaga+ peac.m >n starndar dalam melakukan langkah-langkah Penahanan yang terukur, jelas, efektif dan efesien sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu.

2. Persiapana. Kelengkapan Formil:1) Laporan Polisi;2) Surat Perintah Tugas;3) Surat Perintah Penyidikan;4) Surat Perintah Dimulainya Penyidikan; 5) Surat perintah penangkapan; 6) Surat Perintah Penahanan; 7) Berita acara penahanan; 8) Berita acara saksi;9) Berita acara tersangka;10) Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan;11) Surat Perintah Pemindahan Tempat Penahanan; 12) Surat Perintah pembantaran Penahanan;13) Surat Perintah Pencabutan Pembantaran penahanan; 14) Surat Perintah penangguhan Penahanan;15) Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan; 16) Surat Perintah Penahanan Lanjutan; 17) Surat Perintah Pengeluaran Tahanan;18) Surat permohonan ijin penahanan pejabat Negara yang ditujukankepada Presiden.Kf lengkapan .''s+£ 111) Laporan hasii penyelidikan;2) Laporan kemajuan penanganan perkara; 3) Laporan hasii gelar perkara. Sarana dan Prasarana 1) Ruang tahanan dan perlengkapannya; 2) Alat transportasi;3) CCTV pada ruang tahanan; 4)Alut dan alsus; 5) Tim medis;6) Sarana ibadah;

2 'Jrutan Tindakan2 Penahanan

1) Penahanan dilakukan terhadap seseorang tersangka yang diduga keras telah nielakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

2) Penahanan hanya dapat dikenakan kepada tersangka yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan da,am tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (4) poin (a dan b).

3) Dibuatkan Surat Perintah Penahanan (rangkap 9) diserahkan kepada tersangka yang akan ditahan untuk ditanda tangani dan dibuatkan berita acara penahanan tersangka, Surat Perintah Penahanan disampaikan kepada tersangka, keluarga tersangka, Pejahat Putan, Pen..-)tut Umum dan Ketua Pengadilan Negeri disamping untuk keperluan kelengkapan Berkas Perkara.

4) Apabila tersangka tidak bersedia dan atau mencacmenandatangani Surat Perintah Penahanan, maka ha-s

dibuatkan Berita Acara Penolakan.5) Sebelum dimasukkan kedalam ruang tahanan dilakukan:

a) Penyidik/penyidik pembantu memberikan Surat ya-n dilampin surat Perintah Penahanan tersangka, ben;cs barang titipan diserahkan kepada Bagtahti/Dittahti/Sattar!§ petugas ruang tahanan dan dicatat dalam buku ekspedisi.

b) Pejabat Bagtahti/Dittahti/Sattahti/petugas ruang tahanan menandatangani penyerahan dimaksud pada ekspedis dengan menyebutkan nama terang, pangkat, tangga penerimaan dan dibubuhi cap jabatan/dinas.

c) Pejabat Bagtahti/Dittahti/Sattahti/petugas ruang tahanan membuat Berita Acara Penyerahan Tahanan dan menandatanganinya dengan disaksikan oleh 2 orang anggota.

d) Pejabat Tahti melakukan pemeriksaan terhadap tahanan untuk mencocokkan identitas tahanan dengan administrasi tahanan.

e) Pejabat Tahti meminta bantuan kepada dokter Polri dan atau petugas medis lainnya untuk melakukan pemeriksaar kesehatan fisik terhadap tahanan, dan bila diperlukan meminta bantuan Psikiater untuk memeriksa kondisi kejiwaan tahanan dan hasil pemeriksaan tersebut dicatat dalam buku mutasi tahanan.

fl Pejabat Tahti melakukan penggeledahan badan dan pakaian tahanan dan semua barang yang tidak diperkenankan dibawa bila ada disimpan dan menjadi tanggung jawabPejabat Tahanan dan barang bukti (Tahti).

g) Penyimpanan dan pencatatan barang milik tahanan dilakukan oleh Pejabat Tahti dan dicatat dalam Buku Register Barang Titipan milik Tahanan, dan kepada tersangka diberikan tanda bukti penitipan.

h) Pejabat tahti/petugas tahanan berkoordinasi dengan fungsi identifikasi untuk pengambilan foto dan sidik jari.

i) Pejabat tahti/petugas tahanan mencatat surat perintah penahanan dan melakukan penyimpanan didalam arsip Surat Perintah Penahanan dan Kotak kontrol tahanan.

j) Pejabat tahti mencatat identitas tahanan dalam papan daftar tahanan.k) Pejabat tahti melaporkan kepada atasan pejabat tahti tentang adanya tahanan baru masuk.I) Pejabat tahti melaporkan secara periodik minimum 1 kali sehari tentang jumlah dan kondisi tahanan

kepada atasan pejabat tahti.6) Setelah berada di Ruang Tahanan

a) Petugas Tahanan menyampaikan tata tertib didalam ruang tahanan kepada tahanan yang baru akan masuk.

b) Petugas tahanan mengimbau apabila sakit segera melapor kepada petugas.c) Petugas tahanan menyampaikan hak-hak tahanan antaralain:(1) memperoleh makan dan minum dari negara sehari 2kali:(2) menjalankan ibadah sesuai dengan kondisi tahanan:(3) memperoleh kesempatan untuk pemeriksaankesehatan dan berobat;(4) menerima kunjungan besuk sesuai dengan peraturan

yang berlaku;

(5) menyampaikan permasalahan-permasalahan ya-9ditemukan diruang tahanan;(6) tahanan dapat menerima makanan dan minuman cankeluarganya setetah melalui pemenksaan.

d) Petugas tahanan menyampaikan kewajiban-kewai,bam tahanan antara lain.(1) tahanan mematuhi tata tertib yang berlaku didaaimruang tahanan;(2) mengikuti apel pengecekan tahanan,(3) tahanan rnenggunakan pakaian tahanan ya-9disediakan oleh negara;(4) tahanan menerima makanan dan minuman yangdisediakan negara,(5) tahanan bertutur kata yang sopan dan santun;(6) melaksanakan ibadah sesuai keyakinan masirmasing;(7) menjaga kebersihan dan kerapihan ruang tahanan; (8) mengikuti kegiatan pembinaan fisik dan atau olahraga

e) Petugas tahanan menyampaikan larangan-larangan tahanaantara lain:(1) menyimpan baiany-barang yang dapat membahayakakeselamatan tahanan.(2) pelecehan seksual (sodomi dan atau lesbian);(3) membawa, meminjam dan menggunakan aiactelekomunikasi dan alat elektronik lainnya;(4) merusak fasilitas ruang tahanan;(5) melakukan aktifitas yang membahayakan diri sendirclan tahanan lainnya;

`) oct,,gas tahanan dalam memasukkan tahanan ke dalam ruang tahanan harus mempertimbangkan aspek-aspek antara lain jenis kelamin, kelompok usia, jenis kasus, kewarganegaraan dan kondisi kesehatan.

b Pembantaran tahanan1) Petugas tahanan berkoordinasi dengan penyidik/penyidik pembantu apabila tahanan menderita sakit

untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter Polri/tim medis lainnya dan jika dibutuhkan perawatan khusus maka perlu dilakukan pembantaran dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a) melaporkan kepada pejabat tahti tentang pembantarantahanan;b) mencatat dalam buku mutasi tahanan tentang pembantarantahanan;

c) menyiapkan tahanan yang akan dibantar;d) berkoordinasi dengan penyidik/penyidik pembantu untukmenentulka rumah sakit rujukan, transportasi ke rumahsakit, menghubungi keluarga tahanan, dan menyiapkanpetugas pengawalan dan jaga tahanan di rumah sakit;e) dalam keadaan darurat petugas jaga tahanan dapatmengambil tindakan untuk membawa tahanan ke rumahsakit rtengan catatan dalam kesempatan pertamamemberitahukan kepada pihak Penyidik dan melaporkankepada pejabat tahti;

2) Apabila tersangka sudah pulin kembali, sudah dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk Penyidik, dan memungkinkan untuk dilakukan penahanan, maka pembantaran terhadap tersangka dapat dicabut dan tersangka kembali menjalankan masa penahanan sepanjang penyidik masih mempunyai kewenangan

untuk menahan!memperpanjang penahanan. Dengan rnembuat surat pencahutan pembantaran dan menerbitkan surat perintah penahanan lanjutan, maka pezugas jaga °tahanan rnelakukan kegiatan sebagai berikut:a) menerima kembali tahanan yang telah selesai dibantarkandart penyidik;b) melakukan langkah-tangkah penerimaan tahanan sesuaipoin 2 a. butir 5) a) sampai f) tersebut di atas:c) melaporkan kembali kepada pejabat tahti dan atasanpenyidik bahwa pembantaran tahanan sudah selesai;

3) Terhadap tahanan yang berkewarganegaraan asing maka penyidik Polo, wajib memberitahukan kepada pihak kedutaan sesuai kewarganegaraan tahanan paling fambat 3 x 24 jam.

c. Perpanjangan penahanan1) Melalui nota dinas pejabat tahti memberitahukan kepada penyidik/penyidik pembantu 10 hart sebelum

masa tahanan berakhir.2) Penyidik Polri membuat surat permohonan perpanjangan penahanan kepada jaksa penuntut umum atau

pengadilan negeri 10 (sepuluh) hart sebelum masa penahanan berakhir dengan melampirkan resume.3) Setelah penyidik Polri mengirimkan surat permohonan perpanjangan penahanan kepada jaksa penuntut

umum atau pengadilan negeri, 5 hart sebelum masa penahanan berakhir penetapan perpanjangan penahanan belum diterbitkan, maka penyidik wajib berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum atau pengadilan negeri.

4: l'ejah2t tahti rneminta surat penetapan perpanjangan penahanan kepada penyidik, dan panyidik Polri wajib memberikan penetapan perpanjangan penahanan.

5) Setelah surat penetapan perpanjangan penahanan diterima oleh penyidik Pain segera diserahkan kepada tahanan dan mengirimkan tembusannya kepada pejabat tahti dan keluarga/penasehat hukum.

6) Pejabat tahti mencatat surat penetapan perpanjangan penahanan dalam buku register tahanan dan menyimpan copynya di kotak kontrol tahanan

o Pengalihan jenis penahananAtas pertimbangan penyidik/atasan penyidik dengan atasan tertentu dan tidak bertentangan hukum maka penyidik dapat mengalihkan jenis penahanan tersangka dari ruang tahanan menjadi penahanan rumah dan atau kota dengan Iangkah-langkah sebagai berikut:1) penyidik Polri menerima surat permohonan pengalihan jenisnenah?nnn dnri pihak keluarg.a/penasihat hukum tahar'an yangmencantumkan jaminan terhadap keamanan dan tidak akanmelarikan diri;

2) penyidik Polri menyelenggarakan gelar perkara dan melaporkan hasilnya kepada atasan penyidik;1i penyidik Pc:ri membuat laporan kemajuan dengan disertakansaran dan pendapat untuk dilakukan pengalihan jenis tahanan;

4) apabila atasan penyidik Polri menyetujui jenis pengalihan penahanar. make penyidik Poiri segera membuat surat perintah pengalihan jenis penahanan, surat perintah penahanan rumah dan surat pengeluaran tahanan serta membuat berita acara pengalihan jenis penahanan. Surat Perintah Penqalihan Jenis:

Penahanan diserahkan kepada tersangka dalam rangkap 10 (sepuluh) untuik ditandatangani oiehnya dan aeh ,,etugas Polri yang menyerahkan ~maslnq rras,ng pads rocs yang ?.eiah ditentukan

5) penyidik Polo menyerahkan surat uerintah pengalihan jenis penahanan kepada tahanan, keluarga dan atau penasehat hukum pejabat tahti iaksa penuntut umum, dann pengadi!an negeri;

6) penyidik Poiri menyerahkan surat perintah pengeluaran tahana^ kepada pejabat Tahti,7) penyidik Polri menyampaikao hak dan kewajiban kepada tahanan yang dialihkan jenis tahanan;8) penyidik Polri mempunyai kewajiban untuk memonitor, mengawas dan berkoordinasi dengan pihak

keluarga yang meniamin secara periodik di rumah tempat tahanan berada untuk menjamin bahwa tahanan tetap berada di rumah atau kota;

9) pejabat Tahti menerima administrasi pengalihan jenis penahanan dan mencatat dalam buku register pengeluaran tahanan;

10) pejabat Tahti rnemberitahukan dan memproses pengeluaran tahanan dan rs,engr- hs!ika.n b arang-;harang tit;: tahanan Qika ada) serta menyerahkan tahanan kepada pihak keluarga penjamin;

11) untuk kepentingan pengecekan keberadaan tahanan rnaka penyidik Polri mewajibkan kepada tahanan tersebut untuk lapor diri;

12) penyidik Polri menyampaikan surat pemberitahuan tentang jenis pengalihan penahanan atas nama tahanan kepada pejabat setempat (RT, RW, Lurah/Kepala desa).

r:., i gnuh,;,, fl nahananAlas pertimban a , oenyidiwIatasan penyidik dengan alasan tertentu dan tidak bertentangan hukum

maka penyidik dapat menangguhkan penahanan terhadap tersangka dengan langkah-langkah sebaga' berikut:

1 penyidik Potrl menerima surat permintaan dan atau permohonan perangguhan penahanan dari pihak tahanan, keluarga. penasehat hukum yang mencantumkan jaminan uang atau orang;

2) penangguhan penahanan terhadap tersangka yang ditahan daiam Ruang tai-.~nan dapat ditakukan alas jaminan uang dan orang atau tanoa ;arninan dengan ketentuan sebagai berikut a) Jur n3n uan:(1) dibuat perjanjian antara penyidik dengan tersangkaatau penasehat hukumnya dengan menentukan syaratsyaratnya.(2) jumlah uang jaminan harus secara jelas disebutkandalam perjanjian yang besarnya ditetapkan olehNeEIy,..,.

(3) uang jaminan disetorkan oleh pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya ke Panitera Pengadilan Negeri dengan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh penyidik.{4) U' At; se aran ui ua rargkap tiga:(a) 1 lembar untuk arsip Panitera;(b) 1 lembar dibawa oleh yang menyetorkan untukdigunakan sebagai bukti telah melaksanakan isiperjanjian;(c) 1 lembar lagi dikirimkan oleh Panitera kepadaPenyidik melalui kurir untuk digunakan sebagaialat kontrol.

(5) Berdasarkan tanda bukti penyetoran uang, yang dtperhhatkan oleh keluarga atau kuasanya ata:. berdasarkan tanda bukti penyetoran uang iaminan yang diterima dari Panitera Pengadilan, maka penyidiY. mengeluarkan Surat Perintah Pen angguhar Penahanan,b) Jaminan Orang

(1) tersangka atau Penasihat Hukumnya membuat sura: perjanjian tentang kesanggupan untuk menyerahkar sejumiah uang be,Jasarnan syarat-syaiat dan pertimbangan tertentu dari penyidik, sebagai jaminannya apabila dikemudian hari tersangka tidak dapat dihadirkan dihadapan penyidik selama 3 bulan berturut-turut;

(2) identitas orang yang rrcnjarn, , di,~antumkan data surat perjanjian dan juga ditetapkan besarnya uang yang harus dijamin oleh penjamin;

(3) berdasarkan surat jaminan dari penjamin tersebut maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan;

(4) apabila tersangka melarikan din dan setelah lewat 3 bulan tidak dapat ditemukan, maka: (a) penjaminsegera menyerahkan/menyetorkan

jaminan uang tersebut ke Kas Negara,(b) dalam hal jaminan orang, penjamin diwajibkanmembayar uang yang jumlahnya telah ditetapkanoleh penyidik sesuai dengan yang tercantumdalam surat perjanjian untuk disetor ke KasNegara melalui Panitera Pengadilan dan apabila

pen jam!n tidak dapat membayar sejumlah uancyang telah ditetapkan dalam perjanjian makeedengan bantuan juru sita menyita barang miliknyeuntuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Ka:Negara melalui Panitera Pengadilan (PP No. 27tahun 1983 Pasal 35 dan Permenkeh NoM.14.PN.07.03 tahun 1983).

3) Penyidik Poiri menyelenggarakan gelar perkara dan melaporkan hasilnya kepada atasan penyidik.4) Penyidik Poln membuat laporan kemajuan dengan disertakan saran dan pendapat untuk dilakukan penangguhan tahanan.

5) Apabiia atasan penyidik Poln menyetujui penangguhan penahanan, maka penyidik Poiri segera membuat surat perintah penangguhan penahanan dan surat perintah pengeluaran tahanan serta membuat berita acara penangguhan penahanan dan berita acara pengeluaran tahanan.

6) Surat Perintah Penangguhan Penahanan diserahkan kepada tersa^nka dalam rangkip 10 (sepuluh).7) Penyidik Poiri menyerahkan surat perintah penangguhan penahanan kepada tahanan, keluarga dan atau

penasehat hukum, pejabat tahti, jaksa penuntut umum, dan pengadilan negeri.8) Penyidik Poiri menyerahkan surat perintah pengeluaran tahanan kepa`la pajahat Tahti9) Penyidik Pain rnenyampaikan hak dan kewajiban kepada tahanan yang ditangquhkan penahanannya.10) Penyidik Poiri rrmempunyai kewajiban untuk memonitor, mengawasi dar, menentukan hari wajib lapor

dan mencatat kehadiran tersangka di ruang penyidik.1?) Pejabat taft menerima administrasi penangguhan penahanan dan mencatat dalam buku register

pengeluaran tahanan.

12) Pejabat tahti memberitahukan dan memproses pengeiuar: tahanan dan mengembalikann barang-barana titipan milik taha-a (jika ada) serta menyerahkan tahanan kepada pt: keluargalpen amin

13) Penyidik Polri menyampaikan surat pembentahuan tents, penangguhan penahanan otas nama tahanan ke >acJa setempat (RT. RW, Lurah/Kepi is desa)

14) Terhadap tersangka yang ditanggahkan melarikan dirt as = masa penahanan dibuatkan Berita Acara Melankan Dir apabila tertangkap kemba6 remake diterbitkan, Swat Pe,-_ Penangkapan, Surat Perintah Penahanan lanjutan dan Be-1 Acara Penahanan Lanjutan.

f. Pengeluaran Tahanan1) Pengeluaran taharian dilaicukan dengan perumbangan karer,a) masa penahanan telah habis dan perkara belum tuntas b) Permohonan penangguhan penahanan yang dikabulkac) Tersangka dipindahkan ke ni1tan Polri lain atau ,IIIdiLapas;d) Perkara yang melibatkan tersangka telah selesai P 2' 11dilimpahkan ke JPU.

2) Tata Cara Pengeluaran Tahanan Penyidik/Penyidik Pe menyiapkan dan membuat administrasi Pengeluaran Taberupa:(1) Surat Perintah Pengeluaran Tahanan; (2) Berita Acara Pengeluaran Tahanan; (3) Membuat Resume Singkat

3) Surat Perintah Pengeluaran Tahanan diserahkan tersangka dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk ditanda

tanaa-+ tersangka, disampaikan kepada tersangka, keluarga tersa-•_

Pejabat „.;tan, Penuntut Umum dan Ketua Pengadilan tdegeri. disamping untuk kepentingan kelengkapan berkas perkara.

4) Sebelum pengeluaran tahanan dilakukan pemeriksaan kesehatan tersangka oleh Dokter dan penyerahan kembali barang-barang titipan milik tersangka dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan Barang Titipan

Pemindahan tempat penahanan1) Pemindahan penahanan dapat dilakukan dengan dasar danalasan pertimbangan :a) tersangka meresahkan masyarakat sekitar dan atau tokohmasyarakat serta ada kekhawatiran pengeluaran paksa;

b) terjaai bencana (Bencana alam, kebakaran, dli.) pada kantor kepolisian setempat dan tidak memungkinkan kembali untuk ditahan di kantor tersebut;c) jumlah tahanan pada kantor Polisi melebihi kapasitas;2) Pemindahan tempat penahanan hanya dilakukan untukkepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan yang cepat,mudah dan murah serta mempertimbangkan alasan pemindahantempat penahanan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Penyidik Polri yang melakukan penahanan berkoordinasi dengan penyidik clan kesatuan lain yang mempunyai kaitan dengan kasus tersebut;b) Penyidik Polri menentukan waktu pemindahan Tahanan

c) Penyidik Polri menyerahkan tersangka dan menyelesaikan administrasi pemindahan tempat penahanan;

d) Penyidik Polri membuat Rencana Pemindahan Tempat Penahanan dengan mempersiapkan administrasi penyidikan berupa(1) Surat perintah Tugas pemindahan Tempat penahanan,

(2) Surat Perintah Penyerahan Tersangka;(3) Berita Acara Penyerahan Tersangka, Barang Bukti, danBerkas Perkara;(4) Surat Perintah Peminrraha',, Tempat Penahanan; (5) Berita Acara Pemindahan Tempat Penahanan;

e) Penyidik Polri membuat laporan pelaksanaan tugas pemindahan tempat penahanan.

h. Tahanan meninggal dunia di ruang tahananDalam menghadapi tahanan yang meninggal dunia didaiam ruang tahanan (wajar atau tidak wajar) langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:1) Pejabat tahti

a) mengamankan tempat kejadian perkara meninggalnya tahanan;b) menghubungi penyidik, dokter Polri/tim medis lainnya,identifikasi untuk melakukan olah TKP;c) melaporkan kepada atasan pejabat tahti;d) membuat laporan kronologis kejadian tentang meninggalnyatahanan;

e) mencatat dalam buku mutasi tahanan dan buku register tahanan;f) apabila tahanan yang meninggal tersebut menitipkan barang, maka akan diserahkan kepada

keluarga/penasehat hukum;g) apabila tidak memiliki keluarga, maka barang tersebut diserahkan kepada penyidik untuk diserahkan

kepada negara.2. Penyidik Polria) melaporkan kepada atasan penyidik;

b) menghubungi keluarga/penasehat hukumnya;c) mendatt3ngi dan mengolah TKP;

d) membawa mayat ke rumah sakit dengan surat permohonan untuk pemeriksaan otopsi terhadap mayat;e) setelah di otopsi mayat diserahkan kepada keluarga disertai berita acara serah terima mayat;t) apabila mayat tersebut belum diketahui keluarganya, untuk sementara mayat dititipkan di rumah sakit

sampai batas waktu tertentu sambil mencari pihak keluarga;g) apabila batas waktu yang ditentukan oleh pihak rumah sakit berakhir, maka mayat diserahkan kepada

pihak rumah sakit untuk dimakamkan dengan dihadiri oleh penyidik dengan dilengkapi berita acara pemakaman.

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikana Kewenangan penahanan ada pads penyidik, penyidik pembantu atas perintah penyidik.b Setiap tindakan penahanan perlu diingat hak-hak tersangka yang ditahan, antara lain sebagai berikut:

1) dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan, tersangkaharus mulai diperiksa (Pasal 122 KUHAP);2) menghubungi Penasehat Hukum (Pasal 57 ayat (1) KUHAP):3) tersangka berkebangsaan asing berhak untuk menghubungi danberbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2)KUHAP),4) tahanan mernpunyai hak:

a) mengirim dan menerima surat dari penasehat hukum atau keluarganya dan harus disediakan alat tulis menulis (Pasal 62 KU; iAP);

b) menghubungi dan menerima kunjungan.(1) dokter pribadi (Pasal 58 KUHAP);(2) pihak yang mempunyai hubungan keluarga (pihak lain)guna mendapatkan iaminan bai pe!!angguha .penahanan atau untuk usaha mendapatkan bantuanhukum (Pasal 60 KUHAP);(3) rohaniawan (pasal 63 KUHAP)

5) Mengajukan permintaan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk dilakukan Praperadilan tentang sah atau tidak sahnya penahanan atas dirinya (Pasa) 124 KUHAP).c. Apabila tersangka berkebangsaan asing, Penyidik menyampaikan SuratPerintah Penahanan kepada:

1) Perwakilan negaranya/Kedutaan Besar/Konsulat Negara yang bersangkutan melalui Kementerian Luar Negeri: 2) Kabareskrim Polri;3) Divisi Hubungan Internasional Polri;

d. Penahanan terhadap tersangka anggota MPR, DPR, DPD, Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/wakil walikota dilaksanakan harus dengan izin Presiden.

e. Penanganan terhadap Wprga Negara Acing yang menirrgga! dalam status penahanan, wajib segera diberitahukan kepada:1) Perwakilan Negaranya melalui Kementerian Luar Negeri: 2) Kabareskrim Polri;

3) Divisi Hubungan Internasional Polri;f. Apabila keluarga berada di luar kota, maka Surat pemberitahuan penahanan tersangka dapat dikirimkan

melalui PT Pos Indonesia atau jasa titipan kilat dengan membuat tanda bukti pengiriman diketahui pejabat kantor pos atau jasa titipan dan atau dikirimkan penyidik pembantu wilayah setempat.

T c-i',,adap taiai&n yang kearnanannya tidak dapat dijamin oleh satuan ya ig menahan, maka penahanannya dapat ditempatkan pada kesatuan atas.