i

ii

Peluang Tenaga Kerja Formal

dan Semi Formal Indonesia

di Arab Saudi

Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah, Arab Saudi

November 2010

iii

Prakata Assalamu alaikum Wr. Wb.

Buku Peluang Tenaga Kerja Formal dan Semi Formal Indonesia di Arab Saudi merupakan buku perdana yang disusun oleh Konsulat Jenderal RI Jeddah pada tahun 2010. Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memberikan informasi awal bagi para pembaca yang berminat bekerja di Arab Saudi dan para pemangku kebijakan di Indonesia.

Buku ini disusun dengan menggunakan bahasa yang

sederhana agar dapat mudah dipahami oleh para pembaca, sehingga dapat menarik minat dan dijadikan pegangan bagi para pencari kerja sektor formal dan semi formal Indonesia untuk bekerja di Arab Saudi, khususnya di wilayah kerja Konsulat Jenderal RI Jeddah. Pengiriman tenaga kerja formal dan semi formal Indonesia diharapkan dapat menaikkan citra Indonesia di mata Arab Saudi yang selama ini dikenal sebagai negara pengirim tenaga kerja nonformal (pembantu rumah tangga dan supir pribadi). Dengan demikian, di masa mendatang jumlah tenaga kerja nonformal akan menurun dan digantikan oleh tenaga kerja formal dan semi formal.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari

kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Demikian, semoga buku ini bermanfaat.

Wassalam, Jeddah, November 2010 Tim Penyusun

iv

Pelindung/Penasihat: Kepala Perwakilan RI Jeddah, Ketua: Djoko A. Rahardjo; Wakil Ketua: Edwar Nizar; Sekretariat: M. Hadjar Basuki; Tim Editor: Cahyono Rustam, Nur Ibrahim, M. Solikhin Abdullah, Amat Fajri; Pengumpul Materi: M. Hadjar Basuki, Ahmad Didik, Mahyuni Murni, Syafriyudi Muhidin, Hikam M. Zuhdi; Tim Layout: Ahsanul Hak, Yulius Bachtiar Effendie.

i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Alhamdulillah Konsulat Jenderal RI Jeddah telah berhasil kembali menerbitkan sebuah buku yang diberi judul Peluang Tenaga Kerja Formal dan Semi Formal Indonesia di Arab Saudi, khususnya di wilayah kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah. Diterbitkannya buku ini berarti menambah dan

melengkapi buku-buku informasi di bidang ekonomi yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Konsulat Jenderal RI di Jeddah untuk memberikan berbagai informasi kepada para pelaku usaha Indonesia maupun Arab Saudi. Buku yang telah diterbitkan sebelumnya antara lain Sekilas Ekonomi Indonesia, dalam bahasa Arab (2006), Market Brief Produk Makanan Olahan di Arab Saudi (2007), terjemahan Undang-undang RI No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ke dalam bahasa Arab (2008), Profil Ekonomi Wilayah Kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah (2008), terjemahan Undang-Undang Investasi Asing Arab Saudi ke dalam bahasa Indonesia (2009) dan Panduan & Tata Cara Berbisnis di Arab Saudi (2009). Buku Peluang Tenaga Kerja Formal dan Semi Formal Indonesia di Arab Saudi ini antara lain berisi mengenai kebijakan pemerintah Arab Saudi tidak saja menyangkut ketentuan tenaga kerja asing, juga menyangkut kebijakan di bidang pembangunan yang berdampak kepada peluang tenaga kerja asing dalam penyelesaian

ii

proyek-proyek pembangunan maupun bidang-bidang lainnya. Kebijakan dan ketentuan pemerintah Arab Saudi tersebut patut diangkat dan dituangkan dalam buku ini agar dapat diketahui oleh para pemangku kepentingan termasuk para pencari kerja di Indonesia dalam memanfaatkan peluang penempatan tenaga kerja formal dan semi formal Indonesia di Arab Saudi.

Kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada anggota tim yang terlibat dalam penyusunan dan penerbitan buku ini. Kehadiran buku ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja formal dan semi formal Indonesia yang bekerja di Arab Saudi sehingga akan mengangkat derajat dan citra bangsa serta meningkatkan devisa Indonesia.

Jeddah, November 2010

Konsul Jenderal RI Jeddah

Zakaria Anshar

iii

DAFTAR ISI :

Hal. Prakata Kata Pengantar Konsul Jenderal RI i Daftar isi iii BAB I. PENDAHULUAN 1 BAB II. UKURAN PASAR TENAGA KERJA 5

ARAB SAUDI WILAYAH BARAT A. Jumlah Penduduk 5 B. Jumlah Angkatan Kerja dan 7

Pengangguran Pria dan Wanita C. Kebijakan Pendidikan 9 D. Kebijakan Program Saudisasi 13 E. Kebijakan Pembangunan 27

BAB III. POTENSI PASAR TENAGA KERJA 41

A. Potensi Tenaga Kerja Arab Saudi 41 B. Potensi Tenaga Kerja Asing di Arab Saudi 46

BAB IV. PERKEMBANGAN DAN PROSPEK TENAGA 55

KERJA FORMAL DAN SEMI FORMAL INDONESIA DI ARAB SAUDI A. Perkembangan Tenaga Kerja Indonesia 55

dan Asing di Arab Saudi B. Prospek dan Peluang Tenaga Kerja 65

Formal dan Semi Formal Indonesia

iv

BAB V. PENYELESAIAN SENGKETA 72 KETENAGAKERJAAN

A. Permasalahan Dalam Hubungan Kerja 72 B. Penyelesaian Permasalahan Dalam 75

Hubungan Kerja BAB VI. TANTANGAN / HAMBATAN DAN SARAN: 78

A. Tantangan/Hambatan 78 B. Saran-saran 83

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. KETENTUAN TENAGA KERJA ASING 86 DI ARAB SAUDI A. Ketentuan Keimigrasian 86

- Surat Izin Kerja 86 - Surat Izin Tinggal (Iqomah) 88 - Jenis Biaya Keimigrasian 88

B. Ketentuan Umum 90 a. Jam Kerja dan Hari Libur 90 b. Kontrak /Perjanjian Kerja 95 c. Berakhirnya Kontrak Kerja 97 d. Lain-lain 101

2. DAFTAR NAMA PENGERAH TENAGA KERJA 113 (PJTKI) FORMAL DAN SEMI FORMAL INDONESIA

3. DAFTAR NAMA PJTKA DI WILAYAH KERJA 119

v

KJRI JEDDAH

4. DAFTAR NAMA PERUSAHAAN INDONESIA 136 DI WILAYAH KERJA KJRI JEDDAH

5. DAFTAR KANTOR TENAGA KERJA 137 ARAB SAUDI

6. DAFTAR SATGAS KJRI JEDDAH 138

7. INDIKATOR EKONOMI ARAB SAUDI 140 (2003 - 2009)

8. UNGKAPAN DAN PERCAKAPAN 143

BAHASA ARAB SEHARI-HARI

9. CONTOH LOWONGAN KERJA 146

1

BAB I

PENDAHULUAN

Kerajaan Arab Saudi ( biasa ( disebut dengan nama Saudi Arabia atau Arab Saudi, merupakan negara Arab terbesar di Timur Tengah. Arab Saudi memiliki luas sekitar 2.149.690 km2 (Wikipedia), dibatasi oleh Yordania dan Irak di sebelah Utara dan Timur Laut, Kuwait, Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) di sebelah Timur, Oman di sebelah Tenggara dan Yaman disebelah Selatan, diapit oleh Laut Merah dan Laut Teluk Persi. Arab Saudi juga dikenal dengan sebutan Tanah Dua Masjid Suci (The Land of the Two Holy Mosques) dengan adanya Makkah dan Madinah yang merupakan dua tempat suci dalam Islam. Dua masjid tersebut adalah Masjidil Haram yang ada di Makkah Al Mukarramah dan Masjid Nabawi yang ada di Madinah Al Munawarah. Arab Saudi didirikan oleh Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, yang pada tahun 1902 keturunan Al Saud merebut kota Riyadh dan pada tahun 1932 memproklamirkan dan mengenalkan sebagai sebuah negara dengan nama Kerajaan Arab Saudi.

Jumlah penduduk Arab Saudi menurut hasil penghitungan sementara Badan Pusat Statistik (BPS) Arab Saudi yang dikeluarkan tanggal 5 Agustus 2010, sensus tahun 2010 sebanyak sekitar 27,1 juta jiwa, termasuk sekitar 8.4 juta jiwa warga asing. Kebutuhan tenaga kerja kerja asing di Arab Saudi berawal sejak ditemukannya minyak bumi pada tahun 1938, untuk melakukan penggalian dan pengembangan sumber

2

minyak. Kebutuhan tersebut semakin meningkat seiring dengan adanya booming harga minyak dunia pada 1973. Kenaikan harga minyak bumi tersebut telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap peningkatan pendapatan negara. Hal ini telah mendorong pemerintah Arab Saudi melakukan pembangunan infrastruktur, industri dan perekonomian serta semakin meningkatnya kemakmuran rakyat. Ekspansi pembangunan dan kegiatan ekonomi tersebut juga berakibat semakin meningkatnya kebutuhan tenaga kerja khususnya tenaga kerja asing, baik tenaga kerja formal maupun semi formal.

Perekonomian utama Arab Saudi adalah minyak bumi,

sekitar 75% anggaran pendapatan negara berasal dari produk minyak dan 90% pendapatan ekspor datang dari industri perminyakan. Sebuah sumber resmi menyebutkan bahwa Arab Saudi memiliki cadangan minyak sekitar 260 milyar barel, atau sekitar 1/5 dari total cadangan minyak dunia. Pada tahun 1990, pendapatan sektor minyak Arab Saudi mengalami penyusutan yang signifikan, dilain pihak terjadi peningkatan yang tinggi terhadap angka pertumbuhan penduduk. Pendapatan per kapita turun menjadi US$6.300 di tahun 1998 dibanding sebesar US$11.700 pada tahun 1981 akibat melonjaknya harga minyak dunia. Kemudian harga minyak mengalami kenaikan yang dapat mendorong GDP per kapita menjadi US$17.000 di tahun 2007. Tahun 2008 di tengah-tengah terjadinya krisis global harga minyak mencapai puncaknya, pada pertengahan tahun tersebut harga minyak dunia melambung tinggi dan bahkan belum pernah terjadi sebelumnya hingga mencapai kisaran US$145 US$150 per barel. Dengan kenaikan harga minyak dan pengelolaan pemasukan keuangan pemerintah Arab Saudi yang baik, maka

3

pembangunan di wilayah ini semakin berkembang pesat dan semakin menjadi incaran para investor serta pencari kerja dari luar negeri. Pada tahun 2009 - 2010 harga minyak cenderung stabil yaitu antara US$75 US$80 per barel, harga ini menurut para pengamat ekonomi masih berada diatas standar rata-rata dan masih menguntungkan bagi Arab Saudi.

Salah satu program Arab Saudi adalah program 10 x 10, suatu ambitious project dimana pada tahun 2010 Arab Saudi diharapkan akan menjadi salah satu dari 10 tujuan investasi asing (FDI) yang paling menguntungkan (Top 10 Most Competitive Nations in the World by 2010). Hal tersebut telah dicapai dan bahkan saat ini Arab Saudi telah menduduki peringkat ke-8 dunia sebagai negara penerima investasi asing langsung dan peringkat pertama di wilayah Timur Tengah.

Dalam rangka pembangunan ekonomi yang berkesinambungan pemerintah Arab Saudi meningkatkan pertumbuhan sektor swasta dengan melakukan swastanisasi sejumlah industri seperti tenaga listrik sejak tahun 1999, yang selanjutnya diikuti swastanisasi sektor telekomunikasi.

Untuk melindungi warga negaranya dari tingkat pengangguran, pemerintah Arab Saudi telah menerapkan kebijakan Saudisasi, yaitu mempekerjakan warganya pada sektor-sektor yang ada baik pada sektor pemerintah maupun swasta. Dengan kebijakan ini pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk mengisi lowongan di berbagai sektor menggantikan tenaga kerja asing. Namun demikian, dalam pelaksanaannya Saudisasi tidak berjalan

4

dengan mulus karena masih banyak kendala dan hambatan yang dihadapi. Dalam kaitan ini, masih terbuka peluang masuknya tenaga kerja formal dan semi formal asing khususnya dari Indonesia.

5

BAB II

UKURAN PASAR TENAGA KERJA ARAB SAUDI WILAYAH BARAT

A. Jumlah Penduduk

1. Gambaran Umum Statistik Kependudukan

Secara umum total penduduk Arab Saudi berdasarkan

data Badan Pusat Statistik (BPS) Arab Saudi hingga pertengahan tahun 2009 berjumlah 25,4 juta dan menempati urutan ke-43 dunia. Dari jumlah tersebut sekitar 18,4 juta orang (73%) adalah warga negara Arab Saudi dengan komposisi jenis kelamin 9,2 juta orang laki-laki dan 9,2 Juta orang perempuan. Sementara jumlah warga negara asing yang bermukim di Arab Saudi dalam waktu yang sama mencapai 7 juta orang (27%) dengan komposisi 4,5 juta orang laki-laki dan sekitar 2 juta orang perempuan. Pertumbuhan penduduk Arab Saudi per-tahunnya diperkirakan naik 2,3%.

Pada tanggal 27 April 2010, pemerintah Arab Saudi

memulai melaksanakan sensus penduduk ke-4 dalam sejarah Kerajaan Arab Saudi dan sampai saat buku ini disusun, proses penghimpunan data dan penghitungan masih terus berlangsung. Namun sebagai hasil penghitungan sementara yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Arab Saudi pada tanggal 5 Agustus 2010 menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk Arab Saudi menjadi 27.136.977 jiwa. Sebanyak 8.429.401 jiwa diantaranya adalah warga negara asing dengan perincian

6

5.932.974 jiwa adalah laki-laki (70,4%) dan 2.496.427 jiwa adalah perempuan (29,6%). Sedangkan jumlah warga negara Arab Saudi adalah 18.707.576 jiwa yang terdiri dari 9.527.173 laki-laki atau 50,9% dan 9.180.403 perempuan (49,1%). Hasil sensus penduduk ini secara rinci akan diterbitkan oleh pemerintah segera setelah semua proses pengumpulan data dan penghitungan selesai dilakukan.

2. Jumlah Penduduk Wilayah Barat Arab Saudi

Arab Saudi Wilayah Barat yang merupakan wilayah kerja

KJRI Jeddah terdiri dari 7 provinsi yaitu; Provinsi Makkah Al Mukarramah, Provinsi Madinah Al-Munawwarah, Provinsi Asier, Provinsi Jizan, Provinsi Tabuk, Provinsi Al-Baha dan Provinsi Najran. Dari tujuh provinsi tersebut terdapat kurang lebih 58 kota kecil dan 13 kota besar yaitu Jeddah, Madinah, Makkah, Tabuk, Taif, Yanbu, Abha, Al Baha, Jizan, Khamis Musyet, Najran, Al Namas dan Rabigh. Diantara 13 kota besar terdapat tiga kota utama yang menjadi pusat kepadatan penduduk terutama warga asing yaitu kota Makkah dan Madinah (dua kota suci bagi umat Islam) serta kota Jeddah yang merupakan pintu masuk utama Arab Saudi Wilayah Barat sekaligus sebagai kota perdagangan, industri, wisata dan pusat distribusi.

Provinsi Makkah adalah provinsi yang terpadat di

Wilayah Barat Arab Saudi yang dihuni oleh sekitar 6.605.700 jiwa penduduk (25,1%) dari jumlah penduduk Arab Saudi. Kemudian disusul provinsi Asier yang dihuni sekitar 1.889.739 jiwa, Provinsi Madinah 1.785.330 jiwa, provinsi Jizan 1.385.318 jiwa, provinsi Tabuk sekitar 821.145 jiwa, provinsi Najran dihuni 496.095 jiwa

7

dan provinsi Al Baha dihuni oleh 403.537 jiwa penduduk. Total penduduk Arab Saudi Wilayah Barat diperkirakan mencapai 13.386.919 jiwa ( 51%) dari jumlah keseluruhan penduduk Arab Saudi. B. Jumlah Angkatan Kerja dan Pengangguran Pria dan

Wanita

Acuan yang digunakan pemerintah Arab Saudi dalam menghitung jumlah angkatan kerja dan pengangguran di negaranya adalah berdasarkan The Labor Force Concept dari International Labor Organization (ILO), dimana Arab Saudi merupakan salah satu anggotanya. Dalam konsep ini yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja atau punya pekerjaan tapi sementara tidak bekerja atau mereka yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran terbuka).

Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat

Statistik (BPS) Arab Saudi pada bulan Maret 2010, total angkatan kerja Arab Saudi diperkirakan mencapai 8.611.001 orang, 7.327.980 orang diantaranya adalah laki-laki. Sementara jumlah partisipasi angkatan kerja Arab Saudi mencapai 8.147.992 orang (94,6%) dari total angkatan kerja, 86,8% diantaranya adalah laki-laki.

Khusus di kalangan warga asing, jumlah angkatan kerja mencapai 79,1% dari jumlah pendatang di Arab Saudi yang berusia diatas 15 tahun dengan angka partisipasi kerja mencapai 99,7%

8

Menarik untuk dicermati bahwa pada bulan Juni 2010

BPS Arab Saudi menerbitkan laporan triwulan kedua tentang tingkat pengangguran di Arab Saudi yang terus meningkat. Dalam laporan disebutkan bahwa angka pengangguran warga Arab Saudi pada tahun 2009 sampai dengan pertengahan 2010 mencapai 448.547 orang (10,5%), meningkat 0,5% dari tahun sebelumnya (2008) dimana angka pengangguran di Arab Saudi tercatat 416.350 orang (10%). Tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada kaum perempuan yang mencapai 28,4% (pada tahun 2009 sampai dengan pertengahan 2010) dan 26,9% (pada tahun 2008). Sementara tingkat pengangguran pada kaum laki-laki mencapai 6,9%, meningkat 0,1% dari tahun 2008 (6,8%).

Dari data tersebut, kelompok usia 20 24 tahun merupakan kelompok usia dengan tingkat pengangguran tertinggi yang mencapai 43,2%, dimana 46,7% diantaranya adalah kaum laki-laki. Sementara untuk perempuan kelompok usia 25 29 tahun merupakan kelompok usia dengan tingkat pengangguran tertinggi yang mencapai 45,9% dari total keseluruhan angka pengangguran pada kaum perempuan Arab Saudi.

Berdasarkan tingkat pendidikan, angka pengangguran

warga Arab Saudi yang lulus perguruan tinggi (sarjana) merupakan yang tertinggi mencapai 44,2%, diikuti oleh lulusan SLTA atau yang setingkat sebesar 25,75%. Untuk kaum laki-laki Arab Saudi tingkat pengangguran tertinggi tercatat pada lulusan SLTA atau 39,9%, diikuti oleh lulusan SLTP yang mencapai 17,3%. Sedangkan untuk kaum perempuan, pengangguran di

9

tingkat lulusan perguruan tinggi (sarjana) mencapai 78,3%, diikuti oleh lulusan Diploma yang mencapai 12,3%. Untuk lulusan S-3 (program doktor) tidak tercatat adanya pengangguran baik di kalangan laki-laki maupun perempuan.

Tabel komposisi jumlah penduduk, angkatan kerja, angka partisipasi kerja dan jumlah pengangguran berdasarkan data BPS Arab Saudi hingga triwulan kedua tahun 2010.

Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Angka Partisipasi

Kerja

Jumlah Pengangguran

Warga Arab Saudi

WN Arab Saudi WN Arab Saudi

WN Arab Saudi

WN Asing

Pria Wanita

WN Asing

Pria & Wanita

WN Asing

Pria & Wanita

18,4 jt 7 jt 7,3 jt 1,3 jt 5,5 jt 8,1 jt 5,44 jt

448,547

C. Kebijakan Pendidikan

Pemerintah Arab Saudi, sejak kepemimpinan Raja Abdul Aziz Al Saud telah memberikan perhatian khusus terhadap dunia pendidikan. Hal itu terbukti dengan didirikannya Direktorat Ilmu Pengetahuan pada tahun 1344 H (1925), dan pengiriman

10

mahasiswa ke luar negeri sejak tahun 1346 H (1927). Pada masa pemerintahan Raja Abdul Aziz juga dibangun sejumlah sekolah negeri di berbagai provinsi di dalam negeri. Beliau juga memberikan perhatian khusus untuk pendidikan tinggi (universitas) yang ditandai dengan dibukanya Fakultas Syariah di kota Makkah Al Mukarramah tahun 1368 H (1949).

Kemudian pada tahun 1373 H (1953) pemerintah Arab

Saudi membentuk Kementerian Ilmu Pengetahuan yang merupakan cikal bakal Kementerian Pendidikan dan Pengajaran, yang telah membawa kemajuan besar bagi dunia pendidikan formal di Arab Saudi. Jumlah pelajar meningkat tajam dan pembangunan sekolah-sekolah tersebar diseluruh wilayah kota dan provinsi yang menjadikan Arab Saudi sebagai negara memiliki perkembangan pendidikan paling maju di dunia Arab saat itu.

Jumlah pelajar dalam setiap jenjang pendidikan formal

tercatat mencapai 4.557.000 siswa tersebar pada lebih dari 20.000 sekolah di berbagai kota dan provinsi, jumlah tenaga pengajar mencapai 200.000 orang guru.

Pada tingkat universitas juga mengalami peningkatan

sangat pesat sejak berdirinya universitas pertama di Arab Saudi, yaitu Universitas King Saud di kota Riyadh tahun 1377 H (1957). Jumlah universitas juga terus bertambah dari waktu ke waktu yang tersebar di berbagai wilayah dan provinsi Arab Saudi antara lain: Universitas King Abdul Aziz di Jeddah, Universitas Islam Imam Muhammad Bin Saud di Riyadh, Universitas Islam di Madinah Al Munawarah, Universitas Ummul Qura di Makkah Al

11

Mukarramah, Universitas King Fahd untuk Ilmu Perminyakan dan Pertambangan di Dahran, Universitas King Faisal di Al Ahsaa, Universitas King Khaled di Asir, Universitas Thaiba di Madinah Al-Munawwarah, Universitas Taif, Universitas Al Qassim, Universitas Jizan dan Universitas Al Jouf. Disamping itu, masih terdapat pendidikan sejenis Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan (Kulliyatul-Muallimin) dan Pendidikan Khusus Perempuan yang tersebar di berbagai kota di seluruh Arab Saudi. Kebijakan pengembangan bidang pendidikan ini mendapat perhatian besar dari seluruh Raja yang pernah memimpin Arab Saudi dan tertuang dalam setiap Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang dicanangkan oleh pemerintah.

Seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan

dan arah kebijakan reformasi yang ditempuh pemerintah Raja Abdullah Bin Abdul Aziz serta keinginan pemerintah Arab Saudi untuk memainkan peranan yang lebih besar dalam kancah internasional, pada tanggal 23 September 2009 Raja Abdullah Bin Abdul Aziz telah meresmikan King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), sebuah universitas megah berskala International yang memiliki laboratorium berkelas dunia dan memfokuskan diri dalam penelitian ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Kebijakan bidang pendidikan, pemerintah Arab Saudi

tidak hanya menyentuh kepentingan dalam negeri, tetapi juga masyarakat international terutama dunia Islam seperti masyarakat Indonesia banyak menikmati buah dari kebijakan ini. Disamping beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa

12

Indonesia untuk meneruskan pendidikan tinggi di universitas-universitas Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi juga banyak mendanai dan mendirikan sekolah-sekolah dan pesantren di Indonesia. Bahkan pada tahun 1980 Universitas Imam Ibn Saud di Riyadh membuka cabang di Jakarta yang hingga kini tetap berlanjut dan telah melahirkan banyak sarjana bidang bahasa Arab dan hukum Islam yang mengabdikan dirinya di berbagai lembaga pemerintahan dan swasta serta dunia pendidikan di berbagai pelosok nusantara.

Untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah

pengangguran di kalangan pemuda Arab Saudi dan dominasi pekerja asing di berbagai sektor lapangan kerja, pemerintah Arab Saudi terus meningkatkan dan melakukan diversifikasi bidang pendidikan kejuruan mulai dari keperawatan, otomotif, IT, administrasi, tehnologi pangan, tehnik elektro, tehnik dekorasi emas dan perhiasan, tehnik tata rias, busana dan lain-lainnya. Jenis pendidikan kejuruan ini diyakini mampu membentuk dan menyiapkan masyarakat Arab Saudi yang memiliki kemampuan dan keterampilan di berbagai bidang keahlian, yang pada gilirannya akan mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam negeri di berbagai sektor yang selama ini dikuasai oleh tenaga kerja asing.

Pelaksanaan pendidikan kejuruan ini dilakukan oleh

institusi pemerintah dan swasta dibawah naungan Technical and Vocational Training Corporation, suatu lembaga pemerintah yang independen yang dibentuk berdasarkan keputusan Dewan Kabinet No. 268 tanggal 14/8/1428 H (26/09/2007).

13

D. Kebijakan Program Saudisasi

Sebagai penjabaran yang lebih luas: Saudisasi dapat diartikan sebagai pembatasan jenis-jenis pekerjaan tertentu hanya untuk warga Arab Saudi dengan cara menempatkan pekerja warga Arab Saudi secara bertahap untuk menggantikan pekerja asing. Dengan syarat bahwa pekerja warga Arab Saudi tersebut memiliki keahlian dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, yang dilakukan dalam kurun waktu antara 10 hingga 15 tahun. Dimana dalam tempo waktu tersebut telah disiapkan lulusan-lulusan lembaga pendidikan dan pelatihan yang siap kerja untuk menjamin tersedianya tenaga kerja terampil yang akan mengisi pasar kerja Arab Saudi.1

Pemerintah Arab Saudi telah mulai menerapkan

kebijakan Saudisasi sejak tahun 1975 dan memasukkannya ke dalam program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Kebijakan ini diambil setelah semakin tingginya tingkat pengangguran di kalangan angkatan kerja warga Arab Saudi khususnya lulusan perguruan tinggi di era tahun 70-an. Namun kondisi perekonomian Arab Saudi dan pertumbuhan penduduknya yang relatif rendah serta tata kehidupan sosial di era tahun 80-an telah mendukung suksesnya penerapan kebijakan Saudisasi di sektor pemerintahan yang ketika itu banyak diisi oleh warga Arab dari negara-negara Islam di wilayah Teluk dan Afrika.

1 Asrar Muhammad, Peneliti Arab Saudi Bidang Sosial Ketenagakerjaan dalam makalahnya "Kendala Penerapan Saudisasi Pada Sektor Swasta Arab Saudi"

14

Setelah ditemukan ladang minyak pada tahun 1938, Arab Saudi mulai merekrut tenaga-tenaga kerja asing profesional walaupun hanya terbatas pada kegiatan yang berhubungan dengan pencarian dan eksplorasi ladang minyak serta jasa-jasa yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Kemudian dengan meningkatnya produksi dan ekspor minyak Arab Saudi yang

menjadikan negara ini sebagai negara ekonomi baru yang memiliki pendapatan besar, pemerintah mulai

menggalakkan pembangunan di berbagai bidang dan melakukan

modernisasi di lingkungan pemerintahan. Maka dilakukanlah pengerahan tenaga kerja asing untuk mengisi kekurangan sumberdaya manusia nasional baik di sektor swasta maupun pemerintah. Lambat laun jumlah tenaga kerja asing ini semakin bertambah banyak dan meningkat dari tahun ke tahun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Arab Saudi menunjukkan bahwa pada tahun 1390 H (1970) jumlah tenaga kerja asing mencapai 15,86% dari jumlah seluruh pekerja di Arab Saudi, dan pada tahun 1395 H (1975) meningkat menjadi 28,28%. Di akhir Repelita kedua (1980) jumlah pekerja asing di Arab Saudi mencapai 50,65% dari jumlah pekerja di Arab Saudi, kemudian melompat tajam menjadi 59,83% pada tahun 1985 dan puncaknya pada tahun 1995 jumlah pekerja asing di Arab Saudi mencapai 66% dari keseluruhan jumlah pekerja di Arab Saudi.

15

Disisi lain prosentase jumlah pengangguran di Arab Saudi dari tahun ketahun juga terus meningkat. Tercatat pada tahun 1423 H (2002) tingkat pengangguran di Arab Saudi mencapai 9,66% dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 10%, begitu pula pada tahun 2010, data BPS Arab Saudi menunjukkan adanya peningkatan prosentase pengangguran sebesar 0,5% sehingga menjadi 10,5%. Alasan dilakukannya Saudisasi: 1. Angka pertumbuhan penduduk yang terus meningkat yang

mencapai rata-rata 3,4% pertahun. 2. Meningkatnya jumlah angkatan kerja lulusan lembaga

pendidikan dan pelatihan yang membutuhkan lapangan pekerjaan.

3. Meningkatnya jumlah pekerja asing dari tahun ke tahun yang

menguasai pasar kerja sektor swasta Arab Saudi. Jumlah mereka hingga pertengahan tahun 2010 diperkirakan mencapai 8 juta jiwa dan telah menyebabkan naiknya angka pengangguran di Arab Saudi.

4. Melindungi kepentingan nasional Arab Saudi secara umum

karena keberadaan warga negara asing dalam jumlah besar di Arab Saudi dapat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat dan budaya bahkan dapat menghilangkan identitas nasional. Jika tidak dikontrol dengan baik, jumlah pendatang akan lebih besar dari pada jumlah warga negara setempat seperti yang terjadi di Uni Emirat Arab (UEA).

16

Dalam rangka mensukseskan program Saudisasi,

pemerintah telah menetapkan Strategi Pengembangan Tenaga Kerja Arab Saudi yang tertuang dalam Ketetapan Dewan Ketenagakerjaan Arab Saudi yang dilaksanakan dalam kurun waktu 25 tahun dari tahun 1420 H s/d 1445 H (1990 s/d 2015) dengan tujuan:

1. Pembatasan jumlah tenaga kerja asing dan rasionalisasi

pengerahan tenaga kerja asing. 2. Penyelarasan antara lulusan lembaga pendidikan dan

pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja. 3. Pengintegrasian bidang perencanaan tenaga kerja Arab

Saudi dan pengembangannya. 4. Menciptakan aturan dan mekanisme terpadu untuk informasi

pasar kerja. 5. Memacu tingkat produktifitas tenaga kerja Arab Saudi dan

mempersiapkannya untuk mengikuti perubahan-perubahan tehnologi dunia.

6. Tercapainya tingkat penempatan tenaga kerja Arab Saudi

yang terkendali dan tepat sasaran. 7. Pemanfaatan tenaga kerja warga Arab Saudi yang optimal.

17

8. Penanaman rasa cinta tanah air dan dedikasi terhadap negara serta norma-norma kerja kepada masyarakat Arab Saudi.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas,

pemerintah Arab Saudi telah menempuh langkah-langkah antara lain: 1. Mengerahkan dan merasionalisasi strategi penerimaan

mahasiswa baru di perguruan tinggi sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perubahan serta kebutuhan pasar kerja.

2. Melakukan pengembangan program-program dan kurikulum-

kurikulum serta sistem pendidikan perguruan tinggi. 3. Menyiapkan program-program pelatihan dan atau mendidik

kembali para lulusan lembaga pendidikan yang tidak sesuai keahlian dan keterampilannya dengan lapangan kerja yang tersedia.

4. Membangun jaringan informasi tenaga kerja Arab Saudi yang

terpadu yang mencakup seluruh wilayah dan provinsi Arab Saudi.

5. Meninjau kembali peraturan-peraturan ketenagakerjaan

termasuk yang berhubungan dengan aturan dan prosedur pengerahan dan peraturan terkait lainnya.

6. Memajukan mekanisme bursa pasar kerja khususnya kantor-

kantor Dinas Tenaga kerja dan PJTKA-PJTKA, memberikan

18

dukungan kepada keduanya agar lebih aktif lagi dalam penempatan tenaga kerja Arab Saudi untuk menggantikan tenaga kerja asing.

7. Meningkatkan peran serta kelompok perempuan dalam

pembangunan dengan memberikan peluang pekerjaan kepada mereka yang sesuai dengan fitrahnya dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

8. Meningkatkan peluang kerja bagi penyandang cacat dengan

memberikan pelatihan kepada mereka. 9. Memberikan pemahaman mendalam tentang dimensi

keagamaan, sosial dan kemasyarakatan dalam dunia kerja. 10. Menyesuaikan sistem pemberian jaminan sosial dengan

pensiunan sipil. 11. Melakukan studi kelayakan dan mencari solusi untuk

mendapatkan dana guna melakukan pelatihan ulang tenaga kerja nasional bekerjasama dengan sektor swasta dan negeri.

12. Mewajibkan pendidikan dasar bagi anak laki-laki dan

perempuan. 13. Mendorong investasi di sektor-sektor produksi dan proyek-

proyek baru yang akan memberikan kontribusi pada peningkatan jumlah lapangan kerja bagi tenaga kerja Arab Saudi.

19

Untuk mendukung kebijakan Saudisasi di sektor swasta

yang telah di tetapkan oleh Dewan Ketenagakerjaan Arab Saudi, Dewan Kabinet pada tanggal 21/4/1415 H (27/09/1994) telah mengeluarkan ketetapan No. 50 yang berisi: mewajibkan setiap kegiatan/ unit usaha yang mempekerjakan lebih dari 20 orang tenaga kerja untuk menambah jumlah tenaga kerja warga Arab Saudi di unit usahanya dengan jumlah tidak kurang dari 5% dari jumlah pekerja yang di milikinya setiap tahun.

Pemerintah juga menetapkan pembentukan satu panitia

kerja yang bertugas mengawasi pelaksanaan ketetapan ini dan melakukan evaluasi hasil pelaksanaannya di lapangan. Hal lain yang dilakukan pemerintah untuk mensukseskan program Saudisasi adalah dengan mendirikan lembaga penjamin dana pengembangan sumberdaya manusia Arab Saudi dan mendirikan sekolah-sekolah, universitas-universitas dan lembaga-lembaga pelatihan baru dengan program pendidikan yang selaras dengan kebutuhan Saudisasi.

Setelah itu dalam tahun-tahun berikutnya instansi

pemerintah terkait mengeluarkan beberapa ketetapan mengenai Saudisasi, beberapa jenis lapangan pekerjaan dan profesi yang hanya boleh diperuntukkan bagi warga negara Arab Saudi dan harus segera dialihkan dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja warga Arab Saudi diantaranya:

1. Pada tanggal 21/4/1423 H (02/07/2002), Kementerian Sosial

dan Tenaga Kerja Arab Saudi mengeluarkan Keputusan Menteri tentang Saudisasi 167 jenis profesi.

20

2. Pada tanggal 27/7/1424 H (24/09/2003), Menteri Sosial dan

Tenaga Kerja juga mengeluarkan keputusan tentang Saudisasi 26 jenis jasa dan usaha perdagangan yang mencakup: a. Kantor-kantor jasa real estate b. Toko bahan-bahan bangunan c. Penjaga keamanan khusus d. Toko-toko emas dan perhiasan e. Toko-toko buah-buahan dan sayuran f. Warung-warung kecil g. Jasa transportasi pelajar dan mahasiswi serta guru-guru

wanita, h. Perusahaan listrik i. Lembaga pendidikan swasta j. Jasa perhotelan k. Rumah Sakit dan Klinik-klinik swasta l. Perusahaan penerbangan (air lines) dan agen-agennya, m. Perusahaan travel dan kargo. n. Toko-toko peralatan listrik dan perabot rumah tangga. o. Taksi umum p. Jasa angkutan barang dan distribusi q. Biro jasa penyelesaian kepabeanan r. Perusahaan penyelenggara haji dan umrah. s. Jasa penjualan perabot bekas. t. Toko-toko penjualan bahan pakaian dan aksesoris

lainnya. u. Toko-toko pakaian jadi laki-laki dan perempuan v. Toko-toko penjualan mebel (furniture)

21

w. Toko-toko penjualan alat-alat elektronik x. Toko-toko penjualan telepon genggam (hand phone) y. Toko-toko penjualan suku cadang (spare part)

kendaraan bermotor z. Salon dan usaha penjahitan pakaian.

3. Pada tanggal 1/1/1425 H (22/02/2004), pemerintah Arab

Saudi juga mengeluarkan peraturan dan ketentuan baru terkait Saudisasi 26 jenis jasa dan usaha perdagangan tersebut diatas yaitu: a. Pada tahun pertama tempat usaha tersebut harus

mempekerjakan satu orang warga Arab Saudi, jika jumlah pekerjanya hanya satu orang dan jika lebih dari satu maka harus dipekerjakan minimal satu orang warga Arab Saudi.

b. Pada tahun kedua, 50% dari jumlah kesuruhan pekerja

yang bekerja di tempat usaha tersebut harus warga Arab Saudi.

c. Pada tahun ke tiga, 75% dari jumlah kesuruhan pekerja

yang bekerja di tempat usaha tersebut harus warga Arab Saudi.

Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Saudisasi:

Walaupun berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mensukseskan program Saudisasi, namun hingga saat ini program tersebut belum dapat mencapai sasaran sebagaimana

22

yang diharapkan. Bahkan sebagian kalangan menilai pemerintah kurang berhasil dan kurang serius dalam menjalankan program Saudisasi. Hal ini terlihat dari masih tingginya tingkat pengangguran pada tahun 2010 yang mencapai 10,5% dari total angkatan kerja Arab Saudi. Disamping itu masih terus berlangsungnya pengerahan tenaga kerja asing dari berbagai negara dan di berbagai bidang keahlian. Kembali maraknya pengerahan tenaga kerja asing belakangan ini memaksa pemerintah membuat kebijakan terkait keberadaan warga negara asing di Arab Saudi yang diharapkan tidak lebih dari 20% dari total jumlah penduduk Arab Saudi pada tahun 1433 H (2012 M).

Beberapa kendala dalam pelaksanaan Saudisasi khususnya di sektor swasta adalah:

1. Keengganan warga Arab Saudi bekerja pada sebagian jenis pekerjaan terutama pekerjaan yang terkait dengan bidang jasa, keterampilan khusus

atau pertukangan. 2. Kecenderungan pelajar/ mahasiswa Arab Saudi mengambil

jurusan/ program studi tertentu yang kadangkala tidak dibutuhkan oleh pangsa pasar kerja di Arab Saudi.

23

3. Warga Arab Saudi lebih mengutamakan bermukim dan bekerja di wilayah-wilayah kota besar dan ketidaksiapan mereka untuk ditempatkan di daerah-daerah.

4. Adanya kelemahan-kelemahan menyangkut ketenangan dan

kenyamanan bekerja di sektor swasta diantaranya, pekerjaan yang dijalani tidak bersifat tetap, jam kerja yang panjang, pengawasan yang ketat, sistem kepegawaian dan kenaikan pangkat yang tidak tetap, gaji yang rendah dan tidak tersedianya jaminan sosial di sebagian jenis usaha dan pekerjaan.

5. Tidak adanya pelatihan yang memadai terhadap para

pemuda Arab Saudi, kalaupun tersedia biasanya pelatihan diberikan oleh warga negara asing yang membuat calon pekerja Arab Saudi tertekan dan merasa tidak betah dengan pekerjaan yang di jalaninya. Disamping kurangnya kemampuan berbahasa asing terutama Inggris dikalangan para pemuda Arab Saudi, para pekerja asing ini tentunya tidak bersungguh-sungguh bahkan enggan dalam memberikan pelatihan kepada warga Arab Saudi karena takut kehilangan pekerjaannya.

6. Tidak berimbangnya kesempatan kerja antara laki-laki dan

perempuan walaupun minat perempuan warga Arab Saudi untuk bersekolah dan mencari pekerjaan meningkat tajam.

7. Adanya anggapan dan pandangan bahwa umumnya

keluarga Arab Saudi, bekerja di sektor swasta hanya semata-mata memberikan pelayanan kepada pemilik usaha

24

sedangkan bekerja di sektor pemerintahan dinilainya mengabdi kepada negara dan masyarakat pada umumnya.

Disamping hal tersebut, beberapa kendala lain yang timbul dari para pengusaha/ pemilik tempat usaha diantaranya:

1. Terlalu bergantung pada penilaian keuntungan materi

semata pada saat mempertimbangkan penggunaan pekerja Arab Saudi atau pekerja asing tanpa memperhatikan kepentingan nasional secara luas.

2. Adanya penilaian dari para pemilik usaha bahwa pekerja

asing lebih mudah beradaptasi dengan peraturan yang dibuat para pemilik usaha baik menyangkut gaji, pelatihan, lingkungan kerja dan lain-lainnya.

3. Keengganan para pemilik usaha untuk mempekerjakan

warga Arab Saudi dengan dalih mereka kurang produktif dan lebih banyak memakan biaya pelatihan dibandingkan dengan pekerja asing.

4. Sebagian para pemilik usaha menghindari kewajiban mereka

untuk mematuhi ketentuan Saudisasi dengan cara menetapkan standar gaji yang rendah bagi para pekerja warga Arab Saudi. Maka pekerja tersebut dengan sendirinya akan mengundurkan diri karena gaji yang didapat tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.

5. Tidak adanya fleksibilitas kerja pada sebagian jenis profesi

terutama pertukangan dengan keahlian tertentu dan tidak

25

adanya pengganti dari warga Arab Saudi yang memiliki kemampuan sebanding dengan pekerja asing. Hal ini membuat pemilik usaha kembali mendatangkan pekerja asing.

6. Adanya ketidakserasian antara kurikulum pendidikan pada

lembaga pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Sehingga lulusan lembaga ini tidak mampu menutupi kebutuhan pasar kerja dalam negeri.

7. Tidak adanya keinginan sektor swasta Arab Saudi untuk

memainkan peran dalam menarik keinginan para pemuda Arab Saudi untuk bekerja di perusahaannya. Sebaliknya mereka justru lebih mengutamakan untuk mempekerjakan para pekerja asing dengan gaji yang lebih rendah yang sewaktu-waktu bisa diberhentikan sesuai dengan keinginan.

8. Sebagian warga Arab Saudi tidak memiliki keinginan untuk

terus bertahan dan bersungguh-sungguh pada profesi yang dijalaninya. Karena sejak awal menjalani profesi tersebut, mereka tidak sungguh-sungguh dan hanya menganggapnya sebagai pengisi waktu luang. Hal ini mengakibatkan kerugian di pihak pemilik usaha/ perusahaan karena kurangnya produktivitas pekerja warga Arab Saudi tersebut.

Dalam melaksanakan program Saudisasi, pemerintah

Arab Saudi juga tidak bisa mengesampingkan faktor-faktor lain yang disatu pihak harus ditempuh dan tidak bisa dihindari oleh pemerintah, namun disisi lain justru turut mempengaruhi

26

keberhasilan program Saudisasi itu sendiri. Faktor-faktor dimaksud adalah:

1. Bergabungnya Arab Saudi dalam Organisasi Perdagangan

Dunia (World Trade Organization - WTO). Agar supaya Arab Saudi tidak terkucil dari pergaulan internasional dan demi kepentingan perekonomian nasional yang lebih luas, maka Arab Saudi pada bulan Desember 2005 bergabung dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dengan bergabungnya Arab Saudi dalam WTO berarti Arab Saudi diharuskan tunduk pada aturan-aturan yang mengatur hubungan perdagangan diantara negara-negara anggotanya. WTO menghendaki keterbukaan ekonomi dan pasar serta penghapusan beberapa ketentuan perdagangan dalam negeri yang notabene bertentangan dengan faham dan arah kebijakan Saudisasi. Diantaranya mencakup pembebasan perdagangan dari berbagai ketentuan yang mengikat dan pembebasan tenaga kerja dari berbagai negara untuk bekerja di sesama negara anggota WTO.

2. Globalisasi Dunia

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mensukseskan program Saudisasi yang diantaranya adalah menempatkan para pendatang baru dalam dunia kerja warga Arab Saudi kedalam pasar kerja di berbagai bidang baik swasta maupun pemerintah. Hal ini dilakukan dengan upaya untuk mengurangi pengerahan tenaga kerja asing yang selama ini merupakan tulang punggung utama penggerak perekonomian, namun tetap saja Arab Saudi tidak dapat

27

terhindar dari efek globalisasi dunia. Dimana Arab Saudi merupakan salah satu bagian dari berbagai bangsa yang masyarakatnya saling berinteraksi, bergantung, terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas-batas negara. Karena globalisasi itu sendiri dapat diartikan sebagai peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit.

E. Kebijakan Pembangunan

Sejarah pembangunan modern Arab Saudi dimulai sejak pemerintahan Raja Faisal Bin Abdul Aziz Al Saud yang berkuasa dari tahun 1964 1975. Ia adalah raja yang memulai gerakan reformasi di bidang sosial, ekonomi dan militer ketika berkuasa. Di bidang sosial, Raja Faisal Bin Abdul Aziz memperbolehkan anak-anak perempuan bersekolah, masuknya televisi dan lain-lain. Raja Faisal juga memulai suatu program yang bertujuan untuk memajukan kekuatan ekonomi dan militer Arab Saudi. Hal ini di dasari pada kesadaran adanya potensi ekonomi yang besar yang dimiliki Arab Saudi yaitu ladang minyak yang berlimpah. Dimasa inilah awal mula kebijakan pembangunan Arab Saudi ke depan dirumuskan dan ditetapkan.

Rumusan kebijakan tersebut tertuang dalam suatu

program yang dinamakan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang dimulai sejak tahun 1970.

28

Secara umum Repelita Arab Saudi dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Repelita Pertama (Periode 1970 1975)

Fokus pembangunan pada periode ini adalah pembangunan infrastruktur utama seperti pembangunan jalan, jaringan telpon, listrik, jaringan air dan sarana-prasarana kesehatan. Pemerintah menghabiskan dana sekitar SR78 milyar (US$20,8 milyar) untuk melakukan pembangunan pada Repelita Pertama ini, 50% dari jumlah tersebut dihabiskan untuk pembangunan infrastruktur.

2. Repelita Kedua (Periode 1975 1980)

Seiring dengan meningkatnya sumber pendapatan negara terutama dari sektor minyak, pemerintah menaikkan dana pembangunan sembilan kali lipat guna melanjutkan pembangunan infrastruktur pada Repelita Kedua. Tidak kurang dari SR650 milyar (US$173,33 milyar) dana dikucurkan pemerintah untuk mendukung pembangunan pada Repelita Kedua, 49% diantaranya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur. Pada periode ini pemerintah juga banyak melakukan kajian tentang kebutuhan pembangunan di wilayah-wilayah Arab Saudi. Berdasarkan kajian-kajian tersebut pemerintah mendirikan beberapa lembaga baru diantaranya Kementerian Perumahan dan Pekerjaan Umum, lembaga penjamin dana pembangunan dan Yanbu and Jubail High Royal Commision yang merupakan cikal bakal pembangunan industri petrokimia di Arab Saudi.

3. Repelita Ketiga (Periode 1980 1985)

29

Mengacu pada keberhasilan pembangunan infrastruktur pada Repelita 1 dan 2, pemerintah pada periode Repelita Ketiga mulai mengarahkan sasaran pembangunan pada upaya menciptakan perubahan struktur perekonomian nasional dengan tujuan menumbuhkan sektor-sektor produksi selain minyak, dan meningkatkan peran serta warga Arab Saudi dalam menggerakkan roda pembangunan. Sebagai bagian upaya untuk mewujudkan sasaran tersebut pemerintah Arab Saudi melakukan pengembangan di sektor pendidikan, kesehatan, kemasyarakatan dan perkotaan. Pemerintah juga mendirikan perusahaaan penyulingan air, membangun bendungan-bendungan, jalan-jalan raya alternatif dan pelabuhan-pelabuhan udara serta melakukan perluasan proyek penyulingan minyak dan industri lain seperti industri petrokimia. Di bidang pertanian, pemerintah telah berhasil meningkatkan produksi pertanian dan pada periode ini dimulai ekspor beberapa komoditas pertanian. Total nilai investasi pemerintah pada Repelita Ketiga ini mencapai SR1.200 milyar (US$320 milyar) yang dihabiskan untuk pembangunan sektor umum, 37% diantaranya untuk sektor produksi seperti produksi pada bidang pertanian dan perindustrian.

4. Repelita Keempat (Periode 1985 1990).

Dalam Repelita Keempat ini pemerintah memiliki sasaran dan target pembangunan yang belum tercantum dalam repelita sebelumnya yaitu pengembangan sumberdaya manusia (SDM), pengurangan ketergantungan terhadap produksi dan ekspor minyak mentah sebagai pendapatan utama negara, diversifikasi bidang produksi dengan fokus

30

sektor pertanian, perindustrian dan pertambangan. Mewujudkan perekonomian yang terintegrasi antara negara-negara Teluk dan menyempurnakan pembangunan infrastruktur. Pemerintah menganggarkan SR1.000 milyar (US$266,67 milyar), turun sepertiga dari Repelita sebelumnya akibat menurunnya pendapatan negara dari sektor minyak karena harga minyak mengalami fluktuatif. Pemerintah Arab Saudi bahkan terpaksa menggunakan cadangan umum dalam negeri untuk menutupi biaya pembangunan pada Repelita Keempat.

5. Repelita Kelima (Periode 1990 1995)

Pembangunan yang dilakukan pemerintah Arab Saudi pada periode ini dipengaruhi oleh kondisi politik internasional yang tidak stabil dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam negeri baik di bidang politik, sosial maupun perekonomian. Fokus pembangunan ditekankan pada cara meningkatkan kemampuan dan kinerja aparat pemerintahan yang ditujukan untuk mengurangi belanja pemerintah tanpa mempengaruhi kualitas pelayanan umum. Meningkatkan peran sektor swasta dalam perekonomian nasional, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang antara seluruh wilayah dan provinsi di Arab Saudi dan mengaitkannya dengan kebutuhan penduduk di masing-masing wilayah. Mendorong sektor swasta untuk memberikan kesempatan kerja kepada warga Arab Saudi untuk menggantikan dominasi pekerja asing di sektor ini.

6. Repelita Keenam (Periode 1995 2000)

31

Berkurangnya pemasukan negara dari sektor minyak sebagai akibat dari perang Teluk yang terjadi pada pertengahan tahun 1990-an dan perubahan kondisi politik, keamanan, sosial dan ekonomi di negara-negara kawasan Teluk telah ikut mempengaruhi kebijakan pembangunan yang diambil pemerintah Arab Saudi pada periode ini. Namun dengan selesainya sebagian besar proyek-proyek pembangunan infrastruktur di provinsi-provinsi Arab Saudi, pemerintah tetap dapat menjalankan programnya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Repelita Keenam. Proyek-proyek tersebut ialah pembangunan sumber daya manusia dengan fokus utama meningkatkan kemampuan pengelolaan ekonomi, manajemen dan administrasi bagi pemangku kebijakan di berbagai bidang baik di kalangan swasta maupun pemerintahan dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi SDM dan anggaran yang tersedia. Pemerintah juga menargetkan peningkatan pendapatan negara dari sumber nonminyak untuk menutupi kekurangan pendapatan negara dari sektor ini.

7. Repelita Ketujuh (Periode 2000 2005)

Ada 3 (tiga) hal utama yang menjadi patokan pemerintah dalam menentukan sasaran pembangunan pada Repelita Ketujuh ini, yaitu:

a. Dukungan kepada sektor pelayanan publik

Dalam hal dukungan kepada sektor pelayanan publik, pemerintah menargetkan perbaikan layanan dalam bidang pertahanan dan keamanan, kesehatan, pendidikan, sosial serta informasi dan komunikasi.

32

b. Perbaikan kinerja aparat pemerintah

Untuk melaksanakan perbaikan kinerja aparatnya, pemerintah melakukan efisiensi penggunaan dana anggaran dan peningkatan kemampuan penggunaan alat-alat kerja dan perbaikannya serta berbagai prosedur lain yang secara umum diarahkan kepada peningkatan kinerja aparat pemerintah.

c. Kerjasama antar instansi pemerintah dalam

melaksanakan pembangunan nasional. Pemerintah berupaya memberikan insentif pada sektor swasta agar meningkatkan perannya dalam pembangunan nasional dan berorientasi pada Saudisasi di berbagai lapangan kerja dan mendidik kembali tenaga kerja yang telah ada agar menjadi terampil dan berdaya guna.

Dalam Repelita Ketujuh ini pemerintah merencanakan sebuah lompatan besar di bidang tehnologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan tehnologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, penyiapan infrastruktur di bidang tehnologi informasi dan komunikasi, penyebarluasan layanan informasi dan komunikasi serta pemanfaatannya yang merata bagi seluruh rakyat. Pelaksanaan pembangunan nasional pada Repelita Ketujuh ini juga ditandai dengan didirikannya 3 (tiga) badan tinggi negara yang menangani bidang perekonomian. Ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kerjasama dan

33

koordinasi antar instansi pemerintah dalam mewujudkan sasaran pembangunan di bidang ekonomi. Ketiga lembaga tersebut adalah:

a. Majelis Tinggi Bidang Ekonomi, didirikan pada tanggal

17/5/1421 H (19/07/2000). Pendirian Majelis Tinggi Bidang Ekonomi ini merupakan langkah menuju pembentukan visi baru terpadu untuk perekonomian nasional dan perencanaan yang tepat bagi ekonomi masa depan. Salah satu bagian penting dalam perencanaan tersebut adalah dukungan terhadap iklim investasi di dalam negeri.

b. Badan Investasi Umum, dibentuk pada tanggal 5/1/1421

H (10/04/2000). Hal ini merupakan langkah penting bagi kemajuan sistem penanaman modal asing, yang mengindikasikan arah pembangunan nasional dalam memotivasi penanaman modal asing, melalui pemberian kemudahan prosedur dan dukungan atas pembentukan iklim investasi yang sehat.

c. Majelis Tinggi Urusan Minyak dan Mineral, dibentuk

pada tanggal 19/7/1421 H (17/10/2000), lembaga ini berwenang mengawasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan permasalahan minyak dan gas alam serta zat-zat hidrokarbon lainnya.

8. Repelita Kedelapan (Periode 2005 2010)

Rencana pembangunan pada Repelita Kedelapan ditekankan pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan

34

masyarakat, penyediaan lapangan kerja bagi seluruh warga negara, peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang meliputi layanan di bidang pendidikan, pelatihan profesi, kesehatan dan sosial kemasyarakatan, perluasan pendidikan di bidang ilmu-ilmu terapan dan tehnologi dan mendorong terciptanya prakarsa, kreatifitas dan penemuan-penemuan ilmiah. Hal lain yang menjadi fokus pemerintah adalah mengatasi perkembangan perekonomian dan tehnologi global yang cepat, diversifikasi basis ekonomi, perbaikan produktivitas perekonomian nasional dan penguatan daya saing. Pemerintah memberikan perhatian pada bidang-bidang yang menjanjikan seperti industri strategis dan manufaktur khususnya industri-industri yang banyak digunakan antara lain energi, gas alam, pertambangan, pariwisata dan tehnologi informasi. Pemerintah Arab Saudi juga memberikan perhatian pada peranserta sektor swasta dalam pembangunan perekonomian dan kemasyarakatan. Pemerintah melakukan upaya yang berkelanjutan dalam mengembangkan sistem dan mekanisme serta prosedur-prosedur yang berhubungan dengan investasi, mempercepat pelaksanaan strategi privatisasi, mendorong perbaikan kinerja jasa keuangan, mengintensifkan bantuan tehnis guna mendongkrak daya saing produk-produk nasional dalam negeri. Perhatian serupa juga diberikan kepada pengembangan sistem komunikasi dan tehnologi informasi, dukungan terhadap penelitian-penelitian ilmiah, peningkatan peranserta perempuan dalam kegiatan pembangunan dan konsolidasi

35

peran keluarga dalam kehidupan bermasyarakat melalui pengembangan kemampuan perempuan Arab Saudi. Pada Repelita Kedelapan ini pemerintah untuk pertama kalinya menetapkan strategi pembangunan jangka panjang yang memiliki sasaran dan tujuan yang terukur dan terarah dan membingkai empat repelita kedepan yang saling terkait dan saling menyempurnakan hingga tahun 2024. Strategi pembangunan jangka panjang ini bertolak dari visi kedepan perekonomian Arab Saudi yang mencerminkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan harapan-harapan pemerintah dan rakyat Arab Saudi.

9. Repelita Kesembilan (Periode 2010 2015)

Pemerintah Arab Saudi baru-baru ini mencanangkan Repelita Kesembilan yang dimulai pada tahun 2010, dengan menekankan pada pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Arab Saudi dengan memaksimalkan pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang tersedia di masing-masing wilayah. Melanjutkan hal-hal yang telah dicapai pada Repelita Kedelapan dengan mengacu pada visi pembangunan perekonomian ke depan. Dalam rangka mempercepat laju pembangunan dan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah, pemerintah Arab Saudi sejak pertengahan Repelita Kedelapan telah memulai pembangunan mega proyek yang dinamakan economic cities di berbagai daerah yang hingga kini masih terus berlangsung pembangunannya.

Diantara kota-kota pusat bisnis tersebut adalah sbb:

36

1. King Abdullah Economic City Merupakan yang pertama dan terpenting dari economic cities yang ada dengan luas 168.000.000 m2 di sisi pantai Laut Merah. Dengan panjang 35 km dekat kota Industri Rabigh. Kota ini mencakup enam kawasan strategis:

Pertama : Pelabuhan laut dengan standar

internasional seluas 2.600.000 m2. Kedua : Kawasan industri seluas 8.000.000 m2

dan mencakup sejumlah proyek yang di khususkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan perusahaan industri.

Ketiga : Kawasan hunian dan pusat perbelanjaan modern seperti hotel-hotel, apartemen-apartemen dan fasilitas rekreasi dan wisata lainnya yang terletak di pinggiran pantai.

Keempat : Pulau uang, sebuah pulau yang menjadi daya tarik wisatawan lengkap dengan berbagai fasilitas dengan disain dan bentuk seperti uang.

Kelima : Kawasan pemukiman mewah.

37

Keenam : Kawasan pendidikan yang mencakup sekolah-sekolah unggulan, dengan berbagai jenjang pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi, institut, pusat kajian, pusat pelatihan dan pengembangan bakat dan kreativitas warga dan lain-lain.

Proyek King Abdullah Economic City tergolong proyek terbesar dalam sejarah Arab Saudi, dengan menelan biaya SR100 milyar (US$26,67 milyar) dan akan menjadi kota perekonomian terpadu yang terbesar di dunia, dikerjakan oleh sektor swasta dan menurut perhitungan akan membuka satu juta lapangan kerja.

2. Prince Abdul Aziz Bin Musa'id Economic City di Kota Hail:

Economic city ini didirikan diatas lahan seluas 156.000.000 m2, dengan total pendanaan SR30 milyar (US$8 milyar) selama sepuluh tahun. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kota ini berada di bawah pengawasan Saudi

Arabia General Investment Authority (SAGIA). Economic city ini akan menyerap kurang lebih 30 ribu lapangan kerja, sehingga berperan dalam pertumbuhan ekonomi di kawasan

38

dan akan menjadi salah satu penopang penting di dalam kebangkitan ekonomi nasional. Sektor swasta juga akan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan investasi di kota ini melalui sejumlah proyek pembangunan seperti: bandara internasional, pelabuhan, pusat logistik dan pembangunan terminal bagi penumpang yang menggunakan transportasi darat. Kota ini juga akan dibangun berbagai fasilitas pendidikan, pemukiman, kawasan industri pertanian, industri pertambangan dan kawasan wisata lengkap dengan berbagai fasilitas pendukungnya.

3. Knowledge Economic City di Madinah

Knowledge economic city ini direncanakan sebagai sebuah kota modern yang berbasis ilmu pengetahuan dan tehnologi di Arab Saudi yang

merupakan economic city ketiga yang masuk dalam rencana

Saudi Arabia General Investment Authority (SAGIA) guna menarik modal dalam negeri dan investasi asing. Luas Knowledge economic city ini mencapai 408.000.000 m2 dan besar dana investasi di dalamnya mencapai SR25 milyar (US$ 6,67 milyar), lokasi itu mencakup 250.000 m2 untuk kawasan perpustakaan, 4.000 unit pertokoan, 30.000 unit

39

perumahan/ pemukiman. Pembangunan economic city ini diperkirakan akan membuka 20.000 peluang kerja baru. Economic city ini terdiri dari beberapa komponen penting, mencakup: Lembaga Tehnologi dan Ilmu Perekonomian Tayyibah, Institut Kajian Tehnologi Modern, Museum Sirah Nabawi, Pusat Kajian Peradaban Islam, Lembaga-lembaga Kajian Ilmu Kedokteran dan Genetika, Pelayanan Kesehatan Terpadu, ditambah lagi dengan kawasan pemukiman dan pusat bisnis dengan peluang investasi bagi pihak swasta yang terbuka lebar. Pendirian Knowledge economic city di kota Madinah diharapkan akan mampu mengikuti perkembangan lompatan perekonomian yang dialami oleh Arab Saudi, dan untuk mendukung sektor ilmu pengetahuan secara umum.

4. Jizan Economic City

Jizan economic city terletak 50 km sebelah utara kota Jizan, dengan luas kurang lebih 100.000.000 m2 dengan panjang kota mencapai 12 km sejajar dengan tepi pantai dan lebarnya 8 km. Jizan economic city ini diharapkan mampu menarik lebih dari SR100 milyar (US$26,67 milyar) nilai investasi baik lokal maupun asing yang akan ditanamkan di bidang industri, jasa dan properti. Proyek ini akan menyediakan sekitar 500.000 lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah juga berencana membangun pusat distribusi besi mentah dan biji besi untuk kawasan Timur Tengah. Dengan adanya pusat distribusi besi mentah ini, pemerintah dapat membangun industri besi utama dan pengolahan besi. Sektor-sektor lain yang menjadi penggerak roda

40

perekonomian kota Jizan selama ini yaitu sektor pertanian, perikanan dan peternakan. Sektor ini akan lebih ditingkatkan produktivitasnya dengan cara membangun sarana dan prasarana pendukung dan memberikan kemudahan

permodalan dan insentif kepada para pengusaha yang bergerak di bidang ini. Letak geografis kota Jizan yang cukup strategis dan berada di dekat lintas

pelayaran internasional Laut Merah dan Samudera Hindia dengan pelabuhan lautnya yang memadai diharapkan dapat menjadi pintu keluar (ekspor) barang-barang hasil produksi kota ini.

41

BAB III

POTENSI PASAR TENAGA KERJA DI ARAB SAUDI A. Potensi Tenaga Kerja Arab Saudi

Dengan jumlah penduduk lebih dari 27 juta jiwa pada tahun 2010, Arab Saudi memiliki angkatan kerja mencapai 8,61 juta orang, dengan 7,33 juta orang diantaranya merupakan tenaga kerja laki-laki (85,1% dari total keseluruhan angkatan kerja di Arab Saudi). Jumlah angkatan kerja warga Arab Saudi sebanyak 4,29 juta orang, dengan 3,58 juta orang diantaranya merupakan laki-laki. Sedangkan jumlah tenaga kerja Arab Saudi mencapai 3,84 juta orang. Di sisi lain, angkatan kerja asing mencapai 4,32 juta orang, dengan 3,75 juta orang diantaranya merupakan laki-laki. Adapun jumlah tenaga kerja asing di Arab Saudi mencapai 3,81 juta jiwa.

Berdasarkan tingkat pendidikan, para lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang sederajat (SLTP) masih mendominasi angkatan kerja Arab Saudi dengan jumlah 1,87 juta orang (21,7%), disusul secara berturut-turut para lulusan sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat (SLTA) dengan jumlah 1,73 juta orang (20,1%) dan lulusan S1 (Sarjana) sebanyak 1,66 juta orang (19,2%). Di sisi lain, lulusan S3 (Doktor) menyumbang porsi terkecil dari total angkatan kerja Arab Saudi sebesar 30 ribu jiwa (0,4%).

42

TABEL ANGKATAN KERJA ARAB SAUDI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

TAHUN 2009

Tingkat Pendidikan

Angkatan Kerja

Partisipasi Kerja

Pengangguran

Buta Huruf 477.964 476.566 1.398

Baca Tulis 913.386 909.110 4.276

SD 1.258.386 1.227.974 30.412

SLTP 1.732.492 1.685.680 46.812

SLTA 1.866.232 1.744.859 121.373

Diploma 582.055 525.203 56.852

Strata 1 (Sarjana) 1.656.912 1.455.829 201.083

Strata 2 (Master) 92.041 91.238 803

Strata 3 (Doktor) 31.533 31.533 0

Sumber: Pusat Statistik dan Informasi, Kementerian Ekonomi dan

Perencanaan

Tabel di atas menunjukkan bahwa angkatan kerja warga

Arab Saudi masih didominasi oleh lulusan sekolah tingkat dasar dan menengah. Sebaliknya, porsi terbesar dari pengangguran disumbang oleh lulusan sarjana dan diploma, dengan rasio masing-masing sebesar 12,1% dan 9,8% dari angkatan kerja dengan tingkat pendidikan yang sama.

43

Berdasarkan lapangan kerja, sektor pemerintahan masih didominasi oleh tenaga kerja Arab Saudi dengan kecenderungan terus meningkat sejak tahun 2005 (712.835 jiwa) hingga 2008 (827.846 jiwa). Sebaliknya dalam periode yang sama, jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di sektor tersebut cenderung stabil.

TABEL TENAGA KERJA DI SEKTOR PEMERINTAHAN BERDASARKAN KEWARGANEGARAAN

Tahun Tenaga Kerja Arab Saudi

Tenaga Kerja Asing

Total

2005 712.835 70.441 783.276

2006 733.866 69.797 803.663

2007 760.995 68.990 829.985

2008 827.846 71.865 899.711

Sumber: Kementerian Pelayanan Publik

Berbeda dengan sektor pemerintahan, tenaga kerja di sektor swasta masih sangat di dominasi oleh warga negara asing. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa sampai akhir 2009, tenaga kerja asing di sektor ini mencapai 6,2 juta jiwa, meningkat sebesar 15,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, jumlah tenaga kerja Arab Saudi di sektor yang sama hanya 680 ribu jiwa, atau menurun 17,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja di sektor swasta dari tahun 2008 ke 2009 sebesar 10,8% memperlihatkan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor swasta yang

44

cukup signifikan. Diperkirakan dalam beberapa tahun ke depan, sektor swasta akan terus menyerap tenaga kerja lebih besar, tidak hanya tenaga kerja asing, melainkan juga tenaga kerja Arab Saudi. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang berupaya untuk meningkatkan partisipasi kerja warganya, khususnya di sektor swasta.

TABEL TENAGA KERJA DI SEKTOR SWASTA BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEWARGANEGARAAN

2008 2009 %

Jumlah

Tenaga

Kerja

%

Distri-

busi

Jumlah Tenaga

Kerja

%

Distri-

busi

Tingkat

Pertumbuh

an per

tahun

Total

Tenaga

Kerja

6.221.947 100 6.895.548 100 10,8

Laki- laki 6.078.896 97,7 6.758.103 98 11,2

Perempuan 143.051 2,3 137.445 2 -3,9

Arab Saudi 829.057 13,3 681.481 9,9 -17,8

Laki-laki 777.606 12,5 633.075 9,2 -18,6

Perempuan 51.451 0,8 48.406 0,7 -5,9

Asing 5.392.890 86,7 6.214.067 90,1 15,2

45

Laki-laki 5.301.290 85,2 6.125.028 88,8 15,5

Perempuan 91.600 1,5 89.039 1,3 -2,8

Sumber: Kementerian Tenaga Kerja, Arab Saudi

Di sisi lain, tabel di atas juga memperlihatkan minimnya

partisipasi kerja perempuan di sektor swasta, yang hanya sebesar 2,3% dari total tenaga kerja di sektor yang sama. Selain karena faktor budaya dan tradisi di Arab Saudi yang tidak mendorong perempuan untuk ikut bekerja, hal ini juga disebabkan oleh perempuan Arab Saudi sendiri yang terlalu pilih-pilih pekerjaan yang tersedia di pasar kerja. Sebagai perbandingan, jumlah tenaga kerja wanita Arab Saudi di sektor pemerintahan pada tahun 2008 mencapai 275.128 orang, hampir setengah dari jumlah tenaga kerja laki-laki Arab Saudi yang bekerja di sektor yang sama, yang mencapai 552.178 orang.

Dalam beberapa hal, kebijakan Saudisasi yang

diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi dipandang telah cukup berhasil menggantikan tenaga kerja asing dengan tenaga kerja warga Arab Saudi, terutama di sektor pemerintahan. Sebaliknya, tenaga kerja di sektor swasta diperkirakan masih akan terus didominasi oleh warga negara asing dalam waktu yang cukup lama.

Pemerintah Arab Saudi berupaya terus untuk menciptakan lapangan kerja bagi dua pertiga warganya yang berusia di bawah 30 tahun. Namun demikian, warga Arab Saudi yang menganggur masih cukup banyak, yaitu sekitar 5,2% dari total angkatan kerja Arab Saudi pada tahun 2009. Hal ini

46

disebabkan antara lain sistem pendidikan Arab Saudi yang masih lebih terfokus pada agama ketimbang keterampilan kerja dan kecenderungan sebagian perusahaan besar lokal untuk mempekerjakan tenaga kerja asing dengan upah yang lebih rendah. B. Potensi Tenaga Kerja Asing di Arab Saudi

Arab Saudi merupakan negara kaya minyak, yang memiliki 25% cadangan minyak dunia, dan saat ini menempati peringkat ke-8 negara terbaik dunia dalam hal menerima investasi langsung asing (FDI). World Investment Report (WIR) 2010 yang dirilis oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menyebutkan bahwa nilai investasi asing yang masuk ke Arab Saudi pada tahun 2009 mencapai sebesar SR133 milyar (US$35,5 milyar), menjadikan total saham investasi asing di negara tersebut mencapai SR551 milyar (US$147 milyar). Sektor yang menerima investasi asing terbesar mencakup tehnologi informasi dan komunikasi, real estate, infrastruktur, perbankan dan asuransi, pertambangan, minyak dan gas, dan transportasi.

Sekitar tujuh juta orang tenaga kerja dibutuhkan guna menjalankan roda perekonomian Arab Saudi dan 80% diantaranya merupakan tenaga kerja asing. Selain peluang kerja di sektor swasta yang terbuka lebar, Arab Saudi menjadi magnet bagi banyak tenaga kerja asing karena kebijakan pemerintah Arab Saudi yang memberlakukan status bebas pajak atas gaji atau upah mereka. Di samping itu, ada pula fasilitas menarik,

47

seperti rumah dinas dan asuransi kesehatan, yang ditawarkan oleh perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.

Perbedaan besaran gaji yang diterima oleh tenaga kerja

asing didasarkan atas kewarganegaraan, keterampilan, dan profesionalitas pekerja. Namun begitu, nilai besaran gaji yang diterima oleh tenaga kerja asing umumnya jauh lebih tinggi dan menjanjikan ketimbang standar gaji di negara asal. Berapa besar gaji yang ditawarkan kepada calon tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi? Data yang dimiliki KJRI Jeddah menunjukkan besaran gaji yang ditawarkan kepada tenaga kerja Indonesia berada di kisaran SR1.000 hingga SR8.000 tergantung jenis pekerjaan, pengalaman kerja dan bonafiditas perusahaan.

Sebagai gambaran, di bawah ini terdapat tabel

perbandingan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan A dan B, untuk tenaga kerja semi formal Indonesia yang datanya diperoleh dari contoh job order dan kontrak kerja yang dimiliki oleh kantor Teknis Tenaga Kerja KJRI Jeddah. No FASILITAS PERUSAHAAN A PERUSAHAAN B 1 Gaji per bulan SR1.000 SR4.000

2 Masa kontrak

kerja Dua tahun

Dua tahun dan dapat

diperbaharui menurut

kesepakatan kedua belah

pihak

3 Jam kerja 8 jam per hari x 6

hari per minggu

8 jam per hari. Libur setiap hari

Jumat

4 Akomodasi Disediakan oleh Tunjangan rumah (housing

48

perusahaan allowance) sebesar tiga bulan

gaji

5 Transportasi Disediakan oleh

perusahaan

Tidak diatur dalam job order

dan atau kontrak kerja

6 Cuti tahunan

21 hari per tahun.

Tunjangan cuti

sebesar 42 hari gaji

diberikan setelah

pekerja

menyelesaikan

masa kontrak kerja

dua tahun

Tidak diatur dalam job order

dan atau kontrak kerja

7 Makan minum SR200 per bulan Tidak diatur dalam job order

dan atau kontrak kerja

8 Tiket udara

Tiket kelas ekonomi

Jeddah Jakarta

Jeddah setelah dua

tahun bekerja

- Tiket kelas ekonomi pp

Indonesia Arab Saudi

Indonesia saat berangkat

bekerja dan pada waktu

berakhirnya kontrak

- Tiket perjalanan Arab

Saudi Indonesia saat

liburan

9 Asuransi Disediakan oleh

perusahaan

Tidak diatur dalam job order /

kontrak kerja

10 Biaya

kesehatan

Disediakan oleh

perusahaan Disediakan oleh perusahaan

11 Fasiltas lain

Tidak diatur dalam

job order/kontrak

kerja

- Tunjangan liburan

(vacation payment)

sebesar hitungan gaji 30

49

hari per tahun.

- Cuti sakit

- Uang lembur

Perusahaan A menawarkan gaji sebesar SR1.000 per

bulan kepada tenaga kerja Indonesia untuk bekerja sebagai pekerja konstruksi dengan berbagai fasilitas menarik, antara lain: akomodasi, transportasi, cuti tahunan, uang makan, tiket kelas ekonomi pp Jeddah Jakarta Jeddah setelah dua tahun, asuransi dan biaya kesehatan. Sedangkan perusahaan B menawarkan gaji yang jauh lebih besar SR4.000 kepada tenaga kerja Indonesia untuk bekerja sebagai operator forklift dengan berbagai fasilitas penunjang, seperti: tunjangan rumah (housing allowance) sebesar 3 (tiga) bulan gaji, tiket kelas ekonomi pp Indonesia Arab Saudi Indonesia saat berangkat bekerja dan pada waktu berakhirnya kontrak, pemberian tunjangan liburan (vacation payment) sebesar hitungan gaji 30 (tiga puluh) hari per tahun, biaya kesehatan, cuti sakit dan uang lembur sesuai Undang-undang Tenaga Kerja Arab Saudi, tiket perjalanan Arab Saudi Indonesia saat liburan.

Sedangkan gambaran di bawah ini adalah perbandingan fasilitas yang diberikan kepada tenaga kerja formal Indonesia sebagai tehnisi pemasangan peralatan industri (perusahaan X) dan operator pompa kilang minyak (perusahaan Y) yang datanya diperoleh dari contoh job order dan kontrak kerja yang dimiliki oleh kantor Teknis Tenaga Kerja KJRI Jeddah.

NO FASILITAS PERUSAHAAN X PERUSAHAAN Y 1 Gaji per bulan SR8.000 SR6.800

50

2

Masa kontrak

kerja

1 tahun atau selesai masa

pengerjaan proyek

(dianggap mana yang lebih

dahulu tercapai)

Seumur hidup

(sepanjang tidak ada

keinginan pekerja

untuk mengakhiri

kontrak kerja secara

tertulis)

3

Jam kerja

Sesuai dengan peraturan

ketenagakerjaan Arab Saudi

8 jam perhari atau 40

jam seminggu (Kamis

dan Jumat libur)

4

Akomodasi

Disediakan oleh perusahaan Disediakan oleh

perusahaan atau uang

ganti biaya tempat

tinggal sebanyak 3

bulan gaji atau

SR25.000

5

Transportasi Pribadi

Disediakan

perusahaan atau ganti

biaya transportasi

sebanyak SR500

6

Cuti tahunan

21 hari dan biaya

perusahaan selama masa

cuti berlangsung

30 hari dan gaji satu

bulan penuh setelah 6

bulan masa kerja

7 Makan minum

Disediakan perusahaan 3

kali sehari

Pribadi

8

Tiket pesawat

udara

Ditanggung perusahaan

dengan maskapai pener-

bangan apapun kelas

ekonomi pada saat

berangkat dan berakhir

Tiket pekerja dan

keluarga ditanggung

oleh perusahaan

dengan menggunakan

maskapai penerbangan

51

masa kerja. Saudi Arabian Airlines

kelas ekonomi. Jika

maskapai penerbangan

Saudi Arabian Airlines

tidak menyediakan

route tersebut boleh

menggunakan pesawat

lain baik saat

berangkat, berakhirnya

masa kerja ataupun

cuti tahunan.

9 Asuransi

Tidak diatur dalam kontrak

kerja

Tidak diatur dalam

kontrak kerja

10

Biaya

kesehatan

Tidak diatur dalam kontrak

kerja

Disediakan oleh

perusahaan, gratis

pelayanan kesehatan

bagi pekerja dan

seluruh anggota

keluarganya

11

Fasilitas lain Pesangon masa akhir

kontrak

- Bonus akhir tahun

sebanyak 15 %

- Gaji over time

Arab Saudi mulai menerima besarnya arus masuk tenaga kerja asing sejak harga minyak membumbung tinggi di tahun 1973. Proyek-proyek baru untuk membangun infrastruktur fisik seperti jalan dan bangunan telah meningkatkan permintaan tenaga kerja secara dramatis.

52

Ketika penduduk lokal dirasakan tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan untuk proyek-proyek tersebut, para majikan Arab Saudi pun mulai merekrut tenaga kerja formal dan semi formal dari luar negeri. Banyak orang warga Asia Selatan dan Asia Tenggara bermigrasi ke Arab Saudi dalam periode ini. Migrasi pekerja Asia secara khusus digalakkan karena adanya anggapan bahwa dibandingkan dengan tenaga kerja asing Arab, akan lebih kecil kemungkinan bagi mereka untuk menetap dan membentuk perkumpulan/ paguyuban, oleh karena itu akan lebih mudah untuk dikontrol oleh pemerintah setempat.

Meskipun pembangunan proyek konstruksi mulai melambat di tahun 1980-an, para tenaga kerja asal Asia Selatan dan Asia Tenggara terus menjadi bagian terbesar dari penduduk asing di Arab Saudi. Hal ini menunjukkan permintaan untuk pekerja asing telah bergeser ke sektor-sektor ekonomi lainnya.

Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi, jumlah tenaga kerja pada tahun 2006 yang bekerja di berbagai sektor mencapai 5.581.000. Sektor konstruksi dan sektor tenaga grosir dan retail merupakan paling banyak menyerap tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja per sektor pekerjaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Aktivitas Jumlah Kontribusi

(%)

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 374.000 6,7

Petroleum dan Mineral 83.000 1,5

53

Manufaktur 635.000 11,4

Elektrisiti, Gas dan Air 30.000 0,5

Konstruksi 2.068.000 37,1

Pedagang Grosir dan Retail 1.468.000 26,3

Transportasi, Kargo dan Komunikasi 127.000 2,3

Bank, Asuransi dan Jasa Real Estate 101.000 1,8

Pelayanan Komunitas, Sosial dan Pribadi

637.000 11,4

Jasa lainnya 57.000 1

Jumlah 5.581.000 100

Sumber: Kementerian Tenaga Kerja, Arab Saudi

Jumlah tenaga kerja asing di Arab Saudi yang cukup

besar sangat potensial dalam menyumbang devisa bagi negara pengirim dalam bentuk remitansi (uang yang dikirim ke negara asal tenaga kerja). Laporan Bank Dunia menyebutkan bahwa Arab Saudi merupakan negara pengirim remitansi ke luar negeri terbesar kedua dunia, setelah Amerika Serikat, dengan nilai remitansi mencapai lebih dari US$20 milyar pada tahun 2008. Laporan bertajuk Perekonomian Arab Saudi, yang dirilis Banque Saudi Fransi pada bulan Juni 2010 menyebutkan bahwa antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, remitansi dari tenaga kerja asing di Arab Saudi melonjak sebesar 84%, berbanding lurus dengan meningkatnya secara signifikan jumlah visa kerja baru yang diterbitkan. Menurut data Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi, pada tahun 2009, 1,54 juta visa kerja diterbitkan, hampir dua kali lipat jumlah yang diberikan pada

54

tahun 2004. Peningkatan ini terjadi sebagai akibat dari lonjakan tenaga kerja di sektor swasta, dimana jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh perusahaan swasta berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Data Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi pada tahun 2009 memperlihatkan bahwa 6.210.000 orang tenaga kerja asing dipekerjakan pada sektor swasta, naik 15,2% dari 2008 dan hampir 30% di atas 2006. Perusahaan sektor swasta mempekerjakan tenaga kerja asing, yang membentuk 90% dari total angkatan kerja di Arab Saudi pada tahun 2008, naik dari 87% pada tahun 2006 - 2008.

Data dari instansi yang sama juga menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh sektor swasta sembilan kali lebih tinggi dari tenaga kerja Arab Saudi. Pada tahun 2009, tenaga kerja asing yang bekerja di sektor swasta memperoleh rata-rata SR764 (US$203,73) per bulan, sementara tenaga kerja Arab Saudi rata-rata SR3.137 (US$836,53) per bulan. Kesenjangan yang besar dalam gaji antara tenaga kerja Arab Saudi dan asing terlihat jelas dan bila tidak dilakukan tindakan administratif yang tegas, perusahaan sektor swasta akan cenderung terus memilih mempekerjakan tenaga kerja asing yang gajinya jauh lebih rendah.

Disamping itu, sektor swasta di Arab Saudi yang terus tumbuh dan berkembang juga diperkirakan akan terus menyerap banyak tenaga kerja formal, baik tenaga kerja Arab Saudi maupun asing termasuk Indonesia.

55

BAB IV

PERKEMBANGAN DAN PROSPEK TENAGA KERJA FORMAL DAN SEMI FORMAL INDONESIA

DI ARAB SAUDI

Berbicara mengenai perkembangan dan prospek tenaga kerja formal dan semi formal Indonesia di Arab Saudi, tentunya tidak terlepas dari kondisi dan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menyangkut tenaga kerja asing, sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Disamping itu, yang perlu diperhatikan juga adalah kondisi tenaga kerja asing dari negara-negara lain di Arab Saudi yang dapat dikatakan sebagai pesaing tenaga kerja Indonesia. Dengan mengetahui situasi dan kondisi ketenagakerjaan di Arab Saudi tersebut, diharapkan tenaga kerja formal dan semi formal Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang ada, sehingga dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja formal dan semi formal Indonesia dan dapat mengubah citra buruk tenaga kerja Indonesia yang selama ini ada dan melekat di Arab Saudi. Pada umumnya Indonesia hanya dikenal sebagai negara pengirim tenaga kerja nonformal khususnya sebagai pembantu rumah tangga dan supir. A. Perkembangan Tenaga Kerja Indonesia dan Asing di

Arab Saudi

Sebagaimana diketahui bahwa tenaga kerja asing di Arab Saudi pada tahun 2009 sebanyak 4.310.024 orang yang terdiri dari laki-laki 3.736.810 orang dan perempuan 573.214 orang. Sedangkan berdasarkan hasil penghitungan sementara

56

sensus penduduk Arab Saudi yang diumumkan Pusat Statistik dan Informasi Arab Saudi pada tanggal 5 Agustus 2010, menunjukkan adanya peningkatan jumlah warga asing di Arab Saudi. Jumlah warga negara asing tahun 2010 mencapai 8.429.401 orang yang terdiri dari 70,4% laki-laki atau sebanyak 5.932.974 orang sedangkan 29,6% perempuan atau 2.496.427 orang. Jumlah warga negara asing di Arab Saudi tahun 2010 mengalami kenaikan 95,57% dibandingkan tahun 2009. Tenaga kerja asing laki-laki tahun 2010 bertambah 2.196.164 orang atau naik 58,77% dan tenaga kerja perempuan bertambah 1.923.213 orang atau naik 335,51% dibandingkan tahun 2009.

Khusus di kalangan warga negara asing, jumlah angkatan kerja dari jumlah pendatang di Arab Saudi yang berusia diatas 15 tahun, angka partisipasi kerjanya mencapai 99,7%. Data BPS Arab Saudi dalam waktu yang sama juga menyebutkan bahwa profesi di sektor jasa konstruksi dan arsitektur merupakan profesi yang paling banyak digeluti oleh tenaga kerja asing seiring dengan pesatnya pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan kota-kota ekonomi baru. Jumlah mereka mencapai 34,4% dari keseluruhan angka partisipasi kerja asing, diikuti oleh profesi di bidang jasa umum 26,5%. Sedangkan bidang profesi yang paling sedikit diisi oleh angkatan kerja asing adalah pimpinan perusahaan atau yang setingkat dengan manager. Bidang ini hanya diisi oleh 1,8% dari keseluruhan angka partisipasi tenaga kerja asing.

Mencermati kecenderungan jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir, diperkirakan ke depan jumlah warga negara asing yang bekerja

57

di sektor pemerintahan akan cenderung relatif konstan dan menurun, digantikan oleh tenaga kerja warga Arab Saudi. Di pihak lain, terbatasnya peluang kerja di sektor pemerintahan dan masih tingginya jumlah pengangguran warga Arab Saudi akan memaksa sebagian warga Arab Saudi melirik peluang kerja di sektor swasta, yang hingga 2010 masih didominasi tenaga kerja asing. Mereka datang berbagai negara, utamanya berasal dari Asia (Bangladesh, Filipina, India, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan) dan negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara (Mesir, Jordania, Syria, Lebanon, Yaman, Sudan), kemudian diikuti tenaga kerja dari Eropa dan Amerika Utara. Tenaga kerja asing di Arab Saudi pada umumnya berbahasa Inggris, Arab dan bahasa lainnya.

Dari jenis kegiatan perekonomian, bidang yang paling banyak menyerap tenaga kerja asing laki-laki adalah bidang administrasi umum yang mencapai 44,4%, diikuti oleh bidang pendidikan yang diisi sekitar 13% tenaga kerja asing laki-laki. Sementara dari angka partisipasi tenaga kerja asing perempuan, bidang yang paling banyak digeluti adalah bidang pendidikan yang mencapai 76,6%, diikuti oleh bidang kesehatan dan pekerjaan sosial lainnya yang mencapai 10,9%. Berdasarkan data dari berbagai sumber yang dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 6 Oktober 2010, jumlah tenaga kerja formal asing di Arab Saudi yang dapat menjadi pesaing tenaga kerja Indonesia adalah sebagai berikut:

No Negara Asal Jumlah %

58

1 India 1.500.000 orang 17,79 2 Mesir 1.200.000 orang 14,23 3 Pakistan 1.200.000 orang 14,23 4 Filipina 1.200.000 orang 14,23 5 Indonesia 800.000 orang 9,49 6 Yaman 600.000 orang 7,11 7 Yordania 500.000 orang 5,93 8 Syria 400.000 orang 4,74 9 Lebanon 400.000 orang 4,74 10 Sudan 300.000 orang 3,55 11 Bangladesh 200.000 orang 2,37 12 Afghanistan 200.000 orang 2,37 13 Sri Lanka 200.000 orang 2,37 14 Eropa 150.000 orang 1,77 15 Amerika Utara 50.000 orang 0,59

Tenaga kerja Bangladesh, India dan Pakistan pada

umumnya tenaga kerja laki-laki dan sebagian besar sebagai pekerja tenaga konstruksi, tenaga administrasi, pelayan toko dan restaurant, travel, supir taxi, airport ground handling serta sebagian kecil bekerja di bidang perbankan, kesehatan atau jasa lainnya. Mesir sejak akhir tahun 2009 telah menghentikan pengiriman tenaga kerja perempuan ke Arab Saudi. Tenaga kerja Mesir pada umumnya bekerja di bidang administrasi, kesehatan, industri, jasa perdagangan serta sebagian bekerja sebagai supir taxi. Sedangkan tenaga kerja Filipina, kebanyakan bekerja pada bidang kesehatan, perbankan, supermarket, restaurant, caf, tehnisi dan jasa lainnya. Jumlah tenaga kerja Indonesia yang berada di Arab Saudi diperkirakan sekitar 800

59

ribu orang atau 9,49% dari total warga negara asing. Dari 800 ribu tenaga kerja Indonesia tersebut, sebanyak 9.252 orang atau 11,59% berkerja di sektor formal dan semi formal.

Menurut catatan pada KJRI Jeddah pada periode tahun 2006 sampai dengan bulan Agustus 2010 jumlah penambahan tenaga kerja formal dan semi formal baru Indonesia yang bekerja di Wilayah Barat Arab Saudi tendesinya dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, kecuali tahun 2009 yang mengalami penurunan. Penurunan masuknya tenaga kerja formal baru Indonesia di tahun 2009 terjadi dikarenakan dampak krisis keuangan global yang juga menimpa negara Uni Emirat Arab yang berakibat kepada melemahnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara kawasan Teluk termasuk Arab Saudi. Pertumbuhan tenaga kerja baru formal Indonesia yang masuk ke Arab Saudi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

PENAMBAHAN TENAGA KERJA FORMAL DAN SEMI FORMAL BARU INDONESIA

TAHUN JUMLAH PEKERJA

2006 634

2007 3.104

2008 3.223

2009 1.811

2010* 480

*data Tehnis Tenaga Kerja, KJRI Jeddah sampai Agustus 2010

60

Tenaga kerja formal dan semi formal Indonesia di Arab Saudi bekerja di berbagai sektor/bidang pekerjaan, seperti perhotelan, konstruksi, petrokimia/industri perminyakan, operator kendaraan alat-alat berat, operator mesin, perawat kesehatan, tehnisi elektronik/komputer/air condition/kendaraan, pemasaran, plumber/las, pengemudi bus, pengepakan barang, pemeliharaan alat-alat listrik, laboratorium makanan, perikanan, juru masak pada hotel dan restaurant, percetakan, jasa pariwisata, perbankan, pramugari/pramugara, pilot pesawat udara dan pelaut. Berdasarkan jenis pekerjaan, tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi paling banyak bekerja di bidang konstruksi (32,9%), diikuti oleh para tehnisi (7,4%), industri makanan & restaurant (6,7%), tenaga listrik (5,8%), perhotelan (3,2%), perikanan (2,9%), operator alat berat (2,9%), petrokimia/perminyakan (2,6%). Jumlah tenaga kerja formal dan semi formal Indonesia yang bekerja di Arab Saudi, sesuai jenis bidang pekerjaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TENAGA KERJA FORMAL & SEMI FORMAL INDONESIA DI WILAYAH BARAT ARAB SAUDI

BERDASARKAN BIDANG PEKERJAAN

BIDANG PEKERJAAN JUMLAH %

Konstruksi 3049 32,9

Tehnisi 689 7,4

Industri Makanan & Restaurant

629 6,7

61

Tenaga Listrik 538 5,8

Perhotelan 297 3,2

Perikanan 270 2,9

Operator alat berat 269 2,9

Petrokimia/perminyakan 243 2,6

Transportasi Udara 201 2,1

Transportasi Darat 178 1,9

Transportasi Laut 60 0,6

Industri Gelas 113 1,2

Perbankan/Keuangan 26 0,3

Kesehatan 14 0,2

Supermarket 12 0,1

Tenaga kerja Indonesia pada umumnya bekerja pada

beberapa perusahaan besar Arab Saudi maupun perusahaan Indonesia yang beroperasi di wilayah kerja KJRI Jeddah, antara lain seperti: Saudi Oger, Pinehill Arabia Food Ltd, Saptco, Yanpet, National Petrochemical Industrial, Saudi Bin Ladin Group, National Flight Service, United Plastic Producer, Makkah Clock Royal Tower, Dar Al Tawhid Intercontinental Hotel, Arabian Ceramic, Mariot Jeddah Hotel, Sunbullah Group Jeddah,

62

Zamzam Grand Suite Makkah Hotel, National Prawn Company, PT. Waskita Karya, PT. PP, Technimont Pvt, Ltd, Manazel Al Ain Mercure Grand, Rabigh Refinering & Petrochemical Co, Yansab, Suido Kiko Middle East Co. PT. Trubarabia, Saudi Arabian Airlines, Atlanta Airlines, NAS dan Toyota Abdul Latief Jameel.

Jumlah tenaga kerja formal Indonesia yang bekerja pada

perusahaan Arab Saudi maupun Indonesia yang beroperasi di Jeddah dan sekitarnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

PERUSAHAAN JUMLAH

Bin Ladin Group 1.216

PT. WASKITA 1.053

PT. PP 580

Trubarabia 538

National Prawn Company (NPC) 270

Technimont ICB Pvt, Ltd 240

Saudi Oger 200

Afras Trading & Construction Co. 184

Said Bawazir Trading Company (SBTC) 335

Pinehill 171

63

Yanbu National Petrochemical Co. (YANSAB)

159

Toyota Abdul Latief Jameel 128

Suido Kiko Middle East Co. 123

Mahmud Saeed Glass Industry 113

SAPTCO 98

HAFIL 80

Al Massa Hotel 77

Dar Al Tawhid Intercontinental Hotel 70

Makkah Clock Royal Tower 59

Rumah Sakit King Fahd, Madinah

(dokter 1 orang, perawat 54 orang)

55

Al Zahid Tractor Co. 44

Al-Mahdod Architectural Construction 41

Rabigh Refinering & Petrochemical Co. 40

Consolidate & Can Manufacturing Co. Ltd. 30

Rawahel Al Masher 28

64

Sunbulah Group 27

Rosewood Corniche/Danah Corniche Co. Ltd

25

Arabian Ceramics 25

Sankyu Manar Petrochemical Co 25

Tasneem Al Faizeen Hotel 22

Manazel Al Ain Mercure Grand 21

United Plastic Product Co. 21

Modern Foods Co. Ltd. 20

Yanbu Petrochemical (YANPET) Co. Ltd. 20

Emad Sadiq Dahlan Est. 16

Reza Food (Mc Donalds) 15

Easternpak 15

Ahmad A. Abed Trading Est. 10

Napco Multipak Co. 10

Bin Dawood 10

Alwefag Factory 10

National Automobile Industry Co. Ltd. 10

65

Saudi Brothers Commercial Co. 10

Zamzam Grand Suites Makkah 9

Saudi Arabian Airlines 175

Atlanta Air 16

NAS 5

Huta Marine Work Ltd 20

Zelan Arabia Co. Ltz, Jizan 40

*Data Staf Teknis Tenaga Kerja KJRI Jeddah dan sumber-sumber

lainnya.

B. Prospek dan Peluang Tenaga Kerja Formal dan Semi

Formal Indonesia

Memperhatikan jumlah dan komposisi tenaga kerja formal dan semi formal Indonesia yang ada dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara-negara pesaing, peluang tenaga kerja Indonesia masih terbuka dan dapat ditingkatkan terutama pada sektor atau bidang pekerjaan yang masih relatif kecil, seperti di bidang kesehatan (perawat dan dokter), perbankan, perminyakan (petrokimia), penerbangan (pilot dan awak pesawat/pramugari/pramugara), perhotelan, tenaga listrik, dan industri makanan. Menurut posisi dan tingkat kedudukannya, tenaga kerja formal Indonesia sebagian kecil yang menduduki jabatan manajer dan direktur suatu perusahaan, sedangkan sebagian besar hanya sebagai pekerja biasa.

66

Berdasarkan bidang pekerjaan, tampak dengan jelas

bahwa tenaga kerja formal dan semi formal Indonesia pada saat ini banyak yang bekerja pada sektor konstruksi dan infrastruktur lainnya. Kondisi tersebut dapat terjadi karena adanya peningkatan investasi pada sektor kontruksi pada tahun 2010 sampai tahun 2015. Pemerintah Arab Saudi menempatkan sektor konstruksi di deretan depan dengan cara meningkatkan jumlah anggaran teruta