PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Dasar Hukum

UU 17/2003

PP 6/2006 jo PP 38/2008

1. PMK- 96/PMK.06/2007 2. PMK-120/PMK.06/2007

3. PMK-29/PMK.06/2010 4. PMK – 102/2009

5. PMK – 33/PMK.06/2012

UU 1/2004

Perbendaharaan Negara

1. Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, & Pemindahtanganan BMN

2. Penatausahaan BMN 3. Penggolongan dan Kodefikasi BMN 4. Tata Cara Rekonsiliasi BMN dlm rangka

Penyusunan LKPP 5. Tata cara Pelaksanaan Sewa BMN

Keuangan Negara

Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012

Pengelolaan BMN/D

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

UU 2/2012

Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Kepentingan

Umum

ASAL PEROLEHAN

Jenis belanja: - - Belanja barang (52) - - Belanja modal (53) - - Belanja hibah (56)

- - Bantuan sosial (57) - - Belanja Lain-lain (58)

Hibah/sumbangan Perjanjian/kontrak Peraturan perundang-undangan Putusan pengadilan

APBN

Perolehan Lain yang

sah

PERTANGGUNGJAWABAN (LAPORAN KEUANGAN) Aset Lancar Persediaan Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Lain-lain Aset Tidak Berwujud Kerjasama Pihak Ketiga Aset yang tidak digunakan

Penggunaan Pemanfaatan

- Sewa - Pinjam pakai - KSP - BGS/BSG

PENGELOLAAN Pemindahtanganan

- Penjualan - Hibah - Tukar-menukar - PMP

Penghapusan

PENGELOLAAN

Termasuk : Dana Dekonsentrasi/

Tugas Pembantuan; Bagian Anggaran

Pembiayaan dan Perhitungan (999.06)

BMN pada BLU BMN Rumah Negara

Ruang Lingkup

BMN

TUJUAN PENGELOLAAN BMN YANG AKAN DICAPAI

Administrasi lengkap

Nilai Wajar

Laporan BMN menghasilkan

informasi yang memadai

Sertifikat lengkap a.n.

Pemerintah Republik

Indonesia cq. K/L

Penggunaan & pemanfaatan

optimal

Pemindahtanganan &

Penghapusan BMN rusak

Penghematan belanja modal

dan belanja pemeliharaan

Tertib Hukum

Tertib Fisik/

Pengelolaan

Tertib Administrasi

4

INVENTARISASI

PEMBUKUAN

PELAPORAN

Pasal 67 PP 6/2006 Penatausahaan adalah

rangkaian kegiatan yang

meliputi pembukuan,

inventarisasi, dan

pelaporan Barang Milik

Negara/Daerah sesuai

dengan ketentuan yang

berlaku

PENATAUSAHAN BARANG MILIK NEGARA

KEWAJIBAN UGM

melaporkan BMN yang dikuasai

Melakukan rekonsiliasi ke KPPN tiap semester dan ke KPKNL

KETENTUAN UMUM

Tidak boleh ada keterlambatan dalam pelaporan

Tidak boleh ada nilai yang berbeda antara transaksi keuangan dengan transaksi aset

Semua transaksi Belanja Modal harus diinput dalam aplikasi SIMAK BMN, dan juga aset yang diperoleh dari sumber lain yang sah, termasuk hibah dari pihak ketiga.

KONDISI SAAT INI

UGM terlambat melaksanakan rekonsiliasi dengan KPKNL Yogyakarta

UGM sebagi koordinator UAPPBW terlambat melaksanakan rekonsiliasi tingkat wilayah

UGM mendapatkan peringatan dari DJKN Wilayah Semarang

Sanksi Keterlambatan Pelaporan BMN

Surat peringatan

Menunda penyelesaian atas usul pemanfaatan atau pemindahtangan BMN

Penundaan penerbitan SP2D oleh KPPN atas usul DJKN Wilayah

PENYEBAB KETERLAMBATAN

Penyerahan data dari fakultas/unit kerja mengalami keterlambatan

Fakultas/unit kerja banyak yang salah dalam memasukkan data ke dalam SIMAK BMN

Kesalahan penggunaan akun belanja

Lalu lintas data keuangan kepada pengelola aset kurang baik

UNIT YANG MASIH BERMASALAH

UNIT KERJA KETERANGAN

LPPM Salah SP3B

Fakultas Ekonomika & Bisnis

Salah Input data

Fakultas Kedokteran Hewan Salah SP3B

Fakultas Kehutanan Dana aset untuk belanja bensin

Program Magister Manajemen (MM)

Dana aset untuk belanja habis pakai

Pusat Studi Perencanaan dan Pembangunan Regional

Salah SP3B

Pusat Studi Transportasi dan Logistik

Dana aset untuk fotocopy

Sekolah Vokasi Salah SP3B

P2EB FAK.EKONOMI Salah Input data

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

Tim DPPA telah melakukan jemput bola dan melakukan pendampingan teknis kepada entitas diunit kerja

Tim DPPA bersama Tim Direktorat Keuangan telah melakukan koordinasi secara rutin antara pengelola keuangan dengan pengelola aset

Telah dilaksanakan bimbingan teknis pengelolaan BMN bagi pengurus barang

INVENTARISASI PERMASALAHAN PENCATATAN ASET

PROSES PERMASAHAN

Perencanaan Kesalahan penentuan akun belanja pada saat penyusunan RKAT

Aplikasi 1. Jumlah entitas terlalu banyak 2. Perbedaan jumlah entitas antara SIMAK BMN dengan

SIMKEU 3. Selama ini operator SIMAKBMN hanya dijadikan beban

"sampiran" dari pengurus barang dan kadang setiap tahun ganti orang

Pengadaan 1. Kesalahan pemaketan pengadaan 2. Akun belanja salah 3. Pengurus barang tidak mendapatkan/diberi dokumen

pengadaan (berita acara serah terima barang) 4. Pengurus barang tidak mendapatkan kuitansi bukti

pembayaran belanja barang sebagai bahan input data SIMAK BMN

Koordinasi Lemahnya koordinasi pengelola keuangan dengan pengelola barang di unit kerja, sehingga terjadi selisih pencatatan aset dan terjadi keterlambatan penyusunan laporan

HARAPAN KEPADA PIMPINAN UNIT KERJA

1. Perlu pembinaan yang lebih intensif kepada operator aplikasi SIMAK BMN

2. Apabila akan melaksanakan perpindahan petugas mohon memperhatikan kompetensinya

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pencatatan BMN

4. Melakukan mediasi koordinasi antara pengelola keuangan dengan BMN