pedoman umum pengembangan desa pesisir tangguh

Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir

i

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pedoman Umum

Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir


i



Kata Pengantar

Kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai potensi dampak

kerusakan habitat, perubahan pada proses alami ekosistem, dan pencemaran. Disisi lain, juga

terjadi berbagai permasalahan seperti konflik kepentingan pembangunan, kelembagaan, dan

tingkatan pemerintahan. Pembangunan yang tidak terintegrasi dengan baik, tanpa pedoman

dan mitigasi lingkungan yang tepat, akan menghasilkan permasalahan dan konflik. Oleh karena

itu keterpaduan perlu dilakukan untuk mengompromikan kepentingan antar sektor, tingkatan

pemerintahan, ruang darat dan laut, ilmu dan pengelolaan, serta internasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008

tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka dipandang perlu

adanya upaya mendorong pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam untuk

melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu. Hal tersebut dalat

dilakukan mulai dengan lingkup wilayah terkecil, yaitu desa yang tertuang dalam Rencana

Pengembangan Desa Pesisir.

Rencana Pengembangan Desa Pesisir merupakan rencana yang tidak terpisahkan dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Dalam penyusunannya, rencana

pengembangan desa mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Pedoman ini mencoba memberikan panduan dalam penyusunan rencana pengembangan desa

pesisir yang diharapkan dapat mewujudkan sebuah desa pesisir yang tangguh.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini, kami ucapkan

terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Kritik dan saran dari semua pihak demi

penyempurnaan buku ini sangat kami harapkan.

Jakarta, Februari 2011

Tim Penyusun


ii



Daftar Isi

Kata Pengantar ................................................................................................................... i

Daftar Isi ............................................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ......................................................................................................... 1

1.2. Tujuan .................................................................................................................... 2

1.3. Landasan Hukum ..................................................................................................... 2

1.4. Ruang Lingkup Pedoman .......................................................................................... 3

1.5. Sistematika Pedoman ............................................................................................... 4

BAB II TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR ............................ 5

2.1. Tahapan Kegiatan Penyusunan RPDP. ........................................................................ 6

2.1.1. Persiapan .......................................................................................................... 6

2.1.2. Pengkajian Keadaan Desa ................................................................................... 6

2.1.3. Penyusunan Rancangan RPDP ............................................................................. 7

2.2. Pembahasan Rancangan RPDP .................................................................................. 9

2.2.1. Forum Pembahasan ............................................................................................ 9

2.2.2. Peserta ............................................................................................................. 9

2.2.3. Fasilitator .........................................................................................................10

2.2.4. Proses Pembahasan ..........................................................................................10

2.2.5. Hasil ................................................................................................................10

2.3. Penetapan Rancangan RPDP .................................................................................10

2.3.1. Forum Penetapan ..............................................................................................10

2.3.2. Peserta Rapat ...................................................................................................11

2.3.3. Sifat Rapat .......................................................................................................11

2.3.4. Penetapan Pengesahan......................................................................................11

2.3.5. Tahapan Kegiatan Penetapan dan Pengesahan ....................................................11

BAB III PENGENDALIAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN DESA PESISIR PESISIR .................13

BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN DESA PESISIR ................15

BAB V PENUTUP ...............................................................................................................16

LAMPIRAN ........................................................................................................................17


1



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa Pesisir di Indonesia dihadapkan pada empat persoalan pokok, yakni: (1) tingginya tingkat

kemiskinan masyarakat pesisir; pada tahun 2010 kemiskinan di desa-desa pesisir mencapai

angka 7,8 juta jiwa (BPS, 2010); (2) tingginya kerusakan sumberdaya alam pesisir; (3)

rendahnya kemandirian organisasi sosial desa dan lunturnya nilai-nilai budaya lokal; dan (4)

rendahnya infrastruktur desa dan kesehatan lingkungan pemukiman. Keempat persoalan pokok

ini juga memberikan andil terhadap tingginya tingkat kerentanan terhadap bencana alam dan

perubahan iklim yang cukup tinggi pada desa-desa pesisir, terutama di wilayah pesisir pulau-

pulau kecil.

Atas dasar realitas di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia – KKP RI –

menginisiasi kegiatan yang diharapkan mampu menjadi penghela kemajuan desa-desa pesisir di

Indonesia, yakni melalui kegiatan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (selanjutnya disingkat

PDPT). Kegiatan PDPT ini merupakan salah satu bagian dari Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) yang terintegrasi dengan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di bawah koordinasi

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

PDPT mempunyai makna strategis, yaitu: pertama, wujud implementasi konkrit dari 11 prioritas

nasional Kabinet Indonesia Bersatu II tahun 2011-2014. PDPT merupakan implementasi

kebijakan Presiden terkait peningkatan dan perluasan program pro-rakyat; dan kedua, PDPT

merupakan wujud dari intervensi KKP dalam hal: (1) menata desa pesisir dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat pesisir; (2) menghasilkan keluaran (output) yang dapat memberikan

manfaat riil bagi masyarakat pesisir, dengan permasalahan dan prioritas kebutuhan

masyarakat; (3) pembelajaran bagi masyarakat pesisir untuk menemukan cara pemecahan

masalah secara mandiri; dan (4) mendorong masyarakat pesisir sebagai agen pembangunan.

PDPT diharapkan mampu menjawab kendala sekaligus memanfaatkan potensi sumberdaya

pesisir.


2



Kegiatan perencanaan dan pengembangan desa pesisir tangguh dilaksanakan melalui tiga

tahapan utama. Tahapan pertama, penyusunan perencanaan pengembangan desa yang antara

lain disusun berdasarkan profil desa yang memiliki rentang waktu pelaksanaan lima tahun

dengan uraian waktu tiap tahunnya; Tahapan kedua, pelaksanaan program menghasilkan

kegiatan fisik sesuai dengan rencana pengembangan desa di lokasi kegiatan serta peningkatan

kapasitas kelembagaan dan masyarakat; dan Tahapan ketiga, pelaksanaan program

menghasilkan kemandirian dan keberlanjutan program oleh para pemangku kepentingan

(stakeholders).

Rencana Pengembangan Desa Pesisir merupakan rencana yang tidak terpisahkan dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Dalam penyusunannya, rencana

pengembangan desa mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Dalam proses penyusunannya, rencana pengembangan desa juga mendapat arahan dari Tim

Teknis Pengendali Daerah, yang turut serta memverifikasi terhadap isi rencana

pengembangan desa.

1.2. Tujuan

Tujuan Rencana Pengembangan Desa Pesisir adalah:

1. Mewujudkan perencanaan pengembangan desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi

desa;

2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi, antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan;

1.3. Landasan Hukum

1.3.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

1.3.2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


3



1.3.3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 4844);

1.3.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 158 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );

1.3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

1.3.6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 4817);

1.3.7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan

Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

1.3.8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan

Desa.

1.4. Ruang Lingkup Pedoman

Secara umum ruang lingkup Pedoman Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir

meliputi metode pelaksanaan, proses pelaksanaan, hasil dokumen dan mekanisme pelaksanaan.

Lingkup dari metode pelaksanaan mencakup:

1. Prinsip-prinsip perencanaan, meliputi penerapan konsep bina manusia, bina usaha, bina

kelembagaan, bina lingkungan dan bina siaga bencana serta keterkaitan wilayah

kecamatan.


4



2. Kerangka pikir perencanaan, meliputi kegiatan penyusunan rencana pengembangan desa

mulai dari persiapan, pelaksanaan penyusunan sampai dengan penetapan, pengendalian

serta evaluasi program.

3. Metode penyusunan meliputi metode pengumpulan data, metode analisis data dan metode

penyusunan rencana.

Lingkup dari proses pelaksanaan pengembangan desa pesisir meliputi, sosial budaya, ekonomi,

sumberdaya alam dan lingkungan, infrastruktur, bencana dan perubahan iklim, dan

kelembagaan.

Lingkup dari hasil pedoman adalah tersusunnya dokumen rencana pengembangan desa pesisir

yang tepat dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

1.5. Sistematika Pedoman

Pedoman penyusunan rencana pengembangan desa pesisir disusun dengan sistematika sebagai

berikut

BAB I Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan menguraikan Latar Belakang, Tujuan, Sasaran, Ruang

Lingkup Pedoman dan Sistematika Pedoman.

BAB II Tahapan Penyusunan Rencana Pengembangan Desa

Pada bab ini menguraikan tahapan-tahapan serta kegiatan dalam rangka penyusunan

rencana pengembangan desa.

BAB III Pengendalian Penyusunan Rencana Pengembangan Desa

Pada bab ini menguraikan prinsip pengendalian atas penyelenggaraan perencanaan

pengembangan desa.

BAB IV Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Desa

Pada bagian ini menguraikan tentang prinsip evaluasi pelaksanaan penyusunan

rencana pengembangan desa.

BAB V Penutup


5



BAB II TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA

PENGEMBANGAN DESA PESISIR

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, wajib disusun Rencana Pengembangan

Desa Pesisir (RPDP) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Desa, dimana terdapat sinkronisasi dan sinergitas. Dokumen rencana

pengembangan desa pesisir dibuat selama jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi,

tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pengembangan desa. Rencana

Pengembangan Desa Pesisir (RPDP) ditetapkan dengan Peraturan Desa (lihat Lampiran 1).

Perencanaan pengembangan desa pesisir disusun secara partisipatif oleh Pemerintah Desa

sesuai dengan kewenangannya.

Dalam menyusun perencanaan pengembangan desa pesisir wajib melibatkan kelembagaan

masyarakat desa serta tokoh masyarakat.

Tahapan Penyusunan RPDP:

(1) Penyusunan RPDP disusun melalui Musrenbangdes

(2) Musrenbang desa terdiri atas musrenbang desa jangka menengah

(3) Musrenbang desa jangka menengah diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam

rangka penyusunan rencana pengembangan desa untuk jangka waktu pelaksanaan

program.

Penyusunan RPDP dilakukan melalui urutan kegiatan :

(1) penyusunan rancangan RPDP;

(2) musyawarah perencanaan pengembangan jangka menengah ;

(3) penetapan oleh Kepala Desa Bersama BPD atau penetapan dengan Keputusan Kepala Desa

sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Proses pelaksanaan penyusunan rancangan RPDP adalah sebagai berikut :


6



2.1. Tahapan Kegiatan Penyusunan RPDP.

2.1.1. Persiapan

Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan adalah:

1) Pembentukan Tim Penyusun RPDP ;

2) Menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan kegiatan penyusunan RPDP;

3) Mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang desa ;

4) Mengundang peserta musrenbang desa ;

5) Menyiapkan sarana,alat dan kegiatan penyusunan RPDP.

2.1.2. Pengkajian Keadaan Desa

A. Pengertian

Pengkajian Keadaan desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan

masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait,yang menggambarkan secara jelas

dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat desa.

B. Tujuan

Kegitan ini bertujuan untuk menggali secara objektif, lengkap dan cermat.

1) Potensi desa.

2) Permasalahan yang dihadapi.

3) Kebutuhan masyarakat.

C. Fasilitator

Kegiatan pengkajian keadaan desa difasilitasi oleh KPM dan LPMD.

D. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD

(Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat dan Desa).

E. Proses dan Alat Kaji


7



1) Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan untuk mengenali potensi, masalah dan

kebutuhan masyarakat dengan menggunakan dokumen profil desa;

2) Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan melakukan pengelompokan potensi dan

masalah sebagaimana Format A pada Lampiran 2 dan penentuan peringkat masalah

sebagaimana Format B pada Lampiran 3 Pedoman Umum ini ;

3) Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan melakukan pengkajian Tindakan Pemecahan

Masalah sebagaimana Format C pada Lampiran 4 Pedoman Umum ini ;

4) Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan melakukan penentuan peringkat tindakan

sebagaimana Format D pada Lampiran 5 Pedoman Umum ini.

F. Waktu Pelaksanaan

Durasi (lamanya) waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengkajian keadaan desa

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa yang bersangkutan.

G. Hasil

Hasil dari Kegiatan ini merupakan penggabungan dari proses pengkajian keadaan di tingkat

kelompok atau dukuh adalah :

1) Data Potensi Desa ;

2) Data Permasalahan ;

3) Data Kebutuhan Peringkat Tindakan.

2.1.3. Penyusunan Rancangan RPDP

A. Rancangan RPDP

Rancangan RPDP dimaksud terdiri dari (1) Naskah rancangan kebijakan pembangunan desa dan

(2) Rencana kegiatan Pembangunan Desa.

B. Sistematika / Tata Susun

Naskah rancangan kebijakan pembangunan desa disusun sesuai sistematika / tata susun

sebagaimana Lampiran 1 dengan lampiran Format A sampai dengan Format G Petunjuk Teknis

ini.


8



C. Perumusan Rencana Kebijakan Pembangunan Desa

1) Rencana kegiatan Kebijakan Pembangunan Desa disusun sesuai table rencana

sebagaimana pada Format H ;

2) Rencana kegiatan dimaksud disusun berdasarkan “urusan” ;

3) Urusan dimaksud dipilah menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan ;

4) Urusan Wajib adalah semua aspek dan kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang

banyak dan berhubungan secara langsung dengan peningkatan kualitas hidup

masyarakat/indek pembangunan manusia,mencakup bidang dan kegiatan (1) Sosial-

budaya;

5) Urusan pilihan adalah aspek dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan potensi

setempat, mencakup (1) Pertanian, (2) Kehutanan, (3) Pertambangan, (4) Pariwisata, (5)

Kelautan ;

6) Rencana kegiatan dirumuskan dengan menggunakan bahasa yang lugas mudah dimengerti

;

7) Rumusan rencana kegiatan bersifat khusus, terukur dapat dapat diterima realistis dan jelas

kerangka waktunya.

D. Rapat Penyusunan

1) Penyusunan Rencana RPDP dilakukan dalam forum Rapat Tim Penyusun ;

2) Rapat dimaksud dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang terdiri dari seorang Ketua, seorang

Wakil Ketua dan seorang Sekretaris ;

3) Kepala Desa dan Sekretaris Desa karena jabatan adalah ketua dan Sekretaris Rapat Tim

Penyusun ;

4) Wakil Ketua Rapat dipilih dari dan oleh angota Tim Penyusun secara demokratis ;

5) Setiap rapat dimaksud membahas agenda yang telah ditetapkan secara jelas ;

6) Agenda dan tatacara rapat dibahas dan disepakati pada Rapat Pertama Tim Penyusun ;

7) Rapat Tim Penyusun dilakukan beberapa kali sampai tersusun Rancangan RPDP yang

lengkap dan layak ;

8) Rapat dimaksud dipilih menjadi (1) Rapat Pleno, dan (2) Rapat komisi;

9) Rapat Pleno

• Rapat pleno dimaksud membahas dan merumuskan Naskah Kebijkan Pembangunan

Desa dan membahas hasil Rapat Komisi.


9



• Rapat Pleno diikuti oleh semua anggota Tim Penyusun

10) Rapat Komisi

• Rapat komisi dimaksud membahas dan merumuskan Naskah Kebijakan pembangunan

desa.

• Pembentukan komisi dimaksud memperhatikan “Urusan“ dan disesuaikan dengan jumlah

angota Tim dan kebutuhan.

• Rapat komisi dimaksud dipimpin oleh Pimpinan Rapat Komisi.

• Pimpinan Rapat dimaksud dipilih dari dan oleh anggota Komisi secara demokratis.

11) Waktu Penyusunan

Penyusunan Rancangan dimaksud dilakukan setelah Pengkajian Keadaan Desa sampai dengan

sebelum pelaksanaan Musrenbang Pembahasan Rancangan RPDP.

E. Hasil

Kegiatan penyusunan menghasilkan Dokumen Rancangan (awal) RPDP.

2.2. Pembahasan Rancangan RPDP

2.2.1. Forum Pembahasan

a. Rancangan (awal) RPDP dibahas bersama masyarakat dalam Forum Musrenbang Desa ;

b. Musrenbang dimaksud adalah Forum Musrenbang desa yang diselenggarakan khusus, 1

(satu) kali dalam 5 (lima) tahun, untuk membahas rancangan (Awal RPDP).

2.2.2. Peserta

a. Pihak-pihak yang wajib diundang sebagai peserta Musrenbang Desa dimaksud adalah:

- Tim Penyusun

- Wakil kelompok-kelompok masyarakat, Ormas dan LSM

- Wakil kelompok Perempuan

- Wakil masyarakat miskin

- Pengurus lembaga kemasyarakatan desa

b. Dapat mengundang unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu.


10



2.2.3. Fasilitator

Proses pembahasan rancangan RPDP difasilitasi oleh Tim fasilitator yang terdiri dari KPM dan

LPMD.

2.2.4. Proses Pembahasan

Agenda dan proses pembahasan adalah sebagai berikut :

a. Pembukaan dan pengarahan oleh Camat ;

b. Pemaparan proses penyusunan Rancangan RPDP oleh Kepala Desa ;

c. Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan (Awal) RPDP oleh Tim Penyusun;

d. Tanggapan, masukan dan saran dari peserta Musrenbang Desa ;

e. Tanggapan balik Kepala Desa/Tim Penyusun ;

f. Pembahasan oleh peserta

- Pembahasan dimaksud dilakukan dalam kelompok-kelompok diskusi.

- Jumlah kelompok dimaksud disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.

- Kelompok diskusi dimaksud dipimpin oleh pimpinan diskusi, yang terdiri dari seorang

ketua dan seorang sekretaris.

- Pimpinan diskusi dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi secara demokratis.

g. Penyampaian hasil-hasil pembahasan peserta Musrenbang

h. Penjelasan tindak lanjut hasil pembahasan Rancangan RPDP oleh Kepala Desa.

i. Penutupan oleh Kepala Desa.

2.2.5. Hasil

Hasil proses pembahasan dimaksud adalah Rancangan (akhir) RPDP.

2.3. Penetapan Rancangan RPDP

2.3.1. Forum Penetapan

a. Rancangan (akhir) RPDP ditetapkan dalam Forum BPD yang diselenggarakan oleh dan

sesuai Peraturan Tata tertib BPD ;

b. Rapat dimaksud dipimpin oleh Pimpinan BPD.


11



2.3.2. Peserta Rapat

Peserta Rapat BPD untuk penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang RPDP adalah :

• Semua anggota BPD

• Kepala Desa

• Sekretaris Desa

• Perangkat Desa

• Anggota LPMD

• Anggota Tim Penyusun Rancangan RPDP

2.3.3. Sifat Rapat

Rapat BPD untuk penetapan Peraturan Desa tentang RPDP bersifat terbuka untuk umum.

2.3.4. Penetapan Pengesahan

Rancangan (ahkir) RPDP ditetapkan dan disahkan dengan Peraturan Desa.

2.3.5. Tahapan Kegiatan Penetapan dan Pengesahan

A. Pengajuan Rancangan Peraturan Desa

Kepala desa Wajib mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang RPDP kepada BPD, paling

lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan (awal)

RPDP.

B. Penetapan Jadwal Pembahasan dan Penetapan oleh BPD

1) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rancangan Peraturan Desa dimaksud

diterima, BPD menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Penetapan Rancangan Peraturan

Desa tentang RPDP

2) Rapat Penetapan dimaksud dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah

Rancangan Peraturan Desa tentang RPDP diterima.

C. Proses Rapat Penetapan

1) Pembukaan dan Pengantar Rapat oleh pimpinan Rapat

2) Penyampaian Nota Pengantar rancangan Peraturan Desa tentang RPDP oleh Kepala Desa


12



3) Tanggapan Anggota BPD

4) Jawaban Kepala Desa

5) Pengambilan Keputusan / Penetapan Peraturan Desa tentang RPDP

6) Penandatanganan naskah persetujuan bersama terhadap Peraturan Desa tentang RPDP

oleh Kepala Desa dan Ketua BPD

D. Hasil

Peraturan Desa tentang RPDP

Secara rinci Peraturan Desa tentang RPDP sebagaimana Lampiran 1 Pedoman Umum ini.


13



BAB III PENGENDALIAN PERENCANAAN

PENGEMBANGAN DESA PESISIR PESISIR

Pengendalian atas penyelenggaraan perencanaan pengembangan desa pesisir pesisir

dilaksanakan oleh Dinas KP Kabupaten/Kota. Dinas KP Kabupaten/Kota dapat membentuk tim

monitoring dan evaluasi dan/ atau melimpahkan kepada Unit Kerja Teknis.

Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud meliputi:

a. pemberian pedoman dan standar yang lebih rinci dalam pelaksanaan perencanaan

pengembangan desa pesisir pesisir;

b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi atas pelaksanaan perencanaan

pengembangan desa pesisir;

c. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pengembangan desa pesisir.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan pemantauan, pengawasan, dan tindak lanjut yang

dilakukan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan

sasaran yang ditetapkan dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan

program.

Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan

kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbu dalam pelaksanaan

kegiatan.

Tindak lanjut merupakan kegiatan atau langkah-langkah operasional, yang perlu ditempuh

berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan.

Untuk mendukung pengendalian pelaksanaan Penyusunan Rencana Pengembangan Desa

pesisir, sistem pemantauan dan pengawasan yang dilakukan meliputi:

a. Pemantauan dan pengawasan partisipatif oleh masyarakat Keterlibatan masyarakat dalam

pemantauan dan pengawasan dari mulai tahap persiapan sampai dengan penetapan

Rencana Pengembangan Desa pesisir.


14



b. Pemantauan dan pengawasan oleh Pemerintah – Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang

dan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan

Desa pesisir dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan prosedur yang berlaku dan dana

dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program.

c. Pemantauan dan pengawasan oleh Tim, dilakukan secara berjenjang dan lintas jenjang

terhadap masing-masing komponen.


15



BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN

PENGEMBANGAN DESA PESISIR

Hasil pengendalian digunakan sebagai bahan evaluasi yang selanjutnya oleh Pemerintah Desa

dapat digunakan sebagai bahan pelaksanaan perencanaan pengembangan desa pesisir.

1. Pada setiap tahapan proses penyusunan mulai dari persiapan sampai dengan penetapan

rencana pengembangan akan diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penilaian

terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil yang dapat dicapai.

2. Evaluasi akan dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan penilaian

kinerja Tim Pemberdayaan maupun Pendamping.

3. Lingkup evaluasi secara umum meliputi :

(1) kinerja Tim Pemberdayaan Desa,

(2) kinerja Pendamping

(3) Kinerja Kelompok penerima manfaat

4. Variabel atau indikator evaluasi/penilaian meliputi :

(1) Ketertiban administrasi;

(2) Ketaatan kepada ketentuan

(3) Capaian tujuan dan sasaran kegiatan.

5. Hasil evaluasi dan penilaian selanjutnya akan dijadikan dasar bagi keberlanjutan program

pengembangan desa pesisir, termasuk penentuan besaran serta alokasi masing-masing

desa pesisir.


16



BAB V PENUTUP

Pedoman umum ini ditetapkan sebagai acuan bagi seluruh pihak terkait dalam Penyusunan

Rencana Pengembangan Desa Pesisir. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh kerjasama dan

komitmen seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Diharapkan dengan adanya

pendampingan, pengawasan dan pembinaan dari Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota

dapat meningkatkan pengembangan desa pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan kualitas lingkungan hidup desa pesisir.


17



LAMPIRAN


1



LAMPIRAN 1

ALUR KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR (RPDP)

Masukan

Proses Hasil Keluaran (Outcome

Penentuan Peringkat tindakan

Pengkajian tindakan

pemecahan

masalah

Penentuan Peringkat Masalah

Pengelom-pokan

masalah

Daftar masalah

dan potensi

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Strategis

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,

Rencana Pengelolaan, Rencana Aksi Kabupaten/Kota, Rencana

Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Daerah

Pengurangan Risiko Bencana Kab./Kota

Profil Desa Pesisir dan rencana masyarakat desa

hasil PRA & FGD, termasuk Rencana Pengurangan Risiko

Bencana

Perencanaan Pembangunan

Desa yang dibiayai swadaya masyarakat dan

pihak ketiga

Perencanaan Pembangunan Desa yang ada

dananya

Agenda paduan kegiatan swadaya

dan dana yang sudah ada (TP)

RPDP (5 tahunan)

Peningkatan usulan kegiatan pembangunan

Peningkatan usulan kegiatan pembangunan

RKP Desa (1 tahunan)

Berita Acara Musrenbang Desa

Peraturan desa tentang RPDP

Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di

Desa

Keputusan Kepala Desa tentang

RKP-Desa


2



LAMPIRAN 2

Format A

DAFTAR POTENSI DAN MASALAH DARI PROFIL DESA

No Potensi Masalah

1

2

3

4

5

6


3



LAMPIRAN 3

Format B

PENENTUAN PERINGKAT MASALAH

No Masalah

Dirasakan

oleh orang

banyak

Sangat

Menghambat

peningkatan

pendapatan

Sering

terjadi

Tersedia

potensi

memecahkan

masala

Jumlah

nilai

Urutan

peringkat

1

2

3

4

5

6


4



LAMPIRAN 4

Format C

PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

No Masalah Penyebab Potensi Alternatif Tindakan

Pemecahan Masalah

Tindakan yang

layak

1

2

3

4

5

6


5



LAMPIRAN 5

Format D

PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN

No Tindakan yang layak Pemenuhan

kebutuhan

orang banyak

Dukungan

Peningkatan

pendapatan

masyarakat

Dukungan

Potensi

Jumlah nilai Urutan

peringkat

1

2

3

4

5

6


6



LAMPIRAN 6

Perencanaan Pembangunan Desa

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

No

Program

Kegiatan

Tujuan

Kegiatan

Lokasi

(RW/RT,

Kampung,

Dusun)

Sasaran Target

Sifat Waktu Pelaksanaan Biaya

Keteranga

n B L R P 2012 2013 2014 2015 2016 Rp Sumber

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

2

3

4

5


7



LAMPIRAN 6

PETUNJUK PENGISIAN

Kolom 1, cukup jelas.

1) Kolom 2, diisi dengan jenis-jenis kegiatan bidang-bidang usaha, sosial budaya, sarana prasarana dan usaha ekonomi produktif, sarana

prasarana siaga bencana/perubahan iklim, dan lain-lain.

2) Kolom 3, diisi tujuan kegiatan dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, misalnya : bidang sarana prasarana yaitu kegiatan

pembangunan jalan Desa, RT/RW dan lain-lain.

3) Kolom 4, diisi lokasi pelaksanaan program kegiatan tersebut.

4) Kolom 5, diisi sasaran pokok dari program/kegiatan tersebut, misalnya : penyuluh, petani pemakai air, pedagang, PKK, dan lain-lain.

5) Kolom 6, diisi target dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan.

6) Kolom (7, 8, 9, 10) diisi sifat program/kegiatan B=Baru, L=Lanjutan, R=Rehabilitasi, P=Perluasan.

7) Kolom 11, diisi waktu pelaksanaan (tahun 2012 sampai dengan 2016).

8) Kolom (12, 13) diisi jumlah biaya yang diusulkan dan sumbernya, misalnya dari : swadaya, mitra kerja Desa.

9) Kolom 14, cukup jelas.


8



LAMPIRAN 7

Peringkat Usulan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan RPJM Desa Tahun 20xx s/d 20xx

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

No MASALAH

Kriteria dan Nilai Pembobotan Jumlah

Nilai

Uraian

Peringkat

Keterangan Dirasakan

oleh orang

banyak

Sangat

Parah

Menghamba

t

Peningkatan

Pendapatan

Sering

terjadi

Kriteria

Lainnya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9


9



LAMPIRAN 8

T I M P E N Y U S U N

RENCANA PENGEMBANGAN DESA

Desa …….. Kecamatan ……….. Kabupaten………

NO NAMA UNSUR TANDA TANGAN

1. Kades 1.

2. Sekdes 2.

3. Ketua BPD 3.

4. Sekretaris BPD 4.

5. LPMD 5.

6. Tokoh masyarakat 6

7. … 7.

8. …. 8

9. …. 9.

10. …. 10.


1



Catatan :

pedoman umum pengembangan desa pesisir tangguh

Documents