pedoman penyelenggaraan pendidikan anak usia dini...

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia DiniDirektorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan MasyarakatKementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E, Lantai 7Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270Telepon. (021) 5703151, laman: www.paud.kemdikbud.go.id

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI INKLUSIF

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

Kementerian Pendidikan dan KebudayaanDirektorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan MasyarakatDirektorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia DiniTahun 2018

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI INKLUSIF i

Kementerian Pendidikan dan KebudayaanDirektorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia DiniTahun 2018

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINIINKLUSIF

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI INKLUSIFii iiiPEDOMAN PENYELENGGARAAN

Diterbitkan oleh:Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

vi+ 30 hlm + foto; 21 x 28,5 cm

ISBN:978-602-6964-14-4

Pengarah:Ir. Harris Iskandar, Ph.D

Penyunting:Dr. Muhammad Hasbi

Dra. Kurniati Restuningsih, M.Pd

Tim Penulis:Dr. Asep Supena

Siti Nuraeni P., M.Sp.EdRahmitha P. Soedjojo

Mareta WahyuniDona ParamitaCandi Rasyidi

Shoba Dewey C.

Desain/Layout:Yulianto

Foto-foto:Dokumen Dit. Pembinaan PAUD

Sekretariat:Noor Ilman SaputraEko Tri Rakhmawati

PEDOMAN PENYELENGGARAANPENDIDIKAN ANAK USIA DINI INKLUSIF

Kata Sambutan

Pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia. Hak memperoleh pendi-dikan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh

pendidikan yang layak”. Pada tataran internasional, dikenal adanya Konvensi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, sebagai sebuah Pakta Internasional tentang “Perlindungan Hak-Hak Warga Negara”. Salah satu pasal dalam konvensi tersebut adalah pengaturan hak-hak warga negara dalam pendidikan yang disahkan pada Tahun 1966. Demikian pula Konvensi Internasional dalam bidang Pendidikan di Dakar, Senegal Afrika Selatan tahun 2000 telah mengamanatkan semua negara untuk wajib memberikan pendidikan dasar yang bermutu secara gratis kepada semua warga.

Indonesia juga turut terlibat dalam kesepakatan SDG’s (Sustainable Development Goals) yang telah disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2015. Sebagai tindak lanjut, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Salah satu dari 17 tujuan yang akan dicapai adalah menyediakan pendidikan yang berkualitas, inklusif dan berkesetaraan untuk mendukung kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.

Penyusunan Prosedur Operasi Standar (POS) PAUD Inklusif merupakan upaya untuk menata pemenuhan hak memperoleh pendidikan bagi anak usia dini yang memiliki kebutuhan khusus, sehingga mereka dapat menikmati layanan yang berkualitas, Inklusif dan berkesetaraan. POS ini diharapkan dapat membantu terlaksananya pembelajaran yang mampu membentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang lebih konsisten sejak awal, sehingga mereka mampu berkembang menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sikap beragama, kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Tanggung jawab dalam memberikan layanan ini harus dipikul bersama antara pemerintah, pengelola/lembaga PAUD Inklusif, orang tua, serta masyarakat.

Saya memberikan penghargaan kepada Direktorat Pembinaan PAUD yang telah menyusun POS PAUD Inklusif, di tengah – tengah terbatasnya buku PAUD Inklusif, untuk memudahkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada anak berkebutuhan khusus. Semoga kehadiran POS ini mampu memberi kontribusi membantu terselenggaranya layanan PAUD Inklusif yang berkualitas.

Jakarta, Desember 2018Direktur Jenderal PAUD dan DIKMAS,

Ir. Harris Iskandar, Ph.D. NIP 196204291986011001

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI INKLUSIFiv vPEDOMAN PENYELENGGARAAN

Kata Sambutan ........................................................................................... iii

Kata Pengantar ........................................................................................... iv

Daftar Isi ..................................................................................................... v

Pendahuluan ............................................................................................... 1

A. Latar Belakang ................................................................................... 1B. Landasan Filosofi s ............................................................................... 2C. Dasar Hukum ..................................................................................... 2D. Tujuan Penulisan ................................................................................. 3E. Sasaran ............................................................................................... 3F. Ruang Lingkup ................................................................................... 3

Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus ........................................................ 5

Layanan Pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus ................................ 11

A. Pendidikan Inklusif ............................................................................. 11B. Prinsip Pendidikan Inklusif .................................................................. 13

Penutup ...................................................................................................... 22

Daftar Pustaka ............................................................................................ 23

Lampiran .................................................................................................... 24

Tanya Jawab Seputar pendidikan Inklusif .................................................... 29

Daftar IsiKata Pengantar

Pendidikan inklusif telah berkembang menjadi kebutuhan yang tidak terelakan. Be-berapa regulasi yang berkaitan dengan inklusi telah tersedia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 serta Salinan Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 pada tahun 2009. Regulasi ini berlaku mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan Perguruan Tinggi.

Prosedur Operasi Standar (POS) PAUD Inklusif merupakan pedoman dalam melak-sanakan identifi kasi dan assesmen, melaksanakan pembelajaran, melakukan bimbin-gan, menyediakan sarana dan prasarana, yang mengacu pada Kurikulum 2013 Pendi-dikan Anak Usia Dini (PAUD), sesuai dengan teori, fi losofi , dan landasan pengemban-gan kurikulum 2013 PAUD. POS PAUD Inklusif ini disusun secara sederhana, menarik, ramah, dan aplikatif agar dapat dipahami dan dilaksanakan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD yang memiliki potensidan kondisi beragam, untuk dapat dijadikan rujukan sesuai dengan kajian-kajian yang melandasinya.

POS PAUD Inklusif ini memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian lebih lanjut sesuai dengan kondisi, potensi, dan budaya setempat, serta sangat terbuka untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Untuk itu, kami mengundang parapembaca memberikan saran dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan.

Terima kasih kepada penyusun, penelaah, penyunting, dan semua pihak yang telah bekerja keras menyelesaikan POS PAUD Inklusif ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan pendidikan anak usia dini.

Jakarta, Desember 2018Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

Dr. Muhammad Hasbi, M. PdNIP 197306231993031001

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI INKLUSIFvi 1PEDOMAN PENYELENGGARAAN

“Anak-anak harus dididik, tapi mereka harus ditinggalkan untuk

mendidik dirinya sendiri”- Abbe Dimnet -

A. Latar Belakang

Pendidikan Inklusif di Indonesia telah didukung secara yuridis yaitu melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 pada tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 serta Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2010. Peraturan Negara ini tidak saja untuk tingkatan SD sampai dengan sampai tingkat perguruan tinggi, tetapi juga dimulai tingkatan PAUD. Pendidikan Inklusif saat ini sudah menjadi kebutuhan dan sudah dilaksanakan oleh banyak lembaga pendidikan dari berbagai tingkatan. Semakin banyak anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan layanan Pendidikan Inklusif membuat Pemerintah dalam hal ini Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Ditjen PAUD dan Dikmas harus memberikan perhatian khusus, sehingga lembaga-lembaga yang memberikan layanan PAUD Inklusif menjadi lebih luas dan berkualitas dalam layanannya.

Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif secara formal dideklarasikan pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung, dengan harapan dapat menggalang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus. Hal ini diperkuat dengan adanya symposium Internasional di Sumatera Barat pada bulan September tahun 2005 tentang “Inclusion and the Removal of Barriers to learning, participation and development” yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Direktorat Pendidikan Luar Biasa. Berdasarkan hal itu maka pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan peraturan menteri nomor 70 tentang pendidikan Inklusif.

Peraturan hukum dan berbagai produk kesepakatan mendorong Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini mengeluarkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu yang dikeluarkan pada tahun 2012. Dalam buku Pedoman Penyelenggaran PAUD Terpadu dalam Prinsip PAUD pada prinsip ke empat dinyatakan bahwa “Anak-anak dengan kelainan fi sik dan/atau perkembangan mental berhak memperoleh layanan PAUD, baik dalam bentuk pendidikan khusus maupun Inklusif” dan bagian Prinsip Penyelenggaraan Program PAUD terpadu pada prinsip ke-7 dinyatakan bahwa “Setiap Satuan PAUD wajib berupaya menampung anak-anak berkebutuhan khusus sebatas kapasitas yang dimiliki dengan tetap menjamin hak-hak anak yang bersangkutan untuk bergaul dengan sesama peserta didik secara wajar serta terlindungi dari perlakuan diskriminatif, baik dari peserta didik lain, pendidik, maupun orang dewasa lainnya”.

Pendahuluan

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI INKLUSIF2 3PEDOMAN PENYELENGGARAAN

B. Landasan Filosofi s

Berdasarkan Prosedur Operasi Standar Pendidikan Inklusi Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Direktorat Jenderal Mandikdasmen Departemen Pendidikan National Tahun 2007 landasan fi losofi s pendidikan inklusif adalah:

1. Setiap anak mempunyai hak mendasar untuk memperoleh pendidikan2. Setiap anak mempunyai potensi, karakteristik, minat, kemampuan dan kebutuhan

belajar yang berbeda3. Sistem pendidikan seyogyanya dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan

keanekaragaman karakteristik dan kebutuhan anak4. Anak berkebutuhan khusus mempunyai hak untuk memperoleh akses pendidikan

di sekolah umum5. Sekolah umum dengan orientasi inklusi merupakan media untuk menghilangkan

sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun masyarakat yang inklusif dan mencapai pendidikan bagi semua.

C. Dasar Hukum1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (Declaration of Human Rights)2. Konvensi Hak Anak 1989 (Convention on the rights of the Child)3. Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (Education for All) - Jomtien,

Thailand, 1990.4. Resolusi PBB Nomor 48/96 tahun 1993: Peraturan Standar tentang Persamaan

Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas (Standard Rules on Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities).

5. Pernyataan Salamanca (UNESCO), Spanyol, 1994.6. Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons

with Disabilities) (Resolusi PBB 61/106, 13 Desember 2006)7. Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen), khususnya pasal 31 ayat (1): “setiap

warga negara berhak mendapat pendidikan “, dan ayat (2): “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

8. Undang-undang No: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.9. Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.10. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.11. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.12. Undang-undang nomor 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak

Penyandang Disabilitas.13. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 70 tahun 2009,

tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137, Tahun 2014 tentang Standar PAUD.

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 146, Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD.

D. Tujuan Penulisan

Tujuan Umum

Buku ini disusun sebagai Pedoman untuk Penyelenggaraan PAUD Inklusif Di Indonesia. Pedoman ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga penyelenggara PAUD Inklusif.

Tujuan Khusus

1. Sebagai panduan dalam melaksanakan pembelajaran dan atau pengembangan semua aspek pada anak usia dini berdasarkan pedoman Identifikasi dan Asesmen AUD yang ada di bahan ajar ini.

2. Sebagai panduan untuk mengembangkan Program Pengembangan Individual (PPI) dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian Individual (RPPHI).

E. Sasaran

1. Pengelola/Penyelenggara lembaga

2. Guru-guru yang mengajar di lembaga PAUD Inklusif

3. Kepala Sekolah

4. Penilik/Pengawas.

F. Ruang Lingkup

Buku pedoman ini menyajikan informasi tentang penyelenggaraan PAUD Inklusif. Informasi ini mencakup uraian tentang latar belakang perlunya buku pedoman, tujuan penulisan buku pedoman, hakikat anak berkebutuhan khusus, hakikat pendidikan Inklusif, prasyarat, kurikulum, pembelajaran, sarana, SDM, dan evaluasi pembelajaran dalam pendidikan inklusif.


Dalam kalangan masyarakat dan dalam buku-buku sering terdapat peristilahan. Istilah impairment didefi nisikan sebagai kehilangan, kerusakan atau ketidaklengkapan dari aspek psikologis, fi siologis atau ketidak lengkapan/

kerusakan struktur anatomi. Istilah disability (ketidakmampuan) adalah keterbatasan atau hambatan yang dialami oleh seorang individu sebagai akibat dari impairment (kerusakan) tertentu. Sebagai contoh: karena kerusakan (impairment) tunarungu, seorang anak mengalami kesulitan atau hambatan untuk mendengar atau memahami pembicaraan atau berkomunikasi.

Istilah handicaps diartikan sebagai ketidak beruntungan (disadvantage) pada seorang individu sebagai akibat dari impairment (kerusakan) atau disability (ketidakmampuan) yang membatasi atau menghambat seseorang dalam menjalankan peranannya. Handicap dapat dialami orang misalnya ketika tidak dapat berbahasa Inggris, tetapi dalam kelas menggunakan bahasa Inggris. Anak tunanetra tidak mengalami handicap ketika ia membaca dengan huruf braille. Jadi impairment akan memunculkan disability, namun disability belum tentu memunculkan handicap.

ABK dikelompokkan menjadi dua yaitu ABK temporer (sementara) dan permanen (tetap).

Adapun yang termasuk kategori ABK temporer antara lain:

1. Anak-anak yang berada di lapisan strata sosial ekonomi yang paling bawah

2. Anak-anak jalanan

3. Anak-anak korban bencana alam

4. Anak-anak di daerah perbatasan dan di pulau terpencil

5. Serta anak-anak yang menjadi korban HIV-AIDS

Anak-anak ini memerlukan layanan pendidikan kebutuhan khusus, yaitu pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan yang dialaminya tetapi anak ini tidak perlu dilayani di sekolah khusus.

PengertianAnak Berkebutuhan Khusus


Sedangkan yang termasuk kategori ABK permanen adalah:

1. Anak-anak yang mengalami hambatan penglihatan (tunanetra)

2. Anak-anak yang mengalami hambatan pendengaran (tunarungu)

3. Anak-anak yang mengalami hambatan intelektual (tunagrahita)

4. Anak-anak yang mengalami hambatan fisik motorik (tunadaksa)

5. Anak-anak yang mengalami hambatan emosi dan gangguan perilaku (tunalaras)

6. Anak-anak dengan spectrum autisme

7. Anak-anak dengan gangguan konsentrasi dan hiperaktif (ADHD = attention deficiency and hiperactivity disorders/ ADD = attention deficit disorder)

8. Anak berkesulitan belajar

9. Anak berbakat dan sangat cerdas/cerdas istimewa (gifted dan talented)

Istilah anak berkebutuhan khusus bukan merupakan terjemahan atau kata lain dari anak penyandang cacat, tetapi anak berkebutuhan khusus mencakup spektrum yang luas yaitu meliputi anak berkebutuhan khusus temporer dan anak berkebutuhan khusus permanen.

A. Anak dengan hambatan penglihatan (tunanetra)

Defi nisi medis didasarkan pada ketajaman penglihatan dan lantang pandangan. Seseorang yang memiliki ketajaman penglihatan (visus) 20/200 atau kurang tergolong buta. Sedangkan yang memiliki visus antara 20/70 tergolong low vision.

Defi nisi pendidikan didasarkan pada media apa yang digunakan untuk membaca dan menulis. Seseorang yang belajar dengan menggunakan indera perabaan dan pendengaran digolongkan sebagai buta. Sedangkan seseorang yang masih mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca meskipun dengan tulisan yang diperbesar (diadaptasi) mereka

digolongkan sebagai low vision. Akibat mengalami hambatan dalam penglihatan maka menimbulkan tiga keterbatasan utama:

1. Dalam hal variasi dan luasnya pengalamanan

2. Dalam hal orientasi dan mobilitas

3. Dalam hal interaksi dengan lingkungan

B. Anak dengan gangguan pendengaran (tunarungu)

Ketidakmampuan mendengar dari yang ringan sampai yang berat, digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar. Seseorang yang mengalami hambatan pendengaran akan mengalami hambatan dalam bahasa. Akibat mengalami hambatan dalam pendengaran maka menimbulkan:

1. Kurangnya kosakata yang dikuasai oleh anak

2. Kurangnya kemampuan komuni-kasi anak

C. Anak dengan gangguan intelektual (tunagrahita)

Menurut DSM V gangguan intelektual adalah gangguan dengan onset (saat yang paling bermakna untuk menyatakan bahwa seseorang mengalami gangguan) selama periode perkembangan yang mencakup defi sit fungsi intelektual dan adaptif di lingkup konseptual, sosial, dan praktis. Defi sit dalam fungsi intelektual, mencakup penalaran, pemecahan masalah, perencanaan, pemikiran abstrak, penilaian, belajar akademik dan belajar dari pengalaman, serta pemahaman praktis yang dikonfi rmasi oleh asesmen klinis dan individu, dan test standar intelegensi.


Defi sit dalam fungsi adaptif yang menyebabkan kegagalan memenuhi standar perkembangan dan sosiokultural untuk kemandirian pribadi dan tanggung jawab sosial. Tanpa dukungan berkelanjutan, batas defi sit adaptif berfungsi satu atau beberapa aktivitas kehidupan sehari-hari, seperti komunikasi, partisipasi sosial, dan hidup mandiri, dan di berbagai lingkungan, seperti rumah, sekolah, pekerjaan, dan rekreasi.

D. Anak yang mengalami hambatan fi sik motorik (tunadaksa)

Anak yang mengalami gangguan motorik adalah seseorang yang memiliki kelainan fi sik dan gangguan fungsi fi sik. Kelainan fi sik merupakan berbagai kelainan bentuk tubuh yang berhubungan dengan tulang, sendi dan otot. Misalnya mereka yang menyandang kelainan amputie, kelainan bentuk tubuh dan organ gerak, serta dislokasi sendi. gangguan fungsí fi sik adalah seseorang yang memiliki kondisi fi sik normal tetapi memiliki fungsi fi sik yang terganggu atau motoriknya terganggu. Misalnya penyandang polio dan cerebral palsy.

E. Anak yang mengalami hambatan emosi dan gangguan perilaku (tunalaras)

Menurut the Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), Dari batasan di atas dapat diartikan gangguan emosi adalah “…suatu kondisi yang menunjukkan satu atau lebih dari karakteristik yang terjadi untuk periode waktu yang lama dan ditandai dengan suatu tingkatan yang buruk berdampak pada kinerja pendidikan anak yaitu:

1. Ketidakmampuan untuk belajar yang tidak dapat dijelaskan karena faktor kecerdasan, sensori atau kesehatan.

2. Ketidakmampuan untuk membangun atau memelihara hubungan interpersonal yang memuaskan dengan teman-teman dan para guru.

3. Ketidaktepatan tipe tingkah laku atau perasaan di bawah situasi lingkungan yang normal.

4. Perasaan yang konstan dalam ketidak bahagiaan atau depresi.

5. Kecenderungan untuk mengembangkan gejala-gejala fisik atau ketakutan dihubungkan dengan masalah pribadi atau sekolah. Ditambahkan oleh IDEA, gangguan emosi termasuk schizophrenia tetapi tidak terdapat pada anak-anak

yang memiliki kesalahan penyesuaian secara sosial, kecuali ia dinyatakan memiliki gangguan emosi.

F. Anak-anak dengan spectrum autism (Autism Spectrum Disorder/ASD)

Kata autis berasal dari bahasa Yunani “auto” berarti sendiri yang ditujukan pada seseorang yang menunjukkan gejala seolah2 “hidup dalam dunianya sendiri. Autis adalah gangguan perkembangan pada anak yang ditandai dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang komunikasi/bahasa, perilaku, dan interaksi sosial.

Diagnosa ASD dari Triadic menjadi Dyadic, sebelumnya diagnosa autisme ditegakkan jika muncul gangguan pada 3 ranah, yaitu: komunikasi dan bahasa, interaksi sosial dan perilaku minat terbatas dan berulang. Namun dalam DSM V, diagnosanya menjadi 2 ranah, yaitu: hambatan komunikasi sosial dan minat yang terfi ksasi serta perilaku berulang.

Sebelumnya problem sensoris tidak disebutkan dalam DSM IV. Dalam DSM V, profi l sensoris anak dengan ASD dimasukkan dalam gejala minat yang terfi ksasi dan perilaku berulang. Misalkan: tidak menyukai makanan tertentu yang memiliki warna atau tekstur tertentu.

G. Anak-anak dengan gangguan konsentrasi dan hiperaktif

(ADHD=attention defi ciency and hiperactivity disorders/ ADD= attention defi cit disorder)

ADD Terminologi yang digunakan untuk menjelaskan gejala: kurangnya perhatian, cepat terganggu, dan memori yang buruk. ADHD Terminologi yang digunakan untuk gejala tambahan dari ADD dengan disertai hiperaktif dan impulsif. ADHD adalah gangguan otak herediter yang mengganggu cara seseorang memproses informasi. ADHD tidak dikarenakan pengasuhan yang buruk atau karena lingkungan.

Anak dengan ADD biasanya memiliki masalah dengan disorganisasi dan kelupaan secara teratur. Mereka mungkin juga berjuang untuk fokus pada hal-hal yang tidak penting bagi mereka.


Layanan Pendidikan untuk ABK dapat berupa Sekolah Luar Biasa (SLB), sekolah regular atau sekolah regular penyelenggara inklusif, dan home schooling. SLB di Indonesia terdiri dari SLB A untuk anak-anak yang mengalami hambatan

penglihatan, SLB B untuk anak-anak yang mengalami hambatan pendengaran, SLB C untuk anak-anak yang mengalami hambatan intelektual, SLB D untuk anak-anak yang mengalami hambatan fi sik dan motorik, SLB E untuk anak-anak yang mengalami hambatan emosi dan perilaku.

Sekolah regular penyelenggara inklusif adalah suatu layanan pendidikan yang sedang trend di masa sekarang. Selanjutnya dengan adanya Deklarasi Harbin tahun 1993 dan pernyataan Salamanca tahun 1994 lebih memperkuat tentang keberadaan anak luar biasa di sekolah reguler, dengan memperhatikan kebinekaan mereka sebagai landasan untuk memperkaya dan men-chalenge-kan kemampuan mereka, dikenal dengan istilah pendidikan inklusif yang bertujuan semua siswa memperoleh

1. Belajar sepanjang hayat (life long learning)

2. Ekuitas dan kualitas (equity and quality)

3. Belajar dan berfikir (learning and thinkin)

4. Kemitraan rumah dan sekolah (school-home partnership),

5. Tinggal dan belajar di masyarakat (living and learning in a community)

6. Kompetensi akademi dan social (academic and social competence)

Homeschooling atau sekolah rumah adalah pendidikan untuk anak-anak di rumah yang di ajarkan oleh orangtua atau tutor. Bagi orangtua yang berkeberatan apabila anak-anak mereka bersekolah di SLB atau di sekolah regular. Juga bagi mereka yang tinggal jauh dari lembaga persekolahan dan atau lembaga non persekolahan.

A. PENDIDIKAN INKLUSIF

Salinan peraturan menteri pendidikan nasional republik indonesia nomor 70 tahun 2009 Pasal 1 menyatakan bahwa: yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah “…sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/

Layanan Pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus

H. Anak berkesulitan belajar

Biasa disebut dengan learning disabilities menurut defi nisi yang pertama adalah darj PL 94-142, The Education for All Handicapped Children Act of 1975 :

Ketidakmampuan belajar spesifi k ‘berarti gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologi dasar yang terlibat dalam pemahaman atau dalam menggunakan bahasa, lisan atau tulisan, yang dapat memanifestasikan dirinya dalam kemampuan yang tidak sempurna untuk mendengarkan, hal, berbicara, membaca, menulis, mengeja atau untuk melakukan perhitungan matematis. Istilah ini mencakup kondisi seperti cacat persepsi, cedera otak, disfungsi otak minimal, disleksia dan afasia perkembangan. Istilah ini tidak termasuk anak-anak yang memiliki masalah belajar yang utama hasil visual, pendengaran atau motorik cacat keterbelakangan mental, atau lingkungan, budaya, atau secara ekonomi kurang.

Menurut DSM V istilah learning disability menjadi Specifi c Learning Disability (SLD). SLD mengacu signifi kan dan persisten kesulitan belajar dan menggunakan budaya seseorang sistem simbol (misalnya, alfabet, karakter, angka dalam bahasa arab) yang diperlukan untuk membaca, menulis, dan aritmatika yang terampil, dan yang harus diajarkan.

I. Anak berbakat dan sangat cerdas/cerdas istimewa (gifted dan talented)

A United States Offi ce of Education (Marland, 1982) menyatakan bahwa siswa berbakat umum dan khusus adalah mereka yang memiliki kemampuan luar biasa, mereka memerlukan program yang berbeda (jauh di atas program yang biasa disediakan bagi mereka yang “normal” dalam rangka untuk merealisasikan sumbangan mereka kepada diri mereka dan masyarakat.

Joseph Renzulli’s (1978) memberikan defi nisi yang terkenal dengan nama “three ring” untuk menentukan konsep tentang keberbakatan. Menurutnya tingkah laku berbakat terdiri dari tingkah laku interaksi dari tiga komponen yaitu kemampuan di atas rata-rata-rata, komitmen yang tinggi terhadap tugas dan tingkat kreatifi tas yang tinggi.

Namun saat ini untuk kecerdasan digunakan Multiple Intelegence (MI) dari Howard Gadner.


atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya”

Pendidikan Inklusif merupakan sebuah sistem pendidikan yang mengakomodasi pendidikan untuk semua (baik untuk anak yang berkebutuhan khusus maupun untuk anak yang tidak berkebutuhan khusus). Pembelajaran dalam konsep pendidikan Inklusif dilakukan secara ramah dan terbuka, merangkul semua perbedaan dan meniadakan hambatan sehingga semua anak dapat berpartisipasi dalam proses pembelajaran. (Hull, 2002 dalam Faeny, 2006).

Pendidikan Inklusif berbeda secara signifi kan dengan metode integrasi. Penekanan utama pada pendidikan Inklusif adalah bahwa anak-anak berkebutuhan khusus harus disertakan dalam semua program dan kegiatan sekolah, tidak seperti pendekatan integrasi yang memberi kesempatan terbatas bagi siswa berkebutuhan khusus (Smith et al, 2005). Dalam konsep pendidikan Inklusif, pemisahan kelas dan unit dinilai tidak pantas. Ruang kelas harus menjadi sebuah tempat dimana semua anak-anak, meskipun mereka memiliki kebutuhan belajar yang berbeda, memiliki hak milik dan bicara, bekerja dan berbagi bersama. (Inclusion International, 1998).

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 70 tahun 2009 pasal 1 yang dimaksud dengan pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang

memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan Inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk yang berkebutuhan khusus, yaitu yang memiliki hambatan atau gangguan dan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya untuk mengembangkan potensi, bakat dan minatnya dan mendapatkan layanan pendidikan individual sesuai dengan kebutuhannya.

Defi nisi PAUD inklusif menurut Division for Early Childhood (DEC) and the National Association for the Education of Young Children (NAEYC) tahun 2009 “…Early childhood inclusion embodies the values, policies, and practices that support the right of every infant and young child and his or her family, regardless of ability, to participate in a broad range of activities and contexts as full members of families, communities, and society. The desired results of inclusive experiences for children with and without disabilities and their families include a sense of belonging and membership, positive social relationships and friendships, and development and learning to reach their full potential. The defi ning features of inclusion that can be used to identify high quality early childhood programs and services are access, participation, and supports.” (hal.2)

Secara umum defi nisi tersebut adalah “… Inklusi anak usia dini mewujudkan nilai, kebijakan, dan praktik yang mendukung hak setiap bayi dan anak kecil serta keluarganya, terlepas dari kemampuan, untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan konteks yang luas sebagai anggota keluarga, komunitas, dan masyarakat. Hasil yang diinginkan dari pengalaman inklusif untuk anak-anak regular dan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus serta keluarga mereka adalah rasa memiliki dan keanggotaan, hubungan sosial yang positif dan persahabatan, pengembangan dan pembelajaran untuk mencapai potensi penuh mereka. Sedangkan ciri-ciri dapat digunakan untuk mengidentifi kasi program dan layanan anak usia dini yang berkualitas tinggi adalah akses, partisipasi, dan dukungan”.

B. PRINSIP PENDIDIKAN INKLUSIF

1. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Ada beberapa prinsip dari Pendidikan Inklusif berdasarkan UNESCO (The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education - World Conference on Special Needs Education: Access And Quality - Salamanca, Spain, 7-10 June 1994) yaitu:


a. Setiap anak memiliki hak dasar mendapatkan pendidikan dan harus diberi kesempatan untuk mencapai perkembangan yang optimal.

b. Setiap anak memiliki karakteristik yang unik, minat, kemampuan dan kebutuhan belajar.

c. Sistem pendidikan harus dirancang dan program pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman karakteristik dan kebutuhan.

d. Anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus harus memiliki akses ke sekolah reguler yang harus mengakomodasi mereka dalam rangka pembelajaran yang berpusat pada anak.

e. Sekolah reguler dengan orientasi inklusif ini adalah cara yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun masyarakat yang inklusif dan mencapai pendidikan untuk semua, termasuk meningkatkan efi siensi dan efektivitas biaya seluruh sistem pendidikan.

Prinsip menyelenggarakan pendidikan inklusif menurut Prosedur Operasi Standar Pendidikan Inklusi Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Direktorat Jenderal Mandikdasmen Departemen Pendidikan National Tahun 2007:

a. Prinsip pemerataan dan peningkatan mutu

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyusun strategi upaya pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan dan peningkatan mutu. Pendidikan inklusif merupakan salah satu strategi upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, karena lembaga pendidikan inklusi bisa menampung semua anak yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan lainnya. Pendidikan inklusif juga merupakan strategi peningkatan mutu, karena model pembelajaran inklusif menggunakan metodologi pembelajaran bervariasi yang bisa menyentuh pada semua anak dan menghargai perbedaan.

b. Prinsip kebutuhan individual

Setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda, karena itu pendidikan harus diusahakan untuk menyesuaikan dengan kondisi anak.

c. Prinsip Kebermaknaan

Pendidikan inklusif harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan.

d. Prinsip keberlanjutan

Pendidikan inklusif diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan.

e. Prinsip Keterlibatan

Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait. Sedangkan Prinsip-prinsip dari pendidikan Inklusif bagi anak usia dini menurut A Joint Position Statement of the Division for Early Childhood (DEC) and the National Association for the Education of Young Children (NAEYC) - April 2009:

a. Akses

PAUD Inklusif hendaknya mampu menyediakan akses bagi semua anak dalam memanfaatkan alat main, mengeksplorasi lingkungan, serta berbagai aktivitas. Desain lingkungan main hendaknya bersifat universal dan dapat dijangkau oleh bermacam kondisi anak yang berbeda. Di berbagai situasi, guru dapat memodifi kasi alat main ataupun perlengkapan agar dapat digunakan oleh anak didiknya. Selain itu, disain lingkungan yang universal juga memungkinkan daya jangkau anak menjadi terfasilitasi. Penggunaan teknologi jika diperlukan juga dapat menambah daya akses anak-anak berkebutuhan khusus.

b. Partisipasi

Guru berkewajiban memberikan dukungan baik bagi anak berkebutuhan khusus, maupun anak pada umumnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan di sekolah. Hal demikian memungkinkan tercapainya perkembangan sosial emosional anak yang optimal, yang mencerminkan karakteristik dari PAUD Inklusif yang berkualitas.

c. Dukungan

Bentuk dukungan bagi anak berkebutuhan khusus di PAUD Inklusif merupakan kerjasama dari semua pihak yang terkait. Berbagai pihak yang diharapkan dapat saling membantu adalah orangtua, terapis, guru, pihak sekolah, dan profesi lain sehingga diperoleh hasil yang optimal.


2. Prasyarat Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Sebelum menyelenggarakan pendidikan inklusif maka ada beberapa prasyarat yang harus ada:

a. Kebijakan dari pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan inklusifb. Ada kesadaran, sikap positif dan kemauan dari fi hak sekolah dan berbagai

stakeholders lainnya untuk menerima dan melayani ABK di sekolah regularc. Guru-guru memiliki pemahaman tentang ABK dan memiliki kemampuan dasar

tentang cara memberikan layanan pendidikan pada merekad. Ada guru pembimbing khusus (GPK)e. Tersedia lingkungan fi sik yang aksesabel bagi ABKf. Tersedia system layanan akademik (kurikulum dan pembelajaran) yang dapat

mengkoordinir kebutuhan khusus ABKg. Tersedia sarana pendukung untuk memperkuat pelaksanaan layanan pendidikan

bagi ABK.

3. Kurikulum PAUD dalam seting Inklusif

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan atau peraturan pelaksanaan pembelajaran yang mencakup pengaturan tentang tujuan, isi, proses dan evaluasi. Kurikulum yang digunakan harus fl eksibel dan responsif terhadap keberagaman kebutuhan semua anak yang ada penyesuaian terhadap tingkat dan irama perkembangan individu.

Kurikulum PAUD secara umum memiliki Standar kompetensi anak usia dini terdiri atas pengembangan aspek-aspek sebagai berikut: Nilai Agama dan Moral, Fisik Motorik, Sosial emosional, Bahasa, Kognitif, dan Seni. Kurikulum dalam PAUD Inklusif terdiri dari aspek pengembangan dan program khusus.

Prinsip pengembangan kurikulum PAUD Inklusif :

a. Kurikulum disesuaikan dengan kondisi ABK b. Penyesuaian pada masing-masing ABK tidak sama c. Penyesuaian tidak harus sama pada semua aspek perkembangan d. Alternatif penyesuaian bisa pada tujuan, materi, proses dan evaluasi

4. Model kurikulum PAUD inklusif mengikuti model kurikulum pendidikan inklusif yaitu

a. Duplikasi

Kurikulum ABK disamakan dengan kurikulum umum, contohnya seorang anak mengalami gangguan motoric halus, tapi tidak mengalami gangguan yang lain. Maka kurikulum untuk anak tersebut adalah duplikasi. Artinya untuk aspek lain anak tersebut bisa mengikuti.

b. Modifi kasi

Kurikulum umum dirubah untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak.

c. Subtitusi

Beberapa bagian kurikulum umum ditiadakan tetapi diganti dengan sesuatu yang kurang lebih setara

d. Omisi

Beberapa bagian dari kurikulum umum ditiadakan sama sekali karena tidak mungkin bagi ABK

KURIKULUM DANPEMBELAJARANASESMEN

DUPLIKASI

MODIFIKASI

SUBTITUSI

OMNISI

ANAK

INFORMASI DARIBERBAGAI SUMBER

MEMPEROLEH INFORMASITENTANG SISWA

Rancangan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Inklusif


6. Sarana dan Prasarana

Penyediaan lingkungan yang ramah dan menyenangkan adalah salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan PAUD inklusif. Selain komponen sekolah seperti tanah, gedung, kantor, gedung sekolah, laboratorium, ruang kedap suara bagi anak tunarungu, berbagai macam alat peraga bagi anak autis, serta alat-alat bantu pembelajaran yang kesemuanya diharapkan dapat menunjang untuk anak dapat belajar secara efektif dan maksimal.

7. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting dalam penyelenggaraan PAUD inklusif. SDM terdiri dari guru dan non guru (tenaga medis dan non medis).

Idealnya guru yang mengajar di PAUD inklusif adalah guru kelas dan guru pembimbing khusus (GPK)

Tenaga medis (dokter, fi siotherapist, occupational therapist, ahli terapi wicara) dan non medis (psikolog) juga diperlukan untuk membantu guru dan GPK dalam melakukan asesmen yang tidak bisa dilakukan oleh guru dan GPK. Selain itu tenaga medis dan non medis membantu guru dan GPK dalam melakukan berbagai terapi yang diperlukan oleh anak.

8. Evaluasi Pembelajaran Dalam Pendidikan Inklusif

Evaluasi adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan dari kompetensi yang telah ditetapkan. Proses.evaluasi berkaitan dengan lima hal yaitu isi, waktu, cara, alat dan tempat. Dalam permendiknas no. 70/2007, sistem evaluasi dalam pendidikan inklusif adalah: Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada kurikulum satuan pendidikan yang bersangkutan. Prinsip dalam evaluasi adalah: kebersinambungan, keseluruhan, obyektifi tas, dan kooperatif.

9. Pengelolaan

Standar pengelolaan merupakan kegiatan manajemen satuan lembaga PAUD Inklusif yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan PAUD Inklusf. Pengelolaan dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak, serta kesinambungan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Inklusif, yang terdiri atas :

a. Pengelolaan Administrasi,kegiatannya meliputi: » Data anak dan perkembangannya » Data lembaga » Administrasi keuangan dan program.

b. Pengelolaan Sumber Belajar/ Media, kegiatannya meliputi pengadaan, pemanfaatan dan perawatan: » Alat bermain » Media pembelajaran » Sumber belajar lainnya.

10. Prosedur Penerimaan Siswa ABK

Dalam prosedur penerimaan ABK di PAUD Inklusif, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

a. Pendaftaranb. Deteksi dini tumbuh kembangc. Identifi kasi

Prosedur Pembelajaran dalam seting Inklusif bagi ABK

ANAK

ASESMEN

PENILAIANHASIL BELAJAR

PELAKSANAANPEMBELAJARAN

PROGRAMPEMBELAJARAN

INDIVIDUAL

PROGRAMPEMBELAJARAN

DOKUMEN KOMPETENSI

IDENTIFIKASI

5. Pembelajaran

Pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik. Pembelajaran dilakukan berdasarkan Program Pembelajaran Individual (PPI) yang dikembangkan berdasarkan hasil asesmen. Rancangan kurikulum dan pembelajaran PAUD. Inklusif dapat dilihat pada gambar di bawah ini:


d. Asesmene. Hasil asessment dikomunikasikan kepada orang tuaf. Mou atau kesepakatan dengan orang tua.

11. Rasio ABK dalam PAUD Inklusif

Rasio ABK dalam PAUD Inklusif adalah maksimal 2 Anak dalam 1 Rombel, disesuaikan dengan daya dukung dalam sebuah PAUD Inklusif. Dalam menerima ABK, Penyelenggara PAUD Inklusif perlu mempertimbangkan kemampuan pendidik dalam mengelola pembelajaran di kelas.

Selain itu perlu diperhatikan juga tingkat hambatan atau gangguan pada Anak Berkebutuhan Khusus yang akan diterima sebagai anak didik pada PAUD inklusif. Jika seluruh aspek mendukung maka jumlah ABK dalam setiap Rombel dapat mencapai perbandingan 2 Anak dalam setiap 1 Rombongan Belajar. Jika tidak maka rasio 1 ABK dalam setiap Rombel menjadi pilihan yang bijaksana.

12. Keterlibatan Orang Tua

Penyelenggara PAUD Inklusif harus melibatkan orangtua, baik orangtua dari anak yang berkebutuhan khusus, maupun orang tua anak lain. Beberapa cara untuk melibatkan orangtua adalah:

a. Mendorong dan memotivasi serta memfasilitasi para orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus untuk berperan aktif.

b. Menjadi guru pendamping anak. Untuk beberapa kasus anak berkebutuhan khusus memerlukan pendampingan sampai pada anak dapat mandiri

c. Bekerjasama dengan guru (misalnya: bersama-sama membuat media pembelajaran dan Alat Pendidikan Edukatif yang sederhana).

d. Bersama dengan guru dan tim ahli, orangtua mendiskusikan profi l anak berdasarkan hasil asesmen, untuk mengembangkan PPI

e. Orangtua dan anggota keluarga lainnya diharapkan terli-bat dalam proses pengembangan potensi anak berkebutu-han khusus.

f. Membentuk komunitas orangtua dengan anak berkebu-tuhan khusus untuk memfasilitasi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kegiatan penatalaksanaan anak berkebutuhan khusus.

13. Evaluasi Penyelenggaraan PAUD Inklusif

Keberlangsungan lembaga PAUD Inklusif dalam menjalankan programnya dilihat melalui kegiatan evaluasi, meliputi penilaian:

a. Keberlangsungan programb. Ketercapaian tujuan programc. Faktor penghambat keberhasilan programd. Langkah-langkah mengatasi hambatan

Untuk dapat terus menjaga keberlangsungan penyelenggaraan PAUD Inklusif, penyelenggara harus selalu melakukan observasi, evaluasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi sedini mungkin.


Penutup

Seiring dengan meningkatnya jumlah anak usia dini berkebutuhan khusus yang belum terlayani di sekolah luar biasa maka penyelenggaraan PAUD Inklusif sangat penting. Dilain pihak pendidik dan tenaga kependidikan di

lembaga PAUD masih banyak yang belum memahami tentang AUD berkebutuhan khusus dan pemberian layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka.

Oleh sebab itu berbagai upaya telah dan sedang dilakukan untuk memperluas akses layanan terhadap AUD berkebutuhan khusus. Untuk mengoptimalkan layanan pendidikan bagi mereka maka maka Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini mengeluarkan buku Pedoman Penyelenggaraan PAUD Inklusif.

Buku Pedoman ini diharapkan dapat memberikan arah bagi penyelenggara PAUD Inkluisf dan mendorong peningkatan akses dan mutu layanan PAUD Inklusif di Indonesia.

Daftar Pustaka

Aspen Education Group, YOUR CHILD AND ADHD, http://www.4-adhd.com/youchildandadhd.pdf

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2012), PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU

Dsm-5 and icd-11: possible implications : possible implications for intellectual intellectual disability and autism spectrum disability and autism spectrum disorder

https://aaidd.org/docs/default-source/annual-meeting/tasse-dsm5-id-defi nition-5-23-2013-aaidd-2013.pdf?sfvrsn=0

Early Childhood Inclusion di kutip dari https: //www.naeyc.org /sites/default/fi les/globally-shared/downloads/PDFs/resources/position-statements/DEC_NAEYC_EC_updatedKS.pdf

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 TAHUN 2009 http ://kelembagaan.ristekdikti.go.id / wp-content /uploads/ 2016 /11/Permen-No.-70-2009-tentang-pendidiian-inklusif-memiliki-kelainan kecerdasan.pdf

Prosedur Operasi Standar Pendidikan Inklusi Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Direktorat Jenderal Mandikdasmen Departemen Pendidikan National Tahun 2007, dikutip dari https://hansdwi.wordpress.com/rosedur-operasi-standar-pendidikan-inklusi-direktorat-pembinaan-sekolah-luar-biasa-direktorat-jenderal-mandikdasmen-departemen-pendidikan-national-tahun-2007/


LampiranLampiran

NO ASPEK INDIKATOR TIPE PAUD INKLUSIF

MINIMAL MENENGAH IDEAL

1 Regulasi 1 Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif

v v v

2 Permendikbud No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD

v v v

3 Permendikbud No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD

v v v

4 Acuan Penyelenggaran PAUD inklusif lainnya (pedoman, juknis, model, referensi, dll)

v v v

2 Manajemen 5 POS Penerimaan ABK v v v

6 POS Penanganan ABK perencanaan, pelaksanaan pembelajaraan dan evaluasi)

v v v

3 Pendanaan 7 Sekolah mengalokasikan dana khusus untuk mendukung pendidikan inklusif

v v v

8 Pemda/dinas/suku dinas mengalokasikan dana khusus ke sekolah inklusif

v v v

9 Alokasi dana dari pemerintah untuk mendukung pendidikan inklusif di sekolah

v v v



4 Organisasi dan Kelembagaan

10 Koordinator pelaksana pendidikan inklusif di sekolah

V V V

11 Surat tugas sebagai kordinator pendidikan inklusif

V V V

12 Job deskripsi kordinator pendidikan inklusif

V V V

5 Sosialisasi 13 Sosialisasi pendidikan inklusif kepada orang tua siswa

V V V

14 Sosialisasi pendidikan inklusif kepada komite sekolah

V V V

15 Sosialisasi pendidikan inklusif kepada semua siswa dan staf sekolah

V V V

6 Lingkungan fi sik

16 Lingkungan sekolah yang aman, bersih dan nyaman bagi semua anak

V V V

17 Lingkungan sekolah yang aman, bersih dan nyaman bagi ABK

V V V

18 Tersediannya sarana dan prasarana di lingkungan sekolah yang memudahkan akses bagi ABK

V V V

7 Sarana dan alat

19 Tersediannya alat-alat pembelajaraan dan alat stimulasi yang dapat mendukung perkembangan bagi ABK

V V V




20 Ruang sumber (resource room)

v

21 Buku/bahan bacaan v v v

22 Media belajar khusus ABK v v

8 Layanan 23 Pembelajaran reguler v v v

24 Stimulasi oleh guru v v v

25 Stimulasi oleh GPK v v

26 Stimulasi/ trapi oleh tenaga ahli

v

27 Program pembelajaran individual (PPI)

v v v

28 Bimbingan dan konseling v v v

29 Pelaporan v v

9 Sumber saya manusia

30 Guru kelas v v v

31 Tenaga kependidikan v v v

32 Guru pendamping (Shadow Teacher)

v v

33 Guru pembimbing khusus (GPK)

v

34 Psikolog v v

35 Terapis v

36 Konselor v

10 Peningtatan kompetensi

37 Pelatihan untuk guru kelas v v v

38 Pelatihan untuk GPK v



11 Rujukan dan Mitra

39 Sekolah menyampaikan rekomendasi terpi tambahan kepada tenaga ahli

v v v

40 Sekolah membangun kerjasama dengan instansi linnya ( dokter, neurolog, psikolog, psikiater, SLB, autism center)

v v

12 Data 41 Data anak berkebutuhan khusus

v v v

42 Surat keterangan dokter v v v

43 Riwayat terapi dan tindak lanjut yang pernah didapatkan sebelumnya

v v v

44 Data kesehatan ABK (riwayat kehamilan dan kelahiran)

v v v

45 Data assement awal ABK oleh sekolah

v v

46 Data fropil dan perkembangan ABK

v

13 Kurikulum 47 Kurikulum modifi kasi bagi anak berkebutuhan khusus

v v v

48 Media pembelajaran khusus yang sesuai dengan kebutuhan ABK

v v

49 Penataan kelas dan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan ABK

v v


Tanya Jawab Seputar pendidikan Inklusif Tanya Jawab Seputar pendidikan Inklusif

1. Apa yang dimaksud dengan pendidikan Inklusif?

Jawaban: Pendidikan Inklusif adalah penyelenggaraan layanan pendidikan yang ramah dan terbuka memberi kesempatan bagi semua anak-anak usia dini tanpa terkecuali termasuk di dalamnya anak berkebutuhan khusus untuk belajar secara bersama-sama di tempat yang terdekat dengan anak.

2. Mengapa PAUD mulai mempertimbangkan penyelenggaraan secara Inklusif?

Jawaban: Dengan berbagai macam pengaruh perkembangan anak mulai dari makanan saat di kandungan dan sampai anak lahir, keturunan dan pola pengasuhan, telah meningkatkan jumlah anak dengan berbagai macam hambatan perkembangan baik fi sik, kognitif dan psikososialnya. Jumlahnya terus bertambah. Mau tidak mau lembaga penyelenggara pendidikan mesti mempertimbangkan pendidikan Inklusif.

3. Bagaimana mengkondisikan atau mengkomunikasikan dengan orangtua tentang PAUD Inklusif?

Jawaban: Mengundang orangtua ke sekolah untuk diberikan sosialisasi tentang pendidikan Inklusif sehingga memiliki pengetahuan tentang penyelenggaraan pendidikan Inklusif.

4. Apakah pendidikan Inklusif bisa diterapkan?

Jawaban: Pendidikan Inklusif dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Pancasila, UUD 1945, dan amandemen hak asasi manusia. Penerapan pendidikan Inklusif lebih efektif dan efi sien dalam penyelenggaraan. Contohnya apabila di suatu daerah hanya terdapat satu atau beberapa anak berkebutuhan khusus yang berbeda jenisnya, tidak akan mungkin mendirikan SLB hanya untuk anak-anak tersebut. Jadi sebaiknya sekolah regular terdekat diharapkan menerima anak tersebut. Keuntungan yang lain baik anak berkebutuhan khusus maupun anak regular, dapat bersosialisasi dengan baik.

5. Bagaimana peran dan dampak pendidikan Inklusif bagi masyarakat?

Jawaban: Masyarakat terdiri dari beragam karakteristik yang satu sama lain berbeda. Begitu pula anak-anak yang beragam



50 Sumber belajar yang bervariasi untuk mengakomodir kebutuhan ABK

v

51 Sistem evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan ABK

v v v

52 Model atau teknik pelaporan (buku raport) yang sesuai dengan konsep pendidikan inklusif

v v v

14 Sistem dukungan

53 Pusat sumberv

54 Kelompok kerja pendidikan inklusif

v v

55 Kerjasama dengan instansi lain yang terkait (PT, SLB, LSM dll)

v

30 PEDOMAN PENYELENGGARAAN

Catatan:

pedoman penyelenggaraan pendidikan anak usia dini...

Documents