pedoman kerja mekanisme hibah luar negeri
Embed Size (px)
TRANSCRIPT

15
Panduan terkait makanisme koordinasi hibah luar negeri dalam pengelolaan program/kegiatan pengembangan demokrasi di Indonesia demi trcapainya sinergi, efektifitas, dan akuntabilitas hibah luar negeri
Kementrian/Lembaga (KL)
Pemerintah Daerah
Pemberi Hibah
Lembaga/Organisasi non-pemerintah
PP No. 2 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 40 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah
Pemendagri No. 38 Tahun 2008 tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan Dari dan Kepada Pihak Asing
Rancangan Peraturan Pemerintah (ROO) tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
Mekanisme Penerimaan Hibah Luar Negeri
Tim Koordinasi Hibah Luar Negeri
Mekanisme Koordinasi Hibah Luar Negeri
Akuntabilitas Hibah Luar Negeri
Pengelolaan dan Pengalihan Barang
Mekanisme Penyelesaian Masalah
RUJUKAN MATERI
RUANG LINGKUP
PEDOMAN KERJA
MEKANISME KOORDINASI HIBAH LUAR NEGERI
Untuk Pengembangan Demokrasi di Indonesia 2010
SASARANTUJUAN

15
MEKANISME PENERIMAAN HIBAH
HIBAH
HIBAH YANG DIRENCANAKAN
(melalui mekanisme perencanaan hibah)
HIBAH LANGSUNG
(tidak melalui mekanisme perencanaan hibah)
Hibah yg telah masuk dalam dokumen perencanaan atau dokumen yg dipersamakan yg disepakati bersama antara pemerintah dqan pemberi hibah
Hibah yg memerlukan dana pendamping
Hibah yg dilaksanakan oleh lembaga/organisasi non-pemerintah melalui pemerintah
Hibah dalam rangka kerjasama antar instansi dengan mitranya di luar negeri
Hibah dalam rangka kerjasama teknik antara KL dengan pemberi hibah luar negeri (seperti loka karya, pelatrihan, seminar), hibah bersaing (seperti riset dosen, riset peneliti)
Hibah sebagai bagian dari proyek lintas Negara
Hibah yang durasi pelaksanaannya kurang dari 12 bulan atau yang diterima daqn selesai dalam tahun anggaran berjalan

15
MEKANISME HIBAH YANG DIRENCANAKAN
1. Tahap Perencanaan
2. Tahap Pengajuan Usulan
3. Tahap Penilaian Usulan
Menteri/ Pimpinaan Lembaga/ Kepala
Daerah/KPU/BawasluUsulan Program/kegiatan dgn persyatan umum :Daftar Isian Pengusulan KegiatanDokuman Perencanaan Kegiatan
Penyampaian rencana penyusunan RPHMenteri
Perencanaan
Menyusun :
Rencana Kegiatan Hibah Jangka Menengah & Tahunan berpedoman pada RPJMN yang mencakup :
Rencana Pemanfaatan Hibah (RPH) paling lambat 6 bulan setelh RPJMN ditetapkan
Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH) paling lambat bulan November setiap tahun
Menteri
Perencanaan
Instansi pengusul, Kementrian Keuangan,& instansi Lain yg Terkait
Usulan KegiatanMenteri
Perencanaan
Penilaian Usulan Kegiatan
RPH
Menteri KeuanganKoordinasi
Menteri pada Kementerian/pimpinan lambaga/kepala daerah yg kegiatannya dalam RPH & Calon Pemberi Hibah

15
Salinan
4. Tahap Sinkronisasi dengan Program Calon Pemberi Hibah
5. Tahap Penilaian Kesiapan Pelaksanaan Kegiatan
6. Tahap Negosiasi & Penendatanganan Perjanjian Hibah
koordinasiRencana Kegiatan Rinci
Menteri
Perencanaan
Penilaian Kesiapan Pelaksanaan
Kegiatan & Kinerja Kegiatan
DRKH
Menteri Keuangan
Menteri pada Kementerian/pimpinan lembaga/kepala daerah yg kegiatannya dalam RPH & Calon Pemberi Hibah
Rancangan Naskah Perjanjian
Penerushibahan Luar Negeri
DRKH Menteri Keuangan
Calon Pemberi Hibahnegosiasi
PenandatangananPerjanjian Hibah
Menteri Perencanaan, Menteri/ pimpinan lembaga, kepala daerah, Kepala BPK, pimpinan instansi terkait
MenteriPerencanaan
Calon Pemberi Hibah
Mentri Keuangan
Menteri Luar Negeri
Instansi Terkait
SINKRONISASi
Kesepakatan Kegiatan RPH
Instansi Pengusul untuk rencana
pelaksanaan kegiatan
koordinasi
RencanaPelaksanaan
Kegiatan
Rencana Pelaksanaan
Hibah
Menteri Perencanaan

15
MEKANISME PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG
Calon Pemberi Hibah Kementerian/Lembaga Menteri Perencanaan Menteri Keuangan
Program Hibah Langsung
Meneliti maksud & Kesesuaian dgn Prinsip
Penerimaan Hibah
Melihat Kesesuaian
dengan RPJM
Rencana Penerimaanhibah langsung Tanggapan Atas
Penerimaan Hibah Langsung
MenandatanganiPerjanjian Hibah
Langsung
Salinan PerjanjianHibah Langsung
Nomor RegistrasiHibah Langsung
Tanggapan AtasPenerimaan Hibah
Langsung

15
MEAKNISME PENERUSAN HIBAH PEMERINTAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH dan/atau LEMBAGA LAIN DI DAERAH
PemerintahDaerah
Menteri KeuanganMenteri Perencana
an
K/L
Konfirmasi Indikasi Kemampuan Keuangan Pemda
RPHRencanaPenerushibahan
Penilaian
Penyusunan Kegiatan RinciPersetujuanPenerusan
Hibah
PermintaanPenyaluran Dana
PemindahbukuanPembayaran LangsungRekening KhususPembiayaan Pendahuluan
PerjanjianPenerusan
HibahSalinan PerjanjianPenerusan Hibah
Salinan PerjanjianPenerusan Hibah
Salinan PerjanjianPenerusan Hibah

15
MEKANISME PENYALURAN HIBAH PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH
KEPADA LEMBAGA/ORGANISASI non-PEMERINTAH
Mengajukan concept note
Mengajukan proposal lengkap
Mengumumkan Program/Kegiatan Hibah yang akan disalurkan dan meminta usulan program dalam
bentuk concept note
Seleksi concept note : Jenis dan kriteria program, Jumlah dana yang
diajukan, Adminstrasi organisasi
Mengumumkan hasil seleksi concept note dan meminta proposal lengkap
Seleksi proposal lengkap
Mengumumkan hasil seleksi proposal lengkap (proposal terpilih)
Termasuk menginformasikan kelemahan/kekurangan proposal Lembaga/Ormop yang tidak lolos seleksi
PenandatangananPerjanjian Hibah
Kementrian/Lembaga/Pemda Lembaga/Organisasi non-Pemerintah

15
MEKANISME PENYALURAN HIBAH non-NEGARA KEPADA LEMBAGA/ORGANISASI non-PEMERINTAH
Pemberi HibahNon-Negara
Lenbaga/Organisasinon-pemerintahHibah Langsung
Pengiriman Uang Melalui Rekening bankPemberian Uang/Barang Kepada Peneima HibahPenerusan dari lembaga/Organisasi nono-pemerintah afiliasi internasional
(Pemendagri No. 38 Thn 2008)
Pemerintah
TimKoordinasi
Informasi Kegiatan

15
MEKANISME PENCATATAN DALAM DIPA DAN PEMBUKAAN REKENING
Tahapan Kementerian/LembagaKementrian Keuangan
Pengelolaan Utang Anggaran Perbendaharaan
Penandatanganan Prodoc dan Perjanjian HibahRegistrasi Hibah
Pencantuman di DPA
Pembukaan Rekening : Mekanisme Multilateral
Mekanisme Bilateral
Project Document
Naskah Perjanjian
Permohonan Pencatatan dalam aplikasi RKA-KL dan aplikasi DIPA
Surat Tanda Registrasi
Permohonan
Pengalokasian Dana hibah dalam RKA-KL
Surat Tanda Pencatatan Nomor Register di aplikasi DIPA
Menerima Laporan pembukaan rekening dari donor
Rekening dibuka dengan menggunakan Rekening
Pemerintah Lainnya
DIPA
Proses Registrasi
Proses penertiban DIPA
Proses Penetapan SP SAP SK
Proses Pencatatan hibah di Aplikasi DIPA
Proses Pencatatan hibah di aplikasi RKA-KL
Laporan
Laporan

15
TIM KOORDINASI HIBAH
TIMKOORDINASI
TIMKOORDINASI PUSAT
TIMKOORDINASI DAERAH
ANGGOTATIDAK TETAP
ANGGOTA
TETAP
TIM PENGARAH(Pejabat Eselon I)
TIM TEKNIS(Pejabat Eselon II)
TIM PENDUKUNGKelompok KerjaTim Sekretariat
Kementerian PerencanaanKementerian Dalam NegeriKementerian Luar NegeriKementerian Keuangan
Kementerian Koor PolhukamKementerian KomInfo
Kementerian Sekretariat NegaraKPU serta BaWasLu
Pengambil keputusan dalam tim koordinasi pusat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan,
monitoring, dan evaluasi
Membantu Tim Pengarah dalam proses pengambilan keputusan terjadap usulan
program/kegiatan dar KL dan calon pemberi hibah
Membantu Tim Teknis mempersiapkan & melaksanakan hal-
hal terkait dengan tugas tim teknis
Bersifat PermanenMemiliki Fungsi, Tugas dan
Wewenang dalam tahap Perencanaan & Pelaksanaan
program/Kegiatan
Mendukung Pemerintah dalam pengelolaan hibah
secara sinergis, efektif, dan akuntabel
Bersifat ad hoc (sesuai kebutuhan)Berbentuk kelompok kerja/sekretariat bersamaPengambilan keputusan melalui rapat dgn musyawarah mufakat.
Keanggotaan :Bappeda (Sbg Ketua)Badan KesbangpolBiro HukumBiro PemerintahanSKPD TerkaitKPU (atau yg setingkat(Perguruan TinggiMedia MassaTokoh agama/tokoh adatOrganisasi Masy. Sipil (OMS)
Pemberi HibahOMS
Media MassaPerguruan Tinggi
(Bersifat sewaktu-waktu jika diperlukan)

15
HUBUNGAN ANTARA TIM KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH
TIM KOORDINASI DAERAH
Menginformasikan program/kegiatan yang akan sedang berlangsung di daerahMemberi masukan prioritas dan lokasi program/kegiatan yang sesuai kebutuhan daerahMenyampaikan hasil monitoring untuk bahan masukan dalam rapat koordinasi di tingkat pusat
TIM KOORDINASI DAERAH
Menginformasikan program/kegiatan yang akan sedang berlangsung di daerahMemberi masukan prioritas dan lokasi program/kegiatan yang sesuai kebutuhan daerahMenyampaikan hasil monitoring untuk bahan masukan dalam rapat koordinasi di tingkat pusat
TIM KOORDINASI PUSAT
Menginformasikan program/kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah yang telah disetujui di tingkat pusatMeminta masukan tentang prioritas dan lokasi program/kegiatan yang diusulkan K/L dan calon Pemberi HibahMelakukan supervise dan asistensi untuk memperkuat tim koordinasi daerah
TIM KOORDINASI PUSAT
Menginformasikan program/kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah yang telah disetujui di tingkat pusatMeminta masukan tentang prioritas dan lokasi program/kegiatan yang diusulkan K/L dan calon Pemberi HibahMelakukan supervise dan asistensi untuk memperkuat tim koordinasi daerah

15
MEKANISME KOORDINASI HIBAH PENGEMBANGAN DEMOKRASI
DTF(Democracy Trust Fund)
KementerianPerencanaan(Bappenas)
KementerianKeuangan
PENERI
MA
HIBAH
PENERI
MA
HIBAH
Non-PemerintahOMSUniversitasMedia MassaSwasta Nasional/Asing
Pemda
PemerintahKementerianLembaga
PEMBERI
HIBAH
PEMBERI
HIBAH
Lembaga Keuangan AsingLembaga Keuangan
non-AsingLembaga Keuangan Nasional
di Luar negeriPerorangan
Lembaga Keuangan AsingLembaga Keuangan
non-AsingLembaga Keuangan Nasional
di Luar negeriPerorangan
Negara AsingLembaga PBBLembga Multilateral
Negara AsingLembaga PBBLembga Multilateral
Tim Koordinasi
TimKoordinasi
Pusat
TimKoordinasi
Daerah
Aliran Dana
Aliran Informasi
Koordinasi
Usulan & Laporan

15
AKUNTABILITAS HIBAH
PenatausahaanHibah
AdministrasiPencatatan
Hibah
AkuntansiHibah
Pemantauan &Evaluasi
Menteri Perencanaan melalui Tim Koordinasi
Evaluasi :
Menteri Perencanaan laporan kinerja pelaksanaan hibah triwulanan
Menteri Keuangan Laporan triwulanan perkembangan realisasi penyerapan
Pemantauan :KL/Pemerintah kemajuan pelaksanaan & realisasi Penyerapan Hibah Menteri Keuangan & Menteri Perencanaan triwulanan pelaksanaan/kemajuan kegiatan
Langkah Penyelesaian /Hasil Penilaian
Evaluasi Akhir(Paling Lambat 6 bulan setelah Perjanjian Hibah Berakhir) oleh Mneteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hibah
Perencanaan Tahap Selanjutnya
Pelaporan(Laporan Manajerial)
PEMBERI HIBAH
KEMENTERIANKEUANGAN(REALISASI
PENYERAPAN)
KEMENTRIANPERENCANAAN
(KINERJA PELAKSANAAN)
EXECUTING AGENCY
PEMDALEMBAGAKEMENTERIAN
IMPLEMENTING AGENCY

15
PENGELOLAAN & PENGALIHAN BARANG
PemberiHibah
Berita Acara Serah Terima (BAST) KL/Pemda
Daftar Barang Milik Negara (BMN)
Tanggung Jawab
Berakhir Kegiatan
Seluruh Barang di catat dalam Daftar Inventaris Kekeayaan
Milik Negara (IKMN)

15
MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH
Langkah Peneyelesaianyang Ditempuh
KL/PemdaDan/atau
Pemberi Hibah
Masalah
Hibah yang Direncanakan
Menteri Keuangan+
Usulan Menteri Perencanaan
RapatTim
Pengarah
Hibah Langsung
KL yang Menandatangani Dalam Perjanjian Hibah
KlarifikasiJika dirasa keberatan akan
keputusan yang diambil