pedoman akademik - untag-sby.ac.iduntag-sby.ac.id/images/download/pedoman-akademik-dih/bab_6.pdfilmu...

12

Pedoman AkademikPROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

BAB VI : TENAGA PENGAJAR & KURIKULUM

A. Daftar Staf Pengajar

Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan, penyelenggaraan Program

Doktor Ilmu Hukum didukung oleh tenaga pengajar, promotor dan ko-promotor yang

berpengalaman dengan jabatan akademik Guru Besar dan Doktor dengan jabatan

akademik serendah-rendahnya Lektor. Adapun nama-nama pengajar pada Program

Doktor Ilmu Hukum adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Made Warka, S.H. M.Hum.

2. Prof. Dr. Siti Mariyani, S.H., M.Hum.

3. Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H, M.H.

4. Prof. Dr. I.B.R. Supancana, S.H., MH.

5. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H. M.H.

6. Prof. Dr. Sogar Simamora, S.H, M.H.

7. Prof. Dr. M. Isnaeni, S.H, M.S.

8. Prof. Dr. Zudan Arief Fakrullah, S.H.,M.H.

9. Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.S.

10. Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S.

11. Prof. Dr.Teguh Prasetya, S.H., M.Si.

12. Prof. Dr. Suharingsih, S.H., S.U.

13. Prof. Dr. Ahmad Zahro, M.A.

14. Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.Hum.

15. Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.M., M.H.

16. Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.

17. Prof. Dr. Mashudi, S.H., M.H.

18. Dr. Harjono, S.H.,McL.

19. Dr. Hari Purwadi, S.H., M.H.

20. Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.

21. Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.

22. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

23. Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.

24. Dr. M.Hufron, S.H., M.H.

13


B. Kurikulum, Silabi dan Satuan Acara Perkukuliahan

1. Kurikulum

Semester Gasal

Mata Kuliah Umum (MKU) SKS

SEMESTER I MATA KULIAH

DIH 800 Filsafat Ilmu 1

DIH 801 Metode Penelitian Hukum 2

Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK)

DIH 850 Teori dan Filsafat Hukum 2

DIH 851 Ilmu Hukum dan Pendekatan Sistem 1

DIH 860 Problematik Pembaharuan Hukum 1

SEMESTER II Mata Kuliah Keahlian (MKK)

DIH 900 Hukum Korporasi, Ekonomi Pasar, dan Investasi Negara 2

DIH 901 Desentralisasi, Partisipasi, dan Hukum Administrasi. 1

DIH 903 Kemandirian Judisial dan Kebebasan Asasi 1

DIH 904 Hak-Hak Dasar dan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum

1

DIH 905 Hukum Sumber Daya Alam dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1

DIH 906 Hukum dan Alih Teknologi Lingkungan 1

SEMESTER III

DIH 950 Mata Kuliah Penunjang Disertasi I 2

DIH 950 Mata Kuliah Penunjang Disertasi II 2

DIH 951 Kualifikasi/Preliminary 0

DIH 960 Seminar Proposal Disertasi 0

DIH 999 Disertasi 28

2. Silabi dan Satuan Acara Perkukuliahan

(DIH 800) FILSAFAT ILMU (1 sks)

Deskripsi

Mata kuliah ini dirancang untuk mahasiswa Program Doktor, menyajikan

bahasan dan lingkup (field of scape) filsafat ilmu pengetahuan sebagai cabang

ilmu filsafat dengan unsur-unsurnya ontologi, epistemologi, dan aksiologi, arti

dan fungsi filsafat ilmu sebagai dasar dan arah pengembangan ilmu yang

cabang-cabangnya harus saling menyapa, serta kaidah-kaidah normatif yang

merupakan pedoman bagi seorang ilmuwan dalam mengembangkan dan

menerapkan ilmu.

Penanggung Jawab Mata Kuliah : Prof. Dr. Made Warka, SH.,M.Hum.

Dosen : - 1. Prof. Dr. Made Warka, S.H.,M.H.

- 2. Prof. Dr Asad Djalali, S.U.

14


Sasaran Mata Kuliah

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memahami sifat

dan hakikat ilmu pengetahuan, khsusnya ilmu pengetahuan hukum, serta

kedudukannya dalam cakrawala pengetahuan manusia sebagai bekal untuk

memperluas visi (wawasan ilmiah) dalam mengembangkan dan menerapkan

ilmu secara kritis-reflektif dan bertanggung jawab.

Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan

1. Tiang-tiang penyangga ilmu

1.1 Ontologi;

1.2 Epistemologi;

1.3 Aksiologi;

1.4 Strategi Pengembangan Ilmu

2. Kelahiran serta pengembangan ilmu semenjak

2.1 Jaman Yunani kuno;

2.2 Abad tengah, melalui Renaisance dan Aufklarung menuju jaman

modern dan jaman/masa kontemporer dengan implikasinya di berbagai

bidang kehidupan.

3. Ilmu sebagai proses, metode dan produk.

4. Pemikiran pengembangan ilmu.

Acuan Pustaka

1. Bahm Aj, 1980. What is Science, World Book. New Mexico: Albuguerge.

2. Royd, et al., 1993. The Philosophy of science. TheMIT press.

3. Kuhn TS, 1970. The Structure of Sciencific Revolutions Chicago. Chicago

University Press.

4. Tim Redaksi Driyaksa (ed), 1993. Jelajah Hakikat Pemikiran Timur,

Jakarta: Gramedia.

15


(DIH 801) Metode Penelitian Hukum (2 sks)

Deskripsi

Mata kuliah ini dirancang untuk peserta Program Doktor Ilmu Hukum, untuk

dapat membedakan strukur keilmuan ilmu hukum, serta memberikan landasan

teoritis-filosofis tentang hakekat keilmuan Ilmu Hukum dan metode

pengakajiannya. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa ilmu hukum merupakan

ilmu yang memiliki kekhususan tersendiri sebagai ilmu yang memiliki sifat sui

generis.

Penanggung jawab mata kuliah: Prof. Dr. Aminudin Ilmar, S.H., M.S.

Dosen : - Prof. Dr. Aminudin Ilmar, S.H, M.S.

- Dr. Hari Purwadi, S.H., M.H.

- Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.

Sasaran Mata Kuliah

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu :

1. Membedakan ilmu hukum dalam tiga lapisan ilmu hukum dan masing-

masing dengan karakter keilmuannya.

2. Membedakan ilmu hokum normatif dengan ilmu hukum empiris dan

menganalisis metode kajian atau penelitian yang relevan dengan

pembedaan tersebut.

3. Menjelaskan perkembangan metode penelitian ilmu hukum.

4. Menerapkan metode yang tepat dalam melakukan kajian atau penelitian

ilmu hukum.


1. Lapisan Ilmu Hukum dalam arti luas

1.1 Filsafat hukum;

1.2 Teori hukum;

1.3 Dogmatik hukum;

1.4 Hukum dan praktek hukum

16


2. Macam-macam ilmu hukum

2.1 Ilmu hukum dogmatik (ilmu hukum normatif);

2.2 Ilmu hukum empiris;

2.3 Bentuk-bentuk ilmu hukum : sosiologi hukum, sejarah hukum,

perbandingan hukum dan psikologi hukum.

3. Teori keilmuan dan metode ilmu hukum (TKM)

3.1 TKM praktek hukum;

3.2 TKM dogmatik hukum;

3.3 TKM filsafat hukum.

4. Wilayah (domain) penelitian hukum

4.1 Praktek hukum

4.2 Dogmatik hukum

4.3 Teori hukum

Acuan Pustaka

1. Gijsels J, Van Hoocke M, 1982. Wat is Rechsteorie? Wolle: Tjeenk Willink. 2. Bruggink JJH, 1993. Rechsrefekties: Gronbegijeppen uit de Rechtsteorie.

Deventer, Kluwer. 3. Van Peursen CA (ed), Filosfievan de rechswetenscap. 4. VanDjk B, et al.1985. Van Apeldoom s inleiding tot de studie van het

Nederlandse Kecht. Zwolle: Tjeenk Wilink. 5. Geoffrey S, 1994. The Foundations of Legal Reasiong. Maklu: Matro. 6. Feteris ET, 1994. Rededijkheid in juridische argumentatie. Zwolle: Tjeenk

Willink. 7. Van Emeren FH, et al. 1987. Argumenteren war juristen het analyseren

enschijven van juridshe belogen en beleidsteksten Groningen: Wolters Noordhooff.

8. Bruggink JJH, 1987. OP zoek naar het recht, rechsvinding en rechscheorerisch perpectief. Groningen, Wolters Noordhooff.

9. Larens K, 1979, Metodenlehre der Rechtswissenshaft. Berlin: Spinger-Verlag.

10. Visser Thooft Ph.,1998. Filosfie van de Rechswetenshup./Leiden : Martyinus Nighoof.

17


(DIH 851) Ilmu Hukum dan Pendekatan Sistem (1 sks)

Deskripsi

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan landasan teoritis-filosofis, berupa

ulasan/pembahasan secara mendasar tentang teori sistem (umum). Teori

sistem merupakan cara untuk berpikir tentang sistem yang sangat relevan

artinya bagi kajian-kajian ilmu hukum, sosiologi hukum, hukum pidana dan

lainnya. Batasan dan diskusi megenai pendekatan sistem sebagai suatu

metode penelitian, yang mengarah pada cara berpikir holistik, dan yang dapat

juga bertindak sebagai heuristic untuk pembentukan hipotesa bagi keperluan

penelitian ilmu hukum dan/atau hukum. Ulasan tentang pengaruh pikiran-

pikiran T. Parson, N. Luhmann dan J. Heide dalam kerangka pikir umum teori

sistem sebagai teori hukum (rechtstheorie).

Penanggung jawab mata kuliah : Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum.

Dosen : - 1. Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum.

- 2. Dr. Slamet Suhartono, SH., M.H.

Sasaran Mata Kuliah

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa program Doktor

mampu :

1. Memahami keterkaitan antara pendekatan sistem dengan pengertian sistem

umum;

2. Memahami dan menganalisis pengertian sistem (umum) dengan teori

hukum;

3. Menganaisis dan mengevaluasi model sistem dan perencanaan;

4. Mengevaluasi pendekatan sistem (umum) dan Ilmu Hukum (teori hukum).


1. Lapisan Ilmu Hukum dalam arti luas

1.1 Filsafat hukum;

1.2 Teori hukum;

1.3 Dogmatik hukum;

1.4 Hukum dan praktek hukum

18


2. Macam-macam ilmu hukum

2.1 Ilmu hukum dogmatik (ilmu hukum normatif);

2.2 Ilmu hukum empiris;

2.3 Bentuk-bentuk ilmu hukum : sosiologi hukum, sejarah hukum,

perbandingan hukum dan psikologi hukum.

3. Pendekatan sistem

3.1 Pendekatan sistem berpikir dalam (suatu) sistem;

3.2 Teori sistem sebagai teori hukum;

3.3 Teori sistem fungsional struktural;

4. Teori sistem dan analisis sistem

4.1 Komponen unsur elemen sistem;

4.2 Aspek-aspek sistem;

4.3 Analisis sistem

5. Pendekatan sistem dalam ilmu hukum

5.1 Batasan rumusan (definisi), teori dan praktek;

5.2 Model konstruksi berpikir;

5.3 Kerangka berpikir analisis pendekatan fungsional

Acuan Pustaka

1. Amirin, Tatang M, 1984. Pokok-pokok dan Teori Sistem, Jakarta: CV.

Rajawali.

2. Capra F, 1982. The Turning Point, New York : Science, Society and the

Rising Culture, Simon Schuster.

3. Franken H, 1982. Sistem Theorie en rechswetenschap Nederland Tijdschirf

voo Recthfilosofoe en Rechtheorie. IIde Jaarghang No. 1, WEJ, Zwolle:

Tjeenk Willink.

4. Ghali BB, 1996, Global Prospects for the United Nations, Law and State,

Vol. 60/54, pp. 149-160.

5. Gijsels J & Mark van Hoeeke, 1982. Wat is Rechtheorie? Antwerpen: Kluwer

rechswetenschap.

6. Hoos, Ida R, 1974, Sistem Analusus in Public Policy. A Critique. Berkeley –

Los Angeles – London : University of California Press.

19


7. Patterson EW,1963. Law in a Scientific Age. New York: ColumbiaUniversity

Press.

8. Raz J, 1980. The concept ad o legal sistem.An introduction to the Theory of

legal sistem,2nd ed. New York: Oxford at Claredon Press.

9. Unger RM, 1986. The Critical Legal Studies Movement. Cambridge,

Massachusetts, London: Harvard University Press.

10. Van apeldorom, 1985. Van Apeldoorns Inledin tot de studie van he

Nederlandse Rech. 18th druk, bewerk,en herzien> WEJ. Zwolle: Tjeenk

Willink.

11. Von Bertalanfly Ludwig, 1972. General sistem theory foundation

development, application, New York: George Brazier.

12. Zwaneburg MA,1971, Strafrect en systeemtheorie,Nijmegen.

(DIH 860) Problematik Pembaharuan Hukum (1 sks)

Deskripsi

Mata kuliah ini dirancang untuk mahasiswa peserta Program Doktor Ilmu

Hukum, yang membahas tentang problematik terkait dengan perkembangan

ilmu hukum dewasa ini. Mata kuliah ini juga memberikan pengetahuan kepada

mahasiswa dalam memahami dan menemukan metode dalam melakukan

perubahan maupun pembaharuan ilmu hukum.

Penanggung Jawab Mata Kuliah : Prof. Dr. Mashudi, S.H., M.H.

Dosen : Prof. Dr. Mashudi, S.H., M.H.

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.

Sasaran Mata Kuliah

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat

mengetahui dan memahami serta mengkaji lebih lanjut mengenai reformasi di

bidang hukum (baik pembaharuan, perkembangan, maupun pembaharuan

hukum)

20


Pokok Bahasa dan Sub Pokok Bahasan

1. Tujuan hukum

1.1 Tujuan hukum dalam arti tradisional;

1.2 Tujuan hukum dalam arti modern.

2. Fungsi hukum

3. Pembinaan hukum dalam negara berkembang;

3.1 Hukum sebagai alat pembaharuan;

3.2 Pengembangan dan pembinaan hukum nasional

4. Pembangunan hukum pada era indrustrialisasi

5. Pembangunan hukum dalam era globalisasi

6. Peranan hukum dalam pembaharuan pola perilaku masyarakat

7. Hukum sebagai pengubah masyarakat lebih penting dari kodifikasi

8. Kekuasaan kehakiman yang merdeka menurut UUD 1945

9. Reformasi dalam persfektif hukum dan HAM

10. Perkembangan hukum di Indonesia dan harapan di masa yang akan

datang.

Acuan Pustaka

1. Abd. G. Hakim Nusantara dan Nasroen Yasabri, (1980). Beberapa

Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia. Bandung: Alumni.

2. BPHN, (1982). Evaluasi Progam Pembaharuan Pendidikan Hukum,

Bandung: Binacipta.

3. BPHN, (1984). Simposium Pembaharuan Hukum Dagang Nasional.

Bandung: Binacipta.

4. Komar Kantaatmadja, (1987). Evaluasi Hukum Kebiasaan Internasional.

Bandung: Universitas Pasundan.

5. Komar Kataatmadja, (1987). Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad

XXI. Bandung: Angkasa.

6. Mochtar Kusumaatmadja, (1975). Bantuan Hukum di Indonesia Terutama

Dalam Hubunganya Dengan Pendidikan Hukum. Bandung : Binacipta.

7. Mochtar Kusumaatmadja, (1986). Pembinaan Hukum Dalam Rangka

Pembangunan Nasional. Bandung : Binacipta.

21


8. Mochtar Kusumaatmadja, (1986). Fungsi dan Perkembangan Hukum

Dalam Pembangunan Nasional. Bandung : Binacipta.

9. Mochtar Kusumaatmadja, (1986). Hukum, Masyarakat dan Pembinaan

Hukum Nasional. Bandung : Binacipta.

10. Otje Salman SR (1999). Fungsi Hukum Dalam Era Globalisasi. Bandung :

Univesitas Langlangbuana.

11. Para Pakar Hukum, (1995). Bunga Rampai Pembangunan Hukum

Indonesia, Bandung : Eresco.

12. Persahi, (1989). Kerangka Landasan Pembangunan Hukum. Jakarta :

Sinar Harapan.

13. Saleh Adiwinata, (1983). Perkembangan Hukum Perdata Hukum Adat

Sejak Tahun 1960. Bandung : Alumni.

14. Soerjono Soekanto, (1983). Beberapa Permasalahan Hukum Dalam

Kerangka Pembangunan di Indonesia; Jakarta:UI-Press.

15. Solly Lubis, M. (2002). SIstem Nasional. Bandung: Mandar Maju.

(DIH 900) Hukum Korporasi, Ekonomi Pasar, dan Investasi Negara (2 sks)

Deskripsi

Mata kuliah ini dirancang untuk mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, yang

membahas campur tangan negara dalam kehidupan ekonomi. Pemberian mata

kuliah ini juga didasarkan pada fakta semakin penting dan dominannya campur

tangan negara dalam bidang ekonomi, di samping perkembangan tuntutan

perekonomian global dewasa ini.

Penanggung jawab mata kuliah : Prof. Dr. I.B.R. Supancana, S.H., M.H.

Dosen : - Prof. Dr. I.B.R. Supancana, S.H., M.H.

Sasaran Mata Kuliah

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memperoleh

pengertian mengapa negara campur tangan dalam kehidupan ekonomi, dan

berdasar pengertian ini mahasiswa mampu menganalisis dan memikirkan

pengembangan hukum di bidang campur tangan negara dalam kehidupan

ekonomi.

22



1. Pengertian korporasi.

2. Pengertia sistem central enonomic dan sampai berapa jauh peran negara

3. Korelasi investasi pubik dan investasi swasta.

4. Jalur-jalur yang ada pada umumnya dipergunakan oleh negara dalam

mencampuri kehidupan ekonomi.

5. Karakteristik dan peran badan usaha negara.

Acuan Pustaka

1. Friedman, 1971. The Rule Law in a Mixed Economy. London: Stevens &

Sons.

2. Prasetya, Rudhi, 1986. Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas. Edisi ke-2.

CitraAditya Bakti.

3. Prasetya, Rudhi, 1976. Awand Public interprise in Asia. Chapter 5. Prager.

(DIH 901) Desentralisasi, Partisipasi dan Hukum Administrasi (1 sks)

Deskripsi

Mata kuliah ini diracang untuk mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, yang

berkaitan dengan persoalan-persoalan desentralisasi atau otonomi daerah,

partisipasi masyarakat dan hukum administrasi.

Penanggung Jawab Mata Kuliah : Dr. Harjono, SH., McL

Dosen : Dr. Harjono, S.H., McL.

Dr. Hufron, S.H., M.H.

Sasaran Mata Kuliah

Sasaran mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu memahami dan

menganalisis secara mendalam tentang desentralisasi atau otonomi daerah

yang selama ini diimplementasikan di Indonesia, di samping itu mahasiswa

juga mampu melihat konteks partisipasi masyarakat dalam keterkaitannya

dengan hukum administrasi.

23



1. Pengertian Hukum Administrasi Negara

2. Pengertian Negara dan Pemerintah

3. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

4. Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia

5. Pemerintahan di daerah.

5.1 Masa sebelum kemerdekaan

5.2 Tata pemerintahan daerah tahun 1854

5.3 Ketentuan Pemerintahan Daerah dan pasal 18 UUD 1945 dan

perubahanya

5.4 UU Nomor 22 tahun 1948

5.5 UU Nomor 44 Tahun 1950


5.7 Penpres Nomor 6 Tahun 1959



5.10 UUNomor 22 Tahun 1999

5.11 UU No. 32 Th 2004

5.12 UU No. 12 Th 2008

6. Pemerintahan Desa

7. Partisipasi

8. Good Government

Acuan Pustaka

1. C.S.T. Kansil,(1985) Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, Penerbit : Ghalia

Indonesia.

2. Indonesia, Laporan Pembangunan Manusia 2001, Menuju Konsensus Baru,

Demokrasi dan Pembangunan Manusia di Indonesia, Penerbit : BPS,

BAPPENAS,UNDP, tahun 2001.

3. Syaukani, Afan Gaffar, Ryas Rasyid, (2002). Otonomi Daerah Dalam Negara

Kesatuan. Kerjasama dengan PUSAP (Pusat Pengkajian Etika Politik

Pemerintahan), Penerbit : Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

24


4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah beserta

Perubahannya.

(DIH 902) Kemandirian Judisial (1 sks)

Deskripsi

Mata kuliah ini dirancang untuk mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, agar

mahasiswa mampu memahami keberadaan lembaga peradilan dalam

fungsinya mempertahankan dan menjaga kebebasan hak asasi warga negara.

Di samping itu, juga membahas tentang penerapan peraturan-peraturan Hak

Asasi Manusia di dalam praktek.

Penanggung Jawab Mata Kuliah : Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,M.S.

Dosen : 1. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

2. Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.

Pokok bahasan dan Sub Pokok Bahasan

1. Pendahuluan, identitas Negara Indonesia

2. Sistem Hukum dan Peradilan

2.1 Sistem Peradilan di Dunia

2.2 Sistem Hukum di Indonesia

2.3 Sistem Peradilan di Indonesia

3. Kebebasan Peradilan (Independence of the Judiciary)

3.1 Prinsip Dasar Kebebasan Peradilan

3.2 Asas-asas Peradilan di Indonesia

4. Kebijakan Asasi, PerlindunganHak Asasi Manusia

Acuan Pustaka

1. Thomas Fleiner, What are Human Rights? The Federation Press, Melbourne

1999.

2. R. Subekti, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHP, Pradnya

Paramita, Jakarta, 1994.

3. Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan

Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2001.

25


4. Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Pusat Penerbitan

Universitas Islam, Bandung, 2001.

5. Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Pusat Penerbitan

Universitas Islam, Bandung. 2001.

6. Andi Hamzah, Komentar Undang-Undang Republik Indonesa No. 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung, INDHILL-CO,Jakarta, 1987.

7. Anonim, Human Rights, A Compilation of international Instruments, First Part

and Second Part, Universitas Instruments., United Nation, New York, 1993.

(DIH 903) Hak-Hak Dasar dan Hak-Hak Manusia Dalam Negara Hukum (1

sks)

Deskripsi

Mata kuliah ini dirancang untuk mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, yang

membahas gambaran historis-filosofis tentang hak-hak asasi (human rights)

dan hak-hak dasar (fundamental rights) dan diharapkan untuk merangsang

pemikiran tentang implementasi dan pemecahan masalah hak-hak dasar

berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

Penanggung Jawab Mata Kuliah : Pof. Dr.Tjuk Wirawan, S.H.

Dosen : Pof. Dr.Tjuk Wirawan, S.H.

Dr. Sortanto Soephiady, S.H., M.H.

Sasaran Mata Kuliah

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu :

1. Menjelaskan latar belakang historis-filosofis lahirnya konsep natural rights,

human rights, fundamental rights di Negara barat.

2. Menjelaskan pemikiran tentang perumusan hak-hak dasar dalam UUD NRI

Tahun 1945.

3. Menjelaskan probelamtik perlindungan hak-hak dasar dalam negara hukum

Republik Indonesia.

26



1. Perkembangan konsep :

1.1 Natural rights, human rights, fundamental rights

1.2 Partikularisme versus universalisme

2. Model klasik perkembangan hak-hak asasi manusia di Barat

2.1 Permasalahan kebebasan politik

2.2 Permasalahan jamin hukum

2.3 Permasalahan hak dan partisipasi politik

2.4 Permasalahan kebijakan hak-hak sosio-ekonomi

3. Dokumen-dokumen internasional tentang hak-hak asasi.

3.1 Universal Declaration of human rights (1948)

3.2 Internasionmal Convenant on Economic, Sosial, and Cultural rights

(1966).

3.3 Internasional Convenant on Civil and Political Rights (1996).

3.4 Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against

Woman (1979).

3.5 Convention on the rights of the child (1989).

4. Permasalahan hak-hak dasar di Indonesia

4.1 UUD dan hak-hak dasar

4.2 Pembatasan dan Perlindungan hak-hak dasar

Acuan Pustaka

1. Hadjon PM, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia.

2. Manan B (ed). Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara hukum

3. Claude Rp (ed). Comparative Human Rigths.

4. Councip of Europe Press. Human Righs in Internasional Law.

5. Yamin M. Proklamasi dan Konsitusi Republik Indonesia

(DIH 904) Hukum Sumber Daya Alam dan Perencanaan Ekonomi (1 sks)

Deskripsi

Mata kuliah ini dirancang untuk mahasiswa program doktor hukum,

memberikan landasan teoretis-filosofis dan praktik untuk mendapatkan

27


gambaran keterkaitan antara hukum dan sumberdaya manusia dalam proses

industrialisasi, serta pentingnya perencanaan pembangunan ekonomi. Bahasan

tentang hukum, impak, serta potensinya dalam kaitannya dengan sumber daya

manusia mempunyai sifat sangat strategis. Analisis dan evaluasi terhadap

hukum suatu negara ditentukan oleh faktor-faktor sosial, kultural, religius, dan

ideologis, kaitannya dengan upaya pemecahan permasalahan sumber daya

manusia dalam proses industrialisasi.

Penanggung jawa mata kuliah : Prof. Dr. Zudan Arief Fakrulloh, S.H., M.H.

Sasaran Mata Kuliah

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa peserta program doktor

diharapkan mampu :

1. Memahami dan menganalisis keterkaitan antara hukum dengan sumber

daya manusia secara industialisasi

2. Mengevaluai keterkaitan antara hukum dengan produktivitas dalam proses

industrialisasi sebagai suatu strategi untuk melangkah.

3. Menganalisis dan mengevaluasi keterkaitan antara hukum, tingkat

produktivitas sumber daya manusia, dan partisipasinya dalam pembangunan

global.


1. Perkembangan Konsep :

1.1 Sumber daya manusia sebagai aspek pembangunan

1.2 Beberapa aspek yang berkait dengan sumber daya manusia dan

pembangunan

1.3 Fungsi hukum dalam pembangunan sumber daya manusia.

2. Refleksi hukum dan ekonomi

2.1 Permasalahan sumber daya manusia di Indonesia

2.2 Permasalahan keterkaitan antara sumber daya dengan ekonomi

Indonesia.

28


2.3 Permasalahan fungsi hukum sebagai peranan dan lembaga dalam

proses industrialisasi.

3. Impak hukum terhadap variabel demografik dan ekologik

3.1 Aspek sumber daya manusia dalam proses indstrialisasi

3.2 Permasalahan pandangan internal dan eksternal hukum.

3.3 Permasalahan dampak global terhadap hukum dan sumber daya

manusia dalam industrialisasi.

Acuan Pustaka

1. Bell D, 1973. The Coming of Post Industrial Society, A Venture In Sosial

Forecasting. New York: Basic Books Inc. Publ.

2. Bell D, 1978. What Path to the Future? DIALOGUE Vol. II No. 2

3. Fadaka JO,1978. Development From Within, DIALOGFUE Vol.II No. 2.

4. Heilbroner RI,1978. The Human Prospect, DIALOGFUE Vol.II No. 2.

5. Hunt A, 1978. The Sociologic Movement in Law. Guiford,Worchester,

London: Billing & Sons Ltd.

6. Lindahl L, 1984. Analyusis of Legal; Norms andJuristic Propositions, In A.

Perczenk, et al (eds): Theory of Level Science.

Dordrecth/Boston/Lancaster: D. Reidel Publ. Co.

7. Naisbitt J & Aburdene, P, 1990. Megathrend 2000. Ten New Direcaster :D.

Reodel Publ. Co.

8. Opalek K,1984. Integration Between Legal Research and Sosial

Science,Dordrecth/Boeton/Lancaster: D. Reidel Publ. Co.

9. Ot F & Van Der Kerchove M, 1994. Toward an interdiciplinarytheory of law,

in A Perczenick et al.

10. Rahma M, 1993. It Depends what you mean by poor, an abridged version

of a paper prepared for the internasional workshop an environment &

proverty, held by the Global Forum on Environment& Powerty in Dhaka,

Bangladesh, July.

11. Totleuthner H, 1984. Legal Theory and Sosial Science, in A Peezenik et al.

29


12. Thrupp IA, 1993. Sosial Justice, AKey eemen of sustainable development.

An abidged version of a paper prepared for the international Workshop an

Environment & Poverty in Dhaka. Bangladesh, July.

13. Teubner G, 1987. Substantive And Reflextive elements in Modern Law&

Society review Vol. 17 No. 2

14. Villa V, 1984. Legal Science and Hermeneutic Point of View. In A

Perczenic et al (eds), Theory ofLegal Science.

(DIH 905) Hukum dan Alih Teknologi Lingkungan (1 sks)

Deskripsi

Mata kuliah ini dirancang untuk peserta program Doktor Ilmu Hukum, yang

membahas tentang proses alih teknologi lingkungan di dalam masyarakat

berdasarkan hukum lingkungan yang berlaku saat ini di Indonesia.

Penanggung Jawab Mata Kuliah : Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H.

Dosen : 1. Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H.

2. Prof. Dr. Siti Mariyani, S.H., M.Hum.

Sasaran Mata Kuliah

1. Memberi pemahaman tentang ideologi pengelolaan sumber daya alam,

paradigm pembangunan, dan kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan

lingkungan hidup.

2. Memberi pemahaman tentang implikasi yang ditimbulkan terhadap

lingkungan hidup sebagai akibat dari anutan ideologi dan paradigma

pembangunan serta kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

3. Memberi pemahaman tentang instrumen hukum pengelolaan lingkungan

dan alih teknologi lingkungan.

4. Mampu mengkaji secara kritis peraturan perundang-undangan di bidang

lingkungan hidup, khsusunya terhadap Undang Undang Lingkungan Hidup

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup.

5. Mampu mengkaji dan menganalisis kasus-kasus lingkungan hidup yang

mengedepan di tingkat nasional maupun tingkat regional Jawa Timur.

30



1. Ideologi dan paradigma pembangunan serta kebijakan pemerintah di

bidang pengelolaan lingkungan hidup serta implikasinya terhadap

lingkungan hidup.

2. Instrumen hukum yang dibangun dan digunakan pemerintah untuk

pengelolaan lingkungan hidup.

3. Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang mencerminkan keadilan,

demokrasi, dan berkelanjutan.

4. Aspek kewenangan dan kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

5. Pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif otonomi daerah, asas

desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas pembantuan dalam

pengelolaan lingkungan hidup.

6. Perijinan dan analisis mengenai dampak lingkungan.

7. Mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

8. Aspek pidana dalam kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

hidup.

Acuan pustaka

1. Alder, John dan David Wilkinson (1998). Environment Lawdan Ethics,

Macmillan, USA

2. Arimbi, HP (1993). Peran Serta Masyarakat dalamPengelolaan Lingkungan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta.

3. Bruce Mitchell, B. Setiawan, dan Dwita H. Rahmi (1997). Pengelolaan

Sumber Daya dan Lingkungan, Gadjah Mada University Press,

Yogyakarta.

4. Badan Pembinaan Hukum Nasional (1977). Seminar Segi-Segi Hukum dari

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bina Cipta, Bandung.

5. Danusaputro, Munadjat (1980). Hukum Lingkungan Buku I: Umum, Bina

Cipta Bandung.

31


6. Hardjasoemantri, Kusnadi (1986).Aspek Hukum Peran serta Masyarakat

dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gadjah Mada UniversityPress.

Yogyakarta.

7. Hardjasoemantri, Kusnadi (1997). Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada

University, Press. Yogyakarta.

8. Hardjasoemantri, Kusnadi (1997). Hukum Perlindungan Lingkungan :

Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Gadjah Mada

University, Press. Yogyakarta.

9. Hardjono, Joan (ed) (1991). Indonesia: Resources, Ecology and

Environment, Oxford University Press. USA.

10. Yoep Spiertz Melanie G. Wiber (Eds) (1996). The Role of law in Natural

Resources Management. VUGA Uitgeveij B.V. Gravenhage, the

Netherlands.

11. Otto Soemarwoto (1983). Ekologi Lingkunga Hidup dan Pembangunan,

Djambatan, Jakarta.

12. Prawiro, Ruslan H. (1983) Ekologi Lingkungan Perencanaan, Satya

Wacana Semarang.

13. Ravesz, Richard I. (1997). Foundations of Environment Law and Policy.

Oxford University Press. New York.

14. Santosa, Mas Achmad (2001). Good Government dan Hukum Lingkungan,

ICEL. Jakarta.

15. Santosa, Mas Achmad dan Sulaiman N. Sembiring (1997). Hak Gugat

Organisasi Lingkungan (Environment Legal Standing). Lembaga

Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta.

16. Schaffmeister, M. (1994). Kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai

Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori dan Praktek). Citra Aditya Bhakti,

Bandung.

17. Suparmoko, M. (1997). Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

(Suatu Pendekatan Teoritis). BPFE-Yogyakarta.

18. Theodore Mary K. And Louis Theodore (1996). Major Environment Issues

Facing the 21st Century, Prentice-Hall Inc. NewJersey, USA.

32


19. Tunggal, Arif Djohan (1998). Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan

Hidup. Harvarindo. Jakarta.

(DIH 950) Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD)

pedoman akademik - untag-sby.ac.iduntag-sby.ac.id/images/download/pedoman-akademik-dih/bab_6.pdfilmu...

Documents