paparan sulawesi barat

7/26/2019 Paparan Sulawesi Barat

1/40

OLEH: GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT


2/40

FAKTA HUTAN

PROV. SULAWESI BARAT

Luas kawasan hutan Provinsi

Sulawesi Barat + 1.092.376 ha

( 64,57%);

Memiliki kawasan konservasi :

Kawasan Suaka Alam (KSA)/

Kawasan Pelestarian Alam

(KPA) Seluas 215.190 Ha (12,71

% dari Luas Daratan Provinsi

Sulawesi Barat).


3/40

KAWASAN HUTAN PROV. SULAWESI BARAT BERDASARKAN PERHITUNGAN TERHADAP

PETA LAMPIRAN KEPMENHUT NO. 862/MENHUT-II/2014

LUAS KAWASAN HUTAN

PROV. SULAWESI BARAT

1 092 376 ha

( 64, 57 %)dari total luas daratan

1.691.901 hektar

Kawasan Suaka Alam KSA) dan Kawasan Pelestarian

Alam KPA) :

215.190 Ha

a. Calon TN. Ganda Dewata : 214.201 Ha

b. Calon Tahura Masdar Pasmar : 989 Ha

HUTAN LINDUNG HL) : 452.030 hektar

HUTAN PRODUKSI = 425.156 hektar

Hutan Produksi Terbatas (HPT) = 330.700 Ha

Hutan Produksi Tetap (HP) = 71.859 Ha

Hutan Produksi Konversi (HPK) = 22.597 Ha


4/40

PENYELESAIAN PENGUKUHAN

KAWASAN HUTAN DAN

PENATAAN RUANG DAN

WILAYAH ADMNISTRASI

PELAKSANAAN PENATAAN

PERIZINAN

PERLUASAN WILAYAH KELOLA

MASYARAKAT

PENYELESAIAN KONFLIK

KAWASAN HUTAN

PENGUATAN INSTRUMEN

LINGKUNGAN HIDUP DALAM

PERLINDUNGAN HUTAN

MEMBANGUN SISTEM

PENGENDALIAN ANTI KORUPSI

6SASARAN RENCANA

AKSI KORSUP

KEHUTANAN


5/40

MEMBENTUK TIM INVENTARISASI

PENGUASAAN, PEMILIKAN,

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN

TANAH (IP4T)

MELAKUKAN EVALUASI HAK-HAK ATAS

TANAH MASYARAKAT DALAM

KAWASAN HUTAN

MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA DAN

INFORMASI PENGGUNAAN KAWASANDAN PEMENUHAN KEWAJIBANNYA

MELAKUKAN PENERTIBAN DAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN YANG

TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR

DAN TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN

Pembentukan Tim dilaksanakan setelah proses pengukuhan

batas kawasan hutan pasca RTRWP Sulawesi Barat .

Mendorong dilaksankannya evaluasi serta penyelesaian Hak-

hak masyarakat di dalam kawasan hutan pada saat Penataan

Batas Kawasan Hutan.

Melakukan Sinkronisasi dan Rekonsiliasi data Izin Penggunaan

Kawasan Hutan di Prov. Sulawesi Barat dengan Kementrian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya bersama-samamelakukan penilaian/evaluasi pemenuhan kewajiban,

sebagaimana tertuang dalam Izin atau proses perizinan yang

telah dikeluarkan.

Meningkatkan koordinasi dengan institusi Penegak Hukum,

Pemerintah Kabupaten dan Pengelola Hutan di tingkat tapak

untuk melakukan penertiban dan penegakan hukum secaraterpadu terhadap Penggunaan Kawasan Hutan yang tidak

sesuai prosedur.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan mendorong Percepatan Penyelesaian Pengukuhan

Kawasan Hutan dengan prioritas pada Batas Kawasan Hutan yang mengalamai perubahan

peruntukan dalam pola ruang hutan Sulawesi Barat (RTRWP) guna memberikan kepastian

hukum pengguna lahannya.

Kewenangan penataan batas kawasan hutan berada di Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan.


6/40

Melakukan pengumpulan dan rekonsiliasi data perizinan dan

pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban

lainnya dari pemegang izin;

Mendorong institusi yang menangani Kehutanan di

Kabupaten, serta KPH untuk melakukan pembinaan,

pengawasan dan pengendalian terhadap Pemegang Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK);

Menyampaikan data dan informasi pendukung yang terkait

dengan kinerja Pemegang Izin ke Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan;

Merekomendasikan Kepada pemberi izin (Kemen LHK) untukmelakukan evaluasi terhadap areal kerja, kinerja dan

komitmen pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu, dan memberikan tindakan tegas untuk setiap

pelanggaran;


7/40

a. Mengumpulkan data dan informasi

yang terkait dengan wilayah kelola

masyarakat:

Proses dan status tahapan perizinan;

Kemajuan aktifitas lapangan; dan

Permasalahan/kendala pengelolaan

kawasan hutan.

b. Sosialisasi program pembangunan

hutan berbasis pemberdayaan

masyarakat, untuk meningkatkan minat

masyarakat secara aktif dan partisipatif

(Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa

dan Hutan Tanaman Rakyat);c. Mendorong pengembangan skema

pelibatan masyarakat dalam

pengelolaan hutan yang lebih efektif

dan efisien melalui alokasi areal kelola

dalam wilayah KPH (kemitraan);


8/40

- Membantu melakukan proses

identifikasi terhadap penggunaan lahanyang di indikasikan berpotensi konflik

dengan batas kawasan hutan dengan

mengacu pada Surat Keputusan Menteri

Kehutanan No. SK. 862/Menhut-II/2014

tentang Kawasan Hutan Provinsi

Sulawesi Barat;

- Melaksanakan sosialisasi Batas Kawasan

Hutan kepada Para Pihak Terkait.


9/40

Sudah diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 4 Tahun 2014

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) ProvinsiSulawesi Barat.

Substansi dari Perda tersebut antara lain mengamanatkan bahwa

seluruh perizinan penggunaan dan pemanfaatan hutan serta

pendirian Industri Primer Kehutanan wajib memiliki Dokumen

Amdal; Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Sulawesi

Barat.

Mengusulkan peningkatan status sebagian Kawasan Hutan Lindung

menjadi Kawasan Konservasi (KK) dan Deklarasi Pembentukan Taman

Nasional Ganda Dewata;

Pembentukan Lembaga Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Hutan

Produksi (KPHP) di tingkat tapak sebanyak 12 unit menjadi kelembagaan

yang efektif dan efisien dalam mengintegrasikan kegiatan perlindungan

hutan berbasis daya dukung ekosistem hulu - hilir DAS;


10/40

Kawasan Hutan dikelola

berdasarkan DAS: Kawasan

Hutan merupakan kesatuanekosistem, satu rencana,

dan dengan satu sistem

pengelolaan;

Pengelolaan Kawasan

Hutan : Melibatkan parapemangku kepentingan,

terkoordinasi, menyeluruh

dan berkelanjutan;

Adaptif terhadap kondisi

spesifik dan perubahankondisi yang dinamis sesuai

dengan karakteristik DAS

dan perkembangan sosial

ekonomi wilayah.

Pengelolaan Hutan Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan DAS :


11/40

Peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem penyelenggaraan perizinankehutanan melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah /

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPMD / PTSP) Provinsi Sulawesi Barat;

Menyusun Dokumen Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH), sebagai sistem

informasi untuk perencanaan, pengelolaan dan pengawasan;

Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan sudah dilaksanakan sejak tahun2012, dan updating di tahun 2014;

Mendorong percepatan operasional lembaga pengelola hutan di tingkat

tapak (KPH) untuk meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian

terhadap kawasan hutan termasuk kepada pemegang izin kehutanan di

lapangan; Menjamin keterbukaan informasi publik melalui

penyusunan/penyempurnaanWebsite Kehutanan (DISHUT dan UPTD KPH)

danStandard Operating Procedure (SOP) pelayanan publik;


12/40

KONDISI SAAT INI HASIL UPDATING DATA

DANINFORMASIPERIZINANKEHUTANANDI

PROVINSISULAWESI BARAT

1. PERKEMBANGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

2. UPDATING IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA DAN IUPHHK-RE);3. UPDATING IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI);

4. PERKEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm);

5. PERKEMBANGAN HUTAN TANAMAN RAKYAT (HTR);


13/40

NO LOKASI PENGGUNAANNAMA

PEMOHONNOMOR SURAT

MASA

BERLAKU

LUAS

(Ha)

KAWASAN

HUTANKETERANGAN

1Kec. Karossa

Kab. Mamuju

Penambangan

Bijih besi dan

Tembaga DMP

PT. Masindo

Putera Energy

SK. 167/Menhut-

II/2012

Tanggal 30 -03- 2012

17 Tahun (03

Desember

2029)

603,50Hutan

Produksi- Izin Pinjam Pakai.

2Kec.Kalumpang

Kab. Mamuju

PembangkitListrik Tenaga

Air

PT. Hadji Kalla671.21/2508/XI/2010

Tanggal 24 -11- 2010

2 Tahun 170Hutan

Lindung

- Persetujuan Prinsip- Dalam proses Izin

Pinjam Pakai di

Kementerian

3 Kab. Mamuju BatubaraCV. Bonehau

Prima Coal

S. 283/Menhut-VII/2009

Tanggal 14-04-2009

2 Tahun 210,83

Hutan

Produksi

Terbatas

(HPT), HutanProduksi (HP)

dan Hutan

Produksi yang

dapat

Dikonversi

(HPK)

- Persetujuan

Prinsip.


14/40

No Nama IUPHHK-HA SK /Tahun Izin Berakhir Luas (ha) Kabupaten Keterangan

1 PT. Inhutani I UMH

Mamuju

350/Kpts-II/1996 05 Juli 2016 29.000 Kab. Mamuju

2. PT. Rante Mario 532/Menhut-

II/2009

20 Nov 2041 84.040 Kab. Mamuju

Tengah

3. PT. Zedsko Permai 264/Menhut-

II/2004

21 Juli 2049 30.525 Kab. Mamuju

Utara,

Mamuju

Tengah

No Nama IUPHHK-HTI SK /Tahun Izin Berakhir Luas (ha) RKU (SK) RKT

TERAKHIR

1. PT. Amal

Nusantara

697/Menhut-

II/2010

16 Des 2070 10. 600 SK.697/Menh

ut-II/2010

02/01/2015

2. PT. Bio Energy

Indoco

931/Menhut-

II/2013

18 Des 2073 9.640 - -

3. PT. Bara Indoco 110/Menhut-

II/2014

5 Agust 2035 27.370 - -


15/40

Perkembangan Hutan Kemasyarakatan

(HKm) di Provinsi Sulawesi Barat

No

Desa,

Kecamatan,

Kabupaten

Penetapan Areal

Kerja HKmIzin Usaha Pemanfaatan HKm

Luas

(Ha)Fungsi No. SK Tanggal No.SK Tanggal Keterangan

1 Majene 1.575Hutan

Lindung

30/

Menhut

-II/2015

23 /01/

2015- - -

2

Ds. Pao Pao,

Kec. Alu,

Polewali

Mandar

2.020

Hutan

Lindung

517/

Menhut

-II/2013

25/07/

2013

Kpts/522/

463/Huk7/10/2014 SK.Bupati

3

Ds. Mambu

Tapua, Kec.

Matangnga,

Polewali

Mandar

1.980

Hutan

Lindung

516/

Menhut

-II/2013

25/07/

2013

Kpts/522/

462/Huk7/10/2014

SK.Bupati


16/40

UPDATING IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

HUTAN TANAMAN RAKYAT (IUPHHK-HTR)

NONAMA

KTH/DEVELOPERNOMOR IZIN TANGGAL IZIN LUAS IZIN (Ha) LOKASI/ DESA/KEC KET.

1 2 3 4 5 6 7

I. KAB. MAMUJU

1 KTH Manak Puang357 Tahun 2011 s/d

381 Tahun 201119 Agustus 2011 355,00

Desa Sisango

Kec. Papalang

Realisasi Inventarisasi tegakan

seluas 44,5 Ha

2KTH Guliling

Selatan

245 Tahun 2011 s/d

264 Tahun 201115 Juli 2011 264,00

Desa Guliling

Kec. Kalukku


seluas 33,14 Ha

3 KTH Ranga-Ranga437 Tahun 2011 s/d

519 Tahun 201124 Oktober 2011 296,50

Desa Pammulakan

Kec. Kalukku

1. Pengadaan Bibit 44.400 Pohon.

2. Realisasi Inventarisasi tegakan

seluas 33,14 Ha

4 KTH Sama Elo382 Tahun 2011 s/d

407 Tahun 201119 Agustus 2011 89,60

Desa Pokkang

Kec. Kalukku


seluas 11,20 Ha

5KTH Assa

Malebuang

313 Tahun 2011 s/d

331 Tahun 2011

543 Tahun 2011

19 Agustus 2011

10 Oktober 201198,12 Desa Pokkang

Kec. Kalukku


seluas 11,20 Ha

6 KTH Batu Tendan520 Tahun 2011 s/d

542 Tahun 2011

01 November

2011 269,60Desa Guliling

Kec. Kalukku


seluas 33,73 Ha

7 KTH Wonosari 265 Tahun 2011 s/d289 Tahun 2011

15 Juli 2011 221,97 Desa Polo CambaKec. PangaleRealisasi Inventarisasi tegakan

seluas 27,75 Ha

8 KTH Makmur332 Tahun 2011 s/d

356 Tahun 201119 Agustus 2011 297,62 Desa Polo Pangale


seluas 37,10 Ha

9KTH Karya Tani

Desa312 Tahun 2011 19 Agustus 2011 242,40 Desa Pangale Kec. Pangale -


17/40



NONAMA KTH/

DEVELOPERNOMOR IZIN TANGGAL IZIN LUAS IZIN (Ha) LOKASI/ DESA/KEC KET.

1 2 3 4 5 6 7

II. KAB. POLMAN

1KTH Gunung

Damar

318 Tahun 2010 s/d

342 Tahun 2010

02 Desember

2010 262,00

Desa Talobba

Kec. Tubbi TaramanuTidak ada kegiatan

2 KTH Buttu Salili404 Tahun 2010 s/d

429 Tahun 2010

02 Desember

2010 232,00Desa Batu pangadalaa Tidak ada kegiatan

3 KTH Karya Tani442 Tahun 2010 s/d

458 Tahun 2010

02 Desember

2010 175,00

Desa Rangoan

Kec. MatangngaTidak ada kegiatan

4KTH Reso

Tamangngingi

441 Tahun 2010 s/d

430 Tahun 2010

02 Desember

2010 110,00

Desa Rangoan

Kec. MatangngaTidak ada kegiatan

5KTH Tajang

Pammase

374 Tahun 2010 s/d

403 Tahun 2010

02 Desember

2010 325,00

Desa Pulliwa

Kec. BuloTidak ada kegiatan

6 KTH Perandangan490 Tahun 2010 s/d

502 Tahun 2010

02 Desember

2010 177,00

Desa Tubbi


7 KTH Bumi Putra343 Tahun 2010 s/d

364 Tahun 2010

02 Desember

2010 294,00

Desa Pullewani


8 KTH Bumi Pertiwi350 Tahun 2010 s/d

489 Tahun 2010

02 Desember

2010 213,00

Desa Pullewani


9KTH Pribumi

Pullewani

459 Tahun 2010 s/d

485 Tahun 2010

02 Desember

2010 301,00

Desa Pullewani

Kec. TutarTidak ada kegiatan


18/40



NONAMA KTH/


1 2 3 4 5 6 7

III. KAB. MAMASA

16 KTH Kasarapuan63.1 Tahun 2013 s/d

63.23 Tahun 201302 Mei 2013

205,48

Desa Balla Satanetean

Kec.Balla

Belum ada kegiatan dan SK

IUPHHK -HTR diterima oleh BP2HP

tgl. 20 Nop.2013

17

KTH Anak Datu

Soma- - -


Kec.Balla Sda

18 KTH Tengkosituru

64.1 Tahun 2013 s/d

64.16 Tahun 201302 Mei 2013

127,89


Kec.Balla Sda

19 KTH Tondon Sarura

65.1 Tahun 2013 s/d

65.15 Tahun 201302 Mei 2013

135,94


Kec.BallaSda

24 KTH Bulak67.1 Tahun 2013 s/d

67.22 Tahun 201302 Mei 2013

246,01

Desa Masewe

Kec. Nosu

Belum ada kegiatan dan SK

IUPHHK -HTR diterima oleh BP2HP

tgl. 20 Nop.2013

25 KTH Pangleonan

68.1 Tahun 2013 s/d

68.21 Tahun 201302 Mei 2013

237,78

Desa Batupapan

Kec. Nosu Sda

26 KTH Tokka -Tokka

70.1 Tahun 2013 s/d

70.17 Tahun 201302 Mei 2013

212,96

Desa Parinding

Kec. Nosu Sda

27 KTH Passarean

69.1 Tahun 2013 s/d

69.20 Tahun 201302 Mei 2013

44,64

Desa Batupapan

Kec. Nosu Sda

28 KTH Salu Mayang

62.1 Tahun 2013 s/d

62.9 Tahun 201302 Mei 2013

93,42

Desa Pebassian

Kec. Mamasa Sda

29 KTH Batu Mebali

61.1 Tahun 2013 s/d

61.11 Tahun 201302 Mei 2013

156,12

Desa Pebassian

Kec. Mamasa Sda


19/40



NONAMA KTH/


1 2 3 4 5 6 7

IV. KAB. MAJENE

1 KTH Serumpun

1575 /HK/KEP-

BUP/V/2013 s/d

1581 /HK/KEP-

BUP/V/2013

10 Mei 201383,00

Desa Kabiraan Kec.

UlumandaTidak ada kegiatan

2KTH Subur

Indah

1566 /HK/KEP-

BUP/V/2013 s/d

1574 /HK/KEP-

BUP/V/2013

10 Mei 201377,00

Desa Kabiraan Kec.

UlumandaSda

3 KTH Tamerupa

1582 /HK/KEP-

BUP/V/2013 s/d

1588/HK/KEP-

BUP/V/2013

10 Mei 201385,00

Desa Kabiraan Kec.

UlumandaSda


20/40


21/40

RENCANA AKSI KEGIATAN KOORDINASI

DAN SUPERVISI (KORSUP) ATAS GERAKAN

NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER

DAYA ALAM INDONESIA SEKTOR

PERKEBUNAN DI SULAWESI BARAT


22/40

PERKEBUNAN

SULAWESI BARAT1. PERKEBUNAN BESAR 96.847 86 Ha

2. PERKEBUNAN RAKYAT 317.495 Ha

PENYEBARAN PERKEBUNAN BESAR


23/40


PENERIMA IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP-B, IUP-P

dan IUP) PROVINSI SULAWESI BARAT

DATA PERUSAHAAN PERKEBUNAN PENERIMA IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP-B, IUP-P, DAN IUP)

PROVINSI SULAWESI BARAT

TAHUN 2015

NO.

DATA PERUSAHAAN

KABUPATENPEMBERI

IUP

IUP-B/IUP-P/IUP

NO/TGL

KOMODI

TAS

LUAS

(Ha)NAMA PERUSAHAAN NPWP ALAMAT

NO.

AKTE

PENDIRI

AN

NO.

AKTE

TERAKHI

R

NAMA

PEMEGA

NG

SAHAM

NAMA

PENGUR

US

GRUP

PERUSA

HAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Kabupaten Mamuju Utara

1 PT. Letawa

01.250.61

1.9-

092.000

DesaMakmur

Jaya Kec.

Teikke

Raya

No. 74,tanggal

28 Juli

1975

No. 28tanggal

05 Juni

2008

PT. AstraAgro

Lestari,T

bk

Juddy

Arianto

PT. AstraAgro

Lestari,

Tbk

Mamuju Utara

KPTSP&P

MD an.

Bupati

IUP No.526/02/IX/IUP/

2014/KPTSP&PMD

, Tgl. 03-10-2014

Kelapa

Sawit10.713,1

5

2. PT.Mamuang

01.348.78

9.7-

007.000

Desa

Martasari

Kec.

Pedongga

No. 93,

tanggal

16 Juli

1980

No. 30

tanggal

05 Juni

2008

PT. Astra

Agro

Lestari,T

bk

Juddy

Arianto

PT. Astra

Agro

Lestari,

Tbk

Mamuju Utara Dirjenbun

IUP-B Nomor :

794/VII-KU/2000,

Tgl. 20-12-2000

Kelapa

sawit 8.000,00

3 PT. Pasangkayu01.348.788.9-

007.000

Desa

GunungSari, Kec.

Pasangka

yu

No. 92,tanggal

16 Juli

1980

No. 29tanggal

05 Juni

2008

PT. AstraAgro

Lestari,T

bk

Juddy

Arianto

PT. AstraAgro

Lestari,

Tbk

Mamuju Utara BupatiIUP Nomor :

366 Tahun 2014,

Tgl. 03 Maret 2014

Kelapa

Sawit 9.319,00

4 PT. Surya Raya Lestari

01.348.78

7.1-

007.000

Desa Bulu

Mario

Kec.

Sarudu

No. 14,

tanggal

03

Oktober

1998

No. 31,

tanggal

05 Juni

2008

PT. Astra

Agro

Lestari,T

bk

Juddy

Arianto

PT. Astra

Agro

Lestari,

Tbk

Mamuju UtaraDirjenbun

IUP Nomor :

796/VII-KU/2000,

Tgl. 20-12-2000

Kelapa

Sawit 2.826,00



24/40






TAHUN 2015

NO.

DATA PERUSAHAAN

KABUPATENPEMBERI

IUP

IUP-B/IUP-P/IUP

NO/TGL

KOMODI

TAS

LUAS


NO.

AKTE

PENDIRI

AN

NO.

AKTE

TERAKHI

R

NAMA

PEMEGA

NG

SAHAM

NAMA

PENGUR

US

GRUP

PERUSA

HAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Kabupaten Mamuju Utara

5PT. Unggul Widya

Teknologi Lestari

DesaMotu

Kec.

Baras

- Mamuju Utara Bupati529.2/55/1/2014

15 Januari 2014

Kelapa

Sawit12.070,0

0

6 PT. Tanjung Sarana Lestari

Tanjung

Bakau

Desa Ako

Kec.

Pasang

Kayu

- Mamuju Utara BupatiKelapa

Sawit

7PT. Diyatama Inti Pusaka (

PKS )

Desa

Wulai

Kec.

Bambala

motu

Mamuju Utara Bupati Dalam Proses 14.235,0

0

8PT. Toscano Indah

Pratama (PKS)

01.630.99

9-

9.133.000

Desa

Kalola

Kec.

Bambala

motu

No.08

tangga l

6 Juni

2006

Mamuju Utara Dalam ProsesKelapa

Sawit13,85



25/40






TAHUN 2015

NO.

DATA PERUSAHAAN

KABUPATENPEMBERI

IUP

IUP-B/IUP-P/IUP

NO/TGL

KOMODI

TAS

LUAS


NO.

AKTE

PENDIRI

AN

NO.

AKTE

TERAKHI

R

NAMA

PEMEGA

NG

SAHAM

NAMA

PENGUR

US

GRUP

PERUSA

HAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IIKabupaten Mamuju

Tengah

1 PT.Suryaraya Lestari

01.348.78

7.1-

007.000

DesaBabana,

Kec.

Budong-

Budong

No. 14,tanggal

03

Oktober

1998

No. 31,

tanggal

05 Juni

2008

PT. Astra

Agro

Lestari,T

bk

Juddy

Arianto

PT.Astra

Agro

Lestari,

Tbk

Mamuju

TengahBupati

IUP-P Nomor :

526.3/204/XII/201

4, Tgl. 29-12-2014

Kelapa

Sawit

(PKS)-

2 PT.Badra Sukses

01.349.13

1.1-

004.000

Desa

Babana,

Kec.

Budong-

Budong

No. 65,

tanggal

27

Novem

ber

1989

No. 32,

tanggal

05 Juni

2008

PT. Astra

Agro

Lestari,T

bk

Juddy

Arianto

PT.

Astra

Agro

Lestari,

Tbk

Mamuju

TengahBupati

IUP-B Nomor :

526.3/205/XII/201

4, Tgl. 29-12-2014

Kelapa

Sawit 1.014,71

3 PT. Tunas Fajar Perkasa

Salobiro

Desa

Karossa

Kec.

Karossa

Bupati

398

27 September

2007

Kelapa

Sawit 9.700,00

4PT.Wahana Karya

Sejahtera Mandiri

Pontanak

ayang

Mamuju

TengahBupati

6.000,00



26/40






TAHUN 2015

NO.

DATA PERUSAHAAN

KABUPATENPEMBERI

IUP

IUP-B/IUP-P/IUP

NO/TGL

KOMODI

TAS

LUAS


NO.

AKTE

PENDIRI

AN

NO.

AKTE

TERAKHI

R

NAMA

PEMEGA

NG

SAHAM

NAMA

PENGUR

US

GRUP

PERUSAH

AAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IIKabupaten Mamuju

Tengah

5PT.Basarimbah Mega

Sejahtera

Desa

Tasokko

Kec.

Karossa

SriwijayaMamuju

TengahBupati Dalam Proses

4.570,00

6PT.Aditama Lestari

Indonesia

Kec.

TobadakSriwijaya

Mamuju

TengahBupati Dalam Proses

7.000,00

7 PT.Triniti

DesaTabolang

Kec.

Topoyo

Mamuju

TengahDalam Proses

Kelapa

Sawit

8PT. Unggul WTL Cabang

Tobadak

Desa

Saluadak

Kec.

Tobadak

Mamuju

TengahBupati

Kelapa

Sawit 6.000,00



27/40






TAHUN 2015

NO.

DATA PERUSAHAAN

KABUPATENPEMBERI

IUP

IUP-B/IUP-P/IUP

NO/TGL

KOMODI

TAS

LUAS


NO.

AKTE

PENDIRI

AN

NO.

AKTE

TERAKHI

R

NAMA

PEMEGA

NG

SAHAM

NAMA

PENGUR

US

GRUP

PERUSAH

AAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

III Kabupaten Mamuju

1PT. Manakarra Unggul

Lestari

1.821.626

.7. 025

Desa

Kakulllasa

n Kec.

Tommo

1

Agustus

1997

No. 1

19 Juni

2000 No.

8

Tn.Dr.Ir.

H.

Rachmat

Soebiapr

aja, dkk

Tjokro

Putro

Wibowo

Mamuju Bupati

185.45/503/Kpts/

VIII/14

20 Agustus 2014

Kelapa

Sawit14,159,2

0

2 Mamuju Agri Lestari

02.860.88

2.6.032.0

00

Desa

Bonehau

Kec.Bonehau

No.67

tanggal

14 Juli2009

Wong

Jhon

Juadi

Sriwijaya Mamuju Bupati

5.400,00


28/40

PENYEBARAN PERKEBUNAN RAKYAT

I. Komoditi Kakao

No Kabupaten Luas Areal (Ha)

1 Polewali Mandar 49.3892 Mamasa 23.213

3 Majene 13.617

4 Mamuju 44.942

5 Mamuju Tengah 18.737

6 Mamuju Utara 19.004

Total 168.901

II. Komoditi Sawit


1 Polewali Mandar 4

2 Mamasa -

3 Majene -

4 Mamuju 3.811



Total 64.188


29/40


III. Komoditi KELAPA DALAM


1 Polewali Mandar 21.8272 Mamasa 137

3 Majene 8.512

4 Mamuju 4.722



Total 42.492

IV. Komoditi KELAPA HIBRIDA


1 Polewali Mandar 1.823

2 Mamasa 2313 Majene 826

4 Mamuju 1.076

5 Mamuju Tengah -

6 Mamuju Utara -

Total 3.956


30/40


V. Komoditi KOPI ROBUSTA


1 Polewali Mandar 1.8102 Mamasa 4.138

3 Majene 653

4 Mamuju 432

5 Mamuju Tengah -

6 Mamuju Utara 19

Total 7.052

VI. Komoditi KOPI ARABIKA


1 Polewali Mandar 213

2 Mamasa 8.2703 Majene 386

4 Mamuju 8

5 Mamuju Tengah 73

6 Mamuju Utara 162

Total 9.112


31/40


VII. Komoditi CENGKEH


1 Polewali Mandar 6432 Mamasa 136

3 Majene 869

4 Mamuju 461

5 Mamuju Tengah 138

6 Mamuju Utara 868

Total 3.105

VIII. Komoditi KEMIRI


1 Polewali Mandar 7.503

2 Mamasa 2433 Majene 2.487

4 Mamuju 1.472

5 Mamuju Tengah -

6 Mamuju Utara 66

Total 11.770


32/40


IX. Komoditi JAMBU METE


1 Polewali Mandar 3682 Mamasa -

3 Majene 557

4 Mamuju -

5 Mamuju Tengah -

6 Mamuju Utara -

Total 925

X. Komoditi LADA/MERICA



2 Mamasa 204

3 Majene 16

4 Mamuju 34

5 Mamuju Tengah -

6 Mamuju Utara 13

Total 596


33/40


XI. Komoditi AREN


1 Polewali Mandar 8402 Mamasa 825

3 Majene 132

4 Mamuju 85

5 Mamuju Tengah -

6 Mamuju Utara 66

Total 1.647

XII. Komoditi PANILI



2 Mamasa 250

3 Majene 76

4 Mamuju 2

5 Mamuju Tengah -

6 Mamuju Utara -

Total 822


34/40


XIII Komoditi KAPUK


1 Polewali Mandar 1952 Mamasa -

3 Majene 120

4 Mamuju -

5 Mamuju Tengah -

6 Mamuju Utara -

Total 315

XIIII. Komoditi SAGU



2 Mamasa 500

3 Majene 114

4 Mamuju 393

5 Mamuju Tengah -

6 Mamuju Utara 64

Total 2.054


35/40


XV. Komoditi NILAMNo Kabupaten Luas Areal (Ha)


2 Mamasa 188

3 Majene 59

4 Mamuju 201

5 Mamuju Tengah -

6 Mamuju Utara 46

Total 560


36/40

PELAKSANAAN PENATAAN

PERIZINAN PERKEBUNAN

PERLUASAN WILAYAH

KELOLA MASYARAKAT

MEMBANGUN SISTEM

PENGENDALIAN ANTI

KORUPSI

3 SASARAN

RENCANA

AKSI KORSUP

PERKEBUNAN


37/40

PELAKSANAAN PENATAAN PERIZINAN

PERKEBUNAN

MELAKUKAN

PENGUMPULAN DATA DAN

INFORMASI SEMUA

KEWAJIBAN KEUANGAN

DAN KEWAJIBAN LAINNYA

DARI PEMEGANG IZIN

USAHA PERKEBUNAN

1. MEMBENTUK TIM

PELAKSANA PENILAIAN

USAHA PERKEBUNAN

3. MENETAPKAN HASIL

PENILAIAN USAHA

PERKEBUNAN

2. MELAKUKAN PENILAIAN

USAHA PERKEBUNAN


38/40

PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT

Mensosialisasi dan PelaksanaanSTD-P Pada Dinas YangMembidangi Perkebunan di

Kabupaten/Kota

MelakukanPendaftaran TerhadapKegiatan Perkebunan

yang dilakukanMasyarakat

Mengharuskan Semua Perusahaan

Perkebunan Melakukan Kemitraandengan Masyarakat Sekitarnya danSegera Berkoordinai denganBupati /Walikota Setempat

Meningkatnya Jumlah

Ketaatan TerhadapProgram Kemitraan Dalam

Usaha Perkebunan danTersusunnya Rencana

Pembinaan PerkebunanMasyarakat


39/40

MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN

ANTI KORUPSI

1. MelakukanPenyempurnaanStandar

OperasionalPelayanan (SOP)Perizinan UsahaPerkebunan

2. Publikasi HasilPemberian IzinMelalui Media Masa

Cetak dan ElektronikSecara BerkalaTriwulan

3. MemperketatPengawasan Terhadap

Perusahaan Dalam

Perizinan


40/40

paparan sulawesi barat

Documents