paparan seminar rpp diklatpim iii angkatan iv

24
PROPOSAL PROYEK PERUBAHAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN 2015 GULANGAN KEMISKINAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KOOR DISUSUN : ERWAN WAHYU HIDAYAT, S.STP

Upload: erwan-wahyu-hidayat

Post on 13-Jan-2017

1.007 views

Category:

Leadership & Management


6 download

TRANSCRIPT

PROPOSAL PROYEK PERUBAHANDIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARATBADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

TAHUN 2015

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KAYONG UTARA

DISUSUN :

ERWAN WAHYU HIDAYAT, S.STP

VISI & MISI“PROFESIONAL, PARTISIPATIF DAN INOVATIF

GUNA MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG EFEKTIF DAN

BERKELANJUTAN”1.MENINGKATKAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS SDM2.MEWUJUDKAN SISTEM DAN TATA KERJA YANG EFEKTIF &

EFISIEN3.MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SISTEM DATABASE

PERENCANAAN DAN STATISTIK DAERAH YANG AKURAT BERBASIS TI

4.MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN DENGAN MELIBATKAN SECARA AKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN

5.MENINGKATKAN KUALITAS PENGENDALIAN, MONITORING & EVALUASI SERTA PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG TERPADU DAN INOVATIF

VISI :

MISI :

TUGAS POKOK & FUNGSI

“MELAKSANAKAN PENYUSUNAN DANPELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH DIBIDANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH”1. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN;

2. PENGKOORDINASIAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN;

3. PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN TUGAS PERENCANAAN DI BIDANG SOSIAL BUDAYA, EKONOMI, SAPRASWIL;

4. PELAKSANA MONEV & DAL PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;

5. PELAKSANAAN TUGAS KESEKRETARIATAN BADAN;6. PELAKSANAAN TUGAS LAIN DI BIDANG PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERAHKAN OLEH BUPATIPERDA NO. 2 TAHUN 2009 TENTANG OPD

RINCIAN TUGAS

1. MENYUSUN PROGRAM DAN KEGIATAN PERENCANAAN MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH

2. MERUMUSKAN KEBIJAKAN TEKNIS PERENCANAAN MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH

3. MENYUSUN PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERENCANAAN MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH

4. MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PERENCANAAN MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH

5. MELAKSANAKAN PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN APARATUR PADA SUB BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA SERTA SUB BIDANG PEMERINTAHAN

6. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERENCANAAN MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH

PERBUB KKU No 50 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Kaban,Sekretaris, Kasubbag, Kabid, Kasubbid BAPPEDA KKU

DASAR HUKUM1. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL2. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.3. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2010

TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

4. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015-2019

5. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

6. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2013 - 2018

ISU STRATEGIS

KEM ISK IN AN

MU LT ID I MENS I ONAL

KEM IS K I NANP ENG ANGG URAN

P END ID I KANKES EH ATAN

I NFRAS T RU KT U R DAS ARKETAH ANAN PANG AN

ISU STRATEGIS

TH E V I C I O

U S C I RC L E

P E N D I D I KA N

K E S E H ATANE KO N O M I

KEM ISK IN AN

POLICY

KE M I S K I N AN

PERPRES NO. 15 TAHUN 2010TENTANG

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KLASTER I

BANTUANSOSIAL TERPADUBERBASISKELUARGA

RASKIN, BLT, BOS, BSM , JAMKESMAS

KLASTER II

PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PNPM, PADAT KARYA

KLASTER III

PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI KECIL DAN MENENGAH

KREDIT KUKM, KUBE

KLASTER IV

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN LAINNYA (SINERGITAS)

BSPS, LISTRIK MURAH, ANGKUTAN MURAH, AIR BERSIH

RESULT

M G D ’ S2 0 1 1 -2 0 1 5

R P J M N2 0 1 0 -2 0 1 4

R P J M N2 0 1 5 -2 0 1 9

R P JM D KKU2 01 3 -2 0 18

KONDISI DIINGINKAN

KONDISI SEKARANG ( 2014 )

2014

8 - 10

8 , 259 , 33

2015

N /A

7 , 558 , 25

N AS ( 11%)

X

X

KKU

( * 10 , 11 )

X

XX

8 , 25

9 , 5 -1 0 , 5

TE R HA DA P P EN UR U N A N TA R GE T KE M I SK I N A N TAH UN 2 0 15 A KAN KA H T E RC A PA I ?

7 , 5 5 ( M DG ’ S )8 , 2 5 ( R P J MD KKU)9 , 5 - 10 , 5 ( R P J M N )

NAS I ONA LKA BUPAT E N KAYONG UTA RA?

KEM ISK IN AN

PROBLEMP E N A N G G U L A NG A N KE M I S K I N A

N

KURANG

EFEKT IF1.KURANGNYA KOORDINASI ANTAR STAKEHOLDER

2.DATA & INFORMASI KURANG VALID SERTA TIDAK UPDATE

3.PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN CENDERUNG FOKUS PADA PEMBERIAN BANTUAN (BANSOS) YANG MENCIPTAKAN MORAL DAN MENTAL PENGEMIS

4.TUMPANG TINDIH PROGRAM

AREA PERUBAHAN

No. AREA PERUBAHANPenilaian Kriteria

Total Nilai PrioritasU

(urgency)

S(seriousness

)

G(growth

)1. Organisasi

Beban tugas bidang sosial, budaya dan pemerintahan yang terlalu besar karena menaungi terlalu banyak SKPD (15 SKPD)

4 3 3 10 IV

2. Sumber Daya ManusiaKuantitas dan Kualitas Staf dan Jabatan eselon IV yang masih belum memadai

4 5 4 13 II

3. Tata Kerja dan Tata LaksanaKurangnya koordinasi antar stakeholder serta belum tersusunnya database perencanaan bidang, sosial, budaya dan pemerintahan

5 5 5 15 I

4. ProgramProgram kerja yang bersifat rutinitas dan cenderung kurang inovatif

4 3 4 11 III

5. PelayananFungsi pelayanan perencanan yang belum optimal

3 3 4 10 IV

6. Budaya Kerjakurangnya inisiatif dan cenderung menunggu perintah

3 3 3 9 V

TATA KERJA & TATA LAKSANA

No. TATA KERJA & TATA LAKSANAPenilaian Kriteria

Total Nilai PrioritasU

(urgency)

S(seriousness

)

G(growth

)1. Belum optimalnya koordinasi

internal antar bidang;4 4 3 11 V

2. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/ sub bidang;

4 4 4 12 IV

3. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pengelolaan, pemanfaatan dan pengintegrasian data berbasis Teknologi Informasi (TI) yang sistematis dan akurat;

5 5 5 15 I

4. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi;

4 5 4 13 III

5. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi, komunikasi vertikal dan horisontal dalam rangka penyusunan perencanaan

5 5 4 14 II

GAGASAN PERUBAHAN

KONDISI SAAT INI KONDISI YANG DIHARAPKAN

1 0 ,11

GA P

9 ,3 3

U S G✓ BELUM OPTIMALNYA

KETERSEDIAAN, VALIDITAS, PENGELOLAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGINTEGRASIAN DATA (SPASIAL, SEKTORAL DAN STATISTIK) BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERSUSUN SECARA SISTEMATIS DAN AKURAT.

✓ KURANGNYA ATAU BELUM OPTIMALNYA KOORDINASI, SINKRONISASI, KOMUNIKASI VERTIKAL DAN HORISONTAL DALAM RANGKA PENYUSUNAN PERENCANAAN

“PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN

KEMISKINAN”

TUJUANP EN D E K

1.TERBENTUKNYA TIM YANG BERTUGAS DAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KETERSEDIAN, VALIDASI, PENGOLAHAN DAN PEMANFAATAN DATA KEMISKINAN.

2.MENINGKATKAN KOORDINASI, KOMUNIKASI DAN SINKRONISASI ANTAR STAKEHOLDER DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

3.PENGUATAN KELEMBAGAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD) KABUPATEN KAYONG UTARA.

M EN ENG AH

1.TERSEDIANYA SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN YANG MEMUAT DATA DAN INFORMASI SERTA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

2.TERSEDIANYA “TOOLS” UNTUK MENDUKUNG PERENCANAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

3.ADANYA MEKANISME YANG MUDAH DAN CEPAT DALAM MENGINTEGRASIKAN DAN MENGAKSES DATA DAN INFORMASI SERTA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

PAN JANG

1.MENGOPTIMALKAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN AGAR TEPAT SASARAN.

2.MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN BAIK DARI SISI JUMLAH PENDUDUK MISKIN MAUPUN PERSENTASE ATAU TINGKAT KEMISKINAN

MANFAAT

INSTITUSI1.PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI2.MENINGKATNYA KINERJA BAPPEDA KAB. KAYONG

UTARA3.PENGUATAN FUNGSI PENGKOORDINASIAN

BAPPEDA KAB. KAYONG UTARA4.MENINGKATNYA KULITAS PELAYANAN PUBLIK

KHUSUSNYA PADA BIDANG PERENCANAAN

PESERTA1.MENINGKATKANYA KAPASITAS APARATUR

PERENCANA KHUSUSNYA DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (TI) DALAM PROSES PERENCANAAN.

2.SEBAGAI DASAR PERUMUSAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

3.MENINGKATNYA KINERJA PEGAWAI/ APARATUR

RUANG LINGKUP

1. PEMBENTUKAN TIM KERJA

2. RAPAT TIM KERJA (MEKANISME PENYEDIAAN, VALIDASI,

PENGOLAHAN, PEMANFAATAN DATA)

3. RAPAT KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER TERKAIT

4. PENYEDIAAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

5. ANALISIS DAN IDENTIFIKASI MASALAH

6. RENCANA TINDAK LANJUT PERUBAHAN (PERUMUSAN DAN

PENYUSUNAN KEBIJAKAN)

7. EKSEKUSI RENCANA PERUBAHAN

8. MONITORING DAN EVALUASI.

OUTPUT KEYPENGEMBANGAN SISTEM

INFORMASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM

RANGKA PENINGKATAN KOORDINASI DAN

SINKRONISASI PENANGGULANGAN

KEMISKINAN DI KABUPATEN KAYONG UTARA

• TERSEDIANYA SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB. KAYONG UTARA

• MENINGKATNYA KOORDINASI ANTAR STAKEHOLDER DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

• TERSINKRONISASINYA PROGRAM-PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

• BERKURANGNYA ANGKA KEMISKINAN DI KAB. KAYONG UTARA

MILESTONE

JANGKA PENDEKNo Tahapan Kegiatan Waktu Output1. Persiapan

Rencana Proyek Perubahan

Melakukan konsultasi dan diskusi dengan Kepala Bappeda tentang rencana proyek perubahan

1 hari Rencana Proyek Perubahan, Foto

Mendapatkan otorisasi dan persetujuan Mentor untuk menyusun rencana proyek perubahan

1 hari Form Persetujuan Mentor

Melakukan diskusi/tatap muka dengan sekretaris dan para Kabid Bappeda

1 hari Catatan, Foto

Melakukan diskusi/tatap muka dengan Kasubid dan Staf yang potensial di Bappeda

1 hari Catatan, Foto

2. Pembentukan tim efektif sebagai pelaksana teknis

Melaksanakan rapat pembentukan tim teknis

1 hari Daftar hadir, Notulensi, Foto, SK Tim Teknis

Melaksanakan rapat kerja tim teknis (internal)

2 hari Daftar hadir, Notulensi, Foto,

Melaksanakan rapat konsolidasi dan koordinasi antara tim teknis dengan Stakeholder terkait

1 hari Daftar hadir, Notulensi, Foto,

3. Penyusunan Database Kemiskinan

Melakukan rapat penyusunan database kemiskinan (input, tabulasi, analisis dan penyajian data)

4 hari Daftar hadir, Notulensi, Foto,

Melakukan rapat pembahasan database kemiskinan

1 hari Daftar hadir, Notulensi, Foto, Draf

Melaksanakan rapat diseminasi dan finalisasi dengan stakeholder terkait terhadap database kemiskinan

1 hari Daftar hadir, Notulensi, Foto, Database

MILESTONEJANGKA MENENGAH

No Tahapan Kegiatan Waktu

Output

1. Penyusunan Pedoman Teknis dan Aplikasi Sistim Informasi Penanggulangan Kemiskinan

Melakukan rapat penyusunan pedoman teknis dan aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan

2 hari Daftar hadir, Notulensi, Foto,

Melakukan rapat pembahasan pedoman teknis dan aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan

2 hari Daftar hadir, Notulensi, Foto, Draf

Melaksanakan rapat diseminasi dan finalisasi pedoman teknis dan aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan

1 hari Daftar hadir, Notulensi, Foto, Buku Pedoman dan CD Program

2. Penyelenggaraan sosialisasi pedoman teknis dan orientasi aplikasi Sistim Informasi Penanggulangan Kemiskinan

Membuat persiapan rapat dan persiapan narasumber

2 hari Undangan, Telex, Materi presentasi

Melaksanakan sosialisasi pedoman teknis dan orientasi aplikasi Sistim Informasi Penanggulangan Kemiskinan

1 hari Daftar hadir, Foto Notulensi,Buku Pedoman dan CD Progam

3. Sinkronisasi dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan

Melakukan rapat sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan

1 hari Daftar hadir, Notulensi, Foto,

Melakukan rapat evaluasi terhadap keberhasilan program penanggulangan kemiskinan

2 hari Daftar hadir, Notulensi, Foto,

Melakukan rapat rencana tindak lanjut (perumusan dan penyusunan kebijakan) program penanggulangan kemiskinan

2 hari Daftar hadir, Notulensi, Foto, Rumusan Kebijakan

JANGKA PANJANGBeroperasinya aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan sebagai basis data/data dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara

TATA KELOLA

STAKEHOLDER

I N T E R N A L EK S T E R N A L

BA PP E DA

BU PAT IBP ST K P K DT N P2KLS MM A S YA RA KAT

TIM EFEKTIF

NET MAP