paparan rkp kesehatan rakontek kemkes 22 april-final

8/19/2019 Paparan Rkp Kesehatan Rakontek Kemkes 22 April-final

1/41

KEBIJAKAN RKP BIDANG

KESEHATAN TAHUN 2016

Theresia Ronny Andayani

Direktur Kesehatan dan Gizi MasyarakatBappenas

Disampaikan Pada Rapat Konsolidasi Teknis (Rakontek) Perencanaan Tahun 2016

Jakarta, 22 April 2015


2/41

OUTLINE PAPARAN

1. Pendahuluan

2. Rancangan Awal RKP Bidang Kesehatan

Tahun 2016

3. Nawa Cita dan Quick Win Bidang Kesehatan

4. Kerangka Pendanaan dan Kelembagaan

5. Kewenangan Pusat dan Daerah

6. Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2016

7. Agenda dan Tindaklanjut

2


3/41

1. PENDAHULUAN

3


4/41

BAPPENAS

4

DOKUMEN RKP TAHUN 2016Bab 1 Pendahuluan

Latar belakang, tujuan, dan sistematika penulisanBab 2 Kondisi Umum

(1) Kondisi tahun 2014 dan perkiraan capaian pembangunan tahun 2015;

(2) Permasalahan dan tantangan pembangunan tahun 2016

Bab 3 Kerangka

Ekonomi Makro(1) Rancangan kerangka ekonomi makro;

(2) Program pembangunan berkaitan dengan produk domestik bruto sisi

permintaan dan faktor-faktor perekonomian

Bab 4 Tema dan Agenda

Pembangunan Tahun 2016Agenda prioritas pembangunan dilengkapi dengan sasaran dan program-

program untuk mencapainya (kerangka pendanaan, kerangka regulasi dan

kerangka kelembagaan)

Bab 5 Pembangunan

BidangProgram-program pembangunan menurut bidang-bidang

pembangunan dalam RPJPN 2005-2025, yang dijabarkan dalam

program kegiatan K/L

Bab 6 PembangunanKewilayahan Rencana pembangunan kewilayahan baik yang akan dilaksanakan

oleh pemerintah maupun pemerintah daerah

Bab 7 PenutupPenutup

Lampiran(1) Matrik Strategi Pembangunan Nasional

(2) Matrik Rencana Tindak Pembangunan Bidang

(3) Matrik Rencana Tindak Pembangunan K/L


5/41

RANCANGAN TEMA RKP 2016

RKP 2015*)

MELANJUTKAN

REFORMASI BAGI

PERCEPATAN

PEMBANGUNAN

EKONOMI YANG

BERKEADILAN

RKP 2016

MEMPERCEPAT

PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR

UNTUK MELETAKKAN

FONDASI

PEMBANGUNAN YANG

BERKUALITAS

RKP 2017

Ditentukan

dalam proses

penyusunan

RKP 2017

RKP 2018

Ditentukan

dalam proses

penyusunan

RKP 2018

RKP 2019

Ditentukan

dalam proses

penyusunan

RKP 2019

5


6/41

BAPPENAS

Permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi adalah adanya

keterbatasan infrastruktur, termasuk pasokan listrik.

Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang

harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas.

Pembangunan berkualitas :

Membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, dan

mengurangi ketimpangan antar golongan dan antar wilayah.

Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan

dan keseimbangan ekosistem. Menghasilkan pertumbuhan, dan kesejahteraan yang

berkelanjutan.

Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan

pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran

kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang meningkatkan pemerataan.

LANJUTAN...

“Mempercepat Pembangunan Infrastrukturuntuk Meletakkan Fondasi Pembangunan

yang Berkualitas”

6


7/41

BAPPENAS

7

Tema RKP &PrioritasNasional

MusrenbangProvinsi

RakorbangpusI

RakorbangpusII

TrilateralMeeting

RangkaianMusrenbangnas

• Pra Musrenbang

• Musrenbangnas

SidangKabinet

PerpresRKP

Disampaikan

oleh Pemerintah

kepada DPR

TAHAPAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN

RANCANGAN AWAL RKP 2016


8/41

2. RANCANGAN AWAL RKP BIDANGKESEHATAN TAHUN 2016

8


9/41

BAPPENASKONDISI UMUM

1. Kesehatan ibu dan anak membaik namun belum signifikan dankesenjangan masih cukup lebar – Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih cukup tinggi.

– Disparitas Masih Lebar : Persalinan di fasilitas kesehatan tertinggi berada di DIY (99%)dan terendah berada di Maluku (25,2%); Cakupan Imunisasi dasar lengkap tertinggiberada di DIY (83,1%) dan terendah berada di Papua (29,2%).

2. Status Gizi di Indonesia – Permasalahan kekurangan gizi, terutama pendek (stunting)

– Wasting / kurus dialami oleh 12,1% balita

– Ibu Hamil di Indonesia mengalami Anemia (37,1%)

3. Pengendalian Penyakit – Beban ganda penyakit: penyakit menular masih muncul sedangkan penyakit tidak

menular semakin meningkat

– Prevalensi HIV dan AIDS di Indonesia cukup tinggi tahun 2013 adalah 0,43 persen

– Faktor Risiko PTM (Penduduk >10 th kurang konsumsi buah dan sayur : 93,5%)

4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan : Pada pelayanan kesehatan rujukan, banyak rumahsakit yang belum memenuhi standar ketenagaan.

9


10/41

KESEHATAN IBU DAN ANAK

Angka Kematian Ibu (AKI)dan Angka Kematian Bayi(AKB) masih cukup tinggi

walaupun dalam beberapadekade terakhir AKI dan AKBtelah mengalami penurunan.

DISPARITAS

MASIH LEBAR

AKI Tahun 1994-2012 dan Target RPJMN 2019

390

334 307228

359306

0

100

200

300

400

500

1994 1997 2002-2003 2007 2012 2019

K e m a t i a n I b u

P e r 1 0 0 . 0

0 0 K e

l a h i r a n H i d u p

SDKI Target RPJMN 2019

Persalinan di

Fasilitas

Kesehatan (%)

Cakupan

Imunisasi Dasar

Lengkap (%)

Tertinggi

Nasional

Terendah

MALUKU

DIY

PAPUA

DIY

Pada pelayanan kesehatan rujukan,banyak rumah sakit yang belummemenuhi standar ketenagaan.

89 8881

91

5651 48

56

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Sp. Penyakit

Dalam

Sp. Bedah Sp. Anak Sp. Obstetrik

Ginekologi

Kelas C

Kelas D

Persentase RSU Pemerintah Menurut Ketersediaan Dokter

Spesialis pada RSU Tipe C dan Tipe D, 2011

Sumber: Riskesdas, 2013

Sumber:

Risfaskes, 2011

Status kesehatan ibu dan anak membaik namun

belum signifikan, kesenjangan masih cukup lebar

10


11/41

STUNTING

(PENDEK) :

Terjadi pada

hampir seluruhwilayah

STATUS GIZI DI INDONESIA

ANEMIA PADAIBU HAMIL

WASTING(KURUS)

Sebanyak

Ibu hamil di Indonesia

mengalami

anemia

37,1%Balita tergolong Kurus

12,1%Sebanyak

BAYI DENGAN BERAT BADAN

LAHIR RENDAH (BBLR)

Disparitas Prevalensi

Tertinggi Sulteng : 16,9%

Terendah Sumut : 7,2%

Nasional 10,2%Riskesdas 2013

40+ 30-39 20-29


12/41

200

0

201

0

Indonesia menghadapi BEBAN GANDA PENYAKIT,

yaitu kondisi penyakit menular masih muncul

sedangkan penyakit tidak menular semakin

meningkat

Jumlah Kasus HIV-AIDS (kumulatif)

2013

Prevalensi HIV dan AIDS di Indonesia hingga

tahun 2013 adalah 0,43 persen dengan sebaran

seperti grafis diatas

TB

• Prevalensi 297 per 100.000 penduduk

• Jumlah penderita 893.000 kasus (2013)

DBD

• Angka kesakitan 45,85 per 100.000 penduduk

• Jumlah penderita sebanyak 112.511 penduduk (2013)

Malaria

• Angka kesakitan 1,14 per 1.000 penduduk

• Jumlah kasus sebanyak 412.000 kasus (2013)

Filariasis • Jumlah kasus sebanyak 12.714 kasus (2013)

Merokok pada penduduk

- usia < 18 tahun (7,2 %)

- usia > 15 tahun (36,3%)

Penduduk Kurang

Aktivitas Fisik (26,1 %

penduduk)

Penduduk >10 th Kurang

Konsumsi Buah dan Sayur(93,5%)

F a k t o r R e s i k o

P e r i l a k u P T M

199

0

12


13/41

Kondisi Saat ini : SDM Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan

masih terbatas.

Rasio dokter per 10.000 penduduk

KONDISI SAAT INI

2

Kekurangan Tenaga Kesehatan

di Puskesmas Tahun 2012

STANDAR WHO

10<

Sumber: BPPSDM, Kemenkes

Pertumbuhan insititusi pendidikan tenaga

kesehatan yang sangat cepat menimbulkan

tantangan dalam menjaga dan memastikan

kualitas dan kompetensi lulusan.

Status Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan (2011)

Persentase Lulusan Tenaga Kesehatan

Yang Lolos Uji Kompetensi

Sumber: HPEQ Project, 2012 13


14/41

Sasaran Pokok

Pembangunan Kesehatan

NO PEMBANGUNANBASELINE

2014

SASARAN

2016

1. SASARAN MAKROPembangunan Manusia dan Masyarakat

d. Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui

SJSN Bidang Kesehatan

51,8%

(Okt, 2014)

68

KESEHATAN

1 Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat

a. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup diukur dengan proksiindikator, antara lain:

346(SP 2010)

*)

- Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) 70,4 (2013) 77

- Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke

empat (K4)

70,4 (2013) 74

b. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup diukur dengan proksi

indikator, antara lain:

32

(2012/2013)

*)

- Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) 71,3 (2013) 78

- Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar

lengkap

90 (2014) 91,5

c. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) 19,6 (2013) 18,3

d. Prevalensi stunting(pendek dan sangat pendek) pada anak baduta

(bawah dua tahun) (persen)

32,9 (2013) 30,5

*)Data AKI dan AKB diperoleh melalui survey skala besar dan tidak tersedia setiap tahun14


15/41

Sasaran Pokok (2)

NO PEMBANGUNAN

BASELINE

2014

SASARAN

2016

2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

a. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk (persen) 297 (2013) 271

b. Prevalensi HIV (persen) 0,46 (2014)


16/41

No Indikator Target RPJMN

2015-

2019

Target

2016

a Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)

107,2 99,6

b Persentase Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran kesehatan lebih dari 10 persen dari

APBD

- 55

c Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) 18,2 22,7d Prevalensi gizi buruk pada balita (persen) - 5,2%

e Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria 300 245

f Jumlah Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan UTD dan RS 5.600 1.600

g Jumlah Puskesmas non rawat inap dan Puskesmas rawat inap yang memberikan pelayanan

sesuai standar

6.000 1.400

h Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis

penunjang

60 35

i Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data

rekam medis

60 15

j Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat 84 81

k Persentase rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) 1,19 1,27

l Angka kelahiran total (TFR) per perempuan usia reproduksi 2,3 2,36

m Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (all method ) (persen) 66,0 65,4

Sasaran Pembangunan Kesehatan Lainnya

16


17/41

Arah Kebijakan

1. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjutusia yang berkualitas;

2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat;

3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;

4. Meningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas;

5. Meningkatan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas;

6. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi

dan alat kesehatan;

7. Meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan;

8. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia

kesehatan;

9. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

10. Menguatkan manajemen, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi;

11. Memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang

Kesehatan;

12. Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan;17


18/41

Perkuatan

1. Penguatan untuk melaksanakan quick win Presiden:

kerjasama puskesmas dengan UTD, pengelolaan dana kesehatan oleh RSUD dan Pemda,

pendataan kebutuhan kapal RS, peningkatan anggaran kesehatan pemerintah melalui

APBN dan APBD, rumah sehat

2. Penguatan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakatserta penyakit menular:

cakupan jaminan persalinan melalui peningkatan kepesertaan JKN, sistem pengumpulan

data kematian ibu, pengembangan kebijakan gizi masyarakat dengan fokus pada 1000

HPK, penguatan pencegahan penyakit menular dan tidak menular

3. Penguatan dan perluasan jaminan kesehatan nasional melaluiKartu Indonesia Sehat SJSN Kesehatan:

perluasan kepesertaan KIS terutama peningkatan PBI, penguatan sistem tarif premi dan

pembayaran provider, pengembangan pemantauan dan evaluasi, penguatan ketersediaan

sisi suplai yankes

18


19/41

Perkuatan...

4. Penguatan sistem kesehatan:

penguatan sistem monev dan informasi, pengembangan model penempatan nakes berbasis

tim dan pemenuhan dokter spesialis, peningkatan ketersediaan obat dan vaksin di faskes

dasar, penyesuaian iuran JKN, integrasi rekam medis online puskesmas dan rumah sakit

5. Penguatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan:sistem rujukan nasional, regional dan provinsi, akreditasi RS, akreditasi Puskesmas,

pengembangan fasilitas di DTPK

6. Penguatan upaya promotif dan preventif :

advokasi kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan, penguatan gerakan masyarakat

dalam promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, UKBM, pelaksanaan pilotlayanan kesehatan primer terpadu di DTPK, peningkatan efektivitas BOK

19


20/41

3. NAWA CITA DAN QUICK WINBIDANG KESEHATAN

20


21/41

BAPPENAS

Agenda Nawa Cita

Bidang Kesehatan

• Sebagian besar sudah dimasukkan ke dalam RPJMNdengan penyesuaian indikator dan target.

• Indikator quick win akan di masukkan ke dalam RKP2016.

• Arahan Presiden RI dalam Ratas tanggal 24 Feb 2015:janji Presiden yang belum tertuang dalam RPJMN 2015-2019 agar dapat dituangkan dalam RKP 2016

21


22/41

BAPPENAS

Nawa Cita RPJMN 2015-2019Formulasi

dalam RKP 2016

1. 6.000 puskesmas rawat

inap

2. Menurunkan prevalensi TB

sebesar 60%

3. Menurunkan prevalensi

Malaria sebesar 60%

4. Jaminan Persalinan bagiseluruh kelahiran

5. Anggaran kesehatan

minimal 5% dari Anggaran

Negara

1. 6.000 puskesmas non

rawat inap dan rawat inap

sesuai standar

2. Prevalensi TB: 245 per

100.000 penduduk

3. Jumlah kab/kota dengan

eliminasi malaria 300.

4. Penduduk yang menjadi

peserta jaminan

kesehatan

5. Peningkatan pembiayaan

kesehatan

1. 1.400 puskesmas non

rawat inap dan rawat

inap sesuai standar

2. Prevalensi TB: 271 per

100.000 penduduk

3. Jumlah kab/kota dengan

eliminasi malaria 245

4. memperluas cakupanjaminan persalinan

melalui peningkatan

kepesertaan JKN

5. Peningkatan pembiayaan

kesehatan publik

Nawa Cita Bidang Kesehatan

22


23/41

BAPPENAS

Nawa Cita RPJMN 2015-2019Formulasi

dalam RKP 2016

1. PBI JKN: 140 juta

2. AKI: 102 per 100.000

kelahiran hidup

3. Gizi Buruk: 5%

4. Stunting 5-10%

5. Cakupan Imunisasi

Dasar Lengkap 90%

6. Puskesmas dengan

SDM Tenaga Utama

90%

7. Angka Kematian Bayi12 per 1.000 kh

8. Dokter spesialis dari

26.000-32.000

1. PBI JKN: 107,2 juta

2. AKI: 306 per 100.000

kelahiran hidup

3. Kekurangan gizi: 17%

4. Stunting Baduta 28%

5. Imunisasi dasar lengkap pada

bayi 93%

6. Jumlah puskesmas yang

minimal memiliki 5 jenis

tenaga kesehatan 5.600

7. Angka Kematian bayimenjadi 24

8. 60% RS Kab/Kota kelas C

yang memiliki 4 dokter

spesialis dasar dan 3 dokter

spesialis penunjang

1. PBI JKN: 99,6 juta

2. 77 %persalinan di fasilitas

pelayanan kesehatan (PF)

3. Gizi buruk: 5,2%

4. Stunting Baduta 30,5%

5. Persentase anak usia 0-11 bl

g mendpat imunisasi dasar

lengkap 91,5%

6. Jumlah puskesmas yang

minimal memiliki 5 jenis

tenaga kesehatan 2.0007. 78% kunjungan neonatal

pertama (KN1)

8. 35% RS Kab/Kota kelas C

yang memiliki 4 dokter

spesialis dasar dan 3 dokter

spesialis penunjang

Nawa Cita...

23


24/41

BAPPENAS

Nawa Cita RPJMN 2015-2019 Formulasi dalam RKP 2016

1. Pembangunan 50.000 rumah sehat

2. Rekam medis online 70 %

puskesmas dan 100% RSUD

3. Penambahan iuran BPJS kesehatan

yang berasal dari APBN dan APBD

4. Anggaran kesehatan menjadi 2,8%

GDP

5. Kab/kota dengan anggaran

kesehatan >10%: 55%

6. Pelaksanaan pilot layanankesehatan primer terpadu berbasis

kolaborasi pemerintah dan

masyarakat di 100% Puskemas

DTPK

7. Seluruh obat tradisional lulus uji

BPOM (Dikutip dari Majalah Tempo,

tetapi sumber asli dokumen belum

teridentifikasi)

1. Kondisi Umum: Peningkatan

pemberdayaan masyarakat dilakukan

melalui peningkatan UKBM (Upaya

Kesehatan Berbasis Masyarakat)

seperti posyandu, polindes, poskesdes,

pos obat, desa rumah sehat, dan lain-

lain2. 60 RS Rujukan Nasional dengan RS

Rujukan Regional yang menerapkan

integrasi data rekam medis

3. Peningkatan pembiayaan kesehatan

publik

4. 90% obat tradisional, kosmetik dan

suplemen kesehatan dan produk kuasi

tidak memenuhi syarat (TMS) yang

dianalisis dan ditindaklanjuti

1. Penguatan rumah sehat

2. Puskesmas Rekam Medis Online dalam

sistem rujukannnya

3. 15 RS Rujukan Nasional dengan RS

Rujukan Regional yang menerapkan

integrasi data rekam medis

4. Peningkatan pembiayaan kesehatanpublik, termasuk penyesuaian iuran

JKN. Kepesertaan PBI 99,6 juta dengan

hitungan premium sebesar Rp 23.000

(naik dari 88,2 juta, premi Rp 19.250)

5. peningkatan anggaran kesehatan,

terutama pembiayaan kesehatan

pemerintah

6. Pelaksanaan pilot layanan kesehatan

primer terpadu berbasis kerjasampemerintah dan masyarakat

7. 82,5% obat tradisional, kosmetik dan

suplemen kesehatan dan produk kuasi

tidak memenuhi syarat (TMS) yang

dianalisis dan ditindaklanjuti

Nawa Cita...

24


25/41

BAPPENAS Quick Win

Quick Win RPJMN 2015-2019 Formulasi dalam RKP 20161. Pembuatan RPP/Perpres yang

diperlukan untuk menindaklanjuti

isi UU 44/2009 ttg Pengelolaan

Dana Kesehatan oleh RSUD dan

Pemda

2. Peluncuran KIS di 7 lokasi(Mentawai, Lebak, Kab Tangerang,

Kab. Toli-Toli, Kab Berau, Kab

Pasuruan, Kab Mamuju)

3. Sistem/Inpres kerja sama

Puskesmas dengan Unit Transfusi

Darah untuk Pencegahan Kematian

Ibu Melahirkan

4. Pengikatan kerjasama Puskesmas

dengan unit transfusi darah untuk

kebutuhan ibu melahirkan

5. Pendataan Kebutuhan Kapal

Rumah Sakit di Kabupaten-

kabupaten Kepulauan

1. PP mengenai subsidi

pemerintah/pemerintah

daerah pada RS yang

diselesaikan

2. 7 Kab/Kota yang menerima

Kartu Indonesia Sehat (KIS)(2015)

3. 1 Inpres kerjasama

puskesmas dengan unit

transfusi darah/UTD yang

diselesaikan untuk

pencegahan kematian ibumelahirkan (2015)

4. dokumen tentang kebutuhan

kapal RS di daerah kepulauan

(2015 & 2016)

1. Disahkannya PP tentang Subsidi

Pemerintah/Pemerintah Daerah

pada RS sesuai amanat pasal 48 UU

No. 44 Tahun 2009

(Kegiatan sudah diselesaikan tahun

2015)

1. 1.600 Puskesmas yang telah

bekerjasama melalui Dinas

Kesehatan dengan UTD dan RS

2. pendataan kebutuhan kapal rumah

sakit di kabupaten-kabupaten

kepulauan (dokumen tentang

kebutuhan kapal RS di daerahkepulauan) 25


26/41

4. KERANGKA PENDANAAN DANKELEMBAGAAN

26


27/41

BAPPENAS KERANGKA PENDANAAN

• Meningkatkan pendanaan untuk pembangunan kesehatan

dan gizi masyarakat

– peningkatan dukungan dana publik, termasuk peningkatan peran

dan tanggung jawab pemda

– earmarked tax

– PPP dan CSR

• Meningkatkan efektifitas pendanaan pembangunan

kesehatan dan gizi masyarakat

– pembagian peran dan kewenangan pusat, provinsi, dan kab/kota

– peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran kesehatan

– pemanfaatan DAK yang lebih tepat sasaran

27


28/41

BAPPENAS KERANGKA KELEMBAGAAN

28

No KERANGKA KELEMBAGAANINSTANSI

PENANGGUNG JAWAB

1 Sinkronisasi nomenklatur kelembagaan antara pusat dan daerah dalam

rangka peningkatan sinergitas kebijakan perencanaan, penganggaran, dan

pelaksanaan pembangunan kesehatan di pusat dan daerah

Kementerian Kesehatan

2 Penguatan pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi

termasuk melalui pengembangan riset operasi dan sistem

pengumpulan data untuk pemantauan dan evaluasi pembangunan,

studi efektifitas, dan pengembangan mekanisme penguatan sistem

informasi menyeluruh dan terpadu mulai dari fasilitas pelayanan,

kabupaten/kota, provinsi, dan pusat


3 Penguatan kelembagaan balai pengawasan obat dan makanan Badan Pengawas Obat dan

Makanan

4 Peningkatan sinergi kelembagaan dalam penanganan program lintas

sektor/lintas bidang untuk pembangunan kesehatan termasuk pangan dan

gizi dan penanggulangan HIV/AIDS

5 Pelembagaan penapisan teknologi kesehatan (health technology

assesment /HTA) dan pertimbangan klinik (clinical advisory )


Mengacu pada RPJMN 2015-2019


29/41

5. PEMBAGIAN KEWENANGANPUSAT DAN DAERAH

29


30/41

Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan

(Upaya Kesehatan)

Pemerintah Pusat Daerah Provinsi Daerah Kabupaten/Kota

a. Pengelolaan upaya kesehatan

perorangan (UKP) rujukan

nasional/lintas Daerah provinsi.

b.Pengelolaan upaya kesehatan

masyarakat (UKM) nasional danrujukan nasional/lintas Daerah

provinsi.

c. Penyelenggaraan registrasi,

akreditasi, dan standardisasi

fasilitas pelayanan kesehatan publik

dan swasta.

d.Penerbitan izin rumah

sakit kelas A dan fasilitas

pelayanan kesehatan

penanaman modal asing

(PMA) serta fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat nasional.

a.Pengelolaan UKP

rujukan tingkat

Daerah provinsi/lintas

Daerah

kabupaten/kota.

b.Pengelolaan UKM

Daerah provinsi dan

rujukan tingkat

Daerah provinsi/lintas

Daerah

kabupaten/kota.

c. Penerbitan izin rumah

sakit kelas B dan

fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat

Daerah provinsi.

a.Pengelolaan UKP

Daerah kabupaten/kota

dan rujukan tingkat

Daerah kabupaten/kota.

b.Pengelolaan UKMDaerah kabupaten/kota

dan rujukan tingkat

Daerah kabupaten/kota.

c. Penerbitan izin rumah

sakit kelas C dan D dan

fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat Daerah

kabupaten/kota

30


31/41


(Sumber Daya Manusia Kesehatan)

PemerintahPusat DaerahProvinsi DaerahKabupaten/Kota

a. Penetapan standardisasi dan registrasi tenaga

kesehatan Indonesia, tenaga kesehatan warga

negara asing (TK-WNA), serta penerbitan

rekomendasi pengesahan rencana penggunaan

tenaga kerja asing (RPTKA) dan izin

mempekerjakan tenaga asing (IMTA)

b. Penetapan penempatan dokter spesialis dan

dokter gigi spesialis bagi Daerah yang tidak

mampu dan tidak diminati.

c. Penetapan standar kompetensi teknis dan

sertifikasi pelaksana Urusan Pemerintahan bidang

kesehatan.

d. Penetapan standar pengembangan kapasitas SDM

kesehatan.

e. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan

untuk UKM dan UKP Nasional

Perencanaan dan

pengembangan

SDM kesehatan

untuk UKM dan

UKP Daerahprovinsi

a. Penerbitan izin

praktik dan izin

kerja tenaga

kesehatan.

b.Perencanaan danpengembangan

SDM kesehatan

untuk UKM dan

UKP Daerah

kabupaten/kota.

31


32/41


(Kefarmasian dan Alkes)


a. Penyediaan obat, vaksin, alat

kesehatan, dan suplemen kesehatan

program nasional.

b. Pengawasan ketersediaan

pemerataan,dan keterjangkauan obat

dan alat kesehatan.

c. Pembinaan dan pengawasan industri,sarana produksi dan sarana distribusi

sediaan farmasi, obat tradisional,alat

kesehatan dan perbekalan kesehatan

rumah tangga (PKRT), bahan obat,

bahan baku alam yang terkait dengan

kesehatan.

d. Pengawasan pre-market obat, obat

tradisional, kosmetika, alat kesehatan,

PKRT, dan makanan minuman.

e. Pengawasan post-marketobat, obat

tradisional, kosmetika, alat kesehatan,

PKRT, dan makanan minuman

a. Penerbitan

pengakuan

pedagang besar

farmasi (PBF)

cabang dan cabang

penyalur alat

kesehatan (PAK).b. Penerbitan izin

usaha kecil obat

tradisional (UKOT).

a. Penerbitan izin apotek,

toko obat, toko alat

kesehatan dan optikal.

b.Penerbitan izin usaha mikro

obat tradisional (UMOT).

c. Penerbitan sertifikat

produksi alat kesehatankelas 1 (satu) tertentu dan

PKRT kelas 1 (satu) tertentu

perusahaan rumah tangga.

d.Penerbitan izin produksi

makanan dan minuman

pada industri rumah

tangga.

e. Pengawasan post-market

produk makanan-minuman

industri rumah tangga.

32

b i i h id h


33/41


(Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan)


Pemberdayaan masyarakat

bidang kesehatan melalui

tokoh nasional dan

internasional, kelompokmasyarakat, organisasi

swadaya masyarakat serta

dunia usaha tingkat nasional

dan internasional.



tokoh provinsi, kelompok

masyarakat, organisasiswadaya masyarakat dan

dunia usaha tingkat provinsi.



tokoh kabupaten/kota,

kelompok masyarakat,organisasi swadaya

masyarakat dan dunia usaha

tingkat kabupaten/kota.

33


34/41

6. PERENCANAAN DANPENGANGGARAN TAHUN 2016

34

BAHAN ACUAN


35/41

BAHAN ACUAN

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 2016

• RPJMN 2015 – 2019 dan Renstra K/L 2015-2019

• Rancangan Awal RKP Tahun 2016

• Surat Bersama (SB) Pagu Indikatif dan RancanganAwal RKP tahun 2016

• Hasil Kesepakatan Musrenbang

35

CONTOH HASIL SEMENTARA


36/41

CONTOH HASIL SEMENTARA

PRAMUSRENBANGNAS

No Usulan Daerah Kab/Kota

Usulan Daerah

StatusKesepakatan KeteranganTarget Alokasi

(Juta)

Sasaran: Inisiasi Kartu “Indonesia Sehat”.

1 Pengadaan alat-alat

Kesehatan Rumah

Sakit

Kab. Kutai

Kartanegara

1 Paket 10.000,00 Disepakati

melalui Anggaran

baseline K/L

Usulan sudah masuk e-planning

2016. Alokasi disesuaikan

dengan pagu indikatif tersedia.

2 Pengadaan

Ambulance/Mobiljenazah

Kab. Kutai

Kartanegara

2 unit 3.210,00 Ditolak Untuk mobil ambulans bisa

diakomodasi melalui DAK,namun untuk mobil jenazah

tidak bisa diakomodir.

Sasaran: Pengembangan 6000 Puskemas dengan Fasilitas Rawat Inap.

3 Penyediaan Sarana dan

Prasarana Puskesmas

Kab. Kutai

Barat

3 Puskes-

mas

5.000,00 Disepakati

melalui Anggaran

baseline K/L

Usulan untuk kegiatan

rehabilitasi. Dapat diakomodasi

melalui DAK.

4 Pembangunan RumahSakit Pratama

Kab. MahakamUlu

1 unit 10.000,00 DisepakatiSebagai Inisiatif

Baru

Usulan untuk RS Pratama didaerah perbatasan (prioritas).

Belum masuk dalam e-planning

sehingga diusulkan melalui

inisiatif baru. Perlu dilengkapi

dengan dokumen pendukung

(FS, ToR dan RAB) paling lambat

Jumat 24 April 2015 ke

Bappenas.

Provinsi Kalimantan Timur

PROGRAM KEGIATAN


37/41

PROGRAM, KEGIATAN,

SASARAN DAN INDIKATOR

Penambahan dan Pengurangan Program, Kegiatan,

Sasaran dan Indikator dimungkinkan:

Perubahan tugas dan fungsi K/L (penugasan

baru)

Perubahan struktur orgnaisasi

Penambahan anggaran yang menyebabkanperubahan target dan indikator

37


38/41

7. AGENDA DAN TINDAKLANJUT

L.38

TINDAK LANJUT :


39/41

TINDAK LANJUT :

JADUAL PENYUSUNAN RKP 2016

NO. AGENDA WAKTU

1 Rakorbangpus Rabu, 15 April 2015

2 Pertemuan Tiga Pihak 15 April - 5 Mei 2015

3 Rangkaian Musrenbangnas 16 - 29 April 2015

4 Sidang Kabinet Rabu, 13 Mei 2015

5 Perpres RKP Tahun 2016 Senin, 18 Mei 2015

39

Rencana Pertemuan Tiga Pihak (trilateral meeting) untuk Kemkes :

Tgl 30 April atau antara tgl 4-5 Mei 2015


40/41

•

Mendahulukan pembahasan untuk pencapaian sasaran prioritasnasional yang diwujudkan dalam perencanaan dan penganggaran

prioritas

• Pencapaian sasaran prioritas pembangunan di samping dilakukan

melalui belanja K/L, juga dilakukan melalui Belanja Non K/L; Transfer

Daerah dan Pembiayaan Lainnya yang berasal dari Luar Negeri (PHLN)

maupun Dalam Negeri (SBN/SBSN/PDN) serta BUMN terkait.

• Memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan prioritas disetiap lokus:

– Daftar kegiatan prioritas yang fokus dan sudah siap untuk

dilaksanakan – Kelengkapan, kesiapan, kapasitas implementasi, dan kewenangan

– Koordinasi lintas K/L

– Prioritas hasil kesepakatan Musrenbangnas

40

TINDAK LANJUT


41/41

TERIMA KASIH

paparan rkp kesehatan rakontek kemkes 22 april-final

Documents