paparan masukan studi renstra biroren

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2015-2019

Bogor, Mei 2014

PENDAHULUAN

1. Renstra Kementerian Perhubungan periode 2010-2014 akan berakhir, namun masalah pembangunan infrastruktur sektor transportasi belum dapat dituntaskan, sehingga konektivitas nasional belum sepenuhnya dapat direalisasikan.

2. Renstra Kementerian Perhubungan periode 2015-2019 merupakan segmen lima tahunan ketiga dari Rencana Jangka Panjang Perhubungan (RPJP), sehingga diharapkan Renstra Kementerian Perhubungan periode 2015-2019 mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah terutama untuk meningkatkan daya saing sebagai upaya penurunan biaya logistik.

2

UU 25/ 2004

TENTANG SPPN

Pasal 15

ayat (1)

dan Pasal

19 ayat (2)

Setiap Kementerian/Lembaga

wajib menyusun Rencana

Strategis Kementerian/Lembaga

(Renstra K/L)

Pasal 6

Renja-KL disusun dengan berpedoman pada

Renstra-KL dan mengacu pada prioritas

pembangunan Nasional… dst

Keterangan: SPPN: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional PP No 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

PP 40 / 2006

Pasal 20

Pimpinan K/L menyusun Rancangan Renja KL dengan mengacu pada Rancangan awal

RKP dan berpedoman pada Renstra K/L serta surat Edaran Bersama

Rancangan Renja K/L memuat kebijakan, program, dan kegiatan sebagai penjabaran

Renstra K/L

1

2

LEGALITAS

3

dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal

dengan melibatkan Direktorat Jenderal,

Badan dan Inspektorat Jenderal

MEKANISME PENYUSUNAN RENSTRA (KM 31/2006)

Penyusunan Konsep Rencana Strategis

• dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dengan melibatkan Direktorat Jenderal, Badan dan Inspektorat Jenderal

Pembahasan

• dibahas dengan berbagai lembaga di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, perguruan tinggi serta mitra kerja dan asosiasi penyedia jasa transportasi

Penetapan dasar legalitasnya

• Dalam bentuk Keputusan Menteri (KM)

Penyempurnaan

1 2

3

4

Tinjau Ulang

4

GAMBARAN UMUM

RENCANA STRATEGIS 2015-2019

5

RENSTRA 1 (2005 – 2009)

Mempertahankan tingkat pelayanan jasa transportasi;

Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM);

Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi;

Meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologi transportasi dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan transportasi yang berkelanjutan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.

RENSTRA 2 (2010 – 2014)

Mempertahankan tingkat pelayanan jasa transportasi;




RENSTRA 3 (2015 – 2019)




RENSTRA 4 (2020 – 2024)




TAHAPAN RENSTRA SESUAI DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PERHUBUNGAN 2005-2025 (KM. 49 TAHUN 2008)

6

STRUKTUR RENSTRA KEMENHUB 2015-2019 (TENTATIF)

BAB II

Evaluasi Kinerja

RENSTRA 2010-

2014

Kinerja Sektor

Transportasi

Permasalahan dan

Tantangan

Sasaran

Pembangunan

BAB I

Pendahuluan

BAB V

Investasi dan

Pembiayaan

Pertumbuhan

Sektor Transportasi

Kebutuhan

Investasi Sektor

Transportasi Tahun

2015-2019

Peran Serta

Pemerintah, BUMN,

dan Swasta dan

Penyediaan

Infrastruktur Sektor

Transportasi

BAB III

Analisis Strategis

Situasi Ekonomi

Global / Ekonomi

Hijau

Kesenjangan

Pembangunan/

Otonomi Daerah

Transportasi Multi

Moda

Sistim Logistik

Nasional

Strategi

Kebijakan Membangun

Konektivitas

Membangun

Industri Jasa

Transportasi

IKU dan Target

Pencapaian

2015-2019

BAB VI

Transportasi Darat

Kondisi Saat Ini

Aspek Keselamatan,

Lingkungan, Konservasi Energi,

Daerah Perbatasan, Tertinggal

dan Rawan Bencana dll

Permasalahan dan Tantangan

Kebijakan Pembangunan

Program Strategis

Transportasi Jalan, Perkotaan,

LLAJ, KTD dan LLASDP

Kondisi Mendatang

Sasaran Pembangunan

Strategi

Target Pencapaian

2015-2019

Visi

Misi

Tujuan

Pembangunan

BAB IV Kebijakan

Pembangunan

Perhubungan

2015-2019

Latar Belakang

Maksud & Tujuan

Ruang Lingkup

Kerangka Pikir

Globalisasi

SDM

LANJUTAN…

BAB VII

Transportasi

Perkeretaapian

Kondisi Saat Ini

Aspek Keselamatan,






Program Strategis

KA Perkotaan dan Regional

Kondisi Mendatang

Sasaran Pembangunan

Strategi

Target Pencapaian

2015-2019

BAB VIII

Transportasi Laut

Kondisi Saat Ini

Aspek Keselamatan, Keamanan,






Program Strategis

Kondisi Mendatang

Sasaran Pembangunan

Strategi

Target Pencapaian

2015-2019

BAB IX

Transportasi Udara

Kondisi Saat Ini

Aspek Keselamatan, Keamanan,


Daerah Perbatasan, Tertinggal,




Program Strategis

Kondisi Mendatang

Sasaran Pembangunan

Strategi

Target Pencapaian

2015-2019

BAB X

Sumber Daya Manusia

Transportasi

Kondisi Saat Ini



Program Strategis

Kondisi Mendatang

Sasaran Pembangunan

Strategi

Target Pencapaian

2015-2019

LANJUTAN…

BAB XII

Penunjang dan Pengawasan

Transportasi

Kondisi Saat Ini


Kebijakan

Program Strategis

Kondisi Mendatang

Sasaran

Strategi

Target Pencapaian

2015-2019

Setjen, KNKT, Mahpel dan Itjen

BAB XIII

Kaidah

Pelaksanaan

Lampiran

RENSTRA

Matrik Kinerja

DIPA

BUMN

SWASTA*

* Jika Memungkinkan

BAB XI

Penelitian Pengembangan

dan Teknologi Transportasi

Kondisi Saat Ini



Program Strategis

Kondisi Mendatang

Sasaran Pembangunan

Strategi

Target Pencapaian

2015-2019

Matrik

Pendanaan

RENCANA PEMBANGUNAN TRANSPORTASI

DOKUMEN V I S I M I S I

RPJP

2005-

2025

Terwujudnya pelayanan

perhubungan yang handal,

berdaya saing dan

memberikan nilai tambah

1. Mewujudkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan;

2. Meningkatkan pelayanan jasa perhubungan;

3. Melaksanakan restrukturisasi dan privatisasi di bidang perhubungan.

Renstra

2005-

2009

Terwujudnya pelayanan

perhubungan yang handal,

berdaya saing dan

memberikan nilai tambah

1. Mempertahankan tingkat pelayanan jasa perhubungan;

2. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang

perhubungan (regulatory reform) dan penegakan hukum secara konsisten;

3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan;

4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa

perhubungan.

Renstra

2010-

2014

Terwujudnya Pelayanan

Transportasi yang Handal,

Berdaya Saing dan

Memberikan Nilai Tambah

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya

peningkatan pelayanan jasa transportasi;

2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi

untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;

3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;

4. Melanjutkan proses restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan dan

kelembagaan sebagai upaya peningkatan peran daerah, BUMN dan swasta

dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi;

5. Melanjutkan proses restrukturisasi dan reformasi di bidang Sumber Daya

Manusia (SDM) dan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten;

6. Mewujudkan pengembangan transportasi dan teknologi transportasi yang ramah

lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Renstra

2015-

2019

(usulan)

Terwujudnya Pelayanan

Transportasi yang Handal,

Berdaya Saing dan

Memberikan Nilai Tambah

1. Peningkatan pelayanan jasa transportasi untuk mewujudkan konektivitas

nasional;

2. Peningkatan Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan

IPTEK dalam rangka pengembangan teknologi transportasi yang ramah

lingkungan;

3. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dan

restrukturisasi/reformasi kelembagaan dan regulasi. 10

VISI

• Handal

• Berdaya Saing

• Nilai Tambah

MISI

• Peningkatan pelayanan jasa transportasi untuk mewujudkan konektivitas nasional

• Peningkatan Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK dalam rangka

pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan

• Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dan restrukturisasi/reformasi

kelembagaan dan regulasi

STRATEGI

Biroren Kemenhub, 2014

Strategi

Perencanaan Terpadu antara Pemerintah

Pusat dengan Pemda

Pelibatan Pemda/BUMN/

Swasta

Kompetensi & Profesionalisme SDM

Mengutamakan aspek keselamatan, keamanan,

kehandalan

Pembangunan transportasi dengan

skema multi year

Mengutamakan aspek

kelestarian lingkungan

VISI DAN MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2015-2019

11

KEBIJAKAN NASIONAL

Membangun Konektivitas Nasional

Membangun Industri Jasa Transportasi Nasional

KEBIJAKAN

NASIONAL

Melanjutkan penguatan konektivitas nasional yang bersinergi dengan konektivitas ASEAN

Melanjutkan peningkatan keselamatan, keamanan dan keandalan sarana/ prasarana transportasi

Mendorong peran Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi

Melanjutkan peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Transportasi

Meningkatkan kepastian hukum

Melanjutkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan

4)

1)

2)

3) Melanjutkan reformasi regulasi/ deregulasi

1)

2)

3)

12

SASARAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI 2015-2019

Terwujudnya pertumbuhan sektor transportasi yang berkesinambungan

Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pelayanan jasa transportasi ke seluruh pelosok tanah air

Terwujudnya keselamatan, keamanan dan keandalan seluruh moda transportasi sesuai Standar Pelayanan

Minimal

Terwujudnya profesionalisme SDM Transportasi dan melanjutkan pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan dan

reformasi regulasi

Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan

Indikator Kinerja Utama

21 Indikator Kinerja Utama

1

2

3

4

5

13

EVALUASI RENSTRA 2010-2014

0

10

20

30

40

50

2010 2011 2012 2013 2014

17.823.3 33.89

35.340.37

Pagu DefinitifDalam Triliun Rupiah

Pagu Definitif

TAHUN ANGGARAN

Konektivitas belum sepenuhnya

terealisasi

Masih banyak simpul transportasi

belum dimanfaatkan

Proyek KPS belum dapat

direalisasikan

Target IKU dapat tercapai namun

masih banyak proyek

pembangunan belum dapat

diselesaikan secara tuntas

Nilai AKIP naik dari CC pada

Tahun 2011 menjadi B pada Tahun

2012

Nilai aset naik dari Tahun 2010

Rp. 77,971 Triliun menjadi Tahun

2012 menjadi Rp. 162,851 Trilliun.

14

PERBANDINGAN PAGU ANGGARAN (DEFINITIF) 2010-2014 DENGAN PAGU KEBUTUHAN RENSTRA 2015-2019

PAGU APBN DEFINITIF 2010-2014

TOTAL 150.66 TRILLIUN KEBUTUHAN PENDANAAN APBN 2015-2019

TOTAL 430 TRILLIUN

Rp. Triliun

Rp. Triliun

15

KEBUTUHAN PENDANAAN 2015-2019 (MODA TRANSPORTASI)

TRANSPORTASI DARAT

2015 Rp.9,99 T

2016 Rp.11,7 T

2017 Rp.13,47 T

2018 Rp.15,4 T

2019 Rp.17,2 T

TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

2015 Rp.21,13 T

2016 Rp.28,28 T

2017 Rp.36,79 T

2018 Rp.47,40 T

2019 Rp.58,03 T

16

KEBUTUHAN PENDANAAN 2015-2019 (MODA TRANSPORTASI)

TRANSPORTASI LAUT

2015 Rp.10,08 T

2016 Rp.11,79 T

2017 Rp.13,78 T

2018 Rp. 16,11 T

2019 Rp.18,83 T

TRANSPORTASI UDARA

2015 Rp.10,0 T

2016 Rp.11,0 T

2017 Rp.12,10 T

2018 Rp.13,31 T

2019 Rp.14,64 T

17

KEBUTUHAN PENDANAAN 2015-2019 (PENUNJANG)

BPSDM

2015 Rp.6,19T

2016 Rp.6,40 T

2017 Rp.6,21 T

2018 Rp.6,10 T

2019 Rp.5,97 T

BADAN LITBANG

2015 Rp. 456 M

2016 Rp. 512 M

2017 Rp. 552 M

2018 Rp. 608 M

2019 Rp. 609 M

18

KEBUTUHAN PENDANAAN 2015-2019 (PENUNJANG)

INSPEKTORAT JENDERAL

2015 Rp.85 M

2016 Rp. 90,1M

2017 Rp.95,5 M

2018 Rp.101,2 M

2019 Rp.107,3 M

SETJEN

2015 Rp.692 M

2016 Rp.849 M

2017 Rp.1.025 M

2018 Rp.1.127 M

2019 Rp.1.240 M

19

Pengembangan BRT di 6 wilayah perkotaan aglomerasi

Pengembangan ATCS di perkotaan

Pengembangan sabuk penyeberangan lintas selatan Dobo-Merauke & lintas utara Wahai-Fak Fak

Pembangunan jalur ganda Medan - Kualanamu

Pembangunan KA Makassar-Parepare, Manado-Bitung dan Perkotaan Maminasata

Pembangunan double track lintas utara jawa (Bojonegoro-Surabaya)

Pembangunan jalur KA loopline di Jakarta

Pengembangan jalur KA di Pulau Sumatera

Pembangunan double track lintas selatan (Solo-Madiun-Surabaya) (PHLN)

Engineering service Jakarta MRT East –West Line (PHLN)

Pembangunan konstruksi Pelabuhan Cilamaya (PHLN)

Pembangunan Pelabuhan Maloy

Pembangunan Makassar Newport

Procurement and Delivery of Airport Rescue and Fire Fighting Vehicle (ARFF)

Pembangunan Bandara Kertajati dan Bandara Perintis di KTI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

KEGIATAN STRATEGIS DI SEKTOR TRANSPORTASI (2015-2019)

16 Pengembangan fasilitas navigasi penerbangan di Bandara Perintis

20

JADWAL PENYUSUNAN RENSTRA KEMENHUB 2015-2019

21

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

Keterangan : minggu ke 3 dan 4 Juli 20104 libur Idul Fitri

Okt

Penyempurnaan draft final Renstra sesuai saran/masukan

dari Konsultasi Publik

Penyusunan Laporan Antara

Pembahasan Laporan Antara melibatkan sub sektor, Badan,

Bappenas dan IndII

Persiapan Penyusunan Renstra

a. Telah diterbitkan Surat Sesjen No : PR.007/4/3 PHB 2013

tanggal 30 Oktober 2013 tentang Penyusunan Renstra

Kemenhub 2015-2019

b. Telah diterbitkan Surat Sesjen No. PR.302/17/3 PHB tanggal

20 November 2013 tentang Penyusunan Renstra Kemenhub

2015-2019c. Telah diterbitkan surat Sesjen No . KP.801/2/18 PHB 2014

tanggal 17 Februari 2014 tentang Pembentukan Tim Penyusun

Renstra Kemenhub 2015-2019

Penyempurnaan laporan pendahuluan sesuai saran/masukan

dari sub sektor, Badan dan IndII termasuk Bappenas

Penyempurnaan laporan Antara sesuai saran/masukan dari

sub sektor, Badan dan IndII termasuk Bappenas

Penyusunan Laporan akhir

Pembahasan Laporan akhir melibatkan sub sektor, Badan,

Bappenas dan IndII

Penyempurnaan laporan akhir/Konsep Renstra sesuai

saran/masukan dari sub sektor, Badan dan IndII termasuk

Bappenas

Finalisasi konsep Renstra

Sosialisasi Renstra melibatkan sub sektor dan Badan termasuk

Bappenas

Rapat Teknis Persiapan Penyusunan Renstra Tingkat Eselon II

Rapat Persiapan Penyusunan Renstra Kemenhub 2015-2019

tingkat Eselon I

Rapat konsolidasi antara Biro Perencanaan, sub sektor, Badan,

IndII dengan konsultan untuk menyusun struktur/materi

Renstra 2015-2019

Penyusunan Laporan Pendahuluan oleh konsultan

Pembahasan Laporan Pendahuluan melibatkan sub sektor,

Badan, Bappenas dan IndII

Harmonisasi konsep Renstra dengan background studi dari

IndII dan konsep RPJMN

Konsultasi Publik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah, akademisi, swasta dan Asosiasi

Proses legalisasi Rapermen oleh Biro Hukum dan KSLN

Proses persetujuan dari Eselon I untuk diajukan ke Menteri

Persetujuan Renstra oleh Menteri Perhubungan

Juni Juli Agustus Sept.Nov DesNo. Kegiatan2014 2015

Februari Maret April Mei Des. Januari FebruariOkt. Nov.

2013

1. Sebagai tindak lanjut pembahasan Rapat Tingkat Eselon I yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2014 yang dipimpin oleh Bpk. Sesjen, Biro Perencanaan melakukan pembahasan dengan Eselon II yaitu Sub Sektor/ Direktorat/ Badan untuk membahas materi dokumen Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019.

2. Sebagai tindak lanjut, Bapak Sekretaris Jenderal No.PR.007/4/3 PHB 2013 tanggal 30 Oktober 2013 diharapkan Sub Sektor/ Badan dapat menyampaikan materi isu strategis penyusunan Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019, meliputi :

Penetapan kebijakan baru, program, dan proyek-proyek strategis baik yang regular maupun inovatif yang direncanakan diakomodasi dalam Renstra Kemenhub 2015-2019 termasuk alokasi kebutuhan pendanaannya serta target/sasaran pencapaian kegiatan pembangunan sesuai Indikator Kinerja Utama;

Pemilihan proyek-proyek prioritas/strategis yang ditargetkan dapat diselesaikan dalam 5 (lima) tahun ke depan;

TINDAK LANJUT

22

Identifikasi proyek-proyek KPS di sektor transportasi yang dapat diselesaikan dalam 5 tahun ke depan termasuk permasalahan, strategi dan usulan pendanaan;

Identifikasi permasalahan yang menyebabkan belum sinkronnya pembangunan infrastruktur sektor transportasi dengan sektor lainnya termasuk tantangan yang dihadapi;

Potensi adanya pembentukan kelembagaan baru maupun masalah peningkatan SDM yang membutuhkan pendanaan;

Belum optimalnya implementasi pembangunan transportasi antar moda/multi moda dalam rangka menurunkan biaya logistik termasuk pengembangan transportasi massal;

Implementasi konsep Sabuk Nusantara maupun konsep Pendulum Nusantara termasuk pengembangan bandara di Kawasan Timur Indonesia (KTI) maupun pengembangan fasilitas navigasi penerbangan dan bandara perintis;

Isu Strategis lainnya terkait pembangunan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi, perbatasan/daerah tertinggal, arah pengembangan penelitian dimasa mendatang, penurunan tingkat kecelakaan transportasi, aspek lingkungan, energi, dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan maupun teknologi informasi.

LANJUTAN…

23

4. Diharapkan komitmen bersama antar Eselon I bahwa Dokumen Renstra Kemenhub 2011-2019 dapat dijadikan pedoman dalam pembangunan transportasi 5 (lima) tahun ke depan termasuk menjadi acuan dalam penyusunan Renja dan RKA-KL.

5. Terkait dengan background study Renstra 2015-2019 dari IndII/Australian Aid yang materinya bersifat makro nantinya dapat dijadikan arah/pedoman dalam menyusun Renstra Kemenhub 2015-2019 yang disusun oleh Biro Perencanaan bersama sub sektor/badan.

6. Sambil menunggu konsultan melaksanakan kegiatannya, Biro Perencanaan beserta Sub Sektor/Badan/Biro dan Bappenas secara berkesinambungan melakukan koordinasi untuk menyiapkan data dukung sebagai dasar penyusunan dokumen Renstra Kemenhub 2015-2019, yang nantinya dapat disinergikan dengan hasil studi konsultan maupun dengan background study yang disusun IndII/Australian Aid.

LANJUTAN…

24

REVIEW TERHADAP BACKGROUND STUDY RENSTRA KEMENHUB 2010-2019

25

Arah kebijakan belum muncul, dari study background diharapkan dapat mengerucut menjadi rekomendasi dalam menentukan arah kebijakan/ isu-isu nasional;

Sasaran dan IKU yang diusulkan seharusnya disertai dengan skenario, sehingga dapat terlihat korelasi antara rencana dan pencapaian;

KPS perlu dibahas secara lebih dalam mengenai sejauh mana peran APBN dapat masuk, apakah hanya penyusunan FS, Perencanaan, atau sampai dengan konstruksi serta regulasi dan pendanaannya;

Secara konkrit background study dapat menjelaskan tahap pelaksanaan untuk memperoleh beberapa fasilitas terkait skema pendanaan KPS seperti seperti VGF, Land capping, Tax holiday.

Pembahasan mengenai Industri Transportasi belum dibahas secara spesifik seperti apa bentuknya dan fungsi regulator sejauh mana dapat berperan;

Perubahan Balitbang Perhubungan menjadi BalitbangTek agar diperhitungkan dalam sasaran, pembiayaan, dan pencapaiannya dalam 5 tahun kedepan;

Isu-isu strategis yang sedang berlangsung saat ini belum dibahas kelanjutannya dalam 5 thn kedepan, seperti MP3EI, Climate Change, keselamatan (LPPNPI);

Pembahasan mengenai regulasi transportasi kurang mendalam, hal-hal apa saja yang seharusnya menjadi concern regulator yang belum ada regulasinya;

Kementerian Perhubungan

Ja l an M edan M er deka Bar a t Nom or 8 Jakar t a Pusa t

Te l p : ( 021 ) 3508066

Fax : ( 021 ) 3454074

Lampiran Renstra 2015-2019

Misi

Sasaran Strategi

IKU

TARGET IKU PROGRAM & KEGIATAN

2015 2016 2017 2018 2019

Peningkatan pelayanan jasa

transportasi untuk

mewujudkan konektivitas

nasional

1 Terwujudnya pertumbuhan

sektor transportasi yang

berkesinambungan

Perencanaan Terpadu

antara Pemerintah Pusat

dengan Pemda

1 Kontribusi sektor transportasi

terhadap pertumbuhan

ekonomi nasional

2 Total produksi angkutan

penumpang

3 Total produksi angkutan barang

Pelibatan

Pemda/BUMN/Swasta

4 Jumlah infrastruktur

transportasi yang siap

ditawarkan melalui Kerjasama

Pemerintah Swasta 2 Terwujudnya peningkatan

dan pemerataan pelayanan

jasa transportasi ke seluruh

pelosok tanah air

5 Jumlah lintas pelayanan

angkutan perintis dan subsidi

3 Terwujudnya keselamatan,

keamanan dan keandalan

seluruh moda transportasi

sesuai Standar Pelayanan

Minimal

Mengutamakan aspek

keselamatan, keamanan,

kehandalan

6 Jumlah kejadian kecelakaan

transportasi nasional yang

disebabkan oleh faktor yang

terkait dengan kewenangan


7 Jumlah gangguan keamanan

pada sektor transportasi oleh

faktor yang terkait dengan

kewenangan Kementerian

Perhubungan

8 Rata-rata Prosentase

pencapaian On-Time

Performance (OTP) sektor

transportasi (selain

Transportasi Darat)

9 Jumlah sarana transportasi

yang sudah tersertifikasi

10 Jumlah prasarana transportasi

yang sudah tersertifikasi

Lamp. 1. Matrik Kinerja

Misi

Sasaran Strategi

IKU

TARGET IKU PROGRAM & KEGIATAN

2015 2016 2017 2018 2019

Peningkatan

profesionalisme sumber

daya manusia dan

restrukturisasi/reformasi

kelembagaan dan

regulasi

4 Terwujudnya

profesionalisme SDM

Transportasi dan

melanjutkan pelaksanaan

restrukturisasi

kelembagaan dan

reformasi regulasi

Kompetensi &

Profesionalisme SDM

11 Nilai AKIP Kementerian Perhubungan

12 Opini BPK atas laporan keuangan


13 Nilai aset negara yang berhasil diinventarisasi

sesuai kaidah pengelolaan BMN

14 Jumlah SDM operator prasarana dan sarana

transportasi yang telah memiliki sertifikat

15 Jumlah SDM fungsional teknis Kementerian

Perhubungan

16 Jumlah lulusan diklat SDM Transportasi Darat,

Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur

yang prima, profesional dan beretika yang

dihasilkan setiap tahun yang sesuai standar

kompetensi/kelulusan

17 Jumlah peraturan perundang-undangan di

sektor transportasi yang ditetapkan

Peningkatan

Penyelenggaraan

Penelitian,

Pengembangan dan

Penerapan IPTEK dalam

rangka pengembangan

teknologi transportasi

yang ramah lingkungan

5 Meningkatkan

pengembangan teknologi

transportasi yang efisien

dan ramah lingkungan

Mengutamakan aspek

kelestarian lingkungan

18 Jumlah konsumsi energi tak terbarukan dari

sektor transportasi nasional

19 Jumlah emisi gas buang dari sektor

transportasi nasional

20 Jumlah penerapan teknologi ramah lingkungan

pada sarana dan prasarana transportasi

21 Jumlah lokasi simpul transportasi yang telah

menerapkan konsep ramah lingkungan

Lampiran Renstra 2015-2019

CONTOH : PENETAPAN IKU BPSDM PERHUBUNGAN

No SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN

TARGET

KINERJA

2015

TARGET

KINERJA

2016

TARGET

KINERJA

2017

TARGET

KINERJA

2018

TARGET

KINERJA

2019

1 Terwujudnya Peserta Diklat

Transportasi Yang Berpotensi

Tinggi Yang Didukung Fisik

dan Jasmani Yang Prima.

Jumlah peserta Diklat Transportasi

Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan

Aparatur Perhubungan, pertahun

sesuai standar diklat BPSDM

Perhubungan.

Orang 243,821 266,450 268,473 274,958 285,423

2 Terwujudnya Lulusan Diklat

Transportasi Yang Prima,

Profesional dan Beretika.

Jumlah lulusan diklat Transportasi


Aparatur Perhubungan yang prima,

profesional dan beretika yang

dihasilkan BPSDM Perhubungan,

setiap tahun yang sesuai standar


Orang 238,945 261,121 263,104 269,459 279,715

3

Terwujudnya Sistem dan

Metoda Penyelenggaraan

Diklat Transportasi Yang

Berbasis Teknologi Informasi

Jumlah dokumen metode

penyelenggaraan Diklat Transportasi


Aparatur Perhubungan yang berbasis

teknologi informasi.

Dokumen 33 27 23 23 24

Jumlah sistem informasi yang

dibangun. Sistem 66 79 84 81 82

4

Terwujudnya Kurikulum dan

Silabi Yang Berbasis

Kompetensi (Harmonization,

Compliance and Demand

Fullfillment Curriculum) dan

Sesuai Dengan

Perkembangan IPTEK.

Jumlah kurikulum Diklat Transportasi



kompetensi.

Dokumen 122 117 118 115 119

Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat,

Laut, Udara, Perkeretaapian dan


kompetensi.

Dokumen 122 117 118 115 119

Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang

berbasis kompetensi Transportasi



kompetensi.

Dokumen 90 114 87 92 87


TARGET

KINERJA

2015

TARGET

KINERJA 2016

TARGET

KINERJA

2017

TARGET

KINERJA

2018

TARGET

KINERJA

2019

5 Terwujudnya Lembaga Diklat

Transportasi Yang Mandiri

dan Profesional, Transparan

dan Akuntabel Yang

Diarahkan Untuk Menjadi

Badan Layanan Umum

(BLU).

Jumlah lembaga diklat

Transportasi Darat, Laut,

Udara dan Perkeretaapian

yang menjadi Badan Layanan

Umum (BLU).

Lembaga 2

BP2IP

Barombong

BP2IP

Tangerang

2

ATKP Medan

STPI

1

ATKP

Makassar

0 0

6 Terwujudnya Kerjasama dan

Kemitraan Yang Baik Dalam

Rangka Mewujudkan

Kemandirian dan

Profesionalisme Lembaga,

International Recognition

Serta Public Private

Partnership.

Jumlah dokumen kerjasama

dengan lembaga pemerintah/

swasta nasional atau asing di

bidang Diklat Transportasi

Dokumen 76 82 89 93 99

7 Meningkatnya Optimalisasi

Pengelolaan Akuntabilitas

Kinerja, Anggaran, dan BMN

BPSDM Perhubungan.

Jumlah dokumen kerjasama

dengan lembaga pemerintah/

swasta nasional atau asing di

bidang Diklat Transportasi

Dokumen 76 82 89 93 99

Nilai AKIP BPSDM

Perhubungan.

Nilai 86 87 88 89 90

Tingkat Penyerapan Anggaran

BPSDM Perhubungan.

(%) 88 90 92 93 94

Nilai aset BPSDM

Perhubungan yang berhasil

diinventasisasi.

Rp. 11,999,614,799,19

3 12,999,614,799,193

13,999,614,799,1

93

14,999,614,799,1

93

15,999,614,799,19

3

8 Terwujudnya Peraturan

Perundangan dan Ketentuan

Pelaksanaan Lainnya di

Bidang SDM Transportasi

Yang Memenuhi Ketentuan

Nasional dan/atau

Internasional.

Jumlah draft peraturan

perundangan dan ketentuan

pelaksanaan lainnya di Bidang

SDM Transportasi yang

dihasilkan.

Peraturan 4 4 4 4 4


TARGET

KINERJA

2015

TARGET

KINERJA 2016

TARGET

KINERJA

2017

TARGET

KINERJA

2018

TARGET

KINERJA

2019 9 Terwujudnya Sarana dan

Prasarana Diklat Transportasi

Berbasis Teknologi Tinggi/

Mutakhir Yang Memenuhi

Standar Nasional dan/atau

Internasional.

Jumlah sarana Diklat


Udara, Perkeretaapian dan

Aparatur Perhubungan yang

berbasis teknologi tinggi/

mutakhir.

Unit 3,900 3,915 3,930 3,945 3,960

Jumlah prasarana Diklat


Udara, Perkeretaapian dan

Aparatur Perhubungan.

m2 674,110 1,114,189 896,825 505,130 263,088

10 Tersedianya Tenaga

Kependidikan Diklat

Transportasi Yang Prima,

Profesional dan Beretika.

Jumlah tenaga kependidikan

Diklat Transportasi di

Lingkungan BPSDM

Perhubungan yang prima,

profesional dan beretika.

Orang 3,102 3,202 3,302 3,402 3,502

IKU TRANSPORTASI LAUT INDIKATOR KINERJA SATUAN

TAHUN IKU

KEMENH

UB 2015 2016 2017 2018 2019

1 Jumlah kecelakaan yang disebabkan oleh

manusia Kejadian

Kecelakaan

28

25

23

20

18

6

2 Jumlah kecelakaan yang disebabkan oleh teknis

dan lain-lain Kejadian

Kecelakaan

43

39

35

31

28

6

3 Jumlah kapal yang memiliki kelaiklautan kapal Sertifikat

9,515

10,467

11,513

12,664

13,931 9

4 Jumlah rute perintis yang dilayani transportsi laut Rute Perintis

98

108

118

130

143

5

5 Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan

daerah-daerah terpencil, terluar, daerah

perbatasan, daerah belum berkembang dan

daerah telah berkembang

Pelabuhan

446

490

539

593

652 5

6 Jumlah penumpang transportasi laut yang

terangkut Orang

7.920.000

8.712.000

9.583.200

10.541.520

11.595.672 2

7 Jumlah penumpang angkutan laut perintis Orang

753.500

828.850

911.735

1.002.909

1.103.199 2

8 Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang

diangkut oleh kapal nasional Ton

395.120.000

434.632.000

478.095.200

525.904.720

578.495.19

2

3

9 Prosentase pangsa muatan angkutan laut dalam

negeri yang diangkut oleh kapal nasional

%

109

120

132

145

159

3

10 Jumlah muatan angkutan laut luar negeri yang

diangkut oleh kapal nasional

Ton

72.930.000

80.223.000

88.245.300

97.069.830

106.776.81

3

3

11 Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar

negeri yang diangkut oleh kapal nasional %

12

13

14

15

17 3

12 Penurunan turn-around time (TR) di pelabuhan

yang diusahakan Menit

66

73

80

88

97 1

13 Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian

waiting time (WT) sesuai SK Dirjen yang berlaku

terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional

Pelabuhan

Pelabuhan

53

58

64

70

77 1


approach time (AT) sesuai SK Dirjen yang

berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan

Operasional Pelabuhan

Pelabuhan

53

58

64

70

77 1

INDIKATOR KINERJA SATUAN

TAHUN IKU

KEMENH

UB 2015 2016 2017 2018 2019


waktu efektif (effective time /ET) sesuai SK

Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja

Pelayanan Operasional Pelabuhan

Pel

53

58

64

70

77

1

16 Jumlah MoU, perizinan, konstruksi, dan

operasional kerjasama Pemerintah dengan

Pemda dan swasta di bidang transportasi

laut

4

- Pelelangan - Perizinan - Konstruksi - Operasional

17 Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector

A Orang

66

73

80

88

97 15

18 Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector

B Orang

132

145

160

176

193 15

19 Jumlah kebutuhan tenaga PPNS Orang

66

73

80

88

97 15

20 Jumlah tenaga PPNS Orang

536

589

648

713

784

15

21 Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran

kelas A Orang

66

73

80

88

97 15

22 Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran

kelas B Orang

132

145

160

176

193 15

23 Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan

pencemaran

Orang

22

24

27

29

32

15

24 Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan

kebakaran

Orang

22

24

27

29

32

15

25 Jumlah kebutuhan tenaga penyelam Orang

22

24

27

29

32

15

26 Nilai AKIP Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut

92

102

112

123

135 11

INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN IKU

KEMENH

UB 2015 2016 2017 2018 2019

27 Jumlah realisasi pendapatan Direktorat

Jenderal Perhubungan Laut Rp.

421.568.720.687

463.725.592.756

510.098.152.032

561.107.967.235

617.218.763.958

28 Jumlah realisasi belanja anggaran

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Rp.

10.563.345.388.100

11.619.681.026.910

12.781.649.129.601

14.059.814.042.561

15.465.795.446.817

29 Nilai BMN pada neraca Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut

Rp.

43.461.453.821.325

47.807.599.203.459

52.588.359.123.805

57.847.195.036.185

63.631.914.539.804 13

30 Jumlah penyelesaian regulasi - RPP RPP

3

4

4

4

5

17

- RPM RPM

11

12

13

15

16

17

- Keputusan Dirjen Kep.

Dirjen

6

6

7

7

8 17

31 Jumlah penurunan emisi gas buang (CO2)

transportasi laut

Mega Ton

0,622

0,684

0,752

0,827

0,910

19

32 Jumlah pelabuhan yang menerapkan Eco-

Port (penanganan sampah dan kebersihan

lingkungan)

Pelabuhan

31

34

37

41

45 21

33 Jumlah pemilikan sertifikat IOPP

(International Oil Pollution Prevention) Sertifikat

1.482

1.630

1.793

1.972

2.169 20

34 Jumlah pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional

Pencegahan Pencemaran) Sertifikat

2.031

2.234

2.457

2.703

2.973 20

35 Jumlah pemilikan sertifikat bahan cair

beracun (Noxius Liquid Substance) Sertifikat

182

200

220

242

266 20

36 Jumlah pemilikan sertifikat ISPP

(International Sewage Pollution Prevention)

Sertifikat

330

363

399

439

483

20

Program Eselon I

Kegiatan Eselon II

Kegiatan Prioritas

Lampiran Renstra 2015-2019 Matrik Pendanaan

KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019

ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN

PROGRAM: Pengelolaan dan Penyelenggaraan TL 8.428.325.839 9.154.346.927 9.909.568.749 10.664.790.570 11.420.012.391

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut

592.825.447 632.015.596 671.205.744 710.395.892 749.586.040

1 Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis 384.424.840 406.375.903 428.326.965 450.278.028 472.229.090

2 Pembangunan Kapal Perintis 54.507.498 47.267.962 40.028.426 32.788.889 25.549.353

3 Lanjutan Pembangunan Kapal Perintis 137.455.946 158.647.135 179.838.324 201.029.514 222.220.703

4 Docking Kapal Perintis 16.437.163 19.724.596 23.012.029 26.299.461 29.586.894

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan

3.079.937.097 3.295.837.468 3.518.955.308 3.742.073.149 3.965.190.991

1 Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Baru 426.599.527 440.126.639 453.653.750 467.180.862 480.707.974

2 Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Baru 929.100.142 844.327.246 759.554.350 674.781.454 590.008.558

3 Pengembangan/Rehab/Replace Fas. Pelabuhan 3.608.735 3.782.530 11.173.794 18.565.059 25.956.324

4 Penyelesaian Pembangunan Fas. Pelabuhan 1.288.535.675 1.507.089.432 1.725.643.189 1.944.196.946 2.162.750.703

5 Pengerukan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan 432.093.018 500.511.621 568.930.225 637.348.828 705.767.432

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Perkapalan dan Kepelautan

4.635.625 4.062.750 3.489.875 2.917.000 2.344.125

Pembangunan Kapal Marine Surveyor 4.635.625 4.062.750 3.489.875 2.917.000 2.344.125

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan

1.079.023.846 1.222.129.287 1.365.234.733 1.509.103.075 1.654.964.960

1 Pembangunan SBNP 32.864.450 32.946.821 33.029.192 33.111.564 33.193.935

2 Rehabilitasi SBNP 98.444.822 111.189.118 123.933.414 136.677.710 149.422.006

3 Sistem Telekomunikasi Pelayaran 666.343.636 765.382.957 864.422.279 963.461.600 1.062.500.922

4 Pembangunan KN Kenavigasian 109.176.108 130.397.367 151.618.627 172.839.886 194.061.146

5 Lanj/Rehab KN Kenavigasian 4.258.444 4.810.132 5.361.821 5.913.510 6.465.198

6 Pembangunan/Pengadaan Fas. Pendukung Kenavigasian

59.858.403 52.634.152 45.409.902 38.185.652 30.961.401

7 Rehabilitasi Fs. Pendukung Kenavigasian 3.753.213 2.374.992 996.772 381.449 1.759.669

8 Pembangunan Fas. Pelabuhan Kenavigasian 104.234.270 122.212.748 140.191.226 158.169.704 176.148.183

9 Rehabilitasi Fas. Pelabuhan Kenavigasian 90.500 181.000 271.500 362.000 452.500

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

495.130.249 559.753.897 624.377.151 689.000.601 753.624.051

1 Pembangunan Kapal Patroli I I/II/III/IV/V 420.245.420 472.493.700 524.741.588 576.989.672 629.237.756

2 Rehabilitasi Kapal Patroli I/II/III/IV/V 21.522.760 25.128.713 28.734.665 32.340.617 35.946.569

3 Fas. Pendukung Penjagaan Laut dam Pantai 52.054.869 60.562.843 69.070.817 77.578.791 86.086.765

4 Pengadaan suku cadang kapal patroli 1.307.200 1.568.641 1.830.081 2.091.521 2.352.961

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 3.176.773.575 3.506.514.649 3.836.255.724 4.165.996.798 4.495.737.873

0.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

70,000.00

2015 2016 2017 2018 2019

DARAT

KA

LAUT

UDARA

BPSDM

LITBANG

ITJEN

SETJEN

RINCIAN KEBUTUHAN PENDANAAN TRANSPORTASI TAHUN 2015-2019

(Miliar Rupiah)

DITJEN / BADAN TAHUN Total

2015 2016 2017 2018 2019

Perhubungan

Darat

9.991,6 11.705,1 13.470,6 15.434,3 17.239,9 67.841,5

Perkeretaapian 21.135,9 28.288,3 36.796 47.405,2 58.034,8 191.660,1

Perhubungan Laut 10.088 11.792 13.784 16.112 18.834 70.610

Perhubungan

Udara

10.000 11.000 12.100 13.310 14.641 61.051

BPSDM 6.196,9 6.404,1 6.210,2 6.106,5 5.975,0 30.892,7

Badan Litbang 456,8 512,5 552,8 608,1 608,9 2.739,1

Inspektorat

Jenderal 85 90,1 95,5 101,2 107,3 479,1

Setjen 692,65 849,3 1.025 1.127 1.240 4.933,9

TOTAL 58.646,85 70.641,40 84.034,10 100.204,30 116.680,90 430.207,55

RINCIAN KEBUTUHAN PENDANAAN 2015-2019

(Miliar Rupiah)

ALOKASI PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015

(SE Menteri Bappenas, Menteri Keuangan nomor: 0091/M.PPN/03/2014 dan S-179/MK.02/2014

tanggal 19 Maret 2014)

No. Program Rencana 2015 Prakiraaan Maju

2016 2017 2018 01 Program Dukungan Manajemen dan

pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya


1.655,14

1.737,90

1.824,79

1.916,03

02 Program Pengawasan dan Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur Kementerian

Perhubungan

79,94

83,94

88,13

92,54

03 Program Penelitian dan Pengembangan


221,68

232,76

244,40

256,62

04 Program Pengembangan Sumber Daya

Manusia Perhubungan

3.846,59

4.038,92

4.240,86

4.452,90

05 Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Transportasi Darat

4.008,00

4.199,60

4.401,18

4.621,24


Transportasi Perkeretaapian

14.493,36

12.856,22

9.133,26

9.589,92


Transportasi Laut

10.572,14

10.737,21 11.116,35

11.669,88


Transportasi Udara

9.512,83

10.363,13

10.460,45

10.983,47

JUMLAH

44.389,68

44.249,68

41.509,43

43.582,62

Struktur Pedoman Penyusunan Renstra-KL

• Memuat latar belakang, tujuan, ruang lingkup, landasan hukum, serta definisi dan pengertian yang digunakan dalam petunjuk penyusunan Renstra-KL

BAB I PENDAHULUAN

• Memuat narasi mengenai alur penyusunan Renstra-KL yang berpedoman pada RPJMN dan kemudian mejadi pedoman penyusunan Renja-KL

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA-KL DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

• Memuat alur penyusunan RPJMN dan Renstra-KL (proses teknokratis, proses politis, dan penetapan Renstra-KL), serta tahap penyusunan dokumen Renstra-KL

BAB III PENYUSUNAN RENSTRA-KL

• Memuat uraian Kaidah Pelaksanaan serta manfaat Pedoman Penyusunan Renstra-KL

BAB IV PENUTUP

Outline Renstra-KL BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum 1.2 Potensi dan Permasalahan

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

2.1 Visi Kementerian/Lembaga 2.2 Misi Kementerian/Lembaga 2.3 Tujuan 2.4 Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Sesuai dengan penugasan RPJMN pada K/L, terkait dengan prioritas nasional/bidang (Buku I dan/atau Buku II dan/atau Buku III).

Uraian mencakup indikatif pendanaan dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing Program

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L

Uraian bersifat lengkap (tidak hanya mencakup yang dilakukan langsung oleh K/L tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta berikut pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya)

Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui Program dan/atau Lintas Program dalam K/L yang bersangkutan

Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing Program

Uraian dilengkapi dengan penjelasan mengenai penataan aparatur K/L, meliputi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan, dan struktur organisasi sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam mencapai Visi, Misi, dan Tujuan.

BAB IV PENUTUP LAMPIRAN Matriks Kinerja K/L Matriks Pendanaan K/L

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2010 - 2014

IKU

2010-2014

Telah diterbitkan Permenhub

No.PM 85 Tahun 2010

terdiri dari 9 IKU

Pada tahun 2012 IKU

direvisi sesuai Permenhub

No.PM 68 Tahun 2012

terdiri dari 21 IKU

Berlaku 2012-2014

Berlaku 2010-2011 Berlaku 2010-2011

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2010

NO SASARAN PERHUBUNGAN URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TAHUN 2010

1

Meningkatnya keselamatan, keamanan,

dan pelayanan sarana dan prasarana

transportasi sesuai Standar Pelayanan

Minimal

1) Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan transportasi skala nasional

Tersedianya perlengkapan keselamatan jalan untuk mengurangi kecelakaan

transportasi darat

Set 3

Laporan penelitian dan penyidikan kecelakaan kereta api dan rekomendasi

tindak lanjut untuk mengurangi tingkat kecelakaan

Laporan 81

Terpenuhinya jumlah kecukupan dan keandalan dari pembangunan Ramsu,

Mensu dan Ramtun dalam rangka peningkatan keselamatan tranportasi laut

Unit 8

Tingkat Kejadian kecelakaan transportasi udara Injured/ 1 juta pnp 0,27

2

Meningkatnya aksesibilitas masyarakat

terhadap pelayanan sarana dan

prasarana transportasi guna

mendorong pengembangan

konektivitas antar wilayah

2) Peningkatan jumlah sarana, prasarana dan lintas pelayanan

keperintisan/subsidi pelayanan kelas ekonomi

Terpenuhinya lokasi keperintisan yang dapat menjadi rute komersial dan

meningkatkan perekonomian

Lokasi 22

Berfungsinya kereta KMP3 dan K3 untuk pengangkutan penumpang kelas

ekonomi

Unit 27

Terpenuhinya pelayanan transportasi laut pada wilayah terpencil /tertinggal/

perbatasan

Trayek 60

Terselenggaranya unit kapal perintis yang siap operasi untuk memenuhi

pelayanan pada wilayah terpencil /tertinggal/ perbatasan

Unit 7

Terselenggaranya rute pelayanan perintis transportasi udara. Rute 118

Terselenggaranya bandara yang terhubungi rute komersil dan perintis. Bandara 149

Contoh : Uraian IKU per masing-masing sektor


3 Meningkatnya kapasitas sarana dan

prasarana trasnportasi untuk

mengurangi backlog dan bottleneck

kapasitas infrastruktur trasnportasi

3) Jumlah lokasi prasarana transportasi yang dibangun, direhabilitasi dan

ditingkatkan fungsinya

Jumlah Implementasi teknologi Lalu Lintas Angkutan Jalan Lokasi 24

Terpenuhinya prasarana transportasi darat ASDP dipulihkan fungsinya untuk

melayani angkutan penyeberangan dengan baik

Lokasi 21

Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Tubuh Jalan dalam rangka

peningkatan pelayanan infrastruktur kereta api

Km'sp 31,48

Terpenuhinya peningkatan kapasitas prasarana pelabuhan laut yang baru

dibangun dalam rangka pelayanan transportasi laut

Lokasi 28

Tersedianya bandar udara dengan kapasitas sesuai kebutuhan jaringan dan

kategori.

Bandara 92

4

Peningkatan kualitas SDM dan

melanjutkan restrukturisasi

kelembagaan dan reformasi regulasi

5) Tersusunnya LAKIP Kementerian Perhubungan dengan Nilai B Nilai B

Tersedianya Peraturan Menteri Perhubungan berkaitan dengan IKU

Kementerian Perhubungan yang disampaikan kepada unit terkait

Dokumen 5

6) Laporan Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dokumen WTP

7) Jumlah Peraturan Perundang-undangan di bidang perhubungan yang

ditetapkan

Unit 16

8) Jumlah SDM di bidang perhubungan yang mengikuti/lulus diklat, serta

memiliki sertifikat manajemen dan teknis di bidangnya

Tercapainya standar kecakapan kompetensi SDM awak sarana (Masinis dan

Ass Masinis) Sertifikat 3.776

Terpenuhinya SDM Ditjen Perhubungan Udara memiliki kompetensi tertentu Orang 15

Terpenuhinya lulusan Diklat bidang transportasi mempunyai kompetensi

tinggi dan berstandar internasional, profesional serta didukung fisik jasmani

yang prima

Orang 120.613

5 Meningkatkan pengembangan teknologi

transportasi yang efisien dan ramah

lingkungan sebagai antisipasi terhadap

perubahan iklim

9) Jumlah Sarana dan Prasarana transportasi Yang memenuhi sertifikat

kelaikan

Terlaksananya hasil uji tipe kendaraan bermotor untuk item tertentu setara

dengan regulasi internasional

Unit 1

Terwujudnya standar kelaikan sarana perkeretaapian Sertifikat 279

Studi Rencana Aksi Nasional (RAN) Antisipasi Sektor Transportasi

Menghadapi Climate Change

Dokumen 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2010 Contoh : Uraian IKU per masing-masing sektor



1

Meningkatnya keselamatan, keamanan,

dan pelayanan sarana dan prasarana

transportasi sesuai Standar Pelayanan

Minimal

1) Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan transportasi skala nasional

Jumlah Fasilitas Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, Peralatan Pendukung

Kendaraan Ramah Lingkungan

Unit 2

Jumlah lokasi peningkatan fungsi prasarana transportasi SDP melalui

nyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan pelayaran di pelabuhan

Lokasi

68

Penilitian dan penyidikan kecelakaan KA Lap 1

Terpenuhinya Tingkat kecukupan dan keandalan sarana dan prasarana,

pengaturan dan sistem prosedur, melalui Pemb. baru / lanjutan

Mensu/Ramsu/Ramtun

Unit 12

Jumlah fasilitas navigasi penerbangan yang dibangun dan direhabilitasi. Paket/ Unit /Set 182

2

Meningkatnya aksesibilitas masyarakat

terhadap pelayanan sarana dan

prasarana transportasi guna

mendorong pengembangan


2) Peningkatan jumlah sarana, prasarana dan lintas pelayanan

keperintisan/subsidi pelayanan kelas ekonomi

Jumlah lintas keperintisan SDP yang menjangkau kawasan tertinggal,

kawasan terpencil dan kawasan perbatasan

Lintas 272

Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Panjang Jalur Kereta Api Km 239.08

Jumlah Trayek angkutan laut perintis Trayek 61

Jumlah bandara yang terhubungi rute komersil dan perintis. Bandara 159


prasarana trasnportasi untuk


kapasitas infrastruktur trasnportasi

3) Jumlah lokasi prasarana transportasi yang dibangun, direhabilitasi dan

ditingkatkan fungsinya

Jumlah lokasi/terminal transportasi jalan yang siap operasi Lokasi 17

Jumlah lokasi simpul/pelabuhan SDP yang siap operasi Lokasi 72

Jumlah bandar udara yang dikembangkan dan direhabilitasi. Bandara 150

4) Jumlah pengadaan dan rehabilitasi sarana transportasi

Tingkat penyediaan sarana transportasi jalan Unit 128

Docking/Rehab Kapal Kapal 11



4

Peningkatan kualitas SDM dan

melanjutkan restrukturisasi

kelembagaan dan reformasi regulasi

5) Tersusunnya LAKIP Kementerian Perhubungan dengan Nilai B Nilai B

6) Laporan Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dokumen WTP

7) Jumlah Peraturan Perundang-undangan di bidang perhubungan yang

ditetapkan

Unit

21

8) Jumlah SDM di bidang perhubungan yang mengikuti/lulus diklat, serta

memiliki sertifikat manajemen dan teknis di bidangnya

Peningkatan kompetensi dan Pengadaan sertifikasi SDM perkeretaapian Org 150

Jumlah rapat dan sosialisasi, Jumlah evaluasi dan pelaporan, Jumlah

pengawasan, Jumlah sistem prosedur dan teknis, jumlah sertifikasi dan diklat

dan Jumlah sarana penunjang teknis.di Ditjen Perhubungan Udara

Paket 451

5

Meningkatkan pengembangan teknologi

transportasi yang efisien dan ramah

lingkungan sebagai antisipasi terhadap

perubahan iklim

9) Jumlah Sarana dan Prasarana transportasi Yang memenuhi sertifikat

kelaikan

Jumlah Fasilitas Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, Peralatan Pendukung

Kendaraan Ramah Lingkungan dan Fasilitas Penunjang

Unit 2




NO SASARAN PERHUBUNGAN URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 Tahun 2015-

2019 1

Meningkatnya keselamatan,

keamanan dan pelayanan sarana

dan prasarana transportasi sesuai

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1) Jumlah kejadian kecelakaan

transportasi nasional yang

disebabkan oleh faktor yang terkait

dengan kewenangan Kementerian

Perhubungan

kejadian/ tahun

5,233

5,029

4,834 ?

2 Jumlah gangguan keamanan pada

sektor transportasi oleh faktor yang

terkait dengan kewenangan


kejadian/ tahun 9 8 7 ?

3) Rata-rata Prosentase pencapaian

On-Time Performance (OTP) sektor

transportasi (selain Transportasi

Darat)

% 71.73 86.28 87.60 ?

4) Jumlah sarana transportasi yang

sudah tersertifikasi

unit

5,225

5,010

5,304 ? 5) Jumlah prasarana transportasi yang

sudah tersertifikasi

Unit 32 30 62 ?

2 Meningkatnya aksesibilitas

masyarakat terhadap pelayanan

sarana dan prasarana transportasi

guna mendorong pengemb.


6) Jumlah lintas pelayanan angkutan

perintis dan subsidi

lintas 564 639 679 ?


prasarana transportasi untuk


kapasitas infrastruktur transportasi

7) Kontribusi sektor transportasi

terhadap pertumbuhan ekonomi

nasional

% 3.4 3.5 3.6 ?

8) Total produksi angkutan penumpang penumpang/tahun

840,803,197

934,259,680

1,030,057,625 ? 9) Total produksi angkutan barang ton/tahun

452,122,699

484,150,971

518,902,538 ?

NO SASARAN PERHUBUNGAN URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TAHUN

2012

TAHUN

2013

TAHUN

2014

TAHUN

2015-2019

4 Meningkatkan peran Pemda, BUMN, swasta,

dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur

sektor transportasi sebagai upaya

meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan

transportasi

10) Jumlah infrastruktur transportasi yang siap

ditawarkan melalui Kerjasama Pemerintah

Swasta

Jumlah proyek

yang siap

ditawarkan melalui

skema KPS

2 2 2 ?

5

Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan

restrukturisasi kelembagaan dan reformasi

regulasi

11) Nilai AKIP Kementerian Perhubungan nilai CC B B ?

12) Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian

Perhubungan

Opini WTP WTP WTP ?

13) Nilai aset negara yang berhasil diinventarisasi

sesuai kaidah pengelolaan BMN

Rp Trilliun 124.77 134.03 143.54 ?

14) Jumlah SDM operator prasarana dan sarana

transportasi yang telah memiliki sertifikat

Orang 56.396 65.433 71.425 ?

15) Jumlah SDM fungsional teknis Kementerian

Perhubungan

Orang

6,168

6,613

6,907 ? 16) Jumlah lulusan diklat SDM Transportasi Darat,

Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur yang

prima, profesional dan beretika yang dihasilkan

setiap tahun yang sesuai standar


Orang

163,533

177,725

192,575 ?

17) Jumlah peraturan perundang-undangan di

sektor transportasi yang ditetapkan

Peraturan 55 85 85 ?

6

Meningkatkan pengembangan teknologi

transportasi yang efisien dan ramah lingkungan

sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim

18) Jumlah konsumsi energi tak terbarukan dari

sektor transportasi nasional

juta liter/tahun

51,372.90

51,659.10

51,849.90 ? 19) Jumlah emisi gas buang dari sektor transportasi

nasional

juta ton/th

120.20

120.90

121.20 ? 20) Jumlah penerapan teknologi ramah lingkungan

pada sarana dan prasarana transportasi

lokasi (unit)

4,884

5,413

6,074 ? 21) Jumlah lokasi simpul transportasi yang telah

menerapkan konsep ramah lingkungan

lokasi 53 67 89 ?


51

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Raker I Penyusunan RPJMN 2015-2019

Background study RPJMN 2015-2019

a. Draft Awal Background study

b. Hasil Background study

3 Evaluasi RPJMN

Penyusunan Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN

a. Konsultasi Publik

b. Rapim Penetapan Konsep Ranc. Teknokratik

c. Hasil Konsep Rancangan Teknokratik5 Sosialisasi Pedoman Penyusunan RPJMN

Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra K/L

a. Kick of Penyusunan Renstra K/L

b. Sosialisasi Pedoman Penyusunan Renstra K/L

7 Sosialisasi Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Kepada

masyarakat dan penjaringan aspirasi masyarakat

Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN

a. Koordinasi Rancangan Teknokratik RPJMN dengan

Rancangan Teknokratik Renstra K/L

b. Rapim Rancangan Teknokratik RPJMN

c. Penetapan Rancangan Teknokratik RPJMN

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

9 Pelantikan Presiden

10 Penyusunan Rancangan Awal RPJMN11 Penyusunan Rancangan Renstra K/L 12 Sidang Kabinet Rancangan Awal RPJMN13 Penetapan Rancangan Awal RPJMN14 Sosialisasi Rancangan awal RPJMN ke K/L15 Konsultasi Publik16 Penyusunan Rancangan RPJMN17 Trilateral Meeting 18 Musrenbang Jangka Menengah Nasional 19 Penyusunan Rancangan Akhir RPJMN 20 Sidang Kabinet Rancangan Akhir RPJMN21 Penetapan RPJMN 2015-201922 Sosialisasi RPJMN ke K/L dan Pemda 23 Proses Penyesuaian Renstra K/L dengan RPJMN

24 Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L 2015-2019

dengan RPJMN 2015-201925 Proses Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN26 Bilateral Meeting Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN

2015-2019

Novem Maret April

2013

Septem

4

Desemb

2014

JADWAL PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019

Agustus

2014

8

Oktober

2

Juli

2015

Agustus Septem Oktober Novem

Mei Juni

Desemb Januari Maret

6

Januari Februar

Februar

No. Kegiatan/bulan

Kegiatan/bulanNo.

Agustus

paparan masukan studi renstra biroren

Documents