{

BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT PADA BPMPDKABUPATEN GUNUNG MAS

TAHUN 2015

{

• Sejak dikonsepkannya (2001), bertahun-tahun BUMDesdisosialisasikan secara nasional dan bahkandiimplementasikan di tingkat daerah, hingga saat inibelum tampak semarak dan gaung “keberhasilan”nyasebagai bagian perekonomian desa yang strategis.

• Sejak krisis ekonomi (1997/98) hingga sekarang isupenanggulangan kemiskinan (diperdesaan) masihmenjadi isu utama pembangunan Indonesia.

• Regulasi BUMDes dari UU 32/2004 hinggaPermendagri 39/2010, UU No. 6 Tahun 2014 TentangDesa Dan terakhir Permendes PDTT No 04 Tahun 2015semakin menguatkan keberadaan BUMDesa diperdesaan Indonesia.

{Badan usaha yang seluruh atau

sebagian besar modalnya dimilikioleh Desa melalui penyertaansecara langsung yang berasal darikekayaan desa yang dipisahkanguna mengelola aset, jasapelayanan, untuk sebesar besarnyakesejahteraan masyarakat Desa

1. UU NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG LKM2. UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA3. PP. 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN

PELAKSANA UU NOMOR 6 TAHUN 20144. PERMENDES PDTT NO 4 TAHUN 2015 TENTANG

PENDIRIAN, PENGAWASAAN DAN PEMBUBARAN BUMDES

Dalam hal ini, pembentukan danpendirian BUMDes adalah salahsatu urusan pemerintahanan desa.Sedangkan peningkatanpendapatan masyarakat danpemerintahan desa dalam haldapat dimaknai

Tujuan Utama BUM Desa1. Meningkatkan perekonomian desa;2. Meningkatkan pendapatan asli desa;3. Meningkatkan pengolahan potensi desa

sesuai dengan kebutuhan masyarakat;4. Meningkatkan Pembangunan Desa,

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberian bantuan U/ Masya. Miskinmelalui hibah, bantuan sosial, Keg danabergulir yang ditetapakan melalui APB Desa & Optimalitas Pemanfaatan Aset Desa

Pembentukan BUM Desa didasarkan pada asas kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pendirian dan pembentukan BUMDesa didasarkan atas prakarsa (inisiasi) pemerintah desa dan masyarakatnyamelalui musyawarah Desa,

PRINSIP DASARPEMBENTUKAN & PENDIRIAN BUMDes

{

Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDesadapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan ”kebutuhan dan potensidesa” adalah:

- Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;

- Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;

- Tersedia sumberdaya manusia yang mampumengelola badan usaha sebagai aset penggerakperekonomian masyarakat;

- Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatanekonomi warga masyarakat yang dikelola secaraparsial dan kurang terakomodasi;

Kebutuhan & Potensi Desa

{

Klasifikasi Jenis- Jenis Usaha BUMDes Seperti :a. Bisnis Sosial ( Serving);b. Bisnis Uang ( Banking);c. Bisnis Penyewaan ( Renting);d. Bisnis Lembaga Perentara( Brokering);e. Bisnis Usaha Produksi/Dagang (Trading) &f. Bisnis “ Usaha Bersama” (Holding)

Klasifikasi Jenis Usaha BUMDesa

Organisasi Kepengurusan

Kelembagaan BUMDesSusunan Organisasi Kepengurusan BUMDes terdiri: Kepala Desa sebagai Komisaris (Penasehat) dan unsur masyarakat sebagai Direksi (Pelaksana Operasional). Serta Pengawas ( Ketua, Wkl Ketua, Sekret dan Anggota). Pertimbangan kepengurusan sebagaimana dijelaskan pasal 10 -16 Permendes PDTT No 4 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

KomisarisKomisaris (penasehat) secara ex officiodijabat oleh Kepala Desa yangbersangkutan;

Pengawas

Lanjutan. . . . .

Pengawas merupakan organ yang mewakilikepentingan masyarakat dan dibentukdengan ketentuan :

a. Apabila BUMDes dimaksud dimiliki hanya satu desa sendiri atau satu desa bersama dengan masyarakat, maka pembentukan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Desa yang bersangkutan;

b. Apabila BUMDes dimaksud dimiliki lebih dari satu desa atau oleh beberapa desa bersama dengan masyarakat, maka pembentukan Badan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Bersama Antar Desa.

c. Susunan Pengawas terdiri atas seorang Ketua yaitu orang yang mempunyai kemampuan dan cakap dalam melaksanakan pengawasan sekaligus merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan seorang Sekretaris merangkap anggota, serta para anggota, yang secara keseluruhan harus berjumlah ganjil.

d. Masa bakti Pengawas dievaluasi setiap 4 (empat) tahun sekali, atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu atas permintaan dari sebagian besar warga desa yang bersangkutan.

Lanjutan

Direksi

Direksi adalah orang yang bertanggung jawabatas kegiatan operasional usaha desa. Dalamsuatu Desa dapat terjadi kemungkinan terdiri daribeberapa usaha desa sesuai dengan potensidesa itu sendiri. Dengan demikian Dewan Direksiakan terdiri dari seorang ketua dan sejumlahorang yang merupakan anggota pengurus.Dewan direksi ini ditunjuk untuk mendudukijabatannya sesuai bidang dan karakteristikusahanya.

☻ Direksi dapat dipilih dan ditunjuk olehmasyarakat setempat berdasarkanmusyawarah yang dituangkan dalam BeritaAcara

☻ Syarat menjadi Direksi : Warga setempat yang menetap minimal dalam 2 (dua)

tahun serta berjiwa Wirausaha; Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan

penuh perhatian terhadap perekonomian desa; Pendidikan yang memadai (minimal SLTA); Masa bakti Direksi disesuaikan dengan situasi dan

kondisi masyarakat setempat yang diatur dalamAnggaran Dasar (AD).

Lanjutan

Lanjutan

Lanjutan

Pemberhentian Direksi disebabkan :

Telah selesai masa baktinya; Meninggal dunia; Mengundurkan diri; Tidak dapat melaksanakan tugas dengan

baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha;

Tersangkut tindak pidana dan atau kasus perdata.

Struktur Organisasi BUMDes

KOMISARIS

DIREKSI

UNIT

USAHA

UNIT

USAHA

UNIT

USAHA

PENGAWAS

SEKRETARISBENDAHARA

KEWAJIBAN & KEWENANGAN

KewajibanMemberikan Nasehat kepada Direksi, memberikan saran&pendapat serta mengendalikan pelaksanaan dlm pengelolaan BUMDes

KewajibanMengadakan Rapat sekurangnya sekali dalam satu tahun untuk membahas kinerja BUMDes serta melaksanakan pengawasan terhadap BUMDes.

KewenanganMendapat penjelasan dari pengurus dalam segala persoalan serta melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusakkelangsungan dan citraBUMDesa.

KewenanganMengadakan Rapat Umum pengawas untuk pemilihan dan pengangkatan pengurus dalam melakukakan pengawasan, serta penetapan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan

Pengawas

KewajibanMengembangkan&Membina ekonomi masy, adil&merata, memupuk kerjasama dgn lembaga lain serta menggali potensi untuk meningkatkan PaDes.

KewenanganMembuat laporan keuangan bulanan, progres keg dlm bulan berjalan, serta menyampaikan laporan kpd Komisaris per triwulan dan memberikan laporan perkembangan kepada masy. melalui forum musyawarah

BUM Desa mendapatkan modal awal untukmelaksanakan kegiatannya dari kekayaan Desayang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan danBelanja Desa, serta dari lembaga keuanganyang ada di desa dan sudah diserahkan kepadamasyarakat

BUM Desa dapat memperoleh modal daribantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerahdan penyertaan modal pihak ketiga sertasumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

PERMODALAN

1. BUMDes didirikan berdasarkan inisiatifPemerintah Desa atau Masyarakat berdasarkanmusyawarah dgn pertimbangan :► Potensi Usaha Masyarakat;► terdapat unit kegiatan usaha ekonomi

masyarakat yang dikelola secara kooperatif,seperti: UED-SP.

2. Pendirian BUMDes diatur berdasarkan Perdes;

1. Identifikasi PotensiTujuan dari kegiatan ini untuk menelusuri potensiyang berkembangnya di wilayah desa sertapendekatan terhadap tokoh masyarakat. sertapenentuan layak tidaknya BUMDes didirikan:► Konsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat serta

Kepala Desa atau Camat setempat;► Mendatangi dan bermusyawarah dengan Aparat

Pemerintah Desa dan tokoh-tokoh masyarakat;► Meminta dukungan secara sosial dan ekonomi dari

Pemerintah Desa dan tokoh formal maupun nonformal masyarakat setempat.

Menyusun dan melaksanakan rencana kerja panitia yang meliputi :

2.

Sosialisasi BUMDes ; Menggalang Modal Awal ; Mendesain Struktur Organisasi ; Menyusun Job Deskripsi (gambaran Pekerjaan) ; Menetapkan Sistem Koordinasi ; Menyusun Bentuk Aturan kerjasama dengan Pihak 3; Menyusun Pedoman Kerja Organisasi BUMDes ; Menyusun Rencana Usaha (Business Plan) ; Menyusun Sistem Administrasi dan Pembukuan ; Menetapkan Sistem Penggajian dan Pengupahan; Membentuk Struktur Organisasi ; Mengurus Legalitas Hukum BUMDes.

ANGGARAN DASAR (AD)dan

Anggaran Rumah Tangga(ART)

• peraturan tertulis memuat dan terdiri dariaturan-aturan pokok dalam organisasiyang berfungsi sebagai pedoman dankebijakan untuk mencapai tujuan sertamenyusun aturan-aturan lain.

• Biasanya disusun sebelum kepengurusanterbentuk.

Langkah penyusunan Anggaran Dasar(AD):

Pemdes mengundang masyarakat, lembaga-lembaga masyarakatdesa, dan tokoh masyarakat.

Membentuk Tim Perumus (dengan melibatkan golonganmiskin/kurang mampu dan perempuan dalam tim).

Tim Perumus menggali aspirasi masyarakat danmerumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk drafAD.

Pertemuan desa untuk membahas draf AD.

Dibuat Berita Acara Pengesahan draf AD menjadi AD.

Penyusunan dan Pembentukan Pengelola BUMDes.

Dibuat Berita Acara Pembentukan dan PemilihanPengelola BUMDes.

Unsur-unsur yang ada dalam AD diantaranya memuat:

Nama, Tempat Kedudukan dan Lingkup Kerja; memuat nama, tempatkedudukan dan cakupan luas kerja BUMDes;

Azas, Tujuan dan Sifat; memuat azas, tujuan dan sifat yang diemban olehBUMDes dalam menjalankan kegiatannya;

Kegiatan Usaha; memuat jenis-jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMDes; Sumber Dana; memuat sumber dana yang diperoleh BUMDes dalam menjalankan

kegiatannya; Keuntungan; memuat pembagian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha; Keanggotaan; memuat siapa yang berhak menjadi anggota, syarat-syarat menjadi

anggota. Anggota BUMDes bisa terdiri dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) atauUsaha Mikro Perorangan;

Hak dan Kewajiban Anggota; memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yangdimiliki oleh anggota BUMDes;

Kepengurusan; memuat syarat-syarat menjadi pengurus, mekanisme pemilihankepengurusan, masa jabatan, hak dan kewajiban pengurus BUMDes;

Rapat Anggota; memuat hal-hal yang berkaitan dengan Rapat Anggota, sepertimekanisme Rapat Anggota, hal-hal yang dihasilkan dari rapat anggota dan lainsebamekanisme perubahan anggaran dasar BUMDes.gainya;

Perubahan Anggaran Dasar; memuat mekanisme perubahan anggaran dasarBUM Desa

Anggaran Rumah Tangga(ART)

Adalah aturan tertulis, sebagai bentuk operasionalyang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalamanggaran dasar (AD) dalam melaksanakan tatakegiatan organisasi.

ART adalah Rincian dari anggaran dasar (AD)

Biasanya disusun setelah pengelola terbentuk, dandisahkan melalui musyawarah desa.

Langkah Penyusunan ART:• Pengelola mengundang masyarakat

pemanfaat, kelembagaan desa, pemerintah desadan tokoh masyarakat.

• Membentuk tim perumus (sebisa mungkingolongan miskin dan perempuan dilibatkan).

• Tim perumus menggali aspirasi masyarakatdan merumuskan pokok-pokok aturannya dalambentuk draft ART.

• Rembug Desa untuk membahas draft ART

• Dibuat berita acara pengesahan draft ARTmenjadi ART.

Unsur-unsur yang ada dalam ART diantaranya memuat:

Keanggotaan; memuat penjabaran dari persyaratan menjadi anggota BUM Desa; Hak dan Kewajiban Anggota; memuat tentang hak dan kewajiban para anggota

BUM Desa; Kepengurusan; memuat tentang penjabaran hak dan kewajiban, mekanisme

pengambilan keputusan pengurus dan beberapa hal lainnya yang berkaitankepengurusan BUM Desa;

Pemilihan Pengurus; memuat tentang mekanisme pemilihan pengurus dan syarat-syarat untuk menjadi pengurus BUM Desa;

Jabatan Dalam Kepengurusan; berisi tentang penjabaran dari struktur organisasipengurus dan Fungsi dan Tugas masing-masing fungsi dari pengurus BUM Desa;

Pengelola; memuat tentang persyaratan pengelola, mekanisme pemilihan sertaFungsi dan Tugas pengelola BUM Desa;

Kegiatan Usaha; meliputi penjabaran tentang kegiatan usaha yang dilakukan olehBUM Desa;

Modal; memuat tentang sumber-sumber permodalan BUM Desa; Simpanan Anggota (jika dalam hal pengelolaan LKM; memuat tentang jenis-jenis

simpanan anggota LKM; Pembiayaan; memuat tentang jenis-jenis pembiayaan yang diberikan oleh BUM

Desa; Pembinaan dan Pengawasan; memuat tentang maksud dan tujuan pembinaan serta

mekanisme pembinaan dan pengawasan; Sisa Hasil Usaha; memuat secara rinci tentang pembagian sisa usaha BUMDes; Perubahan Anggaran Rumah Tangga; memuat tentang mekanisme perubahan ART

BUM Desa.

PENDIRIAN DAN PERSIAPAN BUM-DESA (BARU)

TAHAP PENDIRIAN BARU

PENYUSUNANRENCANA USAHA

Dok. RENCANA USAHA

TAHAP PERSIAPAN USAHA

PELATIHAN ADMISNISTRASI, PEMBUKUAN dan

PERTANGGUNGJAWABAN/ PELAPORAN

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERDES

MUSYAWARAH 1

PERDES TENTANG BUMDESA

BA. Rencana Usaha

MUSYAWARAH 11. PenyepakatanDok. Rencana Usaha2. Kepemilikan Saham3. Penunjukan dan penetapan Pengurus/ Direksi

PENDIRIAN DAN PERSIAPAN BUM-DESA (AKUISISI/PENGGABUNGAN LKM)

TAHAP PENGGABUNGAN/AKUISISI TAHAP PERSIAPAN USAHA

PELATIHAN ADMISNISTRASI, PEMBUKUAN dan

PERTANGGUNGJAWABAN/ PELAPORAN

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERDES

MUSYAWARAH 1

PERDES TENTANG BUMDESA

1. Sosialisasi UU LKM2. Kesepakatan Pilihan BU

Tidak Bumdesa

Ya Bumdesa

1. PT2. Koperasi

PENGHITUNGANASET/MODAL LKM

MUSYAWARAH 2 1.

PenyepakatanBesaran Saham Desa2. Penunjukan dan penetapan Pengurus/ Direksi

PENDIRIAN DAN PERSIAPAN BUM-DESA (AKUISISI/PENGGABUNGAN NON-LKM)

TAHAP PENGGABUNGAN/AKUISISI TAHAP PERSIAPAN USAHA

PELATIHAN ADMISNISTRASI, PEMBUKUAN dan

PERTANGGUNGJAWABAN/ PELAPORAN

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERDES

MUSYAWARAH 1

PERDES TENTANG BUMDESA

KesepakatanPenggabungan Usaha PENGHITUNGAN

ASET/MODAL

MUSYAWARAH2 1.

PenyepakatanBesaran Saham Desa2. Penunjukan dan penetapan Pengurus/ Direksi

TERIMA KASIH