panduan penyelenggaraan - ptsmi.co.id · daftar isi panduan penyelenggaraan kerjasama...

1PT Sarana MulTi infraSTrukTur (PerSero)

Panduan Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS)

dalam Penyediaan Infrastruktur

Edisi Oktober 2014

Daftar isi Panduan Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS)

dalam Penyediaan Infrastruktur

01 Daftar isi02 kata Pengantar

04 Bagian 1 : Gambaran Umum Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

06 kebutuhan investasi infrastruktur di indonesia 07 karakteristik Pembiayaan infrastruktur09 Tantangan dalam Pembiayaan infrastruktur10 Modalitas Pengadaan dalam Pembangunan infrastruktur

12 Bagian 2: Pemahaman Dasar KPS di Sektor Infrastruktur

14 Definisi dan Konsep KPS15 nilai Manfaat dalam Melakukan kPS16 Siapa Saja yang Terlibat dalam KPS17 kelembagaan Sektor Publik Dalam Melaksanakan kPS18 Siapa Saja yang Dapat Menjadi PJPK19 Berbagai keterlibatan Swasta dalam kPS21 Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Melibatkan Swasta22 Kapan KPS dapat Dilakukan23 Dasar Hukum kPS di indonesia

25 Bagian 3 : Implementasi Skema KPS di Sektor Infrastruktur

28 Tahapan dalam Pelaksanaan KPS di Sektor Infrastruktur29 alokasi risiko dalam Skema kPS30 Jaminan Pemerintah31 Dukungan Pemerintah

32 Bagian 4 : Pembelajaran dari Implementasi KPS Selama Ini

34 lesson learnt Pengembangan kPS yang Sukses di negara-negara lain

36 key Drivers dalam Pembangunan infrastruktur dengan Skema kPS di indonesia

38 Bagian 5 : PT SMI dan Perannya dalam Pelaksanaan Skema KPS

40 Profil PT SMI42 Peran PT SMi43 Portofolio Pengembangan Proyek kPS

2 3PT Sarana MulTi infraSTrukTur (PerSero)

Panduan ini disusun untuk memberikan gambaran

dan tata laksana penyelenggaraan Kerjasama

Pemerintah Swasta (KPS) kepada para pelaku

terkait, khususnya institusi Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah di Indonesia dalam penyediaan

infrastruktur dengan skema kPS.

Menjadi pemahaman seluruh stakeholder bahwa

infrastruktur pada hakikatnya adalah ranah sektor

publik dan merupakan kewajiban Pemerintah, baik

di daerah maupun pusat. Namun dalam kondisi

keterbatasan anggaran baik pada APBD maupun

APBN dan kebutuhan akan inovasi peningkatan

layanan infrastruktur maka partisipasi swasta

menjadi variabel yang layak dipertimbangkan.

Kemampuan pendanaan, inovasi teknologi, keahlian

pengoperasian dan kecepatan yang dimiliki

merupakan kelebihan yang harus dimanfaatkan

Atas pemikiran-pemikiran tentang pentingnya

institusi intermediari atau fasilitasi dalam

pembangunan infrastruktur nasional, maka

saat ini PT SMi telah bermetamorfosis dan tidak

hanya sebagai lembaga pembiayaan semata

namun memberikan nilai tambah lain dalam

pemberian jasa-jasa konsultasi dan pendampingan

atas penyiapan proyek-proyek KPS. Dengan

dibakukannya kedua kegiatan tersebut menjadikan

PT SMI memiliki 3 pilar kegiatan usaha sebagai

berikut:

1. Pembiayaan dan investasi

2. Jasa Konsultasi

3. Pengembangan Proyek kPS

Melalui pilar kedua dan ketiga, PT SMI telah

secara aktif memberikan pemahaman dan

mempromosikan skema KPS dalam pembangunan

infrastruktur nasional.

Saat ini PT SMI telah mulai melakukan implementasi

proyek KPS, dengan memperoleh mandat penugasan

penyiapan beberapa proyek KPS, diantaranya

adalah: Proyek KPS SPAM Umbulan-Jawa Timur,

Proyek KPS Kereta Api Bandara Sukarno-Hatta, dan

Proyek KPS Pengelolaan Persampahan Kota Batam.

PT SMI dapat memberikan pendampingan kepada

Pemerintah Daerah untuk melakukan identifikasi

modalitas proyek infrastruktur di wilayah masing-

masing. Selanjutnya, PT SMI juga dapat memberikan

pendampingan kepada Institusi Pemerintah

Pusat dan Daerah atau Pemerintah Daerah dalam

melakukan pengembangan proyek hingga transaksi

pengadaan proyek untuk proyek infrastruktur non

kPS.

Kata Pengantar

Selain itu, PT SMI juga melaksanakan kegiatan

Pelatihan dan Capacity Building yang dilaksanakan

secara berjenjang dan komprehensif sebagai bekal

bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan

infrastruktur khususnya melalui skema kPS.

Secara teratur, kami menyelenggarakan Pelatihan

KPS yang terbagi menjadi 3 jenjang.

Jenjang Basic bertujuan memberikan

pemahaman kepada PJPK mengenai KPS,

Jenjang intermediate diperuntukkan bagi PJPK

yang sedang menyelenggarakan pengadaan

infrastruktur berskema KPS, sementara jenjang

Advanced diperuntukkan bagi pejabat pelaksana

penyelenggara KPS dengan materi pengetahuan

negosiasi, berkontrak dan proses tender.

Kami berharap, panduan ringkas penyelenggaraan

KPS dalam penyediaan infrastruktur ini dapat

bermanfaat sebagai salah satu kontribusi kami

untuk mendorong percepatan pembangunan

infrastruktur dan turut mensukseskan rencana-

rencana pembangunan, khususnya melalui skema

kPS di indonesia.

Salam hormat,

Emma Sri Martini

Direktur utama

Pemerintah untuk melakukan percepatan

pembangunan infrastruktur. Sehingga dalam

kerangka kPS, Pemerintah akan menikmati

output atas infrastruktur dibangun oleh swasta

dan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk

kebermanfaatan publik.

PT Sarana Multi infrastruktur (Persero) (“PT SMi”)

adalah Badan usaha Milik negara atau BuMn

dibawah kementerian keuangan yang didirikan lima

tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 26 Februari

2009.

PT SMi memiliki mandat yang sederhana namun

memiliki makna yang cukup besar. Didirikan sebagai

katalis dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Katalis sendiri memiliki arti sebagai pendorong

atau enabler dalam percepatan pembangunan

infastruktur nasional.

Gambaran Umum Pembangunan Infrastruktur

di Indonesia

1


Bagian 1 : Gambaran Umum Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Bagian 1 : Gambaran Umum Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Kebutuhan Investasi Infrastruktur di Indonesia

Tabel indikasi kebutuhan investasi infrastruktur 2015-2019 (Rp Triliun)

Karakteristik Pembiayaan Infrastruktur

Penyiapan proyek

Sumber Dana

Kajian Pra-fS, Dokumen

lelang, dll

• aPBn/D

• Hibah / Pinjaman Donor

• Project Development Fund (PDF)

• BuMn/D (equity / loan)

• Swasta / kPS – Prakarsa Swasta /

unsolicited proposal

• aPBn/D


• Hibah/ Pinjaman Donor

• Swasta/kPS (equity / loan)

• Pembiayaan infrastruktur /

Infrastructure Fund

• aPBn/D ( investasi atau subsidi / PSo)

• Hibah/ Pinjaman Donor

• Swasta/kPS (equity / loan)


• Pembiayaan infrastruktur / Infrastructure Fund

• Pasar Modal / Sekuritisasi

Tahun; 0 3 10-17 25-35

Pelelangan Umum

Konstruksi Operasi & Pemeliharaan

Operasi & Pemeliharaan

Peta investasi nasional mengalami perubahan

sejak proses desentralisasi diimplementasikan

secara nasional. Kewenangan daerah mendorong

peningkatan belanja infrastruktur dengan

peningkatan tiga kali lipat jika dibandingkan

sebelum desentralisasi. Hal ini diakibatkan dengan

banyaknya fungsi pengeluaran yang ditransfer

kepada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan data Bank Dunia, sekitar 80 persen

investasi infrastruktur Pemerintah berasal dari

Pemerintah Pusat, dengan hanya 20 persen berasal

dari Pemerintah Daerah pada masa sebelum

desentralisasi. Setelah 2001, dimana desentralisasi

dilaksanakan, komposisi ini bergeser menjadi

sekitar 65 persen belanja oleh Pemerintah Daerah

dan hanya 35 persen oleh Pemerintah Pusat.

Isu yang mengemuka dalam pembiayaan infrastruktur adalah ketersediaan sumber pendanaan yang sifatnya jangka panjang. Kemampuan proyek

infrastruktur dalam menghasilkan pendapatan untuk mengembalikan seluruh pinjaman sangatlah panjang. Sehingga membutuhkan lembaga-

lembaga pembiayaan yang memiliki sumber pembiayaan jangka panjang juga.

Berikut ini gambaran sumber-sumber pendanaan untuk proyek infrastruktur sesuai dengan tahapan-tahapan pembangunannya:

Diagram diatas menggambarkan siklus pembangunan proyek infrastruktur dengan skema KPS. Dilihat dari konteks tanggung jawab pembiayaan

proyek, sebelum proyek infrastruktur ditentukan pemenang melalui tender, pembiayaan menjadi beban Penanggung Jawab Proyek Kerjasama

(PJPK). Sumber pendanaan yang sesuai untuk penyiapan proyek tersebut berasal dari APBN/D, dana hibah atau soft loan, dana fasilitas penyiapan

proyek ataupun swasta untuk proyek prakarsa swasta / unsolicited.

namun demikian, besarnya kebutuhan infrastruktur

nasional belum mampu untuk dipenuhi oleh

anggaran APBN ataupun APBD. Dari data RPJM

2015-2019, total kebutuhan infrastruktur nasional

adalah sebesar Rp 6.780 Triliun. Kemampuan APBN

dan APBD dalam membiayai proyek infrastruktur

tersebut hanyalah 52%. Selanjutnya hanya sekitar

28% yang dibiayai oleh BUMN, pinjaman, penerbitan

obligasi dan pembiayaan lainnya. Sehingga

masih terdapat celah sebesar 20% dari total

kebutuhan infrastruktur yang masih membutuhkan

pembiayaan.

Celah pembiayaan tersebutlah yang diharapkan

akan dipenuhi dari Kerjasama Pemerintah-Swasta

(KPS). Disini dibutuhkan peran Pemerintah baik di

tingkat pusat ataupun daerah dalam menarik minat

investasi swasta di sektor infrastruktur.

Sumber: RPJMN 2015-2019

1.274

Jala

n

angk

utan

Pen

yebe

rang

an

air

Min

um d

an S

anita

si

Tran

spor

tasi

Per

kota

an

ket

enag

alis

trik

an

Peru

mah

an

Perk

eret

aapi

an

Tran

spor

tasi

Uda

ra

ener

gi

Tran

spor

tasi

Lau

t

air

Ber

sih

info

rmas

i kom

unik

asi

dan

Tekn

olog

i

Tota

l

278 155563 91 182

1.0801.091

905535

242384 6.780



Selanjutnya, ketika proyek tersebut sudah ditentukan pemenangnya maka selama masa

konsesi (masa konstruksi hingga akhir masa konsesi), pembiayaan menjadi tanggung jawab

swasta, dengan jenis pembiayaan komersial yang beragam.

Beberapa institusi yang saat ini menyediakan pembiayaan infrastruktur:

no Jenis Institusi karakteristik Pembiayaan

1 Bank komersial besar (contoh: BUMN

dan Swasta nasional)

• Pembiayaan di lintas sektor proyek

infrastruktur

• Fokus di proyek-proyek skala menengah

dan besar

• Biasanya dilakukan sindikasi pembiayaan

• Sumber pendanaan jangka pendek dari

tabungan dan deposito

2 Institusi pembiayaan Pemerintah

(contoh: PIP (Pusat Investasi

Pemerintah))

• Fokus pembiayaan yang spesifik, seperti:

infrastruktur sosial dan ekonomi

• Fokus di proyek-proyek skala kecil sampai

besar

• Sumber pendanaan jangka panjang dari

Pemerintah (loan atau hibah)

3 lembaga keuangan non Bank (lknB)

(contoh: PT SMI, PT IIF)

• Fokus pembiayaan di lintas sektor proyek

infrastruktur

• Menyediakan produk jasa konsultasi

berbasis biaya / fee-based consultancy

services

• Pembiayaan jangka panjang

4 Institusi Multilateral (contoh: ADB,

World Bank, kfW)

• Fokus pembiayaan yang spesifik, seperti:

infrastruktur sosial

• Pembiayaan diberikan melalui lembaga

Pemerintah

• Memiliki biaya perolehan jasa pinjaman /

cost of funds yang sangat murah

Tantangan dalam Pembiayaan Infrastruktur

Kredibilitas dan kualitas proyek

Kredibilitas dan juga kualitas proyek sangat tergantung dengan proses identifikasi proyek dan juga penyiapan

proyek. Kesalahan dalam menentukan proyek dan juga kelemahan dalam penyiapan proyek sebelum ditenderkan

ataupun ditransaksikan akan menimbulkan risiko terjadinya kesalahan kalkulasi bisnis

Kredibilitas investor

Tantangan yang muncul terkait dengan kredibilitas investor adalah ketika investor tersebut ternyata memiliki

kredibilitas yang rendah baik dari sisi modal dan juga pengalaman sehingga akan menyebabkan gangguan

keberlangsungan proyek.

Pemahaman bisnis infrastruktur

Ketidakpahaman pihak pemberi dana terhadap karakteristik usaha sehingga tidak tertarik untuk mendanai

Nilai proyek Karakteristik proyek infrastruktur membutuhkan pendanaan yang besar. Bagi investor yang memiliki

keterbatasan pendanaan akan menyebabkan terganggunya pembangunan proyek. Disisi lain dari sisi bank

atau lembaga pembiayaan, nilai proyek yang besar mempengaruhi struktur kredit maupun Batas Maksimum

Pemberian kredit (BMPk)

Pembiayaan pengadaan lahan

Pengadaan lahan menjadi isu yang sangat krusial di Indonesia. Faktanya banyak pembangunan infrastruktur yang

terhambat karena proses pembebasan lahan yang sulit tercapai. Disisi lain, pembiayaan atas pembebasan lahan

juga masih menjadi isu lainnya. Pada umumnya, pinjaman bank tidak termasuk untuk biaya pembebasan lahan,

sehingga harus dipenuhi oleh ekuitas sponsor.

Penjaminan (Collateral)

Nilai proyek infrastruktur yang besar menyebabkan tambahan collateral atas pinjaman proyek. Besarnya

collateral tersebut sangatlah tergantung dari risiko proyeknya. Seringkali kemampuan investor dalam

penyediaan collateral tersebut masih terbatas.

Sumber dana pemberi dana

Struktur arus kas / cash flow proyek infrastruktur bersifat jangka panjang. Oleh sebab itu dibutuhkan pembiayaan

yang mampu memberikan tenor yang panjang juga. Untuk kondisi perbankan, hal ini seringkali mengalami

hambatan yang disebabkan ketidaksesuaian atas sumberdana yang dimiliki yang sifatnya jangka pendek.

Risiko di luar risiko usaha

Banyak risiko di luar risiko usaha seperti pembebasan lahan, sosial, keamanan, kepastian hukum dalam kaitan

otonomi daerah

Isu percepatan pembangunan infrastruktur dipahami telah menjadi masalah yang serius di negara ini. Meskipun sudah menjadi program

utama Pemerintah sebagaimana tercantum dalam dokumen MP3EI atau RPJM namun masih saja ditemukan hambatan ataupun tantangan

yang harus diselesaikan, antara lain:



Modalitas Pengadaan dalam Pembangunan Infrastruktur

Modal / Pembangunan

fisik

Kerjasama Pemerintah

Swasta (kPS)

Pembiayaan infrastruktur

Dukungan/ Jaminan

Pemerintah

aPBn/aPBD

Rutin/Operasional (termasuk subsidi)

BuMn

Proyek kPS

Swasta

Proyek BuMn

Modalitas pengadaan infrastruktur sangat tergantung dengan sumber pendanaan proyek. Di Indonesia, sumber pembiayaan proyek dapat berasal dari APBN/D, KPS, BUMN dan juga perusahaan swasta sendiri.

Proyek infrastruktur yang dibiayai aPBn/D biasanya untuk proyek-proyek infrastruktur rutin ataupun proyek fisik Pemerintah yang tidak bisa menghasilkan pendapatan, seperti: jalan negara,

jembatan, dan lain-lain. Sementara itu untuk proyek KPS merupakan proyek yang mengikuti Perpres 67/2005 dalam proses tendernya. Untuk proyek KPS ini biasanya dapat mengajukan penjaminan ataupun VGF yang berupa subsidi konstruksi (“Capex”) sesuai dengan aturan Menteri keuangan PMk 223/2012.

Sedangkan proyek-proyek BUMN ataupun swasta merupakan proyek yang dibangun dan dibiayai oleh BUMN ataupun perusahaan swasta. Biasanya untuk proyek ini dibiayai dari ekuitas dan pinjaman bank atau lembaga keuangan.

Pemahaman Dasar KPS di Sektor

Infrastruktur

2


Bagian 2 : Pemahaman Dasar KPS di Sektor Infrastruktur Bagian 2 : Pemahaman Dasar KPS di Sektor Infrastruktur

Definisi dan Konsep KPS Nilai Manfaat dalam Melakukan KPS

KPS merupakan pengetahuan yang sedang

berkembang, sehingga begitu banyak definisi yang

dikemukakan oleh para ahli. Namun demikian

dapat didefinisikan secara sederhana bahwa

“KPS merupakan kontrak jangka panjang antara

Pihak Pemerintah dan Pihak Swasta dalam hal

penyediaan infrastruktur atau layanan publik

dimana pihak swasta mengambil alih sebagian

dari tanggung jawab dan risiko yang diemban oleh

pihak Pemerintah”.

Berdasarkan definisi diatas kita dapat memahami

bahwa:

1. KPS merupakan kontrak kerjasama antara

Pemerintah dan Swasta dalam penyediaan

infrastruktur atau layanan publik dalam jangka

waktu panjang (biasanya 15-20 tahun)

Berbagai tantangan dihadapi oleh Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang pada akhirnya dapat menghambat

penyediaan layanan publik. Penggunaan skema KPS sebagai salah satu alternatif dalam penyediaan infrastruktur diharapkan

dapat menjadi solusi dan mengatasi tantangan tersebut.

Tabel dibawah ini merupakan manfaat penggunaan skema KPS sebagai alternatif penyediaan infrastruktur :

Tantangan Manfaat KPS

1. Pendanaan yang tidak mencukupi skema KPS dapat menjadi alternatif sumber pendanaan dan pembiayaan

dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik

2. Perencanaan & pemilihan proyek yang

tidak baik

skema KPS memungkinkan pelibatan swasta dalam penentuan proyek yang

layak untuk dikembangkan

3. Manajemen yang tidak efisien skema KPS memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab

kepada pihak swasta untuk melakukan pengelolaan secara efisien

4. Pemeliharaan yang tidak memadai skema KPS memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab

kepada pihak swasta untuk melakukan pemeliharaan secara optimal, sehingga

layanan publik dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama

KPS Privatisasi

Bentuk Kerjasama Kerjasama yang saling menguntungkan antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat

Swasta sepenuhnya mengelola atau menguasai aset

aset Tetap dimiliki oleh Pemerintah Dimiliki oleh swasta

risiko Berbagi risiko antara pihak Pemerintah dan pihak swasta

Sepenuhnya ditanggung oleh pihak swasta

Peran Pemerintah Fasilitator/ pembayaran atas jasa yang diberikan oleh swasta

regulator

2. Pemerintah memiliki peran dalam proses

pengadaan Badan Usaha (BU) untuk memilih

mitra swasta yang akan melaksanakan

pembangunan proyek infrastruktur, serta

memberikan dukungan/insentif untuk

meningkatkan kelayakan finansial proyek

bilamana diperlukan

3. Swasta bertanggung jawab dalam tahapan

pembangunan proyek (termasuk penyediaan

finansial, keahlian dan teknologi yang

diperlukan) dan/atau melaksanakan

operasionalisasi serta pemeliharaan sesuai

dengan kontrak kerjasama

4. kontrak yang bersifat “win-win-win” (antara

Pemerintah, Swasta dan Publik)

Hal lainnya yang perlu kita pahami, bahwa KPS tidak sama dengan konsep privatisasi yang selama kita

kenal. Perbedaan tersebut dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:



Siapa Saja yang Terlibat dalam KPS

Para pemangku kepentingan dalam skema KPS

Kelembagaan Sektor Publik dalam Melaksanakan KPS

1. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)

merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan kepada publik serta sebagai pihak yang melakukan kontrak kerjasama dengan Perusahaan kPS.

2. Sponsor Ekuitas

merupakan perusahaan-perusahaan swasta yang biasanya bergabung dengan membentuk konsorsium untuk mengikuti lelang pengadaan Perusahaan

3. Perusahaan KPS

merupakan Perusahaan yang khusus didirikan oleh sponsor yang memenangkan proses pelelangan Badan usaha

4. Kontraktor

merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pembangunan atas proyek infrastruktur dan/atau pengelolaan proyek

5. Lembaga Keuangan

merupakan pemberi pinjaman yang menyediakan dana yang cukup bagi Perusahaan kPS untuk membangun proyek kerjasama

6. Publik

merupakan masyarakat sebagai pengguna akhir fasilitas atau layanan

Bagan dibawah ini merupakan struktur sederhana yang menggambarkan para pemangku

kepentingan (stakeholder) utama yang terlibat dalam pelaksanaan skema KPS, beserta

hubungan antara para pemangku kepentingan.

Sponsor ekuitas

Special Purpose Vehicle

(Perusahaan kPS)

Penanggung Jawab Proyek

Kerjasama (PJPK)

kontraktor

lembaga keuangan

Pengguna (Publik)

Pembayaran Jasa Konstruksi

lahan, Subsidi

Pembayaran Hutang dan Bunga

Pembangunan konstruksi

Pembayaran atas penggunaan infrastruktur

Dividenekuitas

Pelayanan infrastruktur

Pembiayaan

Transfer aset

Kelembagaan dan institusi yang terkait dengan penyelenggaraan pengadaan infrastruktur

melalui skema KPS di Indonesia adalah sebagaimana digambarkan pada diagram di bawah ini.

PT SMI merupakan institusi yang melakukan penyiapan proyek, sementara PT PII menyediakan

penjaminan infrastruktur. Kementerian keuangan menyiapkan Viability Gap Fund (VGF) apabila

proyek belum layak secara finansial sementara segala upaya yang memungkinkan telah dilakukan

untuk menjadikan proyek layak secara finansial.

Bersama dengan PT IIF, PT SMI juga dapat memberikan pembiayaan infrastruktur pada saat telah

ditentukan pemenang, sehingga tidak ada konflik dengan proyek yang dipersiapkan oleh PT SMI.

Pembebasan lahan

Penjaminan infrastruktur

keterangan :PT SMi : PT Sarana Multi infrastruktur (Persero) ; PT IIF : PT Indonesia Infrastructure Finance ; PT PII : PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

VGf Project Financing

Pemerintah indonesia

kerangka Hukum dan Peraturan

Pendanaan infrastruktur

Dana Pembebasan

lahan

kementerian keuangan

Pendanaan Penjaminan

(PT Pii)Pasar uang

PT SMi

PT SMi PT iif

Pemberi Modal/

kreditur

Swasta

Penyiapan konstruksilelang Operasional



Siapa Saja yang Dapat Menjadi PJPK

PJPK perlu memiliki keahlian:

• Kemampuan negosiasi, mediasi, dan arbitrasi

• Hukum kontrak

• Manajemen proyek

• Audit kinerja dan quality control

• Prosedur dan peraturan dalam sektor terkait / pelayanan publik

• Keuangan perusahaan dan proyek

• Manajemen risiko

PJPK (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama) merupakan institusi/lembaga yang bertindak

sebagai wakil Pemerintah dalam skema KPS. Entitas PJPK dapat berupa Kementerian/

lembaga/Pemerintah Daerah atau Badan usaha Milik negara (BuMn)/Badan usaha Milik

Daerah (BUMD) yang bertanggungjawab untuk menyediakan infrastruktur sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Apabila keahlian-keahlian yang diperlukan belum ada, maka PJPK dapat mengikuti program-

program pelatihan yang ada.

Pelatihan KPS diselenggarakan oleh beberapa instusi termasuk PT SMI. Modul pelatihan KPS

yang disiapkan PT SMI berdasarkan tiga jenjang dengan peruntukkan sebagai berikut:

1 Basic - bertujuan memberikan pemahaman kepada PJPK mengenai KPS

2. intermediate - diperuntukan bagi PJPK yang telah mengikuti jenjang Basic dan yang sedang

menyelenggarakan pengadaan infrastruktur berskema KPS

3 Advanced - diperuntukkan bagi pejabat pelaksana penyelenggara KPS dengan materi;

pengetahuan negosiasi, berkontrak, dan proses tender

Terdapat berbagai jenis KPS yang dikategorikan berdasarkan proporsi alokasi risiko antara

sektor publik dengan swasta. Semakin besar investasi yang dilakukan oleh swasta, maka

semakin besar risiko yang ditanggungnya. Sebagai imbalannya, maka swasta menginginkan

kontrol yang lebih besar dan jangka waktu yang lebih lama. Perbedaan lainnya adalah porsi

alokasi Pemerintah. Untuk dipahami bahwa pengadaan KPS dengan jenis apapun harus

mengutamakan kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

Berbagai Keterlibatan Swasta dalam KPS

Kontrak Pengelolaan

0 35 ∞5 251510 3020

Kontrak Jasa

Kontrak Bangun-Guna-Serah (“BOT”)

Kontrak Bangun-Guna-Milik (“BOO”)

Konsesi

Durasi (Tahun)

BERBAGAI JENIS KPS BERDASARKAN ALOKASI INVESTASI

inVeSTaSi

SWaSTa

100 %

inVeSTaSi Pemerintah

100 %

Leasing

Divestasi



Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Melibatkan Swasta

Komitmen yang kuat dari PJPK

Perlu koordinasi yang efektif antar lembaga terkait

kualitas penyiapan proyek (feasibility

study)

Sinkronisasi regulasi (bila

diperlukan)

Perlunya kapasitas

dan kapabilitas dari PJPK dalam mengelola

kPS (termasuk kemampuan

memahami aspek komersial dan legal

kerjasama)

Proses penetapan proyek KPS perlu

didasarkan atas kajian yang memadai dan

penyiapan proyek yang baik

Perlunya dana untuk

pembiayaan penyiapan proyek

akses sumber

pembiayaan jangka panjang

1. kontrak kelola atau lazimnya disebut Management

Contract adalah bentuk KPS dimana pihak swasta

menjalankan fungsi pengelolaan penyediaan

barang/jasa yang menggunakan aset infrastruktur

dan/atau sarana yang telah dibangun oleh

Pemerintah. Tidak ada pemindahan kepemilikan

oleh swasta.

2. Kontrak Jasa atau Service Contract adalah bentuk

KPS dimana pihak swasta tidak mendapatkan

porsi manajemen namun hanya terbatas kepada

penyediaan jasa pelayanan. Karena pelayanan

jasa, umumnya swasta tidak diwajibkan

menambah dan/atau merevitalisasi aset yang

sudah terbangun oleh Pemerintah. Tidak ada

pemindahan kepemilikan dari Pemerintah.

Pemasukan untuk pihak swasta adalah imbal jasa

tetap sesuai kontrak dalam rangka pemberian

pelayanan kepada masyarakat.

3. leasing atau Sewa adalah bentuk kPS

dimana Pemerintah sebagai pemilik aset baik

infrastruktur maupun sarana menyewakan kepada

pihak swasta untuk diusahakan. Tergantung dari

peraturan dan kontrak yang disepakati, pihak

swasta dapat diwajibkan untuk hanya menjaga

hingga menambah nilai dan/atau jumlah aset

Pemerintah. Dalam kaitannya dengan pelayanan

publik, Pemerintah hanya mengeluarkan izin

usaha pemakaian aset yang disewakan oleh

Pemerintah untuk melakukan pelayanan kepada

masyarakat. Atas ini, pihak swasta tidak mendapat

imbalan dalam bentuk yang tetap.

4. kontrak Bangun-Guna-Serah atau Build-

Operate-Transfer (BoT) adalah bentuk kPS

yang menyaratkan swasta membangun aset,

mengoperasikannya dalam periode tertentu,

dan memberikan pelayanan dengan level

yang disepakati kepada masyarakat. Ketika

habis masa kelola, kepemilikan diserahkan

kepada Pemerintah dimana Pemerintah dapat

melanjutkan kerjasama dengan pihak yang sama,

mengelola aset ini sendiri, atau memberikan

kontrak konsesi kepada pihak lain. Swasta dapat

memperoleh penjaminan penghasilan minimum

dan/atau pemasukan tambahan apabila kinerja

pelayanan melampaui kesepakatan. Investasi

Pemerintah dapat berupa penyediaan lahan,

penyertaan modal, pemberian subsidi, insentif,

dan/atau penjaminan.

5. kontrak konsesi atau Concession adalah bentuk

KPS yang mirip dengan BOT namun Badan Usaha

atau pihak swasta dapat menarik tarif langsung

dari pelanggan. Sedangkan pada BOT, sektor

publik yang menarik retribusi.

6. kontrak Bangun-Guna-Milik atau Build-Operate-

own (BOO) adalah bentuk KPS yang mirip dengan

BOT namun tidak memiliki unsur pemindahan

kepemilikan di akhir masa konsesinya kecuali

bila dibeli, baik oleh Pemerintah maupun pihak

swasta lain yang berminat. Di dalam kontrak

juga mengatur mengenai mutu layanan yang

disyaratkan, peran/porsi Pemerintah, dan lainnya.

7. Divestasi atau Divestiture adalah pelepasan

kepemilikan sebagian dan/atau keseluruhan aset

Pemerintah kepada swasta untuk diusahakan.

Kontrol Pemerintah atas swasta hanya pada

perizinan jenis usaha atau pelayanan.

Kerjasama Pemerintah dan Swasta membutuhkan lebih dari sekedar komitmen dari penyandang dana.

Terdapat aspek kepemimpinan, teknis, hukum, kelembagaan, dan komersial yang harus dimiliki di

suatu struktur proyek.



Kapan KPS dapat Dilakukan Dasar Hukum KPS di Indonesia

Proyek atau jasa pelayanan tidak dapat dibiayai/dilaksanakan oleh sumber dana serta keahlian yang dimiliki sektor publik

Analisa yang Diperlukan

Analisa Value for Money

Jasa pelayanan ataupun proyek di sektor tersebut memungkinkan terjadinya inovasi Analisa Teknis

Dimungkinkan adanya alokasi risiko yang sepadan dan mampu dimitigasi Analisa Risiko

Mitra swasta mampu mempercepat proses pengelolaan jasa pelayanan atau proyek daripada hanya sektor publik yang menyelenggarakan

Adanya dukungan dari pengguna pelayanan terhadap perlunya keterlibatan mitra swasta

Konsultasi Publik & Analisa Pasar

Adanya kesempatan berkompetisi diantara mitra-mitra swasta yang prospektif

Mitra swasta mampu meningkatkan kualitas atau tingkat pelayanan dibandingkan jika sektor publik sendiri yang menyelenggarakan

Kemitraan akan mendorong pembangunan ekonomi wilayah tersebut Analisa Ekonomi

Biaya atas pelayanan / proyek dapat dipulihkan dari pengenaan tarif jasa Analisa Finansial

Tidak adanya ketentuan yang menghalangi keterlibatan swasta dalam melaksanakan pelayanan atau proyek pada sektor tersebut Analisa Hukum & Peraturan

Output serta tarif atas pelayanan harus dapat diukur dengan mudahKemauan & Kemampuan

Membayar

adanya track record dalam melakukan kerjasama dengan pihak swasta

Pelelangan yang Kompetitif, Transparan, Accountable

Telah dipahami bahwa skema KPS merupakan salah satu alternatif dalam penyediaan infrastruktur. Untuk membantu calon PJPK atau

pemangku kepentingan memutuskan bahwa KPS adalah opsi yang terbaik, maka perlu diperhatikan beberapa pemikiran atas aspek dan

analisa dibawah ini:

Pelaksanaan KPS di sektor infrastruktur didasarkan pada Peraturan Presiden (“Perpres”) No. 67/2005

tentang kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan Infrastruktur. Perpres ini telah di

amandemen tiga kali dengan Perpres No. 13/2010, Perpres No. 56/2011, dan Perpres 66/2013.

Prinsip dari dasar hukum ini adalah sebuah proses yang transparan, lelang yang kompetitif, dan dapat

dipertanggungjawabkan secara publik dan hukum. Disamping itu, dalam rangka mendorong minat swasta

maka Pemerintah telah menyediakan instrumen fiskal yang dapat mendukung kelayakan sebuah proyek

infrastruktur melalui skema KPS. Adapun dukungan Pemerintah tersebut berupa Viability Gap Fund (VGf)

dan Penjaminan Pemerintah.

Berikut adalah bentuk dari dukungan Pemerintah dan Penjaminan Pemerintah tersebut:

Dukungan Pemerintah

(PMK No.223/2012)

Penjaminan Pemerintah

( Perpres 78/2010 dan PMK 260/2010)

• Pemerintah memberi dukungan dalam

bentuk perijinan, pembebasan lahan,

sebagian dari biaya konstruksi, dan/

atau dalam bentuk lainnya sesuai dengan

hukum dan undang-undang

• kementerian keuangan memberikan

dukungan dalam bentuk insentif pajak

ataupun dukungan fiskal lainnya

• Dukungan Pemerintah harus dimasukkan

dalam dokumen tender

• Viability Gap Funding (VGf)

• Diberikan dalam bentuk tunai sebagai

bagian dari biaya konstruksi

• Tujuannya adalah meningkatkan

kredibilitas & kelayakan finansial proyek

sehingga mendorong partisipasi swasta

• Menyediakan penjaminan risiko politik untuk

proyek-proyek infrastruktur dengan skema

kPS

- untuk menarik minat sektor swasta akibat

profil risiko yang ada di Indonesia tentang

skema kPS

- Ketetapan terkait dengan Penjaminan

Pemerintah tertuang dalam Peraturan

Presiden no. 78 tahun 2010

• Penjaminan Pemerintah diberikan

kementerian keuangan melalui indonesia

Infrastructure Guarantee Fund (IIGF)/

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT

Pii)

• IIGF/PT PII adalah satu-satunya pelaksana atau

sebagai “single window” dalam memberikan

Penjaminan Pemerintah dalam proyek KPS

Implementasi Skema KPS di Sektor

Infrastruktur

3


Bagian 3 : Implementasi Skema KPS di Sektor Infrastruktur Bagian 3 : Implementasi Skema KPS di Sektor Infrastruktur

Perkenalan atas implementasi pelaksanaan KPS infrastruktur di Indonesia sudah dilakukan sejak awal tahun 1990-an. Awalnya pelaksanaan

KPS ini diterapkan di sektor-sektor seperti jalan tol, air, listrik dan juga pelabuhan. Perjalanan pelaksanaan KPS mengalami pasang surut,

puncaknya pada saat krisis keuangan di Asia melanda, implementasi KPS terhenti, dan perlahan mengalami fase-fase konsolidasi.

Pada tahun 2005, tepatnya pada acara Infrastructure Summit 2005, introduksi atas skema kPS mulai bangkit kembali dengan dasar hukum

Perpres 67/2005. Pada tahun 2009, Pemerintah mendirikan perangkat-perangkat pendukung lainnya seperti PT Penjaminan Infrastruktur

indonesia (Persero) dan PT Sarana Multi infrastruktur (Persero).

2005-20131998-2004Sampai 1990 1990-1997

Peraturan yang memungkinkan kPS :• uu 15/85 tentang

ketenagalistrikan• UU 13/87 tentang Jalan• PP 8/90 tentang Jalan Tol

Sektor :• Jalan Tol• iPP

Pengenalan kPS di infrastruktur

Periode konsolidasi akibat krisis finansial dan sistem politik Indonesia

Penyusunan fondasi KPS melalui reformasi kebijakan dan peraturan untuk mengadopsi international best practices :• Pendirian Institusi KPS, Jejaring KPS dan Sosialisasi KPS;• Identifikasi proyek KPS potensial dan pelaksanaan model proyek KPS.

krisis finansial asia

Perubahan pada :• ekonomi Global• Sistem Politik• Desentralisasi• institusi Pemerintah

• Beberapa peraturan baru untuk infrastruktur

• renegoisasi iPP• Pembentukan kkPPi

• Infrastructure Summit 2005• Perpres 36/2005

(Pembebasan lahan)• Perpres 42/2005 tentang

kkPPi• Ciif (Consolidated

Indonesia Infrastructure forum)

• Perpres 67/2005 jo Perpres 13/2010 jo Perpres 56/2011 jo Perpres 66/2013

• IICE 2006• PMK 38/2006 jo Perpres

78/2010 dan PMK 260/2010• land revolving fund• PT SMi, PT iif, PT Pii• PPP Book• PDf - irSDP• Permen PPN/Ka Bappenas

no 3 Tahun 2012 (Panduan umum kPS)

• uu 2/2012 tentang Pengadaan Tanah

• Viability Gap Fund (VGf)

Peraturan yang memungkinkan kPS :• Perpres 37/1992 tentang

listrik Swasta• Perpres 55/93 tentang

Pembebasan Tanah

Sektor• Jalan Tol• air• listrik• Pelabuhan



Tahapan dalam Pelaksanaan KPS di Sektor Infrastruktur

Kajian KelayakanSeleksi Proyek

• Kajian legal

• Kajian teknis

• Kajian ekonomi dan keuangan

• Kajian skema kPS

• Kajian kebutuhan dukungan dan Jaminan Pemerintah

• Identifikasi dan usulan proyek

• Value for Money analysis (nilai kebermanfaatan)

• Mendesain proses tender

• Mempersiapkan dokumen tender

• Mengembangkan kriteria evaluasi

• Mengevaluasi penawaran dari sektor swasta

• Wawancara dengan bidder

• Identifikasi bidder potensial

• Mengembangkan paket yang atraktif

• Mempersiapkan informasi pemasaran

• Mendiskusikan proyek dengan bidder potensial dan memperoleh masukan

• roadshow dan networking

• negosiasi kontrak ePC

• negosiasi perjanjian operasi dan pemeliharaan

• ketersediaan pendanaan

• rekomendasi terhadap bidder yang layak

• Input untuk dokumentasi

• Supervisi sindikasi atau proses underwriting

• Penempatan kontrak

• asistensi untuk perolehan pembiayaan

Tender Perolehan PembiayaanPemasaran Negosiasi Kontrak

Alokasi Risiko dalam Skema KPS

Pihak Berkepentingan Peranan risiko

konstruksirisiko

Operasionalrisiko Pasar

risiko Suku BungaPasar

risiko regulasi

risiko Politik

Pemegang ekuitas, Pengembang (Developer)

Sponsor/ Promotor Tidak Ya Ya Ya Ya Ya

Penyedia Pinjaman / lenders kreditur Tidak Tidak Tidak Ya Tidak Ya

Pemerintah Penanggung jawab proyek Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Ya

kontraktor Penanggung jawab konstruksi Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Ya

Alokasi risiko dan mitigasi yang tepat merupakan salah satu kunci kesuksesan pengadaan infrastruktur dengan menggunakan KPS. Tepat,

dalam artian mengidentifikasi risiko dan mengalokasikannya kepada pihak yang paling mampu mengelola risiko tersebut.

Risiko-risiko di dalam proyek infrastruktur dapat ditanggung oleh satu pihak ataupun ditanggung bersama oleh beberapa pihak tergantung

dari nature risiko dan kemampuan masing-masing pihak untuk menyerap risiko tersebut. Aturan yang biasanya digunakan dalam

pengalokasian risiko adalah sebagai berikut:

• Pemilik modal - menanggung risiko yang terkait dengan keuangan dan kebijakan

• Penyedia pinjaman - menanggung risiko yang terkait dengan penyediaan pinjaman

• Pemerintah - menanggung risiko yang terkait dengan kebijakan

• kontraktor - menanggung risiko yang terkait dengan kegiatan konstruksi

Matriks alokasi di bawah ini menggambarkan alokasi risiko yang umum diterapkan pada proyek infrastruktur.

• Tahap ini sepenuhnya

menjadi wewenang

dan memerlukan

inisiatif penuh PJPK.

• untuk melakukan

kegiatan ini, PJPK

bisa berkoordinasi

dan berkonsultasi

dengan Bappenas/PT

SMi /PT Pii

• Apabila proyek layak

KPS maka PJPK

mengusulkan ke

Bappenas supaya

proyek ditetapkan

menjadi proyek KPS

• Tahapan ini dapat dilakukan dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari anggaran PJPK sendiri

maupun menggunakan Anggaran PDF yang ada di Bappenas dan/atau Kemenkeu.

• Dana yang digunakan untuk tahapan ini dapat ditetapkan agar diganti oleh pemenang lelang

• Untuk memperoleh pendanaan yang berasal dari Bappenas dan/atau Kemenkeu, PJPK dapat mengajukan

permohonan kepada masing-masing instansi



Jaminan Pemerintah Dukungan Pemerintah

PJPK (Kementerian/

Lembaga/BUMN/Pemda)

Kemenkeu

Lembaga Keuangan

Multilateral

Lembaga Keuangan

Multilateral

Ekuitas / Penjaminan / Backstop

Proposal Penjaminan

Perjanjian regress

Perjanjian Penjaminan

Perj

anjia

n Co

unte

r Pe

njam

inan

unt

uk F

asili

tas

Penj

amin

an

Perjanjian Penjaminan Bersama

Fasilitas Penjaminan / liquidity

Jaminan Pemerintah yang diberikan kepada proyek infrastruktur bertujuan untuk mengurangi risiko yang dibebankan kepada Badan Usaha.

Jaminan Pemerintah ini diberikan oleh Menteri Keuangan dan/atau Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian Jaminan Pemerintah yang dilakukan oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Presiden

Nomor 78 Tahun 2010, serta melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010. Saat ini yang bertindak sebagai Badan Usaha

Penjaminan Infrastruktur di Indonesia adalah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Gambar di bawah menggambarkan skema struktur penjaminan proyek infrastruktur yang diberikan melalui IIGF/PT PII.

Pemberian Dukungan Pemerintah diatur melalui Peraturan Menteri keuangan nomor 223/PMk.011/2012 dimana disebutkan bahwa

Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap

Proyek Kerja Sama.

• Proposal Penjaminan – disampaikan oleh PJPK kepada PT PII dengan melampirkan Pra-studi Kelayakan dan draft perjanjian KPS

• Perjanjian KPS – mengatur hak dan kewajiban PJPK dan Badan Usaha di dalam penyediaan infrastruktur

• Perjanjian regress – mengatur pengembalian (reimburse) dari PJPK untuk pembayaran yang dilakukan PT PII atas klaim dari Badan

Usaha karena PJPK gagal memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian KPS.

• Perjanjian Penjaminan – antara PT PII dengan investor atau Badan Usaha, yang mencakup jaminan kinerja PJPK dalam memenuhi

Perjanjian KPS khususnya terhadap risiko-risiko yang dialokasikan ke PJPK di Perjanjian KPS, dan telah disepakati dengan PT PII untuk

diikutsertakan di dalam struktur penjaminan.

• Perjanjian Penjaminan Bersama / Co-Guarantee – dilakukan jika penjaminan melibatkan satu atau lebih penjamin tambahan bersama

dengan PT Pii.

Apa tujuan VGF?

Prinsip dasar pemberian VGF?

• Meningkatkan kelayakan finansial proyek sehingga mendorong partisipasi swasta

• Meningkatkan kepastian dari suatu proyek dilihat dari kualitas dan waktu

• Menyediakan infrastruktur yang dapat terjangkau tarifnya oleh masyarakat

• VGf dialokasikan dari aPBn dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, ketahanan fiskal dan manajemen risiko fiskal.

• VGf akan diberikan hanya ketika tidak ada lagi pilihan solusi lainnya yang membuat proyek menjadi layak secara finansial.

Bentuk dari VGF

Kriteria untuk mendapatkan VGF:• Proyek secara ekonomi layak namun secara finansial belum layak

• Proyek yang didasarkan pada “prinsip pengguna membayar”

• Investor swasta yang dipilih harus melalui tender yang terbuka dan kompetitif dibawah skema KPS

• Perjanjian kerjasama harus membuat skema peralihan aset dan/ atau manajemen aset dari investor ke PJPK pada akhis masa konsesi

• Studi kelayakannya harus menunjukan:

1. Alokasi risiko yang optimal antara investor dan PJPK

2. Menyimpulkan bahwa proyek layak secara ekonomis dan akan layak secara finansial apabila diberikan VGF

• VGf yang diberikan hanya untuk sektor-sektor yang disebutkan dalam Perpres 67/2005 dan perubahannya

Diberikan dalam bentuk tunai sebagai bagian dari biaya konstruksi

Porsi VGf yang diberikan tidak mendominasi di dalam keseluruhan biaya konstruksi

Pembelajaran dari Implementasi KPS

Selama Ini

4


Bagian 4 : Pembelajaran dari Implementasi KPS Selama Ini Bagian 4 : Pembelajaran dari Implementasi KPS Selama Ini

Lesson Learnt Pengembangan KPS yang Sukses di Negara-Negara Lain

KomitmenPengelolaan KPS

yang Efektif Eksekusi yang baik

Infrastruktur publik pada awalnya menjadi tugas Pemerintah, karena di dalamnya terkandung manfaat ekonomis yang tinggi buat

masyarakat. Dengan berjalannya waktu, pembangunan infrastruktur semakin memerlukan pendanaan yang besar, sehingga Pemerintah

memiliki keterbatasan untuk memenuhinya.

Mempertimbangkan bahwa banyak fasilitas infrastruktur yang tidak hanya bermanfaat secara ekonomis, namun juga memiliki pengembalian

finansial yang menjanjikan, Pemerintah membuka jalan bagi pihak swasta untuk dapat ikut dalam pembangunan infrastruktur publik, yaitu

melalui skema kPS.

Meski demikian dalam perjalanannya, keberhasilan suatu proyek KPS bergantung kepada berbagai hal sebagai berikut:

Keberhasilan KPS bergantung kepada

bagaimana setiap pihak tersebut dapat

memberi dukungan penuh mulai dari

masa-masa persiapan hingga pelelangan

dan pengawasan proyek yang operasional.

Terkait komitmen, ada tiga hal yang

menjadi pembelajaran berharga di KPS:

a. Visi yang jelas mengenai peran KPS

dalam pembangunan infrastruktur

b. Kualitas proyek KPS yang baik

c. Persepsi positif tentang KPS dari

semua pihak terkait

Pemerintah sebagai penanggung jawab

proyek memiliki peran yang besar dalam

menentukan arah kebijakan serta regulasi

yang mendukung skema kPS mulai dari

persiapan hingga pelelangan.

Sektor swasta juga dapat menjadi tertarik

untuk mengikuti lelang KPS jika skema

tersebut dapat berjalan dengan lancar

dan penuh kepastian. Tiga hal di bawah ini

merupakan kunci dari pengelolaan KPS

yang efektif:

a. kerangka hukum dan institusi dan

regulasi yang kuat

b. Standarisasi model kPS dengan tolak

ukur yang jelas

c. Efektifitas dan kapasitas institusi

Pemerintah

Sistem perencanaan dalam persiapan

proyek harus dibuat dengan sangat baik.

Salah satunya studi kelayakan, dimana

ini menggambarkan model bisnis yang

ditawarkan kepada swasta menjadi sangat

penting. Oleh karena itu, studi kelayakan

sebaiknya dibuat dengan kualitas yang

tinggi dan mencakup seluruh aspek

terkait implementasi proyek mulai dari

pra-konstruksi, konstruksi hingga masa

operasional.

PJPK juga perlu untuk memiliki SDM

terbaik untuk dapat menjadi bagian

dari tim pelelangan KPS, sehingga

proses lelang KPS memiliki struktur

pengerjaan serta implementasi yang

baik dan transparan. Berikut adalah

tiga pembelajaran terpenting dari sisi

eksekusi:

a. Rencana bisnis yang solid, menarik

dan alokasi risiko yang jelas

b. Proses lelang yang jelas dan transparan

c. Kontrol yang efektif dan adanya proses

umpan balik


Bagian 4 : Pembelajaran dari Implementasi KPS Selama Ini Bagian 4 : Pembelajaran dari Implementasi KPS Selama Ini

a. Pentingnya PPP Unit

Perlu adanya suatu badan yang menjadi champion dalam penyiapan proyek KPS. PPP Unit dapat menjadi solusi yang tepat, dimana seluruh koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait dapat dilakukan dengan baik.

b. Penjaminan proyek infrastruktur

Investor akan sangat melihat risiko-risiko mana yang menjadi bagian Pemerintah dan mana yang menjadi bagian mereka. Penjaminan akan memberi kenyamanan bagi para investor untuk dapat mengikuti lelang.

c. Kepastian terhadap kebijakan KPS

Sektor swasta memerlukan kepastian dalam hal regulasi terkait KPS. Dengan kepastian ini, pelaku pasar dapat membuat perencanaan proyek yang lebih baik sehingga proyek KPS menjadi lebih menarik.

d. Komitmen yang kuat dari PJPK

PJPK memiliki peran sentral di dalam menyiapkan proyek KPS mulai dari penyiapan di awal hingga berakhirnya masa konsesi.

e. Intervensi politik yang dapat diminimalisir

Intervensi politik yang bersifat kontraproduktif justru akan membuat kegagalan proyek semakin dalam. Oleh sebab itu Pemerintah harus mengetahui dimana harus menempatkan posisi politiknya.

Inisiatif penyiapan proyek yang baik oleh PJPK menjadi hal yang penting sehingga mitra swasta mendapatkan suatu paket proyek yang menarik untuk diinvestasikan.

Kepastian dalam pelaksanaan proyek

Inisiatif Fasilitas Penyiapan Proyek (“PDF”)

Untuk dapat menarik minat dari calon investor, ada berbagai hal yang perlu dikerjakan oleh Pemerintah, di antaranya

a. Pemilihan dan seleksi proyek yang baik

Tidak semua proyek KPS memiliki profil yang menarik untuk ditawarkan. Untuk itu Pemerintah perlu melakukan seleksi proyek dengan baik dengan memperhitungkan berbagai kriteria seperti kesiapan PJPK, kesiapan lahan yang akan dipakai, kelayakan proyek secara ekonomis dan finansial, dan kejelasan offtaker dari proyek yang merupakan sumber pendapatan bagi calon investor

b. Penyiapan proyek yang baik

Ketika proyek sudah dipilih, Pemerintah perlu mempersiapkan proyek tersebut sebaik-baiknya dengan kerangka waktu yang jelas. Dengan demikian, setiap parameter krusial dalam lelang dapat dijabarkan dengan tepat dan memberi kepastian pembagian risiko antara Pemerintah dan swasta.

c. Market sounding

Selain penyiapan proyek yang baik, proyek tersebut juga perlu dikomunikasikan dengan baik kepada calon investor. Market sounding dapat menjadi momen yang baik untuk bertemu dan mendapatkan respon awal dari para pengembang proyek infrastruktur.

d. Konsultan yang memiliki reputasi yang baik

Pemilihan konsultan penyiapan proyek dapat menjadi krusial ketika proyek tersebut dibawa ke pasar. Konsultan dengan reputasi yang baik sudah memiliki pengalaman yang luas di dalam melihat risiko-risiko potensial dalam suatu proyek infrastruktur.

e. Dukungan Pemerintah termasuk pembebasan lahan, fasilitas VGF, dan Penjaminan Pemerintah

Ada porsi-porsi dalam proyek yang masih perlu diambil oleh Pemerintah, terutama untuk risiko-risiko yang tidak bisa diserap oleh pihak swasta. Salah satu yang diharapkan oleh swasta adalah lahan, dukungan subsidi “capex” berupa VGF dan juga penjaminan dari sisi risiko politik.

f. Pengetahuan yang baik dari PJPK terhadap KPS

SDM PJPK perlu diperlengkapi dengan baik tentang KPS sehingga manajemen proyek dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Program-program pengembangan kapasitas KPS dapat membantu hal ini.

g. Koordinasi yang baik antar stakeholder

Koordinasi perlu dilakukan pada setiap tahapan penyiapan proyek KPS, sehingga kerangka waktu yang telah disiapkan di awal dapat terus diikuti dan memberi kejelasan kepada pihak swasta mengenai bagaimana proses penyiapan proyek akan dilakukan.

Kelayakan proyek & pembagian risiko yang baik

Key Drivers dalam Pembangunan Infrastruktur

dengan Skema KPS di Indonesia

Untuk dapat melaksanakan proyek KPS dengan baik, Pemerintah memerlukan mitra yang terbaik yang dapat diberi tanggung jawab dalam jangka waktu yang panjang dalam pengembangan proyek infrastruktur.

Rekam jejak dan kapasitas investor

PT SMI dan Perannya dalam Pelaksanaan

Skema KPS

5


Bagian 5 : PT SMI dan Perannya dalam Pelaksanaan Skema KPS Bagian 5 : PT SMi dan Perannya dalam Pelaksanaan Skema kPS

Profil PT SMI

Sesuai dengan PMK No.100 /PMK.010/2009, PT SMI saat ini berfokus pada delapan sektor pembangunan

infrastruktur, yaitu : penyediaan air minum, jalan dan jembatan tol, transportasi, minyak dan gas,

telekomunikasi, pengelolaan limbah, tenaga listrik dan irigasi.

Untuk melaksanakan mandat di atas, PT SMI mengusahakannya melalui tiga pilar usaha yaitu:

Pembiayaan dan Investasi, Jasa Konsultasi, dan Pengembangan Proyek.

Sektor Fokus (PMK No. 100 /PMK.010/2009) Tiga Pilar Bisnis

Penyediaan air Minum

Jalan & Jembatan Tol

Transportasi

Minyak & Gas

Telekomunikasi

Pengelolaan limbah

Tenaga listrik

irigasi

Visi :Menjadi katalis dalam percepatan

pembangunan infrastruktur nasional

Pembiayaan & investasi• Pembiayaan

yangfleksibel,komplenter terhadap bank

• Investasi ekuitas pada proyek-proyek infrastruktur strategis

Jasa Konsultasi• Jasa Konsultasi

keuangan• Jasa Konsultasi

investasi• Jasa Konsultasi

transaksi• Pelatihan dan

pengembangan kapasitas

Pengembangan Proyek• Project

Development Facility (PDF)

• Advisory to contracting/tendering agencies

1 2 3

Produk-produk yang saat ini dimiliki oleh PT SMI sebagai dukungan pada

pengembangan proyek adalah sebagai berikut :

Produk-produk jasa konsultasi

Financial & Investment Advisory

ServicesTransaction

Advisory ServicesTraining & Capacity

Building

Produk-produk pengembangan proyek

Project Development Financing

Advisory to Contracting/

Tendering AgenciesCapacity Building

Produk-produk pembiayaan

Promoter Funding

Take Out Financing

Working Capital Loan

Senior Term Loan

Subordinated Loan

Mezzanine

Equity

Securitization

Bridge Loan


Bagian 5 : PT SMI dan Perannya dalam Pelaksanaan Skema KPS Bagian 5 : PT SMi dan Perannya dalam Pelaksanaan Skema kPS

Peran PT SMI

PT SMI dalam pelaksanaan skema KPS sebagaimana gambar dibawah ini dapat berperan sebagai :

1. Fasilitator dalam penyiapan proyek KPS,

2. Penyediaan pembiayaan bagi proyek KPS melalui Badan Usaha

Identifikasi dan Penetapan

Proyek

Pihak pelaksana

Produk/Jasa

Output

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama

• Penyiapan Proyek KPS• Jasa Konsultasi untuk transaksi proyek

• Outline Business Case (OBC)• Pre Feasibility Study• Tender Process (PQ-RFQ-Selection)

• Publik (PJPK):• Kementerian/ Lembaga

• Pemda• BUMN

Pemerintah (Bappenas)

Evaluasi usulan potensial proyek KPS

•PPP Book•Unsolicited

PPP Projects

Pemegang Konsesi (Badan Usaha Pemenang Lelang)

Financial Close

Pembiayaan

•Pembiayaan

Jaminan

•Jaminan PT PII

Pengadaan Konsultan

Pelelangan(Investasi)

Pra FS/ Feasibility

Study

Evaluasi & Penetapan Pemenang

Financial Close & Pengelolaan

Kontrak

Penyiapan Proyek

Portofolio Pengembangan Proyek KPS

Pada saat ini PT SMI memperoleh mandat berupa penugasan beberapa penyiapan proyek KPS, diantaranya :

SPAM Umbulan, KA Bandara Soekarno-Hatta, dan Pengelolaan Persampahan Batam

Proyek Sistem Penyediaan air Minum

(SPAM) Umbulan adalah pemanfaatan

mata Air Umbulan. Tujuan proyek tersebut

mengalirkan debit air sebesar 4.000 liter/

detik dari mata air umbulan ke daerah

penerima manfaat yaitu Pasuruan,

Sidoarjo, Surabaya dan Gresik dengan

sistem pemompaan dan pipa transmisi

sepanjang 97 km.

Status : Aplikasi VGF dan finalisasi Pra-feasibility Study serta dokumen lelang

Perkiraan Biaya Proyek : +Rp2 Triliun

Status : Penyiapan konsultan transaksi, dan penyiapan aplikasi VGF

Perkiraan Biaya Proyek : +Rp20 Triliun

Status : one on one bidder meetings

Perkiraan Biaya Proyek : Rp1-1,5 Triliun

Proyek KPS KA Bandara merupakan

proyek penyelenggaraan sarana dan

prasarana perkeretaapian dari Halim ke

Bandara Soekarno Hatta, ka Bandara

ini adalah KA ekspres dengan pelayanan

premium yang disediakan untuk calon

penumpang pesawat terbang.

Proyek KPS Batam bertujuan untuk

memberikan solusi dalam menangani

permasalahan sampah di Kota Batam,

sebagai dampak pertumbuhan populasi

dan sentralisasi industri. Proyek

pengelolaan sampah dimaksud akan

mencakup tempat pembuangan,

pengumpulan, pengangkutan dan

pembuangan akhir sampah.

Proyek KPSSPAM Umbulan

Proyek KPSKA Bandara Soekarno Hatta

Proyek KPSPengelolaan Persampahan Batam

Disclaimer

Seluruh informasi yang disajikan diambil dari berbagai sumber dan adalah benar pada saat informasi ini ditulis atas sepengetahuan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”). PT SMI tidak bertanggung jawab atas ketidaktepatan yang terkandung dalam materi.

Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, seluruh proses evaluasi untuk memastikan kelayakan pembiayaan atas suatu proyek, harus mengacu dan tunduk kepada ketentuan/peraturan yang berlaku baik eksternal maupun internal PT SMI. Dengan demikian, maka setiap keputusan untuk membiayai atau tidak membiayai suatu proyek, telah melalui proses uji tuntas/due diligence yang dapat dipertangungjawabkan.

Setiap keluhan atas isi dokumen ini dapat disampaikan kepada:ibu astried SwastikaSekretaris Perusahaan PT SMiTel : +62 21 5785 1499Fax : +62 21 5785 4298Email : [email protected] : www.ptsmi.co.id

Keluhan yang diajukan kepada PT SMI bersifat sangat rahasia dan akan ditangani oleh panitia khusus guna memastikan bahwa keluhan tersebut ditangani dengan tepat.

PT SMI adalah Lembaga Pembiayaan yang terdaftar & diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PerSero)GkBi Building, 8th fl,Jl. Jend. Sudirman No. 28, Jakarta 10210, IndonesiaPh : +62 21 5785 1499, Fax : +62 21 5785 4298Email : [email protected]

panduan penyelenggaraan - ptsmi.co.id · daftar isi panduan penyelenggaraan kerjasama...

Documents