pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa

20
Avida Zulia Mega (K5114010) Apriliana Eka P (K5114008) Denik Shalihah (K5114013) Fairuz Arifia (K5114018) Kelompok 2 A

Upload: fairuz-arifia

Post on 30-Sep-2015

38 views

Category:

Documents


10 download

DESCRIPTION

Pendidikan Kewarganegaraan

TRANSCRIPT

Slide 1

Avida Zulia Mega (K5114010)

Apriliana Eka P (K5114008)

Denik Shalihah (K5114013)

Fairuz Arifia (K5114018)

Kelompok 2 APANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSASEJARAH PERJUANGAN BANGSA

A. Zaman KutaiB. Zaman SriwijayaC. Zaman Kerajaan-Kerajaan Sebelum Kerajaan MajapahitD. Zaman MajapahitE. Zaman PenjajahanF. Kebangkitan NasionalG. Zaman Penjajahan JepangH. Sidang BPUPKII. Proklamasi Kemerdekaan dan Sidang PPKIJ. Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan Arti proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia :A. Secara YuridisB. Secara politis ideologis Pembentukan Negara RIS

LANJUTAN..

Dekrit Presiden 5 Juli 1959Ketidakstabilan negara disegala bidang membuat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisi : Membubarkan Konstituante UUDS 1950 tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya UUD 1945 Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

KRONOLOGI PERUMUSAN PANCASILA

Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso pada 7 September 1944, di depan Parlemen Tokyo. BPUPKI dibentuk oleh Gunseikan (Kepala Pemerintahan Balatentara Jepang di Jawa) pada tanggal 29 April 1945. Sidang pertama (29 Mei 1945 1 Juni 1945) untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia dan membentuk panitia sembilan.

LANJUTAN..

A. Usulan Mr. Muh Yamin (29 Mei 1945)

Tertulis :Ketuhanan Yang Maha EsaKebangsaan persatuan IndonesiaRasa kemanusiaan yang adil dan beradabKerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilanKeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Lisan :PerikebangsaanPerikemanusiaanPeriketuhananPerikerakyatanKesejahteraaan Rakyat

LANJUTAN..

B. Usulan Mr. Soepomo (31 Mei 1945)Paham negara persatuanPerhubungan negara dan agamaSistem badan permusyawaratanSosialisme negaraHubungan antarbangsaC. Usulan Ir. Soekarno (1 Juni 1945)Kebangsaan IndonesiaInternasionalisme atau perikemanusiaanMufakat atau demokrasiKesejahteraan sosialKetuhanan yang berkebudayaan

LANJUTAN..

1 Juni 1945 hari lahirnya Pancasila 22 Juni 1945 Panitia Sembilan Jakarta Charter Sidang PPKI pertama (18 Agustus 1945) Pancasila sebagai dasar negara PEMBUKAAN UUD 45 DAN PASAL 2

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

LANJUTAN..

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.LANJUTAN..

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

UUD 45 PASAL 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 45

37 PASALAMANDEMEN39 PASALA. Pelaksanaan UUD 1945 pada masa awal kemerdekaan (17 Agustus 1945 29 Desember 1949)B. Pelaksanaan UUD pada masa orde lama (demokrasi terpimpin) 5 juli 1959 11 maret 1966DEKRIT PRESIDENMenetapkan pembubaran konstituante.Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali bagi seluruh rakyat Indonesia, dan terhitung mulai dari dikeluarkannya dekrit ini, UUD 1950 tidak diberlakukan lagi.Pembentukan MPR sementara yang beranggotakan DPR, perwakilan daerah- daerah dan dewan agung sementara.

LANJUTAN..

PEMBERONTAKAN G30SPKI Tritula (Tri tuntutan Rakyat) Bubarkan PKI. Bersihkan cabinet dari unsur-unsur PKI. Turunkan harga/perbaikan ekonomi.C. Pelaksanaan UUD 1945 masa orde baru (11 maret 1966 22 mei 1998)MPRS mengeluarkan berbagai macam keputusan penting, antara lain : Tap MPRS No. XVIII/MPRS/1966 tentang kabinet Ampera yang menyatakan agarpresiden menugasi pengemban Super Semar, Jenderal Soeharto untuk segera membentuk kabinet Ampera. Tap MPRS No. XVII/MPRS/1966 yang dengan permintaan maaf,menarik kembali pengangkatan pemimpin Besar Revolusi menjadi presiden seumur hidup.

LANJUTAN..

Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPRGR mengenai sumber tertib hukum republikIndonesiadan tataurutan perundang -undangan. Tap MPRS No. XXII/MPRS/1966 mengenai penyederhanaan kepartaian, keormasan dan kekaryaan. Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran partaikomunis Indonesia dan pernyataan tentang partai tersebut sebagai partai terlarang diseluruh wilayah Indonesia, dan larangan pada setiapkegiatan untuk menyebar luaskan atau mengembangkan faham ajaran komunisme/Marxisme, Leninisme.

LANJUTAN..

Pada saat itu bangsa Indonesia dalam keadaan yang tidak menentu baik di bidang politik, ekonomi maupun keamanan. Oleh karena itu, pada bulan Februari 1967, DPRGR mengeluarkan suatu resolusi yaitu meminta MPR agar mengadakan sidang istimewa pada bulan Maret 1967. Keputusan yang diperoleh dari sidang istimewa tersebut sebagai berikut.1. Sidang menetapkan berlakunya Tap No. XV/MPRS/1966 tentang pemilihan/penunjukan wakil presiden dan tata cara pengangkatan pejabat presiden dan mengangkat Jenderal Soeharto.2. Pengembangan Tap. No. IX/MPRS/1966

LANJUTAN..

D. Pelaksanaan UUD 1945 masa Reformasi ( 22 Mei 1998 sekarang)

SEKIAN DARI KAMI.TERIMAKASIH ATAS PERHATIANNYA

MERDEKA !!MERDEKA !!MERDEKA !!MERDEKA !!SESI PERTANYAAN

LANJUTAN..