oleh: prof. dr. jamal wiwoho, s.h.,...

UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN TINGGI

(SUBSTANSI KEBAHARUAN DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA)

Oleh:

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. (Pembantu Rektor II UNS)

Disampaikan dalam rangka Diskusi Terbatas

Pro-Kontra UU Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan Harian Kompas

Hotel Novotel Semarang, 31 Juli 2012

Towards World Class University 1 www.jamalwiwoho.com

Amar Putusan MK

Tidak boleh terjadi penyeragaman bentuk lembaga

pendidikan

Pemerintah tidak boleh lepas tanggung jawab keuangan

untuk penyelenggaraan pendidikan

Tidak terjadi liberalisasi dan komersialisasi pendidikan

www.jamalwiwoho.com 2

No: 11-14-12-126-136/PUU-VII/2009 (31 Maret 2010)

Tentang UU Badan Hukum Pendidikan

Menjadi salah satu dasar pertimbangan

dalam penyusunan UU PT

Alasan Perlunya UU Pendidikan Tinggi


Semangat dari UU Pendidikan Tinggi

Perluasan dan Jaminan Akses

Pengembangan Tridharma secara utuh

Kesetaraan

Penguatan Pendidikan Vokasi

Keutuhan jenjang pendidikan

Otonomi

Sistem penjaminan mutu

Memastikan tanggungjawab negara dan

menghindari liberalisasi & komersialisasi PT


Ruang Lingkup UU Pendidikan Tinggi

Ketentuan Umum

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Penjaminan Mutu

Perguruan Tinggi

Pendanaan dan Pembiayaan

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Oleh Lembaga Negara Lain

Peran Masyarakat

Sanksi Administratif

Ketentuan Pidana

Ketentuan Lain-lain

Ketentuan Peralihan

Ketentuan Penutup


Ada 12 Bab dan 100 Pasal (disahkan tanggal 13 Juli 2012)

Otonomi Perguruan Tinggi & Kelembagaannya


Tata Kelola & Otonomi (Baru) Aspek I II III

Kelembagaan Satker Satker Badan hukum

Organisasi &

Tata kelola

Pola Satker Pola Satker + Mandiri

Aset Negara Negara Dipisahkan

Alokasi

APBN

Mekanisme APBN

Melalui Kemdikbud

langsung

Mekanisme APBN

Melalui Kemdikbud

langsung

Mekanisme Subsidi

atas penyediaan

Pelayanan Publik

Penetapan

tarif

Kementerian & PTN Didelegasikan Oleh Menkeu

Ke Kementerian & PTN

Organ PTN

PNBP PNBP PNBP digunakan

Langsung

Bukan PNBP

Pelaporan LKPP LKPP Diintegrasi LKPP

Kepegawaian PNS PNS Pegawai PTN +

PNS diperbantukan

Akuntabilitas Menteri Menteri + Menkeu Pemangku

kepentngan


Otonomi Perguruan Tinggi & Kelembagaannya


Pendanaan dan Pembiayaan Perguruan Tinggi

Pemerintah bertanggung jawab dalam pendanaan pendidikan tinggi dialokasikan

dalam APBN).

Sebagian alokasi BOPTN untuk biaya penelitian.

Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pendanaan pendidikan tinggi (dialokasikan

dalam APBD).

Alokasi untuk calon mahasiswa tidak mampu

Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri dengan aktif memberikan bantuan

dana kepada Perguruan Tinggi.

Pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha/ industri atau masyarakat yang

memberikan bantuan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi dan

dipergunakan PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Dana Pendidikan berasal dari APBN diberikan kepada:

PTN untuk investasi, operasi, dosen dan tenaga kependidikan, dan pengembangan

PTS untuk tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesorinvestasi dan

pengembangan

Mahasiswa sebagai dukungan biaya mengikuti pendidikanikan tinggi


Perguruan Tinggi Asing

Perguruan Tinggi Asing (negara lain) yang sudah terakreditasi dan/ atau

diakui di negaranya,dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah

NKRI.

Pemerintah menetapkan daerah, jenis, dan program studi yang dapat

diselenggarakan Perguruan Tinggi Asing.

Penyelenggara pendidikan Asing wajib

Melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin

Pemerintah

berprinsip nirlaba

mengangkat dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.

mengembangkan ilmu dasar di Indonesia dan mendukung

kepentingan nasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi Asing diatur dalam

Peraturan Menteri


Hal baru lainnya… PT dapat menyelenggarakan hanya program pasca

Lulusan S‐1 dapat langsung S‐3

Kopertis ditransformasi menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Penugasan dosen utk pemerataan mutu pendidikan tinggi seluruh Indonesia

BUP Guru Besar 70 tahun

Pemerintah menanggung biaya SNMPTN, PTS dapat mengikuti SNMPTN

Penerimaan mahasiswa baru merupakan seleksi akademik, dilarang

dikaitkan dengan tujuan komersial.

PTN wajib mencari dan menjaring mahasiswa berpotensi akademik dari

keluarga kurang mampu

Pemenuhan hak mahasiswa – beasiswa, bantuan pendidikan, pinjaman dana

tanpa bunga

Pemda dapat memberi dukungan dana kepada PT

Standar satuan biaya operasional sbg dasar alokasi anggaran PTN

mempertimbangkan: capaian Standar nasional Pendidikan, jenis prodi, dan

indeks kemahalan wilayah

Alokasi dana penelitian – minimum 30% dari BOPTN


Peraturan Pelaksanaan UU PT

A. PERATURAN PEMERINTAH

1. Program Profesi, pasal 24 (6)

2. Program Spesialis, pasal 15 (6)

3. Gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi, pasal26 (8)

4. Pendidikan Keagaman, pasal 30 (3)

5. Pendirian PTN, PTS, pasal 60 (7)

6. Pengelolaan Perguruan Tinggi, pasal 68

7. Penugasan Dosen dan Insentif Dosen, pasal 70 (6)

8. Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN BH, pasal 89 (3)

9. Penyelenggaraan Pendidikan oleh Kementerian lain dan

LPNK, pasal 94


B. PERATURAN MENTERI

Ketentuan lebih lanjut mengenai :

1. Program Sarjana, pasal 18 (5)

2. Program Magister, pasal 19 (5)

3. Program Doktor, pasal 20 (5)

4. Program Diploma, pasal 21 (7)

5. Program Magister Terapan, pasal 22 (5)

6. Program Doktor Terapan, pasal 23 (5)

7. Gelar Doktor Kehormatan, pasal 27 (2)

8. Pendidikan Jarak Jauh, pasal 31 (4)

9. Program Khusus, pasal 32 (3)

10. Metode Pembelajaran, pasal 33 (8)

11. Penyelenggaraan Prodi


Peraturan Pelaksanaan UU PT

12. Program Khusus, pasal 32 (3)

13. Metode pembelajaran pasal 33 (8)

14. Penyelanggaraan Prodi di kampus utama dan luar kampus, pasal 34 (2)

15. Perpindahan mahasiswa, pasal 38 (2)

16. Penyetaraan lulusan pendidikan profesi, vokasi dan akademik, pasal 39 (3)

17. Penyetaraan lulusan PT luar negara lain, pasal 40 (2)

18. Sertifikasi Kompetensi, pasal 44 (2)

19. Ruang lingkup, kedalaman, kombinasi pelaksanaan Tridharma, Pasal 49 (2)

20. Kerjasama Internasional PT, pasal 50 (5)

21. Evaluasi standar PT, pasal 54 (8)

22. Akreditasi Prodi, pasal 55 (8)

23. Evaluasi atas pelaksanaan otonomi, Pasal 62 (4)

24. Pengangkatan dosen tetap PTN, pasal 71 (4)

25. Jabatan akademik, tunjangan profesi dan kehormatan kompetensi luar biasa,

pasal 72 (6)


PERATURAN MENTERI

26. Penerimaan mahasiswa baru PTN, pasal 73 (7)

27. Persyaratan Maru WNA, pasal 75 (3)

28. Pemenuhan hak mahasiswa, pasal 76 (4)

29. Pengembangan Perguruan Tinggi, pasal 82

30. Standar satuan biaya operasional PT, pasal 88 (5)

31. Penyelanggaraan Perguruan Tinggi Lembaga Negara

lain, pasal 90

32. Sanksi administratif, pasal 92 (3)


PERATURAN MENTERI

Company

LOGO

16 www.jamalwiwoho.com

Towards World Class University

oleh: prof. dr. jamal wiwoho, s.h.,...

Documents