oad map reforldasi birokrasi - perpus.menpan.go.id

.~ ......................- .. -........_. .. ......... _...... .. ............................... ..... - ......_.. ..._---_.......

oad Map ReforlDasi Birokrasi 2010-2014 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2010

'EMENTERlAN PENOAYAGUNA N APARATIJR NEGA. A

DAN REFORMA51 BIROKRASI

....,;;;~~~;,;;,;;...iiiiiiIIO.J................................ ............................_ ..................... .................... .. ................. ,

Menteri NcgaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

PERATURAN

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2010-2014

MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI

BIROKRASI,

Menimbang

Mengingat 1,

bahwa sebagai tindak lanjutPeraturan Presiden Nomor81 Tahun 2010 tentang Grand Design ReformasiBirokrasi 2010-2025, dipandang perlu menetapkanPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi tentang Road MapReformasi Birokrasi 2010-2014;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-pokok Kepegawaian (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 169, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Road Map Reformasi Birokrasi

PermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010■

Mcnteri NegaraPendayagunaan Aparalur Negara


3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);

5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4437), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalTahun 2005-2025 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4700);

9.

10.

11.

12.

13.

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor5038);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah NasionalTahun 2010-2014;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentangGrand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

Keputusan Presiden Nomor 84/P/2009 mengenaiPembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode2009-2014;

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010tentang Pembentukan Komite Pengarah ReformasiBirokrasi Nasional dan Tim Reformasi BirokrasiNasional sebagaimana diubah dengan KeputusanPresiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang PerubahanAtas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010Tentang Pembentukan Komite Pengarah ReformasiBirokrasi Nasional dan Tim Reformasi BirokrasiNasional;

14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentangPercepatan Pelaksanaan Prioritas PembangunanNasional Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

PERATURAN MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2010-

2014.

Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 ini,digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan


PermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

KEDUA

KETIGA



reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah periode 2010-2014.

Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA,adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturanini.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Desember 2010

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi/Selaku

Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional,

E.E. Mangind^j^ftMAsj^'^



LAMPIRANPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20Tahun 2010

Road MapReformasi Birokrasi

2010-2014

BAB II

BAB III

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Pengertian ^1.2 Tujuan ^1.3 Ruang Lingkup ^1.4 Ukuran keberhasilan 4

BAB IV

BAB III

Tahapan dan Program Pelaksanaan ReformasI Birokrasi

PENGORGANISASIAN REFORMASI BIROKRASI

NASIONAL

2.1 PengorganisasianTlngkat Nasional 52.2 Pengorganlsasian Tingkat Kementerian/

Lembaga dan Pemerintah Daerah6

8

16

22

TAHAPAN DAN PROGRAM PELAKSANAAN

REFORMASI BIROKRASI

3.1 Garis Besar Pelaksanaan Refornnasi Birokrasi 73.2 Pelaksanaan ReformasI Birokrasi 2010-2014

pada Tingkat Makro3.3 Pelaksanaan ReformasI Birokrasi 2010-2014

pada Tingkat Meso

3.4 Pelaksanaan ReformasI Birokrasi 2010-2014

pada Tingkat MIkro3.5 Tunjangan KInerja 303.6 Prioritas Pelaksanaan ReformasI Birokrasi 32

MONTORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1. Monitoring 334.2. EvaluasI 33

4.3. Pelaporan 33

BAB V PENUTUP 34


dan Refomiasi Birokrasi

Tabel 1

label 2

Tabel 3

Tabel 4

DAFTAR TABEL

Program pada Tingkat Makro, Meso dan MikroProgram, Kegiatan, Agenda, dan Hasil YangDiharapkan Pada Tingkat Makro (2010-2014)Program, Kegiatan, Agenda, dan Hasil yang

Diharapkan pada Tingkat Meso (2010 - 2014)Program, Kegiatan, dan Hasil Yang DiharapkanPada Tingkatan Mikro (2010 - 2014)

Halaman

3

10

21

26

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

Gambar 4

Gambar 5

Gambar 6

Gambar 7

DAFTAR GAMBAR

Keterkaitan Grand Design Reformasi Birokrasi

2010-2025 dengan Road Map Reformasi

Birokrasi 2010 —2014, Road Map Reformasi

Birokrasi 2015-2019, dan Road Map Reformasi

Birokrasi 2020-2024

Pengorganisasian Reformasi Birokrasi Nasional

Pengorganisasian Reformasi Birokrasi K/L/PemdaGaris BesarTahapan Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi

Keterkaitan Program Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi Pada Tingkat Makro

Keterkaitan Program dan Kegiatan Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi pada Tingkat Meso

Keterkaitan Program dalam Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi pada K/Ldan Pemda

Halaman

2

5

6

7

15

22

29

Menteri NcgaraPendayagunaan Aparatur Negara


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengertian

Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah bentukoperasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusundan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rincipelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnyaselama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahunpertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupunsasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

Keterkaitan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasiadalah sebagai berikut:

Grand Design ReformasiBirokrasi 2010 - 2025

Road Map ReformasiBirokrasi 2010 - 2014

• Road Map ReformasiBirokrasi 2015-2019

• Road Map ReformasiBirokrasi 2020 - 2024

Transisi 2024 - 2025

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ditetapkan dengan Peraturan Presiden

Road Map Reformasi Birokrasi untukperiode 2010-2014 lebih bersifat livingdocument, ditetapkan dengan PeraturanMenteri PAN dan RB

Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019dan 2020 - 2024 yang akan disusun sesuaidengan hasil pelaksanaan RPJMN danRMRB periode sebelumnya, serta dinamikaperubahan penyelenggaraan pemerintahan.

UU No. 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasionalmenetapkan bahwa proses penyusunanRPJP harus dilaksanakan 1 tahun sebelum

berakhimya RPJP sedang berjalan.


PermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010 ■

Menteri NegaraPcndayagunaan Aparalur Negara

dan Rcfonnasi Birokrasi

2010 2015 "20" 2024 2025

GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI

2010 - 2025

ROAD MAP 'i ' road MAP ROAD MAP2010 - 2014 ^ 2015 - 2019 ^\ 2020 - 2024

P

Gambar I

Keterkaitan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dengan Road MapReformasi Birokrasi 2010-2014, Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, dan Road

Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

1.2 Tujuan

Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) bertujuan untukmemberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian/lembaga(K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) agar berjalan secara efektif, efisien,terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup RMRB 2010-2014 mencakup tiga hal berikut:

a. Penguatan Birokrasi Pemerintah

Terwujudnya penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka pemerin-tahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayananpublik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabil-itas kinerja birokrasi.

b. Tingkat Pelaksanaan

Ada dua tingkat pelaksanaan, yaitu tingkat nasional dan tingkat instan-sional. Pada tingkat nasional, pelaksanaan reformasi birokrasi dibagike dalam tingkat pelaksanaan makro dan meso. Tingkat pelaksanamakro menyangkut penyempumaan regulasi nasional dalam upayapelaksanaan reformasi birokrasi. Sementara tingkat pelaksanaan mesomenjalankan fungsi manajerial, yaitu mendorong kebijakan-kebijakan

BAB I

Pendahuluan

Menleri NegaraPendayagunaan Aparalur Negara

dan Rcformasi Birokrasi

inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, dan mengkoordinasikan(mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di ting-kat KJL dan Pemda. Pada tingkat instansional (disebut tingkat pelaksanaan mikro) menyangkut implementasi kebijakan/program reformasibirokrasi sebagaimana digariskan secara nasional dan menjadi bagiandari upaya percepatan refonnasi birokrasi pada masing-masing K/Ldan Pemda.

c. Program

Program-program berorientasi hasil {outcomes oriented programs)^baik pada tingkat makro, meso, maupun tingkat mikro sebagaimanadikemukakan pada tabel berikut ini.

label 1

Program pada Tingkat Makro, Meso dan Mikro

Program untuk TingkalMakro

1) Penataan Organisasi

2) Penataan Tatalaksana

3) Penataan Sistem

Manajemen SDMAparatur

4) Penguatan Pengawasan

5) Penguatan AkuntabilitasKinerja

6) Peningkatan KualitasPeiayanan Publik

Program untuk Tingkat Meso Program untuk Tingkat Mikro

1) Manajemen Perubahan

2) Konsultasi dan Asistensi

3) Monitoring, Evaluasi danPelaporan

4) Knowledge Management

1) Manajemen Perubahan

2) Penataan Peraturan

Perundang-undangan

3) Penataan dan

Penguatan Organisasi

4) Penataan Tatalaksana

5) Penataan Sistem

Manajemen SDMAparatur

6) Penguatan

Pengawasan

7) Penguatan

Akuntabilitas Kinerja

8) Peningkatan Kualitas

Peiayanan Publik

9) Monitoring, Evaluasidan Pelaporan



Menlcri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Rcibrinasi Birokrasi

1.4 Ukuran keberhasilan

Mengukur keberhasilan reformasi birokrasi dilakukan antara lainmeialui pencapaian sasaran reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkandalam Grand Design Refonnasi Birokrasi 2010-2025, dengan indikatorkinerja utama {key performance indicators), pada tabel berikut ini.

label 2

Sasaran dan Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi

Terwujudnyapemerintahan yangbersih dan bebas KKN

. . .. Integritas PelayananTerwujudnya peningkatankualitas pelayanan publikkepada masyarakat

42,17%

2.73%OPINI BPK(WTP)

Daerah

Daerah

Peringkat Kemudahan Berusaha

Indeks Efektivitas PemerintahanMeningkatnya kapasitasdan akuntabilitas

kinerja birokrasi Instansi pemerintah yang akuntabel

*) SkalaO-lO**) Skala - 2.5 s/d 2.5Sumber: Diolah dari RPJMN 2010-2014

BAB I

Pendahuluan

Mcntcri NegaraPendayagunaan Aparalur Negara

dan Rclbnnasi Birokrasi

BAB II

PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN

REFORMASI BIROKRASI

2.1 Pengorganisasian Tingkat Nasional

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan reformasibirokrasi nasional, dibentuk Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional(KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) melalui KeppresNo. 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Keppres No. 14 Tahun 2010 tentangPembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN). KPRBN diketuai olehWakil Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. TRBN diketuaioleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan bertanggung jawab kepada Ketua KPRBN.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Pengarah ReformasiBirokrasi Nasional dibantu oleh Tim Independen dan Tim QualityAssurance yang berperan antara lain melakukan monitoring dan evaluasiserta memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi. Sedangkan TRBNdibantu oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN).

Untuk tingkat K/L dan Pemda dibentuk Tim Rerfoimasi Birokrasipada masing-masing K/L dan Pemda.

KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONALKslua: Wapres

Anggota: Menko Perekonomian. Menko Polhukam. Menko Kesra, Menneg Pan-RB, Menkeu,Uendagri. Kepala UKP-PPP, Prof. Dr. Ryas Rasyid

fTill INDEPENDEN

TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONALKetua: Menneg PAN-RB

AnggetarMenkeu.Mendagrt, Menneg PPN/Kcpala

Tim QUAUTfASSURANCE

Bappenat, Mentesneg, Scthab

li'Mri '^'T[rr"Tn''ii iMal

T1MRB-K/L TIM RB • PEMDA

Gambar 2

Pengorganisasian Reformasi Birokrasi NasionalRoad Map Reformasi Birokrasi


Menieri NcgaraPendayagunaan Aparatiir Nagara


2.2 Pengorganisasian Tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) danPemerintah Daerah (Pemda)

Penanggung jawab reformasi birokrasi pada tingkat mikro adalahpimpinan masing-masing K/L dan Pemda. Pelaksanaan reformasi birokrasiuntuk Periode 2010-2014 berpedoman pada GDRB 2010-2025, RMRB2010-2014, dan berbagai kebijakan pelaksanaannya dengan memperhatikankarakteristik masing-masing instansi yang dilaksanakan secara konsisten,terintegrasi, dan berkelanjutan.

Organisasi Tim Reformasi Birokrasi tingkat K/L dan Pemdaterdiri dari tim pengarah dan tim pelaksana. Ketua Tim Pengarah adalahpimpinan K/L dan Pemda, sedangkan anggota tim pengarah dipilih daripejabat-pejabat kunci untuk memastikan komitmen pimpinan tertinggiterhadap upaya reformasi birokrasi. Sementara tim pelaksana ditetapkansesuai dengan kapasitas dan kemampuannya dalam mengimplementasikanprogram reformasi birokrasi pada masing-masing instansi pemerintah.

Susunan Tim Refonnasi Birokrasi K/L dan Pemda adalah sebagaiberikut:

! Ketua: Gubernur/Bupati/WalikotaI Sekretaris: Sekda

Ketua: Pimpinan K/LSekretaris; Sekretaris K/L

j\nggota: Pejabat Eselon I j Anggota: Pejabat Eselon

GSSBSSSIItaudIKetua: Sekda

Sekretaris: Pejabat Es. 11Anggota:

Sesuai kebutuhan

Kementerian/LembagaTim Pelaksana

Ketua: Sekretaris K/L

Sekretaris; Pejabat Es.

Anggota:

sesuai kebutuhan

Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah

Tim Pengarah

Gambar 3

Pengorganisasian Reformasi Birokrasi K/L/Pemda

BAB II

Pengorganisasian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Ncgara

dan Relbrmasi Birokrasi

BAB III

TAHAPAN DAN PROGRAMPELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

3.1 Garis Besar Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi untuk periode 2010 - 2014mengacu pada GDRB 2010-2025 dan RMRB 2010-2014. RMRB 2010-2014 mempakan acuan langkah-langkah/tahapan pelaksanaan reformasibirokrasi pada tingkat makro, tingkat meso, dan tingkat mikro. Setiap tahappelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan akan memberikan dampakpenguatan pada langkah berikutnya. Tahapan setiap tingkat pelaksanaandapat digambarkan sebagai berikut.

M««nl>anciin

bnebtun yanf hualwitiA mcnlvmin

invlementasl

reformMi birahmi

sccara kerttisten

•nc(an|wika«t haM»lyanc behnn dapt

*sele»ailtan pada

tahun 201O, m«n-

iaca/ntemeOura apaywis sudah berftatd

dSaktana^an. dan

meiafciAan

monitonr^ r iraliiiTi

dan penyeimpumaan

terttadap hawMtasHyanctwdah

diperolth pada

tahun 201O

mcncrushan itaMiai

iCbH

nMMemJiui haMial

yancbdum dapat

dfaHnadianpada

tahun 2011. man-

ln a/iiN iiM Ktia ■hal'hal yanf sudah

bethaiiJ ddataana-

kan. dan metakukan

monttorin^ evaluasi

dan penyrmpumaan

terhadap hatil-haiil

yancsudah

diparoleh pada

tahun 2011

nwncnokan haM*d

yanc bdum dapat

dbdnadian pada

tahun 2012. man-

laca/metnefiharahal-hal yanc sudahberhasd ddaksana-

kan. dan metafcukan

monttorfnc. ewaluaxidan panyampumaan

larttadap hadMiaiilyanc sudah

diperaleh pada

tahun mz

dddnaiian pada

tahun keempat,

mt ni»ta/n<««naBlia

la hal hal yan^ audahIn ilfcaid

tftafctanatan. dan

mcldaikan

monatorinc dan

ewaluad menyahmdi

tathadap sckauh

prasM refomiasi

birolaau baik tbickat

nasaond mat^Min

instansi IKA/Pnnda)

Gambar4

Garis Besar Tahapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



■

Mentcri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara


Tahapan untuk setiap tingkat pelaksanaan diuraikan pada bagian di bawah ini.

3.2 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 pada Tingkat Makro

a. Program, Kegiatan, Agenda, dan Hasil yang Diharapkan padaTingkat Makro (2010-2014)

1) Program Penataan Organisasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitaskelembagaan pemerintah pusat dan daerah secara proporsional sesuaidengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, sehinggaorganisasi birokrasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran {rightsizing). Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:a) menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar-K/L

dan Pemda;

b) meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi K/L dan Pemda.

2) Program Penataan Tatalaksana

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efekti vitasbisnis proses dan mekanisme kerja/prosedur dalam sistemmanajemen pemerintahan. Target yang ingin dicapai melaluiprogram ini adalah:

a) meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam prosespenyelenggaraan manajemen pemerintahan;

b) meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan.

3) Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalime SDMAparatur yang didukung oleh sistem rekruitmen dan promosi,serta pengembangan kualitas aparatur yang berbasis kompetensidan transparan. Selain itu, program ini juga diharapkan mampumendorong mobilitas antaraparatur daerah, antaraparatur pusat, danantara aparatur pusat dan daerah, serta memperoleh gaji dan bentukjaminan kesejahteraan yang sepadan. Target yang ingin dicapaimelalui program ini adalah:

BAB III

Tahapan dan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Mentcri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Rcformasi Birokrasi

a) meningkatnya ketaatan terhadap pengeloaan SDM Aparatur;b) meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM

Aparatur;

c) meningkatnya disiplin SDM Aparatur;d) meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur;

e) meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur.

4) Program Penguatan Pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraanpemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingindicapai melalui program ini adalah:

a) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;b) meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;c) meningkatnya status opini BPK;

d) menurunnya tingkiat penyalahgunaan wewenang.

5) Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas danakuntabilitas kinerja birokrasi. Target yang ingin dicapai melaluiprogram ini adalah:

a) meningkatnya kinerja instansi pemerintah;

b) meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

6) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayananpublik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.Target yang ingindicapai melalui program ini adalah:

a) meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat(transparan, cepat, tepat, sederhana, aman, terjangkau danmemiliki kepastian);

b) meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh stan-darisasi pelayanan intemasional;

c) meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.



Kegiatan, agenda, dan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program-program tingkat makro tersebut di atasadalah:

Tabel 2

Program, Kegiatan, Agenda, dan Hasil Yang Diharapkan Pada Tingkat Makro (2010 - 2014)

I Program dan Kegiatan Ia. Pcnatann Organlsasi

I. Pcnyusunan Pcdoman Umum Sistem Kclcmbagaan Pe-

merlntah

2. Pcnyusunan Pcdoman EvaluasI Kclcmbagaan Pcmcr-Intali

3. Pcnyusunan SOP Penataan Kclcmbagaan Pcmerintah

4. Pcmantauan dan Evaluasi Organisasi Kcmenterian

5. Pcnyusunan Pcdoman Umum Kclcmbagaan LPNK

6. Pcmantauan dan Evaluasi Organisasi LPNK

7. Pcnyusunan Pcdoman Umum Kclcmbagaan InstansiVcrtikal

8. Pcnyusunan Pcdoman Umum Kclcmbagaan UPT

9. Pcmantauan dan Evaluasi Kclcmbagaan UPT

10. Pcnyusunan Pcdoman Umum Kclcmbagaan InstansiPcmerintah yang Mencrapkan PPK - BLU

II. Pcmantauan dan Evaluasi Kclcmbagaan Instansi Pc

merintah yang Mencrapkan PPK-BLU

12. Pcnyusunan Pcdoman Umum Kclcmbagaan Sckrctari-at Lcmbagu Ncgara

Hasil Yang Diharapkan

Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Pcdoman Umumsistem kelembaeaan pcmerintah

RB tentang evaluasi kclembagaa

■■■■■■ i

■ in

Peraturan Menteri PAN dan RB tentang SOP penataankelembaaaan pcmerintah

Hasil pcmantauan dan evaluasi organisasi Kementcrian

Peraturan Presiden mengenai Pcnyusunan Pedoman umumkclcmbagaan LPNK

Hasil pcmantauan dan evaluasi organisasi LPNK

Peraturan Presiden mengenai pedoman umum kclcmbagaaninstansi vertikal

Peraturan Menteri PAN dan RB mengenai pedoman umumkclcmbagaan UPT

Hasil pcmantauan dan evaluasi kclcmbagaan UPT

Peraturan Menteri PAN dan RB mengenai pedoman umumkclcmbagaan instansi pemerintab yang mencrapkan PPK -BLU

Hasil Pcmantauan dan Evaluasi kclcmbagaan instansipcmerintah yang mencrapkan PPK-BLUPeraturan Presiden mengenai pcdoman umum kclcmbagaanSekretariat Lembaga Ncgara

Program dan Kcgiatan

13. Pcmantaiian dan Evaluasi Kelcmbagaan Sekrctariat

Lcmbaga Ncgara

14. Penyusunan Pedoman Umum Kclembaguan Sekrctari

at Nonstruktiiral

15. Pcmantaiian dan Evaluasi Kelcmbagaan Lcmbaga NonStruktiiral

16. Pcmuntauan dan Evaluasi Kelcmbagaan Pcmcrlntah

Daerah

EIQBiniEIBEIQBilQlHasil Yang Dlharapkan

Hasil pemantauan dan evaluasi kelembagaan sekretariatlembaga negara

Peraturan Mcnteri PAN dan RB mengenai pedoman umumkelembagaan sekretariat non struktural

Hasil pemantauan dan evaluasi kelembagaan lembaga nonstruktural

Basil pemantauan dan evaluasi kelembagaan pemerintahdaerah

■orD

3n>3■o> 3Dz O

HIQ. Q.CU3 230 Oi

CD T3

z 30fD

o —h

oNJo 3—1 0)OJ tn

3"C3

Otsj TTo

0)O lO

b. Penntaan Tatalaksana

1. Penyiisunan RUU Administrasi Pcmcrintahan

2. Periimusan UU Etika Penyclcnggaraan Negara

3. Penyusunan Pedoman Anallsis Proses Bisnls pada K/Ldan Pcmda

c. Pcnataan Sistem Manujcmcn SDM Aparatur

I. Penycmpurnuan Pedoman Standar Kompetcnsl Jaba-tan

2. Penyusunan Perencanaan Pcgawal (Formasi) secaraNasional

3. Pcnyempiirnaan Pedoman Assessment Kompetcnsl In-divldii Pcgawal

4. Penyenipurnaan Kcbljakan Anallsis Kcbutuhan danPengenibangan Sistem Diklat

5. Penyusunan Pedoman Pcnataan Sistem Tunjangan Ki-nerja

6. Penyusunan Pedoman Penyusunan Poia Karir (SistemPenempatan, Promosi. dan Mutasi)

RUU Administrasi Pemerintahan

RUU Etika Penyelenggaraan NegaraPermenPANRB tentang Pedoman analisis proses bisnis padaK/L/Pemda, termasuk sosialisasinya

Pedoman Standar Kompetensi Jabatan

Pedoman Penyusunan Perencanaan Pegawai (formasi) secaranasional

Pedoman assessment kompetensi individu pegawai

PP tentang analisis kebutuhan dan pengembangan sistemdiklat

Pedoman penataan sistem tunjangan kinerja

Pedoman pengembangan sistem diklat

Program dan Kegiatan7. Pcnyusunan Pcdoman Pengeinbangan Data Base SDM

Aparatur Negara

8. Penvusunan Pedoman Evaliiasi Jabatan

9. Penvusunan Pcdoman Analisis Jabatan

10. Penvusunan Pcdoman Pengcndalian Kepegawaian/Au-di( Kcpcgawaian

II. Penyusunan Pedoman Pengendalian Diklat

12. Penyusunan Kebijakan lentang Sistcm RcmunerasiSDM Aparatur Negara

13. Penyempurnaan PP tentang Pengadaan PNS

14. Penyusunan PP tentang Pegawai Tidak Tetap (PegawaiPemerintah Non-PNS)

15. Penyempurnaan PP tentang Diklat Jabatan PNS

16. Penyempurnaan PP tentang Penilaian Klnerja Pegawai

17. Penyempurnaan PP tentang Pengangkatan PNS DaiamJabatan Struktura!

18. Penyempurnaan PP tentang Wewcnang Pengangkatan,Pemindahan dan Peniberhentlan PNS

19. Penyempurnaan PP tentang Disiplin PNS

20. Pengeinbangan Slstem Pcndidikan dan Pelatihan Se-cara 'I'erpusat

21. Penyusunan Kebijakan dan Fenganggaran Untuk ExitPolicy

Hasil Yang Diharapkan

Pedoman pengcmbangan clauihase SDM aparatur negara

Pedoman cvaluasi jabatan

Pedoman analisis jabatan

Pedoman pengendalian kepegawaian/audii kepegawaian

Pedoman Pengendalian Diklat

PP tentang Sistem rcmunerasi SDM Aparatur Negara

PP tentang pengadaan PNS

PP mengenai pegawai tidak tetap (pegawai pemerintah nonPNS)

P[' mengenai Diklat Jabatan PNS

PP mengenai penilaian kinerja pegawai

PP mengenai pengangkatan PNS daiam Jabatan Struktural

PP mengenai wewenang pengangkatan, pemindahan danpemberhenlian PNS

PP mengenai disiplin PNS.

Sistem pcndidikan dan pelatihan secara terpusat

Sistem dan anggaran untuk SDM yang mengundurkan dirisecara bcrsama/massal dan sukarela (khususnya SDM yangkompeiensinva tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi

■on>

3<T)3■D> :oz o

a>a. Q.u3 23D Q>

07 ■D

2 :nrop —ho

KJO 3—Ja> t/1

3" gjC3

oNJO -t

M O)

O t/1

Program dan Kegiatand. Penguatan Pcngawasan

I. Pcnyiisunan RIJU Pengcndalian Penyelenggaraan Ad-ministrasi Pemerintahan

2. Perumusan Kebijakan Bidang Pengawasan dan Pcm-bcrantasan Korupsi

lEniEniEIBEnBEIQl Hasil Yang Diharapkan

II.U3. Pelaksanaan Kocrdinasi, Monitoring, dan Evaluasi

Bidang Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi

e. Penguatan Akuntabilitas KinerjaI. Penyusunan RUU Akuntabilitas Kinerja Penyeleng-

gara Negara2. Penetapan Peraturan Pelaksanaan UU Akuntabilitas

Kinerja Penyelenggara Negara3. Pelaksanaan Penguatan Akuntabilitas Kinerja

4. Pcngcmbangan Sistem Manajemen Kinerja

5. Penyusunan Modul (bahan referensi bagi K/L danPcmda untuk menyusun IKU)

RUU Pengendalian Penyelenggaraan AdministrasiPemerintahan (PPAP)a) Kebijakan pcmbinaan SPIP

b) Kebijakan tentang Pengawasan Internc) Kebijakan tentang TLHP

d) Kebijakan tentang pengawasan masyarakate) Kebijakan percepaian pemberantasan korupsia) Laporan monitoring pelaksanaan kebijakan pengawasan

inleni

b) Laporan monitoring TLHP instansic) Laporan penyaluran dan pemantauan pengaduan

masyarakatd) Laporan Kormonev secara lengkap dan periodik

RUU Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara

Peraturan Pelaksanaan UU Akuntabilitas KinerjaPenyelenggara NegaraLaporan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi akuntabilitaskinerjaSistem Manajemen KinerjaModul (bahan referensi bagi K/L dan Pemda untuk menyusunIKU)

Program dan Kegiatan

6. Review Pcncrapan IKUiRiTTiiCTnRiyCTinraRiffii

Hasii Yang Diharapkan

Laporan hasil review 1K.U

f. Peningkatan Kualitas Pclayanan Publik

I. Pcnctapan Kvaluasi Kinerja Pclayanan BerdasarkanIKM pada Pciiierintah Kabupatcn/Kota yang Mcrep-resentasikan Kinerja Provlnsi

2. Pcnctapan Pcdoman Slandar Pclayanan Scsual dcn-gan UU 25 Tabun 2009 Icnlang Pclayanan Publik.

3. Pcrccpatan Pcngcmbangan Best Practices Peningka-tan Kualilas Pclayanan Publik pada K/L/Pcmda

4. Peningkatan Kualitas Pclayanan yang Bcrbasis SistcmManajcmcn Mutu yang Diakui Sccara Intcrnasional

Angka capaian IKM pada pemerintah kabupaten/kota yangmercpresentasikan kinerja provlnsi

Peraiiiran Pemerintali tentang Pedoman Standar PclayananSesuai dengan UU 25 Taliun 2009 icntang Pclayanan Publik.dan Pemicnpan tentang Pcdoman Teknis Penyusunan SlandarPclayanan

Setiap K/L dan Pemda mcmpunyai unit pclayanan yangmenjadi model peningkatan kualitas pclayanan publik.Peningkatan Jumlah unit pclayanan yang secara sukarelamcnerapkan sistcm mana-jemcn mutu yang diakui secaraintcrnasional

Mcnlcri NcgaraPendayagunaan Aparatur Negara


b. Keterkaitan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi padaTingkat Makro (2010-2014)

Keterkaitan pelaksanaan keenam program di atas dapat dilihat padagambar di bawah ini.

Penataan

Tatataksana

Penataan

Organisasi

Penguatan

Akuntabilitas

Klnerja

PeningkatanKualitas

Pelayanan

Gambar 5

Keterkaitan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Tingkat Makro





3.3 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 pada TingkatMeso

a. Tahapan Pelaksanaan

Tahun Pertama

Tahun Kedua

Membangun landasan yang kuat untuk menjaminimplementasi reformasi birokrasi secara konsistensesuai dengan target yang telah ditentukan.

Langkah-langkah yang dilakukan:

• membangun sistem operasi reformasi birokrasiyang meliputi pengorganisasian pelaksanaan reformasi birokrasi, pengaturan mekanisme pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penyusunansistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;

• menyelesaikan usulan pelaksanaan reformasibirokrasi dari K/L yang sudah masuk pada tahun2009, sosialisasi, dan public campaign;

• melakukan penilaian usulan reformasi birokrasidari seluruh K/L dan Pemda;

• menyusun berbagai pedoman, dan juklak/juknisyang diperlukan;

• melakukan monitoring atas basil pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L dan Pemda;

• melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasiatas basil pelaksanaan reformasi birokrasi di K/Ldan Pemda.

Melanjutkan bal-bal yang belum dapat diselesaikanpada tabun pertama, menjaga/memelibara program/kegiatan yang sudab berbasil dilaksanakan,melakukanmonitoring, evaluasi,dan penyempumaan

terbadap basil-basil yang sudab diperoleb padatabun pertama.

BAB III





• melanjutkan penyelesaian usulan pelaksanaanreformasi birokrasi dari K/L dan Pemda, sosiabisasi dan public campaign;

• melakukan monitoring pelaksanaan reformasibirokrasi di K/L dan Pemda;

• melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasiatas basil pelaksanaan reformasi birokrasi di K/Ldan Pemda.

• Melakukan identifikasi dan analisis terhadap ke-mungkinan/risiko kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan mengusulkan rencana miti-gasi risiko.

Tahun Ketiga Meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikanpada tahun kedua, menjaga/memelihara hal-halyang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukanmonitoring, evaluasi dan penyempumaan terhadaphasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun kedua.


• melanjutkan sosialisasi dan public campaign;

• melanjutkan penilaian usulan pelaksanaan reformasi birokrasi dari K/L dan Pemda;


• melakukan evaluasi dan menjnisun rekomendasiatas hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di K/Ldan Pemda.




Tahun Keempat

Tahun Kelima



Meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikanpada tahun ketiga, menjaga/memelihara hal-halyang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukanmonitoring, evaluasi, dan penyempumaan terhadaphasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun ketiga.


• melanjutkan sosialisasi dan public campaign;

• melakukan penilaian usulan pelaksanaan reformasi birokrasi dari pemerintah daerah;


• melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasiatas hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di K/Ldan Pemda.


Meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikanpada tahun keempat, menjaga/memelihara hal-halyang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukanmonitoring dan evaluasi menyeluruh terhadapseluruh proses reformasi birokrasi baik tingkatnasional maupun instansi (K/L dan Pemda).


melakukan evaluasi menyeluruh hasil pelaksanaanreformasi birokrasi nasional dan instansi (K/L danPemda) yang dilaksanakan sejak tahun 2007 sampaitahun 2014.

BAB III




b. Program, Kegiatan, Agenda, dan Hasil yang Diharapkan padaTingkat Meso (2010-2014)

Pada tingkat meso, ada beberapa program reformasi birokrasi yangdilaksanakan, seperti yang dikemukakan di bawah ini.

1) Program Manajemen Perubahan

Program ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis dankonsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta polapikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadiiebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a) meningkatnya komitmen K/L dan Pemda dalam melakukan reformasi birokrasi;

b) terjadinya perubahan pola pikir dan budaya keija birokrasi pe-merintah;

c) menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinantimbulnya resistensi terhadap perubahan.

2) Konsultasi dan Asistensi

Program ini bertujuan untuk memberikan kejelasan pelaksanaanreformasi birokrasi pada K/L dan Pemda. Target yang ingin dicapaimelalui program ini adalah:

a) meningkatnya pemahaman K/L dan Pemda dalam melakukanreformasi birokrasi;

b) meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan reformasibirokrasi.



Mcnteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara


3) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Program ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan reformasibirokrasi pada K/L dan Pemda dan memberikan umpan balik bagiupaya perbaikan proses reformasi birokrasi. Target yang ingindicapai melalui program ini adalah:

a) meningkatnya akuntabilitas dan kinerja K/L dan Pemda;


4) Knowledge Management

Program ini bertujuan untuk mendorong pertukaran pengetahuan

tentang pelaksanaan reformasi birokrasi di antara K/L dan Pemda.Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a) meningkatnya profesionalisme SDM aparatur K/L dan Pemda;


BAB III


Kegi

atan

-keg

iata

n ya

ng di

laku

kan be

rkai

tan d

engan program-program tingkat meso di

ata

s dap

at di

lihat

pada

tabei di bawah ini

.

Tabel3

Program, Ke

giat

an, A

genda, da

n Hasil yang Diharapkan pa

da Tingkat Meso {2

010 - 20

14)

Priigram dan Kcgiatan

'anajemen Perubahan

1. Meinbuat pcdoman dan pct

unju

k pelaksa-

__aMarcIojiiiasU>liLQkiji5l

2. Sostalisasi

onsultasi dan Asistensi

Hasil yang Dih

arap

kan

okumen Pet

unju

k Pelaksanaan

IVlo

nito

ring

, Lvaluasi, dan Peiaporan

ITlV

foni

torl

ng

elaporan

nowledge Management

erkoordmasmya pelaksanaan reformasi birokrasi

Hasi

l monitonn

Hasilevaluasi

Hasil evaluasi men

yelu

ru

Peiaporan ke

maju

an ret

brin

asi birokrasi

erse

aian

ya dan tcr

desi

mina

sika

nnya

penge

tahuan

dan

peng

alan

ian

refo

rmas

i bi

rokr

asi

Mcnlcri NcgaraPendayagiinaan Aparatur Negara


c. Keterkaitan Pelaksanaan Program pada Tingkat Meso (2010-2014)

Keterkaitan substansi pelaksanaan program pada tingkat meso di atasdapat dilihat pada gambar di bawah ini.

mekanisme R

Pembanguna

Sittem

Monitoring da

PanyutunanRencana

PenvelesalanUtulan RB

PengoKanlsasian

' Public CempalM^

KonsultasI dan

Asistensi

Monitoring,

EvaluasI dan

Pelaporan

Umpan bailkbag! pelaksanaa

RB pada tahunberikutnya

Gambar 6

Keterkaitan Program dan Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tingkat Meso

3.4 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Pada Tingkat Mikro

a. Program, Kegiatan, Agenda, dan Hasil yang Diharapkan padaTingkat Mikro (2010-2014)

Pada tingkat mikro, ada beberapa program reformasi birokrasi yangdilaksanakan, seperti yang dikemukakan di bawah ini.

1) Program Manajemen Perubahan

Program ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis dankonsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta polapikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi

BAB III




lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a) meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai K/L dan Pemdadalam melakukan reformasi birokrasi;

b) terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja K/L dan Pemda;

c) menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinantimbulnya resistensi terhadap perubahan.

2) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaanperaturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh K/L dan

Pemda. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a) menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh K/L dan Pemda;

b) meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan K/L dan Pemda.

3) Program Penataan dan Penguatan Organisasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasorganisasi K/L dan Pemda secara proporsional sesuai dengankebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasiK/L dan Pemda menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran {right sizing).Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a) menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internalK/L dan Pemda;

b) meningkatnya kapasitas K/L dan Pemda dalam melaksanakantugas pokok dan fungsi.

Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No; 20Tahun 2010



4) Program Penataan Tatalaksana

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitassistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, danterukur pada masing-masing K/L. Target yang ingin dicapaimelalui program ini adaiah:

a) meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam prosespenyelenggaraan manajemen pemerintahan di K/L dan Pemda;

b) meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di K/L dan Pemda;

c) meningkatnya kinerja di K/L dan Pemda.

5) Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDMaparatur pada masing-masing K/L dan Pemda, yang didukungoleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi,transparan, serta memperoleh gaji danbentukjaminankesejahteraan

yang sepadan. Target yang ingin dicapai melalui program iniadaiah:

a) meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparaturpada masing-masing K/L dan Pemda;

b) meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDMAparatur pada masing-masing K/L dan Pemda;

c) meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing-masing K/Ldan Pemda;

d) meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur pada masing-masing K/L dan Pemda;

e) meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada masing-masing K/L dan Pemda.

6) Program Penguatan Pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraanpemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masingK/L dan Pemda. Target yang ingin dicapai melalui program iniadaiah:

a) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing K/L dan Pemda;

BAB III




b) meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara padamasing-masing K/L dan Pemda;

c) meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangannegara pada masing-masing K/L dan Pemda;

d) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing kA. dan Pemda.

7) Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas danakuntabilitas kinerja K/L dan Pemda. Target yang ingin dicapaimelalui program ini adalah:a) meningkatnya kinerja K/L dan Pemda;

b) meningkatnya akuntabilitas K/L dan Pemda.

8) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayananpublik pada masing-masing K/L dan Pemda sesuai kebutuhan danharapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui programini adalah:

a) meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebihmurah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada K/L danPemda;

b) meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh stan-dardisasi pelayanan intemasional pada K/L dan Pemda;

c) meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyeleng-garaan pelayanan publik oleh masing-masing K/L dan Pemda.

9) Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program ini bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaan reformasibirokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yangditetapkan dalam Roap Map K/L dan Pemda. Target yang ingindicapai melalui program ini adalah memberikan peringatan dinitentang resiko kegagalan pencapaian target yang ditetapkan

Kegiatan - kegiatan pada tingkat pelaksanaan mikro tersebut, perlumemperhatikan hal - hal dibawah ini:


PermenPAN dan RB No: 20Tahun 2010



1) Setiap K/L dan Pemda pada dasamya memiliki kemajuan yangberbeda. Ada K/L dan Pemda yang sudah melaksanakan sebagianprogram reformasi birokrasi, tetapi ada pula K/L dan Pemda yangbelum melaksanakan program reformasi birokrasi.

2) Tahun sebagai awal dimulainya K/L dan Pemda melaksanakanprogram reformasi birokrasi juga berbeda.

Oleh karena itu, berbeda dengan tingkat pelaksanaan makro dan meso(label 2 dan label 3), pada tingkat pelaksanaan mikro tidak ditetapkanagenda waktunya. Hal ini dikarenakan setiap K/L dan Pemda memiliki karakteristik yang berbeda. Pelaksanaan RB pada K/L dan Pemdadilakukan dengan titik awal dan kecepatan yang berbeda sesuai dengan kesiapan K/L dan Pemda. Dengan demikian setiap K/L dan Pemdaharus menyusun wadmap pelaksanaan RB.

Program, kegiatan dan hasil yang diharapkan pada tingkat pelaksanaanmikro tersebut di atas, adalah:

Tabel 4

Program, Kegiatan, dan Hasil Yang Diharapkan Pada Tingkatan Mikro(2010-2014)

1 PROGRAM DAN KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN 1

A. MANAJEMEN PERUBAHAN

1. Pembentukan tim manajemenperubahan K/L dan Pemda

Tim manajemen perubahan K/L dan Pemda

2. Penyusunan strategi manajemenperubahan dan strategi komu-nikasi K/L dan Pemda

Strategi manajemen perubahan dan strategikomunikasi K/L dan Pemda serta terbangunnyakomitmen, partisipasi dan perubahan perilakuyang diinginkan

3. Sosialisasi dan intemalisasi

manajemen perubahan dalamrangka reformasi birokrasi

Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen,konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaanprogram dan kegiatan reformasi birokrasipada seluruh tingkatan pegawai pada K/L danPemda

B. PENATAAN PERATURAN PE-

RUNDANG-UNDANGAN

Penataan berbagai peraturanperundang-undangan yangdikeluarkan/diterbitkan oleh K/L dan

Pemda

Identifikasi peraturan perundang-undanganyang dikeluarkan/diterbitkan oleh K/L danPemda sebagai dasar untuk melakukan regulasidan deregulasi

BAB III




PROGRAM DAN KEGIATAN

C. PENATAAN DAN PENGUATAN

ORGANISASI

1. Restrukturisasi/penataan tugasdan fungsi unit kerja pada K/Ldan Pemda

2. Penguatan unit kerja yang me-nangani organisasi, tatalaksana,

pelayanan publik, kepegawaiandan diklat

HASILYANG DIHARAPKAN

Peta tugas dan fungsi unit kerja pada K/L danPemda yang tepat fungsi dan tepat ukuran{right sizing) yang dapat mendorong percepatanreformasi birokrasi.

Unit kerja organisasi, tatalaksana, kepegawaiandan diklat yang mampu mendukung tercapainyatujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

D. PENATAAN TATALAKSANA

1. Penyusunan SOP penyelengga- Dokumen SOP penyelenggaraan tugas danraan tugas dan fungsi fungsi

2. Pembangiinan atau Pengemban- Tersedianya e-governmeni pada masing-masinggan e-governmeni K/L dan Pemda

E. PENATAAN SISTEM MANAJE-

MEN SDM APARATUR

1. Penataan sistem rekrutmen pe-eawai

2. Analisis jabatan

3. Evaluasi jabatan

4. Penyusunan standar kompetensijabatan

5. Asesmen individu berdasarkan

kompetensi

6. Penerapan sistem penilaian kin-

erja individu.

7. Pembangunan/Pengembangan

database pegawai

8. Pengcmbangan pendidikaii danpelatihan pegawai berbasis kom-etensi

Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan danakuntabel

Dokumen peta dan uraian jabatan

Peringkat jabatan dan harga jabatan

Dokumen kualifikasi jabatan

Peta profil kompetensi individu

Kinerja individu yang terukur

Ketersediaan data pegawai yang mutakhir danakurat

Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasiskompetensi

PENGUATAN PENGAWASAN

Penerapan Sistem Pengendalian Peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitasIntern Pemerintah (SPIP) pada pelaksanaan tugas dan fungsimasing-masing K/L dan Pemda

Peningkatan kualitas pertanggungjawabanpengelolaan keuangan negara



Mentcri Ncuara

Pcndayagunaan Aparatiir Ncgaradan Ret'onnasi Birokrasi

PROGRAM DAN KEGIATAN HASILYANG DIHARAPKAN

G. PENGUATAN AKUNTABILI-TAS KINERJA

1. Penguatan akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah

Peningkatan kualitas laporan akuntabilitaskinerja

2. Peiigembangan sistem manaje-lmen kinerja organisasi

Sistem yang mampu mendorong tercapainyakinerja organisasi yang terukur

3. Penyusunan Indikator KinerjaUtama (IKU) pada K/L dan Pemda.

Tersusunnya indikator Kinerja Utama (IKU)pada K/L dan Pemda.

H. PENINGKATAN KUALITAS PE-LAYANAN PUBLIK

1. Penerapan standar pelayananpada unit kerja masing-masingK/L dan Pemda

2. Penerapan SPM pada kabupaten/kota

3. Partisipasi masyarakat dalam pe-nyelenggaraan pelayanan publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik (lebihcepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudahdijangkau)

Peningkatan kualitas pelayanan dasar padakabupaten/kota

Peningkatan partisipasi masyarakat

I. MONITORING, EVALUASI DAN

PELAPORAN

. Monitorin

2. Evaluasi (dilakukan setiap tahun Laporan evaluasi tahunansekali)

3. Evaluasi menyelunih (dilakukan Laporan evaluasi lima tahunanpada semester kedua 2014)

b. Quick Wins

Quick wins, adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepatdicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasibirokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberanlasan korupsi,kolusi dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.Quick wins bennanfaat untuk mendapatkan momentum yang positifdan meningkatkan kepercayaan diri instansi dalam melakukan langkahreformasi birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat {towin public's heart).


Menteri NcgaraPendayasunaan Aparaiur Negara


Quick wins memiliki kriteria antara lain sebagai berikut:

• dilakukan di awal;

• sesuai dengan ekspektasi stakeholders utama K/L dan Pemdadalam hal output atau tingkat kinerja;

• dapat diselesaikan dalam jangka waktu relatif cepat, kuranglebih 12 bulan;

• mudah terlihat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung olehstakeholders;

• memicu area perubahan yang menjadi tujuan reformasibirokrasi;

• memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatankualitas produk utama K/L dan Pemda.

c. Keterkaitan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi padaTingkat Mikro (2010-2014)

Keterkaitan substansi pelaksanaan program pada tingkat mikro di atasdapat dilihat pada gambar di bawah ini.

PENATAAN PERATURAN

PENATAAN DAN

PENGUATAN OftGANISASI

PENGUATAN

UTASKPENATAAN SISTEM

MEMENSO

APARATURPENATAAN

TAFAIAXSANA

PENINGKATAN KUAUTAS

PELAYANAN PUBLIX

PENGUATAN

PENGAWASAN

MONITORING. EVAUIASI

DAN PELAPORAN

Gambar 7

Keterkaitan Program dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada K/L dan Pemda



Mcntcri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

dan Retbrmasi Birokrasi

3.5 Prioritas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan penetapanprioritas K/L dan Pemda berdasarkan kepentingan strategis baginegara dan manfaat bagi masyarakat. Mengingat keterbatasan ke-mampuan keuangan negara maka fokus dan lokus reformasi birokrasi dilaksanakan berdasarkan prioritas sebagai berikut:

• Prioritas pertama, K/L yang terkait dengan penegakan hukum, pen-gelola keuangan negara, pemeriksa dan pengawasan keuangan negara,penertiban aparatur negara;

• Prioritas kedua, K/L yang terkait dengan kegiatan ekonomi, sistemproduksi, sumber penghasilan penerimaan negara dan unit organisasiyang melayani masyarakat secara langsung, termasuk Pemda;

• Prioritas ketiga, K/L yang tidak termasuk prioritas pertama dan kedua.

Penetapan prioritas K/L dan Pemda dilakukan oleh KPRBN.

Prinsip Pelaksanaan

a. Seluruh K/L dan Pemda diwajibkan untuk melaksanakan reformasibirokrasi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 ten-

tang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

b. K/L dan Pemda yang melakukan reformasi birokrasi harus menyam-paikan usulan dokumen dan wad map kepada Tim RBN melaluiUPRBN;

c. Tunjangan kinerja merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaanreformasi birokrasi dan diharapkan dananya bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja K/L dan Pemda dan/atau pening-katan penerimaan yang dihasilkan;

d. Tunjangan kinerja diberikan secara bertahap sesuai kemajuan keber-hasilan/capaian pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB III


Menteri NegaraPcndayagunaan Aparatur Negara


3.6 Tunjangan Kinerja

Pemberian tunjangan kinerja berbeda dengan pemberianremunerasi. Tunjangan kinerja merupakan fiingsi dari keberhasilanpelaksanaan reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai olehseseorang individu pegawai. Kinerja individu pegawai yang dimaksudtentunya hams sejalan dengan kinerja yang hendak dicapai oleh instansinya.Oleh karena itu, tunjangan kinerja individu pegawai dapat meningkatatau menumn sejalan dengan peningkatan atau penumnan kinerja yangdiukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama. Sementara itu, remunerasiadalah semua bentuk imbalan yang diterima pegawai atas kontribusi yangdiberikannya kepada organisasi. Pemberian remunerasi bersifat fleksibel,yaitu dapat bersifat langsung atau tidak langsung, dapat berbentuk tunaiatau nontunai, dan dapat diberikan secara reguler atau pada waktu-waktutertentu. Remunerasi diberikan dalam bentuk:

1) gaji pokok;

2) tunjangan, meliputi tunjangan jabatan, tunjangan prestasi (insentif),tunjangan biaya hidup (mmah, pangan, dan transportasi sesuai dengantingkat kemahalan di masing-masing daerah), tunjangan hari raya, dantunjangan kompensasi pegawai yang ditempatkan di daerah terpencil,daerah konflik, atau mempunyai lingkungan kerja yang tidak nyamanatau berisiko tinggi;

3) imbalan lainnya, seperti jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminanpensiun.

Tunjangan kinerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi menggunakanprinsip-prinsip:

• Efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja K/L dan Pemda.

• Equal pay for equal work, yaitu pemberian besaran tunjangan kinerjasesuai dengan harga jabatan dan pencapaian kinerja.

Kebijakan dan alokasi anggaran untuk reformasi birokrasi dantunjangan kineija bagi suatu K/L hams disetujui oleh KPRBN dan DPR(komisi terkait) serta diajukan melalui Menteri Keuangan RI. Bila suatuK/L tidak memerlukan tambahan pagu untuk reformasi birokrasi dan

Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010



tunjangan kinerja, namun memerlukan realokasi anggaran, perlu mendapatpersetujuan Komisi DPR terkait. Bila suatu K/L memerlukan tambahanpagu untuk reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja, pagu tersebut perlumendapat persetujuan DPR (Badan Anggaran).

Hasil penilaian pelaksanaan program dan kegiatan reformasibirokrasi K/L yang dilakukan Tim RBN digunakan oleh Menteri Keuangansebagai bahan pertimbangan dalam perhitungan besaran tunjangan kinerjadan digunakan dalam proses penetapan persetujuan besaran tunjangankinerja dalam Rapat KPRBN. Selanjutnya, besaran tunjangan kinerjasetelah mendapatkan persetujuan DPR ditetapkan dengan PeraturanPresiden.

Penetapan tunjangan kinerja pegawai negeri di lingkunganpemerintah daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan programdan kegiatan reformasi birokrasi pemerintah daerah oleh Tim RBN denganpersetujuan KPRBN.

a. Pemberian Tunjangan Kinerja

Tunjangan kinerja dipertimbangkan untuk diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap dokumen usulan dan verifikasi lapangan olehUPRBN, hasil penilaian dan verifikasi disampaikan kepada TRBN untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan KPRBN. Penetapan pemberian tunjangan kinerja terutama didasarkan pada: (1) kesiapan K/Ldan Pemda dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara berke-sinambungan. dan (2) dampak potensial strategis dari pelaksanaanreformasi birokrasi K/L dan Pemda.

b. Pemberian Tambahan/Pengurangan Anggaran Tunjangan Kinerja

Tambahan/pengurangan tunjangan kinerja {reward and punishment)dipertimbangkan untuk diberikan setelah dilakukan monitoring danevaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi K/L dan Pemdaoleh Tim Independen. UPRBN memproses hasil monitoring dan evaluasi, serta masukan Tim Quality Assurance kemudian disampaikankepada TRBN untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan KPRBN.Penetapan pemberian tambahan/pengurangan anggaran tunjangan kinerja terutama didasarkan hasil evaluasi dengan fokus pertimbangan

BAB III




pada: (1) kemajuan K/L dan Pemda dalam melaksanakan reformasibirokrasi secara berkesinambungan; dan (2) dampak strategis daripeiaksanaan reformasi birokrasi K/L dan Pemda.

Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20Tahun 2010



BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORANPELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1 Monitoring

Monitoring minimal dilakukan setiap enam bulan sekali, TimIndependen melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasipada masing-masing instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupunpemerintah daerah. Hasil monitoring disusun dalam bentuk laporan yangdisampaikan kepada Ketua KPRBN dan Ketua Tim RBN

4.2 Evaluasi

Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasidi masing-masing instansi, setahun sekali Tim Independen melakukanevaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masinginstansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.Evaluasi dilakukan berdasarkan program dan kegiatan yang hamsdilaksanakan oleh masing-masing K/L dan Pemda sebagaimana diuraikandalam dokumen RMRB ini. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporandan disampaikan kepada Ketua KPRBN dan Ketua Tim RBN, kemudiandibahas dalam rapat KPRBN. Berdasarkan hasil evaluasi, KPRBNmemberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan reward dan punishmentsesuai dengan peraturan pemndang-undangan yang berlaku.

4.3 Pelaporan

Tim Independen menyusun laporan konsolidasi hasil pelaksanaanmonitoring dan evaluasi pada masing-masing K/L dan Pemda. TimIndependen menyampaikan laporan konsolidasi dimaksud kepada KetuaKPRBN dan Ketua Tim RBN. Sementara itu, Tim Quality Assurancemenyusun laporan hasil pelaksanaan penjaminan mutu pelaksanaanreformasi birokrasi dan disampaikan kepada Ketua KPRBN dan KetuaTim RBN.

BAB IV

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Menteri NegaraPendayagunaan Aparaiur Negara

dan Rdbrmasi Birokrasi

BAB V

PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) 2010 - 2014 adalahbentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010- 2025. RMRB yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali danmerupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapanselanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya,begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahunsebelumnya.

Reformasi birokrasi K/Ldan Pemdadilaksanakan melalui program-program yang berorientasi pada outcomes. Program-program tersebutdilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menghasilkankinerja yang makin baik. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasimemerlukan komitmen dan menjadi tanggung jawab pimpinan dan seluruhJajaran aparatur pemerintah di K/L dan Pemda.

RMRB 2010-2014 merupakan instrumen dalam rangka percepatanpelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah. Dokumen ini agar menjadipedoman bagi K/L dan Pemda dalam menyusun dan melaksanakanreformasi birokrasi.

Ditetapkan di JakartaPadalanggal 30 Desember 2010Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi ̂ rokrasi/Ketua Tim R^f^^ti^^|hs^rasiNasional, / ̂

E.^. Mangindaan

BAB V

Penutup

oad map reforldasi birokrasi - perpus.menpan.go.id

Documents