narkotika_analisa yuridis rehab thd pecandu narkotika dalam pembaharuan hkm pidana nasional

ANALISIS YURIDIS REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

TESIS

OLEH MALA PUSPITA SARI BR GINTING

087005058/HK

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2010

Universitas Sumatera Utara

ANALISIS YURIDIS REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum


OLEH

MALA PUSPITA SARI BR GINTING 087005058/HK

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2010


Judul Tesis : ANALISIS YURIDIS REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Nama Mahasiswa : Mala Puspita Sari Br. Ginting Nomor Pokok : 087005058 Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, M.Hum.) Ketua

(Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum) (Syafruddin S. Hasibuan, SH, MH, DFM) Anggota Anggota Ketua Program Studi Dekan (Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH) (Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum) Tanggal Lulus : 22 Desember 2010


Telah diuji pada Tanggal 22 Desember 2010 PANITIA PENGUJI TESIS Ketua : Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, M.Hum

Anggota : 1. Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum

2. Syafruddin S. Hasibuan, SH, MH, DFM

3. Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum

4. Prof. Dr. Suwarto, SH, MH


ABSTRAK

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, diperlukan kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkotika sebagai korban, bukan. Hal yang menarik dalam undang-undang tentang narkotika adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk dilakukannya rehabilitasi. Uraian dalam pasalnya menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkotika. Sayangnya rumusan tersebut tidak efektif. Peradilan terhadap pecandu narkotika sebagian besar berakhir dengan vonis pemenjaraan bukan rehabilitasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum tentang rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan filosofi tujuan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dalam perspektif pembaharuan hukum pidana nasional. Jenis penelitian yang dilakukan memakai pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, didukung data primer, berupa hasil wawancara dengan beberapa nara sumber. Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori treatment dan social defence.

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur dalam Pasal 45 dan 47 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997; SEMA No. 7 Tahun 2009; Pasal 54, 55, 103 dan terkait dengan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009; SEMA No. 4 Tahun 2010. Perbedaan mendasar ketentuan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dari undang-undang lama ke yang baru adalah ketentuan mengenai vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dibuat sedemikian rupa sehingga memperbesar peluang untuk dijatuhkan vonis rehabilitasi daripada penjara. Filosofi tujuan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika sesuai dengan paradigma behavioral prevention merupakan pandangan yang bertitik tolak dari pertimbangan individu sendiri di dalam penjatuhan pidana. Dalam teori incapacity, pidana dijatuhkan agar terpidana tidak berada lagi dalam “kapasitas” sebagai orang yang bebas melakukan kejahatan. Menurut teori rehabilitasi, dimaksudkan agar terpidana dapat berubah kepribadiannya, sehingga tidak lagi mempunyai kepribadian yang jahat. Petunjuk teknis mengenai pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang dimuat dalam SEMA, perlu dimasukkan ke dalam ketentuan undang-undang. Hakim yang menangani perkara pecandu narkotika perlu menjadikan rehabilitation theory sebagai paradigma berpikir dan juga berdasarkan pertimbangan pecandu narkotika merupakan self victimizing victims untuk sebisa mungkin menjatuhkan vonis rehabilitasi. Kata kunci: Rehabilitasi, Pecandu Narkotika, Pembaharuan Hukum Pidana


ABSTRACT Civil law upgrading is intended to make better civil law in accordance with the norms prevailed in the society. Related to the problems of misuse of the narcotics, it is necessary to have the policy of law putting the narcotics abusers as the victim and not as the doers of the criminal. The interesting point related to the rules governing the narcotics is about the authority of the lawyer in giving the punishment for someone who is suspected as narcotics abuser and the needs to have the rehabilitation. The description on the articles focuses on the authority of the lawyer to make the decision in the problem of narcotics cases. Unfortunately, the formulation is not effective. The punishment for those narcotics abusers is mostly ended in the prison and not the rehabilitation. The objective of the research is to know the clauses of the law concerning with the rehabilitation for those narcotics abusers and the philosophy of the objective of the rehabilitation to the narcotics abusers in the perspective of national civil law upgrading. This research uses normative yuridical approach. The data sources are taken from the secondary data such as primary law material,. Secondary law material and tertiary law material. Then, it is supported by the primary data such as the interview with some informants. All data are analyzed qualitatively. The theories used are treatment theory and social defense. The clauses of the law governing the punishment of the rehabilitation to the narcotic users is arranged in Article 45 and Article 47 Act No 22 of 1997; SEMA No. 7 of 2009, Article 54,55, 103 and related to Article 127 Act No 35 of 2009, SEMA No.04 2010. The real difference of the clause about the punishment of the rehabilitation to the narcotics abusers can be seen from the old and new clauses. In the new clause, the punishment of the rehabilitation to the narcotic abusers has been well arranged and it adds the chance to put the punishment of rehabilitation than to put in the prison. The philosophy of the objective of the rehabilitation to the narcotics abusers has been in accordance with the paradigm of prevention and it is based on the personal consideration in giving the punishment. In the theory of the capacity, the user is punished to avoid the related person is free to do the criminal. Whereas, according to the theory of rehabilitation, it is intended to change the personality. The technical guidance regarding the implementation of the rehabilitation for those narcotics users should be made in the SEMA and it is put into the act clauses. Those lawyers in managing the cases narcotics should make the rehabilitation theory as the paradigm of thinking and also based on the consideration that in giving the punishment of the rehabilitation, those narcotics users are as the self victimizing victims . Key words : rehabilitation, narcotics abusers, civil law upgrading.


KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat ALLAH SWT atas berkat dan

rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh Magister Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Judul tesis

ini adalah”ANALISIS YURIDIS REHABILITASI TERHADAP PECANDU

NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

NASIONAL”.

Dalam penyusunan tesis ini Penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai

pihak sehingga pada kesempatan ini Pemulis juga ingin mengucapkan terima kasih

kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH. M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara, Medan.

2. Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, SH. M.H, Selaku Ketua Program Studi

Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara beserta staf.

3. Ibu Prof. Dr. Sunarmi, SH. M. Hum, Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu

Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara beserta staf.

4. Komisi Pembimbing, Bapak Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH. M. Hum, Selaku

Ketua beserta Bapak Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum dan Bapak

Syafruddin S, Hasibuan, SH, MH, DFM, Selaku Anggota.

5. Para Nara sumber Bapak Achmad Guntur, SH, Selaku Hakim di Pengadilan

Negeri Medan, Bapak Marasutan Harahap, SH, Selaku Kepala Bidang


6. Kedua orangtua penulis, kakak dan adinda tercinta serta sahabat yang telah

memberikan dukungan penuh.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih belum sempurna, oleh

karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para

pembaca sekalian demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan

sumbangan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Terima kasih.

Medan, Desember 2010.

Penulis,

MALA PUSPITA SARI BR. GINTING NIM 087005058


RIWAYAT HIDUP

Nama : MALA PUSPITA SARI BR. GINTING

Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Bandar, 13 Januari 1986

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Asahan

Pendidikan : - Sekolah Dasar (SD) Negeri Nomor 115534, Janji Lobi

(Lulus Tahun 1998).

- Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2,

Rantau Selatan, Labuhan Batu (Lulus Tahun 2001).

- Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4, Medan

(Lulus Tahun 2004).

- Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan

(Lulus Tahun 2008).

- Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara, Medan (Lulus Tahun

2010).


DAFTAR ISI

ABSTRAK .............................................................................................................. i

AB STRACT.......................................................................................................... ii

KATA PENGANTAR ........................................................................................... iv

RIWAYAT HIDUP……………………………………………………………… v

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………… vi

DAFTAR TABEL ………………………………………………………………. viii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1

A. Latar Belakang ……………………………………………………... 1

B. Perumusan Masalah ………………………………………………... 9

C. Tujuan Penelitian …………………………………………………... 9

D. Manfaat Penelitian …………………………………………………. 9

E. Keaslian Penulisan ………………………………………………… 10

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep ………..…………………… 12

1. Kerangka Teori ……………………................................................ 12

2. Kerangka Konsep ………………………………………………... 15

G. Metode Penelitian ............................................................................. 18

1. Jenis Penelitian ............................................................................... 18

2. Sumber Data .................................................................................. 18

3. Teknik Pengumpulan Data …….................................................... 20

4. Analisis Data .................................................................................. 20

BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA…………………………………………... 21

A. Ketentuan Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika...……….... 21


1. Ketentuan Pidana Penjara bagi Penyalahgunaan Narkotika…….. 22

2. Sistem Pertanggjawaban Pidana ………………………………... 25

B. Ketentuan Penjatuhan Vonis Rehabilitasi terhadap Pecandu

Narkotika…………………………………………………………… 35

C. Double Track System dalam Perumusan Sanksi terhadap Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika……. …………………………………... 48

BAB III FILOSOFI TUJUAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAl ……………………………………………….. 58

A. Relevansi Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dengan

Pembaharuan Hukum Pidana Nasional…………………………… 58

1. Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika Ditinjau dari Sudut

Kebijakan Kriminal…………………………………………….. 59

2. Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika Ditinjau dari Sudut Tujuan

Pemidanaan …………………………………………………….. 61

B. Perspektif Filsafat tentang Pemidanaan …………………………… 85

C. Filosofi Tujuan Pemidanaan Dikaitkan dengan Rehabilitasi terhadap

Pecandu Narkotika dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana

Nasional ……………………………………………………………. 92

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN ……………………………………. 97

A. Kesimpulan ………………………………………………………. 97

B. Saran ……………………………………………………………... 100

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 102


DAFTAR TABEL

Tabel 1: Data Jumlah Perkara Pecandu Narkotika yang diputus di Pengadilan Negeri

Medan 5 (lima) tahun terakhir………………………………...................... 45

Tabel 2: Data Jumlah Perkara Pecandu Narkotika yang diputus di Pengadilan Negeri

Medan Bulan Januari s/d September 2010 …………………….................. 46

Tabel 3: Data Jumlah Napi di LP Klas I Tanjung Gusta Medan Per Akhir Tahun

dalam 3 (tiga) tahun terakhir ……………………………………............... 81

Tabel 4: Data Jumlah Napi pecandu Narkotika di LP Klas I Tanjung Gusta Medan

Bulan Januari s/d September 2010 ……………………………………….. 82

Tabel 5: Data Jumlah Residivis Pecandu Narkotika di LP Klas I Tanjung Gusta

Medan …………………………………………………………………….. 83


narkotika_analisa yuridis rehab thd pecandu narkotika dalam pembaharuan hkm pidana nasional

Documents