modul pemnbukuan dan penyusunan lpj bendahara
DESCRIPTION
sTRANSCRIPT
DAFTAR ISI
HalamanKATA PENGANTAR ..................................................................................................................... i
DAFTAR
ISI................................................................................................................................. ii i
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................... 1
A. Latar Belakang.........................................................................................................
1
B. Tujuan Intruksional Umum .
………………………………………………………………………....2
C. Tujuan Instruksional Khusus.............................................................................. 2
BAB II JENIS DAN TUGAS POKOK BENDAHARA ........................................................ 3
BAB III BENDAHARA PENERIMAAN .................................................................................. 7
A. Penatausahaan Kas ................................................................................................
7
B. Pembukuan Bendahara Penerimaan................................................................... 7
C. Contoh Format Pembukuan Bendahara Penerimaan ....................................10
BAB IV BENDAHARA PENGELUARAN ..............................................................................18
A. Pengelolaan Kas UP/TUP .....................................................................................18
B. Pengelolaan Kas Selain UP/TUP .......................................................................19
C. Pembukuan Bendahara Pengeluaran ..............................................................20
1. Pembukuan DIPA, Revisi DIPA, dan SKPA ............................................20
2. Pembukuan Transaksi oleh Bendahara Pengeluaran Yang TidakMempunyai Bendahara Pengeluaran Pembantu ......................................21
3. Pembukuan Transaksi oleh Bendahara Pengeluaran Yang MempunyaiBendahara Pengeluaran Pembantu ..........................................................25
4. Contoh Format Pembukuan Bendahara Pengeluaran………………………..29
BAB V BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU .....................................................38
A. Pengelolaan Kas UP/TUP ...................................................................................38
B. Pengelolaan Kas Selain UP/TUP ......................................................................38
C. Pembukuan
BPP ....................................................................................................39
1. Penerimaan
Dana dari
Bendahara Pengeluaran ………………………………..40
2. Aktivitas Pembayaran atas Uang Yang Bersumber dari UP……………40
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA iii
3. Aktivitas Pembayaran atas Uang Yang Bersumber dari SPM-LSBendahara………………………………………………………………………………………………..41
4. Aktivitas Lainnya
…………………………………………………………………………………..42
5. Contoh Format Pembukuan Bendahara Pengeluaran Pembantu……..43
BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA ................................ ..51
A. Tatacara Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara ...........51
B. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara .............................51
C. Bentuk Laporan Pertanggungjawaban Bendahara .....................................52
BAB VIIVERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA ........61
A. Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi bagi KPPN …………………………..… ……………62
B. Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi bagi Kantor Wilayah DirektoratJenderal Perbendaharaan ………………………………………………..………………………..63
C. Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi bagi Direktorat Pengelolaan KasNegara …………………………………………………………………………………………………………...64
BAB VIII PENUTUP ..................................................................................................................74
DAFTAR
PUSTAKA ...................................................................................................................75
LAMPIRAN: Contoh Pembukuan Bendahara Pengeluaran …………………………………………..76
MODUL PEMBUKUAN DAN PE
NYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
iv
BAB I PENDAHULUAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Reformasi di bidang keuangan negara ditandai dengan diterbitkannya tiga paket
Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan
Negara. Reformasi tersebut menyangkut seluruh aspek di bidang keuangan negara,
termasuk pengelolaan uang di bendahara.
Sebelum reformasi di bidang keuangan negara, meskipun bendahara telah
dinyatakan sebagai pejabat fungsional, tetapi dalam pelaksanaan tugasnya
bendahara sangat dipengaruhi oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja.
Setelah reformasi, terdapat kejelasan mengenai wewenang dan tanggung jawab
serta hubungan bendahara dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kuasa
Bendahara Umum Negara dalam hal pengelolaan uang. Bahkan dalam pasal 21 ayat
(4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 dinyatakan dengan tegas bahwa
bendahara wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/KPA apabila
persyaratan tidak terpenuhi. Selain itu, bendahara bertanggung jawab secara
pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan dan secara fungsional bertanggung
jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara.
Bendahara selaku pejabat fungsional yang bertanggung jawab kepada Kuasa
Bendahara Umum Negara wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
seluruh uang negara yang dikelolanya. Di samping itu, bendahara selaku pejabat
yang diangkat oleh menteri/pimpinan lembaga juga wajib membukukan seluruh
transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja sebagaimana tertuang
dalam DIPA. Oleh karena itu berbeda dengan laporan yang dihasilkan Unit
Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), pembukuan bendahara akan
menghasilkan laporan bulanan pertanggungjawaban bendahara yang menyajikan
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 1
BAB I PENDAHULUAN
informasi tentang keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, keadaan kas pada
akhir bulan pelaporan, hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA dan penjelasan
atas selisih (jika ada) antara saldo buku dan saldo kas.
B. Maksud dan Tujuan
Penyusunan modul Pembukuan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara ini dimaksudkan agar Penyuluh Perbendaharaan dan para pembaca
lainnya memiliki panduan dalam rangka pembukuan dan penyusunan laporan
pertanggungjawaban bendahara pada kementerian negara/lembaga.
Tujuan penyusunan modul ini adalah:
1. Tujuan Instruksional Umum
Sebagai pedoman bagi Penyuluh Perbendaharaan sehingga dapat memahami dan
mengerti tugas dan tanggung jawab Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBN.
2. Tujuan Instruksional Khusus
Setelah membaca modul ini, diharapkan Penyuluh Perbendaharaan mampu
menjelaskan tugas dan tanggung jawab bendahara pengelola APBN pada
kementerian negara/lembaga/kantor/satker yaitu meliputi tata cara pembukuan
dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara.
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup modul ini meliputi pembukuan, penyusunan, dan penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ) oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
pada kementerian negara/lembaga/kantor/satuan kerja, termasuk Bendahara
Pengeluaran Pembantu. Selain itu, modul ini juga meliputi proses dan verifikasi
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara
Umum Negara serta laporan rekapitulasi Daftar LPJ Bendahara yang disampaikan
secara berjenjang oleh KPPN kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kantor
Pusat Ditjen Perbendaharaan.
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 2
BAB I PENDAHULUAN
BAB II
JENIS DAN TUGAS POKOK BENDAHARA
Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 35 ayat (2) disebutkan bahwa
setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau
menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara
yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 1 nomor urut 14
menyebutkan bahwa bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas
untuk dan atas nama negara/daerah menerima, menyimpan, membayar, dan atau
mengeluarkan uang/surat berharga/barang-barang milik negara/daerah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 pasal 3
ayat (4) menyebutkan bahwa Bendahara Penerimaan/Pengeluaran adalah pejabat
fungsional yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum
Negara atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya.
Dari pengertian bendahara tersebut di atas, maka secara umum dapat dikatakan
bahwa bendahara mempunyai tugas dan fungsi:
1. Menerima uang atau surat berharga/barang;
2. Menyimpan uang atau surat berharga/barang;
3. Membayar/menyerahkan uang atau surat berharga/barang;
4. Menatausahakan uang atau surat berharga/barang;
5. Mempertanggungjawabkan uang atau surat berharga/barang yang berada dalam
pengelolaannya.
Berdasarkan ruang lingkup tugas dan wewenang yang ada pada bendahara maka dikenal
dua jenis bendahara, yaitu: Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Selain
itu, untuk aktivitas pekerjaan yang kompleks dan lokasinya berjauhan dengan tempat
kedudukan Bendahara Pengeluaran maka menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang
diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 3
BAB II JENIS DAN TUGAS POKOK BENDAHARA
(BPP) guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud. Penjelasan jenis-jenis
bendahara tersebut adalah sebagai berikut:
1. Bendahara Penerimaan
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008
pasal 1 angka 15 dinyatakan bahwa Bendahara Penerimaan adalah orang yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan
,
menyetorkan, menatausahakan
,
dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan
APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga. Oleh karena itu,
semua transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan satuan kerja yang
berada di bawah pengelolaannya harus dicatat dalam pembukuan Bendahara
Penerimaan.
2. Bendahara Pengeluaran
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008
pasal 1 angka 16 dinyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran adalah orang yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka
pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga. Oleh
karena itu transaksi-transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja
yang berada di bawah pengelolaannya harus dicatat dalam pembukuan Bendahara
Pengeluaran.
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008
pasal 1 angka 17 dinyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu yang
selanjutnya disebut BPP adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara
Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran
pelaksanaan kegiatan tertentu. BPP juga wajib melakukan pembukuan atas seluruh
uang yang berada dalam pengelolaannya, dan oleh karena itu BPP wajib melakukan
pembukuan sebagaimana pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran,
sepanjang tidak diatur lain. Dalam melaksanakan tugasnya, BPP bertindak untuk
dan atas nama Bendahara Pengeluaran. Dengan diangkatnya BPP dalam suatu
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 4
BAB II JENIS DAN TUGAS POKOK BENDAHARA
satker, maka Bendahara Pengeluaran melimpahkan kewajiban dan tanggung jawab
pengelolaan sebagian uang kepada BPP tersebut.
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran diangkat oleh menteri/pimpinan lembaga pada
setiap awal tahun anggaran. Bendahara menjalankan tugas-tugas kebendaharaan yang
meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada
dalam pengelolaannyapada kementerian negara/lembaga/kantor/
satuan
kerja.
Meskipun diangkat oleh menteri/pimpinan lembaga, namun secara fungsional
bendahara tetap bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa
BUN). Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, dilarang adanya jabatan rangkap antara
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, kecuali dalam kondisi tertentu
setelah memperoleh izin dari BUN/Kuasa BUN.
Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat membuka
rekening pada bank/kantor pos atas nama jabatannya, bukan atas nama pribadi.
Pembukaan rekening bendahara harus terlebih dahulu mendapat pesetujuan dari
BUN/Kuasa BUN.
Pengguna Anggaran (PA)/KPA dan atau bendahara merupakan wajib pungut atas
transaksi/kegiatan yang membebani APBN. Hasil pungutan/penerimaan yang dikelola
oleh bendahara tidak dapat digunakan untuk keperluan apa pun dengan alasan apa pun.
Bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan dan
bertanggung jawab hanya sebatas pada uang yang dikelolanya dalam rangka
pelaksanaan APBN. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut, bendahara wajib
melakukan pembukuan baik secara manual dengan tulisan tangan maupun menggunakan
program komputer. Pembukuan bendahara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian
Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tanggal 10 November 2009 tentang
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 5
BAB II JENIS DAN TUGAS POKOK BENDAHARA
Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 6
BAB III BENDAHARA PENERIMAAN
BAB III
BENDAHARA PENERIMAAN
A. Penatausahaan Kas
Setiap penerimaan pada dasarnya harus segera langsung disetor ke kas negara.
Apabila Bendahara Penerimaan menerima secara langsung setoran penerimaan dari
wajib setor, maka Bendahara Penerimaan wajib membuat dan menyampaikan Surat
Bukti Setor (SBS) lembar ke-1 kepada penyetor dan lembar ke-2 sebagai bukti
pembukuanbendahara. Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan seluruh
penerimaannya ke kas negara paling lambat satu hari kerja, kecuali untuk jenis
penerimaan tertentu yang berdasarkan ketentuan yang berlaku, penyetorannya
dilakukan secara berkala. Penyetoran penerimaan oleh Bendahara Penerimaan baik
secara berkala maupun harian ke kas negara dilakukan dengan menggunakan
formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
Bendahara yang melakukan penyetoran secara berkala, wajib menyimpan uang
setoran penerimaan dari wajib setor pada rekening bank/pos atas nama
jabatannya (bukan atas nama pribadi). Pada akhir tahun anggaran, Bendahara
Penerimaan wajib menyetorkan seluruh uang negara yang dikuasainya ke kas
negara.
Bendahara Penerimaan wajib melakukan pembukuan atas seluruh penerimaan dan
pengeluaran/penyetoran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan satuan
kerja yang berada di bawah pengelolaannya.
B. Pembukuan Bendahara Penerimaan
Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Bendahara Penerimaan wajib
menyelenggaraka
n
pembukuanterhadap seluruh penerimaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran pendapatan satuan kerja yang berada di bawah
pengelolaannya.
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 7
BAB III BENDAHARA PENERIMAAN
Pembukuan bendahara penerimaan meliputi Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu
dan Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan. Pencatatan pembukuan harus dimulai
dari BKU dan selanjutnya dicatat pada buku-buku pembantu.
Pembukuan dilaksanakan atas dasar dokumen sumber pembukuannya, yang
dibukukan sebagai berikut:
1. Rencana Penerimaan yang tertuang dalam DIPA, dibukukan di sisi debet dan
kredit (in-out) pada BKU serta dicatat sebagai target penerimaan pada Buku
Pengawasan Anggaran Pendapatan.
2. Surat Bukti Setoran (SBS) yang merupakan tanda terima dari
Satker/Bendahara Penerimaan kepada wajib setor, dibukukan di sisi debet
pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu berkenaan, dan dibukukan
secara akumulatif pada kolom Kelompok Akun Penerimaan sesuai akun
berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan.
3. Surat Setoran Bukan Pajak yang dinyatakan sah yang merupakan setoran
bendahara ke kas negara sehubungan dengan penerimaan SBS tersebut pada
butir 2 di atas, dibukukan di sisi Kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan
Buku Pembantu berkenaan, serta dibukukan sebagai penyetoran pada Buku
Pengawasan Anggaran Pendapatan.
4. Surat Setoran Bukan Pajak yang dinyatakan sah yang merupakan setoran
langsung wajib setor ke kas negara, dibukukan di sisi debet dan sisi kredit (in-
out) pada BKU, serta dicatat pada kolom sesuai akun penerimaan berkenaan
pada Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan dan sekaligus berfungsi sebagai
penyetoran pada Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan.
5. Pada dasarnya bendahara wajib membukukan dan mempertanggungjawabkan
seluruh uang yang diterimanya. Selanjutnya untuk menampung kemungkinan
adanya penerimaan bendahara di luar aktivitas tersebut di atas, pembukuan
dilakukan sebagai berikut:
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 8
BAB III BENDAHARA PENERIMAAN
a. Bukti penerimaan lainnya dibukukan di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu
Kas, dan Buku Pembantu Lain-lain.
b. Surat Setoran Bukan Pajak yang dinyatakan sah, yang merupakan setoran
atas penerimaan lain-lain, dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku
Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-lain.
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 9
BAB III BENDAHARA PENERIMAAN
C. Contoh Format Pembukuan Bendahara Penerimaan
I. Buku Kas Umum (BKU)
Bagian 1: Halaman muka BKU, berbentuk sebagai berikut
BUKU KAS UMUM
Kementerian/Lembaga
Unit Organisasi
Propinsi/Kabupaten/Kota
Satuan Kerja
:
:::
(……
)
(……)(……)(……)
……………..
……………..……………..……………..
(1)
(2)
(3)
(4)
Tgl, No.SP DIPA
Revisi ke 1.
2.
3.
…
:::::
……., ……………….
……., ……………….
……., ……………….
……., ……………….
……., ……………….
(5)
(6)
Tahun Anggaran
KPPN
………….
: (……) ……………..
(7)
(8)
…………, ………………… (9)
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran
(10)
………………….
NIP
Petunjuk pengisian:
Bendahara Penerimaan
(11)
………………………
NIP
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
diisi kode dan nama Kementerian
diisi kode dan nama Unit Organisasi
diisi kode dan nama Propinsi/Kabupaten/Kota
diisi kode dan nama Satuan Kerja
diisi tanggal dan nomor SP DIPA
diisi tanggal dan nomor revisi DIPA
diisi tahun anggaran
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
10
BAB III BENDAHARA PENERIMAAN
(8)
(9)
diisi kode dan nama KPPN
diisi tempat dan tanggal BKU ditandatangani
(10) diisi nama dan NIP Kuasa PA yang ditunjuk
(11) diisi nama dan NIP bendahara penerimaan yang ditunjuk
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 11
Tanggal Nomor Bukti Uraian Debet Kredit Saldo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BAB III BENDAHARA PENERIMAAN
Bagian 2: Halaman isi BKU, berbentuk sebagai berikut:
Petunjuk pengisian:
Kolom 1 : diisi tanggal pembukuan (format: bulan-tanggal)
Kolom 2 : diisi nomor bukti bendahara
Kolom 3 : diisi uraian dari transaksi penerimaan/pengeluaran
Kolom 4 : diisi jumlah penerimaan yang tercantum dalam dokumen sumber
Kolom 5 : diisi jumlah setoran yang tercantum dalam dokumen sumber
Kolom 6 : diisi jumlah saldo setelah ditambah/dikurangi jumlah penerimaan/ setoran
yang tercantum dalam dokumen sumber.
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 12
BAB III BENDAHARA PENERIMAAN
Bagian 3: Halaman Catatan BKU (untuk catatan pemeriksaan kas)
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI
Pada hari ini,……. tanggal………..bulan……….tahun………., kami selaku Kuasa PenggunaAnggaran telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo BKU sebesar Rp……… danNomor Bukti terakhir Nomor. ………….Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut:
I Hasil Pemeriksaan Pembukuan BendaharaA Saldo Kas Bendahara
1. Saldo BP Kas (tunai dan bank) Rp ……….
B Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari:1.2.
Saldo BP ……..Saldo BP ……..
RpRp
……..……..
3.4.
Saldo BP Lain-lain
Jumlah (B.1+B.2+B.3)
Rp …….. (+)Rp ……….
C Selisih Pembukuan (A.1-B.4) Rp ……
II Hasil Pemeriksaan KasA Kas yang Dikuasai Bendahara
1 Uang tunai di Brankas Bendahara Rp ………
23
Uang di Rekening Bank Bendahara
Jumlah Kas
RpRp
……………….
(+)
B Selisih Kas (I.A.1-II.A.3) Rp ……
III Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA)
A Pembukuan Menurut Bendahara
1 Penerimaan yang Telah Disetorkan Rp ………2
3
Penerimaan yang Belum Disetorkan
Jumlah (A1+A2)
Rp ……… (+)
Rp ………
B Pembukuan Menurut UAKPA Rp ………
C Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A1 – B) Rp ……
IV Penjelasan atas Selisih
1
2
Selisih Kas (IIB)
…………………………………………………………………………………………
Selisih Pembukuan (IIIC)
………………………………………………………………………………………….
Yang diperiksa,
Bendahara Penerimaan
Nama…………NIP……………
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
Yang memeriksa,
Kuasa PenggunaAnggaran
Nama……………NIP………………
13
BUKU PEMBANTU …………….. (1)
Kementerian/Lembaga : (……) …………….. (2)
Unit Organisasi : (……) …………….. (3)
Propinsi/Kabupaten/Kota : (……) …………….. (4)
Satuan Kerja : (……) …………….. (5)
Tgl, No.SP DIPA : ……., …………………. (6)
Tahun Anggaran : …………. (7)
KPPN : (……) …………….. (8)
TanggalNomor
BuktiUraian Debet Kredit Saldo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BAB III BENDAHARA PENERIMAAN
II. Buku Pembantu (BP)
1. BP Kas/BP ……/BP ……/ BP ……../BP Lain-Lain
Bentuk BP di atas adalah sebagai berikut:
Petunjuk pengisian:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
diisi jenis BP berkenaan
diisi kode dan nama Kementerian
diisi kode dan nama Unit Organisasi
diisi kode dan nama Propinsi/Kabupaten/Kota
diisi kode dan nama Satuan Kerja
diisi tanggal dan nomor SP DIPA
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 14
BAB III BENDAHARA PENERIMAAN
(7)
(8)
diisi tahun anggaran
diisi kode dan nama KPPN
Pengisian kolom (1) sampai dengan (6) mengikuti petunjuk pengisian bagian 2 BKU
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 15
BUKU PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN
Kementerian/Lembaga : (……) …………….. (1) Fungsi : ………. (8)
Unit Organisasi : (……) …………….. (2) Sub Fungsi : ………. (9)
Propinsi/Kabupaten/Kota : (……) …………….. (3) Program : ………. (10)
Satuan Kerja : (……) …………….. (4) Kegiatan : ………. (11)
Tgl, No.SP DIPA : ……., ……………… (5) Sub Kegiatan : ………. (12)
Tahun Anggaran : …………. …………. (6)
KPPN : (……) …………….. (7)
Tg
l
No.
BuktiUraian Pene-
rimaan
Akun Akun Akun Akun Akun Akun Posisi Penerimaan
(13) (14) (15) (16) (17) (18) Buktipenerimaa
Sudah di-setorkan
PAGU (19) (20) (21) (22) (23) (24)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
BAB III BENDAHARA PENERIMAAN
2. Buku Pengawasan Anggaran
Bentuk Buku Pengawasan Anggaran Bendahara Penerimaan sebagai berikut:
Petunjuk pengisian:
(1) diisi kode dan nama Kementerian
(2) diisi kode dan nama Unit Organisasi
(3) diisi kode dan nama Propinsi/Kabupaten/Kota
(4) diisi kode dan nama Satuan Kerja
(5) diisi tanggal dan nomor SP DIPA
(6) diisi tahun anggaran
(7) diisi kode dan nama KPPN
(8) diisi fungsi berkenaan
(9) diisi kode sub fungsi berkenaan
(10) diisi kode program berkenaan
(11) diisi kode kegiatan berkenaan
(12) diisi kode sub kegiatan berkenaan
(13) s/d (18) diisi akun berkenaan
(19) s/d (24) diisi pagu akun terkait
Kolom (1) diisi tanggal, bulan dan tahun transaksi terjadi
Kolom (2) diisi nomor bukti dokumen sumber
Kolom (3) diisi uraian dari transaksi penerimaan yang dilakukan
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 16
BAB III BENDAHARA PENERIMAAN
Kolom (4) diisi jumlah penerimaan yang diterima Bendahara Penerimaan
Kolom (5) s/d (10) diisi jumlah akumulasi penerimaan sesuai akun terkait
Kolom (11) diisi jumlah penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara
Kolom (12) diisi jumlah penerimaan yang sudah disetorkan ke kas negara
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 17
BAB IV BENDAHARA PENGELUARAN
BAB IV
BENDAHARA PENGELUARAN
A. Pengelolaan Kas UP/TUP
Pada setiap awal tahun anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) kepada Pejabat Penanda
Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Selanjutnya, atas dasar SPP-UP
tersebut, PPSPM akan menerbitkan SPM-UP dan menyampaikannya kepada KPPN.
KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan SPM-UP
dimaksud. Dengan telah diterbitkannya SP2D-UP, maka secara otomatis rekening
Bendahara Pengeluaran akan terisi sejumlah nilai dalam SP2D berkenaan. Uang
Persediaan merupakan uang muka kerja yang akan digunakan oleh KPA untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
Apabila UP yang ada diperkirakan tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan yang
telah direncanakan dalam bulan berkenaan, maka KPA dapat mengajukan SPM
Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP), setelah memperoleh izin prinsip sesuai
ketentuan yang berlaku dengan dilengkapi rincian rencana kebutuhan dana untuk
kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Seperti proses dalam pengajuan SPM-
UP, maka rekening Bendahara Pengeluaran akan bertambah sejumlah nilai yang
tertuang dalam SP2D atas SPM-TUP tersebut.
Dana UP/TUP yang ada dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran harus
ditatausahakan, dicatat dan dibukukan dengan baik dan tertib. Pelaksanaan
pembayaran dengan UP/TUP hanya dapat dilaksanakan apabila ada perintah dari
PA/KPA. Sebelum melakukan pembayaran, Bendahara Pengeluaran:
a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diajukan oleh PA/Kuasa PA,
meliputi kuitansi/tanda terima, faktur pajak, dan lain-lain dokumen yang
menjadi dasar hak tagih;
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 18
BAB IV BENDAHARA PENGELUARAN
b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah
pembayaran, termasuk perhitungan pajak dan perhitungan atas kewajiban
lainnya yang berdasarkan ketentuan dibebankan kepada pihak ketiga; dan
c. Menguji ketersediaan dana, meliputi pengujian kecukupan pagu/sisa pagu DIPA
untuk jenis belanja yang dimintakan pembayarannya.
Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah pembayaran apabila persyaratan
pada huruf a sampai dengan c di atas tidak dipenuhi. Dalam hal semua syarat-
syarat pada huruf a sampai dengan c dipenuhi maka Bendahara Pengeluaran
melakukan pembayaran sesuai dengan besarnya tagihan yang diajukan. Atas
pembayaran yang dilakukannya, Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut wajib
memungut pajak-pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundangan yang
berlaku. Bukti-bukti pembayaran selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) untuk dikumpulkan dan diajukan penggantian dana persediaannya
(GUP), sehingga UP nantinya akan berdaur ulang (revolving).
Pada akhir tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran wajib menyetorkan sisa
UP/TUP tahun berjalan yang berada dalam pengelolaannya ke kas negara melalui
bank/pos persepsi dengan menggunakan akun Penerimaan Pengembalian Uang
Persediaan Dana Rupiah (815111)/Dana Pinjaman Hibah Luar Negeri
(815112)/Pengguna PNBP (815113).
B. Pengelolaan Kas Selain UP/TUP
Di samping mengelola UP, Bendahara Pengeluaran juga mengelola uang yang berasal
dari SP2D-LS yang ditujukan kepadanya, pajak-pajak dari potongan pembayaran
yang dilakukannya dan sumber penerimaan lainnya yang menjadi hak negara.
Potongan pajak-pajak dan penerimaan lainnya tidak dapat digunakan langsung
untuk melakukan pembayaran. Pajak-pajak dan penerimaan lainnya tersebut harus
disetor ke kas negara dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan. Surat
Setoran Pajak (SSP) digunakan untuk penyetoran pajak, Surat Setoran
Pengembalian Belanja (SSPB) digunakan untuk penyetoran pengembalian belanja
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 19
BAB IV BENDAHARA PENGELUARAN
tahun anggaran berjalan, dan SSBP digunakan untuk penyetoran penerimaan
lainnya termasuk pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu.
SP2D-LS Bendahara harus dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang
berhak menerimanya. Apabila penerima pembayaran tidak menunaikan haknya,
maka atas uang yang tidak diambil tersebut disetorkan ke kas negara dengan
menggunakan formulir SSPB. Pada akhir tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran
wajib menyetorkan semua uang yang berada dalam pengelolaannya ke kas negara.
C. Pembukuan Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja satuan kerja yang berada
di bawah pengelolaannya.
Pembukuan Bendahara Pengeluaran meliputi BKU, Buku Pembantu dan Buku
Pengawasan Anggaran belanja. Pencatatan pembukuan harus dimulai dari BKU dan
selanjutnya dicatat pada buku-buku pembantu.
1) Pembukuan DIPA, Revisi DIPA, dan Surat Kuasa Penggunaan Anggaran(SKPA)
Pada saat DIPA diterima, Bendahara Pengeluaran membukukan di sisi debet
dan kredit (in-out) pada BKU, dan dicatat pada Buku Pengawasan Anggaran
Belanja berkenaan sesuai kode akun.
Apabila terdapat revisi DIPA, maka Bendahara Pengeluaran membukukan di sisi
debet dan kredit (in-out) pada BKU dan dicatat pada Buku Pengawasan
Anggaran Belanja berkenaan sesuai kode akun, sebesar jumlah pagu DIPA
setelah revisi.
Untuk KPA yang menerbitkan/menerima SKPA, maka Bendahara Pengeluaran
membukukan sebagai berikut:
- Bagi KPA Penerbit SKPA, Bendahara Pengeluaran membukukan di sisi debet
dan kredit (in-out) pada BKU, dan dicatat sebagai pengurang pagu anggaran
pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja, sesuai kode akun berkenaan.
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 20
BAB IV BENDAHARA PENGELUARAN
- Bagi KPA Penerima SKPA, Bendahara Pengeluaran menyelenggarakan
pembukuan dan penyusunan LPJ secara terpisah dari DIPA yang dikelolanya.
Dibukukan di sisi debet dan kredit (in-out) pada BKU, dan dicatat sesuai
kode akun berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja.
2) Pembukuan Transaksi oleh Bendahara Pengeluaran yang Tidak Mempunyai
BPP
Berdasarkan transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan
dokumen sumbernya, aktivitas Bendahara Pengeluaran yang tidak mempunyai
BPP dapat dibedakan dalam kelompok sebagai berikut:
1. Aktivitas penerbitan SPM oleh Kuasa PA;
2. Aktivitas pembayaran atas uang yang bersumber dari UP;
3. Aktivitas pembayaran atas uang yang bersumber dari SPM-LS yang
ditujukan kepada bendahara (selanjutnya disebut SPM-LS Bendahara);
4. Aktivitas Lainnya.
Berikut petunjuk pembukuan dokumen sumber pembukuanBendahara
Pengeluaran, dalam BKU dan Buku-buku Pembantu berdasarkan kelompok
aktivitas tersebut di atas.
1. Aktivitas Penerbitan SPM oleh KPA
a) Pagu DIPA yang telah mendapat pengesahan, merupakan pagu anggaran
tertinggi yang disediakan untuk satuan kerja, dibukukan di sisi debet
dan kredit (in-out) pada BKU dan dicatat sesuai akun berkenaan pada
Buku Pengawasan Anggaran Belanja.
b) SPM-LS kepada pihak ketiga/rekanan yang dinyatakan sah adalah
realisasi belanja yang dilakukan oleh KPA dan mengurangi/membebani
pagu anggaran yang disediakan dalam DIPA. Pelaksanaan pembayaran
atas SPM jenis ini, dilakukan langsung dari kas negara kepada pihak
ketiga/rekanan. Dibukukan sebesar nilai bruto di sisi debet dan sisi
kredit (in-out) pada BKU dan dicatat sebagai pengurang pagu pada
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 21
BAB IV BENDAHARA PENGELUARAN
kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran
Belanja.
c) Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) yang dinyatakan
sah merupakan dokumen sumber yang berfungsi sebagai bukti
penyediaan UP dari KPPN kepada Kuasa PA melalui Bendahara
Pengeluaran. Dibukukan:
1) Sebesar nilai bruto di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan
Buku Pembantu UP;
2) Sebesar nilai potongan (jika ada) di sisi kredit pada BKU, Buku
Pembantu Kas, dan Buku Pembantu UP.
d) Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP) yang
dinyatakan sah merupakan dokumen sumber yang berfungsi sebagai
bukti penyediaan tambahan UP dari KPPN kepada Kuasa PA melalui
Bendahara Pengeluaran. Dibukukan sebesar nilai bruto di sisi debet
pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu UP.
e) Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan (SPM-GUP)
yang dinyatakan sah merupakan dokumen sumber yang berfungsi
sebagai sarana pengisian kembali (revolving) UP, dibukukan:
1) sebesar nilai bruto di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas,
Buku Pembantu UP, dan dibukukan sebagai pengesahan pada Buku
Pengawasan Anggaran Belanja;
2) sebesar nilai potongan (jika ada) dibukukan di sisi kredit pada BKU,
Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu UP.
Sebagai catatan: potongan pada SPM-GUP terjadi apabila sisa pagu
anggaran yang tersedia pada DIPA terbatas, sehingga tidak
memungkinkan pemberian/revolving uang persediaan sepenuhnya. Dalam
hal ini, maksimal pemberian uang persediaan sebesar sisa pagu anggaran
dalam DIPA, terhadap selisihnya (nilai bruto SPM-GUP dikurangi sisa
pagu) dinyatakan sebagai setoran/potongan atas UP terdahulu.
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 22
BAB IV BENDAHARA PENGELUARAN
f) SPM-GUP Nihil yang dinyatakan sah merupakan dokumen sumber
sebagai bukti pengesahan belanja yang menggunakan Uang
Persediaan/Tambahan Uang Persediaan. Dibukukan sebesar nilai bruto
di sisi debet dan sisi kredit (in-out) pada BKU, dan dibukukan sebagai
pengesahan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja.
g) SPM-LS Bendahara yang dinyatakan sah, adalah realisasi belanja yang
dilakukan oleh KPA dan mengurangi/membebani pagu anggaran yang
disediakan dalam DIPA. Pelaksanaan pembayaran atas SPM jenis ini,
dilakukan dari kas negara kepada pegawai/pihak ketiga melalui
Bendahara Pengeluaran, dibukukan:
1) sebesar nilai bruto di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas,
Buku Pembantu LS-Bendahara, dan dicatat sebagai pengurang pagu
pada kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan
Anggaran Belanja;
2) sebesar nilai potongan di sisi kredit pada BKU dan di sisi kredit
pada Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu LS-Bendahara.
2. Aktivitas Pembayaran atas Uang yang Bersumber dari Uang Persediaan
a) Pembayaran atas UP dilakukan setelah kewajiban pihak terbayar/pihak
ketiga dilaksanakan. Selanjutnya bendahara wajib meminta
kuitansi/bukti pembayaran sebesar nilai bruto dan faktur pajak (bila
disyaratkan) serta mengembalikan faktur pajak yang telah disahkan
oleh bendahara kepada pihak terbayar/pihak ketiga.
Kuitansi/bukti pembayaran dan faktur pajak / bukti pungutan pajak
dibukukan:
1) sebesar nilai bruto kuitansi/bukti pembayaran di sisi Kredit pada
BKU, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu UP, dan dicatat sebagai
pengurang pagu pada kolom akun berkenaan pada Buku Pengawasan
Anggaran Belanja;
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 23
BAB IV BENDAHARA PENGELUARAN
2) sebesar nilai faktur pajak/bukti pungutan pajak di sisi debet pada
BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak.
b) Setoran atas sisa uang persediaan ke kas negara dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran pada akhir kegiatan atau akhir tahun anggaran
dengan menggunakan SSBP. Sedangkan setoran atas pungutan pajak
dilakukan segera setelah dilakukan pungutan/potongan dengan
menggunakan SSP.
Pembukuan SSBP dan SSP adalah sebagai berikut:
1) SSBP yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku
Pembantu Kas dan Buku Pembantu UP;
2) SSP yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku
Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak.
3. Aktivitas Pembayaran atas Uang yang Bersumber dari SPM-LS Bendahara
a) Pada dasarnya dengan SPM-LS Bendahara, pemotongan kepada pihak
terbayar telah dilakukan pada saat penerbitan SPM dimaksud. Oleh
karena itu, pelaksanaan pembayaran dilakukan atas nilai netto
berdasarkan daftar yang sudah dibuat. Demikian juga penyetoran atas
sisa SPM-LS Bendahara ke kas negara dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran dengan menggunakan SSPB sebesar nilai netto, hal mana
terjadi apabila setelah waktu tertentu pihak yang dituju tidak
mengambil uang dimaksud. Pembukuan atas bukti pembayaran dan SSPB
dilakukan sebagai berikut:
1) Sebesar tanda terima/bukti pembayaran dibukukan di sisi kredit
pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu LS-Bendahara;
2) SSPB yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku
Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS-Bendahara.
b) Dalam hal SPM-LS Bendahara tidak mencakup pemotongan pajak pihak
terbayar, bendahara wajib melakukan pemotongan pajak dimaksud pada
saat pelaksanaan pembayaran. Pembukuan dilakukan sebagai berikut:
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 24
BAB IV BENDAHARA PENGELUARAN
1) Sebesar tanda terima/bukti pembayaran (bruto) dibukukan di sisi
kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu LS-
Bendahara;
2) Sebesar nilai faktur pajak/SSP dibukukan di sisi debet pada BKU,
di sisi debet pada Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak;
3) SSP yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku
Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak.
4. Aktivitas Lainnya
Pada dasarnya bendahara wajib membukukan dan mempertanggung-
jawabkan seluruh uang yang diterimanya. Selanjutnya untuk menampung
kemungkinan adanya penerimaan bendahara di luar aktivitas tersebut di
atas, pembukuan dilakukan sebagai berikut:
1) Bukti penerimaan lainnya dibukukan di sisi debet pada BKU, Buku
Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-lain;
2) SSBP yang dinyatakan sah, yang merupakan setoran atas penerimaan
lain-lain, dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan
Buku Pembantu Lain-lain.
3) Pembukuan Transaksi oleh Bendahara Pengeluaran yang Mempunyai BPP
Untuk pembukuan Bendahara Pengeluaran yang mempunyai BPP pada dasarnya
tidak berbeda dengan pembukuanBendahara Pengeluaran yang tidak
mempunyai BPP. Untuk Bendahara Pengeluaran yang mempunyai BPP ditambah
dengan pembukuan sebagai berikut:
1. Penyaluran Dana dari Bendahara Pengeluaran Kepada BPP
Sehubungan dengan fungsi BPP selaku pembantu Bendahara Pengeluaran,
maka penyaluran dana kepada BPP (baik yang bersumber dari UP maupun
SPM-LS Bendahara) pada dasarnya belum merupakan belanja/pengeluaran
kas bagi Bendahara Pengeluaran. Dengan demikian, kas pada BPP masih
merupakan uang yang harus dipertanggungjawabkan oleh Bendahara
Pengeluaran. Pembukuannya adalah sebagai berikut:
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 25
BAB IV BENDAHARA PENGELUARAN
a) Sebesar tanda terima/bukti transfer kepada BPP di sisi debet dan sisi
kredit pada BKU, di sisi kredit pada Buku Pembantu Kas dan di sisi
debet pada Buku Pembantu BPP;
b) Pengembalian sisa UP dari BPP ke Bendahara Pengeluaran dibukukan
melalui LPJ-BPP, dibukukan di sisi debet dan sisi kredit pada BKU, di
sisi debet pada buku pembantu kas dan sisi kredit pada buku pembantu
BPP.
2. LPJ-BPP sebagai dokumen sumber
Berdasarkan ketentuan, bendahara wajib melakukan pembukuan atas dasar
transaksi dan mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu, selaku
bendahara, BPP melakukan pembukuan atas transaksi yang dilakukannya dan
mempertanggungjawabkannya kepada Bendahara Pengeluaran dalam bentuk
LPJ-BPP. Selanjutnya dalam kaitan penyaluran dana kepada BPP, LPJ-BPP
menjadi dokumen sumber pembukuan bagi Bendahara Pengeluaran. Ada pun
pembukuannya sebagai berikut:
a) Dana UP
1. Belanja yang dilakukan oleh BPP atas UP, sebesar jumlah nilai
pengurangan menurut kode akun dibukukan di sisi kredit pada BKU,
Buku Pembantu BPP, Buku Pembantu UP, dan dicatat sebagai
penguranganpagu dalam kolom akun berkenaan pada Buku
Pengawasan Anggaran Belanja;
2. Transfer ke Bendahara Pengeluaran (pengembalian sisa UP dari BPP
ke Bendahara Pengeluaran) sebesar jumlah pengurangan/transfer
dibukukan di sisi debet dan sisi kredit (in-out) pada BKU, di sisi
debet pada Buku Pembantu Kas dan di sisi kredit pada Buku
Pembantu BPP.
b) Dana LS-Bendahara
1. Pembayaran (yang dilakukan oleh BPP) atas dana yang bersumber
dari SPM-LS Bendahara, sebesar jumlah pengurangan/pembayaran
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 26
BAB IV BENDAHARA PENGELUARAN
dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu BPP, dan Buku
Pembantu LS-Bendahara.
2. Setoran ke Kas Negara (yang dilakukan oleh BPP) atas sisa dana
yang bersumber dari SPM-LS Bendahara, sebesar jumlah
pengurangan/setoran dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku
Pembantu BPP, dan Buku Pembantu LS-Bendahara.
c) Dana Pajak
Pungutan pajak atas belanja/pembayaran yang dilakukan oleh BPP
dibukukan:
1. Sebesar jumlah penambahan dibukukan di sisi debet pada BKU, Buku
Pembantu BPP, dan Buku Pembantu Pajak;
2. Sebesar jumlah pengurangan dibukukan di sisi kredit pada BKU,
Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu Pajak.
d) Dana Lain-lain
1. Sebesar jumlah penambahan dibukukan di sisi debet pada BKU, Buku
Pembantu BPP, dan Buku Pembantu Lain-lain;
2. Sebesar jumlah pengurangan dibukukan di sisi kredit pada BKU,
Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu Lain-lain.
Catatan :
Bukti-bukti pengeluran dan bukti-bukti setor disampaikan kepada
PPSPM sebagai bahan penguji atas SPP yang diajukan oleh PPK. Sebelum
melakukan pembukuan atas LPJ-BPP, Bendahara Pengeluaran wajib
menguji kebenaran LPJ-BPP terkait dengan penyaluran dana dari
Bendahara Pengeluaran kepada BPP dan pengembalian sisa UP dari BPP
kepada Bendahara Pengeluaran. Dalam hal terjadi perbedaan,
Bendahara Pengeluaran wajib melakukan konfirmasi kepada BPP
(pengujian kebenaran di sini dimaksudkan hanya terhadap kebenaran
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 27
BAB IV BENDAHARA PENGELUARAN
pembebanan dan ketersediaan dananya pada akun pengeluaran, bukan
atas bukti-bukti kuitansi).
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 28
BAB IV BENDAHARA PENGELUARAN
4) Contoh Format Pembukuan Bendahara Pengeluaran
a. Buku Kas Umum (BKU)
Bagian 1: Halaman Muka BKU, berbentuk sebagai berikut:
BUKU KAS UMUM
Kementerian/Lembaga
Unit Organisasi
Propinsi/Kabupaten/Kota
Satuan Kerja
::::
(……)(……)(……)(……)
……………..……………..……………..……………..
(1)
(2)
(3)
(4)
Tgl, No.SP DIPA
Revisi ke 1.
2.
3.
…
:::::
……., ……………….
……., ……………….
……., ……………….
……., ……………….
……., ……………….
(5)
(6)
Tahun Anggaran
KPPN
………….
: (……) ……………..
(7)
(8)
…………, ……………… (9)
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran
(10)
………………….
NIP.
Petunjuk pengisian:
Bendahara Pengeluaran
(11)
………………………
NIP.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
diisi kode dan nama Kementerian
diisi kode dan nama Unit Organisasi
diisi kode dan nama Propinsi/Kabupaten/Kota
diisi kode dan nama Satuan Kerja
diisi tanggal dan nomor SP DIPA
diisi tanggal dan nomor revisi DIPA
diisi tahun anggaran
diisi kode dan nama KPPN
diisi tempat dan tanggal BKU ditandatangani
diisi nama dan NIP Kuasa PA yang ditunjuk
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
29
BAB IV BENDAHARA PENGELUARAN
(11) diisi nama dan NIP bendahara pengeluaran yang ditunjuk
Bagian 2: Halaman isi BKU, berbentuk sebagai berikut:
Tanggal
(1)
No.
Bukti(2)
Uraian
(3)
Debet
(4)
Kredit
(5)
Saldo
(6)
Petunjuk pengisian:
Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
: diisi tanggal pembukuan (format: bulan-tanggal)
: diisi nomor bukti bendahara
: diisi uraian dari transaksi penerimaan/pengeluaran
: diisi jumlah penerimaan yang tercantum dalam dokumen sumber
: diisi jumlah pengeluaran yang tercantum dalam dokumen sumber
: diisi jumlah saldo setelah ditambah/dikurangi jumlah penerimaan/
pengeluaran yang tercantum dalam dokumen sumber.
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 30
BAB IV BENDAHARA PENGELUARAN
Bagian 3: Halaman Catatan BKU (untuk catatan pemeriksaan kas)
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI
Pada hari ini,……. tanggal………..bulan……….tahun………. kami selaku Kuasa PenggunaAnggaran telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo BKU sebesar Rp……… danNomor Bukti terakhir No. ………….Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut:
I. Hasil pemeriksaan pembukuan BendaharaA. Kas Bendahara (yang belum dipertanggungjawabkan Bendahara)
1.
2.
Saldo BP Kas (tunai dan bank)
Saldo BP BPP
RpRp
……….
……….
3. Jumlah (A.1+A.2) Rp ……….
B. Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari1.2.
3.
4.
Saldo BP UPSaldo BP LS-Bendahara
Saldo BP Pajak
Saldo BP Lain-lain
RpRp
RpRp
……….……….
……….
……….
5. Jumlah (B.1+B.2+B.3+B.4) Rp ……….
II.
C. Selisih Pembukuan (A.3-B.5)
Hasil Pemeriksaan kasA. Kas yang dikuasai Bendahara
Rp …….
1
2
Uang tunai di brankas Bendahara
Uang di rekening bank Bendahara
RpRp
……….
……….
3 Jumlah kas pada Bendahara (A.1+A.2) Rp ……….
III.
B. Selisih antara saldo buku dengan kas (I.A.1-II.A.3)
Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA)A. Pembukuan UP menurut Bendahara
Rp …….
1
2
Saldo UP
Kuitansi UP yang belum disahkan
Rp
Rp
……….
……….
3 Jumlah UP dan kuitansi UP (A1+A2) Rp ……….
B. Pembukuan UP menurut UAKPA Rp ……….
C. Selisih UP pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3 – B) Rp …….
IV. Penjelasan atas selisih
1. Selisih Kas (IIB)
…………………………………………………………………………………………
2. Selisih UP (IIIC)
…………………………………………………………………………………………
Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran
Nama:NIP
Kuasa PenggunaAnggaran
Nama:NIP
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 31
Buku Pembantu …………….. (1)
Kementerian/Lembaga : (……) …………….. (2)
Unit Organisasi : (……) …………….. (3)
Propinsi/Kabupaten/Ko : (……) …………….. (4)
ta
Satuan Kerja : (……) …………….. (5)
Tgl, No.SP DIPA : ……., ………………. (6)
Tahun Anggaran : …………. (7)
KPPN : (……) …………….. (8)
TanggalNomor
Uraian Debet Kredit SaldoBukti
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BAB IV BENDAHARA PENGELUARAN
b. Buku Pembantu (BP)
1) BP Kas/BP Uang Persediaan (UP)/BP LS Bendahara/ BP Bendahara
Pengeluaran Pembantu (BPP)/BP Lain-Lain.
Bentuk BP di atas adalah sebagai berikut:
Petunjuk pengisian
(1) diisi jenis BP berkenaan
(2) diisi kode dan nama Kementerian
(3) diisi kode dan nama unit organisasi
(4) diisi kode dan nama propinsi/kabupaten/kota
(5) diisi kode dan nama satuan kerja
(6) diisi tanggal dan nomor SP DIPA
(7) diisi tahun anggaran
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 32
BUKU PEMBANTU PAJAK
Kementerian/Lembaga : (……) …………….. (1)
Unit Organisasi : (……) …………….. (2)
Propinsi/Kabupaten/Kot : (……) …………….. (3)a
Satuan Kerja : (……) …………….. (4)
Tgl, No.SP DIPA : ……., ………………. (5)
Tahun Anggaran : …………. (6)
KPPN : (……) …………….. (7)
Tgl No.
bukti
UraianPenerimaan (Debet)
Pengeluar
an
(Kredit)
SaldoPPN PPh
Ps
PPh
Ps
PPh
Ps………
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
BAB IV BENDAHARA PENGELUARAN
(8) diisi kode dan nama KPPN
Pengisian kolom (1) sampai dengan (6) mengikuti petunjuk pengisian bagian 2
BKU.
2) Buku Pembantu Pajak (BP Pajak)
Bentuk BP Pajak adalah sebagai berikut:
Petunjuk pengisian:
(1) diisi kode dan nama Kementerian
(2) diisi kode dan nama Unit Organisasi
(3) diisi kode dan nama Propinsi/Kabupaten/Kota
(4) diisi kode dan nama Satuan Kerja
(5) diisi tanggal dan nomor SP DIPA
(6) diisi tahun anggaran
(7) diisi kode dan nama KPPN
Kolom (1)
Kolom (2)
Kolom (3)
:diisi tanggal, bulan dan tahun transaksi terjadi
: diisi nomor bukti bendahara
: diisi uraian dari transaksi penerimaan atau pengeluaran
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 33
BAB IV BENDAHARA PENGELUARAN
Kolom (4)
Kolom (5)
Kolom (6)
Kolom (7)
: diisi jumlah pungutan PPN yang diterima
: diisi jumlah pungutan PPh Ps 21 diterima
: diisi jumlah pungutan PPh Ps 22 diterima
: diisi jumlah pungutan PPh Ps 23 diterima
Kolom (8) : diisi jumlah pungutan pajak lainnya (jika ada) termasuk
penerimaan pajak yang diterima dari BPP yang dilaporkan dalam
LPJ-BPP
Kolom (9) : diisi jumlah pajak yang telah disetorkan ke kas negara
Kolom (10) : diisi jumlah saldo setelah ditambah penerimaan pajak atau
dikurangi jumlah setoran pajak yang tercantum dalam dokumen
sumber.
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 34
BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA
Kementerian/Lembaga : (……) …………….. (1) Fungsi : ………. (8)
Unit Organisasi : (……) …………….. (2) Sub Fungsi : ………. (9)
Propinsi/Kabupaten/Kota : (……) …………….. (3) Program : ………. (10)
Satuan Kerja : (……) …………….. (4) Kegiatan : ………. (11)
Tgl, No.SP DIPA : ……., ………………. (5) Sub Kegiatan : ………. (12)
Tahun Anggaran : …………. (6)
KPPN : (……) ……………. (7)
TglNo.
BuktiUraian Nilai
Transisi
Cara bayar Kel.Akun
Akun Akun Akun Akun Posisi UP
UP LS (13) (14) (15) (16) (17) Buktipengeluaran
Sudah disahkan
PAGU (18) (19) (20) (21) (22)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
BAB IV BENDAHARA PENGELUARAN
3) Buku Pengawasan Anggaran.
Bentuk Buku Pengawasan Anggaran Bendahara Pengeluaran sebagai berikut:
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN 35
BAB V BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)
Petunjuk pengisian Buku Pengawasan Anggaran Bendahara Pengeluaran:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(18)
(19)
diisi kode dan nama Kementerian
diisi kode dan nama Unit Organisasi
diisi kode dan nama Propinsi/Kabupaten/Kota
diisi kode dan nama Satuan Kerja
diisi tanggal dan nomor SP DIPA
diisi tahun anggaran
diisi kode dan nama KPPN
diisi fungsi berkenaan
diisi kode sub fungsi berkenaan
diisi kode program berkenaan
diisi kode kegiatan berkenaan
diisi kode sub kegiatan berkenaan
diisi kode kelompok akun berkenaan
s/d (17) diisi kode akun terkait
diisi pagu kelompok akun berkenaan
s/d (22) diisi pagu akun terkait
Kolom (1) : diisi tanggal, bulan dan tahun transaksi terjadi
Kolom (2) : diisi nomor bukti bendahara
Kolom (3) : diisi uraian dari transaksi pengeluaran yang dilakukan
Kolom (4) : diisi jumlah nominal transaksi
Kolom (5) : diisi akumulasi jumlah pembayaran melalui mekanisme UP
Kolom (6) : diisi akumulasi jumlah pembayaran melalui mekanisme LS
Kolom (7) : diisi sisa pagu kelompok akun berkenaan
Kolom (8) s/d (11): diisi sisa pagu akun terkait
Kolom (12) : diisi jumlah pembayaran yang belum di-GU-kan
Kolom (13) : diisi jumlah pembayaran yang sudah di-GU-kan
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 37
BAB V BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)
BAB V
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)
A. Pengelolaan Kas UP/TUP
Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan yang dikelola BPP berasal dari
Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran mentransfer sejumlah UP/TUP
kepada BPP untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh BPP.
UP/TUP BPP merupakan uang muka kerja yang akan digunakan oleh PPK di mana
BPP berada (PPK-BPP) untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang
dilaksanakan oleh PPK-BPP.
Dana UP/TUP yang ada dalam pengelolaan BPP harus ditatausahakan, dicatat dan
dibukukan dengan baik dan tertib. Pelaksanaan pembayaran dengan UP/TUP hanya
dapat dilaksanakan apabila ada perintah dari PPK-BPP. Sebelum melakukan
pembayaran, BPP:
a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diajukan oleh PA/Kuasa PA,
meliputi kuitansi/tanda-terima, faktur pajak, dan lain-lain dokumen yang
menjadi dasar hak tagih;
b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah
pembayaran, termasuk perhitungan pajak dan perhitungan atas kewajiban
lainnya yang berdasarkan ketentuan dibebankan kepada pihak ketiga; dan
c. Menguji ketersediaan dana, meliputi pengujian kecukupan pagu untuk jenis
belanja yang dimintakan pembayarannya.
BPP wajib menolak perintah pembayaran apabila persyaratan pada huruf a sampai
dengan c di atas tidak dipenuhi. Dalam hal semua syarat-syarat pada huruf a
sampai dengan c dipenuhi, maka BPP melakukan pembayaran sesuai dengan
besarnya tagihan yang diajukan.
Atas pembayaran yang dilakukannya, BPP sebagai wajib pungut wajib memungut
pajak-pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 38
BAB V BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)
Bukti-bukti pembayaran selanjutnya disampaikan kepada PPK-BPP untuk
dikumpulkan dan diajukan penggantian dana persediannya (GUP) melalui PPK. Pada
akhir kegiatan/tahun anggaran, BPP wajib menyetorkan seluruh sisa UP/TUP yang
berada dalam pengelolaannya kepada Bendahara Pengeluaran.
B. Pengelolaan Kas Selain UP/TUP
Di samping mengelola uang persediaan, BPP juga mengelola uang yang berasal dari
SP2D-LS yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran namun diteruskan
kepadanya, pajak-pajak dari potongan pembayaran yang dilakukannya dan sumber
penerimaan lainnya yang menjadi hak negara.
Atas potongan pajak-pajak dan penerimaan lainnya tidak dapat digunakan langsung
untuk melakukan pembayaran. Pajak-pajak dan penerimaan lainnya tersebut harus
disetor ke kas negara dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan. Surat
Setoran Pajak (SSP) digunakan untuk penyetoran pajak, Surat Setoran
Pengembalian Belanja (SSPB) digunakan untuk penyetoran pengembalian belanja
tahun anggaran berjalan, dan SSBP digunakan untuk penyetoran penerimaan
lainnya.
SP2D-LS Bendahara yang diteruskan kepada BPP harus dibayarkan oleh BPP
kepada yang berhak menerimanya. Apabila penerima pembayaran tidak menunaikan
haknya, maka atas uang yang tidak diambil tersebut disetorkan ke kas negara
dengan menggunakan formulir SSPB. Pada akhir tahun anggaran, BPP wajib
menyetorkan semua uang yang berada dalam pengelolaannya ke kas negara (kecuali
sisa UP yang harus disetorkan ke Bendahara Pengeluaran).
C. Pembukuan BPP
Sehubungan dengan fungsi BPP selaku pembantu Bendahara Pengeluaran, BPP akan
menerima sejumlah dana dari Bendahara Pengeluaran guna dibayarkan kepada yang
berhak. Selaku bendahara, BPP dalam melakukan pembayaran wajib melakukan
pengujian dan wajib melakukan pungutan baik pajak maupun non pajak termasuk
jasa giro.
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 39
BAB V BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)
1) Penerimaan dana dari Bendahara Pengeluaran
Penyaluran dana dari Bendahara Pengeluaran kepada BPP dapat bersumber dari
UP dan dapat bersumber dari SPM-LS Bendahara. Dalam hal setelah
pelaksanaan pembayaran terdapat sisa atas dana dimaksud, terhadap sisa dana
UP dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran sedangkan terhadap sisa dana
SPM-LS Bendahara disetor ke Kas Negara dengan menggunakan SSBP.
Pembukuan yang dilakukan oleh BPP adalah sebagai berikut:
1. Tanda terima/bukti transfer dari Bendahara Pengeluaran, dibukukan di sisi
debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu UP dan/atau Buku
Pembantu LS-Bendahara. Khusus untuk UP dicatat sebagai pagu dalam
kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran UP sesuai
rencana penggunaan.
2. Pengembalian sisa UP kepada Bendahara Pengeluaran, dibukukan di sisi
kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan dan Buku Pembantu UP.
3. Setoran sisa dana SPM-LS Bendahara ke Kas Negara, dibukukan di sisi
kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS Bendahara.
2) Aktivitas pembayaran atas uang yang bersumber dari Uang Persediaan
1. Pembayaran atas UP dilakukan setelah dikurangi kewajiban pihak
terbayar/pihak ketiga. Selanjutnya BPP wajib meminta kuitansi/bukti
pembayaran sebesar nilai bruto dan faktur pajak serta mengembalikan
faktur pajak yang telah disahkan oleh BPP kepada pihak terbayar/pihak
ketiga sebesar kewajibannya. Kuitansi/bukti pembayaran dan faktur pajak
dibukukan:
a) Sebesar nilai bruto kuitansi/bukti pembayaran dibukukan di sisi kredit
pada BKU dan di sisi kredit pada Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu
UP, dan dicatat sebagai pengurangan pagu dalam kolom mata anggaran
berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran UP.
b) Sebesar nilai faktur pajak/SSP dibukukan di sisi debet pada BKU, di
sisi debet pada Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak.
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 40
BAB V BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)
2. Penyetoran pajak ke kas negara
SSP yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu
Kas dan Buku Pembantu Pajak.
3. Pengembalian sisa UP kepada Bendahara Pengeluaran
Tanda terima/bukti transfer dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku
Pembantu Kas, Buku Pembantu UP.
Catatan:
Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada PA/Kuasa PA dan sekaligus
sebagai sarana revolving UP, PPK menerbitkan SPP dan menyampaikannya
kepada PPSPM dengan disertai bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti
setor. SPP dibukukan di sisi debet dan sisi Kredit (in-out) pada BKU, dan
dicatat dalam kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan
Anggaran UP.
3) Aktivitas pembayaran atas Uang yang bersumber dari SPM-LS Bendahara
1. Pada dasarnya dengan SPM-LS Bendahara, pemotongan kepada pihak
terbayar telah dilakukan pada saat penerbitan SPM dimaksud. Oleh karena
itu, pelaksanaan pembayaran dilakukan atas nilai netto berdasarkan daftar
yang sudah dibuat. Demikian juga penyetoran atas sisa SPM-LS Bendahara
ke kas negara dilakukan oleh BPP dengan menggunakan SSPB sebesar nilai
netto, hal mana terjadi apabila setelah waktu tertentu pihak yang dituju
tidak mengambil uang dimaksud. Pembukuan atas bukti pembayaran dan
SSPB dilakukan sebagai berikut:
a) Sebesar tanda terima/bukti pembayaran dibukukan di sisi kredit pada
BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS-Bendahara;
b) SSPB yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku
Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS-Bendahara.
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 41
BAB V BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)
2. Dalam hal SPM-LS Bendahara tidak mencakup pemotongan pajak pihak
terbayar, BPP wajib melakukan pemotongan pajak dimaksud pada saat
pelaksanaan pembayaran. Pembukuan dilakukan sebagai berikut:
a) Sebesar tanda terima/bukti pembayaran (bruto) dibukukan di sisi
kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu LS-
Bendahara;
b) Sebesar nilai faktur pajak/SSP dibukukan di sisi debet pada BKU, Buku
Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak;
c) SSP yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku
Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak.
3. Setoran sisa dana SPM-LS Bendahara ke kas negara
SSPB yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku
Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS-Bendahara.
4) Aktivitas Lainnya
Pada dasarnya BPP wajib membukukan dan mempertanggungjawabkan seluruh
uang yang diterimanya. Selanjutnya untuk menampung kemungkinan adanya
penerimaan BPP di luar aktivitas tersebut di atas, pembukuan dilakukan
sebagai berikut:
1) Bukti penerimaan lainnya dibukukan di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu
Kas, dan Buku Pembantu Lain-lain;
2) SSBP yang dinyatakan sah, yang merupakan setoran atas penerimaan lain-
lain, dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku
Pembantu Lain-lain.
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 42
BAB V BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)
5) Contoh Format Pembukuan Bendahara Pengeluaran Pembantu
a. Buku Kas Umum (BKU)
Bagian 1: Halaman Muka, berbentuk sebagai berikut:
BUKU KAS UMUM
Kementerian/Lembaga
Unit Organisasi
Propinsi/Kabupaten/Kota
Satuan Kerja
:
:::
(……
)
(……)(……)(……)
……………..…..
………………………………………………………
(1)
(2)
(3)
(4)
Tgl/No SK Pengangkatan
1. BPP
2. Pejabat Pembuat
Komitmen
Tahun Anggaran
: …………………………: …………………………
…………………………
(5)
(6)
(7)
…………, ………..….. (8)
Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen
(9)
………………….
NIP
Bendahara Pengeluaran
Pembantu
(10)
………………………
NIP
Petunjuk pengisian:
(1) diisi kode dan nama Kementerian
(2) diisi kode dan nama Unit Organisasi
(3) diisi kode dan nama Propinsi/Kabupaten/Kota
(4) diisi kode dan nama Satuan Kerja
(5) diisi tanggal dan nomor SK Pengangkatan BPP
(6) diisi tanggal dan nomor SK Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen
(7) diisi tahun anggaran
(8) diisi tempat dan tanggal BP-BPP ditandatangani
(9) diisi nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen yang ditunjuk
(10) diisi nama dan NIP Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ditunjuk
MO
DUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
43
TanggalNomor
BuktiUraian Debet Kredit Saldo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BAB V BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)
Bagian 2: Halaman isi BKU, berbentuk sebagai berikut :
Petunjuk pengisian:
Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
: diisi tanggal pembukuan (format:bulan-tanggal)
: diisi nomor bukti dokumen sumber
: diisi uraian dari transaksi penerimaan/pengeluaran
: diisi jumlah penerimaan yang tercantum dalam dokumen sumber
: diisi jumlah pengeluaran yang tercantum dalam dokumen sumber
: diisi jumlah saldo setelah ditambah/dikurangi jumlah penerimaan/
pengeluaran yang tercantum dalam dokumen sumber.
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 44
BAB V BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)
Bagian 3: Halaman catatan BKU (untuk Pemeriksaan Kas BPP), berbentuksebagai berikut:
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
Pada hari ini,……. tanggal………..bulan……….tahun………. kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah
melakukan pemeriksaan kas BPP dengan posisi saldo BKU sebesar Rp……… dan Nomor Bukti terakhir
nomor. ………….
Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut:
I. Hasil pemeriksaan pembukuan BPP
A Saldo Kas (yang belum dipertanggungjawabkan BPP)
1. Saldo BP Kas (tunai dan bank) Rp ……
2.
3.
Saldo BP UM Perjadin
Jumlah (A.1+A.2)
Rp …… (+)
Rp ……….
B Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri
dari
1.
2.
3.
Saldo BP UP
Saldo BP LS-Bendahara
Saldo BP Pajak
Rp
Rp
Rp
……
……
……
4.
5.
Saldo BP Lain-Lain
Jumlah (B.1+B.2+B.3+B.4)
Rp …… (+)
Rp ……….
C Selisih Pembukuan (A.1-B.5) Rp ……..
II. Hasil Pemeriksaan kas
A Kas yang dikuasai BPP
1 Uang tunai di brankas Rp ……
2
3
Uang di rekening bank
Jumlah Kas (A.1+A.2)
Rp …… (+)
Rp ……….
III. Selisih Kas
A 1 Saldo BP Kas (I.A.1) Rp ……
2
3
Jumlah Kas (II.A.3)
Selisih Kas (A.1-A.2)
Rp …… (-)
Rp ………
IV. Penjelasan atas selisih kas
1
2
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
Yang diperiksa,
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Nama………….
NIP …………….
Yang memeriksa,
Pejabat Pembuat Komitmen
Nama……………
NIP ………………
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 45
Buku Pembantu …………….. (1)
Kementerian/Lembaga : (……) …………….. (2)
Unit Organisasi : (……) …………….. (3)
Propinsi/Kabupaten/Kota : (……) …………….. (4)
Satuan Kerja : (……) …………….. (5)
Tgl/No SK Pengangkatan
1. BPP : …………….. (6)
2. Pejabat Pembuat : ……………… (7)Komitmen
Tahun Anggaran : …………. (8)
TanggalNomor
Uraian Debet Kredit SaldoBukti
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BAB V BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)
b. Buku Pembantu (BP)
1) BP Kas/BP Uang Persediaan (BP UP)/BP LS-Bdh/BP Lain-lain
Bentuk BP di atas adalah sebagai berikut:
Petunjuk pengisian:
(1) diisi jenis BP berkenaan
(2) diisi kode dan nama Kementerian
(3) diisi kode dan nama unit organisasi
(4) diisi kode dan nama propinsi/kabupaten/kota
(5) diisi kode dan nama satuan kerja
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 46
BUKU PEMBANTU PAJAK
Kementerian/Lembaga : (……) …………….. (1)
Unit Organisasi : (……) …………….. (2)
Propinsi/Kabupaten/Kota : (……) …………….. (3)
Satuan Kerja : (……) …………….. (4)
Tgl/No SK Pengangkatan
1. BPP : ……………..………….. (5)
2. Pejabat Pembuat : ……………..………….. (6)Komitmen
Tahun Anggaran : ……………..………….. (7)
Tangga
l
Nomor
buktiUraian
Penerimaan (Debet)Pengeluar
an
SaldoPPN PPh
Ps 21PPh
Ps 22PPh
Ps 23……
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
BAB V BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)
(6) diisi tanggal dan nomor SK Pengangkatan BPP
(7) diisi tanggal dan nomor SK Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen
(8) diisi tahun anggaran
Pengisian kolom (1) sampai dengan (6) mengikuti petunjuk pengisian bagian 2 BKU-
BPP
2) Buku Pembantu BPP Pajak (BP BPP Pajak)
Bentuk BP Pajak adalah sebagai berikut:
Petunjuk pengisian:
(1) diisi kode dan nama Kementerian
(2) diisi kode dan nama unit organisasi
(3) diisi kode dan nama propinsi/kabupaten/kota
(4) diisi kode dan nama satuan kerja
(5) diisi tanggal dan nomor SK Pengangkatan BPP
(6) diisi tanggal dan nomor SK Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen
(7) diisi tahun anggaran
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 47
BAB V BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)
Kolom (1) : diisi tanggal, bulan dan tahun transaksi terjadi
Kolom (2) : diisi nomor bukti dokumen sumber
Kolom (3) : diisi uraian dari transaksi penerimaan atau pengeluaran
Kolom (4) : diisi jumlah pungutan PPN yang diterima
Kolom (5) : diisi jumlah pungutan PPh Ps 21 diterima
Kolom (6) : diisi jumlah pungutan PPh Ps 22 diterima
Kolom (7) : diisi jumlah pungutan PPh Ps 23 diterima
Kolom (8) : diisi jumlah pungutan pajak lainnya (jika ada)
Kolom (9) : diisi jumlah pajak yang telah disetorkan ke kas negara
Kolom (10) : diisi jumlah saldo setelah ditambah penerimaan pajak atau
dikurangi jumlah setoran pajak yang tercantum dalam dokumen
sumber.
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 48
Kementerian/Lembaga : (……) …………….. (1) Fungsi : ………. (8)
Unit Organisasi : (……) …………….. (2) Subfungsi : ………. (9)
Provinsi/Kabupaten/Kota : (……) …………….. (3) Program : ………. (10)
Satuan Kerja : (……) …………….. (4) Kegiatan : ………. (11)
Tgl/No SK Pengangkatan Subkegiatan : ………. (12)
1. BPP : ……………... (5)
2. Pejabat Pembuat Komitmen : ……………… (6)
Tahun Anggaran : …………. (7)
TglNo.
BktUraian
Nilai
Transaksi
BKPK MA MA MA MA MA Posisi UP
(13) (14) (15) (16) (17) (18) Buktipengeluaran
Sudah di-SPP kan
PAGU (19) (20) (21) (22) (23) (24)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BAB V BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)
3) Buku Pengawasan Anggaran BPP.
Bentuk Buku Pengawasan Anggaran BPP sebagai berikut:
Buku Pengawasan Anggaran Uang Persediaan
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN 49
BAB V BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)
Petunjuk pengisian:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
diisi kode dan nama Kementerian
diisi kode dan nama Unit Organisasi
diisi kode dan nama Propinsi/Kabupaten/Kota
diisi kode dan nama Satuan Kerja
diisi tanggal dan nomor SK Pengangkatan BPP
diisi tanggal dan nomor SK Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan
diisi tahun anggaran
diisi fungsi berkenaan
diisi kode subfungsi berkenaan
(10) diisi kode program berkenaan
(11) diisi kode kegiatan berkenaan
(12) diisi kode subkegiatan berkenaan
(13) diisi kode kelompok akun berkenaan
(14) s/d (18) diisi kode akun berkenaan
(19) diisi pagu kelompok akun berkenaan
(20) s/d (24) diisi pagu akun berkenaan
Kolom (1)
Kolom (2)
Kolom (3)
Kolom (4)
Kolom (5)
: diisi tanggal, bulan dan tahun transaksi terjadi
: diisi nomor bukti dokumen sumber pengeluaran
: diisi uraian dari transaksi pengeluaran yang dilakukan
: diisi jumlah nominal transaksi
: diisi sisa pagu kelompok akun berkenaan.
Kolom (6) s/d (10) : diisi sisa pagu akun berkenaan
Kolom (11)
Kolom (12)
: diisi jumlah pembayaran yang belum di-LPJ-kan
: diisi jumlah pembayaran yang sudah di-LPJ-kan
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 50
BAB VII VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
BAB VI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran wajib menyusun laporan
pertanggungjawaba
n
secara bulanan atas uang yang dikelolanya. Bendahara
Pengeluaran Pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada
Bendahara Pengeluaran pada setiap awal bulan.
Laporan pertanggungjawaban bendahara tersebut harus menyajikan informasi
tentang:
a. Keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal, penambahan,
penggunaan/pengurangan, dan saldo akhir dari buku-buku pembantu;
b. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi uang tunai di brankas dan saldo
di rekening bank/pos;
c. Hasil rekonsiliasi internal (antara pembukuan bendahara dengan UAKPA); dan
d. Penjelasan atas selisih (jika ada), antara saldo buku dan saldo kas.
A. Tata Cara Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
LPJ Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran disusun berdasarkan BKU,
Buku-Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran yang telah direkonsiliasi
dengan UAKPA. Di samping itu juga perlu ditambahkan bahwa LPJ Bendahara
Pengeluaran merupakan gabungan dari satu atau lebih LPJ-BPP dengan LPJ
Bendahara Pengeluaran itu sendiri. LPJ BPP juga disusun berdasarkan BKU, Buku-
buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran.
B. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
LPJ Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran disampaikan kepada:
a. Kepala KPPN yang ditunjuk dalam DIPA satuan kerjanya;
b. Menteri/Pimpinan Lembaga masing-masing; dan
c. Badan Pemeriksa Keuangan.
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 51
BAB VII VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
Penyampaian LPJ tersebut dilakukan secara bulanan paling lambat tanggal 10
(sepuluh) hari kerja bulan berikutnya, disertai dengan salinan rekening koran dari
bank/pos bulan berkenaan. Laporan pertanggungjawaban BPP dikirimkan kepada
Bendahara Pengeluaran induknya paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya
disertai dengan salinan rekening koran dari bank/pos bulan berkenaan.
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 52
BAB VII VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
C. Bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara
a. LPJ Bendahara Penerimaan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan, berbentuk sebagai berikut:
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN
Bulan : ………………… (1)
Kementerian/ LembagaUnit OrganisasiPropinsi/Kab/Kota
:::
(…..) ……………(…..) ……………(…..) ……………
(2)(3)(4)
Tgl, No. SP DIPATahun AnggaranKPPN
:::
……………….……………….(…) ….………
(7)(8)(9)
Satuan KerjaAlamat dan No.Tlp.
::
(…..) ……………(…..) ……………
(5)(6)
I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp.……………….…(10) dan Nomor Bukti terakhir Nomor: …………….. (11)
Jenis Buku Pembantu Saldo Awal Penerimaan Penyetoran Saldo Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A. BP Kas …………..
B.
1. BP Kas (tunai dan Bank)
Buku Pembantu
1. BP ….
2. BP …..
3. BP Lain-lain
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
II. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan
1. Uang tunai di brankas Rp. ………… (12)
2.
3.
Uang di rekening bank
Jumlah saldo kas
Rp. ………… (13) (+)
Rp.
(terlampir salinan rekening koran)
………… (14)
III. Hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA
Hasil Rekonsiliasi internal (Bendahara dengan UAKPA)
A. Pembukuan menurut Bendahara
1 Penerimaan yang sudah disetorkan ke kas negara Rp ……… (15)
B.
C.
Pembukuan menurut UAKPA
Selisih pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A1 – B)
Rp ……… (16)
Rp ……….. (17)
IV. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:
1.
2.
Selisih Kas (saldo akhir I.A.1 – II.3)
Selisih Pembukuan (III.C)
Rp. ……… (18)
Rp. ……… (19)
(jelaskan apabila ada selisih)
(jelaskan apabila ada selisih)
……….., …………… (20)Mengetahui:Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Penerimaan
Nama:NIP:
(21) Nama:NIP:
(22)
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 53
BAB VII VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
Petunjuk pengisian:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
diisi bulan dan tahun berkenaan
diisi kode dan nama Kementerian
diisi kode dan nama Unit Organisasi
diisi kode dan nama Propinsi/Kabupaten/Kota
diisi kode dan nama Satuan Kerja
diisi alamat dan nomor telepon satuan kerja
diisi tanggal dan nomor SP DIPA
diisi tahun anggaran
diisi kode dan nama KPPN
(10) diisi jumlah saldo akhir BKU pada bulan pelaporan
(11) diisi nomor bukti terakhir pada BKU
Kolom (3) : diisi saldo awal masing-masing buku yang merupakan saldo bulan lalu
Kolom (4) : diisi jumlah kolom debet yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-
masing buku
Kolom (5) : diisi jumlah kolom kredit yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-
masing buku
Kolom (6) : diisi jumlah saldo akhir (kolom (3) ditambah kolom (4) dikurangi kolom (5)
masing-masing buku
(12) diisi jumlah uang tunai di brankas bendahara penerimaan pada akhir bulan
pelaporan
(13) diisi jumlah uang pada rekening bendahara penerimaan di bank pada akhir bulan
pelaporan
(14) diisi penjumlahan nomor (12) dan (13)
(15) diisi jumlah penerimaan yang sudah disetorkan pada bulan berkenaan
(16) diisi realisasi penerimaan bulan berkenaan menurut UAKPA
(17) diisi selisih antara nomor (15) dan (16)
(18) diisi selisih antara I.A.1 kolom (6) dengan II.3
(19) diisi sama dengan nomor (17)
(20) diisi tempat dan tanggal LPJ ditandatangani
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 54
BAB VII VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
(21) diisi nama dan NIP Kuasa PA
(22) diisi nama dan NIP Bendahara Penerimaan
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 55
Jenis Buku Pembantu Saldo Awal Penambahan Pengurangan SaldoAkhir
1 2 3 4 5 6
A
.
BP Kas, BPP, dan UM Perjadin …………..
1. BP Kas (Tunai dan Bank)
2. BP UM Perjadin
3. BP BPP (Kas pada BPP)
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
B
.
BP selain Kas, BPP, dan UMPerjadin
…………
1. BP UP *)
2. BP LS-Bendahara
3. BP Pajak
4. BP Lain-lain
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
BAB VII VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
b. LPJ Bendahara Pengeluaran
Laporan Pertanggungjawaban
berikut:
Bendahara Pengeluaran, berbentuk sebagai
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARANBulan: ………………… (1)
Departemen LembagaUnit OrganisasiProvinsi/Kab/Kota
:::
(…..) …………(…..) …………(…..) …………
(2)(3)(4)
Tgl, No. SP DIPATahun AnggaranKPPN
:::
……………………………………(…) ….………..
(7)(8)(9)
Satuan KerjaAlamat dan Telp.
::
(…..) …………………………..
(5)(6)
I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. …………(10) danNomor Bukti terakhir Nomor: …………….. (11)
*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPM kan sebesar Rp.........(12)
II. Keadaan Kas pada akhir Bulan Pelaporan
1. Uang Tunai di Brankas Rp. ………… (13)
2.
3.
Uang di Rekening Bank
Jumlah Kas
Rp
Rp.
………… (14)
………… (15)
(+) (terlampir salinan rekening koran)
III. Selisih Kas
1. Saldo Akhir BP Kas (I.A.1 kol 6) Rp. ………… (16)
2.
3.
Jumlah Kas (II.3)
Selisih Kas
Rp
Rp.
………… (17)
………… (18)
(-)
IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA
1. Saldo UP Rp. ………. (19)
2.
3.
4.
5.
Kuitansi UP
Jumlah UP
Saldo UP menurut UAKPA
Selisih Pembukuan UP
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
………. (20)
………… (21)
………… (22)
……….. (23)
(+)
(-)
V. Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pembukuan UP (apabila ada):
1.
2.
……………………………………………………
……………………………………………………
Mengetahui:Kuasa Pengguna Anggaran,
Nama…………..(26)NIP…………………..
(24)
……….., …………… (25)Bendahara Pengeluaran,
Nama…………….(27)NIP………………….
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 56
BAB VII VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
Petunjuk pengisian:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
diisi bulan dan tahun berkenaan
diisi kode dan nama Kementerian
diisi kode dan nama Unit Organisasi
diisi kode dan nama Propinsi/Kabupaten/Kota
diisi kode dan nama Satuan Kerja
diisi alamat da No telpon satuan kerja
diisi tanggal dan nomor SP DIPA
diisi tahun anggaran
diisi kode dan nama KPPN
(10) diisi jumlah saldo akhir BKU pada bulan pelaporan
(11) diisi nomor bukti terakhir pada BKU
Kolom (3) : diisi jumlah saldo awal masing-masing buku yang merupakan saldo akhir
bulan lalu
Kolom (4) : diisi jumlah kolom debet yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-
masing buku pembantu
Kolom (5) : diisi jumlah kolom kredit yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-
masing buku pembantu
Kolom (6) : diisi jumlah saldo akhir [kolom (3) ditambah kolom (4) atau dikurangi
kolom (5)] masing-masing buku
(12) diisi jumlah uang tunai di brankas bendahara pengeluaran pada akhir bulan
pelaporan
(13) diisi jumlah uang pada rekening bendahara pengeluaran di bank pada akhir bulan
pelaporan
(14) diisi penjumlahan nomor (12) dan (13)
(15) diisi saldo UP pada BP UP bulan berkenaan
(16) diisi jumlah UP yang belum disahkan pada bulan berkenaan
(17) diisi penjumlahan nomor (15) dan (16)
(18) diisi saldo UP menurut UAKPA
(19) diisi selisih antara nomor (17) dan (18)
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 57
BAB VII VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
(20) diisi selisih antara I.A.1 kolom (6) dengan II.3
(21) diisi sama dengan nomor (19)
(22) diisi tempat dan tanggal LPJ ditandatangani
(23) diisi nama dan NIP Kuasa PA
(24) diisi nama dan NIP Bendahara Pengeluaran
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 58
Jenis Buku SaldoAwal
Penambahan Pengurangan SaldoAkhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A. BP Kas dan UM Perjadin1. BP Kas (kas tunai dan bank)2. BP UM Perjadin
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..…………..…………..
B. BP selain Kas dan UM Perjadin
1. BP UP *) Belanja MA …… Belanja MA …… Belanja MA …… Pengembalian Sisa UP
2. BP LS-Bdh Pembayaran atas LS-Bdh Setoran atas LS-Bdh
3. BP Pajak4. BP Lain-lain
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….
…………..…………..…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
BAB VII VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
c. LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu (LPJ-BPP)
Bentuk LPJ-BPP sebagai berikut:
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
Bulan: ………………… (1)
Departemen Lembaga : (…..) ………. (2) Tgl/No SK PengangkatanUnit OrganisasiPropinsi/Kab/KotaSatuan Kerja
:::
(…..) ………. (3)(…..) ………. (4)(…..) ………. (5)
1. BPP2. Pejabat Pembuat KomitmenTahun Anggaran
:::
………….. (7)………….. (8)………….. (9)
Alamat dan Tlp. : ……………... (6)
I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU-BPP sebesar Rp.………(10)dan nomor bukti terakhir nomor ………….. (11)
*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPP kan sebesar Rp…………
II. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan
1. Uang tunai Rp. ………… (12)
2.
3.
Uang direkening bank
Jumlah kas
Rp ………… (13) (+)
Rp.
(terlampir salinan rekening koran)
………… (14)
III. Selisih Kas
1. Saldo akhir BP Kas (I.A.1 kol 6) Rp. ……….. (15)
2.
3.
Jumlah Kas (II.3)
Selisih Kas
Rp. ……….. (16) (-)
Rp. ………. (17)
IV. Penjelasan selisih III.3 (apabila ada):
1. …………………………………………… (18)
……….., …………… (19)MengetahuiPejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran Pembantu
Nama:NIP:
(20) Nama:NIP:
(21)
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 59
BAB VII VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
Petunjuk pengisian:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
diisi bulan dan tahun berkenaan
diisi kode dan nama Kementerian
diisi kode dan nama Unit Organisasi
diisi kode dan nama Propinsi/Kabupaten/Kota
diisi kode dan nama Satuan Kerja
diisi alamat dan nomor telpon satuan kerja
diisi tanggal dan nomor SK pengangkatan BPP
diisi tanggal dan nomor SK pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen
diisi tahun anggaran
(10) diisi jumlah saldo akhir BKU BPP pada bulan pelaporan
(11) diisi nomor bukti terakhir pada BKU BPP
Kolom (3) : diisi jumlah saldo awal masing-masing buku pembantu yang merupakan
saldo akhir bulan lalu.
Kolom (4) : diisi jumlah kolom debet yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-
masing buku pembantu.
Kolom (5) : diisi jumlah kolom kredit yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-
masing buku pembantu.
Kolom (6) : diisi jumlah saldo akhir (kolom (3) ditambah kolom (4) atau dikurangi
kolom (5)) masing-masing buku.
(12) diisi jumlah uang tunai di brankas BPP pada akhir bulan pelaporan
(13) diisi jumlah uang pada rekening BPP di bank pada akhir bulan pelaporan
(14) diisi penjumlahan nomor (12) dan (13)
(15) diisi sama dengan I.A kolom 6
(16) diisi sama dengan II.3
(17) diisi selisih antara nomor (15) dan (16)
(18) diisi penjelasan terjadinya selisih (apabila terdapt selisih)
(19) diisi tempat dan tanggal LPJ ditandatangani
(20) diisi nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen
(21) diisi nama dan NIP Bendahara Pengeluaran Pembantu
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 60
BAB VII VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
BAB VII
VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN melakukan verifikasi
atas LPJ Bendahara yang diterimanya. Verifikasi yang dilakukan oleh KPPN meliputi
kegiatan sebagai berikut:
1. Membandingkan saldo UP yang tertuang dalam LPJ dengan Kartu Pengawasan Uang
Persediaan yang ada di KPPN;
2. Membandingkan saldo awal yang tertuang dalam LPJ dengan saldo akhir yang
tertuang dalam LPJ bulan sebelumnya;
3. Menguji kebenaran nilai uang di rekening bank yang tercantum dalam LPJ dengan
salinan rekening koran bendahara;
4. Menguji kebenaran perhitungan (penambahan/pengurangan) pada LPJ; dan
5. Meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran pajak dan dalam penyampaian
laporan pertanggungjawaban.
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang telah diverifikasi tetapi masih terdapat
kesalahan, dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan untuk kemudian
dilakukan pembetulan dan disampaikan kembali kepada KPPN setelah dilakukan revisi
seperlunya. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang telah diperbaiki dikirim
kembali ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian.
KPPN merekap seluruh LPJ Bendahara yang berada di wilayah kerjanya untuk
kemudian menyampaikan rekap LPJ Bendahara tersebut ke Kanwil Direktorat
Jenderal Perbendaharaan setempat.
Atas dasar Rekapitulasi LPJ Bendahara yang diterima dari seluruh KPPN di wilayah
kerjanya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan rekapitulasi LPJ Bendahara
menurut bagian anggaran dan menyampaikanny
a
kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan u.p. Direktur Pengelolaan Kas Negara (PKN).
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 61
BAB VII VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
Atas dasar Rekapitulasi LPJ Bendahara yang diterima dari seluruh Kanwil Ditjen
Perbendaharaan, Direktorat PKN menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara menurut
bagian anggaran. Hasil rekapitulasi LPJ disampaikan kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan untuk digunakan sebagai sumbangan data dalam penyusunan laporan
keuangan pemerintah tingkat pusat, serta sebagai bahan dalam menentukan kebijakan
terkait dengan kas di bendahara.
A. Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Bagi KPPN
1. Pelaksanaan verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan sebagai berikut:
1) menguji saldo awal dengan cara membandingkan dengan saldo akhir bulan
sebelumnya;
2) menguji kebenaran saldo uang di rekening bank dengan salinan rekening
koran bendahara;
3) menguji kebenaran perhitungan (penambahan/pengurangan);
4) meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran penerimaan negara
(penerimaan yang disetor minimal sebesar saldo akhir bulan sebelumnya);
5) Hasil verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan:
a. Apabila tidak ditemukan kesalahan dalam pengujian pada huruf a, b, c,
dan d, KPPN membubuhi stempel (Format I) pada LPJ tersebut;
b. Apabila ditemukan kesalahan dalam pengujian pada huruf a, b, dan c,
KPPN membuat surat pengembalian LPJ (Format II);
c. Apabila ditemukan ketidakpatuhan dalam penyetoran penerimaan
negara, KPPN dapat memberikan surat teguran kepada Bendahara
Penerimaan (Format III).
2. Pelaksanaan verifikasi atas LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai berikut:
1) menguji saldo awal dengan cara membandingkan dengan saldo akhir bulan
sebelumnya;
2) menguji kebenaran saldo uang di rekening bank dengan salinan rekening
koran bendahara;
3) menguji saldo UP dengan cara membandingkan dengan Kartu Pengawasan
UP yang ada pada KPPN;
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 62
BAB VII VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
4) menguji kebenaran perhitungan (penambahan/pengurangan);
5) meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran pajak (pajak yang disetor
minimal sebesar saldo akhir bulan sebelumnya);
6) Hasil verifikasi atas LPJ Bendahara Pengeluaran:
a. Apabila tidak ditemukan kesalahan dalam pengujian pada huruf a, b, c,
dan d di atas, KPPN membubuhi stempel (Format I) pada LPJ
tersebut;
b. Apabila ditemukan kesalahan dalam pengujian pada angka huruf a, b, c,
dan d di atas, KPPN membuat surat pengembalian LPJ (Format II);
c. Apabila ditemukan ketidakpatuhan dalam penyetoran pajak, KPPN
dapat memberikan surat teguran kepada Bendahara Pengeluaran
(Format III).
3. Penyampaian hasil verifikasi dan pelaporan
1) Lembar kedua LPJ yang telah diverifikasi dan benar sebagaimana dimaksud
poin 1.e.1) dan poin 2.f.1) di atas, disampaikan kepada bendahara yang
bersangkutan;
2) Lembar kedua LPJ yang telah diverifikasi dan ditemukan kesalahan
sebagaimana dimaksud poin 1.e.2) dan 2.f.2) di atas, dikembalikan kepada
bendahara yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kuasa PA dan
kepada Kepala Kanwil DJPBN;
3) Atas dasar LPJ yang telah diverifikasi dan benar, KPPN menyusun daftar
LPJ Bendahara Penerimaan (Format IV) dan Daftar LPJ Bendahara
Pengeluaran (Format V);
4) Daftar LPJ sebagaimana dimaksud pada angka 3) disampaikan kepada
Kanwil DJPBN setempat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja bulan
pelaporan;
5) Dalam hal bendahara tidak menyampaikan LPJ sampai batas waktu yang
ditentukan, KPPN dapat memberikan sanksi.
B. Petunjuk Pelaksanaan bagi Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 63
BAB VII VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
1. Atas dasar Daftar LPJ Bendahara Penerimaaan yang diterima dari KPPN,
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun Rekapitulasi
LPJ Bendahara Penerimaan menurut bagian anggaran (Format VI) secara
bulanan;
2. Atas dasar Daftar LPJ Bendahara Pengeluaran yang diterima dari KPPN,
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun Rekapitulasi
LPJ Bendahara Pengeluaran menurut bagian anggaran (Format VII) secara
bulanan;
3. Rekapitulasi LPJ Bendahara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas,
disampaikan secara bulanan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p.
Direktur PKN paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja bulan pelaporan.
C. Petunjuk Pelaksanaan bagi Direktorat Pengelolaan Kas Negara
1. Atas dasar Rekapitulasi LPJ Bendahara Penerimaan yang diterima dari Kanwil
DJPBN, Direktorat PKN menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara Penerimaan
menurut bagian anggaran (Format VIII);
2. Atas dasar Rekapitulasi LPJ Bendahara Pengeluaran yang diterima dari Kanwil
DJPBN, Direktorat PKN menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara Pengeluaran
menurut bagian anggaran (Format IX).
Hasil rekapitulasi LPJ disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan
untuk digunakan sebagai sumbangan data dalam penyusunan laporan keuangan
pemerintah tingkat pusat, serta sebagai bahan dalam menentukan kebijakan
terkait dengan kas di bendahara.
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 64
BAB VII VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
FORMAT I
CONTOH STEMPEL VERIFIKASI LPJ BENDAHARA
LPJ diterima tanggal……………………Telah diverifikasi, tanggal….……………… nomor……..……
a.n. Kepala KPPN …………................Kepala Seksi …….………………..
(…………………………)NIP ………………..
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 65
BAB VII VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
FORMAT II
K P P N ………………..
PENGEMBALIAN
LPJ BENDAHARA PENERIMAAN/PENGELUARAN*)
Nomor: …………………………………
Yth. : Bendahara Penerimaan/Pengeluaran*) Satker
…………………………………………………….
…………………………………………………….
Sehubungan dengan LPJ bulan………….. yang Saudara sampaikan kepada kami, dengan
surat pengantar No. …… tanggal ……….., yang diterima pada tanggal……. Nomor………..
dengan ini dikembalikan LPJ dimaksud dengan penjelasan sebagai berikut:*)
1. Ketidaksesuaian saldo awal dengan saldo akhir LPJ bulan sebelumnya.
2. Ketidaksesuaian nilai uang di rekening bank dengan salinan rekening koran.
3. Ketidaksesuaian saldo UP dengan Kartu Pengawasan Kredit Anggaran kami.
4. Ketidaksesuaian perhitungan.
5. …………………………………………………………………………………………..........
Untuk selanjutnya agar dilakukan perbaikan dan disampaikan kembali kepada kami
paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian.
…………, ………………
Kepala Seksi ………….
Nama …………………..NIP ……………………..
Tembusan:
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan ……………..;
2. Kuasa Pengguna Anggaran Kantor/Satker ………………………………….
*) coret yang tidak perlu atau ditambahkan penjelasan lebih lanjut
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 66
BAB VII VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
FORMAT III
KOP SURAT KPPN
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal
: S- ……….
: Penting
: …… (…….) lembar
: Teguran Kepatuhan Penyetoran
…….., ….……………
Yth. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran*)
Kantor/Satker …………...............
di ………..
Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Saudara Nomor ………. tanggal ……….
yang kami telah kami verifikasi tanggal………. Nomor …………. diketahui bahwa saldo
akhir penerimaan negara/pajak bulan yang lalu belum Saudara setorkan ke kas negara
seluruhnya.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengingatkan Saudara untuk
segera menyetorkan seluruh penerimaan negara/pajak sesuai peraturan yang berlaku.
Demikian kami sampaikan.
Kepala Kantor,
Nama ………………
NIP ………………..
Tembusan:
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan ……………..;
2. Kuasa Pengguna Anggaran Kantor/Satker ………………
*) coret yang tidak perlu
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 67
No.Kode Saldo Kas Saldo penerimaan dan penyetoran
BA Satker Kas Tunai Kas Bank Jumlah PenerimaanPenyetoran ke
Kas NegaraSaldo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7) (8) (9)=(7)-(8)
1. 999 (Dep …………………) ………… ………… ………… ………… ………… …………
2. 999999
3. 999999
4. 999 (Dep …………………) ………… ………… ………… ………… ………… …………
5. 999999
6. 999999
… ……. (Dep…………..….)
……………
Jumlah
BAB VII VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
FORMAT IVKPPN ……………….
DAFTAR LPJ BENDAHARA PENERIMAAN
Bulan……………………
*) Pengisian urut menurut kode BA dan Kantor
……………………….., …………………..
Kepala Seksi …………..
Nama…………….
NIP ……………..
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 68
No
.
Kode Saldo Kas menurut Buku Pembantu (BP) Uang Persediaan
BA Satker BP UP BP LS-Bdh BP Pajak BP Lain-lain Jumlah Saldo Kuitansi Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(4)+(5)+(6)+(7
)
(9) (10) (11)=(9)+(10)
1. 999 (Dep ……) …….. …….. …….. …….. …….. …… ……. …….
2. 999999
3. 999999
4. 999 (Dep ……) …….. …….. …….. …….. …….. …… ……. …….
5. 999999
6. 999999
... .… (Dep……..)
…….
Jumlah
BAB VII VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
FORMAT VKPPN ……………….
DAFTAR LPJ BENDAHARA PENGELUARAN
Bulan: …………………………
*) Pengisian urut menurut kode BA dan Kantor
……………………….., …………………..
Kepala Seksi …………..
Nama…………….
NIP ……………..
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 69
No.Kode
B A
Kementerian
/
Jumlah
LPJ
Saldo Kas Saldo penerimaan dan penyetoran
Ket
Kas Tunai Kas Bank Jumlah PenerimaanPenyetoran
ke Kas
Negara
Saldo
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)+(6) (8) (9) (10)=(8)-(9) (11)
Jumlah
BAB VII VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
FORMAT VIKANWIL …………………………..
REKAPITULASI
LPJ BENDAHARA PENERIMAAN
Bulan: …………………………………
*) Pengisian urut menurut bagian anggaran
Kepala Bidang…………………..,
Nama ………………
NIP ………………..
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 70
No.Kode
B A
Kementerian
/
Lembaga
Jumlah
LPJ
Saldo Kas menurut Buku Pembantu (BP) Uang Persediaan
BP UPBP LS-
Bdh
BP
Pajak
BP Lain-
lainJumlah Saldo Kuitansi Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(5)+(6)+(7)+
(8)
(10) (11) (12)=(10)+(11)
Jumlah
BAB VII VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
FORMAT VIIKANWIL …………………………..
REKAPITULASI
LPJ BENDAHARA PENGELUARAN
Bulan: …………………………………
*) Pengisian urut menurut bagian anggaran
Kepala Bidang ……………………,
Nama ………………
NIP ………………..
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 71
No. Kode
BA
Kementerian/
Lembaga
Jumlah
LPJ
Saldo Kas Selisih penerimaan dan penyetoranKet.
Kas Tunai Kas Bank Jumlah PenerimaanPenyetoran ke
Kas NegaraSelisih
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)+(6) (8) (9 (10)=(8)-(9) (11)
Jumlah
BAB VII VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
FORMAT VIIIDIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA
REKAPITULASI
LPJ BENDAHARA PENERIMAAN
Bulan: …………………………………
*) Pengisian urut menurut bagian anggaran
Kepala Subdirektorat ………………,
Nama ………………
NIP ………………..
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 72
No.Kode
BA
Kementerian
/
Lembaga
Jumlah
LPJ
Saldo Kas menurut Buku Pembantu (BP) Uang Persediaan
BP UPBP LS-
Bdh
BP
Pajak
BP Lain-
lainJumlah Saldo Kuitansi Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(5)+(6)+(7)+
(8)
(10) (11) (12)=(10)+(11
)
Jumlah
BAB VII VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
FORMAT IXDIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA
REKAPITULASI
LPJ BENDAHARA PENGELUARAN
Bulan: …………………………………
*) Pengisian urut menurut bagian anggaran
Kepala Subdirektorat ………………..,
Nama ………………
NIP ………………..
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 73
BAB VIII PENUTUP
BAB VIII
PENUTUP
Dengan disusunnya modul Pembukuan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Kementerian
Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja ini, maka diharapkan Penyuluh Perbendaharaan
memiliki pedoman dalam melakukan penyuluhan kepada satuan kerja terkait tugas dan
tanggung jawab bendahara dalam rangka pelaksanaan APBN yang meliputi pembukuan
dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas uang yang berada dalam tanggung
jawabnya. Selain itu, modul ini diharapkan juga dapat menjadi pedoman bagi
Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara dalam
pelaksanaan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bendahara instansi.
Modul Pembukuan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan
Kerja ini bukan merupakan akhir dari usaha peningkatan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan kas di bendahara, akan tetapi merupakan bagian penting
dalam rangka pemantauan dan pengelolaan kas di bendahara.
Seiring dengan terus berkembangnya praktik-praktik manajemen kas negara,
maka praktik pengelolaan dan penatausahaan kas di bendahara juga akan mengalami
perkembangan. Oleh karena itu, penyempurnaan modul akan terus dilakukan sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang baru yang telah ditetapkan.
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 74
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR PUSTAKA
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 25);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 73/PMK.05/2008 tentang Tatacara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban BendaharaKementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-47/PB/2009
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan LaporanPertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/SatuanKerja;
8. Bahan Ajar Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, BPPK
Jakarta, 2006.
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 75
Jenis Belanja Akun Pagu (Rp)
1. Belanja Pegawai (5122) 75.000.00Belanja lembur 512211 75.000.000
2. Belanja barang operasional (5211) 475.000.00Keperluan sehari-hari perkantoran 521111 225.000.000Belanja pengadaan bahan makanan 521112 150.000.00Belanja barang operasional lainnya 521119 100.000.00
3. Belanja Jasa (5221) 100.000.000Belanja langganan daya dan jasa 522111 100.000.00
4. Belanja pemeliharaan (5231) 300.000.000Belanja pemeliharaan gedung dan 523111 150.000.00
Belanja pemeliharaan peralatan dan 523121 150.000.00
5. Belanja perjalanan (5241) 50.000.000Belanja perjalanan biasa 524111 50.000.000
LAMPIRAN: CONTOH PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN
LAMPIRAN
CONTOH PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN
Kantor Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan mengelola DIPA tahun 2010dengan perincian sebagai berikut:
Jumlah pagu sebesar Rp.1.000.000.000,-Dana UP yang diberikan adalah sebesar Rp.30.000.000,-Transaksi yang terjadi pada bulan Januari 2009 adalah sebagai berikut:
4 Januari 2010
Diterima DIPA dengan perincian seperti data di atas.
5 Januari 2010
Diterima SPM-UP beserta SP2D-UP nya sebesar Rp 30.000.000,-Dibeli buku cek sebesar Rp 100.000,- yang membebani akun 521111 dengan mendebetlangsung rekening.
6 Januari 2010
Diambil uang tunai dari Bank sebesar Rp 29.000.000,-Dibayar tagihan PAM sebesar Rp 1.400.000,- dan tagihan PLN sebesar Rp 1.600.000,-dengan beban akun 522111.
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 76
LAMPIRAN: CONTOH PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN
7 Januari 2010
Dikirim kepada BPP, dana UP sebesar Rp 10.000.000,- dengan perincian sebagaiberikut:akun 521111 Rp 3.000.000,-akun 521112 Rp 5.000.000,-akun 521119 Rp 2.000.000,-
11 Januari 2010
Diterima SPM/SP2D LS atas nama CV Kaimana untuk pengadaan bahan makanansebesar Rp.25.000.000,- dengan beban MA 521112.
12 Januari 2010
Direncanakan diadakan kegiatan yang memerlukan dana melebihi UP, maka diajukanSPP-TUP. Atas SPP-TUP tersebut, Bendahara Pengeluaran menerima SPM/SP2D-TUPsebesar Rp.30.000.000,-Diambil uang dari bank sebesar Rp 30.000.000,-
13 Januari 2010
Dibayarkan persekot untuk SPPD a.n Santoso dkk sebesar Rp.30.000.000,-menggunakan dana TUP tersebut.
15 Januari 2010
Pada sore hari dibayarkan biaya pemeliharaan gedung kepada CV Megah sebesar Rp10.000.000,- dengan membebani akun 523111. Atas transaksi tersebut dipungut PPNsebesar Rp 909.090,- dan PPh pasal 23 sebesar Rp 545.454,- dan disetorkan padaesok hari.
20 Januari 2010
Diterima SPPD Rampung a.n Santoso dkk sebesar Rp.30.000.000,- dengan membebaniakun 524111.
25 Januari 2010
Diterima SPM/SP2D Nihil atas TUP sebesar Rp.30.000.000,-
28 Januari 2010
Sehubungan diperlukan dana dengan segera, maka diajukan SPP-GUP. Atas SPP-GUPtersebut Bendahara Pengeluaran menerima SPM/SP2D-GUP sebesar Rp.13.100.000,-Dan diambil uang dari bank sebesar Rp 10.000.000,-
29 Januari 2010
Dibayar biaya pengadaan ATK kepada Toko Gramedia Jaya sebesar Rp 9.900.000,-
yang membebani Akun 521111. Bendahara Pengeluaran memungut PPN sebesar Rp900.000,- dan PPh Ps 22 sebesar Rp 135.000,-.
29 Januari 2010
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 77
LAMPIRAN: CONTOH PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN
Diterima SPM/SP2D LS Bendahara untuk uang lembur sebesar Rp 10.000.000,-dengan potongan PPh Ps 21 sebesar Rp 1.500.000,- Transaksi ini membebani akun512211.Diambil uang lembur tersebut dari bank, dan hari itu juga langsung dibagikan habiskepada yang berhak.
29 Januari 2010
Bendahara menghitung jumlah transaksi debet dan kredit, untuk dituangkan dalamLPJ Bendahara.
PERINTAH:
1. Anda sebagai Bendahara Pengeluaran diminta membukukan transaksi di atas dalamBKU dan buku-buku pembantu lain yang diperlukan.
2. Susunlah Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas transaksi diatas.
Buku Kas Umum (BKU)
Tgl
(1)
4/1
4/1
4/1
4/1
4/1
No.
Bukti
(2)
1
2
3
4
5
Uraian
(3)
DIPA Kel Akun 5122
DIPA Kel Akun 5211
DIPA Kel Akun 5221
DIPA Kel Akun 5231
DIPA Kel Akun 5241
Debet
(4)
75.000.000
475.000.000
100.000.000
300.000.000
50.000.000
Kredit
(5)
75.000.000
475.000.000
100.000.000
300.000.000
50.000.000
Saldo
(6)
0
0
0
0
0
5/1
5/1
6
7
SPM/SP2D-UP tgl... no...
Dibeli buku cek
30.000.000
100.000
30.000.000
29.900.000
6/1
6/1
6/1
7/1
11/1
12/1
12/1
13/1
8
9
10
11
12
13
14
15
Diambil uang tunai dari bank
Dibayar tagihan PAM
Dibayar tagihan PLN
Dikirim dana UP kepada BPP
SPM/SP2D LS a.n CV Kaimana untuk
pengadaan bahan makanan
SPM/SP2D-TUP tgl... no...
Diambil uang dari bank
Dibayar persekot SPPD a.n Santoso
29.000.000
10.000.000
25.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
29.000.000
1.400.000
1.600.000
10.000.000
25.000.000
30.000.000
30.000.000
29.900.000
28.500.000
26.900.000
26.900.000
26.900.000
56.900.000
56.900.000
56.900.000
15/1
15/1
15/1
16/1
16/1
20/1
16
17
18
19
20
21
Dibayar pemeliharaan gedung a.n CV
Megah
Dipungut PPN a.n CV Megah
Dipungut PPh Ps 23 a.n CV Megah
Disetor PPN a.n CV Megah
Disetor PPh Ps 23 a.n CV Megah
Diterima SPPD rampung a.n Santoso
909.090
545.454
10.000.000
909.090
545.454
30.000.000
46.900.000
47.809.090
48.354.544
47.445.454
46.900.000
16.900.000
25/1 22 SPM/SP2D Nihil atas TUP tgl... no... 30.000.000 30.000.000 16.900.000
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 78
LAMPIRAN: PEMBAHASAN CONTOH PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN
28/1 23 SPM/SP2D-GUP tgl... no... 13.100.000 30.000.000
28/1 24 Diambil uang dari bank 10.000.000 10.000.000 30.000.000
29/1
29/1
29/1
25
26
27
Pengadaan ATK toko Gramedia Jaya
Dipungut PPN a.n toko Gramedia
Jaya
Dipungut PPh Ps 22 a.n Toko
Gramedia Jaya
900.000
135.000
9.900.000 20.100.000
21.000.000
21.135.000
29/1
29/1
29/1
28
29
30
SPM/SP2D LS Bdh untuk uang
lembur
Diambil Uang lembur dari bank
Tanda terima pembayaran uang
lembur
10.000.000
8.500.000
1.500.000
8.500.000
8.500.000
29.635.000
29.635.000
21.135.000
jumlah 1.258.089.544
Buku Pembantu Kas
1.236.954.544
Tgl
(1)
No
Bukti
(2)
Uraian
(3)
Debet
(4)
Kredit
(5)
Saldo
(6)
5/1
5/1
6
7
SPM/SP2D-UP tgl... no...
Dibeli buku cek
30.000.000
100.000
30.000.000
29.900.000
6/1 8 Diambil uang tunai dari bank 29.000.000 29.000.000 29.900.000
6/1
6/1
7/1
12/1
9
10
11
13
Dibayar tagihan PAM
Dibayar tagihan PLN
Dikirim dana UP kepada BPP
SPM/SP2D-TUP tgl... no... 30.000.000
1.400.000
1.600.000
10.000.000
28.500.000
26.900.000
16.900.000
46.900.000
12/1 14 Diambil uang dari bank 30.000.000 30.000.000 46.900.000
13/1
15/1
15/1
15/1
16/1
16/1
28/1
15
16
17
18
19
20
23
Dibayar persekot SPPD a.n Santoso
Dibayar pemeliharaan gedung a.n CV
Megah
Dipungut PPN a.n CV Megah
Dipungut PPh Ps 23 a.n CV Megah
Disetor PPN a.n CV Megah
Disetor PPh Ps 23 a.n CV Megah
SPM/SP2D-GUP tgl... no...
909.090
545.454
13.100.000
30.000.000
10.000.000
909.090
545.454
16.900.000
6.900.000
7.809.090
8.354.544
7.445.454
6.900.000
20.000.000
28/1
29/1
24
25
Diambil uang dari bank
Pengadaan ATK toko Gramedia Jaya
10.000.000 10.000.000
9.900.000
20.000.000
10.100.000
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 79
TglNo.
BuktiUraian Debet Kredit Saldo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
5/1
5/1
6/1
12/1
12/1
28/1
28/1
29/1
29/1
6
7
8
13
14
23
24
28
29
SPM/SP2D-UP tgl... no...
Dibeli buku cek
Diambil uang tunai dari bank
SPM/SP2D-TUP tgl... no...
Diambil uang dari bank
SPM/SP2D-GUP tgl... no...
Diambil uang dari bank
SPM/SP2D LS Bdh untuk uang
lembur
Diambil Uang lembur dari bank
jumlah
30.000.000
30.000.000
13.100.000
10.000.000
83.100.000
100.000
29.000.000
30.000.000
10.000.000
1.500.000
8.500.000
79.100.000
30.000.000
29.900.000
900.000
30.900.000
900.000
14.000.000
4.000.000
12.500.000
4.000.000
LAMPIRAN: PEMBAHASAN CONTOH PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN
29/1
29/1
26
27
Dipungut PPN a.n toko Gramedia
Jaya
Dipungut PPh Ps 22 a.n Toko
Gramedia Jaya
900.000
135.000
11.000.000
11.135.000
29/1
29/1
29/1
28
29
30
SPM/SP2D LS Bdh untuk uang
lembur
Diambil Uang lembur dari bank
Tanda terima pembayaran uang
lembur
10.000.000
8.500.000
1.500.000
8.500.000
8.500.000
19.635.000
19.635.000
11.135.000
jumlah 163.089.544 151.954.544
Buku Pembantu Kas Bank
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 80
TglNo.
BuktiUraian Debet Kredit Saldo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
4/1
4/1
4/1
5/1
12/1
13/1
15/1
15/1
15/1
16/1
16/1
28/1
29/1
29/1
29/1
29/1
29/1
8
9
10
11
14
15
16
17
18
19
20
24
25
26
27
29
30
Diambil uang tunai dari bank
Dibayar tagihan PAM
Dibayar tagihan PLN
Dikirim dana UP kepada BPP
Diambil uang dari bank
Dibayar persekot SPPD a.n
Santoso
Dibayar pemeliharaan gedung a.n
CV Megah
Dipungut PPN a.n CV Megah
Dipungut PPh Ps 23 a.n CV Megah
Disetor PPN a.n CV Megah
Disetor PPh Ps 23 a.n CV Megah
Diambil uang dari bank
Pengadaan ATK toko Gramedia
Jaya
Dipungut PPN a.n toko Gramedia
Jaya
Dipungut PPh Ps 22 a.n Toko
Gramedia Jaya
Diambil uang lembur dari bank
Tanda terima pembayaran uang
lembur
jumlah
29.000.000
30.000.000
909.090
545.454
10.000.000
900.000
135.000
8.500.000
79.989.544
1.400.000
1.600.000
10.000.000
30.000.000
10.000.000
909.090
545.454
9.900.000
8.500.000
72.854.544
29.000.000
27.600.000
26.000.000
16.000.000
46.000.000
16.000.000
6.000.000
6.909.090
7.454.544
6.545.454
6.000.000
16.000.000
6.100.000
7.000.000
7.135.000
15.635.000
7.135.000
LAMPIRAN: PEMBAHASAN CONTOH PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN
Buku Pembantu Kas Tunai
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 81
TglNo.
BuktiUraian Debet Kredit Saldo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
13/1
20/1
15
21
Dibayar persekot SPPD a.n
Santoso
Diterima SPPD rampung a.n
Santoso
jumlah
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
0
TglNo.
BuktiUraian Debet Kredit Saldo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
7/1 11 Dikirim dana UP kepada BPP
jumlah
10.000.000
10.000.000 0
10.000.000
LAMPIRAN: PEMBAHASAN CONTOH PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN
Buku Pembantu UM Perjadin
Buku Pembantu BPP
Buku Pembantu Uang Persediaan/UP
Tgl
(1)
No.
Bukti(2)
Uraian
(3)
Debet
(4)
Kredit
(5)
Saldo
(6)
5/1
5/1
6/1
6/1
12/1
15/1
6
7
9
10
13
16
SPM/SP2D-UP tgl... no...
Dibeli buku cek
Dibayar tagihan PAM
Dibayar tagihan PLN
SPM/SP2D-TUP tgl... no...
Dibayar pemeliharaan gedung a.n
CV Megah
30.000.000
30.000.000
100.000
1.400.000
1.600.000
10.000.000
30.000.000
29.900.000
28.500.000
26.900.000
56.900.000
46.900.000
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 82
TglNo.
BuktiUraian Debet Kredit Saldo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
29/1
29/1
28
30
SPM/SP2D LS Bdh untuk uang
lembur
Tanda terima pembayaran uang
lembur
Jumlah
10.000.000
10.000.000
1.500.000
8.500.000
10.000.000
8.500.000
0
LAMPIRAN: PEMBAHASAN CONTOH PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN
20/1
28/1
29/1
21
23
25
Diterima SPPD rampung a.n
Santoso
SPM/SP2D-GUP tgl... no...
Pengadaan ATK toko Gramedia
Jaya
jumlah
13.100.000
73.100.000
30.000.000
9.900.000
53.000.000
16.900.000
30.000.000
20.100.000
Buku Pembantu LS Bendahara
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 83
TglNo
.
Bkt
UraianDebet
Kredit SaldoPPN PPh
21
PPh 22 PPh 23 ….
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
15/1
15/1
16/1
16/1
29/
1
29/
1
17
18
19
20
26
27
Dipungut PPN a.n
CV Megah
Dipungut PPh Ps
23 a.n CV Megah
Disetor PPN a.n
CV Megah
Disetor PPh Ps 23
a.n CV Megah
Dipungut PPN a.n
Toko GramediaJaya
Dipungut PPh Ps
22 a.n TokoGramedia Jaya
jumlah
909.090
900.000
1.809.09
0
135.000
135.000
545.454
545.454
909.090
545.454
1.454.54
4
909.090
1.454.544
545.454
0
900.000
1.035.000
LAMPIRAN: PEMBAHASAN CONTOH PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN
Buku Pembantu PAJAK
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 84
Tgl No Uraian Nilai Cara bayar Kel. Akun Akun Akun Akun Akun Posisi UP
Bukti Transaksi UP LS 5122 512211 - - - Bkt Klr Sdh sah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4/1
29/1
1
28
DIPA Kel Akun 5122
SPM/SP2D LS Bdh
untuk uang lembur10.000.000 10.000.000
75.000.000
65.000.000
75.000.000
65.000.000 0 10.000.000
LAMPIRAN: PEMBAHASAN CONTOH PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN
Buku Pengawasan Anggaran Belanja
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 85
Tgl No Uraian Nilai Cara bayar Kel. Akun Akun Akun Akun Akun Posisi UP
Bukti Transaksi UP LS 5211 521111 521112 521119 - Bkt Klr Sdh sah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4/1
5/1
11/1
28/1
29/1
2
7
12
23
25
DIPA Kel
Kel.Akun5211
Dibeli buku
cek
SPM/SP2D
LS a.n CV
Kaimana
untuk
pengadaan
bahan
makanan
SPM/SP2D-
GUP tgl...
no...
Pengadaan
ATK toko
Gramedia
Jaya
100.000
25.000.00
0
9.900.00
0
100.000
9.900.000
25.000.000
475.000.000
474.900.000
449.900.000
440.000.000
225.000.000
224.900.00
0
224.900.000
215.000.00
0
150.000.000
150.000.000
125.000.00
0
125.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000
0
9.900.000
25.000.000
100.000
LAMPIRAN: PEMBAHASAN CONTOH PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN
Buku Pengawasan Anggaran Belanja
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 86
Tgl No Uraian Nilai Cara bayar Kel. Akun Akun Akun Akun Akun Posisi UP
Bukti Transaksi UP LS 5221 522111 - - - Bkt Klr Sdh sah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4/1
6/1
6/1
28/1
3
9
10
23
DIPA Kel Akun 5221
Dibayar tagihan PAM
Dibayar tagihan PLN
SPM/SP2D-GUP tgl...
no...
1.400.000
1.600.000
1.400.000
3.000.000
100.000.000
98.600.000
97.000.000
100.000.000
98.600.000
97.000.000
1.400.000
3.000.000
03.000.000
LAMPIRAN: PEMBAHASAN CONTOH PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN
Buku Pengawasan Anggaran Belanja
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 87
TglNo
UraianNilai Cara bayar Kel. Akun Akun Akun Akun Akun Posisi UP
Bukti Transaksi UP LS 5231 523111 523121 - - Bkt Klr Sdh sah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4/1
15/1
28/1
4
16
23
DIPA Kel akun 5231
Dibayar
pemeliharaan
gedung a.n CV
Megah
SPM/SP2D-GUP
tgl... no...
10.000.000 10.000.000
300.000.000
290.000.000
150.000.000
140.000.000
150.000.000
150.000.000 10.000.000
010.000.000
LAMPIRAN: PEMBAHASAN CONTOH PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN
Buku Pengawasan Anggaran Belanja
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 88
Tgl No Uraian Nilai Cara bayar Kel. Akun Akun Akun Akun Akun Posisi UP
Bukti Transaksi UP LS 5231 523111 523121 - - Bkt Klr Sdh sah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4/1
20/1
25/1
5
21
22
DIPA Kel akun 5241
Diterima SPPD
rampung a.n Santoso
SPM/SP2D Nihil
atas TUP tgl... no...
30.000.000 30.000.000
50.000.000
20.000.000
50.000.000
20.000.000 30.000.000
030.000.000
LAMPIRAN: PEMBAHASAN CONTOH PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN
Buku Pengawasan Anggaran Belanja
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 89
LAMPIRAN: PEMBAHASAN CONTOH PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN
REKONSILIASI
Pada hari ini Jumat tanggal 29 bulan Januari tahun 2010, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran
telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo BKU sebesar Rp 30.000.000,- dan Nomor
Bukti terakhir Nomor 26.
Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut:
I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara:
A
.
Saldo Kas Bendahara :
1. Saldo BP Kas (Tunai dan Bank) Rp. 11.135.000
2. Saldo BP BPP Rp. 10.000.00
0
3.
4.
Saldo BP UM Perjadin
Jumlah (A.1+A.2+A.3)
Rp. 0 (+)
Rp 21.135.00
0
B. Saldo Kas Tersebut pada huruf A, terdiri dari :
1. Saldo BP UP Rp. 20.100.00
0
2.
3.
Saldo BP LS-Bendahara
Saldo BP Pajak
Rp.
Rp.
0
1.035.000
4.
5.
Saldo BP Lain-lain
Jumlah (B.1+B.2+B.3+B.4)
Rp. 0 (+)
Rp 21.135.00
0
II
.
C. Selisih Pembukuan (A.4-B.5)
Hasil Pemeriksaan Kas:
A. Kas yang Dikuasai Bendahara :
Rp. 0
1. Uang Tunai di Brankas Rp. 7.135.000
Bendahara
2. Uang di Rekening Bank Rp. 4.000.000 (+)
Bendahara
3. Jumlah Kas (A.1+A.2) Rp 11.135.000
II
I.
B. Selisih Kas (I.A.1-II.A.3)
Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA) :
APembukuan UP Menurut Bendahara :
.
Rp. 0
1. Saldo UP Rp 20.100.00
0
2. Kuitansi UP yang Belum Rp 9.900.000 (+)
Disahkan
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 90
LAMPIRAN: PEMBAHASAN CONTOH PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN
3. Jumlah UP dan Kuitansi UP (A1+A2) Rp 30.000.00
0
B. Pembukuan UP menurut UAKPA : Rp 30.000.00
0
IV
.
C. Selisih UP Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3 – B)
Penjelasan atas selisih :
A. Selisih Kas (IIB)
…………………………………………………………………………………………..
B. Selisih Pembukuan UP (IIIC)
…………………………………………………………………………………………...
Rp. 0
Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran,
Nama……………….
NIP………………….
Kuasa Pengguna Anggaran,
Nama……………...
NIP…………………
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 91
Jenis Buku PembantuSaldo
AwalPenambaha
n
Penguranga
n
Saldo
Akhir
1 2 3 4 5 6
A. BP Kas, BPP, dan UM
Perjadin
21.135.00
0
1. BP Kas (Tunai dan Bank)
2.BP UM Perjadin
3.BP BPP (Kas pada BPP)
0
0
0
163.089.544
30.000.000
10.000.000
141.954.544
30.000.000
0
11.135.000
0
10.000.00
0
B. BP selain Kas, BPP, dan UM
Perjadin
21.135.00
0
1. BP UP *)
2. BP LS-Bendahara
3. BP Pajak
4. BP Lain-lain
0
0
0
0
73.100.000
10.000.000
2.489.544
0
53.000.000
10.000.000
1.454.544
0
20.100.000
0
1.035.000
0
LAMPIRAN: PEMBAHASAN CONTOH PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
Bulan: Januari 2010
Departemen Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi/Kab/Kota
Satuan Kerja
Alamat dan Telp.
:
:
:
:
:
(…..) ……………..
(…..) ……………..
(…..) ……………..
(…..) ……………..
…………………....
Tgl, No. SP
DIPA
Tahun Anggaran
KPPN
:
:
:
…………………....
…………………....
(…) ….……………
I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp 21.135.000,-
dan Nomor Bukti terakhir Nomor: 30
*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPM kan sebesar Rp.9.900.000,-
II. Keadaan Kas pada akhir Bulan Pelaporan
1. Uang Tunai di Brankas Rp. 7.135.000
2.
3.
Uang di Rekening Bank
Jumlah Kas
Rp
Rp.
4.000.000
11.135.000
(+) (terlampir salinan rekening koran)
III. Selisih Kas
1. Saldo Akhir BP Kas (I.A.1 kol 6) Rp. 11.135.000
2.
3.
Jumlah Kas (II.3)
Selisih Kas
Rp
Rp.
11.135.000
0
(-)
IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA
1.
2.
3.
4.
5.
Saldo UP pada BP UP
Kuitansi UP yang Belum Disahkan
Jumlah Saldo dan Kuitansi UP
Saldo UP menurut UAKPA
Selisih Pembukuan UP
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
20.100.000
9.900.000 (+)
30.000.000
30.000.000 (-)
0
V. Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pembukuan UP (apabila ada):
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 92
LAMPIRAN: PEMBAHASAN CONTOH PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN
1.
2.
……………………………………………………
……………………………………………………
Mengetahui:
Kuasa Pengguna Anggaran,
Nama…………..
NIP……………..
MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
………..,
……………
Bendahara Pengeluaran,
Nama…………..
NIP……………..
93