menteri luar negeri republik indonesia - beranda governance/peraturan kemlu mengenai... ·...
TRANSCRIPT
LAMPIRAN 1
MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR 12 TAF-IUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAF-I
DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUE-IAN YANG MAHA ESA
MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa untuk rnencapai peningkatan kinerja dan pengelolaan keuangan
negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan
pengendaflan atas penyelenggaraan kegiatan pernerintahan di
Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sisteni Pengendalian Intern Pemerintah;
b. bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
sebagaimana dimaksud pads huruf a, dilaksanakan dengan
berpèdonian pada sistern pengendalian intern pemeriritah untuk
mernberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan
efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan seat negara can ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertinibangan sebagaimana dimaksud path huruf a
dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian - Intern Pernerintab di
Kementerian Luar Negeri dan Perwakitan Republik Indonesia;
Mengingat I. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Liar Negeri
(Lenibaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156,
Tambahan Lenibaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tanibahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4 (2
MENTERI LkJAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
-2-
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharann Negara
(Lerriuian Negaia cepubllk Indonesia 'Fahun 2uu4 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengetolaan dan Tariggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Penierintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Bararig MUik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609)
6. Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pen,erintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sisteni
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);
8. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi
Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
9. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/0TN112004101 Tahun
2004 tentang Organisasi dan Tate Kerja Perwakilari Republik Indonesia
di Luar Negeri;
10. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi
dan Tate Kerja Kementerian Luar Negeri;
MENTERI WAR NEGERI REPIJGLIK INDONESIA
-3-
Memperhatikan: I Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan
reningkatan ,AkuntaDditas reuangan Negara;
2. tnstruksi Presideri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi
Pencegahan den Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
3. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaari dan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Penerapan Sistern Pengendalian Intern Pemerintah;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG FENYELENGGARJAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN
LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
GAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Menteri ni yang dimaksud dengan:
Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses integral pads
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan can seluruh
pegawai untuk memberikan keyskinan memadai atas tercapainya tujuan organised
melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengarnanan
aset negara; dan ketsatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem
pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses
perancangan dan pelaksanaan kebijakan saris proses perencanaan, penganggaran,
dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian.
0
MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
-4-
3. Pengawasan Intern adalah selurth proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
dan kegiatan pengawasan lain ternadap penyeienggaraan tugas dan fungal organisasi
dalarn rangka niernberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan teiah
dilaksanakan sesual dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien
(untuk kepentingan pinipinan) dalam mewujudkah tata kepernerintahan yang balk.
4. Kementerian adalah Kementerian Luar Negeri,
5. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan
Diplornatik dan Perwakilan Konsuler yang secara resmi niewakili dan rnemperjuangkn
kepentingan bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia di Negara Penerinia
atau pada Organisasi Internasional,
6. Menteri adalah Menteri Luar Negeri sebagai penanggung jawab penyelenggaraan SPIP
di kenienterian Luar Negerl dan Perwakilan Republik Indonesia.
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut Sekretaris
Jenderal adalah pejabat Eselon I di Kementerian Luar Negeri yang melaksanakan
koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP Kementerian Luar Negeri dan
Perwakilan Republik Indonesia yang bertanggung jawab Iangsung kepada Menteri Luar
Negeri.
8. Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut Inspektorat
Jenderal adalah aparat pengawas intern pernerintah di Kementerian Luar Negeri dan
Perwakilan Republik Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada fylenteri Luar
Negeri.
9. Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Pusdikiat adalah unit Eselon
II yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di kenienterian.
10. Baden Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP,
adalah aparat pengawasan intern pernerintah selaku pembina penyelenggara SPIP
yang bertanggung jawab Iangsung kepada Presiden,
I
MENTERI LUAR NEGERI REPUBL$K INDONESIA
-5-
BAB IL
KEVVENANGtki4 rNGENDALf\N
Pasal 2
(1) Menteri berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengendalian
intern kegiatan pemerintahan di Kementerian dan Perwakilan untuk mencapal
peningkatan kinerja dan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan,
dan akuntabel.
(2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Kementerian dan Perwakilan
sebagairnana dimakeud pads ayat (1)4 dilaksanakan melalui SPIP dengan berpedornan
pada Peraturan Perundang-undangan.
(3) Menteri rnenetapkan Sekretaris Jenderal selaku koordinator pelaksanaan SPIP di
Kementerian dan Perwakilan.
BAB III
PENYELENGGARAAN SPIP PADA
KEMENTERIAN DAN PERWAKILAN
Pasal S
(1) Masing-masing unit Eselon I dan Eselon II Kementerian, serta Perwakilan wajib
menerapkan SPIP yang nieliputi unsur-unsur sebagai berikut:
a. Lingkungan Pengendalian;
b. Penilaian Risiko;
C. Kegiatan Pengendalian;
d. Informasi dan Kornunikasi; dan
e. Pemantauan Pengendalian Intern.
(2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditaksanakafl
menyatu den menjadi bagian integral dan kegiatan di Kementerian dan Perwakilan.
"7
MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
-6-
-'asal 4
(1) Dalam penyelenggaraan SPIP dibentuk Satuan Tugas Pelaksana SPIP di Kementeran dan
Perwakilan.
(2) Masing-masing unit Eselon I dan Eselon II membentuk Satuan Tugas Pelaksana SPIP
yang ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Eselon I atau Eselon U bersangkutari.
(3) Susunan dan tugas Satuan Tugas Pelaksana SPIP Ken,enterian ditetapkan dengan
Képutusan Menteri.
(41 Satuan Tugas Pelaksana SPIP di Kementerian terdiri dan para Sekretaris Direktorat
Jenderal, Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Biro, dan Kepala
Pusat sebagai anggota.
(5) Masing-masing Perwakilan membentuk Satuan Tugas Pelaksana SPIP yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Perwakilan.
8ABIV
PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGAR,4AN SPIP
Pasal 5
(1) Pejabat pada masing-masing unit Eselon I dan Eselon II Kementenian bertanggung jawab
atas efektivitas penyelenggaraan SPI di satuan kenja danlatau unit kerja masing-masing.
(2) Pejabat pada masing-masing Perwakilan bertanggung jawab Was efekttvltas
penyelenggaraan SPI di perwalcilan masing-masing.
(3) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SR, dilakukan pengawasan intern atas
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementenian dan Perwakilan, guna teroapainya kinerja
dan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
MENTERI LUAR NLGERI REPUBLIK INDONESIA
-7-
(4) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan SPJP, dilakukan pendidik?i den pelatihan SPIP
I epacia anuxa Satuan 1 ugas Peiaksana Svir atau pejabat terkait,
Pasal 6
(1) Pengawasan intern sebagaimana dimakaud d&am Pasal 5 ayat (3) dilakukan oleh
Inspektorat Jenderal melalul:
a. audit;
b, reviu;
C. evaluasi;
d. pemantauan; dan
e. kegiatan pengawasan Iainnya.
(3) Pendidikan dan petatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilakukan cleh
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Untuk kelancaran penyelenggaraan SPIP, Kementerian dan Perwakuan melalui Inspektorat
Jenderal berkoordinasi, bekerjasama, dan bersinergi dengan BPKP selaku Pembina Nasional
Penyelenggara SPtP.
EGAWA
MENTERJ WAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
-8-
Pasal 8
Peraturan Kienteri mi mulai berlaku pada tanggal diuridangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Luar Negeri mi diundángkan dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
paciatanggal 6 Desember 2011
MENTERI LUAR NEGERI
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 6 December 2011
MENTERI HUKUM DAN I-{AK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 2011 NOMOR 787
LAMPIRANZ J
MENTERI WAR NEGERI REPUBLIK NDONESA
KEPUTUSAN MENTER! LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 158/B/KP/J/2013/01
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA
SISTEM PENGENDAUAN INTERN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN WAR NEGERI
MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a, bahwa Kementerian Liar Negeri sebagai bagian dan instansi
Pemenintah wajib rnenerapkan Peraturan Pemenintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) untuk memberikan keyakinan yang mernadai bagi
tercapainya efektivitas clan efisiensi pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, can ketaatan terhadap
peraturan perundangündangan di Kenienterian Luar Negeri.
b. bahwa untuk melaksanakan PsaI 4 ayat (3) Peraturan Menteni
Luar Negeni Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP
di Kementerian Luar Negeri, penlu rnernbentuk Satuan Tugas
Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pernenintah di llngkungan
ICementenian Luar Negeri;
C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaipiana dimaksud dalam
huruf a, perlu nienetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang
Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendahan
Intern Pemerintah pada Kernentenian Luar Negeni sebagai
penyelenggara petaksanaan SPIP di Ken'enterian Luar Negeri.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Babes Korupsi, Kolusi can Nepofisnie;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia 72hun 1999 Nomor
156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
388),
3. Undang-Undang Nomor 17 Tah''n 2003 tentana Keuangan Neqarr
4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
5 Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Femeriksaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerntah Nomor 60 Tahun 2003 tentang Sstem
Pengend&ian Intern Pemerintah;
7. Instruksj Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan
Peningkatan AkuntabiUtas Keuangan Negara;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tate Kerja Kementerian Luar Negeri;
11 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Sistern Pengendahan Intern Pernerintah cli
Karnenterian Luar Negeri,
M EM U US K A N:
Menetakan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI tENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI.
KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah pada Kementerian Luar. Negeri yang selanjiitnya disebut
Satuan Tugas Pelaksana SPP, dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang fidak
ferpisahkan dari Keputusan int.
KEDUA Tugas Satuan Tugas Pelaksana SPLPadalah:
1. Pengarah
Melakukan pembinean dan pengarahan kepada Satuan Tugas
Pelaksana SPIP seh$ngga penyelenggaraan SPIP di Kementerian
Luar Negeri terlaksana dengan balk.
11. Penanggungawab
1. Bertanggungjawab atas tata kelola tahapan peny&enggaraan
SPIP;
2 M'ry- rr'man pelaksanaan
3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
III. Ketua:
1. Mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan
Satuan Tugas Pelaksana SPIP;
2. Menyusun rencana tindak danjadwal pelaksanaan SPIP;
3. Menyusun dan menyampaikan laporan keniajuan semua
kegiatan kepada penanggungjawab secara periodik;
4. Menetapkan tim evaluasi laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan SPIP pada satuan kerja.
IV. Sekretaris/Anggota
1. Memahami peraturan perundang-uridangan pedornan atau
referensi lainnya terkait dengan SPIP;
2. Mempersiapkan instrumen—instrumen pelaksanaan SPIP yang
digunakan dalam rangka penerapan SPIP dan mengoreksi
instrumen yang sudah dimiliki Kementerian Luar Negeri;
3. Mempersiapkan indikator sebagal alat ukur sub-sub unsur
pelaksanaan SPIP;
4. Mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal
pelaksanaan SPIP;
5. Mempersiapkan laporan kemajuan kegiatan secara periodik;
6. Melakukan diagnostik penerapan unsur-unsur SPIP bagi seluruh
Pegawai Kementerian Luar Negeri;
7. Mempersiapkan instrumen dari setiap unsur/sub unsur SPIP
dalam rangka penyelenggaraan SPIP di hngkungan Kementerian
Luar Negeri.
KETIGA Masa tugas Satuan Tugas Pelaksana SPIP adalah 1 (satu) tahun
terhitung mulai I Januari sanipai clengan 31 Desember 2013.
4
-4-
KEEMPAT Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan mi libebankar.
pada DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri Tahun
Anggaran 2013,
KEUMA Keputusan mi mu!ai berlaku pada tanggal ditetapkan.
013
LAMPIR,AN
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1681B/KF'1112013/01
TANGGAL 3 nurI 2013
SATUAN TUGAS PELAKSANA
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI
I. Pengarab Menteri Luar Negeri
II. Penanggung Jawab Sekretaris Jenderal
III. Ketua -i Inspektur Jenderal
IV. Sekretaris Sekretaris Inspektorat Jenderal
Anggota 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Amerika den Eropa
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Multilateral
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi
Pubhk
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Hukun dan Perjanjian
Internasional
7, Sekretaris Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler
8. Sekretaris Badan Pengkajian dan Pengembangan
Kebijakan
9. Kepala Biro Administrasi Menteri
10. Kepala Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan
11. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
12. Kepala Biro Kepegawaian
13. Kepala Biro Keuangan
14, Kepala Biro Perlengkapan
15. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
16. Kepala Pusat Koniunikasi
E I e
U RNEGErJ ,
.4
nun"
R M, MARTY NATALEGAWA 1
LAMPIRANJ
PERATURAN KETUA SATUAN TUGAS PELAKSANA
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (S°IP) vADA KEMLNTERIAN LUAR NEGERI
NOMOR 00001/PWNI/2013/10 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Kementerian Luar Negeri clan Perwakilan Republik
Indonesia diperlukan suatu pedoman sebagai petunjuk pelaksanaan yang
jelas clan terarah clan tepat sasaran;
b. Bahwa dengan tetah terbentuknya Satuan Tugas Pelaksana SPIP pada
Kementerian Luar Negeri berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri
Nomor 168/8/KP/I/2013/01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Satuan
Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada
Kementerian Luar Negeri maka pedoman sebagaimana dimaksud dalam
huruf a akan menjadi acuan kerja Satgas SPIP dalam pelaksanaan SPIP;
C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
clan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Ketua Satuali Tugas
Pelaksanaan SPIP tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Kementerian Luar Negeri clan Perwakilan Republik
Indonesia;
1
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Fenye!enggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Ferbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penieriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Femerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem PehgendaUan
Intern Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor: Per-1326/KILB/2009 tentang Penyecenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 05 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kepmenlu No. SK.06/NOT/VI/2004/01 Tahun 2004 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indoneisa di Luar Negeri;
7. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;
8. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Fenyeienggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian
Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
9. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 1681B1KPfI12013101 Tahun 2013
tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah pada Kementerian Luar Negeri.
MEMUTIJSKAN
Menetapkan : PERATURAN KETUA SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN LUAR
NEGERI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KEMENTERIAN
LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
2
PERTAMA Pedoman Umum Pelaksanaan Sistern Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) pada Kementerian Luar Negeri clan Perwakilan Republik Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan mi merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan mi;
KEDUA : Satuan Tugas SPIP Kementerian Luar Neqeri dalam melakeanakan OP!P
wajib mengacu kepada Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Luar Negeri clan
Perwakilan Republik Indonesia;
KETIGA : Untuk menjaga efekflvitas Pelaksanaan SPIP, Setiap anggota Satuan
Tugas membentuk gugus tugas SPIP di Satuan Kerja masing-masing;
KEEMPAT : Pengawasan dan penuaian pelaksanaan SPIP pada Kementerian Luar
Negeri dilaksanakan oteh Inspektorat Jenderal;
KELIMA : Peraturan mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Padatanggal 10 Juni 2013
Ketua Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
pada Kementerian Luar Negeri
Sugeng Rahardjo
3
LAMPIRAN Peraturan Ketua Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Luar Negeri Nomor 000011PW1V112013110 Tahun 2013 Tanggal 10 Juni 2013.
PEDOIVIAN UMUM PELAKSANAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA
i:i L'I I ii r.i I Iki :V I aii:i i 'U t4IthIitLiJ1tKi1iFpIsRI*1 it.!
DAFTAR 1St
A. LATAR BELAKANG .1
B. DASARHUKUNA .................................................................... ............. ................... ........................ ..................... 2
C. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP SPIP.........................................................................................................3
D. TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP KEMENTERIAN LUAR NEGERI .............................................4
1. Tahap Persiapan ...............................................................................................................................................4
2. Tahap Pelaksanaan ...........................................................................................................................................4
3. Tahap Pelaporari dan Evaluasi ........ ...................................... ............. ............................................................... 4
E. PEMETAAN PENYELENGGARAAN SPIP PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI ..............................4
F. PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SPIP KEMENTERIAN LUAR NEGERI ..........................................5
1. Ungkungan Pengendalian ......... ................................................................ ....................................... ................. 7
2, Penflalan Risiko ................................................... ............................................. .......... ....... ................................ 7
3. Kegiatan Pengendalian .....................................................................................................................................9
4. Informasi dan Komunikasi ..............................................................................................................................10
S. Pemantauan Pengendalian Intern.............................................. 10
G. PELAPORAN PELAKSANAAIN SPIP ....................................... 11
H. SUSUNAN SATGAS SPIP ........................................................ 12
I. LINGKUP TANGGUNG JAWAB SATGAS SATUAN KERJA
12
J. PENUTUP .............................................................................. 13
A. LATAR BELAKANG
I. Sistem Pengendalian Intern adaah proses integral yang dilakukan secara terus-menerus
oleh pimpinan dan seiuruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas
tercapainya tujuan organisasi, melaIui kegiatan yang efektif dan efisien; keandalan peIàporan
keuangan; pengamanan aset negara; dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
angan.
2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) wajib dilaksanakan oleh seluruh
Instansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor I
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.
3. SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ctimaksud
adalah upaya untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang Iebih akuntabel
dan transparan, meIalui sistem yang dapat memberi keyakinan yang meniadai bahwa
penyeienggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya
secara ekonomis, efisien dan efektif, penyajian pelaporan keuangan negara secara handat,
mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-
4. Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara, Presiden
Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Keuangan Negara, yang berkaitan dengan
tugas dan fungsi Kementerian adaIah:
a. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Negara yang seusai dengan prinsip 3ETA
(Ekonomis, Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel);
b. Mempercepat penyeIenggaraan SPIP;
c. Mengefektifkan dan mengintensifkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk
mengawasi terselenggaranya SPIP, memberi peringatan dm1 dan meningkatkan tata
kelola Tugas dan Fungsi (TUSI) Kementerian.
5. Penyelenggaraan SPIP di Iingkungan Kementrian Luar Negeri, diatur dalam Peraturan
Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang
Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
Habman 1 dad 13
Dalam Permenlu tersebut, dinyatakan bahwa masing masing unit Eselon I dan Eselon It
Kementerian Luar Negeri wajib menerapkan SPIP sebagai bagian integral dari kegiatan di
Kemlu.
6. Dalam rangka pengawasan implementasi Reformasi Birokrasi dan mempertahankan opini
Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kemlu, maka penerapan SPIP di
seluruh sQtan kerja di Iingkungan Kementerian Luar Negeh rnt3¼ untuk dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
a. Pasal 55 ayat (4): Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan
berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah
diselenggarakan sesuai dengan StandarAkuntansi Pemerintah,
b. Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah
mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di Iingkungan pemerintah
secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerlksaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara.
Pasal 12: Dalam rangka penieriksaan keuangan dantatau kinerja, pemeriksa melakukan
pengujian dan penilaian atas pelaksanaan SPIP.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP).
a. Pasal 2 ayat 1: SPIP mewajibkan Menteri/Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah untuk
menyelenggarakan sistem pengendalian intern yang handal agar pengelolaan keuangan
negara dilakukan secara efesien, efektif, transparan dan akuntabel.
b. Pasal 2 ayat 2: Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan
dengan berpedoman pada SPIP.
Halaman 2 dan 13
10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabititas
Keuangan Negara.
Diktum 2: Mempercepat penyelenggaraan Sistem Pengendaflan Intern Pemerintah (SPIP)
untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah yang efisien clan efektif,
pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, pengelolaan aset negara yang tertib dan
aKuntabel, serta ketaatan terhaclap peraturan perunclang-undangan.
11. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Luar Negeri clan Perwakilan Republik
Indonesia.
12. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 168/B/KP1I12013101 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendallan Intern Pernerintah pada
Kementerian Luar Negeri.
C. TUJLJAN DAN RUANG LJNGKUP SPIP
13. Pedoman Umum Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Luar Negeri clan
Perwakilan Republik Indonesia bertujuan untuk memberikan acuan praktis mengenai
pelaksanaan unsur-unsur SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008. Menyangkut Iuasnya cakupan SPIP maka penyelenggaraan SPIP disesuaikan
dengan karakteristik clan kompleksitas permasalahan clan sistem pengendalian intern di
Kementerian Luar Negeri maupun Perwakilan Republik Indonesia,
14. Pedoman umurn pelaksanaan SPIP mi belum mengatur teknis penyelenggaraan SPIP
secara keseluruhan sebagaimaan diatur dalam sub-sub unsur SPIP seperti tercantum dalam
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dimaksud, Pedoman Umum SPIP Kementerian
Luar Negeri clan Perwakilan Republik Indonesia disesuaikan dengan prioritas permasalahan
clan Iangkah-Iangkah pengendahan yang dianggap perlu segera dilaksanakan di Satuan
Kerja di Iingkungan Kementerian Luar Negeri clan Perwakilan Republik Indonesia.
Pengembangan pelaksanaan SPIP secara rinci dapat dilaksanakan secara bertahap oleh
masing-masing Satuan Kerja Sesuai dengan kebutuhannya clan merujuk kepada sub-sub
unsur SPIP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Femerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang SPIP.
Halarnan 3 dad 13
D. TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP KEMENTERIAN LUAR NEGERI
1. Tahap Persiapan:
a. Penetapan Surat Keputusan Menterf Luar Negeri tentang SPIP sebagai dasar hukum
Penyelenggaraan SPIP di Iingkungan Kementerian Luar Negeri.
b, Perneiaan 3PM ul iingkuiigai jc a Lar Negeri urtuk mendent[iraa A1aa of
Improvement dalarn penerapan SPIP.
c. Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) SPIP di seluruh Satuan Kerja di Kementerian
Luar Negeri.
d. Sosialisasi SPIP kepada seluruh Satuan Kerja Kemlu dan Perwakilan Republik Indonesia.
e. Pelatihan SATGAS SPIP yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Kementerian Luar Negeri,
2. Tahap Pelaksanaan:
a. Menyusun aturan teknisl infrastruktur / instrumen (SOP) pelaksanaan SPIP.
b. Membuat Standar Penilaian pelaksanaan unsur-unsur SPIP.
c. Menyusun Mekanisme koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan
SATGAS SPIP.
3. Tahap Pelaporan dan Evaluasi:
a. Pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP yang memuat laporan pelaksanaan
kegiatan, hambatan kegiatan, dan saran perbaikan.
b. Evaluasi hasil penyelenggaraan SPIP.
c. Time Frame penyampaian laporan.
E. PEMETAAN PENYELENGGARAAN SPIP PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI
15. Pemetaan (diagnostic assessment) persiapan penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan
oleh BPKP pada Kementerian Luar negeri, antara lain menyimpulkan:
Halaman 4 dark 13
a. Struktur pengendalian intern di Kemlu belum mengacu pada Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP;
b. Prioritas perbaikan perlu diletakkan pada unsur lingkungan pengendalian dan penilaian
risiko pada setiap proses tahapan manajemen.
16. Berdasarkan Pemetaan SPIP dimaksud •Kemlu perlu melaksanakan hal-hal sebagal berikut:
a. Menyusun kebijakan dasar penegakan integritas dan nilai etika Kementerian dalam
bentuk Keputusan Menteri;
b. Menyusun SOP I prosedur kerja bagi flap bagian yang terkait dalam tahap perencanaan
anggaran sampai dengan tahap pelaporan serta pemantauan anggaran;
c. Melakukan langkah-langkah evaluasi/audit kinerja/audit operasional atas:
I Penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam uralan jabatan dan prosedur kerja, soda
akuntabilitas proses perencanaan anggaran sampai dengan pelaporan serta
pemantauannya.
ii. Akuntabilitas proses perencanaan anggaran sampai dengan pelaporan serta
pemantauannya.
d. Menyusun rencana/desain pembangunan struktur pengendalian risiko dalam penetapan
kegiatan dan penganggarannya di setiap level Satuan Kerja.
e. Menyusun metode dan mekanisme perencanaan program dan kegiatan yang memuat
identifikasi risiko pada anggaran Satuan Kerja soda penanganannya.
F. PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SPIP KEMENTERIAN LUAR NEGERI
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP menetapkan 5 (lima) unsur dan sub-
unsur SPIP yang harus ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagaimana tercermin dalam
diagram sebagai berikut:
Halarnan 5 dad 13
Unsur SPIP, PP No.
- - Pemantaun
p:zi: [PenilalanResiko
I L
Pengend:Ian [ tnf:rrnasd:n
I L
PengendalianIntern
Identifikai i isiko it;
1saianakomonikaj
Koliflullen terhadap Analisis Risiko _IPeInhinaansumbelI -
i vaivasi terpisait kompetensu
Pengendalian kepernimpinin Tpenzeiola.atl Si,tetn Tindak lanju yang kondu hforinasi
Struktur OIanhiSaM I Pengeanlalian fisik Yang sesual atas aset kebu to han
pencieIeasian Penetapan clait iewenang clan T iionclikator dan
tanggung jav,ab tilctii an kinerja
{ Kebijalcan yang cehat tentang Pew sahan tongs
pembinaan SUM
I Otorisasi Peran APiPyang -4 dan kejadian
efektif panting
Pencatatan yang 1-lobungan keija aicu. at dan tepat Yang )),III( vaktu
Penthatasan alcses atas somber daya
Akuntabilitas tel SLI
daya
Dokun,entasi atas 511
Halaman 6 dari 13
Untuk terwujudnya SPIP yang kuat dan efctif, maka kelima unsur SPIP tersebut hams
diterapkan secara terintegrasi dan menjadi bagian integral dari kegiatan Kementenian Luar
Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Sebagai langkah awal penerapan SPIP, Pedoman
Umum Pelaksanaan SPIP di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan di Luar Negeri adalah
sebagai berikut:
I [!ngkungan Pengendalian
Kemampuan Satuan Kerja untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja kondusif
akan menjadi niotivasi kuat bagi para pegawai untuk memberikan yang terbaik dalam
pelaksanaan pekerjaannya. Untuk menciptakan lingkungan pengendalian diniaksud, Satuan
Kerja perlu memperhatikan 3 (tiga) aspek utania dalam mewujudkan dan memeUhara
lingkungan kerja yang kondusif berkaitan dengan penilaian terhadap aspek organisasi dan
keiembagaan aspek ketatalaksanaan (proses bisnis) dan aspek kompetensi Sumber Daya
Manusia. Lingkungan pengendalian antara lain diiaksanakan meIaui:
a. Memantau penegakan perilaku, disiplin, dan integritas pegawai;
b. Memantau efektifitas pelaksanaan Uraian Tugas, Prosedur dan Mekanisme Kerja serta
efektifitas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan-kegiatan Satuan
Kerja;
c. Memantau aktivitas dan produktivitas kinerja pegawai dalam rangka pencapalan sasaran
kinerja Satuan Kerja;
d. Memantau kebutuhan fisik dan non fisik organisasi tenmasuk peningkatan kemampuan
pegawai;
e. Meiakukan pengawasan atas capaian kinerja dan pemanfaatan anggaran pada Satuan
Kerja berdasarkan prinsip-pninsip anggaran berbasis kinerja;
f Melakukan penibinaan dan peningkatan konipetensi SDM dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsinya.
2. Penilaian Risiko
Penilaian nisiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam
pencapaian tujuan dan sasaran Organisasi. Manajemen pengelolaan risiko adalah cara
Halanian 7 dad 13
bagaimana menangani seniva risiko yang ada di dalarn pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja.
Tahapan-tahapan pada proses penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko sejak tahap
perencanaan hingga tahap pelaporan dan penanganan risiko. Penilaian risiko terdiui dan
tahap identifikasi dan anaflsis risiko serta penyelesaiannya.
a. Identifikasi risiko
Identifikasi risiko antara lain dilaksanakan melalui:
iii. Mengkaji perencanaan dan pelaksanaan kinerja dan keuangan Satuan Keuja sesuai
dengan dokumen perencanaan dan target yang hendak dicapai;
iv. Melakukan deteksi dm1 terhadap potensi permasalahan menyangkut tata kelola
kepegawaian, barang, dan keuangan serta pelaksanaan tugas dan fungsi;
v. Mengawasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran agar sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
vi. Memantau serapan anggaran DIPA Satuan Kenja agar sesuai dengan
peruntukannya;
vii. Membuat daftar potensi risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan dan cara
mengatasinya.
b. Analisis Risiko
Analisis Risiko antara lain dilaksanakan melalui:
I. Menganalisa apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksahakan telah sesuai dengan
dokumen perencanaan;
U. Menganalisa apakah anggaran yang digunakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;
iii. Menganalisa apakah anggaran yang digunakan telah sesuai dengan pninsip
ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
iv. Menganalisa apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berpotensi menyebabkan
kerugian negara dan/atau mempeukaya individu atau pihak tententu.
Halarnan 8 dari 13
3. Kegiatan Pengendalian
Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta
penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk rnemastikan bahwa tindakan
mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Pengendalian dilaksanakan untuk
memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah diikuti dan dipatuhi oleh
seluruh persoriil scrj dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinva penyimr-'igan terhadap
potensi penyimpangan atau titik kritis. Kegiatan pengendalian antara lain dapat dilaksanakan
nielaiui:
a. Pengendalian Anggaran
I. Memastikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja berbasis kinerja dan
berorientasi hash;
U. Memastikan penyerapan DIPA berdasarkan perencanaan kinerja yang efektif dan
efisien serta tepat sasaran;
Hi. Mernastikan pengelolaan dan pelaksanaan qnggaran berdasarkan prosedur dan
ketentuan perundang-undangan;
iv. Memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran;
v. Memastikan transaksi keuangan dilakukan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan.
b. Pengendalian Barang Milik Negara
I. Melaksanakan sikius tata kelola Barang Milik Negara terlaksana dengan benar
dimulai dengan perencanaan kebutuhan, penggangaran, pengadaan, pemanfaatan,
pemeliharaan, penghapusan, pengawasan hingga pelaporannya;
ii. Memastikan terlaksananya tertib pecatatan Barang Milik Negara dan aset negara;
Hi. Memastikan terlaksananya SIMAK BMN dengan tertib dan teratur sesuai dengan
kondisi sebenarnya dan mencakup seluruh transaksi yang terjadi;
iv. Memastikan tertib barang persediaan dan pemeliharaan.
Halaman9dari 13
c. Pengendalian Kirierja
I. Mengawasllmemantau penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP);
ii. Memastikan penyusunan dokurnen SAKIP melibatkan para pemangku
jabatanlpelaksana funqs Perwakilan dalam Satuan Kerja;
HE Memantau sistem pendokumentasian seluruh laporan hasH rangkaian kegiatan;
iv. Pengawasan terhadap sistem kearsipan Satuan Kerja;
v. Memantau tertib administrasi persuratan dan kerahasiaan dokumen penting.
4. Informasi dan Komunikasi
Satuan Kerja wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam
bentuk dan waktu yang tepat. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, Satuan
Kerja harus menyediakan dan memanfaatkan berbagal bentuk dan sarana komunikasi,
mengelola, mengembangkan, dan mernperbarui sisten'i informasi secara terus menerus
melalui pencatatan dan pelaporan. Unsur Informasi dan Komunikasi antara lain dapat
dflakukan melalui:
a. Mengawasi pemanfaatan sarana komunikasi dan informasi;
b. Memastikan komunikasi tindak lanjut hasH rapat dilaksanakan dengan balk;
c. Melakukan pengawasan terhadap penge!olaan dan penanganan pengaduan masyarakat;
d. Memastikan kebijakan pimpinan dapat dikomunikasikan dengan baik dan dipahanii serta
dilaksanakan dengan balk;
e. Tertib administrasi komunikasi.
5, Pemantauan Pengendalian Intern
Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilalan atas mutu kinerja Sistem
Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan
evaluasi Iainnya segera ditindaklanjuti, kegiatan pemantauan Sistem Pengendalian Intern
Halanian 10 dari 13
untuk menilai kualitas kinerja darl waktu ke waktu dan memastikan rekomendasi hsil audit
dan review telah ditindakianjuti. Pimpinan instansi berkewajiban menindakianjuti sesuai
rekomendasi tiasil pengawasan. Dapat berupa tindakan administratif dan penyelesaian
kerugian negara. Unsur Pemantauan pengendalian intern antara lain dapat dilaksanakan
melalui:
a. Memastikan apakah setiap unsur sr' sudah dilaksanakan dengan tepat;
b. Mengidentifikasikan hambatan dalam pelaksanaan SPIP;
c. Membenikan rekomendasi atas permasalahan dalam penerapan SPIP;
d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPIP.
G. PELAPORAN PELAKSANAAN SPIP
1. Lingkup Pelaporan
Laporan penerapan SPI mencakup 5 (lima) unsur SPIP dan difokuskan pada realisasi
kegiatan pada program Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeni dalam
mendukung visi dan misi Kementerian Luar Negeni dan Perwakilan Republik Indonesia.
2. Teknis Penyajian Pelaporan
Laporan Satgas SPIP disusun berdasarkan penilaian lima unsur SPIP tersebut
menggunakan instrument berupa checklist. Sebagai defter uji yang dinhlai minimal mencakup
komponen sebagaimana tercantum pada checklist yang disiapkan oleh Satuan Kerja
mengenai komponen yang akan dinilai. Apabila masih ada cakupan daftar uji yang
dipandang signifikan dalam mendukung penerapan SPI dapat ditambahkan pada masing-
masing aspek sesuai kebutuhan Satuan Kerja.
3. Monitoring dan Evaluasi
a. Monitoring dan evaluasi hasil penilaian penerapan SPI bertujuan untuk mengetahui
kesesuaian/konsentrasi capaian penerapan penilaian SPI pada setiap Satuan Kerja
lingkup Kementerian Luar Negeri sebagaimana yang dilaporkan dalam bentuk laporan
perkembangan penerapan SPI setiap triwulan dan tahunan.
Halaman 11 dari 13
b. Monitoring dan evaluasi hasH penilaian penerapan SPI diharapkan dapat berfung&
sebagai tindakan korektif terhadap penerapan lima unsur SPI sehingga pelaksanaan SPI
di lingkup Kementerian Luar Negeri dapat terlaksana sesuai dengan Peraturan
Perundangan dan Pedoman yang ada,
o. Pelaksana monitoring dan evaluasi hasH penilaian penerapan SPI ada!ah Satgas SPIP
Kementerian Luar Negeri, sedangkan ohyek r Gnhtoring dan evaluasi adalah Satuan Kerja
Iingkup Kementerian Luar Negeri.
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan setiap semester dengan metode laporan
pelaksanaan kegiatan masing-masing bagian dan wawancara untuk seianjutnya dilakukan
analisis dan kajian. Hasilnya disusun dalam bentuk laporan hasil monitoring dan evaluasi
penilaian penerapan SPI yang dibuat minimal satu tahun sekali.
H. SUSUNAN SATOAS SPIP
1. Setiap Eselon I bertanggungjawab secara keseluruhan atas terselenggaranya SPIP di Unit
Kerjanya;
2. Setiap Eselon II bertindak selaku Ketua Satgas di Jingkungan Satuan Kerjanya masing-
masing;
3. Ketua Satuan Tugas di bantu oleh 2 (due) staf dalam penyelenggaraan SPIP;
4. Kepala Perwakilan betindak sebagal Ketua Satuan Tugas dan dibantu oleh Pejabat Dinas
Luar Negeri yang bukan Pengelola anggaran Perwakilan;
5. Jumlah anggota Satuan Tugas di Pewakilan disesuaikan dengan jumlah PDLN yang ada.
I. LINGKUP TANGGUNG JAWAB SATGAS SATUAN KERJA
1. Setiap anggota Satgas SPIP berkewajiban untuk secara pro aktif mendorong terciptanya
pengendahan intern.
2. Satgas SPIP bertanggungjawab dan wajib menyusun laporan hasH pelaksanaan tugasnya
secara berkala.
Halaman 12 darl 13
3. Satgas SPIP berkewajiban menyampikan permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaan SPIP kepada pimpinan Kementerian Luar Negeri c.q. Inspektorat Jenderal
sebagai Penilal Pelaksanaan SPIP Kementerian Luar Negeri.
J. PENUTUP
Menqingat Iuasnya ruang Iingkup unsur—unsur SPIP, Pedoman pelaksanaan Satgas SPIP ic:&but rrc;upakan standar atau Jpat d;kernLagksn o!eh ;;asing-masirig Satuan Kerja sesuai dengan kebutuhan masing-masing dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.
Sebagai tahap awal, Satgas Satuan Kerja dapat membuat skala prioritas pelaksanaan SPIP di Satuan Kerjanya masing-masing. Tahap sebnjutnya uraian tugas Satgas disesuaikan dengan unsur-unsur dan sub unsur SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.
Jakarta, 10 Juni 2013
Ketua Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
pada Kementerian Luar Negeri
Sugeng
Halaman 13 darl 13