Menilik Kuasa Oligark dalam Pembentukan Legislasi Periode Ke-II Pemerintahan Joko Widodo

Aulia Guzasiah auliaan@theindonesianinstitute.comPeneliti Bidang Hukum The Indonesian IntituteDisampaikan dalam The Indonesian Forum Seri 69, Selasa, 15 Desember 2020.

Pembentukan Legislasi di Tahun PertamaPeriode ke-II Jokowi• Keputusan DPR Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 yang dikeluarkan pada

22 Januari 2020 lalu, menetap sebanyak 50 RUU masuk dalam DaftarProlegnas 2020.

• Dalam rapat paripurna tertanggal 16 Juli 2020, dilakukan evaluasi danperubahan. Sebanyak 16 RUU ditarik dari Daftar Prolegnas 2020, 4ditambahkan, dan 2 RUU diganti.

• Sejauh ini, Parlemen dan Pemerintah setidaknya telah mengesahkan11 Undang-Undang (UU). Tiga diantaranya berasal dari Daftar RUUPrioritas, Sementara sisanya berasal dari Daftar RUU Kumulatif.

Daftar Pengundangan UU 2020

No. Undang-Undang Tentang Keterangan

1 UU No. 1 Tahun 2020 Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi KomprehensifIndonesia–australia (Indonesia–australia ComprehensiveEconomic Partnership Agreement)

Kumulatif Terbuka

2 UU No. 2 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangNomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara DanStabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam RangkaMenghadapi Ancaman Yang Membahayakan PerekonomianNasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang

Kumulatif Terbuka

3 UU No. 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 TentangPertambangan Mineral Dan Batubara

Prioritas(Carry over)

4 UU No. 4 Tahun 2020 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Kabinet Menteri Ukraina Tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Cabinet Of Ministers Of UkraineOn Cooperation In The Field Of Defence)

Kumulatif Terbuka

5 UU No. 5 Tahun 2020 Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Timbal BalikDalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia DanKonfederasi Swiss (Treaty On Mutual Legal Assistance In CriminalMatters Between The Republic Of Indonesia And The SwissConfederation)

Kumulatif Terbuka

6 UU No. 6 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangNomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota MenjadiUndang-undang Menjadi Undang-undang

Kumulatif Terbuka

7 UU No. 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003Tentang Mahkamah Konstitusi

Kumulatif Terbuka

8 UU No. 8 Tahun 2020 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran PendapatanDan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

Kumulatif Terbuka

9 UU No. 9 Tahun 2020 Bea Meterai Prioritas(Carry over)

10 UU No. 10 Tahun 2020 Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan PersatuanEmirat Arab Mengenai Ekstradisi (Treaty Between The RepublicOf Indonesia And The United Arab Emirates On Extradition)

Kumulatif Terbuka

11 UU No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Omnibus law) Prioritas

Catatan Kritis

• Beberapa legislasi yang patut disoroti:1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untukPenanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atauDalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan PerekonomianNasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga AtasUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Metodologi & Kerangka Teori

• Politik Hukum

• Kualitatif-normatif• Statutory approach

• Historical approach

• Conseptual approach

• Asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan

• Teori Legisprudence Kritis

• State Capture Corruption dan Teori Oligarki

Catatan Kritis (1)

• Proses pembahasan berlangsung cepat, ringkas, nir transparan danpartisipasi.

• Persetujuan pengesahan RUU di tengah pandemi dilakukan dalamrapat paripurna virtual (Pasal 254 ayat (4) s/d ayat (7) Peraturan DPRNo. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib) => keabsahan kuorum danvaliditasnya kabur

Pasal 254 ayat (4) s/d ayat (7) Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

• Ditetapkan pada 2 April 2020

• Diundangkan pada 26 Juni 2020

Catatan Kritis atas Proses Pembahasan dan Persetujuan Pengesahan• Perppu No. 1 Tahun 2020 & UU Minerba

• Rapat Paripurna pengesahan (12 Mei 2020) di hadiri 296 orang:

• 41 Fisik• 255 virtual

• Dengan DIM 938 Masalah, proses pembahasan UU Minerba hanyamemakan wa ktu kurang lebih 3 bulan (17 Februari-6Mei 2020)

• Syarat Carry Over Minerba tidak memenuhi prasyarat Pasal 71AUU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU P3

Sumber: Majalah Tempo, 23 Mei 2020

Catatan Kritis atas Proses Pembahasan dan Persetujuan Pengesahan (1)• UU MK

• Rapat Paripurna pengesahan (1 September 2020) di hadiri• 111 Fisik• 280 Virtual

• Diinisiasi secara tunggal hanya oleh Ketua Baleg dalam daftar Kumulatif Terbuka (urgensinya ditengah pandemi?)

• Proses pembahasan hanya tujuh hari (Tingkat I 24-31 Agustus 2020, Tingkat II 1 September2020)

• Hanya menyoal masa jabatan hakim, Ketua dan Wakil MK

• UU Cipta Kerja• Rapat Paripurna pengesahan (5 Oktober 2020) di hadiri;

• 61 Fisik• 195 Virtual

• Dengan DIM sebanyak 7.179 masalah dan melibatkan 79 UU, UU Cipta Kerja diakui hanyadibahas kurang lebih tujuh bulan (20 April – 3 Oktober 2020)

Benang Kusut Tren “Buruk” Pembentukan Legislasi• Konflik peran dan kepentingan di sepanjang pembentukan “paket”

legislasi tersebut => Pembahasan dan Persetujuan pengesahan

• Disusun dan disahkan oleh pejabat, yang di satu sisi (secaralangsung maupun tidak langsung) berasal dari kalangan pengusahatambang batu bara dan energi kotor lainnya, dan pernah (secaralangsung maupun tidak langsung) “berjasa” dalam pemenanganJokowi-Amin di masa Pilpres kemarin.

Sumber:#BersihkanIndonesia &Fraksi Rakyat Indonesia,2020

Sumber: tempo.co

Kesimpulan

•Kuat indikasi telah terjadi Politik Pertahanan Kekayaan(wealth defense) ala Oligark dan kecenderungan StateCapture Corruption

•Batas dan garis checks and balances antar tiga poroskekuasaan utama tidak lagi jelas. Jika terus dibiarkan,Indonesia akan dikhawatirkan akan memenuhi potensinegara leviathan dan menjadi absolut.

Terima kasih

• Web: www.theindonesianinstitute.com.

• Facebook: theindonesianinstitute (tanpa spasi)

• Instagram: Indonesian.Insitiute

• Twitter: the_indonesia