Sumber:

https://alviansaf.wordpress.com/2013/08/19/mengenal-kawasan-ekonomi-dan-strategis-nasional-

telaah-singkat-kapet-dan-kek/

Mengenal Kawasan Ekonomi dan Strategis Nasional

(Telaah Singkat KAPET dan KEK)

Sejak pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.2 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), terlihat pemerintah semakin nyata dalam

mempercepat dan melakukan pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia. Percepatan dan

pembangunan ekonomi akan mempengaruhi langsung maupun tidak langsung terhadap

perkembangan pembangunan suatu wilayah. Sebelum peraturan terkait KEK dikeluarkan,

pemerintah sudah sejak lama berusaha melakukan tindakan serius dalam mempercepat dan

melakukan pemerataan pembangunan di seluruh kawasan Indonesia.

Salah satu program pemerintah dahulu hingga saat ini yang terus berjalan dalam melakukan

pemerataan pembangunan di Indonesia, yakni Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

(KAPET). Untuk itu tulisan ini berupaya mengupas secara singkat tentang KAPET dan KEK

serta perbedaan diantara program percepatan pembangunan ekonomi wilayah tersebut satu sama

lain.

Sekilas KAPET

KAPET adalah wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memiliki potensi untuk cepat

tumbuh, mempunyai sektor unggulan yang dapat mengerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah

dan memerlukan dana investasi yang besar bagi pengembangannya serta penetapan lokasi dan

Badan Pengelolanya dilakukan melalui Keputusan Presiden (Bappenas, 2013). KAPET

merupakan sebuah pendekatan dalam rangka menterpadukan potensi kawasan untuk

mempercepat pembangunan dan pergerakan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan

yang menjadi penggerak utama (prime mover) kawasan yang bertumpu pada prakarsa daerah

dan masyarakat, memiliki sumberdaya, posisi ke akses pasar, sektor unggulan dan memberikan

dampak pertumbuhan pada wilayah sekitarnya. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

(KAPET) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 9 Tahun 1998 yang

merupakan perubahan atas Keputusan Presiden (Keppres) No.89 Tahun 1996 tentang Kawasan

Pengembangan Ekonomi Terpadu.

Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, kemudian dikeluarkan Keputusan Presiden lainnya

tentang penetapan lokasi KAPET, yaitu 14 KAPET, yang terdiri dari 12 KAPET di Kawasan

Timur Indonesia (KTI) dan dua KAPET di Kawasan Barat Indonesia (KBI). Seiring dengan

perkembangan otonomi daerah, kebijakan KAPET disempurnakan kembali melalui Keputusan

Presiden (Keppres) No. 150 Tahun 2000. Keempat belas KAPET tersebut, yakni KAPET Biak,

Batulicin, Sasamba, Sanggau (Khatulistiwa), Manado-Bitung, Mbay, Parepare, Seram, Bima,

Palapas (Batui), Bukari, DAS Kakab, Natuna dan Sabang.

(Persebaran 13 Lokasi KAPET. Sumber: www.kapet.net)

* KAPET Biak

KAPET Biak ditetapkan melalui Keppres No. 10 Tahun 1998. Cakupan wilayah KAPET Biak

terdiri dari Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Yapen, Waropen, Nabire, Mimika, Manokwari,

Bintunidan Teluk Wondama dengan keseluruhan luas wilayah sebesar 101.748,56 Km2.

Kegiatan ekonomi yang sangat potensial dilakukan di kawasan ini, yakni pariwisata alam dan

bahari, perikanan, pertambangan dan penggalian.

Posisi KAPET Biak cukup strategis dimana merupakan jalur penghubung ke Australian, Papua

New Guinea, Negara-negara di Pasifik Selatan, Guam, Hawaii dan New Zealand. Kondisi

KAPET Biak terletak di segitiga pertumbuhan ekonomi dunia, yaitu Jepang- Australia- USA.

* KAPET Batulicin

KAPET Batulicin ditetapkan melalui Keppres No. 11 Tahun 1998. Cakupan wilayah KAPET

Batulicin meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan

Selatan yang mempunyai luas wilayah 13.644 Km2. KAPET Batulicin menyimpan potensi

sumber daya alam yang sangat besar yaitu berupa kegiatan pertambangan, kehutanan, pertanian,

pariwisata dan perikanan.

Kegiatan yang dilakukan dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam yaitu dalam bentuk

pendirian industri pulp playwood, semen dan minyak goreng. Selain itu juga telah dilakukan

pengembangan kemitraan antara pengusaha menengah/besar dengan Usaha Kecil dan Menengah

(UKM) dalam kegiatan moulding, briket, meubeler, batako, dan lain-lainnya. Untuk menunjang

percepatan pengembangan kawasan, telah ditetapkan 4 (empat) Kawasan Berikat yaitu :

Batulicin, Kelumpang/Tarjun, Pulau Laut/Lontar dan Pulau Sebuku. Selain itu KAPET Batulicin

termasuk dalam wilayah kerjasama regional negara-negara ASEAN yang tergabung dalam

“Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina East ASEAN Growth Area “ (BIMP-EAGA).

* KAPET Sasamba

KAPET Sasamba ditetapkan melalui Keppres No. 12 Tahun 1998. Kawasan Pengembangan

Ekonomi Terpadu (KAPET) Sasamba, Provinsi Kalimantan Timur mencakup Kawasan Kota

Samarinda- Sangasanga- Muarajawa- Balikpapan dengan luas wilayah ± 4.413 Km2

. KAPET

Sasamba termasuk dalam wilayah kerjasama regional negara-negara ASEAN, yang tergabung

dalam “BruneiDarussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina East ASEAN Growth Area” (BIMP-

EAGA).

Lokasi KAPET Sasamba berbatasan langsung dengan negara-negara tersebut, membuat posisi

KAPET Sasamba menjadi lebih strategis karena berada digaris terdepan. Bidang-bidang yang

dikembangkan dalam kerjasama bilateral tersebut meliputi sektor-sektor produktif seperti

Agroindustri berbasis sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan, sektor pabrikasi yang

berbasis sumberdaya alam, serta sektor kepariwisataan.

* KAPET Sanggau (Khatulistiwa)

KAPET Sanggau ditetapkan melalui Keppres No. 13 Tahun 1998. Berdasarkan SK Gubernur

No. 188 Tahun 2002 KAPET Sanggau dirubah menjadi KAPET Khatulistiwa dengan luas

wilayah 53.545 Km2. Cakupan wilayah KAPET Khatulistiwa meliputi Kota Singkawang-

Kabupaten Bengkayang- Kabupaten Sambas- Kabupaten Sanggau- Kabupaten Sintang-

Kabupaten Landak- Kabupaten Kapuas Hulu.

Wilayah KAPET Khatulistiwa berbatasan langsung dengan Sarawak- Malaysia. Selain itu

posisinya terletak pada jalur pelayaran internasional sea lane of communication (SLOC) yaitu

Selat Karimata, Laut China Selatan serta Laut Jawa. Posisi yang strategis tersebut telah

menempatkan KAPET Khatulistiwa pada berbagai bentuk kerjasama ekonomi sub regional, baik

bilateral maupun multilateral. Wadah formal hubungan kerjasama antara KAPET Khatulistiwa

dengan berbagai negara antara lain adalah “Sosek Malindo”, “Brunei Darussalam-Indonesia-

Malaysia-Philipina East ASEAN Growth Area (BIMP – EAGA)” , “Indonesia-Malaysia-

Singapore Growth Triangle (IMS-GT)” dan AIDA.

* KAPET Manado-Bitung

KAPET Manado-Bitung ditetapkan melalui Keppres No. 14 Tahun 1998 dengan luas wilayah

2.012,07 Km2. Cakupan wilayah KAPET Manado-Bitung meliputi wilayah Kotamadya Bitung,

wilayah Kotamadya Manado, dan sebagian wilayah Kabupaten Minahasa.

Potensi yang dimiliki oleh KAPET Manado-Bitung yaitu lokasi strategis yang terletak di jalur

pelayaran internasional (ALKI III) yang menghubungkan negara-negara di Asia-Pasifik. Negara-

negara tersebut berpeluang menjadi pasar yang besar bagi KAPET dan lalu lintas transportasi

menuju Kawasan Timur Indonesia serta cakupan wilayah kerjasama regional antar negara

ASEAN yaitu tergabung dalam “Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia – Philipina East

ASEAN Growth Area (BIMP – EAGA)” yang merupakan bentuk kerjasama bilateral negara-

negara ASEAN untuk wilayah bagian timur.

* KAPET Mbay

KAPET Mbay berdiri pada tanggal 19 Januari 1998, dimana lokasi KAPET Mbay berada di

Kabupaten Ngada , Provinsi Nusa Tenggara Timur. ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan

Ekonomi Terpadu (KAPET) Mbay melalui Keppres nNo. 15 Tahun 1998.

Cakupan wilayah KAPET Mbay meliputi satu Kabupaten, yaitu Kabupaten Ngada dengan

pusatnya di Mbay dengan luasan 3.040 Km2. Posisi KAPET Mbay memiliki peran strategis

dalam rangka pengembangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama untuk meningkatkan

hubungan dengan Kawasan Timur Indonesia bagian utara dan Kawasan Asia-Pasifik melalui

Australia Utara dan Barat. Dalam hal ini KAPET Mbay termasuk dalam wilayah kerjasama

bilateral “Australia – Indonesia Development Area” (AIDA).

* KAPET Parepare

KAPET Parepare ditetapkan melalui Keppres No. 164 Tahun 1998 dengan luas wilayah

6.905,081 Km2. Cakupan wilayah KAPET Parepare yang berada di dalam Provinsi Sulawesi

Selatan meliputi Kota Parepare, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Kabupaten Pinrang,

Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Barru.

KAPET Parepare diharapkan berfungsi sebagai pusat produksi dan industri pengolahan,dimana

kota Parepare sebagai pusat jasa dan perdagangan akan mendorong kegiatan ekonomi dan

agroindustri di wilayah belakangnya (hinterland).KAPET Parepare termasuk dalam wilayah

kerjasama regional negara-negara ASEAN yang tergabung dalam “Brunei Darussalam –

Indonesia – Malaysia – Philipina East Asean Growth Area (BIMP – EAGA)” yang merupakan

bentuk kerjasama bilateral negara-negara ASEAN untuk wilayah bagian timur.

* KAPET Seram

KAPET Seram ditetapkan melalui Keppres No. 165 Tahun 1998 dengan luas wilayah 18.625

Km2. Cakupan wilayah KAPET Seram yang berada di Provinsi Maluku meliputi Kecamatan

Seram Barat, Tanwel, Kairatu, Teon Nila Serua (TNS), Kecamatan, Seram Utara, Tehoru, Bula,

Werinama, Seram Timur.

KAPET Seram terletak dekat dengan Ambon sebagai pintu gerbang provinsi, yang berhubungan

langsung dengan Makassar sebagai pusat pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia. Potensi

yang dimiliki KAPET Seram meliputi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan,

pertambangan dan pariwisata. Dalam konteks kerjasama ekonomi internasional, KAPET Seram

termasuk dalam wilayah kerjasama ekonomi sub-regional Australia-Indonesia Development

Area (AIDA) dan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia- Philipina East ASEAN Growth Area

(BIMP-EAGA).

* KAPET Bima

KAPET Bima ditetapkan melalui Keppres No. 166 Tahun 1998 dengan luas wilayah 6.921, 45

Km2. Cakupan wilayah KAPET Bima terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang

meliputi Kabupaten Bima (Kecamatan Rasanae Timur, Rasanae Barat, Belo, Woha, Monta,

Bolo, Wawo, Wera, Sape, Donggo dan Sanggar) dan Kabupaten Dompu (Kecamatan Dompu,

Hu’u, Woja, Kempo, Kilo dan Pekat).

KAPET Bima mempunyai posisi strategis, ditinjau dari konteks perdagangan merupakan pintu

keluar dan masuk barang dan jasa ke Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Timur

Indonesia (KTI). Jika dilihat dari konteks Pariwisata, terletak diantara segitiga emas. Disebelah

barat daerah kunjungan wisata Internasional Pulau Bali, disebelah utara Tanah Toraja, dan

disebelah timur Pulau Komodo serta Lakey Hu’u merupakan ajang kegiatan selancar bertaraf

Internasional. Selain itu KAPET Bima termasuk wilayah kerjasama ekonomi regional “Australia

– Indonesia Development Area (AIDA)”.

* KAPET Palapas (Batui)

KAPET Palapas (Batui) berlokasi di Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan melalui Keppres

No. 167 Tahun 1998 dengan luas wilayah 21.926,90 Km2. KAPET Palapas dahulu bernama

KAPET Batui, dengan cakupan wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala,

Kabupaten Banggai dan Kabupaten Parigi Moutong.

* KAPET Bukari

KAPET Bukari ( Bank Sejahtera Sultra) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara

ditetapkan melalui Keppres No. 168 Tahun 1998 dengan luas wilayah 4.950 Km2. Cakupan

wilayah KAPET Bukari meliputi Kabupaten Buton, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kendari dan

Kabupaten Muna. Tahun 2009, KAPET Bukari mengalami perubahan nama, lokasi dan cakupan

wilayah. Saat ini KAPET Bukari bernama KAPET Bank Sejahtera Sultra dengan cakupan

wilayah Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Konawe.

Dalam konteks ASEAN, KAPET Bukari masuk dalam wilayah kerjasama regional yang

tergabung dalam “Brunei Darusallam – Indonesia – Malaysia – Philipina East ASEAN Growth

Area (BIMP – EAGA)”, yang merupakan bentuk kerjasama bilateral negara-negara ASEAN

untuk wilayah bagian timur.

* KAPET DAS Kakab

KAPET DAS KAKAB ditetapkan melalui Keppres No. 170 Tahun 1998 dengan luas wilayah

236,73 Km2. Cakupan wilayah KAPET DAS KAKAB meliputi Daerah Aliran Sungai Kahayan

Kapuan dan Barito-meliputi Kota Palangkaraya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito

Selatan, Kabupaten Kapuas. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) DAS

KAKAB atau Daerah Aliran Sungai Kahayan-Kapuas-Barito terletak di Provinsi Kalimantah

Tengah meliputi wilayah Kota Palangkaraya (Ibukota Provinsi), Kabupaten Barito Selatan,

Pulang Pisau dan Kapuas.

Kawasan ini berada pada tiga daerah aliran sungai yaitu Sungai Kahayan, Sungai Kapuas dan

Sungai Barito. Sungai-sungai yang ada pada kawasan ini dimanfaatkan pula sebagai sarana

transportasi air, sumber mata pencaharian penduduk dan penunjang kegiatan perikanan. Dari

total luas wilayah tersebut, yang berpotensi untuk dikembangkan adalah budidaya pertanian

tanaman pangan, Perkebunan dan holtikultura serta perikanan

* KAPET Sabang

KAPET Sabang ditetapkan melalui Keppres No. 171 Tahun 1998 yang mencakup Pulau Weh

dan Pulo Aceh. Berdasarkan Surat Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.

193/30591 tanggal 2 September 2001, KAPET Sabang dirubah menjadi “KAPET Bandar Aceh

Darussalam” dengan luas wilayah 55.390 Km2. Cakupan wilayah KAPET Bandar Aceh

Darussalam meliputi Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, dan Kabupaten Pidie dengan

hinterland Wilayah Tengah dan Barat/Selatan Aceh yang telah dihubungkan dengan

berfungsinya jaringan jalan dari pantai Barat/Selatan melalui Wilayah Tengah ke Pantai Timur

Aceh.

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bandar Aceh Darussalam terletak di

Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, dan merupakan salah satu KAPET yang berada di Kawasan

Barat Indonesia selain KAPET Natuna. Wilayah KAPET Bandar Aceh Darussalam meliputi

Banda Aceh, Lhok Nga, Peukan Bada, Kota Baro, Seulimum, Darussalam, Aceh Besar, Padang

Tiji, Muara Tiga, Batee, Kota Sigli dan Pidie. Peluang investasi yang dimiliki oleh KAPET

Bandar Aceh Darussalam antara lain sektor perikanan, peternakan, pertambangan, industri dan

pariwisata. KAPET Bandar Aceh Darussalam terletak pada kawasan yang sangat strategis karena

berada dipintu masuk jalur perdagangan dunia yang paling sibuk yaitu Selat Malaka. Dalam

konteks ASEAN, KAPET Bandar Aceh Darussalam termasuk dalam wilayah kerjasama regional

negara-negara ASEAN yang tergabung dalam kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia-Thailand

Growth Triangle (IMT-GT).

* KAPET Natuna

KAPET Natuna ditetapkan melalui Keppres No. 71 Tahun 1996 dan diperbarui dengan Keppres

No.17 Tahun 1999. Luas Pulau Natuna 172.000 Ha. Lokasi geografis KAPET Natuna sangat

strategis dimana terletak di sekitar Laut Cina Selatan dan Selat Malaka yang berbatasan laut

langsung dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Kamboja. Beberapa indikasi

kegiatan prospektif yang dapat dikembangkan dalam KAPET Pulau Natuna , antara lain industri

perikanan Terpadu (perikanan tangkap & budi daya laut, ), industri pariwisata (khususnya wisata

bahari), perkebunan & pertanian pusat jasa maritim dan offshore supply base, proyek gas &

jaringan pipa, kawasan industri berbasis gas, kilang minyak dan pusat distribusi BBM, jasa

lokasi latihan militer dan pada gilirannya pusat perdagangan dan jasa. KAPET Natuna juga

termasuk dalam wilayah cakupan kerjasama subregional IMT-GT (Indonesia, Malaysia,

Thailand Growth Triangle).

Sekilas KEK

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Undang-

Undang No. 39 Tahun 2009. KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi

perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Fungsi KEK adalah melakukan dan

mengembangkan usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi,

transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata dan bidang lain. Sesuai

dengan hal tersebut, KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona, antara lain Zona pengolahan

ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata dan energi yang kegiatannya

dapat ditujukan untuk ekspor dan untuk dalam negeri.

Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja. Di dalam

setiap KEK disediakan lokasi untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), dan koperasi,

baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di

dalam KEK. Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria: a)

sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan

lindung; b) pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan mendukung KEK; c)

terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur

pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan;

dan d) mempunyai batas yang jelas.

Hingga tahun 2013, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebanyak 2 kawasan, yakni

Tanjung Lesung dan Sei Mangke serta 6 usulan kawasan yang akan dijadikan KEK hingga akhir

tahun 2014, yaitu Palu, Morotai, Mandalika, Kutai Timur, Bitung dan Tuban.

* KEK Tanjung Lesung

Secara administrasi Tanjung Lesung merupakan desa di Kecamatan Panimbang, Kabupaten

Pandeglang,

Provinsi Banten. Kawasan pariwisata Tanjung Lesung merupakan kawasan khusus dan telah

didukung melalui Perda No. 2 tahun 2002 tentang Pariwisata Tanjung Lesung, kawasan

pariwisata terpadu dengan beberapa investor yang mengelola kawasan wisata Tanjung Lesung.

Kawasan pariwisata Tanjung Lesung memiliki potensi dan yang menarik yang dapat

dimanfaatkan untuk pengembangan daerah. Pantai Tanjung Lesung luasnya mencapai 150 ha

dari 1500 ha luas wilayah perencanaan, memiliki keistimewaan berupa pasir putih yang lembut,

angin sepoi-sepoi dengan ombak yang tidak terlalu besar, relatif aman untuk bermain jetski,

snorkling, berperahu ataupun memancing, dengan panjang pantai yang hampir mencapai 15 km

memberikan ruang keleluasaan yang cukup bagi para wisatawan untuk melakukan berbagai

kegiatan wisata.

Sektor ekonomi andalan di kawasan Tanjung Lesung adalah pariwisata terutama wisata alam dan

bahari. Berdasarkan hasil kajian studi kelayakan KEK Tanjung Lesung khusus bidang pariwisata

di wilayah Banten Selatan (kecamatan Panimbang – kabupaten Pandeglang) ini, menunjukkan

bahwa untuk membangun positioning KEK Tanjung Lesung yang baru perlu

dikembangkan Unique Selling Proposition (USP) yang merupakan competitive advantage dari

jasa layanan wisata di kawasan itu.

* KEK Sei Mangke

Lokasi KEK Sei Mangkei terletak di Kabupaten Simalungun Sumatera Utara yang berada di

areal

perkebunan kelapa sawit (raw material oriented) dekat ke pelabuhan Kuala Tanjung milik PT

Inalum maupun PT Pelindo I serta adanya jalur kereta api dari Gunung Bayu – stasiun

pertanaan yang jaraknya dekat dengan kawasan industri Sei Mangkei. Kegiatan utama di

Sumatera, termasuk di KEK Sei Mangkei adalah kelapa sawit yang memegang peranan penting

sebagai penyuplai kelapa sawit di Indonesia dan dunia. Kelapa sawit merupakan salah satu

komoditas unggulan di KEK Sei Mangkei yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi lokal,

regional dan nasional yang memberikan kontribusi signifikan dalam penerimaan devisa dan

penyerapan tenaga kerja.

KEK Sei Mangkei juga potensial untuk pengembangan tanaman karet dan industri pengolahan

karet. KEK Sei Mangkei juga potensial bagi pengembangan sektor industri berbasis alumia.

Sektor lain yang potensial di kembangkan di lokasi KEK Sei Mangkei adalah produksi singkong

(manihot utillisima) yang juga disebut dengan ubi kayu atau ketela pohon. Etanol (bioetanol)

juga merupakan produk yang dihasilkan di KEK Sei Mangkei yang dapat digunakan secara

langsung sebagai bahan bakar pengganti bensin (gasoline).

* KEK Palu

KEK Palu yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah akan dikembangkan sektor-sektor yang

memiliki potensi tinggi dengan fokus kepada komoditas unggulan sebagai peluang investasi.

Sektor industri yang berpotensi berkembang, antara lain adalah:

Sektor pertambangan dan energi, antara lain: emas, nikel, galena, dan biji besi

Sektor agroindustri (pengolahan hasil pertanian kehutanan), antara lain kakao, kelapa,

dan rotan.

Sektor kelautan dan perikanan (pengolahan hasil kelautan), antara lain rumput laut,

budidaya ikan air tawar, dan perikanan tangkap.

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus ini dilandasi oleh nilai keunggulan komparatif dan

kompetitif yang dimiliki daerah melalui pembangunan kompetensi inti daerah berupa industri

pengolahan hasil perkebunan (kakao, kelapa dan rotan) dan hasil budidaya laut (rumput laut) di

kawasan tersebut. Kawasan juga di tunjang oleh wilayah (hinterland) kabupaten-kabupaten

sekitar dalam wilayah Sulawesi Tengah dan sebagian Sulawesi Barat. Dengan demikian

Kawasan Industri ini dirancang sebagai kawasan yang unik dan terfokus pada pembangunan

Kawasan Ekonomi Khusus yang membedakan dengan daerah industri lainnya.

* KEK Morotai

Usulan KEK ini akan dikembangkan di Kabupaten Pulau Morotai yang terletak di bagian utara

Provinsi Maluku Utara dan merupakan salah satu pulau paling utara di Indonesia. Kawasan ini

ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) dalam Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional. Pulau Morotai terletak pada posisi yang sangat strategis yakni dekat dengan

jalur perdagangan internasional atau berhadapan dengan alur laut utama di Indonesia (ALKI 3)

menuju Australia dan New Zeland. Secara geostrategis, Pulau Morotai berhadapan langsung

dengan Samudera Pasifik pintu gerbang ke Amerika, dekat ke Cina, Taiwan, Korea dan Jepang.

Posisi geostrategis dan geografis Morotai berpeluang besar menjadi pintu gerbang dan Pusat

Logistik (Hub Port & Logistics Center) menuju Pasifik , Asia Timur, dan Australia & New

Zealand dan menjadi sentra kegiatan perdagangan global dan sentra ekonomi baru di Indonesia

bagian timur.

Pada usulan KEK ini, akan dikembangkan sektor pariwisata dan industri perikanan. Hal ini

telah sesuai dengan peruntukan lahan yang ditetapkan dalam rancangan Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Pulau Morotai untuk tahun 2010-2030. Dalam keseluruhan wilayah

Kabupaten Pulau Morotai tersebut memang terdapat area hutan lindung, namun area tersebut

tidak termasuk dalam wilayah yang akan diusulkan menjadi KEK. Adapun status penyelesaian

Rancangan RTRW Kabupaten Pulau Morotai tahun 2010-2030 saat ini adalah telah mendapatkan

persetujuan substansi dari Menteri PU untuk kemudian ditetapkan dalam perda RTRW. Dalam

Rencana Tata Ruang Nasional Pulau Morotai juga ditetapkan sebagai salah satu Kawasan

Strategis Nasional (KSN). Kegiatan yang akan dikembangkan pada usulan KEK ini adalah

kegiatan pariwisata dan industri perikanan. Luas lahan yang akan diusulkan menjadi KEK adalah

sekitar 15.000 Ha.

Pengembangan usulan KEK ini melalui 8 tahap. Tahap pertama yang akan dikembangkan adalah

seluas 500 Ha. Tahap kedua seluas 1.500 Ha, tahap ketiga seluas 3000 Ha, tahap keempat seluas

1.600 Ha, tahap kelima seluas 1.500 Ha, tahap keenam seluas 1.500 Ha, tahap ketujuh seluas

1.500 Ha, dan tahap kedelapan seluas 1.600 Ha. Peruntukan ruang untuk lokasi usulan KEK ini

adalah untuk zona pariwisata, zona industri perikanan, zona pariwisata, zona pelabuhan, serta

zona bisnis.

* KEK Mandalika

Lokasi Kawasan Pariwisata yang akan dikembangkan menjadi KEK ini terletak di Kabupaten

Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Lokasi Kawasan Pariwisata ini memiliki keunikan

karena dikelilingi hutan lindung, terletak di teluk menghadap Samudera Indonesia dengan pantai

yang indah, dan beberapa lokasi depan pantai dilindungi oleh coral reef sehingga kondisi laut

cukup aman untuk berenang. Kawasan Pariwisata ini memiliki luas 1.249,4 Ha dan akan

dikembangkan sebagai suatu kawasan terpadu dengan konsep pengembangan berikut:

1. Buffer Zone. Suatu daerah berfungsi pembatas antara daerah penghijauan yang

dilestarikan dan daerah pengembangan. Aktifitas di daerah ini untuk lari, bersepeda, dan

olahraga yang bersifat outdoor.

2. Zona Pengembangan. Di zona ini untuk jalan, hotel, kegiatan komersil, golf, dan

daerah rekreasi lainnya.

3. Zona Pantai. Daerah sepanjang pantai dengan jarak minimum 50 meter dari garis

pantai menjorok ke darat.

4. Zona Eksklusif. Untuk memenuhi kebutuhan pasar kelas atas, berupa hotel berbintang

5, sarana olah raga dan rekreasi lainnya.

5. Zona Non Eksklusif. Untuk memenuhi kebutuhan pasar kelas atas, berupa hotel

berbintang 3 dan 4, apartemen, sarana olah raga dan rekreasi lainnya.

6. Zona Peredam. Daerah penyekat zona eksklusif dan non eksklusif dan digunakan

untuk kegiatan komersial dan rekreasi yang berbeda, seperti cafe, shopping dan pool

centre, play ground, culture centre, medical centre, dan golf club house.

* KEK Kutai Timur

Konsep pembangunan KEK Kutai Timur merupakan integrasi kawasan industri Oleochemical

dan pelabuhan internasional Maloy (KIPI), Kawasan industri mineral Trans kalimantan

Economic Zone (TKEZ), dan kawasan industri Kimia Batuta Coal Industri Port (BCIP).

Kawasan Ekonomi Khusus ini berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas total

mencapai 32.800 ha. Strategi pengembangan kawasan KEK 4 adalah mengembangkan industri

eksisting yang berbasis pada pengembangan sektor pertambangan seperti minyak, gas, batubara

dan CPO, serta membangun industri yang berbasis pertanian dengan pendekatan skala ekonomi

dan klaster.

* KEK Bitung

Lokasi Usulan KEK Bitung terletak di Provinsi Sulawesi Utara yang berbatasan dengan laut

Sulawesi. KEK Bitung menjadi alternatif pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di kawasan

Indonesia bagian timur karena daerah ini memiliki lokasi yang strategis dalam pengembangan

kawasan ekonomi karena terletak pada alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) yang penting yaitu

ALKI 2 (jalur laut intenasional, lewat selat Bali) dan ALKI 3 (jalur laut internasional, lewat laut

Banda). Kondisi pelabuhan yang ada sangat menunjang KEK Bitung karena memiliki pelabuhan

alam dengan kedalaman alur minimal 16 meter, memiliki panjang alur pelayaran 9 mil, lebar alur

pelayaran 600 meter, luas kolam pelabuhan 4,32 ha, luas bufer area 500 ha, waktu operasi

sepanjang musim dan draf kapal 22 – 32 meter.

Selain itu, pelabuhan ini juga memiliki pelabuhan kontainer dan pelabuhan perikanan, memiliki

prasarana penunjang seperti jalan akses, listrik, air bersih dan telekomunikasi, memiliki

keunggulan pada industri kelapa, perikanan beserta turunannya. Lokasi ini juga memiliki lokasi

wisata bahari, wisata hutan, wisata agro, wisata budaya dan wisata

religi. Keberadaan KEK Bitung akan membawa dampak besar bagi perkembangan

perekonomian daerah, karena KEK Bitung memiliki kawasan ekonomi pendukung yaitu:

Kawasan pendukung Lolak – Labuhan Uki (Sektor perikanan)

Kawasan pendukung Rata totok- Lakban (Sektor Perikanan dan wisata bahari)

Kawasan pendukung Lirung – Melonguane (sektor perikanan dan wisata bahari)

Kawasan pendukung Tahuna – Petta (sektor perikanan dan wisata bahari)

Kawasan pendukung Amurang (sektor perikanan dan kelapa)

Kawasan pendukung Tomohon (sektor florikultur dan agrowisata)

Kawasan pendukung Likupang (sektor perikanan dan wisata bahari)

Potensi pengembangan sektor-sektor unggulan di KEK Bitung, yakni minyak kelapa, tepung

kelapa, kopra, bungkil kopra, arang tempurung, karbon aktif, ikan kaleng, ikan beku, ikan segar,

ikan kayu, biji pala, fuli, panili.

* KEK Tuban

Lokasi KEK Tuban terletak di Provinsi Jawa Timur dan berada di wilayah pantai utara Jawa.

KEK Tuban diusulkan oleh badan pengusul yang bergerak di bidang industri pengolahan dan

perdagangan produk-produk petroleum dan petrokimia dan direncanakan akan mengelola lahan

seluas 1.000 Ha untuk dikembangkan menjadi KEK. KEK Tuban akan membangun Proyek

Pionir berupa Proyek Isomerisasi yang akan memproses Light Naphta untuk

menghasilkan produk BBM berupa Migas dengan nilai oktan tinggi. Tujuan dari proyek ini

adalah untuk meningkatkan pasokan BBM di dalam negeri yang pada akhirnya akan mengurangi

ketergantungan Indonesia akan impor BBM.

Saat ini di dekat kawasan yang akan dikembangkan sudah ada terdapat beberapa perusahaan

petrokimia yang merupakan satu-satunya kilang di Indonesia yang dapat mengolah kondensat

untuk menghasilkan produk petroleum berupa BBM, Light Naphtha, dan Off-gas, serta produk

petrokimia berupa Paraxylene, Orthoxylene, Mixed-xylene, Benzene, dan Toluene. Produk-

produk petrokimia tersebut merupakan bahan baku bagi perusahaan-perusahaan petrokimia hilir

yang tersebar diberbagai lokasi di dalam maupun luar negeri; dan perusahaan petrokima

tersebut merupakan salah satu perusahaan yang meningkatkan nilai tambah Off-gas yang

dihasilkan untuk diubah menjadi LPG yang sangat dibutuhkan bagi konsumen dalam maupun

luar negeri.

Perbedaan KAPET dan KEK

Dalam fungsi dan program pembangunan wilayahnya, KAPET dan KEK memiliki perbedaan

satu sama lain. Berikut perbedaan dari KAPET dan KEK:

Indikator KAPET KEK

Dasar Kebijakan Keputusan Presiden No. 150 Undang-Undang No. 39

Tahun 2000 Tahun 2009.

Definisi Wilayah geografis dengan

batas-batas tertentu yang

memiliki potensi untuk cepat

tumbuh dan mempunyai

sektor unggulan yang

dapatmengerakkan

pertumbuhan

ekonomi wilayah dan

sekitarnya dan/atau

memerlukan dana investasi

yang besar bagi

pengembangannya.

Kawasan dengan batas

tertentu dalam wilayah hukum

NKRI yang ditetapkanuntuk

penyelenggaraan

fungsi perekonomian dan

memperoleh fasilitas tertentu

yang diberikan perlakuan

khusus seperti dibebaskan dari

kepabeanan, perpajakan, dan

didukung infrastruktur.

Penetapan Kawasan Ditetapkan dengan Keputusan

Presiden.

Ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah.

Tujuan Pembentukan

Kawasan

Pemerataan pembangunan dan

hasil-hasilnya ke

seluruwilayah Indonesia

dengan memberikan peluang

kepada dunia usaha agar

mampu berperan serta dalam

kegiatan pembangunan di

Kawasan Timur Indonesia

(KTI) yang relatif tertinggal

dan beberapa lainnya di

Kawasan Barat Indonesia

(KBI).

Mendorong investasi dan

meningkatkan daya saing

internasional, pertumbuhan,

penciptaan lapangan kerja dan

penerimaan devisa.

Pengelola Kawasan

(Kelembagaan)

1. Badan Pengembangan

diketuai Menko

Perekonomian.

2. Badan Pengelola diketuai

Gubernur.

3. Tim Teknis diketuai

Menkimpraswil.

Penangguhan Bea Masuk

tidak dipungut PPN, PPnBM

dan PPh Pasal 22.

1. Dewan Nasional diketuai

Menko Perekonomian.

2. Dewan Kawasan diketuai

Gubernur.

3. Administrator

4. Badan Usaha

Fasilitas Penangguhan Bea Masuk

tidak dipungut PPN, PPnBM

dan PPh Pasal 22.

1. Fasilitas fiskal antara

lain: perpajakan, kepabeanan

dan cukai; perdagangan;

pertanahan; keimigrasian; dan

ketenagakerjaan.

2. Fasilitas non fiskal berupa

kemudahan dan keringanan

antara lain: bidang perizinan

usaha; kegiatan usaha;

perbankan; permodalan;

perindustrian; perdagangan;

kepelabuhan dan keamanan.

Prinsip dan Syarat 1. Memiliki potensi untuk

cepat tumbuh.

2. Mempunyai sektor

unggulan yang dapat

menggerakkan pertumbuhan

ekonomi di wilayah

sekitarnya.

3. Memiliki potensi

pengembalian investasi yang

besar.

4. Untuk mengembangkan

KAPET sebagai pusat

pertumbuhan ekonomi,

beberapa wilayah dalam

KAPET dapat ditetapkan

sebagai Kawasan Berikat.

1. Sesuai dengan RTRW dan

tidak berpotensi mengganggu

kawasan

lindung.

2. Pemerintah

provinsi/kabupaten/kota yang

bersangkutan

mendukung KEK.

3. Terletak pada posisi yang

dekat dengan jalur

perdagangan

internasional atau dekat

dengan jalur pelayaran

internasional di Indonesiaatau

terletak pada wilayah potensi

sumber daya unggulan.

4. Mempunyai batas yang

jelas.

5. Terdiri atas satu atau

beberapa zona pengolahan

ekspor, logistik, industri,

pengembangan teknologi,

pariwisata, energi, dan/atau

ekonomi lain.

6. KEK harus siap beroperasi

dalam waktu paling lama 3

tahun sejakditetapkan.

7. Mata uang rupiah

merupakan alat pembayaran

yang sah di KEK.

Faktor-faktor Penyebab

Keberhasilan atau

Kegagalan Pengembangan

Kawasan.

Permasalahan yang

menyebabkan kegagalan

KAPET diantaranya:

1. Kurangnya peran

kelembagaan pengeloladan

pelaksana.

2. Kebijakan insentif fiskal

yang diberikan pemerintah

kurang menarik investor.

3. Iklim investasi belum

kondusif karena belum adanya

kemudahan birokrasi.

4. Terbatasnya aksessibilitas

pendukung kelancaran

pengembangan usaha, seperti

infrastruktur yang belum

memadai.

Pengembangan KEK dapat

dikatakan berhasil apabila:

1. Adanya komitmen yang

kuat antara pemerintah

daerah, kebijakan fiskal dan

nonfiskal, serta infrastruktur

dasar pada

kawasan.

2. Pemilihan yang tepat dan

pengembangan yang optimal

terhadap jenis komoditas yang

diunggulkan.

3. Tersedianya infrastruktur

sesuai dengan kebutuhan

kawasan.

4. Segala bentuk peraturan,

hukum dan kemudahan

birokrasi dalam

pelaksanaannya disesuaikan

dengan keinginan masyarakat

internasional.

Sumber: Kajian Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU Untuk Mendorong Pengembangan

Kawasan Ekonomi Khusus. Pusat Kajian Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan

Umum. 2012

Penutup

Dengan adanya program percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi-wilayah yang

dijalankan oleh pemerintah pusat-daerah tersebut, diharapakan KAPET dan KEK dapat menjadi

“trigger” di wilayah sekitarnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal

dan dapat menjadi elemen pendukung pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dengan kata lain, diharapkan pengembangan

KAPET dan KEK dapat menterpadukan potensi kawasan untuk mempercepat pembangunan dan

pergerakan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan yang menjadi penggerak utama

kawasan bertumpu pada prakarsa daerah dan masyarakat, memiliki sumberdaya, posisi ke akses

pasar, sektor unggulan dan memberikan dampak pertumbuhan pada wilayah sekitarnya. Dengan

pengembangan KAPET dan KEK diarahkan dapat mendorong (sub)sektor unggulan masing-

masing Koridor Ekonomi MP3EI. Dan juga pengembangan KAPET dan KEK dilakukan dengan

peningkatan daya saing pada sektor hulu-hilir untuk memberikan nilai tambah dan pencitraan

inovasi kepada komoditas yang dihasilkan untuk menciptakan spesialisasi hasil produksi.

KAPET dan KEK seyogyanya dapat saling mendukung dan melengkapi satu sama lain dalam

mengembangkan dan melakukan pemerataan pembangunan ekonomi-wilayah di Indonesia

sehingga dapat mewujudkan impian dan cita-cita “founding fathers”di dalam sila ke-5 Pancasila,

yakni “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesi”a dan pembukaan UUD 1945, yaitu

“..memajukan kesejahteraan umum..”.

Referensi

Kajian Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU Untuk Mendorong Pengembangan Kawasan

Ekonomi Khusus Pusat.

Kajian Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. 2012.

Nota Dinas No.ND-28/D.IV.M.EKON.4/06/2013. Narasi Diskusi Permasalahan di Kawasan

Ekonomi Terpadu (KAPET).

Undang-Undang No.39 Tahun 2009.

www. kapet.net. Diakses pada 11 Juli 2013.

http://www.scribd.com/potensi-wisata-biak. Diakses pada 15 Juli 2013.