1. Mengembalikan Teknologi kepada Mainstream Pembangunan Nasional PERLUNYA AGENDA (PENGUASAAN) TEKNOLOGI Oleh : Luluk Sumiarso DRAFT AWAL 9 Januari 2009 www. forumteknologi.org Jakarta, 9 Januari 2009 FORUM TEKNOLOGI INDONESIA

2. PERLUNYA AGENDA (PENGUASAAN) TEKNOLOGI

• DAFTAR ISI

• ALUR PIKIR PENGUASAAN TEKNOLOGI

• POLA PIKIR PENGUASAAN TEKNOLOGI

• PENDAHULUAN

• KONDISI PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI SAAT INI (2009)

• MASALAH DALAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

• KONDISI PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI SAAT YANG DIHARAPKAN (2020)

• ARAH PENGEMBANGAN TEKNOLOGI 200 9 -202 0

• • Peran Pemerintah

• • Visi Keiptekan

• • Misi Keiptekan

• • Sasaran Prioritas Utama

• • Jaringan Keiptekan Nasional

• USULAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI TEKNOLOGI

• • Kebijakan Iptek

• • Strategi Iptek (Kemitraan Pendanaan)

• INSTRUMEN KEBIJAKAN TEKNOLOGI

• • Legislasi

• • Regulasi

• • Kelembagaan Iptek

• • Perizinan

• • Insentif

• • Standar Nasiona l Indonesia (SNI)

3.

• USULAN AGENDA (PENGUASAAN) TEKNOLOGI 2020

• • Menindaklanjuti Hasil Kongres Iptek Riset

• • Penyelenggaraan Riset Nasional (Agenda Nasional)

• • Konsolidasi Jaringan Iptek Nasional

• • Inventarisasi Kegiatan dan Hasil Iptek

• • Pembangunan Infrastruktur Iptek

• • Apresiasi Invensi Iptek

• • Penggalangan Dana Riset

• • Deseminasi Informasi Iptek

• • Difusi Inovasi Teknologi

• • Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan Iptek

• LAMPIRAN

• • Peta Hubungan Kementerian Ristek dengan Instansi Pemerintah Lainnya

• • Jaringan Teknologi Nasional

• • UU Iptek vs UU Sektor al

DAFTAR ISI (lanjutan)

4. I. PENDAHULUAN

• Pembanguna n teknologi pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Pembangunan teknologi tidak saja penting sebagai sumber terbentuknya iklim investasi dan menjadi landasan bagi tumbuhnya kreatifitas sumber daya manusia, tetapi juga sumber pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

• Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, kelangsungan pembangunan nasional dan keinsinyuran yantg menyertainya, serta atas berbagai kendala dan perubahan yang dihadapai saat ini, sudah sewajarnya bila para insinyur Indonesia dapat menghimpun seluruh potensi pembangunan, memetakan yang akan dihadapai dan memaparkan langkah-langkah terbaik yang patut diambil kepada maayarakat

• Telah dikeluarkan Undang-undang No 18 Tahun 2002 tetang Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai landasan hukum bagi pengembangan teknologi secara Nasional

• Sudah waktunya Indonesia beranjak untuk lebih mampu mendetekasi perkembangan yang akan terjadi dan sekaligus dapat mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan dengan membangun kembali fondasi bagi kebangiktan teknologi.

• Untuk mengembalikan penguasaan teknologi kepada mainstream Pembangunan Nasional, perlu disusun suatu Agenda Pengembangan, Penguasaan dan Penerapan Teknologi.

• Agenda ini sekaligus merupakan Blueprint bagi semua pemangku kepentingan di bidang teknologi.

5. II. KONDISI PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI SAAT INI (2008)

• Dalam bidang perekonomian, ekspor Indonesia masih didominasi dengan input-driven dan belum technology-driven . Artinya, perekonomian masih bertumpu dapa sumberdaya alam saja, atau masih minimnya keterlibatan teknologi dalam meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

• Kegiatan riset pengembangan teknologi tidak tekait langsung dengan kebutuhan industri, sedangkan industri belum memperoleh realisasi perangsang untuk ikut melakukan riset teknologi.

• Proses pembangunan ekonomi yang pragmatis dan mendahulukan teknologi yang sudah proven telah mendorong lebih praktis untuk membeli teknologi. Hal ini tidak mendukung pengembangan, penguasaan teknologi dan proses proven-nya, sehingga menyurutkan peran insinyur sebgai agen pembangunan.

6. III. PER MASALAH AN DALAM PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEK NOLOGI

• Masalah d alam Pengembangan dan PenerapanTeknologi adalah sebagai berikut:

• Keterbatasan sumber daya Iptek

• Belum berkembangnya budaya Iptek

• Belum optimalnya mekanisme intermediasi Iptek

• Lemahnya sinergi kebijakan Iptek

• Belum terkaitnya kegiatan riset dengan kebutuhan nyata

• Belum maksimalnya kelembagaan Litbang

7. IV. ARAH PENGEMBANGAN TEKNOLOGI 200 9 -202 0

• Dengan berbagai tekanan perubahan, industri makin lentur menyongsong berbagai perubahan.

• PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

• Menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan keiptekan nasional

• Merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan di bidang Iptek

• Mengkordinasikan perumusan dan penetapan kebijakan strategis pembangunan Iptek nasional

• (Lampiran A)

• VISI TEKNOLOGI

• Menjadikan Teknologi sebagai arus utama (mainstream) pembangunan nasional untuk m eningkat k an kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban bangsa

• MISI TEKNOLOGI

• Menempatkan tek NOLOGI sebagai landasan kebijakan pembangunan nasional yang berkelanjutan

• Memberikan landasan etika pada pengembangan dan penerapan tek nologi

• Mewujudkan sistem inovasi nasional yang tangguh guna meningkatkan daya saing bangsa di era global

• Meningkatkan difusi teknologi melalui pemantapan jaringan pelaku dan kelembagaan teknologi, termasuk pengembangan mekanisme dan kelembagaan intermediasi teknologi

• Mewujudkan SDM, sarana dan prasarana serta kelembagaan Iptek yang berkualitas dan kompetitif

• Mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas, kreatif dan inovatif dalam suatu peradaban masyarakat yang berbasiskan pengetahuan

8. IV. ARAH KE-IPTEK-AN 2008-2025 (lanjutan)

• SASARAN (PRIORITAS UTAMA)

• Sasaran Pencapaian penguasaan Teknologi adalah sebagai berikut :

• Pangan

• (....% Ketergantungan Impor Tahun, Swa-sembada Tahun)

• Energi

• (....% Ketergantungan Impor Tahun, Swa-sembadabTahun)

• Teknologi Informasi pada Tahun

• (....% Ketergantungan pada Tahun...., Swa-sembada Tahun)

• Material

• (....% Ketergantungan pada Tahun...., Swa-sembada Tahun)

• Dst (Target/Sasaran diisi bersama Departemen Teknis/Sektor yang bersangkutan utnuk bidang-bidang teknologi yang dianggap penting/strategis)

• JARINGAN TEKNOLOGI NASIONAL

• Jalinan hubungan interaktif yang memadukan unsur-unsur K elembagaan Teknologi

• Hubungan saling mengisi, melengkapi, memperkuat, dan menghindarkan tumpang tindih di bidang pengembangan dan penerapan teknologi

9. V. USULAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI TEKNOLOGI

• USULAN KEBIJAKAN

• Mempertajam prioritas penelitian, pengembangan dan rekayasa Iptek yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha dengan roadmap yang jelas

• Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penguasaan teknologi dengan memperkuat kelembagaan, sumber daya dan jaringan teknologi di pusat dan daerah

• Menciptakan iklim inovasi dalam bentuk pengembangan sekema insentif yang tepat untuk mendorong perkuatan struktur industri

• Menanamkan dan menumbuhkembangkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan peradaban bangsa

• USULAN STRATEGI

• Pengembangan Teknologi difokuskan kepada teknologi :

• Penyediaan Material

• Pembangunan Ketahanan Pangan

• Penyediaan dan Pemanfaatan Sumber Energi Baru dan Terbarukan

• Pengembangan Teknologi dan Manajemen Transportasi

• Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

• Pengembangan Teknologi Pertahanan dan Keamanan

• Pengembangan Teknologi Kesehatan dan Obat-obatan

10. VI. INSTRUMEN KEBIJAKAN

• LEGISLASI

• Telah ada Undang-undang No.18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

• Telah ada Undang-undang sektor al yang sarat dengan teknologi

• REGULASI

• Telah ada 4 PP se b agai amanat UU 18/2002, yaitu PP 20/2005 tentang Alih Teknologi

• PP yang merupakan amanat UU sektor, sepanjang menyangkut keteknikan, perlu pula mengacu juga kepada UU 18/2002

• Dikeluarkan Peraturan Menteri Ristek/ Aturan Ka BPPT untuk menerapkan regulasi teknologi tertentu

• KELEMBAGAAN IPTEK

• Menteri/Kementerian Ristek berfungsi menetapkan kebijakan Teknologi Secara Nasional

• BPPT diarahkan agar berfungsi sebagai Regulator Teknologi

• Badan Standardisasi Nasional menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) bidang keteknikan

• Departemen Teknis melalui Direktur Jenderal cq Direktur yang menangani keteknikan, melakukan regulasi keteknikan di bidangnya (melalui pemberlakuan standar teknik)

• Perguruan Tinggi Teknik berfungsi membentuk SDM Teknik

• Lembaga Litbang berfungsi menumbuhkan kemampuan pemajuan teknologi

• Badan Usaha berfungsi menumbuhkan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi

• Lembaga Penunjang berfungsi memberikan dukungan dan membentuk iklim yang kondusif bagi kegiatan pengembangan teknologi

11. VI. INSTRUMEN KEBIJAKAN (lanjutan)

• PERIZINAN

• Izin diperlukan untuk kegiatan pemanfaatan teknologi yang beresiko tinggi dan berbahaya

• INSENTIF

• Pemerintah cq. Menteri Keuangan memberikan insentif fiskal pada peralatan-peralatan yang men dukung penegmbangan teknologi

• STANDAR NASIONAL

• Badan Standarisasi Nasional (BSN) menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk peralatan, sistem, dan prosedur

• BNSP/Menteri Tenaga Kerja menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

• SNI/SKKNI dapat diado psi dari standar luar negeri setelah disesuaikan

• Menteri Teknis memberlakukan SNI/SKKNI yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan, lingkungan hidup dan tujuan-tujuan khusus

• Sertifikasi kelaikan (untuk alat) dan sertifikasi kompetensi (untuk Tenaga Teknik) oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi

12. VII. USULAN AGENDA TEK NOLOGI 202 0 *)

• Menindaklanjuti Hasil Kongres Iptek

• Penyelenggaraan Riset Nasional (Agenda Nasional)

• Konsolidasi Jaringan Teknologi Nasional

• Inventarisasi Kegiatan dan Hasil Litbang Teknologi

• Pembangunan Infrastruktur Teknologi

• Apresiasi Invensi Teknologi

• Penggalangan Dana Riset Teknologi

• Deseminasi Informasi Teknologi

• Difusi Inovasi Teknologi

• Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan bidang Teknologi

*) Catatan: Agenda dapat disesuaikan (dtambah, dikurangi, digabung) sesuai perkembangan terakhir

13. PETA HUBUNGAN KEMENTERIAN RISTEK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH LAIN MENEG RISTEK (Kebijakan T ek nologi ) DEWAN RISET NASIONAL (Riset) BBPT (Regulasi Teknologi) BA DAN LITBANG cq. Puslitbang (Litbang) DITJEN cq. Direktorat Teknik (Regulasi Keteknikan) LIPI cq. Puslit (Litbang) Lembaga Penunjang (Fasilitas) PTN (SDM Pengabdian Masyarakat) Badan Usaha (Pengguna Teknologi ) MIKRO (Pelaksana) MAKRO (Kebijakan dan Regulasi) Lampiran A

14. JARINGAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI MASYARAKAT TEKNOLOGI INDONES IA MASYARAKAT TEKNOLOGI DAERAH PERGURUAN TINGGI LEMBAGA LITBANG BADAN USAHA LEMBAGA PENUNJANG SUMBER DAYA PEMANGKU KEPENTINGAN TEKNOLOGI

• Institut Teknologi

• Universitas

• Akademi Teknik

• LIPI

• Balitbang

• Departemen

• BUMN

• BUMS (swasta)

• Industri

• Organisasi Profesi

• Keteknikan

• HAKI

• Infrastruktur Iptek

• AIPI

• BSN

• YLKI

• Kantor Paten

KEBIJAKAN DAN REGULASI OTORITAS IPTEK NASIONAL cq. Menteri Ristek (Kebijakan Teknologi ) OTORITAS IPTEK DAERAH cq. Gubenur BPPT ( Regulator Teknologi ) DEWAN RISET NASIONAL Lampiran B

15. Dep artemen Teknis Dirjen cq Direktur Teknik D UU Sektor UU PP Permen sektor tentang keteknikan, mengacu UU 18/2002 dan PP-nya ( Domain ) UU No. 18 Tahun 2002 Tentang Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek L ingkup K ewenangan Bidang Teknologi PENGATURAN OLEH OTORITAS TEKNOLOGI vs PENGATURAN SEKTOR Lampiran C

16. KELEMBAGAAN TEKNOLOGI DEPARTEMEN TEKNIS Dirjen cq Direktur Teknik (Regulasi Keteknikan) Universitas ( Riset Dasar ) Lembaga ( Riset Terapan ) BPPT (Pengkajian Teknologi) Imported Tech nology Technologic a l content Pengembangan Kebijakan Ristek Imported Tech nology Indigenous Tech nology Technology Policy KEMENTERIAN RISTEK DAN TEKNOLOGI (Kebijakan Teknologi) INDUSTRI (Implementasi) Balitbang Departemen Teknis (Pengembangan) BADAN USAHA

17. ALUR PIKIR Catatan: Perlu dicek kembali

18. 1.PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MELALUI INDUSTRI STRATEGIS

19. Natural Resources 2. Mining & Quarrying 1.Agriculture Fisheries Husbandry Forestry Secondary Industry Conversion process Primary Tertiary Final Demand Consumption Local & Foreign 31. Food&beverages 32. Textile&Leather 34. Pulp&paper 35. Chemicals 36. Non-metalic 37. Basicmetals 39. Miscellaneous 4.Power & Energy 5.Cons-truction 6.Trading 7.Transports & Communications 8. Profesional Services (88Engineering) 9.General Servs 38. Metal products & Machineries 33. Wood products ISIC = kode pengklasifikasian sektor-sektor dalam suatu perekonomian Cat : Industri Strategis mempunyai kode ISIC 38 (barang logam dan permesinan) dan karena sifatnya, industri ini berbasis teknologi Metoda Analisis

20. 2. Mining & Quarrying 1.Agriculture Manufacturing Conversion process Capital Goods for Economic Endeavour in : 31. Food&beverages 32. Textile&Leather 33. Woods&products 34. Pulp&paper 35. Chemicals 36. Non-metalic 37. Basicmetals 39. Miscellaneous 4. Power & Energy 5. Construction 6-9 Services (Trading, Transportation, Communications, Engineering, Medical, Financing, others) 38. Metal products & Machineries Industri Strategis adalah industri manufakturing tertentu dibawah kode ISIC 38 yang menyediakan BARANG MODAL bagi sektor primer , sekunder maupun tersier sehingga dapat menjadi prime mover dalam perekonomian nasional (GDP)

21. Basic Research (perguruan tinggi & lembaga riset dasar) Badan Riset Pemerintah : BATAN, LAPAN, LIPI, Puslitbang Dep, Balai2, BPPIT dll Applied Research Lembaga Riset Swasta B P P T Holding BUMN dan/atau swasta lainnya Mekanisme perseroan Keberhasilan kegiatan usaha dalam sektor Industri dengan kode ISIC 38 harus ditopang dengan adanya kelengkapan sistem R&D BUSINESS MANAGEMENT R&D Outsource In-house Engineering Business Process New materials, components & parts New manufacturing methods Prototyping new/ improved products Science & Tech Info gathering & analysis Specifying materials Production & industrial engineering Product design/ engineering Maintenance & replacement Materials, parts, & components Manufacturing (machineries, jigs tools, handling, QA) Products In-use

22. 38. Metal products & Machineries 381 Structured&fabricated metals KWT,KHI,Latinusa dll 382 Machineries : 3821 Engines & Turbines NTP,POSSI 3822 Agricul. Mach.& equipt *) BBI, Barata 3823 Metal & Woodworking Pindad 3824 Industrial & heavy equipt **) Barata & BBI, PALAMEC,ABB ESI 3825 Office & computing 383 Electrical & electronics : 3831 Electrical industrial apparatus Pindad 3832 Radio, TV, Communications INTI-LEN 3833 Appliances & housewares 384 Transport : 3841 Shipbuilding&repairing PAL 3842 Railroad equipment INKA & Pindad, Lokindo,Bitek 3843 Motor vehicles Maleo, NPR 3844 Motorcycle & bicycles 3845 Aircrafts DI 385 Profesional, Scientific and Measurement Pindad, LEN, Fanuc Catt : *) peralatan untuk pertanian, kehutanan, perikanan dan industri pengolahan hasil pertanian ( ISIC 31 s/d 34 ) **) menunjang industri proses dgn ISIC 35-38 (kimia, petrokimia, pupuk, pengolahan migas, semen, besi-baja) dan sektor pertambangan/penggalian (ISIC 2000), power dan energy (ISIC 4000) serta konstruksi (ISIC 5000) Kelompok Industri Strategis saat ini

23. Industri Strategis

• Kelompok industri strategis adalah industri barang logam dan mesin termasuk elektronika (ISIC 38) tertentu yang mempunyai karakteristik antara lain:

• Brain content tinggi (Technological Based Industries) - High R&D

• Menunjang penyediaan alut HANKAM (Defense Equipment)

• Mempunyai Contribution Margin Tinggi (High Value Added)

• Mendukung sektor yang mengolah sumber daya alam (natural resources based industries) yang tersedia

Usulan Kriteria pemilihan industri :

24. SINERGI PENGEMBANGAN R&D GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA 2000 2005 (Bab IV, Arah Kebijakan ; Sub Bab B, Ekonomi ; Bagian 5 dan 20) PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Menteri Negara Riset & Teknologi Men. Perindustrian dan perdagangan KEBIJAKAN R&D Menentukan program riset nasional Menstimulasi, menghimpun dan mensinergikan elemen pembentuk perkembangan R&D Penyelarasan kebijakan teknologi dan pembangunan industri LEMBAGA RISET PEMERINTAH (LIPI, Puspiptek, BPPT, Litbang Dept Teknis, dll) INDUSTRI NASIONAL (BPIS, BUMN lain, swasta) PENDIDIKAN NASIONAL (Perguruan Tinggi, Pendidikan Kejuruan) KEBIJAKAN UMUM Penyelarasan kebijakan pemerintah (keuangan, ekonomi, industri, investasi, dll) yang mendukung terciptanya iklim kondusif bagi pelaksanaan pengembangan industri berbasis teknologi PENGEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI SEBAGAI SALAH SATU PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL Pola Hubungan Pengembangan R&D di Sektor Industri

25. KEBIJAKAN TERPADU R&D di INDUSTRI Industri Nasional Industri Strategis Industri Hankam Kebijakan Keuangan & Fiskal Kebijakan Industri & Perdagangan Kebijakan Investasi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Kebijakan Tenaga Kerja Kebijakan HAKI Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pertahanan dan Kemanan Kebijakan terpadu secara nasional dalam litbang pada sektor industri berbasis teknologi Pengembangan sektor industri dalam pembangunan ekonomi nasional

26. 2.PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MELALUI INDUSTRI BERBASIS MINYAK DAN GAS BUMI

27. PENGEMBANGAN INDUSTRI PETROKIMIA MASA DEPAN Logistics center Petrochemical Center -Ethylene complex -Aromatics complex Petroleum/condensate Refining center Common use Infrastructure center Utilization of petroleum/gas resources Self supply of petrochemical products Industrial promotion with government support Regional industrial development Build up petroleum/petrochemical platforms Pursuit of economics Industrial development in East Java Crude oil Petrochemical Product/NGL Condensate/NGL

28. Produsen Petrokimia Domestik FEEDSTOCK Naphtha Natural Gas Olefin Aromatic INTERMEDIATES Ethylene Chandra Asri : 525,000 Para-xylene Pertamina : 250.000 TPPI : 550.000 Propylene Chandra Asri : 240,000 Pertamina : EthylaneDychloride (EDC) : 665.000 Asahimas Subentra : 400,000 Satomo Indoryl : 260.000 Methanol Pertamina : 330.000 KaltimMethano : 660.000 Benzene Pertamina : 120.000 TPPI : 393.000 Skema Produsen dan Aplikasi DOWNSTEAM HDPE Chandra Asri : 100.000 Styrene Monomer Styrindo Mono Indo : 200.000 Ethylene Glycol GT Petrochem : 200.000 PTA Pertamina : 150,000 Mitsubishi Kasei : 600,000 Amoco Mitsui : 350,000 Polyprima Karya : 350,000 Polysindo : 350,000 Polypropylene: 600.000 Tri Polyta Indonesia : 380.000 Polytama Propindo : 180.000 Pertamina : 40.000 LAB Unggul Indah Corp Vynil Chloride Monomen (VCM):850.000 Asahimas Subentra : 450.000 Sufindo Adi Usaha : 400.000 Formaldehyde Kurnia Kapuas Intan Wijaya Polyester Polypet Karyapersada Indorama : 230.000 SK Keris : 100.000 Panasia Indosyntec : 80.000 Polyfin : 100.000 Polysindo : 450.000 PVC: 553.000 Asahimas Subentra : 265.000 Satomo Indovyl : 70.000 Eastern Polimer : 36.000 Statomer APLICATION Plastic bags, shrinkable packaging plastic and other household items Packaging, industrial containers, shopping bags Protective packaging, thermal insulation, disposable cups Packaging, car parts, heavy-duty bags, carpets and ropes Fiber, PET plastic bottles and film Detergents Pipe, film, wire and cable insulation Adhesive applications (plywood) LLDPE Titan : 450.000 Chandra Asri : 200.000 Polystyrene Pacific Indomas (DOW) Polychem Indo : 330.000 Royal Chemical Risjad Brasali Styrindo : 15.000 Urea Pusri : 2.280.000 Kujang : 570.000 Kaltim : 1.850.000 Petrogres : 462.000 AAF : 627.000 PIM : 627.000 Ethyl Benzene Styrindo Moni Indo : 110,000 Ethyl Oxide GT Petrochem : 22,000 Plastic ABS : 20.000 SAN : 8.000 Risjad Brasali : 8.000 Explosive 2-Ethyl Hexanol (2EH) Petro Oxo Nusantara : 100.000 Acrylonitrile Propylene Oxide Dioctyl Phthalale (DOP) -Eternal Acrylic Fiber -Indo Asahi Propylene Glycol Polyol Aco Chemical Melamine : 80.000 DSM : 60.000 Sri Melamin : 20.000 Amonium Nitrat Multi Nitro Tama Amonia : 4.910.000 Pusri : 1.500.000 Kujang : 400.000 Kaltim : 1.500.000 PIM : 350.000 Petrogres : 450.000 AAF : 400.000 Kaltim Parma : 330.000 Fertilizer Hydrogen Peroxida : 84.000 Formic Acid : 12.000 Kujang Textile Textile Polyurethan Pardic Jaya

29. 3.PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MELALUI PENGEMBANGAN INDUSTRI BAJA

30.

31. 4 .PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI

32. Conflict of interest rules Bayh-Dole Intellectual property right FDA regulations Price regulations, reimbursement policies Corporate governance The anatomy of the biotechnology business Universities and government research labs Established Pharma companies New biotech firms Government Funding agencies Venture capitalist Customers MDs Government Insurers Patients Employers Hospitals Product markets Grants process Capital markets Public investors Markets for know-how

33. REGIONAL POTENTIAL FACILITIES Medical and Pharmaceutical Industry and Environment Agriculture & Food Biotech Marine Biotech LEGAL ASPECTS OBJECTIVES OF BIO TECH-REGION Bio-Regio Activities

34. 5 .PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BERKELANJUTAN

35. KONSEP INDUSTRIALISASI

36. SISTEM INDUSTRI

• Sistem industri yang kita buat,beli dan digunakan, berada dalam sistem natural yang lebih besar

• Dunia natural termasuk kehidupan,sumber daya regeneratif, dan sumber daya yang tidak regeneratif seperti minyak bumi dan mineral

• Sumber regeneratif akan mendukung aktivitas umat manusia berkesinambungan, selama kita tidak meengeksploitasi lebih besar dari pada kemampuan sumber daya tersebut mengganti diri sendiri

• Sumber daya non-regeneratif pada akhirnya akan habis

• Dalam proses produksi sumber daya,sistem industri menghasilkan limbah.Limbah ini akan mengurangi kemampuan natural untuk memperbaharui sumber daya

• Kelebihan produksi dan limbah dari sistem industri juga mengakibatkan kekhawatiran,ketidakadilan dan tekanan di sistem sosial

37. SISTEM INDUSTRI DI DALAM SISTEM EKONOMI INDUSTRI

38. SISTEM INDUSTRI DIDALAM SISTEM SOSIAL

39. MODEL EKONOMI SIRKULAR

40. Siklus Revolusi Teknologi Tingkat Penyebaran Inovasi teknologi Gelombang besar sebelumnya Desakan Masa suka cita Masa kejayaan Sinergi Kematangan Masa keemasan Gelombang besar berikutnya Dentuman besar Kegagalan Penyesuaian kelembagaan Dentuman besar berikutnya Periode penerapan Titik balik Periode pemanfaatan

41. 1771 1825 1886 1939 1977 1997 Revolusi Industri 1800 Evolusi Teknologi Informatika,BioTek dan NanoTek 1853 1913 1969 2005 2025 Kecepatan Adopsi Teknologi Introduksi Teknologi 1853 1913 1969 2025 2061 2081 Kecendrungan Gelombang Pertumbuhan Industri dan Teknologi Textile Railway Auto Airplane Computer Distributed Intelligence Biotech Nanotech Source: Norman Poire, Economist 1959 AI

42. INTEGRASI TEKNOLOGI PRODUKSI SEL SURYA

43. PENGEMBANGAN KAWASAN TEKNOLOGI BERSIH (CLEAN TECH)