MAKALAH

ANGGARAN PERBANKAN

“MENGELOLA PEMBIAYAAN DALAM BANK SYARIAH”

Dosen Pembimbing : FIRMANSYAH, S.PI, MH

Disusun Oleh Kelompok 4 :

1. ERIK PUJIANTO 1294908

2. SEPTIYANA NURUL FATIMAH 1296038

3. DIAH AGI PRADITA 1294648

4. SITI SRIWAHYUNI 1296158

Program Study Perbankan Syariah (C)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

JURAI SIWO METRO

T.A 2013 / 2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas

limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah Mengelola

Pembiayaan Dalam Bank Syariah dengan baik dan lancar .

Makalah ini disusun untuk membantu mengembangkan kemampuan

pemahaman pembaca terhadap Mengelola Pembiayaan Dalam Bank Syariah.

Pemahaman tersebut dapat dipahami melalui pendahuluan, pembahasan masalah,

serta penarikkan garis kesimpulan dalam makalah ini .

Makalah Mengelola Pembiayaan Dalam Bank Syariah ini disajikan dalam

konsep dan bahasa yang sederhana sehingga dapat membantu pembaca dalam

memahami makalah ini. Dengan makalah ini, diharapkan pembaca dapat memahami

mengenai Mengelola Pembiayaan Dalam Bank Syariah.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Dosen pembimbing mata

kuliah Anggaran Perbankan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis

untuk berkarya menyusun makalah Mengelola Pembiayaan Dalam Bank Syariah.

Tidak lupa penulis sampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah

memberikan bantuan berupa konsep dan pemikiran dalam penyusunan makalah ini .

Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Saran, kritik dan

masukan sangat penulis harapkan dari seluruh pihak dalam proses membangun mutu

makalah ini .

Metro, 20 Oktober 2013

Penulis

Kelompok 4

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................. i

KATA PENGANTAR ......................................................................................... ii

DAFTAR ISI ........................................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ................................................................................ 2

C. Tujuan Penulisan .................................................................................. 2

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Pembiayaan ........................................................................ 3

B. Tujuan Pembiayaan .............................................................................. 3

C. Fungsi Pembiayaan ............................................................................... 4

D. Unsur-Unsur Pembiayaan ................................................................... 4

E. Ketentuan Kebijakan Pada Bank Syariah ............................................ 6

F. Penyusunan Rencana Pembiayaan Syariah ........................................... 7

G. Kelayakan Pemberian Pembiayaan Syariah ......................................... 8

H. Jaminan Kredit ..................................................................................... 8

I. Proses Administrasi Pembiayaan Syariah ............................................. 10

J. Pengamanan Pembiayaan Syariah ......................................................... 11

K. Jenis Rambu-Rambu Kesehatan Bank Islam ....................................... 12

L. Kebijakan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil .................................. 13

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan ......................................................................................... 16

B. Saran ..................................................................................................... 17

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang

Perbankan ada bentuk alternatif lain disamping bank konvensional yang sudah

dikenal masyarakat yaitu bank yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sama sekali belum menggunakan

secara tegas istilah bank syariah atau bank Islam. Penyebutannya masih

menggunakan istilah ” prinsip bagi hasil”. Belum ada ketentuan yang lebih rinci

mengenai bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah berfungsi juga sebagai

lembaga intermediasi (intermediary institution), yaitu berfungsi menghimpun dana

dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat

yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan atau financing, yaitu

pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung

investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan

kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung

investasi yang telah direncanakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat

dirumuskan permasalahan yang akan dijadikan obyek penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan dan fungsi

pembiayaan?

2. Apa saja unsur-unsur pembiayaan dan ketentuan kebijakan pada bank syariah?

3. Bagaimanakan penyusunan rencana pembiayaan syariah serta kelayakan

pemberian pembiayaan syariah?

4. Apa jaminan kredit dan bagaimana proses administrasi pembiayaan syariah ?

5. Bagaimana pengamanan pembiayaan syariah dan rambu-rambu kesehatan bank

Islam ?

6. Bagaimanakah kebijakan dalam penentuan nisbah bagi hasil ?

C. Tujuan Penulisam

Tujuan dari makalah ini

1. Menjelaskan Pengelolaan Pembiayaan Dalam Bank Syariah sehingga

mendapatkan gamabaran yang jelas mengenai Pembiayaan Dalam Bank Syariah.

2. Memberikan suatu penjelasan dan pemahaman mengenai proses pemberiaan

pembiayaan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pembiayaan

Menurut undang-undang perbankan No.10 tahun 1998, kredit adalah

penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu. Sedangkan

pembiayaan adalah penyediaaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan

itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank konvensional dengan

pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak

pada keuntungan yang diharapkan. Pada bank konvensional keuntungan diperoleh

melalui bunga sedangkan pada bank syariah keuntungan diperoleh melalui imbalan

atau bagi hasil.

B. Tujuan Pembiayaan

Adapun tujuan pembiayaan, diantaranya:

1) Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian pembiayaan

tersebut. Hal tersebut terutama dalam bentuk bagi hasil yang diterima oleh bank

sebagai balas jasa dan biaya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada

nasabah

2) Membantu Usaha Nasabah

Dalam penyaluran dananya secara tidak langsung bank membantu usaha

nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun modal kerja. Dengan

dana tersebut pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3) Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak

perbankan maka semakin baik karena bisa meningkatkan pembangunan diberbagai

sector.

C. Fungsi Pembiayaan

Sedangkan fungsi pembiayaan adalah sebagi berikut;

1. Meningkatkan daya guna uang

2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

3. Meningkatkan daya guna barang

4. Meningkatkan peredaran barang

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

6. Meningkatkan kegairahan berusaha

7. Meningkatkan pemerataan pendapatan

D. Unsur-Unsur Pembiayaan

Unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan suatu fasilitas kredit adalah

kepercayaan, jangka waktu, kesepakatan, risiko, balas jasa. Selain unsur-unsur

pembiayaan tersebut, adapula prinsip-prinsip dalam pemberian pembiayaan yaitu:

1) Capital (Modal)

Kemampuan pemohon untuk menyediakan modal/ kemampuan keuangan

calon secara umum

2) Capacity (kemampuan)

Kemampuan calon nasabah untuk mengelola usahanya

3) Character (kepribadian)

Suatu keyakinan watak atau sifat dan kepribadian pemohon. Penilaian

terhadap aspek ini dilakukan antara lain dengan cara meneliti riwayat hidup,

reputasi, informasi bank dan hasil pengecekan pasar.

4) Collateral (agunan)

Jaminan yang diberikan nasabah baik secara fisik maupun non-fisik.

Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan, jaminan juga harus

diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang

dititipkan akan dapat dipergunakan dengan cepat.

5) Condition (kondisi ekonomi)

Dalam menilai kredit kondisi perekonomian secara mikro maupun makro

merupakan faktor penting untuk dianalisis sebelum kredit diberikan, terutama yang

berhubungan langsung dengan bisnisnya pihak debitur.

Dalam makalahnya, Pradjoto menguraikan tentang pembiayaan syariah dengan

menyatakan bahwa;1 Sumber pendapatan suatu perbankan syariah berasal dari

distribusi pembiayaan (debt financing) yang dilakukan oleh perbankan syariah yang

terdiri dari:

(l) Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah;

(2) Keuntungan atas kontrak jual beli (al bai ');

(3) Hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wal iqtina,; dan

(4) Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa syariah lain.

1 Pradjoto and Associates, op cit.

Berdasarkan Pasal 1 angka (12) UU No. 10 Tahun l998 tentang perbankan,

dijelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang

atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan

imbalan atau bagi hasil.

E. Ketentuan Kebijakan Pada Bank Syariah

Secara garis besar, kebijakan perbankan terdiri dari:

a. program penyehatan perbankan, meliputi penjaminan pemerintah bagi bank

umum dan BPR, rekapitalisasi bank umum dan restrukturisasi kredit

perbankan;

b. pemantapan ketahanan system perbankan yang meliputi pengembangan

infrastruktur perbankan, peningkatan good corporate governance dan

penyempurnaan pengaturan dan pemantapan system pengawasan bank;

c. upaya pengembangan UMKM dalam rangka pemulihan fungsi intermediasi

perbankan.

Berdasarkan Laporan Perekonomian Bank Indonesia tahun 2003, peran Bank

Indonesia dalam pengembangan UMKM dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu:

(1) kebijakan

(2) kredit perbankan;

(3) pengembangan kelembagaan;

(4) pemberian bantuan teknis.

Keterbatasan UMKM dalam memperoleh pelayanan kepada sektor perbankan

merupakan salah satu kendala belum optimalnya fungsi intermediasi perbankan.

Menyikapai hal tersebut, selama tahun 2003, upaya yang ditempuh Bank Indonesia

dalam pengembangan UMKM lebih ditekankan pada upaya peningkatan akses

UMKM kepada sector perbankan. Melalui pendekatan kebijakan kredit, upaya yang

dilakukan Bank Indonesia antara lain dengan senantiasa mendorong bank umum dan

BPR untuk meningkatkan penyaluran kredit UMKM sesuai dengan rencana bisnis

masing-masing bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.1

F. Penyusunan Rencana Pembiayaan Syariah

Proses pemberian pembiayaan pada bank syariah maka tahapan yang dilakukan

oleh bank syariah tidak jauh berbeda dengan tahapan yang dilakukan oleh bank

konvensional dalam memberikan kreditnya. Proses pemberian pembiayaan diawali

dengan tahapan :

1) Tahap sebelum pemberian pembiayaan diputuskan oleh bank syariah, yaitu tahap

bank syariah mempertimbangkan permohonan pembiayaan calon nasabah

penerima fasilitas . Tahap ini disebut tahap analisis kelayakan penyaluran dana.

2) tahap setelah permohonan pembiayaan diputuskan pemberiannya oleh bank

syariah dan kemudian penuangan keputusan tersebut kedalam perjanjian

pembiayaan (akad pembiayaan) serta dilaksanakannya pengikatan agunan untuk

pembiayaan yang diberikan itu. Tahap ini disebut tahap dokumentasi pembiayaan

3) tahap setelah perjanjian pembiayaan (akad pembiayaan) ditandatangani oleh

keduabelah pihak dan dokumentasi pengikatan agunan telah selesai dibuat serta

selama pembiayaan itu digunakan oleh nasabah penerima fasilitas sampai jangka

waktu pembiayaan berakhir. Tahap ini disebut tahap penggunaan pembiayaan.

4) tahap setelah pembiayaan menjadi bermasalah tetapi usaha nasabah penerima

fasilitas masih memiliki prospek sehingga pembiayaan yang bermasalah itu dapat

diselamatkan untuk menjadi lancar kembali. Tahap ini disebut tahap

penyelamatan pembiayaan

5) tahap setelah pembiayaan menjadi macet. Tahap ini disebut tahap penyelesaian

pembiayaan.

G. Kelayakan Pemberian Pembiayaan Syariah

Pemberian pembiayaan mengandung risiko bagi perusahaan yang berupa

kerugian yang harus diderita apabila debitur tidak membayar kewajibannya oleh

karena itu penjualan kredit, terutama yang berjumlah besar hanya dapat dilakukan

pada pihak yang bonafud. Menurut (Syafi’i Antonio 2002:235) pemberian

pembiayaan tak terlepas dari prinsip 5C. yakni Character (karakter), Capital (modal),

Collateral (jaminan), capasity (kapasitas usaha), dan condition (kondisi usaha).

1. Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan.

2. Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan

mengembalikan pembiayaan yang diambil.

3. Capital artinya besarnya modal yang diperlukan pembiayaan.

4. Collateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan nasabah

Pembiayaan kepada bank.

5. Condition artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

H. Jaminan Kredit

Adanya risiko kerugian di mana nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar

semua kewajibannya baik untuk sementara waktu atau selamanya harus segera

diantisipasi oleh dunia perbankan, kalau tidak maka sudah dapat

dipastikan kredit tersebut macet alias tidak terbayar lagi. Ketidakmampuan

nasabah dalam melunasi kreditnya, dapat ditutupi dengan suatu jaminan kredit.

Fungsi jaminan kredit adalah untuk melindungi bank dari kerugian. Dengan

adanya jaminan kredit di mana nilai jaminan, biasanya melebihi nilai kredit maka

bank akan aman.

Dalam praktiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur

adalah sebagai berikut :

a. Jaminan dengan barang-barang

1)Tanah

2) Bangunan

3) Kendaraan bermotor

4) Mesin-mesin/peralatan

5) Barang dagangan

6) Tanaman/kebun/sawah

7) Dan barang-barang berharga lainnya.

b. Jaminan surat berharga seperti:

1) Sertifikat Saham

2) Sertifikat Obligasi

3) Sertifikat Tanah

4) Sertifikat Deposito

5) Promes

6) Wesel

7) Dan surat berharga lainnya

c. Jaminan orang atau perusahaan.

Jaminan yang diberikan oleh seorang atau perusahaan kepada bank

terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet maka

orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta

pertanggungjawabannya atau menanggung risiko.

d. Jaminan asuransi.

Bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama

terhadap phisik obyek kredit, seperti kendaraan, gedung dan lainnya. Apabila

terjadi kehilangan, maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian

tersebut.

I. Proses Adminstrasi Pembiayaan Syariah

Administrasi merupakan pengelolaan mengenai pencatatan. Penyimpanan

dokumen dan pembuatan laporan yang berhubungan dengan pemberian fasilitas

pembiayaan. Administrasi pembiayaan merupakanrangkaian kegiatan hubungan

beberapa komponen yang saling terkait antara satu dan lainnya, seperti software,

brainware (SDM) dan hardware.

Proses administrasi menghasilkan output berupa system informasi. Dengan

demikian fungsi administrasi pembiayaan adalah :

1. data/informasi dari manajemen

2. alat komunikasi antara bank dengan debitur

3. Sebagai instrument pengawasan pembiayaan

4. Sebagai pertanggungan jawab

5. Sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa

6. Sumber dana untuk laporan berkala.

Tahapan Administrasi Pembiayaan

1. Sebelum pembiayaan diberikan

2. Proses analisis pembiayaan

3. Keputusan pembiayaan

4. Pembukaan rekening

5. Pembiayaan berjalan

6. Pelunasan

7. Pembiayaan bermasalah2

2 blog.ub.ac.id/pamuladila/

J. Pengamanan Pembiayaan Syariah

Monitoring dan pengawasan pembiayaan

Monitoring dapat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk melakukan

pengamanan pembiayayan, agar dapat diketahui sedini mungkin devasi yang terjadi

yang akan membawa akibat turunnya mutu pembiayaan. Dengan ini , dimungkinkan

mengambil langkah-langkah agar tidak timbul kerugian.

Pengawasan pembiayaan dapat diartikan dapat diartikan sebagai salah satu

fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan pembiayaan itu

sebagai kekayaan , dan dapat mengetahuiterms of lending serta asumsi-asumsi

sebagai dasar persetujuan pembiayaan tercapai atau terjadi penyimpangan.

Monitoring merupakan alat kendali apakah dalam pemberian pembiayaan telah

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah

ditetapkan dibidang pembiayaan baik yang berlaku umum maupun khusus.

Sedangkan fungsi pengawasan yanf dilakukan oleh unit pengawasan adalah sebagai

sarana untuk melakukan re-cheking dandinamisator apakah internal control do bidang

pembiayaan telah berjalan sebagai mana mestinya. System dan ketentuan sebagai

dasar financial operation yang dapat dilaksanakan semaksimum mungkin. Penjagaan

dan pengamanan pembiayaan kekayaan harus dikelola dengan baik, agar tidak timbul

resiko yang diakibatkan oleh penyimpangan-penyimpangan, baik oleh debitur

maupun oleh intern perusahaan. Administrasi dan dokumentasi pembiayaan harus

terlaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Meningkatkan

efektivitas dalam setiap tahap pemberian pembiayaan, sehingga perencanaan dapat

dilaksanakan dengan baik.

K. Jenis Rambu-rambu Kesehatan Bank Islam

Secara sederhana dapat diaktakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang

dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, bank yang sehat

adalah bank yang menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat , dapat

menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaranlalu lintas pembayaran

serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan,

terutama kebijakan moneter.

Prinsip 5C di dalam pelaksanaannya dituangkan dalam rambu-

rambukesehatan bank atau biasa disebut prudential standart. Rambu-

rambu kesehatan ini lebih ditujukan agar bank wajib memelihara tingkat kesehatan

bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen,

likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan

usaha

Bank adalah sebagai sebuah lembaga penghimpun dana masyarakat guna

menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana, dapat

melakukan kegiatan usahanya dengan aman. Sehingga bank tersebut selalu terjaga

kondisinya dalam keadaan sehat. Dengan demikian rambu-rambu kesehatan bank

harus mendapatkan perhatian yang cermat dari setiap bank, baik bank syari’ah

maupun bank konvensional.

Diabaikannya rambu-rambu kesehatan bank oleh bank-bank yang berdasarkan

prinsip Islam memberikan dampak kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan

apabila hal itu dilakukan oleh bank konvensional. Hal ini terjadi karena alasan

berikut:

Pertama, Resiko yang dihadapi oleh bank Islam dalam hal pembiayaan

diberikan berdasarkan akad mudharabah kepada nasabahnya, jauh lebih besar

dibandingkan resiko yang dihadapi oleh bank konvensional yang memberikan

pembiayaan dengan agunan. Sehingga bank Islam hanya mengandalkan first way

out, yaitu pendapatan (reveneu) bisnis nasabah (debitur) karena dalam pembiayaan

akad mudharabah dalam prinsipnya tidak boleh meminta agunana dari nasabah.

Sedangkan bank konvensional sumber pelunasan pembiayaan berasal dari first way

out yaitu pendapatan bisnis itu sendiri dan juga mengandalkan second way out yaitu

berupa agunan atau jaminan pembiayaan, bila pembiayaan mengalami kegagalan atau

macet.

Kedua, Apabila terjadi kegagalan pada pembiayaan yang diberikan oleh bank

Islam, antara lain dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, nasabah tidak

berkewajiban mengembalikan dana bank tersebut apabila terjadi sesuatu dengan

usaha nasabah yang dikarekan faktor yang di luar kemampuannya. Contohnya pada

akad mudharabah, bank Islam yang harus memikul resiko kehilangan dana yang telah

diberikan kepada mudharib(nasabah).

Jenis-jenis rambu-rambu kesehatan bank yang harus diperhatikan oleh bank

khususnya dalam menjalankan usahanya, yaitu adalah salah satu dengan analisis

pembiayaan. Bahwa bank syari’ah wajib memiliki dan menerapkan pedoman

pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

oleh Bank Indonesia, demikian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Tentang Perbankan Pasal 8 Ayat 2.45 Bank harus mengajukan penilaian awal saat

nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan berpedoman kepada prinsip

5C.3

L. Kebijakan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil

Berbagi hasil dalam bank syariah menggunakan istilah nisbah bagi hasil, yaitu

proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Misalnya, jika customer service

bank syariah menawarkan nisbah bagi hasil Tabungan sebesar 65:35. Itu artinya

nasabah bank syariah akan memperoleh bagi hasil sebesar 65% dari return investasi

yang dihasilkan oleh bank syariah melalui pengelolaan dana-dana masyarakat di

3 Veithzal Riva’i dan Andria Permata Veithzal, op. cit, hal. 348

sektor riil. Sementara itu bank syariah akan mendapatkan porsi bagi hasil sebesar

35%. Bagaimana menghitung nisbah bagi hasil tersebut? Untuk produk

pendanaan/simpanan bank syariah, misalnya Tabungan dan Deposito, penentuan

nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: jenis produk simpanan,

perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. Hanya produk simpanan

dengan skema investasi (mudharabah) yang mendapatkan return bagi hasil.

Sementara itu untuk produk simpanan dengan skema titipan (wadiah), return yang

diberikan berupa bonus.

Pertama-tama dihitung besarnya tingkat pendapatan investasi yang dapat

dibagikan kepada nasabah. Ekspektasi pendapatan investasi ini dihitung oleh bank

syariah dengan melihat performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang menjadi

tujuan investasi, misalnya di sektor properti, perdagangan, pertanian, telekomunikasi

atau sektor transportasi. Setiap sektor ekonomi memiliki karakteristik dan performa

yang berbeda-beda, sehingga akan memberikan return investasi yang berbeda-beda

juga. Sebagaimana layaknya seorang investment manager, bank syariah akan

menggunakan berbagai indikator ekonomi dan keuangan yang dapat mencerminkan

kinerja dari sektoral tersebut untuk menghitung ekspektasi /proyeksi return investasi.

Termasuk juga indikator historis (track record) dari aktivitas investasi bank syariah

yang telah dilakukan, yang tercermin dari nilai rata-rata dari seluruh jenis

pembiayaan yang selama ini telah diberikan ke sektor riil. Dari hasil perhitungan

tersebut, maka dapat diperoleh besarnya pendapatan investasi dalam bentuk

equivalent rate- yang akan dibagikan kepada nasabah misalnya sebesar 11%.

Selanjutnya dihitung besarnya pendapatan investasi yang merupakan bagian

untuk bank syariah sendiri, guna menutup biaya-biaya operasional sekaligus

memberikan pendapatan yang wajar. Besarnya biaya operasional tergantung dari

tingkat efisiensi bank masing-masing. Sementara itu, besarnya pendapatan yang wajar

antara lain mengacu kepada indikator-indikator keuangan bank syariah yang

bersangkutan seperti ROA (Return On Assets) dan indikator lain yang relevan. Dari

perhitungan, diperoleh bahwa bank syariah memerlukan pendapatan investasi -yang

juga dihitung dalam equivalent rate- misalnya sebesar 6 %.

Dari kedua angka tersebut, maka kemudian nisbah bagi hasil dapat dihitung.

Porsi bagi hasil untuk nasabah Dari kedua angka tersebut, maka kemudian nisbah

bagi hasil dapat dihitung. Porsi bagi hasil untuk nasabah adalah sebesar: [11% dibagi

(11%+6%)] = 0.65 atau sebesar 65%. Dan bagi hasil untuk bank syariah sebesar: [6%

dibagi (11%+6%)] = 0.35 atau sebesar 35%. Maka nisbah bagi hasilnya kemudian

dapat dituliskan sebagai 65:35.

Tentu saja dalam prakteknya nasabah tidak perlu terlalu pusing dengan

perhitungan bagi hasil semacam ini. Masyarakat hanya tinggal menanyakan berapa

rate indikatif dari Tabungan atau Deposito yang diminatinya. Rate indikatif ini

adalah nilai equivalent rate dari pendapatan investasi yang akan dibagikan kepada

nasabah, yang dinyatakan dalam persentase misalnya 11% atau 8% atau 12%. Jadi

masyarakat dengan cepat dan mudah dapat menghitung berapa besar keuntungan

yang akan diperolehnya dalam menabung sekaligus berinvestasi di bank syariah.4

4http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Edukasi+Perbankan/Menghitung_Bagi_Hasil_i

B.htm?display=print

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembiayaan merupakan sebagian besar asset dari bank syariah sehingga

pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya dengan mendasarkan pada prinsip

kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib

dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan prinsip kehati-hatian oleh Bank

syariah salah satunya diwujudkan dalam melakukan analisa pembiayaan yaitu

menganalisa keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah Penerima

Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah

menyalurkan dana kepada nasabah Penerima Fasilitas”. Keyakinan tersebut diperoleh

dari penilaian dengan seksama terhadap waktak, kemampuan, modal, agunan, dan

prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas (character, capacity, capital,

collateral, condition). Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa

pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah

disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi

bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan timbul pembiayaan bermasalah. Upaya

yang dilakukan oleh Bank Syariah untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan

melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi

apabila nasabah masih mempunyai itikad baik dalam arti masih mau diajak kerjasama

dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika nasabah sudah

tidak beritikad baik dalam arti tidak dapat diajak kerjasama dalam upaya

penyelamatan pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan melakukan upaya

penyelesaian pembiayaan bermasalah.

B. Saran

Mengingat bahwa pembiayaan syariah adalah suatu konsep pembiayaan yang

lebih memberikan rasa keadilan dan menghindari hal-hal yang dikategorikan haram

menurut syariah Islam, maka diharapkan lembaga perbankan syariah dan lembaga

keuangan syariah dapat menjadi jawaban dan suatu model bagi sistem ekonomi yang

maslahah dan tetap konsisten dengan taat ketentuan-ketentuan syariah dan

perundang-undangan yang berlaku sehingga pembiayaannya dapat berjalan dengan

aman dan bermanfaat bagi seluruh bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2010).

Veithzal Rivai, Islamic Financial Management, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2008).

O.P. Simorangkir, Pengantar Lembaga Keungan Bank dan Non Bank, (2004).

Rivai Veithzal, Islamic Financial Management, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008).

http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Edukasi+Perbankan/Menghitung_Bagi_Hasil_

iB.htm?display=print

http://ammarawirausaha.blogspot.com/2010/04/kelayakan-pemberian-kredit.html

http://blog.ub.ac.id/pamuladia

http://syafaatmuhari.wordpress.com/tag/arah-kebijakan-bank-syariah/

Antonio,Muhammad syafii.2001.Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik.jakarta: Gema

insane

Machmud ,Amir.2010.Bank Syariah.jakarta:Erlalnggga.